Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan

1. TATA CARA REVISI ANGGARAN TA 2021
KEWENANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Jakarta, 2 Februari 2021
KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

2. Direktorat Pelaksanaan Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan RI
KETENTUANUMUMPEMBAGIANKEWENANGAN
DIT. PA KPA
Dalam satu Program atau
antar-Program
Antarjenis belanja berdampak
pada penurunan volume RO
Antarsumber dana
Berdampak pada penurunan
volume RO secara total
Diusulkan oleh Pejabat Eselon I
Membutuhkan penelaahan
atau pengesahan untuk
substansi tertentu
Antar-Unit Eselon I atau dalam
satu Unit Eselon I
Dalam satu Program atau antar-
Program untuk belanja operasional
Antarjenis belanja tidak berdampak
pada penurunan volume RO
Tidak mengubah sumber dana
Tidak berdampak pada penurunan
volume RO secara total
Diusulkan oleh Pejabat Eselon I atau
KPA untuk substansi tertentu
Berupa pengesahan
Antar-Satker antar-Kanwil
DJPB
Dalam satu Program atau antar-
Program untuk belanja operasional
Antarjenis belanja tidak berdampak
pada penurunan volume RO
Tidak mengubah sumber dana
Tidak berdampak pada penurunan
volume RO secara total
Diusulkan oleh KPA
Berupa pengesahan
Antar-Satker dalam satu Kanwil
DJPB
Dalam satu KRO atau antar-KRO
untuk belanja pegawai operasional
Antarjenis belanja untuk belanja
pegawai operasional
Tidak mengubah sumber dana
Tidak berdampak pada penurunan
volume RO
Ditetapkan oleh KPA
Mengubah Digital Stamp hanya
untuk revisi pemenuhan belanja
pegawai operasional
Dalam satu Satker
2

3. Direktorat Pelaksanaan Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan RI
REDESAINSISTEMPERENCANAANDAN PENGANGGARAN
Antar-Program • Dalam Eselon I
• Antar-Eselon I*
• Antar-K/L (termasuk
• Pemenuhan belanja
operasional
• Dalam Eselon I
• Pemenuhan belanja
operasional
• Dalam Eselon I
dalam 1 Program)*
Antar-KRO • Pemenuhan belanja • Pemenuhan belanja • Pemenuhan belanja
Dalam KRO yang
Sama
RSPP untuk BA
BUN
√
•Sumber dana SBSN
√
operasional
•Antar-Kanwil
•Antar-Kanwil
operasional
•Dalam satu Kanwil
•Dalam satu Kanwil
pegawai
operasional
•Dalam satu Satker
•Dalam satu Satker
•Dalam satu RO
•Dalam satu Satker
*) Membutuhkan persetujuan
DPR
3

4. Revisi Anggaran Kewenangan
Ditjen Perbendaharaan

5. REVISI ANGGARAN YANG MENJADI KEWENANGAN DJPb
Bersifat Pengesahan
Tidak memerlukan
Penelaahan
Pada DIPA Petikan
2
3
1
Revisi Anggaran yang
menjadi kewenangan
DJPb meliputi: Revisi
Anggaran dalam hal
pagu anggaran berubah,
Revisi Anggaran dalam
hal pagu anggaran tetap,
dan revisi administrasi,
termasuk Revisi
Anggaran yang sumber
dananya berasal dari
PNBP BLU

