Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tim KPPN Pelaihari - Buku Manual Seksi Bank (2015)

Tim KPPN Pelaihari - Buku Manual Seksi Bank (2015)

  • Be the first to comment

Tim KPPN Pelaihari - Buku Manual Seksi Bank (2015)

  1. 1. DISCLAIMER Buku ini disusun berdasarkan peraturan yang masih berlaku. Apabila terdapat perubahan peraturan atau dicabutnya peraturan atau adanya peraturan baru, maka agar berpedoman pada peraturan terbaru tersebut.
  2. 2. 2 SAMBUTAN| KPPN Pelaihari SAMBUTAN KEPALA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROV. KALIMANTAN SELATAN Peran penting Seksi Bank KPPN adalah terlaksananya penyelesaian transaksi pencairan dana, fungsi pengelolaan kas (cash management), penerbitan daftar tagihan, pengelolaan rekening Kuasa BUN dan bendahara serta penatausahaan pengembalian penerimaan negara. Agar peran diatas terlaksana dengan baik, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan telah menerbitkan peraturan ataupun surat dinas yang memberikan pedoman dalam melaksanakan tugas diatas. Kebijakan dan peraturan yang beragam yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Bank akan lebih mudah dipedomani oleh para pegawai/pejabat di Seksi Bank baik yang baru dilantik ataupun yang baru menempati posisinya apabila terkompilasi dan disusun dalam sebuah buku. Karena itu, saya menyambut baik upaya KPPN Pelaihari untuk menyusun Buku Manual Seksi Bank pada KPPN SPAN. Saya harapkan buku ini tidak hanya akan bermanfaat bagi Seksi Bank KPPN Pelaihari, tetapi bisa berguna bagi rekan-rekan Seksi Bank KPPN di wilayah Kalimantan Selatan, bahkan di seluruh KPPN. Saya kira, buku ini akan memudahkan para “pendatang baru” di Seksi Bank agar dengan cepat memahami pelaksanaan tugas di Seksi Bank.
  3. 3. 3 SAMBUTAN| KPPN Pelaihari Buku Manual tersebut tentu tidak bisa berdiri sendiri. Buku ini diharapkan melengkapi Buku Panduan Aplikasi SPAN Seksi Bank yang sudah ada. Dengan demikian, pada gilirannya kualitas pelaksanaan tugas Seksi Bank semakin meningkat dan ini akan bermuara pada kualitas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Banjarmasin, Agustus 2015 Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provisi Kalimantan Selatan, Dedi Sopandi
  4. 4. 4 KATA PENGANTAR | KPPN Pelaihari KATA PENGANTAR Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas terbitnya Buku Manual Seksi Bank pada KPPN SPAN ini. Bahwasanya setiap pekerjaan membutuhkan pedoman agar hasil kerja sesuai dengan produk yang ditetapkan. Begitu juga dengan pelaksanan tugas di Seksi Bank KPPN. Sayangnya, selama ini berbagai ketentuan tentang pelaksanaan pekerjaan di Seksi Bank belum terbuku, masih berupa peraturan- peraturan atau surat dinas yang tersebar dan belum terdokumentasi dengan rapi. Target kami sederhana saja, yaitu memudahkan kami dalam mencari peraturan apabila menghadapi permasalahan seputar pelaksanaan tugas di Seksi Bank. Untuk itu kemudian kami mencoba merangkum seluruh peraturan yang terkait Seksi Bank. Selain sebagai panduan dan referensi, buku ini merupakan upaya pemetaan dan inventarisasi berbagai tugas dan peraturan terkait Seksi Bank. Diharapkan hal ini akan membantu upaya revisi dan harmonisasi peraturan pasca implementasi SPAN. Jika kemudian buku ini berada di tangan Anda, itu tidak lain karena semata-mata harapan kami, mudah-mudahan bisa berguna bagi rekan- rekan lain yang bekerja di Seksi Bank KPPN. Apalagi bagi Anda yang baru dimutasi ke Seksi Bank. Semoga ini menjadi lentera atau lampu penerang
  5. 5. 5 KATA PENGANTAR | KPPN Pelaihari dalam mengarungi rimba Seksi Bank. Pastinya, kalimat tersebut sangat berlebihan. Selamat menikmati buku ini. Diharapkan buku manual ini dapat menambah efektifitas dan efisiensi serta peningkatan kinerja Seksi Bank dalam melakukan tugas yang diembannya. Semoga bermanfaat. Pelaihari, Agustus 2015 Tim Penyusun KPPN Pelaihari
  6. 6. 6 DAFTAR ISI | KPPN Pelaihari DAFTAR ISI DISCLAIMER 1 SAMBUTAN 2 KATA PENGANTAR 4 DAFTAR ISI 6 BAB 1 TUGAS DAN URJAB SEKSI BANK 8 BAB 2 SOP SEKSI BANK 14 BAB 3 ALUR KERJA HARIAN KASI BANK 16 BAB 4 PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA 20 BAB 5 PELAPORAN DATA TRANSAKSI REVERSAL PENERIMAAN 27 BAB 6 MONITORING DAN EVALUASI BANK PERSEPSI 34 BAB 7 KOREKSI DATA PENERIMAAN NEGARA 41 BAB 8 KONFIRMASI SETORAN PENERIMAAN NEGARA 45 BAB 9 PROSES PPR DAN PENERBITAN SP2D 47 BAB 10 PENATAUSAHAAN RETUR SP2D 51 BAB 11 PENERBITAN SPHL, SP3HL, MPHL BJS 54 BAB 12 REKENING MILIK SATUAN KERJA 59 BAB 13 REKONSILIASI DATA PFK 65 BAB 14 PENGEMBALIAN KELEBIHAN SETOR/POTONGAN PFK 69 BAB 15 PENGEMBALIAN PENERIMAAN PADA TAHUN BERJALAN 72 BAB 16 PENGEMBALIAN PENERIMAAN ATAS KESALAHAN REKAM/LIMPAH BANK/POS PERSEPSI 76 BAB 17 IMPLEMENTASI MPN G2 82 BAB 18 UPDATING DATA DAN SALDO REKENING KPPN 87
  7. 7. 7 DAFTAR ISI | KPPN Pelaihari BAB 19 LAPORAN BERKALA SEKSI BANK 89 BAB 20 APLIKASI PENDUKUNG SPAN 90 BAB 21 PENGAJUAN PERMASALAHAN KE SERVICE DESK 92 REFERENSI 94
  8. 8. 8 BAB 1 TUGAS DAN URJAB SEKSI BANK| KPPN Pelaihari BAB 1 TUGAS DAN URJAB SEKSI BANK A. Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Keuangan nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan. 2. Keputusan Menteri Keuangan nomor 597/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan. B. Catatan Dengan implementasi SPAN dan perkembangan peraturan saat ini, beberapa uraian tugas dan kegiatan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Artinya: sudah tidak dilaksanakan lagi oleh Seksi Bank. Karena itu, beberapa diantaranya kami sesuaikan dan beberapa diantaranya tidak kami cantumkan. C. Tugas Seksi Bank mempunyai tugas melakukan penyelesaian transaksi pencairan dana, fungsi cash management, penerbitan Daftar Tagihan, pengelolaan rekening Kuasa BUN dan Bendahara serta penatausahaan penerimaan negara.
  9. 9. 9 BAB 1 TUGAS DAN URJAB SEKSI BANK| KPPN Pelaihari D. Uraian Tugas Dan Kegiatan 1. Melakukan penyelesaian transaksi pencairan dana dan penatausahaannya. a. Menerima SPPT berikut bukti potong/setor (SSP/ SSPB/ SSBP) dari Seksi Pencairan Dana; b.Memastikan rincian kebutuhan dana harian (secara sistem setelah SPPT tercetak, otomatis permintaan kebutuhan dana terkirim ke Dit. PKN); c. Melakukan pembuatan template pembayaran, payment proses request (PPR) dan persetujuan pembayaran; d.Mencetak daftar SP2D (bila diperlukan); e. Melakukan pengecekan status penyelesaian SP2D dan monitoring data retur SP2D. 2. Menerbitkan SPM Pengembalian Pendapatan akibat kesalahan perekaman penerimaan oleh Bank/Pos Persepsi atau Pengembalian penerimaan non anggaran akibat kelebihan pelimpahan Bank/Pos Persepsi ke Bank Indonesia Tahun Anggaran berjalan. a. Menerima permintaan pengembalian oleh Bank/Pos Persepsi beserta dokumen; b.Meneliti atas kesalahan perekaman dan/atau kelebihan pelimpahan berdasarkan dokumen kelengkapan yang disampaikan Bank/Pos Persepsi; c. Meneliti kembali kesalahan perekaman dan/atau kelebihan pelimpahan berdasarkan dokumen kelengkapan;
  10. 10. 10 BAB 1 TUGAS DAN URJAB SEKSI BANK| KPPN Pelaihari d.Meneruskan kepada Seksi Verifikasi dan Akuntansi untuk diterbitkan SKTB; e. Menerbitkan SPP/SPM Pengembalian Pendapatan atas SKTB yang diterbitkan Seksi Verifikasi dan Akuntansi dan SKP4 oleh Kepala Kantor; f. Meneruskan SPM Pengembalian Pendapatan beserta kelengkapannya ke Seksi Pencairan Dana untuk proses penerbitan SP2D. 3. Melakukan proses Pengembalian Pendapatan akibat kesalahan perekaman penerimaan oleh Bank/Pos Persepsi atau Pengembalian penerimaan non anggaran akibat kelebihan pelimpahan Bank/Pos Persepsi Bank Indonesia Tahun Anggaran Yang Lalu ke Kantor Pusat (Dit. PKN). a. Menerima permintaan pengembalian oleh Bank/Pos Persepsi beserta dokumen kelengkapan; b.Meneliti atas kesalahan perekaman dan/atau kelebihan pelimpahan berdasarkan dokumen kelengkapan yang disampaikan Bank/Pos Persepsi; c. Meneliti kembali kesalahan perekaman dan/atau kelebihan pelimpahan berdasarkan dokumen kelengkapan; d.Meneruskan kepada Seksi Verifikasi dan Akuntansi untuk diterbitkan SKTB; e. Membuat konsep Surat Permintaan Pengembalian Pendapatan kepada Kepala Kantor;
  11. 11. 11 BAB 1 TUGAS DAN URJAB SEKSI BANK| KPPN Pelaihari f. Meneruskan Surat Permintaan Pengembalian Pendapatan dan SKP4 yang ditandatangani Kepala Kantor, SKTB dari Seksi Verifikasi dan Akuntansi kepada Subbagian Umum untuk dikirimkan Ke Kantor Pusat (Dit. PKN). 4. Menerbitkan konsep SKP4 untuk proses pembayaran kembali dana retur SP2D yang telah disetor ke kas negara. a. Menerima SKTB dari Seksi Verifikasi dan Akuntansi; b.Membuat konsep SKP4; c. Meneliti, dan meneruskan SKP4 kepada Kepala Kantor untuk ditandatangani. 5. Melakukan penatausahaan penerimaan negara melalui potongan SPM, Bank Persepsi, Bank Devisa Persepsi dan Pos Persepsi. a. Melakukan pemeriksaan Laporan Harian Penerimaan (LHP) beserta dokumen pendukung; b.Memeriksa dan mengkonversi ADK LHP; c. Menjalankan menu SPGR Data Penerimaan dari Bank Persepsi sampai dengan proses interface; d.Merekam nomor SAKTI melalui menu Bank Statement Generator dan menjalankan proses Create Bank Statements For BP Receipts; e. Meneliti Laporan Hasil Rekonsiliasi Rekening Koran, Buku Putih dan Laporan Transaksi Yang Belum Direkonsiliasi; f. Memonitor Status LHP, Pelimpahan, dan Data Suspen melalui OMSPAN;
  12. 12. 12 BAB 1 TUGAS DAN URJAB SEKSI BANK| KPPN Pelaihari g. Menyusun dan menyimpan arsip LHP berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun, termasuk dokumen pendukungnya sebagai pertinggal. 6. Menerbitkan nota koreksi data penerimaan negara. a. Menerima permintaan koreksi data penerimaan negara dari satker/pihak lain; b.Membuat ADK koreksi dari OMSPAN; c. Melakukan proses koreksi melalui menu SPAN; d.Mencetak, memeriksa dan menandatangani nota koreksi serta menyampaikan nota tersebut kepada satker/pihak lain. 7. Pengelolaan rekening milik Satuan Kerja. a. Menerima surat permohonan persetujuan pembukaan rekening dari satker; b.Memproses dan membuat konsep surat persetujuan/penolakan pembukaan rekening tersebut; c. Meneliti dan menyampaikan konsep surat persetujuan/ penolakan kepada Kepala KPPN untuk ditandatangani; d.Mengirimkan surat tersebut ke instansi yang bersangkutan; e. Menatausahakan surat persetujuan pembukaan rekening. 8. Melakukan penyusunan konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional. a. Menerima tugas dari Kepala KPPN untuk menyusun tanggapan LHP;
  13. 13. 13 BAB 1 TUGAS DAN URJAB SEKSI BANK| KPPN Pelaihari b.Mempelajari temuan LHP dan menyiapkan peraturan yang menjadi dasar hukum; c. Menyiapkan bahan tindak lanjut tanggapan LHP disertai dokumen pendukungnya; d.Menyusun konsep tanggapan LHP dan menyampaikannya kepada Kepala KPPN untuk disetujui.
