Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019

2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan

  • Be the first to comment

2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019

  1. 1. KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN (PMK No. 190/PMK.01/2018) Jakarta, 5 Juli 2019
  2. 2. DAFTAR ISI 1. KETENTUAN UMUM 2. LANDASAN PERILAKU 3. PENCEGAHAN 4. PENEGAKAN 5. PEMANTAUAN DAN EVALUASI 6. JABATAN FUNGSIONAL DAN PENGATURAN LEBIH LANJUT 7. KETENTUAN PERALIHAN & KETENTUAN PENUTUP
  3. 3. KETENTUAN UMUM
  4. 4. KETENTUAN UMUM PEGAWAI Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk Pegawai Negeri Sipil dari kementerian/ lembaga/ Instansi lain yang mendapat penugasan di lingkungan Kementerian Keuangan. KODE ETIK DAN KODE PERILAKU pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari yang bertujuan untuk menJaga martabat dan kehormatan Pegawai, bangsa, dan negara PELANGGARAN segala bentuk ucapan, tulisan, gambar dan/atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku
  5. 5. LANDASAN PERILAKU
  6. 6. LANDASAN PERILAKU PERILAKU PEGAWAI Kode Etik dan Kode Perilaku Nilai-Nilai Kemenkeu Nilai Dasar ASN
  7. 7. Kode Etik dan Kode Perilaku Kemenkeu a. Nilai Integritas (16 butir) b. Nilai Profesionalisme (16 butir) c. Nilai Sinergi (10 butir) d. Nilai Pelayanan (6 butir) e. Nilai Kesempurnaan (6 butir) Kode Etik dan Kode Perilaku
  8. 8. Kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Integritas 1. menjaga citra, harkat, dan martabat Kementerian Keuangan di berbagai forum, baik formal maupun informal di dalam maupun di luar negeri; 2. menjunjung tinggi norma yang berlaku dalam masyarakat serta Kode Etik dan Kode Perilaku profesi; 3. memegang teguh sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil; 4. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan; 5. bersikap netral dalam Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Anggota Legislatif Pusat dan Daerah; 6. menggunakan media sosial dengan bijak; 7. berbicara dan bertindak secara jujur dan pantas sesuai dengan fakta dan kebenaran sesuai ketentuan yang berlaku; 8. menjadi teladan serta menegakkan Kode Etik dan Kode Perilaku; 9. mengajukan permohonan izin setiap akan melakukan perjalanan ke luar negeri untuk kepentingan pribadi; 10. tidak menemui pihak yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, kecuali karena penugasan; 11. tidak bertindak sewenang-wenang, melakukan perundungan (bullying) dan/atau pelecehan terhadap Pegawai atau pihak lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja; 12. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma kesopanan dan norma kesusilaan yang dapat menurunkan citra Pegawai dan/atau organisasi; 13. tidak memasuki tempat yang dipandang tidak pantas secara etika dan moral yang berlaku di masyarakat, seperti tempat prostitusi dan perjudian, kecuali karena penugasan; 14. tidak menunjukkan gaya hidup hedonisme sebagai bentuk empati kepada masyarakat terutama kepada sesama Pegawai; 15. tidak dengan sengaja bersikap, berucap, dan berperilaku yang tidak sesuai dengan identitas seksual dan gender yang bersangkutan; dan 16. tidak dengan sengaja mengarah pada tindakan melanggar kesusilaan dengan lawan jenis atau sesama jenis kelamin.