6. REVISI ANGGARAN KEWENANGAN DJPb
1. Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah
a. Penggunaan kelebihan realisasi atas Target PNBP, sepanjang
- Digunakan oleh satker penghasil
- Digunakan untuk kegiatan pelayanan yang menghasilkan PNBP
- Satker ybs melakukan pengisian data Target PNBP sesuai peraturan yang berlaku
b. Lanjutan Kegiatan Kementerian/Lembaga yang dibiayai dengan pinjaman atau hibah luar negeri
c. Kegiatan yang dibiayai dengan Hibah langsung.
d. Pengesahan atas pengeluaran Kegiatan tahun-tahun sebelumnya yang dananya bersumber dari
pinjaman atau hibah luar negeri, termasuk yang telah closing date.
2. Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap
Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama sepanjang dalam biaya satuan yang sama
termasuk pergeseran anggaran antarjenis belanja, sepanjang tidak berdampak pada penurunan volume
RO.
3.Revisi Anggaran dalam hal pagu anggaran tetap termasuk pemenuhan kekurangan Belanja Operasional
yang dipenuhi dari:
1. Pergeseran anggaran antar-Satker dan/atau antar-KRO dalam Program Dukungan Manajemen yang sama untuk
pemenuhan belanja barang operasional dalam unit eselon I yang sama
2. Pergeseran anggaran dari Program Teknis dalam unit eselon I yang sama, sepanjang bukan dari anggaran RO PN
4. Revisi administrasi berupa pengesahan

7. Revisi Anggaran Kewenangan
Direktorat Pelaksanaan Anggaran

8. REVISI ANGGARAN YANG MENJADI KEWENANGAN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
Pagu Anggaran Berubah
Pengesahan atas
pengeluaran
Kegiatan/proyek tahun-
tahun sebelumnya yang
dananya bersumber dari
pinjaman luar negeri,
termasuk yang telah
closing date
1 2 3
Pengesahan atas
pengeluaran
Kegiatan/proyek tahun-
tahun sebelumnya yang
dananya bersumber dari
hibah luar negeri,
termasuk yang telah
closing date
Revisi dalam rangka pagu
anggaran berubah lainnya

9. REVISI ANGGARAN YANG MENJADI KEWENANGAN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
Pagu Anggaran Tetap
1. Pergeseran PNBP dalam eselon I yang sama
2. Pergeseran anggaran untuk penanggulangan bencana non alam dalam 1 (satu) KRO
3. Penanganan COVID-19 dan/atau Program PEN berupa:
a. Pembayaran tunggakan Program PEN
b. Pergeseran dalam unit Eselon I yang sama dalam 1 (satu) KRO
4. Belanja Operasional dalam eselon I yang sama berupa pergeseran:
a. dalam Program Dukungan Manajemen yang sama
b. dari Program Teknis ke Program Dukungan Manajemen
5. Pergeseran anggaran dalam Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran selain
bersumber dari dana SBSN antar RO dan/atau dalam RO yang sama
6. Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs
7. Penyelesaian tunggakan tahun sebelumnya
8. Kegiatan Dekonsentrasi dan/atau TP dan UB kewenangan tetap antar SKPD
9. Pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual/Swakelola untuk menambah volume RO yang
bersangkutan atau RO lain termasuk sisa RO Prioritas Nasional;
10.Pergeseran antar jenis belanja;
11.Pemanfaatan sisa anggaran RO PN untuk menambah volume RO yang bersangkutan atau RO
lain;
12.Penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran
13.Penyelesaian pagu minus belanja pegawai
14.Revisi Anggaran dalam hal pagu anggaran tetap lainnya

10. REVISI ANGGARAN YANG MENJADI KEWENANGAN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
Revisi Administrasi
1
2
3
4
5
6
7
8
Revisi otomatis berupa ralat karena kesalahan aplikasi akibat tidak berfungsinya sebagian atau seluruh fungsi
matematis sistem aplikasi;
Pencantuman/penghapusan/perubahan tunggakan tahun anggaran sebelumnya pada catatan halaman IV.B DIPA;
Perubahan kantor bayar/KPPN pada wilayah kerja Kanwil DJPb yang berbeda sepanjang DIPA belum direalisasikan,
baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun anggaran sebelumnya;
Ralat kode kantor bayar/KPPN sepanjang belum direalisasikan pada tahun anggaran berjalan;
Perubahan/penambahan nomor register PHLN;
Perubahan/penambahan nomor register SBSN;
Perubahan/penambahan cara penarikan PHLN/PHDN, termasuk Pemberian Pinjaman;
Perubahan/penambahan cara penarikan SBSN.