  14. 14. 14 BAB 2 SOP SEKSI BANK | KPPN Pelaihari BAB 2 SOP SEKSI BANK A. Dasar Hukum Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-9292/PB/2014 tanggal 31 Desember 2014 hal Standard Operating Procedures (SOP) Roll Out SPAN. B. Daftar SOP Seksi Bank Berikut daftar SOP Seksi Bank yang perlu dibaca dan dipahami (yang menurut kami masih relevan. SOP yang sudah tidak relevan tidak kami cantumkan). Untuk SOP silakan mengunduh di intranet. 1. Penatausahaan penerimaan negara pada KPPN; 2. Penyusunan Buku Bank KPPN; 3. Proses pembatalan rekonsiliasi rekening koran pada KPPN; 4. Persetujuan/penolakan pembukaan rekening atau penutupan rekening satker/bendahara; 5. Penutupan rekening bank/pos persepsi; 6. Manual rekonsiliasi rekening koran pada KPPN; 7. Rekonsiliasi rekening koran pada KPPN KBI; 8. Penatausahaan penerimaan atas retur SP2D pada KPPN; 9. Konfirmasi setoran dari perorangan; 10. Konfirmasi setoran dari satker; 11. Koreksi atas penerimaan negara; 12. Penerbitan SP2D LS non gaji non kontraktual pada KPPN;
  15. 15. 15 BAB 2 SOP SEKSI BANK | KPPN Pelaihari 13. Penerbitan SP2D gaji induk pada KPPN; 14. Penerbitan SP2D LS non gaji kontraktual pada KPPN; 15. Penerbitan SP2D PTUP/GUP nihil pada KPPN; 16. Penerbitan SPM retur yang telah disetor ke kas negara oleh KPPN; 17. Penerbitan SPM pengembalian penerimaan oleh KPPN; 18. Penerbitan SPHL pada KPPN; 19. Penerbitan SPM retur yang belum disetor ke kas negara oleh KPPN; 20. Penerbitan SP3HL pada KPPN; 21. Penerbitan persetujuan MPHL BJS pada KPPN; 22. Penerbitan SP2D atas SPM KP, SPM IB, SPM KBC, SPM KBM, SPM KBPHTB dan SPM KPBB pada KPPN; 23. Penerbitan SP2D UP/TUP/GUP pada KPPN; 24. Rekonsiliasi bank seluruh rekening di KPPN; 25. Penyusunan laporan konsolidasi saldo kas pada KPPN (buku putih); 26. Monitoring kebutuhan dana.
  16. 16. 16 BAB 3 ALUR KERJA HARIAN KASI BANK | KPPN Pelaihari BAB 3 ALUR KERJA HARIAN KASI BANK Akses aplikasi SPAN pada komputer SPAN dengan alamat: https://core.span.depkeu.go.id:4444/ A. PROSES PENERIMAAN LHP (Harian – setiap sore atau esok paginya sebelum pukul 10.00) 1. Monitoring atas ADK yang sudah diproses interface dan berstatus complete  GR Bank Kasi  SPGR Data Penerimaan Dari Bank Persepsi  Tanggal Buku  No. Rekening Bank  Nama File Yang Diunggah  Cari  Lihat Status  Completed / Interface : Selesai-Normal atau Melalui menu Monitoring status LHP pada Modul Penerimaan di OMSPAN. 2. Cek Nomor Sakti  CM Bank Kasi  SPAN Rekening Koran  Bank Statement Generator  Tanggal Statement
  17. 17. 17 BAB 3 ALUR KERJA HARIAN KASI BANK | KPPN Pelaihari  Pencarian atau  SPAN Rekening Koran  Rekonsiliasi Rekening Koran  Nomor Rekening  Tanggal  Temukan  Tinjau  Baris 3. Create Bank Statements For BP Receipts (Jika belum dilakukan oleh Staf)  CM Bank Kasi  SPAN Concurent  Jalankan  Kirim Permintaan Baru  Permintaan Tunggal – OK  Kirim Permintaan Nama – OLV Create Bank Statements For BP Receipts 4. Cetak Laporan (besok harinya, bila proses penerimaan ADK dilakukan sore hari sebelumnya)  CM Bank Kasi  SPAN Concurent  Jalankan
  18. 18. 18 BAB 3 ALUR KERJA HARIAN KASI BANK | KPPN Pelaihari  Kirim Permintaan Baru  Permintaan Tunggal – OK  Kirim Permintaan Nama – OLV Buku Putih  pastikan wajar Laporan Hasil Rekonsiliasi Rekening Koran (LHRRK)  pastikan sudah reconciled semua Laporan transaksi yang masih belum direkonsiliasi (LTYBD) pastikan nihil Buku Bank *) Apabila Buku Putih sudah wajar, LHRRK sudah reconciled dan LTYBD nihil, lakukan cetak pdf setiap hari. Dan kirimkan pdf tersebut secara mingguan ke Kanwil. B. PENGELUARAN / PROSES SP2D Harian 1. Persetujuan SP2D  PM Persetujuan SP2D  Payments  Entri  Pembayaran, Nihil dan Pengesahan Positif  Klik kotak Memerlukan Tindakan  Cek dokumen SPPT, Daftar Tagihan  Pay group / Bank
  19. 19. 19 BAB 3 ALUR KERJA HARIAN KASI BANK | KPPN Pelaihari  Tanggal  Nilai tagihan *) Untuk SP2D Nihil atau SP2D dengan BO yg belum terkoneksi SPAN, lakukan cetak SP2D pada blangko. 2. Pada sore hari, lakukan Pengecekan Status Penyelesaian SP2D  PM Persetujuan SP2D  Form Data Kirim Manual (XML) SP2D ke Bank  Tanggal Dari  Cari  Lihat Status Pengiriman Esok Hari 3. Esok hari, lakukan Cetak Daftar Retur (Jika Ada)  GR Bank Kasi  Request  Run
  20. 20. 20 BAB 4 PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA | KPPN Pelaihari BAB 4 PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA A. Dasar Hukum 1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER- 59/PB/2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Modul Kas dalam SPAN. 2. Direktur Pengelolaan Kas Negara nomor S-124/PB.3/2014 tanggal 7 Januari 2014 hal Penatausahaan Penerimaan Negara Dalam Rangka Piloting SPAN. 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER- 7/PB/2014 Tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Pada SPAN. 4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER- 78/PB/2006 Tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan Negara. 5. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 5999/PB/2014 tanggal 18 September 2014 hal Pengawasan dan Pelaporan Transaksi Rekening Kuasa BUN di Daerah pada KPPN SPAN. 6. Surat Direktur TP nomor S-554/PB.8/2014 tanggal 7 Mei 2014 hal Penatausahaan Penerimaan Negara dan Pengawasan Saldo Kas pada KPPN SPAN. 7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER- 32/PB/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekening Penerimaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account.
  21. 21. 21 BAB 4 PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA | KPPN Pelaihari 8. Surat Direktur TP nomor S-8728/PB.8/2014 tanggal 15 Desember 2014 hal Penerapan dan Petunjuk Teknis Penggunaan Program Bank Statement Generator Bank Persepsi Pada Seksi Bank KPPN SPAN. 9. Surat Direktur TP nomor S-429/PB.8/2014 tangal 16 April 2014 hal Petunjuk Penyelesaian pada SPAN terkait ADK Bank/Pos Persepsi yang tidak mendapatkan NTPN dan NTPN yang sama dalam satu rekening. B. Poin-Poin Penting 1. Bank/Pos Persepsi atau Bank Devisa Persepsi menyampaikan dokumen penerimaan negara ke KPPN mitra kerja, yang terdiri dari: a. LHP; b.ADK penerimaan; c. Rekening Koran; d.Nota debet/nota kredit; e. Completion advice/confirmation advice (yang memuat nomor SAKTI); dan f. Bukti surat setoran yang berupa SSP, SSPBB, SSPCP, SSCP, SSBP, SSPB, dan STBS. 2. Dalam PER-7/PB/2014 tidak mengatur batas waktu penyampaian LHP oleh bank/pos persepsi, namun mengingat konsideran PER- 7/PB/2014 mencantumkan PER-78/PB/2006, maka pengaturan batas waktu merujuk pada PER-78/PB/2006, yaitu: LHP paling
  22. 22. 22 BAB 4 PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA | KPPN Pelaihari lambat diterima Seksi Bank pada pukul 09.00 waktu setempat hari kerja berikutnya. 3. Seksi Bank membuat “Daftar Hadir Penyampaian Dokumen Penerimaan (LHP, ADK, dll) ke KPPN oleh Bank/Pos Persepsi” sebagai bahan evaluasi kinerja Bank/Pos Persepsi. 4. Apabila terjadi error ketika dilakukan unggah ADK penerimaan ke SPAN dengan status NTPN kosong atau NTPN sama dalam satu rekening, penyelesaian terhadap masalah tersebut agar mempedomani S-429/PB.8/2014 diatas. 5. Proses interface atas ADK LHP yang selesai diunggah merupakan titik dimana data transaksi penerimaan dibukukan di SPAN. Untuk itu, Kepala Seksi Bank agar melakukan monitoring atas ADK yang sudah dilakukan proses interface atau berstatus completed. 6. Tiga parameter untuk memastikan proses penatausahaan penerimaan Negara telah dilakukan dengan benar, yaitu: a. Laporan Transaksi yang Belum Direkonsiliasi: NIHIL; b.Laporan Hasil Rekonsiliasi Rekening Koran dengan status “unreconciled” NIHIL; c. Laporan Konsolidasi Saldo Rekening KPPN (Buku Putih): wajar dan dapat dijelaskan. 7. Beberapa hal yang perlu dicermati: a. Pastikan ADK LHP di-upload dan ditatausahakan pada SPAN; b.Proses rekonsiliasi transaksi pada rekening bank/pos persepsi dilakukan berdasarkan tanggal transaksi;
  23. 23. 23 BAB 4 PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA | KPPN Pelaihari c. Memastikan kebenaran pencatatan/input data pada BS generator, meliputi: tanggal pelimpahan, nomor sakti, jumlah pelimpahan. d.Apabila terdapat perbaikan atau koreksi dalam proses pembuatan baris pelimpahan (kesalahan input data pada BS generator), pastikan lakukan Pembatalan SPT yang sudah settle oleh Kasi Bank. 8. Khusus KPPN KBI agar menyampaikan pdf rekening SUBRKUN KPPN yang diunduh dari BIG-eB kepada KPPN Non KBI mitra kerjanya melalui email/ftp masing-masing KPPN untuk digunakan sebagai salah satu data sumber dalam perekaman pelimpahan penerimaan persepsi (nomor sakti dan jumlah pelimpahan). Nomor sakti dan jumlah pelimpahan yang direkam oleh KPPN non KBI harus sama dengan yang ada dalam rekening SUBRKUN KPPN KBI. 9. Beberapa hal detil yang menyangkut: a. Pedoman penyelesaian atas transaksi dengan status “unreconciled” Rekening SUBRKUN KPPN pada KPPN KBI; b.Pedoman pelaksanaan penatausahaan transaksi dan penyelesaian atas transaksi dengan status “unreconciled” rekening persepsi; c. Pedoman pelaksanaan penatausahaan transaksi dan penyelesaian atas transaksi dengan status “unreconciled” rekening BO II; d.Pengawasan transaksi dengan status “unreconciled”; e. Laporan Konsolidasi Saldo Kas KPPN (Buku Putih) dan Fungsinya Dalam Pengawasan Saldo Kas KPPN. Agar memperhatikan dan mempedomani lampiran surat S- 554/PB.8/2014 diatas.