  9. 9. Kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Profesionalisme 1. mengutamakan kepentingan bangsa dan organisasi di atas kepentingan pribadi; 2. bekerja sesuai standar operasional prosedur dan kewenangan jabatan; 3. menyelesaikan tugas atau pekerjaan secara bertanggung jawab hingga tuntas; 4. menyusun rencana atau sasaran kinerja yang hendak dicapai; 5. mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan; 6. menjaga informasi dan data Kementerian Keuangan yang bersifat rahasia; 7. disiplin dalam pemanfaatan waktu kerja; 8. berani mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya; 9. bersikap dan bertutur kata secara sopan; 10.mengindahkan etika berkomunikasi dalam bercakapcakap, bertelepon, menerima tamu, dan surat-menyurat termasuk surat elektronik (e-mail serta media komunikasi lainnya; 11.menjaga kebersihan, keamanan, kenyamanan ruang kerja, termasuk tidak merokok di luar area merokok yang telah disediakan; 12.berpenampilan, berpakaian, dan memakai sepatu kerja sesuai dengan ketentuan dan standar etika yang berlaku; 13.tidak menyalahgunakan tanda pengenal (name tag) Pegawai saat jam kerja atau keperluan dinas; 14.tidak merespon kritik dan saran dengan negatif secara berlebihan; 15.tidak memakai tindik (piercing), kecuali penggunaan di daun telinga khusus untuk Pegawai perempuan atau karena alasan keagamaan; dan 16.tidak bertato di bagian tubuh yang terbuka.
  10. 10. Kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Sinergi 1. mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia serta mengembangkan sikap tenggang rasa antarsesama manusia; 2. menghormati dan menghargai perbedaan latar belakang, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan; 3. tidak memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa; 4. bersikap kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas; 5. menghargai masukan, pendapat, dan gagasan orang lain; 6. menjaga komitmen terhadap keputusan bersama dan implementasinya; 7. bersedia untuk berbagi solusi, informasi dan/atau data sesuai kewenangan untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan pekerjaan; 8. memberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah ketika rapat kerja atau tugas kedinasan sedang berlangsung; 9. melaksanakan kegiatan terkait tugas atau jabatannya dengan izin atau sepengetahuan atasan; dan 10.tidak menyebarkan informasi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan.
  11. 11. Kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Pelayanan 1. menunjukkan kepedulian, ramah, dan santun dalam memberikan pelayanan; 2. berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas; 3. berupaya memberikan layanan yang tepat waktu, cepat, dan transparan; 4. memberikan pelayanan sesuai kompetensi dan dalam hal terdapat permasalahan, bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam penyelesaian permasalahan; 5. menerima pihak lain yang tidak terkait dengan pekerjaan di luar jam kerja atau pada jam kerja dengan seizin atasan dan/atau sepanjang tidak mengganggu pekerjaan atau layanan; dan 6. tidak membeda-bedakan dan bersikap adil dalam memberikan pelayanan.
  12. 12. Kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Kesempurnaan 1. terbuka terhadap usulan perbaikan; 2. terbuka terhadap informasi atau pengetahuan baru; 3. senantiasa berupaya untuk memberikan kinerja dan/atau layanan yang terbaik; 4. berupaya menjaga dan melakukan implementasi atas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 5. tidak menghalangi kreativitas/gagasan/pendapat yang bernilai tambah bagi kemajuan organisasi; dan 6. tidak menghalangi upaya inovasi yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
  13. 13. PENCEGAHAN
  14. 14. Pencegahan Untuk mencegah pelanggaran kode etik dan kode perilaku, pimpinan unit eselon I harus: • memberdayakan Unit Kepatuhan Internal; • berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan pengawasan internal; • membangun koordinasi dengan penyelenggara pendidikan dan pelatihan serta pembina kepegawaian pusat atau unit di lingkungan Kementerian Keuangan dalam mengupayakan pemahaman Kode Etik dan Kode Perilaku bagi Pegawai; dan • menginternalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dan ketentuan yang berhubungan dengan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku kepada Pegawai di lingkungan kerjanya. Atasan langsung agar mengupayakan pemahaman dan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku dengan melakukan tindakan, seperti: • Memberikan keteladanan, • melakukan pengawasan, dan • pembinaan terhadap bawahannya.