11. 1. KPA/KPA BUN menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris
Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga/PPA BUN dengan melampirkan dokumen pendukung.
2. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga/PPA BUN meneliti usulan
Revisi Anggaran dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan oleh KPA/KPA BUN.
3. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga/ PPA BUN menyampaikan
usulan Revisi Anggaran kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pelaksanaan Anggaran melalui
Sistem Aplikasi dengan mengunggah salinan digital atau hasil pindaian dokumen pendukung berupa:
a. Surat usulan Revisi Anggaran yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris
Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga;
b. ADK yang divalidasi oleh Sistem Aplikasi;
c. Persetujuan Pejabat Eselon I berkaitan dengan pergeseran anggaran antar-Satker;
d. Surat pernyataan dari pihak ketiga bahwa bersedia menerima barang/jasa yang diserahkan oleh
Kementerian/Lembaga yang mengajukan usulan revisi dalam hal usulan Revisi Anggaran berkaitan dengan
barang/jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah;
e. Revisi RKBMN yang telah disetujui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam hal usul revisi berkaitan dengan
perubahan volume BMN; dan
f. dokumen pendukung terkait lainnya (jika ada)
4. Dokumen asli atas salinan digital atau hasil pindaian dokumen pendukung usulan Revisi Anggaran yang diunggah
disimpan oleh Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan tidak perlu disampaikan ke Direktorat Pelaksanaan
Anggaran
MEKANISME REVISI ANGGARAN PADA DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN

12. 1. Satker atas persetujuan Pejabat Eselon I K/L dapat menyampaikan usul Revisi Anggaran ke Direktorat Pelaksanaan
Anggaran, untuk hal tertentu dan/atau mendesak meliputi:
a. usulan revisi mengenai pemenuhan Belanja Operasional; dan/atau
b. usulan revisi mengenai penanganan bencana non-alam, termasuk penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Program PEN.
2. Direktorat Pelaksanaan Anggaran meneliti usulan Revisi Anggaran dan kelengkapan dokumen pendukung.
3. Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan belum dilengkapi dokumen pendukung, Direktorat
Pelaksanaan Anggaran mengembalikan surat usulan Revisi Anggaran melalui sistem aplikasi.
4. Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan dapat ditetapkan, Direktur Pelaksanaan Anggaran
menetapkan Surat Pengesahan Revisi Anggaran.
5. Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan, Direktur Pelaksanaan
Anggaran menetapkan surat penolakan usulan Revisi Anggaran.
6. Proses Revisi Anggaran pada Direktorat Pelaksanaan Anggaran diselesaikan paling lama 1 (satu) hari kerja
terhitung sejak dokumen diterima dengan lengkap serta notifikasi dari sistem telah tercetak.
7. Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/
Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga kepada Direktorat Pelaksanaan Anggaran memuat substansi
yang meliputi kewenangan Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan Kanwil DJPb, Direktorat Pelaksanaan Anggaran
memproses/menyelesaikan usulan Revisi Anggaran tersebut.
MEKANISME REVISI ANGGARAN PADA DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN (lanjutan)

13. Revisi Anggaran Kewenangan
Kanwil Ditjen Perbendaharaan

14. 1. Penggunaan realisasi PNBP di atas targetnya pada Satker
penghasil yang bersangkutan, termasuk untuk Satker BLU;
2. Pendapatan BLU yang bersumber dari PNBP, termasuk
penetapan status BLU suatu Satker;
3. Perubahan pinjaman luar negeri berupa lanjutan
kegiatan/proyek tahun-tahun anggaran sebelumnya;
4. Perubahan hibah luar negeri dan/atau dalam negeri berupa:
a. lanjutan pelaksanaan kegiatan/proyek tahun-tahun
sebelumnya untuk hibah langsung;
b. hibah tahunan untuk hibah langsung; dan
5. Revisi Anggaran dalam hal pagu anggaran berubah lainnya.
• bersifat menambah pagu anggaran belanja tahun anggaran berjalan.
• dilampiri dengan Ringkasan Naskah Perjanjian Hibah.
• Revisi Anggaran yang disebabkan oleh adanya penambahan penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang dari luar
negeri, dimana penerbitan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dilaksanakan oleh KPPN Khusus Pinjaman dan
Hibah, dilaksanakan oleh Kanwil DJPb lingkup wilayah kerja Satker bersangkutan.
REVISI ANGGARAN YANG MENJADI KEWENANGAN KANWIL DJPb
Pagu Anggaran Berubah