  24. 24. 24 BAB 4 PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA | KPPN Pelaihari C. Penatausahaan di Bank/Pos Persepsi 1. Seluruh penerimaan negara wajib dilimpahkan ke Rekening SUBRKUN KPPN pada Bank Indonesia paling lambat pada akhir hari kerja. 2. Bank/Pos Persepsi dalam memberikan layanan penerimaan setoran penerimaan negara selaku Bank/Pos Persepsi dilarang mengenakan biaya kepada penyetor. 3. Bank/Pos Persepsi mitra kerja KPPN wajib menerima setiap setoran penerimaan negara dari Wajib Pajak/Wajib Setor/Wajib Bayar manapun baik nasabah maupun bukan nasabah pada setiap hari kerja tanpa melihat nilai nominal pembayaran. 4. Bank/Pos Persepsi wajib menatausahakan penerimaan negara yang diterima sesuai ketentuan. 5. Bank/Pos Persepsi wajib melimpahkan seluruh penerimaan negara pada rekening penerimaan paling lambat pukul 16.30 waktu setempat hari kerja bersangkutan. 6. Penerimaan negara yang dilimpahkan meliputi penerimaan yang diterima setelah pukul 15.00 waktu setempat hari kerja sebelumnya sampai dengan pukul 15.00 waktu setempat hari kerja bersangkutan. 7. Pelimpahan tersebut dilakukan langsung ke Rekening SUBRKUN KPPN KBI Induk pada Bank Indonesia untuk Bank/Pos Persepsi yang bermitra dengan KPPN KBl lnduk dan KPPN Non KBI. 8. Bank/Pos Persepsi wajib menyampaikan LHP kepada KPPN mitra kerja setiap hari kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
  25. 25. 25 BAB 4 PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA | KPPN Pelaihari a. LHP berisi penerimaan negara yang diterima setelah pukul 15.00 waktu setempat pada hari kerja sebelumnya sampai dengan penerimaan negara pukul 15.00 hari kerja yang bersangkutan; b.LHP disampaikan ke KPPN paling lambat pukul 09.00 waktu setempat hari kerja berikutnya. 9. Apabila ditemukan Bank/Pos Persepsi salah menerbitkan nota debet yang mengakibatkan lebih/kurang/ terlambat limpah, Bank/Pos Persepsi memperbaiki nota debet tersebut dan menyampaikan perbaikannya ke KPPN. D. Sanksi 1. Bank/Pos persepsi yang terlambat melimpahkan penerimaan negara dikenakan sanksi denda sebesar 1 per seribu per hari dari jumlah penerimaan yang kurang/terlambat dilimpahkan, dihitung jumlah hari keterlambatan termasuk hari libur dan hari yang ditetapkan sebagai hari libur/yang diliburkan. 2. Denda yang dikenakan sekecil-kecilnya sebesar Rp.5.000,- dan atas transaksi setoran pembayaran denda tersebut tidak diberikan imbalan jasa. 3. Apabila hasil monitoring dan evaluasi oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN ditemukan pelanggaran, maka berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, KPPN menetapkan denda sebesar 5% dari nilai nominal imbalan jasa pelayanan sebagai Bank/Pos Persepsi yang berhak diterima pada bulan bersangkutan untuk setiap pelanggaran/berita acara. Mengingat Berita acara
  26. 26. 26 BAB 4 PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA | KPPN Pelaihari rekonsiliasi imbalan jasa dibuat terpusat, KPPN agar melaporkan penetapan denda tersebut kepada Dit. PKN.
  27. 27. 27 BAB 5 PELAPORAN DATA TRANSAKSI REVERSAL PENERIMAAN | KPPN Pelaihari BAB 5 PELAPORAN DATA TRANSAKSI REVERSAL PENERIMAAN A. Dasar Hukum 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE- 36/PB/2011 Tentang Tata Cara Pelaporan Data Transaksi Reversal Penerimaan Negara. 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER- 25 /PB/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-78/PB/2006 Tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan Negara. Bank/Pos Persepsi A. Prosedur Pembalikan (Reversal) 1. Dalam hal terjadi kesalahan perekaman atas elemen-elemen data, maka bank persepsi melakukan prosedur pembalikan (reversal) sebelum dilakukan penyampaian LHP ke KPPN. 2. Prosedur reversal dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Reversal merupakan pembatalan transaksi akibat terjadinya kesalahan perekaman oleh petugas bank persepsi. b.Pembatalan transaksi oleh petugas bank persepsi dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari atasan langsung petugas bank persepsi atau pejabat yang bertanggung jawab atas penatausahaan transaksi penerimaan negara.
  28. 28. 28 BAB 5 PELAPORAN DATA TRANSAKSI REVERSAL PENERIMAAN | KPPN Pelaihari c. Pelaksanaan reversal harus diikuti dengan pembuatan transaksi baru sebagai pengganti transaksi yang dibatalkan segera setelah pembatalan transaksi tersebut. d.Dalam hal transaksi pengganti tidak dapat dicatat dan dilimpahkan pada hari yang sama dengan transaksi yang direversal, diperhitungkan sebagai keterlambatan/kekurangan pelimpahan oleh bank persepsi sebesar nilai transaksi pengganti. e. Transaksi reversal yang dilakukan bank persepsi beserta transaksi pengganti harus tercatat dalam mutasi debet/kredit pada rekening koran bank persepsi yang terdaftar pada sistem MPN. f. Pelaksanaan reversal dilaporkan dalam suatu laporan reversal sesuai ketentuan. B. Pelaporan Reversal 1. Bank/Pos Persepsi membuat Daftar Transaksi Penerimaan Negara yang di-reversal dengan memberikan keterangan penyebab terjadinya reversal dan transaksi penggantinya serta fotocopy surat setoran yang di-reversal. 2. Daftar tersebut dibuat dalam MS-Excel dan ditandatangani oleh pejabat Bank/Pos Persepsi serta disampaikan paling lambat pukul 09.00 waktu setempat hari kerja berikutnya bersamaan dengan penyampaian LHP ke KPPN. 3. Penyampaian daftar transaksi tersebut disertai dengan pernyataan bahwa Bank/Pos Persepsi bertanggungjawab atas kebenaran
  29. 29. 29 BAB 5 PELAPORAN DATA TRANSAKSI REVERSAL PENERIMAAN | KPPN Pelaihari transaksi yang di-reversal dan bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan apabila transaksi reversal tersebut dinyatakan sah. C. Reversal Akibat Kesalahan Perekaman Nilai Nominal Setoran 1. Dalam hal reversal dilakukan akibat kesalahan perekaman nilai nominal setoran, Bank/Pos persepsi wajib membuat berita acara reversal yang ditandatangani oleh pimpinan Bank/Pos persepsi bersangkutan. 2. Berita acara reversal dibuat dalam rangkap 3 dan disampaikan kepada KPPN mitra kerjanya bersamaan dengan penyampaian LHP sesuai ketentuan. D. Gagal Reversal 1. Dalam hal Bank/Pos persepsi tidak dapat melakukan reversal atau gagal reversal atas kesalahan perekaman, bank persepsi wajib membuat berita acara gagal reversal yang ditandatangani oleh pimpinan Bank/Pos persepsi. 2. Berita acara tersebut dibuat dalam rangkap 3 dan disampaikan kepada KPPN mitra kerja bersamaan dengan penyampaian LHP. 3. Bank/Pos persepsi wajib melakukan pelimpahan atas transaksi yang tidak dapat direversal/gagal reversal. 4. Dalam hal terjadi kelebihan pelimbahan akibat gagal reversal, pimpinan Bank/Pos persepsi mengajukan permintaan pengembalian kelebihan pelimpahan kepada KPPN mitra kerjanya.
  30. 30. 30 BAB 5 PELAPORAN DATA TRANSAKSI REVERSAL PENERIMAAN | KPPN Pelaihari 5. Pengajuan permintaan pengembalian dapat dilakukan bersamaan dengan penyampaian berita acara gagal reversal. 6. Dalam hal nilai nominal transaksi pengganti lebih besar dari transaksi yang gagal direversal dan transaksi pengganti tidak dapat dicatat dan dilimpahkan pada hari yang sama, selisih antara nominal transaksi pengganti dengan nominal transaksi yang telah dilimpahkan, diperhitungkan sebagai kekurangan pelimpahan oleh Bank/Pos persepsi. Seksi Bank KPPN A. Pelaksanaan Reversal Pada KPPN 1. Menerima dan meneliti Daftar Transaksi Penerimaan Negara yang di-reversal dari Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi. 2. Membandingkan daftar tersebut dengan data yang terdapat pada intranet pada 2 (dua) hari kerja berikutnya. 3. Dalam hal data yang dilaporkan Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi tidak sesuai dengan data yang terdapat pada intranet, KPPN melakukan konfirmasi kembali ke Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi. 4. Menyusun Daftar Rekapitulasi Transaksi Penerimaan Negara yang di-reversal dari Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi. 5. Menyusun Laporan Pelaksanaan Reversal Transaksi Penerimaan Negara berdasarkan Daftar Rekapitulasi Transaksi Penerimaan Negara.
