Dokumen tersebut membahas beberapa dasar hukum dan peraturan penyusunan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) termasuk modul-modul utamanya seperti penganggaran, komitmen, pembayaran, penerimaan, kas, dan akuntansi pelaporan.

1. PERATURANPERATURAN
SISTEM PERBENDAHARAAN DANSISTEM PERBENDAHARAAN DAN
ANGGARAN NEGARAANGGARAN NEGARA
JJ aa kk aa rr tt aa ,, JUNIJUNI 22 00 11 44

2. Beberapa Dasar Hukum Penyusunan Peraturan SPANBeberapa Dasar Hukum Penyusunan Peraturan SPAN
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian
Negara;
7. PMK 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Keuangan
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PM./2007 sebagai perubahan PMK Nomor 139
Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Departemen Keuangan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.01/2012 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

3. Peraturan SPANPeraturan SPAN
1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2013
Tentang Pelaksanaan Piloting SPAN;
2. Keputusan Dirjend Perbendaharaan No. Kep 151/PB/2013 tentang SOP Piloting
SPAN;
3. Per 58/PB.2013 tentang Data Supplier dan Kontrak;
4. Per 59/PB/2013 tentang Modul Kas;
5. Per 13/PB/2014 tentang Mekanisme Pengembalian Penerimaan Negara Atas
Kesalahan Perekaman/Pelimpahan pada TA Berjalan oleh KPPN yang telah
melaksanakan SPAN;
6. Peraturan Dirjend Perbendaharaan Nomor Per 7/PB/2014 tentang
Penatausahaan Penerimaan Negra pada SPAN;
7. Surat Edaran Nomor SE-56/PB/2013 Tentang Alur Dokumen Pencairan Dana
Melalui Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana / Daftar surat Perintah
Pencairan Dana Pada Saat Piloting SPAN
1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.05/2013
Tentang Pelaksanaan Piloting SPAN;
2. Keputusan Dirjend Perbendaharaan No. Kep 151/PB/2013 tentang SOP Piloting
SPAN;
3. Per 58/PB.2013 tentang Data Supplier dan Kontrak;
4. Per 59/PB/2013 tentang Modul Kas;
5. Per 13/PB/2014 tentang Mekanisme Pengembalian Penerimaan Negara Atas
Kesalahan Perekaman/Pelimpahan pada TA Berjalan oleh KPPN yang telah
melaksanakan SPAN;
6. Peraturan Dirjend Perbendaharaan Nomor Per 7/PB/2014 tentang
Penatausahaan Penerimaan Negra pada SPAN;
7. Surat Edaran Nomor SE-56/PB/2013 Tentang Alur Dokumen Pencairan Dana
Melalui Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana / Daftar surat Perintah
Pencairan Dana Pada Saat Piloting SPAN

4. + Peraturan
tentang
Modul
Penganggaran
Modul
Komitmen
Modul
Pembayaran
Modul
Penerimaan
Modul
Kas
Modul
Akuntansi dan
Pelaporan
Keadaan
Kahar
Ketentuan
Penutup
Pelaksanaan
Piloting SPAN
Menteri Keuangan
Nomor 154/PMK.05/2013
Tentang Pelaksanaan Piloting SPAN

5. OUTLINE PMK
5

6. BAB I KETENTUAN UMUMBAB I KETENTUAN UMUM
Bagian I
Pengertian
Bagian II
Ruang Lingkup
6
Pelaksanaan SPAN sebelum diterapkan Sistem Aplikasi
Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang terintegrasi
pada K/L yang meliputi:
a.Modul Penganggaran
b.Modul Komitmen
c.Modul Pembayaran
d.Modul Penerimaan
e.Modul Kas
f.Modul Akuntansi dan Pelaporan
Definisi Istilah yang digunakan dalam PMK
PMK Piloting, Ruang lingkup dibatasi:
Pelaksanaan Piloting SPAN diterapkan pada:
a.Kantor Pusat DJPBN
b.Kanwil DJPBN Provinsi DKI Jakarta
c.KPPN Jakarta II dan KPPN Khusus Pinjaman & Hibah
d.Satker pada K/L di wilayah kerja KPPN Jakarta II &
KPPN Khusus Pinjaman & Hibah
e.Satker K/L tertentu (BA BUN)

7. BAB I KETENTUAN UMUM.......lanjutanBAB I KETENTUAN UMUM.......lanjutan
Bagian III
Prinsip Dasar
1. SPAN dilakukan secara sistem elektronik dengan
menggunakan aplikasi SPAN.
2. Aplikasi SPAN hanya dapat diakses oleh penerima hak
akses (User License) yang memiliki user ID dan pasword.
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
dan/atau hasil cetak dari aplikasi SPAN merupakan alat
bukti hukum yang sah.
4. Proses validasi dan approval pada aplikasi SPAN
dilakukan secara elektronik.
5. SPAN menggunakan ketentuan Teknologi dan informasi
Kemenkeu.
7

8. BAB IIBAB II
PELAKSANAAN SPANPELAKSANAAN SPAN
Bagian IBagian I
Modul
Penganggaran
Modul
Penganggaran
Bagian II
Modul
Komitmen
Bagian III
Modul
Pembayaran
Bagian IV
Modul
Penerimaan
Bagian V
Modul
Kas
Bagian VI
Modul Akuntansi &
Pelaporan
8

9. Modul
Komitmen
Data Supplier
Data Kontrak
Modul
Pembayaran
Penerbitan SP2D
Penerbitan SP2D untuk Satker yang
punya akses langsung ke aplikasi SPAN
Penerbitan SP2B BLU, SPHL, SP3HL,
Persetujuan MPHL-BJS
Penerbitan APD-PL/APD-PP
Penerbitan SKP-LC
Penerbitan SP3
Penerbitan APD-Reksus
Penerbitan SP2D Retur
Penerbitan SP2D Retur
Modul
Kas
Modul
Penerimaan
Penerimaan Negara Melalui Bank Indonesia
Penerimaan Negara Melalui Bank/Pos Persepsi
Penerimaan Negara Melalui
KPPN
Modul Akuntansi &
Pelaporan
Pemutakhiran Data BAS
DataTransaksi Harian
Koreksi Data Transaksi Keuangan
Penyesuaian Sisa Pagu
Jurnal Penyesuaian
Rekonsiliasi
Laporan Keuangan
Pengaturan Rekening milik BUN
Perencanaan Kas
Pemindahbukuan Dana
Rekonsiliasi Bank
Pelaporan Manajerial
Modul
Penganggaran
Penganggaran
Data RKA-K/L DIPA &
RDP-BUN-DIPA