15. 1. Pergeseran PNBP dalam eselon I yang sama;
2. Pergeseran PNBP BLU;
3. Pergeseran anggaran untuk penanggulangan bencana non-alam dalam 1 (satu) KRO;
4. Penanganan COVID-19 dan/atau Program PEN berupa:
1. Pembayaran tunggakan Program PEN;
2. Pergeseran dalam unit Eselon I yang sama dalam 1 (satu) KRO;
5. Belanja Operasional dalam eselon I yang sama berupa pergeseran:
1. dalam Program Dukungan Manajemen yang sama; dan/atau
2. dari Program Teknis ke Program Dukungan Manajemen;
6. Pergeseran anggaran dalam Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran selain
bersumber dari dana SBSN antar RO dan/atau dalam RO yang sama;
7. Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs;
REVISI ANGGARAN YANG MENJADI KEWENANGAN KANWIL DJPb
Pagu Anggaran Tetap

16. 8. Penyelesaian tunggakan tahun anggaran sebelumnya;
9. Kegiatan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama
Kewenangan dan lokasi tetap Satu SKPD;
10. Pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual/Swakelola untuk menambah volume RO
yang bersangkutan atau RO lain termasuk sisa RO Prioritas Nasional;
11. Pergeseran antar jenis belanja;
12. Pemanfaatan sisa anggaran RO Prioritas Nasional untuk menambah volume RO
yang bersangkutan atau RO lainnya;
13. Penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun
anggaran;
14. Penyelesaian pagu minus belanja pegawai; dan
15. Revisi Anggaran dalam hal pagu anggaran tetap lainnya.
REVISI ANGGARAN YANG MENJADI KEWENANGAN KANWIL DJPb
Pagu Anggaran Tetap

17. 1. Revisi otomatis berupa ralat karena kesalahan aplikasi;
2. Pencantuman/penghapusan/perubahan tunggakan tahun anggaran sebelumnya pada catatan halaman
IV.B;
3. Pencantuman/penghapusan/perubahan catatan pada halaman IV.B yang sumber dananya dari PNBP
BLU;
4. Perubahan kantor bayar/KPPN sepanjang DIPA belum direalisasikan, baik pada tahun anggaran berjalan
maupun tahun-tahun anggaran sebelumnya;
5. Ralat kode kantor bayar/KPPN sepanjang belum direalisasikan pada tahun anggaran berjalan;
6. Ralat kode akun dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi;
7. Perubahan rencana penarikan dana/atau rencana penerimaan dana dalam halaman III DIPA;
8. Ralat cara penarikan PHLN/PHDN, termasuk Pemberian Pinjaman;
9. Ralat cara penarikan SBSN;
10.Ralat Nomor Register Pembiayaan Proyek melalui SBSN;
11.Perubahan nomenklatur bagian anggaran dan/atau Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
12.pencantuman/perubahan Ambang Batas penggunaan belanja pada BLU; dan
13.Pemutakhiran data hasil revisi POK dalam hal sistem aplikasi belum terdapat kewenangan
Kementerian/Lembaga untuk melakukan pemutakhiran.
REVISI ANGGARAN YANG MENJADI KEWENANGAN KANWIL DJPb
Revisi Administrasi