  31. 31. 31 BAB 5 PELAPORAN DATA TRANSAKSI REVERSAL PENERIMAAN | KPPN Pelaihari 6. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Reversal Transaksi Penerimaan Negara dilampiri dengan softcopy Daftar Rekapitulasi Transaksi Penerimaan Negara yang di-reversal secara bulanan ke Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya. 7. Dalam hal tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya adalah hari libur/ diliburkan, maka pengiriman dilakukan pada hari kerja berikutnya. B. Reversal Akibat Kesalahan Perekaman Nilai Nominal Setoran 1. Dalam hal reversal dilakukan akibat kesalahan perekaman nilai nominal setoran, bank persepsi wajib membuat berita acara reversal yang ditandatangani oleh pimpinan bank persepsi bersangkutan. 2. Berita acara reversal dibuat dalam rangkap 3 dan disampaikan kepada KPPN mitra kerjanya bersamaan dengan penyampaian LHP sesuai ketentuan. 3. Berita acara ditandatangani Kepala KPPN dan disampaikan kepada : a. Lembar 1 untuk Pimpinan Bank/Pos Persepsi; b.Lembar 2 untuk Direktur PKN cq. Kepala Subdit Penerimaan Negara secara mingguan dan dikirimkan pada setiap hari kerja ke- 2 minggu berikutnya; c. Lembar 3 sebagai arsip KPPN.
  32. 32. 32 BAB 5 PELAPORAN DATA TRANSAKSI REVERSAL PENERIMAAN | KPPN Pelaihari C. Gagal Reversal 1. Dalam hal Bank/Pos persepsi tidak dapat melakukan reversal atau gagal reversal atas kesalahan perekaman, Bank/Pos persepsi wajib membuat berita acara gagal reversal yang ditandatangani oleh pimpinan bank persepsi. 2. Berita acara tersebut dibuat dalam rangkap 3 dan disampaikan kepada KPPN mitra kerja bersamaan dengan penyampaian LHP. 3. Berita acara ditandatangani Kepala KPPN dan disampaikan kepada : a. Lembar 1 untuk Pimpinan Bank/Pos Persepsi; b.Lembar 2 untuk Direktur PKN cq. Kepala Subdit Penerimaan Negara secara mingguan dan dikirimkan pada setiap hari kerja ke- 2 minggu berikutnya; c. Lembar 3 sebagai arsip KPPN. 4. Bank/Pos persepsi wajib melakukan pelimpahan atas transaksi yang tidak dapat direversal/gagal reversal. 5. Dalam hal terjadi kelebihan pelimbahan akibat gagal reversal, pimpinan Bank/Pos persepsi mengajukan permintaan pengembalian kelebihan pelimpahan kepada KPPN mitra kerjanya. 6. KPPN melakukan pengujian/verifikasi dan atau pembayaran atas permintaan pengembalian kelebihan pelimpahan tersebut. 7. Dalam hal transaksi pengganti dalam pelaksanaan reversal tidak dapat dicatat dan dilimpahkan pada hari yang sama dengan transaksi yang direversal, diperhitungkan sebagai
  33. 33. 33 BAB 5 PELAPORAN DATA TRANSAKSI REVERSAL PENERIMAAN | KPPN Pelaihari keterlambatan/kekurangan pelimpahan oleh Bank/Pos Persepsi sebesar nilai transaksi pengganti. 8. Dalam hal nilai nominal transaksi pengganti lebih besar dari transaksi yang gagal direversal dan transaksi pengganti tidak dapat dicatat dan dilimpahkan pada hari yang sama, selisih antara nominal transaksi pengganti dengan nominal transaksi yang telah dilimpahkan, diperhitungkan sebagai kekurangan pelimpahan oleh bank/pos persepsi.
  34. 34. 34 BAB 6 MONITORING DAN EVALUASI BANK PERSEPSI | KPPN Pelaihari BAB 6 MONITORING DAN EVALUASI BANK PERSEPSI A. Dasar Hukum Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE- 57/PB/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Kepatuhan Bank Persepsi Dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian Jasa Pelayanan Perbankan Sebagai Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi Dalam Rangka Pelaksanaan Treasury Single Account (TSA) Penerimaan. B. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas kepatuhan Bank/Pos Persepsi terkait kewajiban dalam pelaksanaan perjanjian jasa pelayanan perbankan, meliputi: 1. Perencanaan kegiatan monitoring dan evaluasi atas kepatuhan Bank/Pos Persepsi: a. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan KPPN menyusun rencana kegiatan monitoring dan evaluasi atas kepatuhan Bank/Pos Persepsi; b.Penyusunan Tim monitoring dan evaluasi atas kepatuhan Bank/Pos Persepsi. Keanggotaan tim dapat melibatkan Kantor Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
  35. 35. 35 BAB 6 MONITORING DAN EVALUASI BANK PERSEPSI | KPPN Pelaihari 2. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas kepatuhan Bank/Pos Persepsi yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan KPPN meliputi: a. Kepatuhan atas penyampaian Laporan Harian Penerimaan (LHP) oleh Bank/Pos Persepsi; b.Kepatuhan atas pelaksanaan pelimpahan atas setoran penerimaan negara yang diterima oleh Bank/Pos Persepsi; c. Kepatuhan Bank/Pos Persepsi dalam melaksanakan ketentuan tentang pelaksanaan Reversal transaksi penerimaan negara; d.Kepatuhan atas pelaksanaan penyetoran denda atas sanksi yang dikenakan KPPN kepada Bank/Pos Persepsi; e. Kepatuhan atas jam buka/tutup loket layanan Bank/Pos Persepsi kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor; f. Kepatuhan atas Bank/Pos Persepsi dalam menerima seluruh setoran penerimaan negara yang dilakukan oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor termasuk dari bukan nasabah; g. Kepatuhan terhadap pembebasan biaya atas jasa layanan perbankan yang diberikan oleh Bank/Pos Persepsi kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor yang menyetorkan penerimaan Negara. 3. Monitoring kepatuhan penyampaian Laporan Harian Penerimaan oleh Bank/Pos Persepsi dilakukan sebagai berikut: a. Bank/Pos Persepsi menyampaikan LHP beserta ADK dan dokumen pendukung kepada KPPN mitra kerja paling lambat pukul 09.00 waktu setempat hari kerja berikutnya;
  36. 36. 36 BAB 6 MONITORING DAN EVALUASI BANK PERSEPSI | KPPN Pelaihari b.Petugas pengantar LHP Bank/Pos Persepsi menandatangani daftar hadir penyampaian LHP ke KPPN pada saat ADK LHP dan dokumen pendukung diterima petugas Front Office (FO) Seksi Bank (sebagaimana Lampiran I SE-57/PB/2013); c. KPPN menyampaikan peringatan kepada Bank/Pos Persepsi atas terjadinya keterlambatan penyampaian LHP; d.KPPN melakukan rekapitulasi daftar hadir petugas pengantar LHP Bank/Pos Persepsi dan menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi atas kepatuhan penyampaian LHP oleh Bank/Pos Persepsi kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan secara bulanan sebagaimana Lampiran II SE- 57/PB/2013. 4. Monitoring ketepatan pelimpahan setoran penerimaan negara oleh Bank/Pos Persepsi dilakukan sebagai berikut: a. Bank/Pos Persepsi melakukan pelimpahan penerimaan negara ke Rekening Sub RKUN KPPN mitra kerja (501.000xxx.xxx) setiap hari kerja paling lambat pukul 16.30 waktu setempat; b.Petugas pada Seksi Bank melakukan monitoring terhadap pelimpahan penerimaan negara berdasarkan LHP dan Nota Debet yang disampaikan oleh Bank/Pos Persepsi; c. Setelah menerima rekening koran dan Nota Kredit dari Bank Indonesia serta LHP dan Nota Debet dari Bank/Pos Persepsi, KPPN membandingkan Nota Debet dan Nota Kredit atas pelimpahan penerimaan negara oleh Bank/Pos Persepsi;
  37. 37. 37 BAB 6 MONITORING DAN EVALUASI BANK PERSEPSI | KPPN Pelaihari d.KPPN mengenakan denda atas keterlambatan/kekurangan pelimpahan kepada Bank/Pos Persepsi; e. KPPN melakukan rekapitulasi atas terjadinya kekurangan/ keterlambatan pelimpahan oleh Bank/Pos Persepsi dan menyampaikan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan secara bulanan sebagaimana lampiran II SE- 57/PB/2013. 5. Monitoring atas kepatuhan Bank/Pos Persepsi melaksanakan ketentuan tentang reversal: a. Bank/Pos Persepsi menyampaikan Laporan Pelaksanaan Reversal atas transaksi penerimaan negara bersamaan dengan penyampaian LHP penerimaan hari kerja berkenaan; b.Petugas pada Seksi Bank melakukan monitoring terhadap penyampaian laporan reversal yang disampaikan oleh Bank/Pos Persepsi; c. KPPN membandingkan Laporan Pelaksanaan reversal yang disampaikan oleh Bank/Pos Persepsi dengan data yang terdapat pada intranet; d.Dalam hal terdapat perbedaan antara Laporan Pelaksanaan Reversal yang disampaikan oleh Bank/Pos Persepsi dengan data pada intranet, KPPN meminta konfirmasi kepada Bank/Pos Persepsi; e. Dalam hal Bank/Pos Persepsi melakukan reversal tidak sesuai dengan ketentuanKPPN menyampaikan teguran kepada Bank/Pos Persepsi;
  38. 38. 38 BAB 6 MONITORING DAN EVALUASI BANK PERSEPSI | KPPN Pelaihari f. KPPN melakukan rekapitulasi atas pelaksanaan reversal oleh Bank/Pos Persepsi dan menyampaikan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan secara bulanan sebagaimana lampiran II SE-57/PB/2013. 6. Monitoring atas kepatuhan penyetoran denda atas sanksi yang dikenakan kepada Bank/Pos Persepsi dilakukan sebagai berikut: a. Atas denda kekurangan/ keterlambatan pelimpahan/ pelanggaran yang dilakukan oleh Bank/Pos Persepsi, Petugas pada Seksi Bank KPPN melakukan monitoring dengan melakukan pengawasan atas pembayaran denda tersebut; b.KPPN mengirimkan surat permintaan penyetoran denda kepada Bank/Pos Persepsi yang kurang/terlambat pelimpahan/ melakukan pelanggaran; c. Dalam hal Bank/Pos Persepsi belum/tidak menyetorkan denda kekurangan/keterlambatan pelimpahan, KPPN mengirimkan peringatan dan meminta Bank/Pos Persepsi untuk menyetorkan denda dengan tembusan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; d.Dalam hal Bank/Pos Persepsi menyampaikan keberatan atas denda yang dikenakan, KPPN/ Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat mengevaluasi kembali pengenaan denda secara berjenjang sesuai dengan perjanjian kerja sama antara Ditjen Perbendaharaan dengan Bank/Pos Persepsi; e. Sanksi denda yang dikenakan kepada Bank/Pos Persepsi oleh KPPN, dapat dijadikan faktor pengurang pada rekonsiliasi imbalan
  39. 39. 39 BAB 6 MONITORING DAN EVALUASI BANK PERSEPSI | KPPN Pelaihari jasa pelayanan yang diberikan kepada Bank/Pos Persepsi dalam hal nilai denda yang dikenakan lebih kecil atau sama dengan besaran imbalan jasa yang diterima oleh Bank/Pos Persepsi; f. Pemotongan imbalan jasa sebagai kompensasi pembayaran denda dapat dilakukan berdasarkan persetujuan Bank/Pos Persepsi berkenaan atau setelah permohonan keberatan denda ditolak oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; g. KPPN membuat pengawasan terhadap pengenaan denda dan mengirimkan laporan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap bulan. 7. Monitoring atas kepatuhan dalam melaksanakan ketentuan perjanjian terkait ketentuan : a. jam buka/tutup loket; b.layanan setoran penerimaan negara tanpa membedakan jumlah setoran dan/atau nasabah/bukan nasabah; dan c. kepatuhan terhadap pembebasan biaya atas jasa layanan perbankan kepada WP/WB/WS dilakukan dalam bentuk pelaksanaan uji petik terhadap layanan Bank/ Pos Persepsi mitra KPPN sebagai berikut: 1) Pelaksanaan uji petik dikoordinir oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan secara berkala bersama- sama dengan KPPN setempat; 2) Pelaksanaan uji petik dalam kurun waktu satu tahun anggaran, dilaksanakan kepada Bank/Pos Persepsi di minimal 2 (dua)
  40. 40. 40 BAB 6 MONITORING DAN EVALUASI BANK PERSEPSI | KPPN Pelaihari KPPN wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 3) Pelaksanaan uji petik dapat dilakukan dengan cara : a) Melakukan uji penyetoran pada loket bank/pos persepsi mitra kerja KPPN (mistery guest), misal: petugas monitoring dan evaluasi mencoba melakukan setoran dalam jumlah yang kecil mendekati jam tutup loket (15.00 waktu setempat); dan/atau; b) Melakukan wawancara dengan penyetor (WP/WB/WS) atas layanan penerimaan negara pada Bank/Pos persepsi terkait pelaksanaan kewajiban Bank/Pos Persepsi dalam pelaksanaan layanan penerimaan negara; dan/atau; c) Melakukan wawancara dengan petugas Bank/Pos Persepsi untuk menguji pemahaman petugas Bank/Pos Persepsi dalam melaksanakan ketentuan perjanjian; d) Membuat Berita Acara atas pelaksanaan uji petik yang ditandatangani oleh Tim Uji Petik dan pejabat yang berwenang pada Bank/Pos Persepsi berkenaan. d.Dalam hal ditemukan pelanggaran atas pelaksanaan perjanjian jasa layanan perbankan sebagai Bank/Pos Persepsi, KPPN memberikan sanksi kepada Bank/Pos Persepsi terkait sesuai dengan ketentuan.