10. 1. Modul Penganggaran
10
A. Penganggaran
1. Penganggaran terdiri dari:
a. Fungsi Perencanaan Anggaran;
b. Fungsi Penyusunan Anggaran;
c. Fungsi Pembahasan Anggaran dengan DPR;
d. Fungsi Penetapan Alokasi Anggaran;
e. Fungsi Penyusunan RAPBN-Perubahan;
f. Fungsi Revisis Anggaran; dan
g. Fungsi Monitoring dan Evaluasi.
2. Proses penganggaran dilaksanakan oleh DJA dengan
mengunakan aplikasi SPAN dan/atau dokumen yang
dihasilkan dari aplikasi SPAN.
3. Mekanisme pelaksanaan fungsi penganggaran diatur
dalam PMK tersendiri.
Merupakan tugas & fungsi DJA

11. 1. Modul Penganggaran.......lanjutan
Perbaiki
Aplikasi
Existing
(RKAKL
DIPA)
Aplikasi
SPAN
Validasi BAS dan
Validasi Silang
Memposting
Jurnal
Data RKA-K/L-DIPA
dan RDP-BUN-DIPA
beserta Revisinya
Valid?
T Y
11
Aplikasi
Konvers
i
Database
SPAN
Temporary
Database
SPAN
B. Data RKA-K/L DIPA & RDP-BUN DIPA

12. 2. Modul Komitmen2. Modul Komitmen
12
NRK
NRS
Penolakan
Hasil Inventarisasi
atau
Pendaftaran
Validasi
Data
Supplier
Data
Kontrak
Aplikasi
SPAN
Pendaftaran
Pendaftaran:Pendaftaran:
Pengelolaan:Pengelolaan:
1. Penambahan Data Supplier
2. Koordinasi Antar KPPN
3. Perubahan (Update) Data Kontrak
4. Penggabungan (Merger) Data Kontrak
5. Pembatalan (Deaktivasi) Data Kontrak

13. (1) Inventarisasi Data Supplier(1) Inventarisasi Data Supplier
DJPB Satker/PPK
Hasil Inventarisasi
Seluruh data supplier
(kecuali tipe
supplier pengadaan
barang dan jasa, dan
tipe supplier
penerusan
pinjaman)
pengesahan data supplier
yang dianggap benar
atau
perbaikan dan
pengesahan data
supplier.
KPPN
Pengesahan
2. Modul Komitmen..............................lanjutan2. Modul Komitmen..............................lanjutan
13
A. DATA SUPPLIERA. DATA SUPPLIER
verifikasiinventarisasi
Data awal
dalam SPAN

14. (2) Perekaman Data Supplier oleh Satker(2) Perekaman Data Supplier oleh Satker
Supplier SATKER
Data Supplier +
dokumen pendukung
PPK
Verifikasi atas kebenaran data
supplier dan kesesuaian dengan
dokumen pendukung.
Dokumen pendukung paling
kurang meliputi:
1.Referensi Bank yang
menunjukkan nama dan
nomor rekening penyedia
barang/jasa
2.Fotokopi Kartu NPWP
3.Fotokopi akta pendirian
badan usaha
Dokumen pendukung paling
kurang meliputi:
1.Referensi Bank yang
menunjukkan nama dan
nomor rekening penyedia
barang/jasa
2.Fotokopi Kartu NPWP
3.Fotokopi akta pendirian
badan usaha
SPAN
Aplikasi
SPM
ADK SPM
Rekam
14
A. DATA SUPPLIER............lanjutanA. DATA SUPPLIER............lanjutan
Rekam
KPPN
Pendaftaran

15. (3) Pendaftaran Data Supplier(3) Pendaftaran Data Supplier
Satker
Satker yg punya
akses ke SPAN
ADK SPM
SPAN
Konversi
Rekam DS
Upload
1. pemenuhan isian data sesuai
ketentuan validasi
2. untuk menghindari duplikasi
data.
15
A. DATA SUPPLIER............lanjutanA. DATA SUPPLIER............lanjutan
ADK Supplier
hasil konversi
KPPN
Aplikasi
Konversi
Aplikasi
SPM
Rekam DS
Validasi
NRS/
Infor. Penambahan DS/
Infor. Penolakan
e-mail;
notifikasi otomatis;
atau sarana lain.

16. (1) Pendaftaran Data Kontrak Tahun Tunggal(1) Pendaftaran Data Kontrak Tahun Tunggal
Satker
Satker yg punya
akses ke SPAN
ADK Kontrak
SPAN
Konversi
Rekam Data Kont.
Upload
1. Kelengkapan Data Kontrak
2. Ketersediaan Dana
3. Pencadangan dana (encumbrance)
16
B. DATA KONTRAKB. DATA KONTRAK
ADK Kontrak
hasil konversi
KPPN
Aplikasi
Konversi
Aplikasi
SPM
Rekam Data Kont.
Validasi
NRK/NRPK/
Infor. Penolakan
e-mail;
notifikasi otomatis;
atau sarana lain.

17. (2) Pendaftaran Data Kontrak Tahun Jamak(2) Pendaftaran Data Kontrak Tahun Jamak
Satker
Satker yg punya
akses ke SPAN
ADK Kont. & Release
SPAN
Konversi
Upload
1. Kelengkapan Data Kontrak
2. Ketersediaan Dana
3. Pencadangan dana (encumbrance)
17
B. DATA KONTRAK............lanjutanB. DATA KONTRAK............lanjutan
ADK Kont. &
Release
hasil konversi
KPPN
Aplikasi
Konversi
Aplikasi
SPM
Rekam Data Kont.
Validasi
NRK/NRPK/
Infor. Penolakan
e-mail;
notifikasi otomatis;
atau sarana lain.
Rekam Data Kont.
Rekam Data Release Kont.
Rekam Data Release
Kont.

18. 3. Modul Pembayaran3. Modul Pembayaran
Modul
Pembayaran
Modul
Pembayaran
Penerbitan SP2DPenerbitan SP2D
Penerbitan SP2D untuk Satker yang
mendapat akses langsung ke
aplikasi SPAN
Penerbitan SP2D untuk Satker yang
mendapat akses langsung ke
aplikasi SPAN
Penerbitan SP2B BLU,
SPHL, SP3HL,
Persetujuan MPHL-BJS
Penerbitan SP2B BLU,
SPHL, SP3HL,
Persetujuan MPHL-BJS
Penerbitan APD-
PL/APD-PP
Penerbitan APD-
PL/APD-PP
Penerbitan SP3Penerbitan SP3
Penerbitan APD-Reksus Penerbitan SP2D ReturPenerbitan SP2D Retur
Penerbitan SKP-LCPenerbitan SKP-LC
18
Penerbitan Warkat
dan Bilyet Giro
Penerbitan Warkat
dan Bilyet Giro