18. KPA/KPA BUN menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Kanwil DJPb dengan mengunggah salinan
digital atau hasil pindaian dokumen pendukung sebagai berikut:
1. surat usulan Revisi Anggaran yang ditandatangani oleh KPA/KPA BUN;
2. ADK yang divalidasi oleh sistem aplikasi;
3. surat persetujuan Pejabat Eselon I dalam hal usulan Revisi Anggaran berkaitan dengan antara lain:
1. pergeseran anggaran antar-Satker;
2. pergeseran antar-Kegiatan;
3. ralat kode akun yang mengakibatkan perubahan jenis belanja;
4. penyelesaian tunggakan tahun sebelumnya
5. pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual/Swakelola dari RO termasuk RO PN;
4. daftar sisa PHLN dan/atau PHDN dalam DIPA, untuk pengajuan Revisi Anggaran yang disebabkan
lanjutan pelaksanaan Kegiatan
5. dokumen pendukung terkait lainnya (jika ada).
MEKANISME REVISI ANGGARAN PADA KANWIL DJPb
Dokumen asli atas salinan digital atau hasil pindaian
dokumen pendukung disimpan oleh K/L bersangkutan
dan tidak perlu disampaikan ke Kanwil DJPb.

19. 1. Kanwil DJPb meneliti usulan Revisi Anggaran dan kelengkapan dokumen pendukung.
2. Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan belum dilengkapi dokumen
pendukung, Kanwil DJPb mengembalikan surat usulan Revisi Anggaran melalui
sistem aplikasi.
3. Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan dapat ditetapkan, Kepala
Kanwil DJPb menetapkan Surat Pengesahan Revisi Anggaran.
4. Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan,
Kepala Kanwil DJPb menetapkan surat penolakan usulan Revisi Anggaran.
5. Proses Revisi Anggaran pada Kanwil DJPb diselesaikan paling lama 1 (satu) hari kerja
terhitung sejak dokumen diterima dengan lengkap serta notifikasi dari sistem telah
tercetak.
MEKANISME REVISI ANGGARAN PADA KANWIL DJPb (lanjutan)

20. PENYELESAIAN TUNGGAKAN
TAHUN ANGGARAN 2020

21. Penyelesaian Tunggakan Tahun Anggaran Sebelumnya
1. belanja pegawai khusus gaji dan tunjangan yang melekat
pada gaji
2. tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku
3. uang makan
4. belanja perjalanan dinas pindah
5. langganan daya dan jasa
6. tunjangan profesi guru/dosen
7. tunjangan kehormatan profesor
8. tunjangan tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri
Sipil
9. tunjangan kemahalan hakim
10.tunjangan hakim adhoc
11.imbalan jasa layanan Bank/Pos Persepsi
12.pembayaran jasa bank penatausaha penerusan pinjaman
13.bahan makanan dan/atau perawatan tahanan untuk
tahanan/ narapidana
14.pembayaran provisi benda meterai
15.Honorarium Penanganan Perkara (HPP) dan Honor
Dukungan Penanganan Perkara (HDPP) Mahkamah
Konstitusi
• Tanpa mekanisme
revisi DIPA
• Tidak perlu
dicantumkan pada
catatan halaman IV.B
DIPA
• Tidak memerlukan
Surat Pernyataan
KPA/hasil verifikasi
APIP K/L/hasil verifikasi
BPKP
Sepanjang alokasi
anggaran untuk
peruntukan akun yang
sama tersedia