  41. 41. 41 BAB 7 KOREKSI DATA PENERIMAAN NEGARA | KPPN Pelaihari BAB 7 KOREKSI DATA PENERIMAAN NEGARA A. Dasar Hukum 1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER- 16/PB/2014 Tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan Pada SPAN. 2. Surat Direktur TP nomor S-1162/PB.8/2015 tanggal 12 Februari 2015 hal Pelaksanaan Interface LHP, Monitoring Pelimpahan dan Koreksi atas Data Penerimaan Negara pada SPAN. 3. Surat Direktur TP nomor S-3858/PB.8/2015 tanggal 11 Mei 2015 hal Koreksi Data Transaksi Keuangan SPAN TA.2015. 4. Surat Direktur TP nomor S-4455/PB.8/2015 tanggal 29 Mei 2015 hal Penyampaian hal-hal terkait Modul Penerimaan pada SPAN. 5. Surat Direktur PKN nomor S-5117/PB.3/2015 tanggal 17 Juni 2015 hal Koreksi data penerimaan Negara yang tervalidasi ke KPPN 999 pada SPAN. 6. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-5617/PB/2015 tanggal 2 Juli 2015 hal Jadwal Periode Buka Tutup (Open Close Periode) SPAN. 7. Surat Direktur TP nomor S-554/PB.8/2014 tanggal 7 Mei 2014 hal Penatausahaan Penerimaan Negara dan Pengawasan Saldo Kas pada KPPN SPAN. 8. Surat Direktur TP nomor S-6832/PB.8/2015 tanggal 13 Agustus 2015 hal Penambahan Menu Pada User Seksi Bank terkait Modul GR dan Penyampaian Tambahan Panduan Koreksi Penerimaan.
  42. 42. 42 BAB 7 KOREKSI DATA PENERIMAAN NEGARA | KPPN Pelaihari B. Poin-Poin Penting 1. Koreksi data transaksi keuangan dilakukan berdasarkan permintaan satker atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan transaksi pengeluaran/penerimaan. Koreksi dapat dilakukan tanpa adanya permintaan dalam hal: a. Berdasarkan post audit terdapat data yang dapat dijadikan dasar koreksi. b. Data transaksi keuangan lainnya yang menurut ketentuan harus dilakukan koreksi. 2. KPPN hanya dapat melakukan koreksi penerimaan yang menjadi penerimaan satker dalam wilayah kerja KPPN berkenaan. 3. Dalam hal terdapat permintaan koreksi atas: a. Setoran pada satker dalam wilayah kerja KPPN lain; b. Transaksi penerimaan dari satker mitra kerja KPPN yang tervalidasi realisasi penerimaannya ke KPPN lain; Maka, KPPN meneruskan permintaan koreksi dimaksud kepada KPPN lain dengan disertai informasi original BAS atas penerimaan Negara tersebut. 4. Transaksi penerimaan yang tervalidasi ke KPPN 999 (misalnya: akun PFK), maka surat permintaan koreksi dari KPPN diajukan ke KPPN Khusus Penerimaan untuk dilakukan koreksi oleh KPPN Khusus Penerimaan, dengan dilengkapi data informasi segmen BAS beserta copy dokumen setoran. 5. Dalam hal terdapat data penerimaan dengan kode satker suspen (ZZZxxx, x adalah kode KPPN) dan kode akun suspen (akun
  43. 43. 43 BAB 7 KOREKSI DATA PENERIMAAN NEGARA | KPPN Pelaihari 498111) pada KPPN, agar dilakukan koreksi dengan merujuk pada dokumen setoran. 6. Sesuai Surat Direktur TP nomor S-4455/PB.8/2015 diatas, akun suspen (498111) dinonaktifkan di SPAN. Apabila terdapat akun yang salah, maka pada proses validasi ADK LHP akan terjadi error. Dalam hal ini, KPPN agar melakukan unggah ADK melalui aplikasi konversi dan diperbaiki akunnya sesuai dokumen sumber. 7. Pelaksanaan koreksi data penerimaan Negara pada SPAN hanya dapat dilakukan untuk data yang ada dalam segmen COA. Untuk permintaan koreksi yang bukan merupakan bagian dari segmen COA, seperti masa pajak atau NPWP atau kode KPBC, tidak dapat dilakukan koreksi melalui SPAN. 8. Dalam hal terjadi error atas koreksi penerimaan dimana periode akuntansinya telah ditutup di SPAN, agar tanggal buku pada ADK Koreksi disesuaikan menjadi tanggal sesuai pengaturan dalam surat S-5617/PB/2015 diatas. 9. Koreksi atas transaksi penerimaan bulan berjalan maka diberi tanggal buku sesuai dengan tanggal transaksi. 10. Koreksi atas transaksi penerimaan bulan yang lalu yang dilakukan sampai dengan tanggal 13 bulan berikutnya dapat dilakukan melalui subledger (Modul GR) dan diberi tanggal terakhir bulan sebelumnya serta dibukukan sebagai koreksi pada periode bulan sebelumnya. 11. Matriks koreksi (tanggal buku koreksi) lihat di lampiran II surat Direktur TP S-6832/PB.8/2015.
  44. 44. 44 BAB 7 KOREKSI DATA PENERIMAAN NEGARA | KPPN Pelaihari 12. Apabila terdapat ADK koreksi (dari OMSPAN) yang ketika diunggah dan divalidasi mengalami error dengan status “NTPN, COA berbeda dengan original informasi”, maka agar berpedoman pada lampiran IV surat Direktur TP S-6832/PB.8/2015.
  45. 45. 45 BAB 8 KONFIRMASI SETORAN PENERIMAAN NEGARA | KPPN Pelaihari BAB 8 KONFIRMASI SETORAN PENERIMAAN NEGARA A. Dasar Hukum 1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER- 7/PB/2014 Tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Pada SPAN. 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER- 14/PB/2013 Tentang Pelaksanaan Konfirmasi Surat Setoran Penerimaan Negara Menggunakan Aplikasi Konfirmasi. 3. Surat Direktur TP nomor S-554/PB.8/2014 tanggal 7 Mei 2014 hal Penatausahaan Penerimaan Negara dan Pengawasan Saldo Kas pada KPPN SPAN. B. Poin-Poin Penting 1. Dalam rangka memastikan setoran penerimaan Negara telah diterima di Kas Negara, KPPN dapat memberikan konfirmasi setoran melalui aplikasi SPAN berdasarkan permintaan konfirmasi dari Satker. 2. Konfirmasi setoran dilakukan oleh KPPN yang melakukan penatausahaan atas setoran penerimaan negara berkenaan. 3. Konfirmasi setoran dilakukan pada waktu: a. satu hari kerja setelah tanggal penenmaan negara (H+1); atau b. setelah melakukan proses interface oleh Kepala Seksi Bank pada aplikasi SPAN. 4. Dalam rangka konfirmasi, satker menyampaikan ke KPPN: a. daftar surat setoran penerimaan negara yang akan dikonfirmasi;
  46. 46. 46 BAB 8 KONFIRMASI SETORAN PENERIMAAN NEGARA | KPPN Pelaihari b.ADK konfirmasi; dan c. fotokopi surat setoran. 5. Penerimaan negara yang berasal dari potongan SPM sudah sah masuk ke kas negara ketika diterbitkan SP2D atas SPM bersangkutan. Untuk itu, NTPN atas penerimaan dimaksud adalah nomor SP2D. C. Konfirmasi Setoran PNBP 1. Pelaksanaan pembayaran yang dananya bersumber dari PNBP, bukti setor yang digunakan sebagai lampiran SPM agar : a. Satker wajib melakukan konfirmasi terlebih dahulu atas SSBP yang menjadi dasar pembayaran sebelum SPM diajukan ke KPPN b.Bukti konfirmasi menggunakan daftar hasil konfirmasi yang dihasilkan dari aplikasi SPAN. D. Lain-Lain 1. Permintaan konfirmasi setoran penerimaan negara oleh pihak lain selain bendahara dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan konfirmasi kepada KPPN. 2. Penunjukan petugas Konfirmasi dilakukan oleh Kepala KPPN dengan menerbitkan Surat Keputusan disertai spesimen tanda tangan dan paraf petugas. Setiap user SPAN Seksi Bank dapat melakukan proses konfirmasi.