19. A. Penerbitan SP2DA. Penerbitan SP2D
KPPN
Satker
Hardcopy + ADK SPM +
dok pendukung
SPAN
Aplikasi
Konversi
Upload
SP2DDaftar SP2D ADK
SP2D
ADK Tagihan
ADK SPM
Penelitian kesesuaian
hardcopy dengan ADK SPM
Validasi kesesuaian data
SPM dengan database SPAN
Penelitian dan pengujian
SPM sesuai PMK pemby
dlm rngk Pelaks. Angg.
3. Modul Pembayaran..........................lanjutan3. Modul Pembayaran..........................lanjutan

20. B. Penerbitan SP2D bagi Satker yang mendapat akses langsung ke Aplikasi SPANB. Penerbitan SP2D bagi Satker yang mendapat akses langsung ke Aplikasi SPAN
20
KPPN
Satker
SPAN
Hardcopy SPM + dok. pendukung
Notifikasi
penerbitan SP2D
Penelitian dan pengujian
SPM sesuai ketentuan
mengenai pelaks.
Pembayaran atas bebab
BA BUN
Pengujian kesesuaian
data SPM yang diinput
satker dengan SPM yg
diterima
Membuat
SPP & SPM
SP2DDaftar SP2D ADK
SP2D
3. Modul Pembayaran..........................lanjutan3. Modul Pembayaran..........................lanjutan

21. C. Penerbitan SP2D Retur
21
BO I Pusat/
BO II Pusat
SPAN
Dit. PKN1 ADK Rek. Koran Rek. Retur1
KPPN
unduh data
retur SP2D
BI/BO
II/BOIII/
POS
Satker
Unggah ADK Rek.
Koran Rek. Retur
2 Surat Pemberitahuan Retur
3 surat ralat +
ADK
Aplikasi
Konversi
4 Unggah ADK
Catat & Informasi
Retur
1 ADK Rek. Koran Rek. Retur1
ADK
SP2D
Retur
SP2D
Retur
1 ADK Rek. Koran Rek. Retur1
SPP +
SPM
Retur
1
1
1
2
3
2
4
4
4
3. Modul Pembayaran..........................lanjutan3. Modul Pembayaran..........................lanjutan

22. 22
Daftar SP2D KPPN SatkerDaftar SP2D
BO I/II
Pusat
Database
SPAN
mengambil ADK SP2D
SP2D Beban
BO I Pusat
SP2D Beban
BI/BO II/BO III/
Pos
KPPN BI/BO II/
BO III/Pos
SP2D
ADK atas Lamp SP2D
Penyampaian SP2D, Daftar SP2D, & ADK SP2D
3. Modul Pembayaran..........................lanjutan3. Modul Pembayaran..........................lanjutan

23. 23
(1) Kuasa BUN Pusat dapat melakukan pembayaran atas
beban APBN dengan menggunakan Warkat/Bilyet Giro
(2) Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) antara lain untuk keperluan pengembalian dana
(refund) atas sisa dana pinjaman/hibah yang terdapat
pada Reksus kepada pemberi pinjaman/hibah
(3) Pencatatan transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan cara entry data transaksi
pada aplikasi SPAN
D. Penerbitan Warkat dan Bilyet Giro
3. Modul Pembayaran..........................lanjutan3. Modul Pembayaran..........................lanjutan

24. E. Penerbitan SP2B BLU, SPHL, SP3HL, Persetujuan MPHL-BJSE. Penerbitan SP2B BLU, SPHL, SP3HL, Persetujuan MPHL-BJS
24
KPPN
Satker
Hardcopy + ADK SP3B BLU/
SP2HL/SP4HL/ MPHL-BJS+
dok pendukung
SPAN
SP2B BLU/SPHL/
SP3HL/Persetujuan MPHL-BJS
Kelengkapan dokumen
pendukung
Penelitian dan pengujian
SP3B BLU/SP2HL/SP4HL/
MPHL-BJS sesuai
ketentuan
Kesesuaian data SP3B BLU/
SP2HL /SP4HL/ MPHL-BJS
dengan database SPAN
Aplikasi
konversi
UnggahADK Hasil
Konversi
Konversi
3. Modul Pembayaran..........................lanjutan3. Modul Pembayaran..........................lanjutan

25. F. Penerbitan APD-PL/APD-PPF. Penerbitan APD-PL/APD-PP
25
PA/KPA KPPN
Hardcopy + SPP APD-
PL/SPP APD-PP beserta
dokumen pendukung
APD-PL/APD-PP
Pemberi
PHLN
Kelengkapan dok. pendukung
Kesesuaian data SPP APD-
PL/SPP APD-PP dengan dok.
pendukung
Perekaman data SPP APD-
PL/SPP APD-PP ke dalam
aplikasi SPAN dan sekaligus
pengujian dengan database
SPAN
DJPU
SPAN
rekam
3. Modul Pembayaran..........................lanjutan3. Modul Pembayaran..........................lanjutan

26. G. Penerbitan SKP-LC
26
PA/KPA KPPN
SPP SKP-LC + dokumen
pendukung
kelengkapan dokumen
pendukung
kesesuaian data SPP SKP-LC
dengan dokumen pendukung
Perekaman data SPP SKP-LC ke
dalam aplikasi SPAN dan sekaligus
pengujian dengan database SPAN
SKP-LC
BI DJPU DJBC
rekam
SPAN
cetak
3. Modul Pembayaran..........................lanjutan3. Modul Pembayaran..........................lanjutan

27. H. Penerbitan SP3H. Penerbitan SP3
27
KPPNDJPU
SP4HLN + ADK
dilampiri NoD
SP3
SPAN
Pengecekan kesesuaian data
SP4HLN dan NoD dengan
database SPAN
Pengecekan SP4HLN dan NoD
dengan APD PP/PL atau SKP-
LC
Satker BI
unggah
menerbitkan
3. Modul Pembayaran..........................lanjutan3. Modul Pembayaran..........................lanjutan

28. I. Penerbitan APD-ReksusI. Penerbitan APD-Reksus
28
EA
Melengkapi data
beserta
dokumen
pendukung
SPAN
APD-
Reksus
Pemberi
PHLN
Kelengkapan dokumen
pendukung
Kesesuaian data SPP APD Reksus
dengan dokumen pendukung
Unggah
ADK daftar
SP2D
membuat dan menerbitkan
daftar SP2D yang membebani
Rekening Khusus dan ADK-
nya melalui aplikasi SPAN
ADK Daftar SP2D dan Copy
Rek.Koran Reksus
SPP APD Reksus + ADK
Daftar SP2D yang telah
dilengkapi
Pengecekan
SPP APD RK
1
2
3
4 5
6
7
3. Modul Pembayaran..........................lanjutan3. Modul Pembayaran..........................lanjutan