  15. 15. PENEGAKAN
  16. 16. Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Sumber Dugaan Pelanggaran Pengaduan Pegawai Masyarakat Temuan Atasan Terlapor UKI Itjen
  17. 17. Pengaduan • Dokumen/Surat • Sistem Aplikasi Pengaduan • Media Elektronik Sarana Penyampaian (Tertulis) • Waktu dan tempat kejadian; • Bukti dan/atau saksi; dan • Identitas Pelapor dan Terlapor Isi Pengaduan (minimal)
  18. 18. Penegakan Atasan Langsung Waktu dan tempat kejadian; Bukti dan/atau saksi; dan Identitas Pelapor dan Terlapor Atasan Langsung ADUAN TEMUAN Unit Atasan Terlapor PENELITIAN (dapat didampingi UKI, bila perlu) Pejabat yang Berwenang membentuk Majelis Unit Kerja Es. II / IDugaan Pelanggaran Kode Etik Dialog Penguatan Usulan Pelanggaran Disiplin? PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN BA Dugaan Pelanggaran Ya Ya Tidak Mengandung Unsur: Kesengajaan & tanpa paksaan Pengulangan (selain SARA & asusila) Berdampak thd kinerja, citra dan/atau merugikan Kemenkeu/ Pemerintah/ Negara LH Penelitian TidakMaks.7HK Bukti Memadai? Ya Surat Pernyataan Tidak Bersalah Terbukti? Tidak Ya Ya Tidak
  19. 19. Pejabat Yang Berwenang Membentuk Majelis PEGAWAI YG DIPERIKSA PEJABAT YG BERWENANG Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Fungsional Ahli Utama, dan pejabat lain yang berkedudukan setara di lingkungan Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Fungsional Ahli Madya, dan pejabat lain yang berkedudukan setara. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Direktur Jenderal Perbendaharaan) untuk dan atas nama Menteri Keuangan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional Ahli Muda, Pejabat Fungsional Keterampilan Penyelia, dan pejabat lain yang berkedudukan setara. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Es. II) untuk dan atas nama Menteri Keuangan Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional Ahli Pertama, Pejabat Fungsional Keterampilan Mahir, Pejabat Fungsional Keterampilan Pemula dan pejabat lain yang berkedudukan setara. Pejabat Administrator (Es. III) untuk dan atas nama Menteri Keuangan
  20. 20. PEMBENTUKAN MAJELIS • Pembentukan Majelis ditetapkan dengan surat perintah yang disahkan Pejabat yang berwenang membentuk Majelis Kode Etik. • Keanggotaan Majelis terdiri atas: a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota; b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan c. Paling kurang 3 (tiga) orang anggota. • Dalam hal anggota Majelis lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil. • Jabatan anggota Majelis tidak boleh lebih rendah dari jabatan Terlapor. • Paling kurang salah satu anggota Majelis berasal dari unsur Unit Kepatuhan Internal.
  21. 21. Keputusan Ketua Mekanisme Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku oleh Majelis KEPUTUSAN BERSIFAT FINAL MAJELIS datang tidak Pemanggilan II tidak datang Pemanggilan I Pemeriksaan Pembelaan oleh Terlapor TERTUTUP Suara Terbanyak Musyawarah 7 HK 7 HK LHSM Terlapor Terlapor Tanpa Alasan Sah Rekomendasi Sanksi Moral
  22. 22. Laporan Hasil Sidang Majelis Tindak Lanjut Keputusan Majelis Atasan Terlapor Pejabat yang Berwenang Memberikan Sanksi Moral KEPUTUSAN MAJELIS Laporan Hasil Sidang Majelis Sanksi Moral Keputusan Sanksi Moral 15 HK 7 HK 7 HK Tidak bersalah Pernyataan Tidak Bersalah
  23. 23. Sanksi Moral Pernyataan secara Tertutup disampaikan oleh Pejabat yang Berwenang menjatuhkan sanksi moral atau pejabat lain di dalam ruang tertutup yang dihadiri oleh Pegawai yang bersangkutan serta pejabat atau pihak lain terkait Pernyataan secara Terbuka disampaikan Pejabat yang Berwenang menjatuhkan sanksi moral atau pejabat lain melalui forum resmi Pegawai Kementerian Keuangan disampaikan sebanyak 1 (satu) kali dan wajib dihadiri oleh Pegawai yang bersangkutan Jenis Sanksi Moral