  47. 47. 47 BAB 9 PROSES PPR DAN PENERBITAN SP2D| KPPN Pelaihari BAB 9 PROSES PPR DAN PENERBITAN SP2D A. Dasar Hukum 1. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-1564/PB/2014 tanggal 7 Maret 2014 hal Penyampaian SPM gaji terusan, kekurangan gaji, gaji susulan dan gaji ke-13 pada KPPN SPAN. 2. Surat Direktur TP nomor S-369/PB.8/2014 tanggal 2 April 2014 hal Penyaluran dana SP2D melalui SPAN. 3. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE- 56/PB/2013 tentang Alur Dokumen Pencairan Dana melalui Penerbitan SP2D/Daftar SP2D pada saat Piloting SPAN. B. Poin-Poin Penting 1. Mekanisme penyelesaian atas pembayaran gaji terusan, kekurangan gaji, gaji susulan dan gaji ke-13 pada KPPN SPAN diatur sbb: a. Pengajuan SPM oleh satker dilakukan paling cepat pada bulan berkenaan; b.Penerbitan SP2D atas SPM tersebut dibebankan pada RPKBUN P. SPAN. 2. Seksi Bank agar memastikan kebenaran template payment process request (PPR) yang dibuat dalam aplikasi SPAN yaitu memastikan kesesuaian antara paygroup dengan rekening pembayar. 3. Pada prinsipnya, alur penerbitan SP2D pada Seksi Bank adalah sebagai berikut:
  48. 48. 48 BAB 9 PROSES PPR DAN PENERBITAN SP2D | KPPN Pelaihari Pelaksana Seksi Bank a. Menerima SPPT dari Petugas Pengatur Dokumen Seksi Pencairan Dana. b.Melakukan penayangan Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo pada SPAN. c. Mencetak Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per Bank pada SPAN sesuai data kelompok bayar pada Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo. d.Melakukan pemilahan SPPT dan melampirkannya berdasarkan Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per Bank. e. Membuat Permintaan Proses Pembayaran (Payment Process Request/PPR) pada SPAN sesuai kelompok bayar pada Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per Bank. f. Melakukan review tagihan pada PPR berdasarkan SPPT. g. Menghapus tagihan dari PPR untuk SPPT yang belum diterima. h.Mengirimkan permintaan proses pembayaran pada SPAN. i. Menyampaikan Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per Bank berikut SPPT kepada Kepala Seksi Bank. Kepala Seksi Bank a. Menerima Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per Bank berikut SPPT dari Pelaksana Seksi Bank. b.Memilih permintaan proses pembayaran yang akan diproses dari daftar kerja pada SPAN. c. Melakukan review permintaan proses pembayaran tagihan pada SPAN berdasarkan SPPT.
  49. 49. 49 BAB 9 PROSES PPR DAN PENERBITAN SP2D | KPPN Pelaihari d.Melakukan persetujuan proses pembayaran pada SPAN. e. Menyampaikan Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per Bank berikut SPPT kepada Pelaksana Seksi Bank untuk dilakukan pencetakan Daftar SP2D Untuk Satker. Pelaksana Seksi Bank a. Menerima Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per Bank berikut SPPT dari Kepala Seksi Bank. b.Mencetak Daftar SP2D Untuk Satker pada SPAN dalam rangkap dua. c. Menyampaikan Daftar SP2D Untuk Satker kepada Subbagian Umum. d.Menatausahakan Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per Bank berikut SPPT sebagai pertinggal Seksi Bank. 4. Kepala Seksi Bank agar melakukan pengecekan status penyelesaian SP2D melalui Form Data Kirim Manual (XML) SP2D ke Bank (Form_17) pada menu PM Persetujuan SP2D. 5. Beberapa hal yang menyangkut: a. Pemilihan paygroup dan rekening pembayar pada proses PPR; b.Jadwal Approval SPPT dan PPR; c. Approval SPPT, Tanggal PPR/SP2D, Approval PPR/SP2D, Kebutuhan dana dan Pembayaran SP2D; d.Daftar Status penyelesaian SP2D dan tindaklanjut (Form_17); e. Tindak lanjut atas kesalahan dalam pemberian tanggal SP2D; f. Tindak lanjut kesalahan pemilihan pay group dan PPR belum/sudah di-approve oleh Kasi Bank;
  50. 50. 50 BAB 9 PROSES PPR DAN PENERBITAN SP2D | KPPN Pelaihari g. Pembatalan (void) PPR/SP2D dan tindak lanjutnya; h.Format permintaan konfirmasi atas dana SP2D. Agar memperhatikan dan mempedomani lampiran surat S- 369/PB.8/2014 diatas.
  51. 51. 51 BAB 10 PENATAUSAHAAN RETUR SP2D | KPPN Pelaihari BAB 10 PENATAUSAHAAN RETUR SP2D A. Dasar Hukum 1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER- 30/PB/2014 Tentang Mekanisme Penyelesaian dan Penatausahaan Retur SP2D Dalam Rangka Implementasi SPAN. 2. Surat Direktur TP nomor S-6388/PB.8/2015 tanggal 29 Juli 2015 hal Petunjuk Penyelesaian Retur SP2D pada KPPN terkait Implementasi SPAN. B. Poin-Poin Penting 1. Dalam pelaksanaan pembayaran dana ke pihak penerima atas SP2D yang diterbitkan melalui SPAN terdapat kejadian dimana dana sudah masuk ke rekening penerima namun SP2D tersebut muncul pada daftar retur SP2D di KPPN. Jika terjadi hal demikian, KPPN agar membuat permintaan reversal retur SP2D yang ditujukan ke Dit. PKN dan ditembuskan ke Dit.TP. 2. Atas kejadian tersebut, kemudian timbul pertanyaan: apakah daftar retur dari SPAN atau OMSPAN masih perlu kita kroscek lagi dengan monitoring SP2D, untuk memberikan keyakinan bahwa transaksi tersebut benar-benar diretur. Yang itu berarti kita masih belum begitu yakin atas kebenaran daftar retur tersebut. 3. Lebih jauh lagi kami membayangkan misalnya: berdasarkan daftar retur, KPPN langsung membuat pemberitahuan retur ke satker. Atas dasar surat tersebut, satker mengajukan ralat rekening, lalu seksi
  52. 52. 52 BAB 10 PENATAUSAHAAN RETUR SP2D | KPPN Pelaihari bank menerbitkan SPP dan SPM. Dan kemudian retur tersebut terbayarkan. Yang berarti atas transaksi tersebut terbayarkan dua kali. Apakah dalam hal ini KPPN harus bertanggung jawab? 4. Apabila KPPN menerima pengaduan tertulis dari KPA satker perihal dana yang belum masuk ke rekening penerima atas SP2D yang diterbitkan melalui SPAN (sementara di daftar retur tidak ada), agar KPPN melaporkan hal tersebut ke service desk. 5. Pembukuan transaksi penerimaan dana retur SP2D dilakukan melalui mekanisme pencatatan penerimaan dana retur SP2D menggunakan SPAN. 6. Berdasarkan pembukuan transaksi penerimaan dana retur SP2D (Daftar Retur SP2D), KPPN menyampaikan Surat Pemberitahuan Retur SP2D ke KPA/satker dengan dilampiri Daftar Retur SP2D. (Biasanya retur SP2D akan muncul dalam daftar retur SP2D di SPAN setelah dua hari kerja sejak tanggal kejadian) 7. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Retur SP2D, KPA/satker melakukan perbaikan data supplier dan atau data kontrak pada aplikasi SPM/GPP dan menyampaikan Surat Ralat/Perbaikan Rekening ke KPPN paling lambat 7 hari kerja setelah Surat Pemberitahuan Retur SP2D diterima, dengan dilampiri: a. SPTJM b. ADK untuk pendaftaran data supplier jika supplier belum pernah didaftarkan ke SPAN atau data supplier yang telah didaftarkan memerlukan perubahan pada nama bank dan atau nomor rekening
  53. 53. 53 BAB 10 PENATAUSAHAAN RETUR SP2D | KPPN Pelaihari c. Surat permintaan perubahan data supplier dalam hal perubahan data supplier bukan merupakan kesalahan/perubahan nama bank dan atau nomor rekening d. ADK perubahan data kontrak apabila perubahan data supplier mengakibatkan perubahan data kontrak yang telah didaftarkan di SPAN. 8. Setelah menerima surat dari satker, Seksi Bank membuat SPP retur dan selanjutnya Kepala KPPN menerbitkan SPM retur. 9. Khusus untuk penyaluran dana Bantuan Siswa Miskin (BSM), perlu mendapat perhatian khusus, karena merupakan penyumbang retur terbesar. Hal ini disebabkan karena jenis rekening penerima yang jarang ada transaksi sehingga berstatus rekening pasif (Dormant). Khusus untuk rekening BRI, ada informasi bahwa pengaktifan rekening berlaku 1 x 24 jam, yang artinya jika selama masa itu tidak terdapat transaksi masuk, maka rekening otomatis menjadi pasif. Karena itu, KPPN perlu berkoordinasi dengan bank penerima pada saat akan mengeksekusi SPPT dana BSM untuk memastikan bahwa rekening masih dalam kondisi aktif. Solusi yang lain: agar masa aktif tidak terbatas 1 x 24 jam, atas rekening-rekening penerima BSM tersebut diisi terlebih dahulu, misal: diisi Rp.10.000,- untuk setiap rekening.
  54. 54. 54 BAB 11 PENERBITAN SPHL, SP3HL, MPHL BJS | KPPN Pelaihari BAB 11 PENERBITAN SPHL, SP3HL, MPHL BJS A. Dasar Hukum 1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER- 81/PB/2011 tentang Tata cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga. 2. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-9292/PB/2014 tanggal 31 Desember 2014 hal Standard Operating Procedures (SOP) Roll Out SPAN. B. Alur Penerbitan SPHL Pelaksana Seksi Bank 1. Menerima SPPT dari Petugas Pengatur Dokumen Seksi Pencairan Dana. 2. Melakukan penayangan Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo pada SPAN. 3. Mencetak Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per Bank pada SPAN sesuai data kelompok bayar pada Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo. 4. Melakukan pemilahan SPPT dan melampirkannya berdasarkan Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per Bank. 5. Untuk SPPT yang akan dibayarkan dengan kelompok bayar untuk Satker Penerima Hibah Langsung kemudian dipisahkan menjadi: a. Tagihan bernilai negatif (Belanja < Pendapatan);
  55. 55. 55 BAB 11 PENERBITAN SPHL, SP3HL, MPHL BJS | KPPN Pelaihari b. Tagihan bernilai positif/nol (Belanja ≥ Pendapatan). 6. Menggabungkan dan menyampaikan satu rangkap Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per Bank dengan SPPT bernilai negatif untuk dilakukan pembayaran terlebih dahulu oleh Kepala Seksi Bank. 7. Menggabungkan satu rangkap Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per Bank dengan SPPT tagihan bernilai positif/nol. 8. Membuat Permintaan Proses Pembayaran (Payment Process Request/PPR) pada SPAN untuk tagihan bernilai positif/nol dengan mempergunakan fungsi Pembayaran, Nihil, dan Pengesahan Positif sesuai kelompok bayar pada Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per Bank setelah pembayaran tagihan bernilai negatif diselesaikan oleh Kepala Seksi Bank. 9. Melakukan review tagihan pada PPR berdasarkan SPPT. 10. Menghapus tagihan dari PPR untuk SPPT yang belum diterima. 11. Mengirimkan permintaan proses pembayaran pada SPAN. 12. Menyampaikan Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per Bank berikut SPPT dengan tagihan bernilai positif/nol kepada Kepala Seksi Bank. Pemrosesan Pembayaran Untuk Nilai Tagihan Negatif Kepala Seksi Bank 1. Menerima satu rangkap Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per Bank dan SPPT bernilai negatif dari Pelaksana Seksi Bank.