29. 4. Modul Penerimaan
29
Penerimaan
Negara
Penerimaan
Perpajakan
PNBP
Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan non anggaran
/transitoris
Penerimaan Hibah
Penerimaan Pengembalian
Belanja
Bank Indonesia
Bank/pos persepsi
KPPN
diterima melalui

30. A. Pencatatan Penerimaan Negara melalui BIA. Pencatatan Penerimaan Negara melalui BI
Dalam hal pendapatan belum dapat dilakukan pencatatan kedalam akun pendapatan yang sesuai,
maka penerimaan tersebut harus dicatat sebagai pendapatan yang ditangguhkan untuk
dilakukan reklasifikasi
30
WP/ Wajib Setor/Wajib
Bayar/Pemberi PHLN
/Investor/kontraktor
/debitur
Bank Indonesia
Rekening
Pemerintah
ADK Rekening Koran
DJPB
Dit.PKN
SPAN
Upload ADK
Rekening Koran
DJA/DJPU/
Dit SMI
Permintaan
reklas
Dilakukan
reklasifikasi
Permintaan reklas
menyetor
4. Modul Penerimaan...............lanjutan

31. B. Pencatatan Penerimaan Negara melalui Bank/Pos PersepsiB. Pencatatan Penerimaan Negara melalui Bank/Pos Persepsi
Bank/POS
Persepsi
KPPN
LHP + ADK
SPAN
•Upload
•Mencocokkan data LHP
dengan ADK
•Validasi
•Interface
•Laporan
•Daftar Rincian
DBH PBB
cetak
Data tidak
cocok
31
4. Modul Penerimaan................lanjutan

32. C. Penerimaan Negara Melalui KPPNC. Penerimaan Negara Melalui KPPN
Penerimaan negara yang diterima melalui KPPN merupakan penerimaan yang
berasal dari:
1. Potongan SPM
2. Pengesahan pendapatan
3. Rekening retur SP2D yang dibukukan oleh KPPN
Penerimaan negara yang diterima melalui KPPN dianggap sah pada saat:
1. proses penerbitan SP2D/SP2B BLU/SPHL/SP3HL/Persetujuan MPHL-BJS/SP3
telah selesai
2. dana retur SP2D telah masuk ke RR di Bank Operasional Mitra Kerja KPPN
SPAN melakukan pembukuan atas
penerimaan negara bersamaan dengan
diterbitkannya SP2D/SP2B BLU/SPHL/
SP3HL/Persetujuan MPHL-BJS/SP3.
SPAN secara otomatis melakukan
pembukuan atas transaksi yang bersifat
mengurangi penerimaan negara
berdasarkan SPM Pengembalian
Pendapatan.
32
4. Modul Penerimaan...............lanjutan

33. 5. Modul Kas
MODUL
KAS
MODUL
KAS
Pengaturan Rekening Milik BUN Perencanaan Kas
Pemindahbukuan Dana
Rekonsiliasi Bank
Pelaporan Manajerial
33

34. A. Pengaturan Rekening Milik BUN
Penatausahaan
Rekening
Perekaman/
Pemuktahiran Data
rekening
Penentuan
Hubungan antar
Rek. Milik BUN
Penutupan Rekening
pada Aplikasi SPAN
Dilakukan
Dit PKN
Rek. Baru
Rek. Yang
telah
dimiliki
Jika dibuka oleh
KPPN, data wajib
disampaikan ke Dit
PKN
Perekaman pada aplikasi
SPAN dilakukan atas
seluruh rek yang dimiliki
BUN
didasarkan atas ketentuan
yang mengatur
pengiriman dana antar
rekening milik BUN
dilakukan setelah suatu
rekening dinyatakan
ditutup.
Jika ditutup oleh KPPN, maka KPPN
wajib menyampaikan penutupan
rekening tersebut kepada Dit PKN.
34
5. Modul Kas............................lanjutan

35. B. Perencanaan KasB. Perencanaan Kas
Perencanaan
Kas
Aktivitas
pengolahan data
perkiraan
penerimaan dan
pengeluaran kas
Internal SPAN
Eksternal SPAN
35
5. Modul Kas............................lanjutan

36. Manajemen
DIPA
Manajemen
Komitmen
Manajemen
Pembayaran
Hal. III DIPA
Rencana pembayaran
Jatuh Tempo tagihan
Sumber Data Internal SPAN
36
B. Perencanaan Kas............lanjutanB. Perencanaan Kas............lanjutan

37. Perencanaan Kas yang Sumber Datanya Berasal dari CPIN (Eksternal SPAN)
37
DJA
DJP
DJBC
DJPU
DJPB
DJKN
CPIN PKN SPAN
Run
Report
CPIN
Unduh ADK
CPIN
Unggah ADK
CPIN
Data Pendapatan,
Belanja dan
Pembiayaan
B. Perencanaan Kas............lanjutanB. Perencanaan Kas............lanjutan

38. C. Pemindahbukuan Dana
38
Pemidahbukuan
Dana
Surat Kuasa
Pemindahbukua
n Dana
SPT
Secara Otomatis melalui
sistem perbankan
Dihasilkan dari aplikasi
SPAN
merupakan aktivitas perintah transfer dana antar Rekening Milik BUN
5. Modul Kas............................lanjutan

39. D. Rekonsiliasi Bank
Dilakukan secara harian oleh unit pengelola rekening pada
Kuasa BUN
39
merupakan aktivitas pencocokan data transaksi keuangan pada
database SPAN dengan rekening koran
5. Modul Kas............................lanjutan
Hasil rekonsiliasi bank adalah Laporan Rekonsiliasi Bank
Setelah proses rekon selesai, data transaksi secara otomatis
di posting ke GL

40. D. Rekonsiliasi Bank...................lanjutan
Data Transaksi
Keuangan pada
PM, GR, & CM
Bank/POS dengan
Interkoneksi SPAN
Bank/POS tanpa
Interkoneksi SPAN
Secara Elektronik
Hardcopy
Paling Lambat 1 hari
setelah tanggal
transaksi
Paling Lambat 1 hari
kerja setelah tanggal
transaksi
40
Aplikasi
SPAN
Rekonsiliasi
Bank
(Pencocokan)
Rekening Koran
ADK
Data Transaksi
pada database
SPAN
Kuasa BUN
Nama Bank, Nomor Rek., Tanggal transaksi, Nomor referensi,
Kode transaksi, Jumal transaksi, Nilai tiap transaksi, Mata uang,
Jumlah penerimaan, Jml Pengeluaran, & saldo
• Nama Bank
• Nomor Rek.
• Tanggal transaksi
• Nomor referensi
• jumlah transaksi
• Mata uang
• Jml Penerimaan, Jumlah
Pengeluaran & Saldo
Otomatis
Manual
Unggah
Proses Rekonsiliasi:

41. E. Pelaporan ManajerialE. Pelaporan Manajerial
1. Kuasa BUN membuat Laporan Manajerial yang
diolah dari data manajemen kas.
2. Laporan Manajerial digunakan untuk pengambilan
keputusan terkait dengan pengelolaan kas.
3. Laporan Manajerial dibuat sesuai dengan
kebutuhan, wewenang, dan hak akses masing-
masing unit pada Kuasa BUN.
41
5. Modul Kas...........................lanjutan

42. 6. Modul Akuntansi dan Pelaporan6. Modul Akuntansi dan Pelaporan
Modul
Akuntansi dan
Pelaporan
A. Pemutakhiran data BAS B. Data transaksi keuangan
C. Koreksi data transaksi
keuangan
E. Jurnal Penyesuaian
F. Rekonsiliasi
G. Laporan Keuangan
D. Penyesuaian Sisa Pagu
42

43. A. Pemutakhiran Data BASA. Pemutakhiran Data BAS
K/L, Es I
Kemenkeu
DJPB
Satuan Tugas
Pengelolaan Data
Referensi SPAN
Srt Permohonan
pemutakhiran
Melakukan
identifikasi dan
analisis
Laporan
Pemutakhiran
Verifikasi,
ujicoba, dan
setup data
LaporanPemberi
tahuan Hasil
43
6. Modul Akuntansi dan Pelaporan.......lanjutan6. Modul Akuntansi dan Pelaporan.......lanjutan

44. B. Data Transaksi KeuanganB. Data Transaksi Keuangan
1. Data transaksi keuangan yang digunakan sebagai dasar
pelaporan meliputi:
a. data saldo awal (Opening balance);
b. data transaksi konversi harian (Daily transaction convertion);
dan
c. data yang dihasilkan dari aplikasi SPAN.
2. Dalam hal KPPN belum melaksanakan SPAN maka data
transaksi keuangan pada KPPN tersebut akan dikonversi
sebagaimana ayat (1) huruf b untuk dikonsolidasikan dengan
data yang dihasilkan dari aplikasi SPAN.
44
6. Modul Akuntansi dan Pelaporan.......lanjutan6. Modul Akuntansi dan Pelaporan.......lanjutan

45. C. Koreksi Data Transaksi KeuanganC. Koreksi Data Transaksi Keuangan
Koreksi data transaksi keuangan dilakukan terhadap:
a.Data transaksi pengeluaran; dan/atau
b.Data transaksi penerimaan.
Koreksi data transaksi keuangan dilakukan oleh KPPN berdasarkan permintaan koreksi
dari satker/ pihak terkait.
KPPN atau Kantor Pusat DJPBN dapat melakukan koreksi tanpa adanya permintaan dari
satker/pihak terkait dalam hal:
a.Ada data yang dapat dijadikan sebagai dasar koreksi (hasil post audit);
b.Data yang akan dikoreksi tidak terkait dengan satker/pihak terkait (misal: kesalahan
akun atas transaksi pemindahanbukuan dana antar rekening milik BUN)
c.Menurut ketentuan harus dilakukan koreksi
45
Tata cara koreksi data transaksi keuangan akan diatur dalam Perdirejn Perbendaharaan.
6. Modul Akuntansi dan Pelaporan.......lanjutan6. Modul Akuntansi dan Pelaporan.......lanjutan

46. D. Penyesuaian Sisa Pagu
Satker KPPN
SPAN
Permintaan
Penyesuaian
Surat Persetujuan
Penyesuaian Sisa Pagu
Penyesuaian sisa pagu
dapat dilakukan terkait
pengembalian belanja.
46
6. Modul Akuntansi dan Pelaporan.......lanjutan6. Modul Akuntansi dan Pelaporan.......lanjutan

47. E. Jurnal Penyesuaian
SatkerSatker KPPN
ADK Jurnal Penyesuaian
SPAN
Upload
Satker menyusun
jurnal
penyesuaian
setiap
semesteran dan
tahunan
47
6. Modul Akuntansi dan Pelaporan.......lanjutan6. Modul Akuntansi dan Pelaporan.......lanjutan

48. F. RekonsiliasiF. Rekonsiliasi
UAKPA KPPN
UAPPA-W Kanwil DJPB
UAPPA-E1 Dit.APK
UAPA Dit.APK
Bulanan
triwulan,
semester,
tahunan
semester,
tahunan
semester,
tahunan
triwulanan jika
diperlukan
48
6. Modul Akuntansi dan Pelaporan.......lanjutan6. Modul Akuntansi dan Pelaporan.......lanjutan

49. 49
F. Rekonsiliasi................lanjutanF. Rekonsiliasi................lanjutan
Proses Rekonsiliasi
UAPPA-W
Lap. Keu+ ADK
BAR
UAPPA-E1
UAPA
UAKPA
Dit. APK
Dit. APK
Kanwil
DJPBN
KPPN
GL
SAI
SPAN
Acrual
Ledger
Cash
Ledger
Rekon
ADK
ADK Konfirmasi
ADK Konfirmasi
ADK Konfirmasi
Jawaban Konfirmasi
Jawaban Konfirmasi
Jawaban Konfirmasi
Rekon
Rekon
Rekon
BAR
BAR
BAR

50. G. Laporan KeuanganG. Laporan Keuangan
50
LRA
LKPP
Neraca
LAK
Lap. Perubahan SAL
Laporan
Kinerja
Menyandingkan antara
anggaran dan realisasi
serta target dan capaian
output
Disusun paling
kurang setiap
semesteran dan
tahunan
Laporan capaian output disampaikan oleh
Satker ke KPPN setiap bulan.
SPAN Lap. Operasional
Lap. Perub. Ekuitas
Akt CTA
& Akrual
Akt.
Akrual
6. Modul Akuntansi dan Pelaporan.......lanjutan6. Modul Akuntansi dan Pelaporan.......lanjutan

51. BAB IV KEADAAN KAHAR
KEADAAN KAHAR
terdapat gangguan yang
menyebabkan aplikasi SPAN tidak
berfungsi
Ditetapkan prosedur darurat
pengelolaan kelangsungan
kegiatan (business continuity
plan) yamg akan diatur dalam
PMK tersendiri
51
Diberlakukan