  24. 24. Ketentuan terkait Sanksi Moral Dalam penentuan jenis sanksi moral berupa pernyataan secara Tertutup/Terbuka, Majelis mempertimbangkan: • nilai dan budaya yang berlaku di masyarakat setempat; • cakupan pihak yang dirugikan akibat Pelanggaran; dan • dampak Pelanggaran terhadap citra unit atau organisasi. Dalam hal tempat kedudukan Pejabat yang Berwenang dan tempat Pegawai yang dikenakan sanksi moral berjauhan, Pejabat yang Berwenang dapat menunjuk pejabat lain di lingkungannya atau atasan langsungnya untuk menyampaikan sanksi moral dimaksud, dengan ketentuan jabatan pejabat yang ditunjuk tidak lebih rendah dari Pegawai yang dikenakan sanksi Dalam hal Pegawai yang dikenakan sanksi moral tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan sanksi moral tanpa disertai Alasan yang Sah, dianggap telah menerima keputusan sanksi moral tersebut Pegawai yang dikenakan sanksi moral harus membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan Dalam hal Pegawai yang dikenakan sanksi moral tidak bersedia membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan, dapat dijatuhi hukuman disiplin dengan tingkat yang paling ringan berdasarkan ketentuan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil
  25. 25. PEMANTAUAN DAN EVALUASI
  26. 26. Tindak Lanjut Hasil Pemrosesan Seluruh hasil pemrosesan terhadap dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku disampaikan secara berjenjang kepada Sekretariat Unit Eselon I atau unit setara Eselon II yang menangani kepatuhan internal di unit Eselon I masing-masing sebagai bahan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi. •Laporan Hasil Penelitian; •Berita Acara Dialog Penguatan Kode Etik dan Kode Perilaku; •Laporan Hasil Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku; dan/atau •Keputusan pengenaan sanksi moral Pimpinan Unit Eselon I menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi kepada Inspektur Jenderal dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Sumber Daya Manusia •Laporan disampaikan paling kurang 1 (satu) tahun sekali dan dapat dilakukan secara manual dan/atau elektronik Inspektur Jenderal melakukan koordinasi dengan atasan langsung dalam hal: •Atasan langsung belum melakukan penelitian atas dugaan Pelanggaran bawahannya; •terdapat ketidaksesuaian dalam menentukan simpulan dan rekomendasi hasil penelitian oleh atasan langsung; atau •Pejabat yang Berwenang tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi dari Majelis Kode Etik.
  27. 27. JABATAN FUNGSIONAL DAN PENGATURAN LEBIH LANJUT
  28. 28. • Penyusunan Kode Etik dan Kode Perilaku profesi Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan mengenai Manajemen Pegawai Negeri Sipil. • Pejabat Fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan harus mematuhi ketentuan Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dan Kode Etik dan Kode Perilaku profesi Jabatan Fungsional berkenaan. Kode Etik dan Kode Perilaku profesi Jabatan Fungsional • Setiap Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dapat menyusun ketentuan lebih lanjut mengenai Kode Etik dan Kode Perilaku sesuai dengan kondisi dan karakteristik masing-masing yang ditetapkan dalam peraturan Pimpinan Unit Eselon I. Pengaturan Lebih Lanjut Kode Etik dan Kode Perilaku
  29. 29. KETENTUAN PERALIHAN & KETENTUAN PENUTUP
  30. 30. Proses penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku yang sedang berjalan pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, diselesaikan berdasarkan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2007 tentang Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.01/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2007 tentang Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1034}; dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.01/2007 tentang Majelis Kode Etik di Lingkungan Departemen Keuangan. Ketentuan Peralihan
  31. 31. Pada saat PMK 190/PMK.01/2018 mulai berlaku PMK Nomor 29/PMK.01/2007 diubah terakhir dengan PMK Nomor 161/PMK.01/2012 dan PMK Nomor 72/PMK.01/2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan Penutup Seluruh ketentuan pelaksanaan mengenai Kode Etik dan Kode Perilaku di lingkungan Kementerian Keuangan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini. Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan (31 Desember 2018)

×