  56. 56. 56 BAB 11 PENERBITAN SPHL, SP3HL, MPHL BJS | KPPN Pelaihari 2. Melakukan review Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per Bank dan SPPT bernilai negatif. 3. Membuat Permintaan Proses Pembayaran dan melakukan persetujuan proses pembayaran pada SPAN dengan mempergunakan fungsi Pengesahan Negatif sesuai kelompok bayar pada Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per Bank. 4. Mencetak dan menandatangani SPHL dalam rangkap dua. 5. Melalui Pelaksana Seksi Bank, menyampaikan: a. SPHL kepada Kepala Seksi Pencairan Dana; b.Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per Bank berikut SPPT untuk ditatausahakan. Pemrosesan Pembayaran Untuk Nilai Tagihan Positif/Nol Kepala Seksi Bank 1. Menerima satu rangkap Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per Bank dan SPPT yang memiliki nilai tagihan positif/nol. 2. Memilih permintaan proses pembayaran yang akan diproses dari daftar kerja pada SPAN. 3. Melakukan review permintaan proses pembayaran tagihan pada SPAN berdasarkan SPPT. 4. Melakukan persetujuan proses pembayaran pada SPAN. 5. Mencetak dan menandatangani SPHL dalam rangkap tiga. 6. Melalui Pelaksana Seksi Bank, menyampaikan: a. SPHL kepada Kepala Seksi Pencairan Dana; b.Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per Bank berikut SPPT untuk ditatausahakan.
  57. 57. 57 BAB 11 PENERBITAN SPHL, SP3HL, MPHL BJS | KPPN Pelaihari Pelaksana Seksi Bank 1. Menerima SPHL, Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per Bank berikut SPPT dari Kepala Seksi Bank. 2. Menyampaikan SPHL kepada Kepala Seksi Pencairan Dana. 3. Menatausahakan Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per Bank berikut SPPT sebagai pertinggal Seksi Bank. C. Alur Penerbitan SP3HL & MPHL BJS Pelaksana Seksi Bank 1. Menerima SPPT dari Petugas Pengatur Dokumen Seksi Pencairan Dana. 2. Melakukan penayangan Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo pada SPAN. 3. Mencetak Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per Bank pada SPAN sesuai data kelompok bayar pada Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo. 4. Melakukan pemilahan SPPT dan melampirkannya berdasarkan Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per Bank. 5. Membuat Permintaan Proses Pembayaran (Payment Process Request/PPR) pada SPAN sesuai kelompok bayar pada Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per Bank. 6. Melakukan review tagihan pada PPR berdasarkan SPPT. 7. Mengirimkan permintaan proses pembayaran pada SPAN.
  58. 58. 58 BAB 11 PENERBITAN SPHL, SP3HL, MPHL BJS | KPPN Pelaihari 8. Menyampaikan Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per Bank berikut SPPT kepada Kepala Seksi Bank. Kepala Seksi Bank 1. Menerima Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per Bank berikut SPPT dari Pelaksana Seksi Bank. 2. Memilih permintaan proses pembayaran yang akan diproses dari daftar kerja pada SPAN. 3. Melakukan review permintaan proses pembayaran tagihan pada SPAN berdasarkan SPPT. 4. Melakukan persetujuan proses pembayaran pada SPAN. 5. Mencetak dan menandatangani SP3HL/MPHL BJS dalam rangkap tiga. 6. Menyampaikan SP3HL/MPHL BJS, Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per Bank berikut SPPT kepada Pelaksana Seksi Bank. Pelaksana Seksi Bank Menerima SP3HL/MPHL BJS, Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per Bank berikut SPPT dari Kepala Seksi Bank. 1. Menyampaikan SP3HL/MPHL BJS kepada Kepala Seksi Pencairan Dana. 2. Menatausahakan Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per Bank berikut SPPT sebagai pertinggal Seksi Bank.
  59. 59. 59 BAB 12 REKENING MILIK SATUAN KERJA | KPPN Pelaihari BAB 12 REKENING MILIK SATUAN KERJA A. Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Keuangan nomor 252/PMK.05/2014 Tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerja. 2. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-596/PB/2015 tanggal 23 Januari 2015 hal Penyampaian dan Implementasi Ketentuan Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja. 3. Surat Direktur PKN nomor S-8396/PB.3/2014 tanggal 4 Desember 2014 hal Prosedur Pendaftaran Rekening Treasury Notional Pooling (TNP). B. Poin-Poin Penting 1. Pembukaan Rekening pada Bank Umum/Kantor Pos dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah. 2. Kuasa BUN di Daerah berwenang memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan pembukaan: a. Rekening Penerimaan; b.Rekening Pengeluaran; c. Rekening Lainnya, berupa: Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung; Rekening Penyaluran Dana Bantuan Sosial; dan Rekening milik BLU.
  60. 60. 60 BAB 12 REKENING MILIK SATUAN KERJA | KPPN Pelaihari 3. KPA/pemimpin BLU mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening pada Bank Umum/Kantor Pos kepada Kuasa BUN di Daerah, dilampiri: a. Rekening Penerimaan/Pengeluaran  Salinan DIPA;  Surat pernyataan mengenai penggunaan Rekening; dan  Surat kuasa KPA/pemimpin BLU b.Rekening Lainnya berupa Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung (1 Rekening untuk 1 register hibah)  Surat pernyataan mengenai penggunaan Rekening;  Surat kuasa KPA/pemimpin BLU;  Surat keterangan mengenai sumber dana, mekanisme penyaluran dana dan perlakuan mengenai penyetoran bunga/jasa giro;  Surat pernyataan kesanggupan untuk memasukkan dana hibah dalam DIPA; dan  Salinan surat penerbitan nomor register hibah c. Rekening Lainnya berupa Rekening Penyaluran Dana Bantuan Sosial dan/atau Rekening milik BLU  Surat pernyataan mengenai penggunaan Rekening;  Surat kuasa KPA/pemimpin BLU; dan  Surat keterangan mengenai sumber dana, mekanisme penyaluran dana dan perlakuan mengenai penyetoran bunga/jasa giro.
  61. 61. 61 BAB 12 REKENING MILIK SATUAN KERJA | KPPN Pelaihari 4. Berdasarkan permohonan persetujuan pembukaan Rekening yang disampaikan KPA/pemimpin BLU, Kuasa BUN di Daerah: a. memeriksa kelengkapan dokumen permohonan pembukaan Rekening; dan b.menilai kelayakan pemberian persetujuan pembukaan Rekening dengan kriteria sebagai berikut: 1) Keabsahan surat permohonan persetujuan pembukaan Rekening yang disampaikan oleh KPA/pemimpin BLU kepada Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah; 2) Kejelasan tujuan penggunaan Rekening; 3) Kejelasan sumber dana; c. Kesesuaian antara tugas pokok dan fungsi dan/atau program kerja Satuan Kerja dengan tujuan penggunaan Rekening dan sumber dana; dan d.Kejelasan mekanisme penyaluran dana Rekening. 5. Kuasa BUN di Daerah harus menerbitkan surat persetujuan/ penolakan pembukaan Rekening kepada KPA/pemimpin BLU paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan persetujuan pembukaan Rekening. 6. Surat persetujuan pembukaan Rekening berlaku 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal penerbitan. 7. KPA/pemimpin BLU harus melampirkan surat persetujuan pembukaan Rekening pada saat membuka Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan/atau Rekening Lainnya pada Bank Umum/Kantor Pos
  62. 62. 62 BAB 12 REKENING MILIK SATUAN KERJA | KPPN Pelaihari 8. Rekening tersebut dibuka atas nama jabatan dengan ketentuan: Jenis rekening Nama Rekening Rekening Penerimaan BPn (kode KPPN Pelaihari) (nama satker) Contoh: BPn 168 Polres Tanah Laut Rekening Pengeluaran BPg (kode KPPN Pelaihari) (nama satker) Contoh: BPg 168 Polres Tanah Laut Rekening Pengeluaran Pembantu BPP (kode KPPN Pelaihari) (nama satker) Contoh: BPP 168 Polres Tanah Laut Rekening Lainnya RPL (kode KPPN Pelaihari) (nama satker) untuk (keperluan) Contoh: RPL 168 Pengadilan Agama Pelaihari utk Menampung Biaya Panjar Perkara *) untuk dapat disingkat menjadi utk 9. KPA/pemimpin BLU harus menyampaikan laporan pembukaan Rekening kepada Kuasa BUN di Daerah paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sejak terbitnya surat persetujuan pembukaan Rekening. 10. Dana yang disimpan pada Rekening milik Satuan Kerja diberikan bunga dan/atau jasa giro oleh Bank Umum/Kantor Pos. Dalam hal Rekening dibuka pada Bank Umum/Kantor Pos yang belum terdaftar pada program TNP, penerimaan bunga dan/atau jasa giro rekening disetorkan ke Kas Negara pada akhir bulan berkenaan. 11. KPA/pemimpin BLU harus melaporkan saldo seluruh Rekening yang dikelolanya setiap bulan kepada Kepala KPPN paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
  63. 63. 63 BAB 12 REKENING MILIK SATUAN KERJA | KPPN Pelaihari 12. Kepala KPPN menyampaikan daftar saldo Rekening kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya. 13. Kuasa BUN di Daerah melakukan rekonsiliasi data Rekening tingkat daerah dengan Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja sesuai wilayah kerjanya setiap triwulanan. Rekonsiliasi dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan pertama setelah triwulan berakhir. Rekonsiliasi data Rekening paling sedikit meliputi rekonsiliasi: Kode Bagian Anggaran; Kode Satuan Kerja; Kode KPPN; Nomor Rekening; Nama Rekening; Nama bank tempat pembukaan Rekening; Kode Rekening; Saldo Rekening; Tanggal transaksi terakhir; dan Nomor dan tanggal surat persetujuan permohonan pembukaan Rekening dari Kuasa BUN. 14. Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah berwenang melakukan blokir Rekening dalam hal KPA/pemimpin BLU tidak menyampaikan laporan saldo Rekening. 15. Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di daerah berwenang menutup Rekening milik Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak Rekening dikategorikan sebagai Rekening pasif. Rekening pasif merupakan Rekening yang tidak terdapat transaksi pendebetan ataupun pengkreditan Rekening selama 1 (satu) tahun. 16. Sebelum melakukan penutupan Rekening, terhitung 6 (enam) bulan sejak Rekening dikategorikan sebagai Rekening pasif, Kuasa
  64. 64. 64 BAB 12 REKENING MILIK SATUAN KERJA | KPPN Pelaihari BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah harus menyampaikan surat pemberitahuan Rekening pasif kepada KPA/Pemimpin BLU. 17. KPPN telah memiliki sarana untuk melakukan update data rekening melalui modul rekening dalam aplikasi PBN Open di alamat http://172.16.2.125/. Melalui modul ini KPPN dapat langsung melakukan update data rekening sekaligus memantau status rekening terkait program TNP. Dengan aplikasi ini secara cepat dan otomatis, Dit PKN mengetahui setiap status rekening apabila belum masuk dalam program TNP, selanjutnya Dit PKN akan mendaftarkan rekening tersebut ke dalam program TNP tanpa usulan dari KPPN. Oleh karena itu, KPPN tidak perlu lagi melakukan pengajuan rekening satker ke dalam program TNP kepada Dit. PKN. KPPN agar memastikan validitas data rekening. 18. Dalam rangka pemutakhiran data rekening, KPPN agar melakukan update data rekening pada aplikasi PBNopen apabila terdapat perubahan data rekening paling lambat tanggal 15 setiap bulannya.