52. BAB V KETENTUAN LAIN-LAINBAB V KETENTUAN LAIN-LAIN
SPAN dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan
infrastruktur setiap unit di lingkungan Kementerian Keuangan
SPAN dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan
infrastruktur setiap unit di lingkungan Kementerian Keuangan
Prosedur Standar Operasional pelaksanaan SPAN ditetapkan oleh
Direktur Jenderal Perbendaharaan
Prosedur Standar Operasional pelaksanaan SPAN ditetapkan oleh
Direktur Jenderal Perbendaharaan
52
Pengaturan pada PMK Piloting:
Pelaksanaan SPAN secara bertahap dihapus karena Piloting SPAN
sendiri merupakan salah satu tahap dalam Pelaksanaan SPAN
Pelaksanaan SPAN secara bertahap dihapus karena Piloting SPAN
sendiri merupakan salah satu tahap dalam Pelaksanaan SPAN
Ditambah pengaturan: Ketentuan mengenai jadwal dan waktu
pelaksanaan SPAN pada tahap Piloting akan ditetapkan dalam
Keputusan Menteri Keuangan
Ditambah pengaturan: Ketentuan mengenai jadwal dan waktu
pelaksanaan SPAN pada tahap Piloting akan ditetapkan dalam
Keputusan Menteri Keuangan

53. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN
Segala ketentuan yang mengatur
mengenai perencanaan, pelaksanaan,
dan pertanggungjawaban APBN
sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap
berlaku.
Segala ketentuan yang mengatur
mengenai perencanaan, pelaksanaan,
dan pertanggungjawaban APBN
sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap
berlaku.
53

54. Peraturan Menteri ini mulai berlaku
pada tanggal diundangkan.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku
pada tanggal diundangkan.
54

55. Per 58/PB.2013
tentang Data Supplier dan
Kontrak

56. DATA
SUPPLIER
TUJUAN
PEMBAYARAN
/ SP2D
DATA “PIHAK PENERIMA
PEMBAYARAN”
PENAGIHAN SPM PEMBAYARAN
KPA/ SATKER BUN/ KPPN
DATA
SUPPLIER
DATA
SUPPLIER
KETENTUAN UMUM

57. OUTLINE PERDIRJEN
57

58. KODE TIPE SUPPLIER
JUMLAH PENERIMA PEMBAYARAN
SATU PENERIMA BANYAK PENERIMA
1 Satker √
2
Penyedia barang dan
jasa
√
3 Pegawai √
4
BA 999
selain Penerusan
Pinjaman & transfer
√
5 Transfer Daerah √
6 Penerusan Pinjaman √
7 Lain-lain √
KATEGORI SUPPLIER DAN JUMLAH PENERIMA PEMBAYARAN

59. KO
DE
TIPE SUPPLIER JENIS KOMITMEN
BA/NON
BA
1 Satker
- Permintaan dan
penggantian/pertanggungjawaban UP
- Permintaan dan pertanggungjawaban TUP
Non
BA 999
2
Penyedia barang
dan jasa
- Kontraktual
- Non Kontraktual
Non
BA 999
3 Pegawai
- Pembayaran gaji
- Honor
- Lembur
Non
BA 999
4
BA 999
selain Penerusan
Pinjaman & transfer
- Investasi
Pemerintah
- Subsidi
- Kredit Program
- Loan repayment
- Pembayaran terkait SBN
- Jasa Bank penatausaha
PP
- Jasa Bank Persepsi
- Pengembalian PFK
- Lain-lain
BA 999
KATEGORI SUPPLIER DAN JENIS TRANSAKSI

60. KO
DE
TIPE SUPPLIER JENIS KOMITMEN
BA/NON
BA
5 Transfer Daerah
- Transfer ke Daerah
- Hibah ke Daerah
BA 999
6
Penerusan
Pinjaman
- Pembayaran Penerusan Pinjaman [BUMN/D dan
Pemda]
BA 999
7 Lain-lain
- Pengembalian
pajak/PBB/BPHTB/BM-C
- Pengembalian PNBP
- Pengembalian setoran
uang pensiun
- Lain-lain
Non
BA999
KATEGORI SUPPLIER DAN JENIS TRANSAKSI

61. • Registrasi Data Supplier
Pendaftaran Data Supplier baru dan penerbitan Nomor
Register Supplier baik melalui ADK, ataupun Data Entry di
SatkerBA-999
• Update Data Supplier
Perubahan detail sebagian elemen data supplier yang
diijinkan sesuai dengan struktur data supplier dan alokasi
fungsi management user dalam pengelolaan data supplier
• “Inactive” Supplier
Proses membuat elemen data supplier menjadi tidak aktif dan
tidak dapat digunakan dalam proses pembayaran
• “Merge” Supplier
Penggabungan elemen data supplier pada beberapa supplier
menjadi ke satu supplier tertentu
FUNGSI-FUNGSI DATA SUPPLIER

62. • Data supplier merupakan bagian dari thumb rules* proses
pembayaran
• Penyampaian data supplier dilakukan bersamaan dengan data
RFC (Kontrak) atau Resume Tagihan
• Kebenaran data yang disampaikan ke KPPN menjadi tanggung
jawab KPA
• KPPN hanya menggunakan data supplier dari Satker (tidak
melakukan konfirmasi terhadap sumber data (KPP/Bank))
PRINSIP PENCATATAN DAN PENGGUNAAN DATA SUPPLIER

63. • Validasi Data Supplier di KPPN dilakukan untuk mencegah
pencatatan kembali data yang sama (duplikasi) dan
pencatatan data yang tidak valid
• KPPN harus memproses pembayaran terhadap penerima/
rekening sebagaimana tercantum dalam RFC / Resume
Tagihan yang sesuai dengan Data Supplier.
• Konfirmasi kepada Satker atas data supplier (berupa Nomor
Register Supplier) dilakukan menggunakan format laporan
yang disediakan aplikasi
• Adanya unit pengelola data supplier yang tidak terlibat secara
langsung dengan pelaksanaan tugas sehari-hari di KPPN
PRINSIP PENCATATAN DAN PENGGUNAAN DATA SUPPLIER

64. KPP BANK SUPPLIER SATKER KPPN
Penggunaan
identitas dalam
rangka
pengadaan
barang / jasa &
transfer/pemba
yaran atas
beban APBN
Verifikasi
dokumen
pendukung (copy
NPWP dan buku/
rekening koran )
dan bertanggung
jawab atas
kebenaran data
supplier sesuai
dokumen
pendukungnya
Validasi atas
unique
existence dari
data supplier
[tidak dicatat
dua kali].
Penggunaan
data supplier
untuk transfer
atas beban
APBNIdentitas
terkait aktivitas
vendor dan
pemenuhan
kewajiban
perpajakan
Tanggung
jawab atas
Penerapan
prinsip “know
your
customer”*
NPWP
DATA
REKENING
FORM DATA
SUPPLIER
ADK DATA
SUPPLIER
DATA
SUPPLIER
NRS & Konfirmasi
TATA KELOLA PENGGUNAAN DATA SUPPLIER