22. 1. Pembayaran tunggakan harus diproses melalui mekanisme Revisi Anggaran untuk tunggakan selain di atas.
2. Tiap-tiap tunggakan tahun sebelumnya harus dicantumkan dalam catatan-catatan terpisah per akun dalam halaman IV.B
DIPA.
3. Dalam hal kolom yang terdapat dalam Sistem Aplikasi untuk mencantumkan catatan untuk semua tunggakan tidak
mencukupi, rincian detail tagihan per akun dapat disampaikan dalam lembaran terpisah, yang ditetapkan oleh KPA.
4. Dalam hal jumlah tunggakan per tagihan tahun sebelumnya, nilainya:
a. sampai dengan Rp200.000.000,00 harus dilampiri surat pernyataan dari KPA;
b. di atas Rp200.000.000,00 sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), harus dilampiri hasil verifikasi
dari APIP K/L;
c. di atas Rp2.000.000.000,00 harus dilampiri hasil verifikasi dari BPKP.
5. Dalam hal tunggakan tahun sebelumnya merupakan:
a. pekerjaan/Kegiatan yang telah diselesaikan pada tahun 2020 namun tidak dapat dibayarkan sebagian atau
seluruhnya sebagai akibat adanya kebijakan penyesuaian pagu;
b. pekerjaan/Kegiatan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Program PEN
yang dibiayai dengan penerbitan SBN yang telah diselesaikan pada tahun 2020 namun belum dibayarkan sebagian
atau seluruhnya,
jumlah tunggakan per tagihan di atas Rp200.000.000,00 cukup dilampiri hasil verifikasi dari APIP K/L.
6. Dalam hal tunggakan tahun sebelumnya sudah dilakukan audit oleh pihak pemeriksa yang berwenang, usulan Revisi
Anggaran dapat menggunakan hasil audit dari pihak pemeriksa yang berwenang tersebut sebagai dokumen pendukung
pengganti surat pernyataan dari KPA atau pengganti hasil verifikasi dari APIP K/L atau BPKP.
7. Dalam hal terdapat perbedaan angka antara tunggakan yang tercantum dalam halaman IV.B DIPA dengan hasil
verifikasi/audit, maka angka yang digunakan adalah angka hasil verifikasi/audit.
Penyelesaian Tunggakan Tahun Anggaran Sebelumnya (lanjutan)

23. REVISI ANGGARAN PADA DIPA
PETIKAN BLU

24. (1) Perubahan/pergeseran alokasi antar sumber dana sepanjang untuk mengubah sumber dana
belanja yang semula Rupiah Murni menjadi PNBP BLU.
(2) Penambahan pagu yang disebabkan terlampauinya target PNBP dan dilakukan secara proporsional
dengan peningkatan volume layanan.
Jenis Revisi Anggaran pada DIPA Petikan BLU, meliputi:
a. penggunaan anggaran belanja di atas pagu APBN;
b. pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap; dan/atau
c. perubahan akibat hal-hal khusus, antara lain:
1. Revisi DIPA Petikan BLU berupa pencantuman saldo awal kas;
2. Revisi DIPA Petikan BLU berupa penggunaan saldo awal kas dalam rangka mismatch;
3. Revisi DIPA Petikan BLU berupa penetapan satker menjadi Satker BLU;
4. Revisi DIPA Petikan BLU akibat penerimaan hibah langsung; dan
5. Revisi DIPA Petikan BLU akibat pemindahan dana BLU.
Revisi Anggaran pada DIPA Petikan BLU, terdiri dari:

25. a. menambah volume RO, termasuk rincian di bawah RO yang sudah ada;
b. menambah Subkomponen termasuk rincian di bawah Subkomponen
pada rincian RO yang sudah ada; dan/atau
c. menambah RO baru.
A. Penggunaan Anggaran Belanja di Atas Pagu APBN, dilakukan untuk :
Revisi DIPA Petikan BLU di atas pagu APBN
meliputi:
a.penambahan pagu DIPA Petikan BLU dalam
Ambang Batas; dan
b.penambahan pagu DIPA Petikan BLU
melampaui Ambang Batas.
Dalam hal RO baru tidak tersedia dalam tabel
referensi database RKA-K/L DIPA, BLU melalui
menteri/pimpinan Lembaga/ketua dewan
kawasan mengusulkan penambahan referensi RO
baru kepada DJA.