65. a. Perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa;
• Dalam hal tertentu bisa dalam bentuk kwitansi/
bukti pembelian
• Untuk nilai tertentu diharuskan bukti perjanjian
berupa SPK atau Surat Perjanjian
b. Penetapan keputusan.
• pelaksanaan belanja pegawai;
• pelaksanaan perjalanan dinas
• pelaksanaan kegiatan swakelola, termasuk
pembayaran honorarium kegiatan; atau
• belanja bantuan sosial yang disalurkan dalam
bentuk uang kepada penerima bantuan sosial.
BAB V JENIS KOMITMEN

66. • Perjanjian/ Kontrak yang akan dibayarkan dengan LS
• Komitmen yang menurut ketentuan yang berlaku
mensyaratkan tanda bukti perjanjian dalam bentuk SPK
atau dalam bentuk Surat Perjanjian [Kontrak]
 SPK digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai sampai dengan Rp
200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dan untuk Jasa
Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah).
 Surat Perjanjian untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas
Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dan untuk Jasa
Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah).
[PMK 190/ 2013 dan PP 70/ 2012]
KOMITMEN YANG DICATAT DALAM
SPAN

67. Jasa
Konsultasi
KOMITMEN YANG DICATAT DALAM
SPAN
Tanda Bukti
Perjanjian / Nilai
Bukti Pembelian
Kuitansi
Surat Perintah Kerja
Surat Perjanjian
0 10 50 200
~
TIDAK dicatat dalam SPAN
Dicatat dalam SPAN
n/a
n/a
n/a
n/a

68. • Kontrak Tahunan (Annnual Contract)
Kontrak yang tanggal mulai dan berakhirnya kontrak
berada dalam periode /tahun anggaran yang sama.
• Kontrak Tahun Jamak (Multy Year Contract)
Kontrak yang tanggal mulai dan berakhirnya kontrak
berada dalam periode/ tahun anggaran yang berbeda.
• Komitmen Tahunan Kontrak Tahun Jamak (Release
Multi-year Contract)
Pembuatan komitmen tahunan atas kontrak jangka
panjang tertentu dengan mengacu pada alokasi dalam
DIPA untuk pekerjaan dalam kontrak dimaksud.
TIPE KONTRAK

69. • Informasi Umum
Memuat informasi umum terkait identitas rekanan (suplier),
dan data kontrak (misalnya jangka waktu, tanggal kontrak
dsb)
Parameter Utama: Nomor Kontrak + Mata Uang
• Informasi Khusus
 Line Kontrak (Baris)
Digunakan untuk mencatat perbedaan parameter untuk
elemen data kontrak terkait Cara Penarikan
 Jadwal Pembayaran
Digunakan untuk mencatat nilai dan waktu dari rencana
angsuran
• Informasi Pembebanan
Digunakan untuk mencatat detail BAS/ COA yang dibebani
STRUKTUR DATA KONTRAK DAN
PERUNTUKANNYA

70. • Addendum Data Kontrak
Addendum atas salah satu elemen data kontrak, baik karena
dilakukan addendum terhadap kontrak, maupun dalam rangka
perbaikan data.
• “Cancel” Kontrak
Pembatalan atas (sisa) kontrak yang sebelumnya telah terjadi
pembayaran atas sebagian nilai kontrak
• “Close” Kontrak
Perubahan status kontrak yang mana tidak dapat digunakan lagi
sebagai dasar pembayaran. Misalnya karena nilai kontrak
outstanding sudah nihil dan/ atau karena masa/ periode tahun
anggaran
BAB VII PENGELOLAAN DATA KONTRAK

71. • Ruang Lingkup Addendum/ Update:
 Update informasi yang telah tercatat dalam SPAN
 Tidak terbatas pada perubahan yang mewajibkan addendum
kontrak sebagaimana dalam PP Pengadaan Barang dan
Jasa
• Mekanisme addendum:
 Update dan addendum dengan menggunakan ADK
 Update dan addendum dengan mekanisme khusus
 Perubahan struktur data kontrak (cara bayar dan jumlah
termin)
 Perubahan nilai uang muka
 Perubahan persentase retensi
RUANG LINGKUP DAN MEKANISME
ADDENDUM / UPDATE

72. • Pembatalan data kontrak adalah bagian dari pengelolaan
data kontrak yang dilakukan oleh KPPN dengan tujuan untuk
menghapus pencadangan dana dan mengembalikan Fund
Availability
• Pembatalan data kontrak mengakibatkan sebagian atau
seluruh komponen dari data kontrak yang dibatalkan
menjadi tidak valid lagi untuk digunakan sebagai dasar
pembayaran
PENUTUPAN KONTRAK
LATAR BELAKANG DAN DAMPAK (1)

73. Mekanisme pembatalan data kontrak di KPPN adalah
sebagai berikut :
Pembatalan data kontrak dilakukan atas permintaan PPK
terhadap sisa kontrak yang belum dibayarkan dalam hal :
1.Pemutusan kontrak oleh PPK
2.Perubahan data kontrak yang menyebabkan perubahan
struktur data kontrak yang telah tercatat pada SPAN
3.Keperluan revisi DIPA, dilakukan pembatalan sebagian
pagu DIPA yang telah dicadangkan
Pembatalan data kontrak dilakukan oleh KPPN tanpa
permintaan PPK terhadap sisa kontrak yang belum
dibayarkan dalam hal :
1.Dalam rangka pengelolaan cadangan pagu DIPA terkait
berakhirnya tahun anggaran
PEMBATALAN KONTRAK
LATAR BELAKANG DAN DAMPAK (2)

74. Dicatat pada masing-masing KPPN sebesar nilai yang ditagihkan
kepada tiap-tiap KPPN
Contoh :
Nomor Kontrak = 001/SPAN/2013
Nilai Kontrak = Rp. 100.000.000,-
Porsi Loan/GOI = 80/20
Porsi Loan ditagihkan pada KPPN Jakarta VI. Porsi GOI ditagihkan pada
KPPN jakarta II dengan mata uang Rupiah
Maka pencatatannya adalah sebagai berikut :
1.Kontrak No 001/SPAN/2013 didaftarkan pada KPPN Jakarta VI sebesar
Rp. 80.000.000,-
2.Kontrak No 001/SPAN/2013 dengan mata uang Rupiah didaftarkan
pada KPPN Jakarta II sebesar Rp. 20.000.000,-
PENCATATAN KONTRAK YANG DIBAYARKAN
PADA DUA KPPN

75. 1. Kontrak Konsorsium yang dimaksud adalah yang sesuai dengan
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-22/PB/2012
2. Untuk melakukan pencatatan kontrak secara konsorsium sebagai
mana dimaksud dalam peraturan diatas dapat dilakukan apabila
diketahui bagian dari nilai kontrak yang menjadi hak masing-masing
penerima pembayaran
3. Pendaftaran / pencatatan data kontrak konsorsium dalam SPAN
dilakukan untuk masing-masing anggota konsorsium
4. Nilai kontrak yang dicantumkan pada data kontrak adalah sebesar
bagian untuk masing-masing anggota konsorsium
PENCATATAN KONTRAK KONSORSIUM
Konsorsium : Gabungan beberapa perusahaan yang tidak membentuk entitas usaha baru
yang secara bersama-sama mengadakan perjanjian pengadaan barang / jasa Pemerintah
(Per-22/PB/2012)

76. Keputusan Dirjend Perbendaharaan
No. Kep 151/PB/2013
tentang SOP Piloting SPAN

77. SOP Kantor Pusat SOP Kantor Vertikal
SOP Piloting SPAN

78. 78
SOP Piloting SPAN per Modul

79. 79

80. ProsesProses
BisnisBisnis
ManajemenManajemen
KasKas
Seksi Bank KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT TRANSFORMASI PERBENDAHARAAN

81. Agenda
 Target Pelatihan
 Tugas Seksi Bank dalam
Proses Manajemen Kas
 Proses Bisnis Manajemen Kas
 Alur Proses Bisnis Manajemen
Kas

82. Target Pelatihan
Peserta memahami dan
mampu menjelaskan
kembali materi overview
Proses Bisnis Manajemen
Kas
pada Seksi Bank

83. Tugas Seksi Bank
dalam proses manajemen kas
 fungsi cash management
 pengelolaan rekening Kuasa
BUN dan Bendahara

84. Proses Bisnis Manajemen Kas di
KPPN
 Bank Account Transfer
(BAT)
 Laporan Kebutuhan Dana
Harian
 Rekonsiliasi Rekening
Koran
 Laporan Perencanaan Kas

85. Alur Bank Account Transfer (BAT)
Staf Seksi Bank Kasi Bank Kepala KPPN
Menyetujui
BAT
Proses pemindah bukuan antar sesama rekening internal Kementerian
Keuangan oleh KPPN untuk BO III ( dalam rangka bagi hasil PBB untuk
porsi pemerintah pusat)
Membuat SPT
Memverifikasi SPT dan
menyetujui SPT
Memverifikasi SPT dan
menyetujui SPT
(Td.Tangan)Pembatalan
SPT
Pembatalan
SPT
BO III
SBU

86. Laporan Kebutuhan Dana
Fitur Existing SPAN
Metode penentuan titik
sumber data
Saat net SP2D dicetak Saat Kasi PD melakukan
approval SPM pada
aplikasi SPAN
Entry ke dalam sistem Petugas Seksi Bank entry
data pada Aplikasi e-Kirana
Dilakukan oleh sistem
secara otomatis (staff seksi
Bank bisa memonitor
kebutuhan dana)
Penyediaan Kebutuhan
Dana dan Droping dana
ke masing2 BO
Subdit. PPK pada Dit. PKN
merekap laporan kebutuhan
dari seluruh KPPN dalam 5
batch, dan melaporkan
kepada Subdit. RKUN untuk
melakukan Droping dana ke
masing2 BO dalam 5 batch
Subdit. RKUN langsung
dapat mengetahui
kebutuhan dana masing2
BO dari laporan kebutuhan
dana, kemudian
melakukan Droping dana
ke masing2 BO dalam 5
batch

87. Preview Laporan Kebutuhan Dana

88. Rekonsiliasi Rekening Koran
 Rekonsiliasi rekening koran
Bank Persepsi
 Rekonsiliasi rekening koran
BO III
 Bank Statement Generator
(KPPN Khusus Pinjaman dan
Hibah)

89. Alur Rekonsiliasi Bank
Mekanisme pencocokkan antara jumlah kas dalam rekening dengan
jumlah kas menurut pembukuan (berdasarkan transaksi)
CashCash
ManagementManagement
ModulModul
(Rekonsiliasi Bank
Manual / Otomatis)
Laporan Hasil
Rekonsiliasi
Posting to GL
Laporan Hasil
Rekonsiliasi
Posting to GL
Transaksi
Pembayaran
Transaksi
Penerimaan
Rek.Kor
an
Transaksi
Pemindahbukuan

90. Alur Rekonsiliasi rekening koran
Bank Persepsi
BANK
PERSE
PSI
SubRK
UN
Rek.Kor
an
LHP /
Rek.Kor
an
Setor
an
Pajak
Setor
an
Buka
n
Pajak
Setor
an
Peng
embB
elanja
Setor
an
Lainn
ya

91. Penambahan Baris Pelimpahan
pada Rekening Koran Bank Persepsi
Pada saat menerima rekening koran dari
bank persepsi belum ada data transaksi
pelimpahan, sehingga perlu ditambahkan
satu baris data pelimpahan pada
rekening koran tersebut sebelum
dilakukan rekonsiliasi antara Bank
Persepsi dengan SPAN pada KPPN.

92. Rekonsiliasi Rekening Koran
Bank Operasional III-Belum terkoneksi
Rek.
Persepsi
PBB
Rek. BO
III
1
Rek.
Pemda
Rek.
501000.XX
X
Pemberitahuan Saldo
Rekening setelah
adanya pelimpahan
BANK
PERSE
PSI
BO III
54
6
S
P
T
SP2
D
REK.KO
RAN
2
3

93. Perencanaan Kas – Existing vs SPAN
Fitur Existing SPAN
Posisi Hal. III DIPA Kelengkapan administratif Sebagai data awal
perencanaan kas
Terkait dengan aktivitas
lain
Independen Interdependen
Aplikasi pendukung Stand alone Terintegrasi
Dukungan terhadap
akuntansi berbasis akrual
Tidak Ya
Dukungan terhadap
fungsi budget control
Tidak Ya
Kategorisasi data
perencanaan kas
Tidak ada Ada, tergantung pada tipe
transaksi
Kecepatan data Tidak real time dan statis Real time dan dinamis
Tugas satker Entry data tanpa
memperhatikan tipe transaksi
Entry data tergantung tipe
transaksi (MOSA, BC & PM)
Tugas KPPN Kompilasi data dan
melaporkan
Run report dan analisis
Tugas Dit. PKN Kompilasi data dan analysis Run report dan analisis

94. Perencanaan Kas – Input &Output
Sumber Data Internal
Eksternal
Manajemen DIPA  AFP/RPD/Hal. III DIPA
Manajemen Komitmen  Payment Schedule
Manajemen Pembayaran  Payment Term &
Rencana Potongan SPM
CPIN  Data Interface (oleh PKN)
Output
Laporan
Perencanaan Pengeluaran Kas (Harian,
Mingguan & Bulanan)
Perencanaan Kas Bulanan BUN
Berdasarkan AFP
Monitoring Ketersediaan
Pagu DIPA
Monitoring Proyeksi & Realisasi
Penerimaan Negara
Estimasi Perubahan AFP
CPIN (Mingguan & Bulanan) (oleh
PKN)

95. +
Terima Kasih