26. (1) BLU dapat melakukan belanja yang bersumber dari penggunaan saldo awal kas
BLU setelah dilakukan pengesahan revisi DIPA Petikan BLU berupa:
a. pencantuman saldo awal; dan/atau
b. penggunaan saldo awal kas.
(2) Penggunaan saldo awal kas dilakukan untuk belanja barang dan/atau belanja
modal dalam rangka operasional layanan BLU,
(3) Dalam hal saldo awal kas digunakan untuk belanja diluar ketentuan dilakukan
setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Perbendaharaan.
Revisi DIPA Petikan BLU di Atas Pagu APBN Berupa Penggunaan
Saldo Awal Kas BLU :

27. (1) Revisi Anggaran pada DIPA Petikan BLU berupa perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal
pagu anggaran tetap dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume RO.
(2) Pergeseran rincian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pergeseran rincian anggaran dalam 1 (satu) RO dan 1 (satu) Kegiatan dalam 1 (satu) Satker;
b. pergeseran rincian anggaran antar RO dan 1 (satu) Kegiatan dalam 1 (satu) Satker; dan/atau
c. pergeseran rincian anggaran antar Kegiatan dalam 1 (satu) Satker.
(3) Revisi Anggaran pada DIPA Petikan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
a. menambah volume pada RO, termasuk rincian di bawah RO yang sudah ada;
b. menambah Subkomponen, termasuk rincian di bawah Subkomponen pada RO yang sudah ada; dan/atau
c. menambah RO baru.
B. Pergeseran Rincian Anggaran Dalam Hal Pagu Anggaran Tetap :

28. 1. Revisi DIPA Petikan BLU Berupa Pencantuman Saldo Awal Kas
pencantuman saldo awal kas dilakukan guna mencantumkan besaran saldo awal kas BLU ke
dalam DIPA Petikan BLU.
2. Revisi DIPA Petikan BLU Berupa Penggunaan Saldo Awal Kas Dalam Rangka Mismatch
BLU dapat menggunakan saldo awal kas dalam rangka mismatch apabila realisasi PNBP BLU tidak
cukup untuk memenuhi kebutuhan belanja yang bersumber dari PNBP BLU.
3. Revisi DIPA Petikan BLU Berupa Penetapan Satker Menjadi Satker BLU
Satker instansi pemerintah yang telah ditetapkan untuk melaksanakan pola pengelolaan keuangan
BLU melakukan revisi DIPA Petikan BLU berupa perubahan status Satker menjadi Satker BLU
4. Revisi DIPA Petikan BLU Akibat Penerimaan Hibah Langsung
BLU dapat melakukan revisi DIPA Petikan BLU yang diakibatkan atas penerimaan hibah langsung
berupa uang.
5. Revisi DIPA Petikan BLU Akibat Pemindahan Dana BLU
BLU dapat melakukan revisi DIPA Petikan BLU yang diakibatkan pemindahan dana yang diterima
dari BLU lain.
C. Revisi DIPA Petikan BLU Akibat Hal-Hal Khusus :

29. BATAS AKHIR PENERIMAAN USULAN DAN PENYAMPAIAN PENGESAHAN REVISI ANGGARAN
1. Pencantuman saldo awal kas BLU pada Kanwil DJPb, diajukan paling lambat tanggal 30 April
2021.
2. Batas akhir penerimaan usulan pengesahan revisi DIPA Petikan ditetapkan tanggal 30 November
2021 terhadap revisi DIPA berupa:
a. pengesahan revisi DIPA yang menjadi kewenangan Direktorat Pelaksanaan
Anggaran/Kanwil DJPb;
b. pengesahan revisi DIPA Petikan BLU berupa:
1) penambahan pagu DIPA Petikan BLU yang melebihi Ambang Batas
2) penggunaan saldo awal kas BLU
3) pergeseran rincian anggaran 1 Kegiatan/antar Kegiatan, pagu anggaran tetap.
3. Penggunaan kelebihan realisasi atas target PNBP yang dapat digunakan kembali, untuk Satker
penghasil PNBP yang bersangkutan sepanjang dalam satu Program yang sama, batas akhir
penerimaan usulan Revisi Anggaran dan penyelesaiannya oleh DJPb paling lambat tanggal 17
Desember 2021.
4. pengesahan anggaran belanja yang dibiayai dari hibah langsung, pengesahan atas pengeluaran
Kegiatan/RO yang dananya bersumber dari PHLN melalui mekanisme pembayaran langsung dan
letter of credit, dan/atau pemutakhiran referensi RKA-K/L berkaitan dengan revisi POK oleh KPA,
batas akhir penerimaan usulan Revisi Anggaran dan penyelesaiannya oleh DJPb paling lambat
tanggal 28 Desember 2021.

30. 1. Batas akhir penerimaan usulan pengesahan revisi DIPA Petikan BLU paling lambat 2 (dua) hari
kerja sebelum batas waktu pengajuan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja
(SP3B) BLU terakhir ke KPPN untuk:
1. penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN berupa
penambahan pagu DIPA Petikan BLU dalam Ambang Batas;
2. penggunaan saldo awal kas dalam rangka mismatch;
3. penambahan pagu akibat penerimaan hibah langsung; dan/atau
4. Revisi DIPA BLU Akibat Pemindahan Dana BLU,
2. Batas waktu pengajuan SP3B BLU ke KPPN mengikuti ketentuan mengenai pedoman penerimaan
dan pengeluaran negara pada akhir tahun.
3. Penyelesaian pagu minus belanja pegawai terkait pembayaran gaji dan/atau tunjangan yang
melekat pada gaji untuk Tahun Anggaran 2021 diajukan paling lambat tanggal 31 Desember
2021.
4. Dalam hal batas akhir penyampaian usulan Revisi Anggaran merupakan hari libur atau bagian
dari kebijakan cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah, batas akhir penyampaian usulan
Revisi Anggaran dimajukan menjadi hari kerja terakhir sebelum hari libur atau cuti bersama
dilakukan.
BATAS AKHIR PENERIMAAN USULAN DAN PENYAMPAIAN PENGESAHAN REVISI ANGGARAN
(lanjutan)

31. Pengesahan Revisi Anggaran
1. Direktorat Pelaksanaan Anggaran/Kanwil DJPb memproses usulan Revisi Anggaran
antar-Satker dalam hal:
a. usulan atas Revisi Anggaran antar-Satker diajukan secara bersamaan oleh
Satker-Satker berkenaan; dan/atau
b. usulan Satker tersebut dikoordinasikan oleh unit eselon I/atasan langsung Satker-
Satker berkenaan.
2. Direktorat Pelaksanaan Anggaran/Kanwil DJPb mengesahkan Revisi Anggaran antar-
Satker secara bersamaan dengan memperhatikan batasan Revisi Anggaran dan
sesuai kewenangannya.
3. Pengesahan Revisi Anggaran yang ditetapkan oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran
dan Kepala Kanwil DJPb disampaikan kepada KPA dan/atau KPA BUN yang
bersangkutan dan Kepala KPPN terkait dan tembusan kepada:
a. Menteri/Pimpinan Lembaga;
b. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
c. Gubernur dalam hal pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan,
dan/atau Urusan Bersama; dan
d. Direktur Jenderal Anggaran.

32. PA/KPA dan/atau KPA BUN bertanggung jawab atas
kebenaran formil dan materiil terhadap segala sesuatu yang
terkait dengan pengajuan usulan Revisi Anggaran yang
diajukan kepada Direktorat Pelaksanaan Anggaran/Kanwil
DJPb
Dalam hal KPA Satker atau Pejabat Eselon I
Kementerian/Lembaga berhalangan tetap/sementara,
usulan Revisi Anggaran dapat disampaikan oleh pejabat
yang ditunjuk/ditetapkan sebagai pejabat pelaksana
tugas/pelaksana harian dari pejabat definitif oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat satu tingkat lebih
tinggi dari pejabat definitif yang bersangkutan.
LAIN-LAIN

33. 33
D I R E K T O R A T P E L A K S A N A A N A N G G A R A N
- Terima Kasih -