  65. 65. 65 BAB 13 REKONSILIASI DATA PFK | KPPN Pelaihari BAB 13 REKONSILIASI DATA PFK A. Dasar Hukum 1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER- 03/PB/2008 Tentang Tata Cara Pemotongan Dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga Pegawai Negeri Sipil Daerah. 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER- 72/PB/2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Dana PFK. 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER- 26/PB/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-72/PB/2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Dana Perhitungan Fihak Ketiga. 4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER- 2/PB/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-72/PB/2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Dana Perhitungan Fihak Ketiga. B. Definisi 1. Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah sejumlah dana yang dipotong langsung dari gaji pokok dan tunjangan keluarga pegawai neegri/pejabat negara dan iuran asuransi kesehatan yang disetor oleh Pemerintah Prov/Kab/Kota serta tabungan perumahan PNS Pusat/Daerah untuk disalurkan kepada Pihak Ketiga.
  66. 66. 66 BAB 13 REKONSILIASI DATA PFK | KPPN Pelaihari 2. Pihak Ketiga yang berhak mendapatkan pembayaran pengembalian penerimaan dana PFK terdiri dari: a. PT. Taspen (Persero); b.PT. ASABRI (Persero); c. BPJS Kesehatan; dan d.Pelaksana Sekretariat Tetap Bapertarum- PNS 3. Pembagian Pengembalian Penerimaan dana PFK dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. PFK 10 % Gaji PNS Pusat/Daerah yang terdiri dari: 1) 4,75% Dana Pensiun PNS ke PT Taspen (Persero); 2) 3,25% Tunjangan Hari Tua PNS ke PT Taspen (Persero); dan 3) 2,00% Asuransi Kesehatan PNS ke BPJS Kesehatan. b. PFK 10% Gaji POLRI/PNS POLRI yang terdiri dari: 1) 4,75% Dana Pensiun POLRI/PNS POLRI ke PT Asabri(Persero); 2) 3,25% Tunjangan Hari Tua POLRI/PNS POLRI ke PT. Asabri (Persero);dan 3) 2,00% Dana Pemeliharaan dan Kesehatan POLRI/PNS POLRI ke BPJS Kesehatan. c. PFK 10% Gaji TNI/PNS Kementerian Pertahanan yang terdiri dari: 1) 4,75% Dana Pensiun Personel TNI dan PNS Kementerian Pertahanan ke PT Asabri (Persero); 2) 3,25% Tunjangan Hari Tua TNI dan PNS Kementerian Pertahanan ke PT Asabri (Persero); dan 3) 2,00% Asuransi Kesehatan TNI dan PNS Kementerian Pertahanan ke BPJS Kesehatan.
  67. 67. 67 BAB 13 REKONSILIASI DATA PFK | KPPN Pelaihari d. PFK 2% Gaji Terusan PNS Pusat ke BPJS Kesehatan; e. PFK 2% Gaji Terusan PNS Daerah ke BPJS Kesehatan; f. PFK 2% Gaji TerusanPOLRI/PNS POLRI ke BPJS Kesehatan; g. PFK 2% Gaji Terusan TNI/PNS Kementerian Pertahananke BPJS Kesehatan; h. PFK 3% luran Asuransi Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi ke BPJS Kesehatan; i. PFK 3% luran Asuransi Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ke BPJS Kesehatan; j. PFK 2% luran Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT ke BPJS Kesehatan; k. PFK Tabungan Perumahan PNS Pusat ke Pelaksana Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS; dan l. PFK Tabungan Perumahan PNS Daerah ke Pelaksana Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS. C. Pelaksanaan Rekonsiliasi 1. Pemda, Pihak Ketiga, dan KPPN melakukan rekonsiliasi data penerimaan Iuran Wajib PNS Daerah, Tabungan Perumahan, dan Iuran Pemda sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. 2. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi yang ditandatangani oleh masing-masing pihak (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PER-03/PB/2008). 3. Apabila menurut hasil rekonsiliasi tersebut ternyata terdapat kekurangan penyetoran dari Pemda, Kantor Cabang Utama/Kantor
  68. 68. 68 BAB 13 REKONSILIASI DATA PFK | KPPN Pelaihari Cabang PT Taspen (Persero), BPJS, dan Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS mengirimkan surat tagihan kepada Pemda. 4. Bendahara Umum Daerah-Pemda (BUD) wajib menyetor kekurangan penyetoran tersebut ke Kas Negara paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal surat tagihan. 5. Pihak Ketiga dan KPPN mengirimkan Laporan Hasil Rekonsiliasi, Berita Acara Rekonsiliasi, dan rincian data hasil rekonsiliasi dalam bentuk softcopy ke kantor pusat masing-masing sebagai bahan rekonsiliasi di tingkat pusat. 6. Untuk keperluan pelaporan PFK dan rekonsiliasi, KPPN menggunakan data PFK dari OMSPAN. Data PFK yang muncul pada OMSPAN KPPN berkenaan berasal dari setoran MPN1.
  69. 69. 69 BAB 14 PENGEMBALIAN KELEBIHAN SETOR/POTONGAN PFK | KPPN Pelaihari BAB 14 PENGEMBALIAN KELEBIHAN SETOR/POTONGAN PFK A. Dasar Hukum 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE- 36/PB/2012 tentang Pengembalian Kelebihan Setoran/Potongan Penerimaan PFK. 2. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE- 21/PB/2015 tentang Perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE-36/PB/2012 tentang Pengembalian Kelebihan Setoran/Potongan Penerimaan PFK. 3. Surat Direktur PKN nomor S-3668/PB.3/2015 tanggal 5 Mei 2015 hal Pengembalian Kelebihan Setoran/Potongan Penerimaan PFK. B. Poin Poin Penting 1. Tata cara penyelesaian kesalahan dan atau kelebihan setoran penerimaan PFK dapat dilakukan dengan cara kompensasi: a. Dalam hal terdapat kelebihan setoran PFK oleh satker/SKPD, kelebihan tersebut menjadi pengurang setoran pada periode berikutnya untuk satu jenis akun PFK yang sama b.Dalam hal terdapat kekurangan setoran PFK, kekurangan tersebut menjadi penambah setoran periode berikutnya untuk satu jenis akun yang sama. 2. Tata cara penyelesaian atas kesalahan dan atau kelebihan potongan SPM untuk penerimaan PFK dan kesalahan input setoran
  70. 70. 70 BAB 14 PENGEMBALIAN KELEBIHAN SETOR/POTONGAN PFK | KPPN Pelaihari penerimaan PFK oleh bank/pos persepsi, dapat dilakukan pengembalian, dengan mekanisme sebagai berikut: a. Satker mengajukan permintaan pengembalian atas kesalahan dan atau kelebihan potongan SPM kepada KPPN dengan melampirkan: 1) Copy SPM dan SP2D yang memuat adanya kelebihan/kesalahan potongan PFK; 2) Copy rekening tujuan pengembalian PFK; 3) Surat Ketetapan Pengembalian; 4) SPTJM b.Pejabat pada Bank/Pos Persepsi mengajukan permintaan pembayaran pengembalian kesalahan input setoran PFK kepada KPPN dengan melampirkan: 1) Copy bukti setor dan atau BPN yang memuat adanya kesalahan input penerimaan PFK; 2) LHP; 3) DNP; 4) Copy bukti pelimpahan penerimaan Negara; 5) SPTJM. c. Seksi bank melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permintaan pengembalian penerimaan PFK dan meneruskan permintaan kepada Seksi Veraki. d.Seksi Veraki melakukan pengujian dan menerbitkan SKTB rangkap 3, lembar 1 untuk Kepala KPPN, lembar 2 untuk satker/bank/pos persepsi dan lembar 3 untuk pertinggal. Atas
  71. 71. 71 BAB 14 PENGEMBALIAN KELEBIHAN SETOR/POTONGAN PFK | KPPN Pelaihari dasar SKTB, Kepala KPPN menerbitkan SKP4 rangkap 3: lembar 1 disampaikan ke Dit. PKN sebagai dasar penerbitan SPM PP PFK, lembar 2 untuk satker atau bank/pos persepsi dan lembar 3 untuk pertinggal. e. KPPN meneruskan permintaan pengembalian penerimaan Negara dilengkapi SKTB dan SKP4 kepada Dit.PKN cq. Subdit RKN, untuk selanjutnya akan diterbitkan SPMPP PFK dan disampaikan kepada KPPN Jakarta II untuk diterbitkan SP2D. f. Pembuatan SKTB dan SKP4 agar berpedoman pada lampiran SE- 21/PB/2015 diatas.
  72. 72. 72 BAB 15 PENGEMBALIAN PENERIMAAN PADA TAHUN BERJALAN | KPPN Pelaihari BAB 15 PENGEMBALIAN PENERIMAAN PADA TAHUN BERJALAN A. Dasar Hukum Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-53/PB/2012 Tentang Petunjuk Teknis Pengembalian Penerimaan Negara Pada Tahun Anggaran Berjalan Melalui KPPN. B. Ruang Lingkup Pengembalian 1. Pengembalian penerimaan negara yang dimaksud dalam PER- 53/PB/2012 adalah pengembalian atas penerimaan negara yang diterima pada tahun anggaran berjalan melalui kas negara dan/atau SUBRKUN KPPN. 2. Pengembalian penerimaan negara tersebut tidak termasuk : a. Restitusi Pajak; b.Restitusi Bea Pajak; c. Pembayaran kembali retur SP2D; dan d.pengembalian PFK. C. Prinsip Dasar Pengembalian Penerimaan 1. Pengembalian atas penerimaan negara yang telah diterima melalui kas negara dan/atau SUBRKUN KPPN, meliputi: Pengembalian PNBP dan pengembalian penerimaan lainnya, yang diakibatkan oleh: a. Kelebihan atau kesalahan penyetoran;
  73. 73. 73 BAB 15 PENGEMBALIAN PENERIMAAN PADA TAHUN BERJALAN | KPPN Pelaihari b.Kelebihan atau kesalahan pemotongan pada SPM; c. Setoran ganda; d.Ikatan Perjanjian. 2. Pengembalian penerimaan negara yang disetorkan pada tahun anggaran berjalan dibukukan sebagai pengurang penerimaan negara bersangkutan dan dibebankan pada akun penerimaan yang sama dengan akun pada saat penyetorannya. 3. Pengembalian penerimaan negara dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme penerbitan SPM-PP. 4. Pengembalian penerimaan tersebut diproses melalui KPPN mitra kerja satuan kerja berkenaan. D. Prosedur Pembayaran Pengembalian 1. PA/Kuasa PA satuan kerja/penyetor mengajukan permintaan pengembalian penerimaan negara kepada KPPN mitra kerjanya dengan melampirkan: a. Fotocopy bukti setor penerimaan negara yang telah dikonfirmasi oleh BUN/Kuasa BUN; b.Fotocopy bukti kepemilikan rekening tujuan; c. Surat Ketetapan Pengambilan; d.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I PER-53/PB/2012. 2. KPPN c.q. Seksi Bank melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permintaan Pengembalian penerimaan negaradan
  74. 74. 74 BAB 15 PENGEMBALIAN PENERIMAAN PADA TAHUN BERJALAN | KPPN Pelaihari meneruskan permintaan pengembalian kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi. 3. Seksi Verifikasi dan Akuntansi melakukan pengujian terhadap kebenaran tagihan. Dalam hal setoran telah diterima dan dibukukan pada kas negara dan/atau SUBRKUN KPPN, Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN menerbitkan Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB) dengan format sebagaimana ditetapkan dalam lampiran II PER-53/PB/2012, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Lembar ke-1 disampaikan kepada Kepala KPPN; b.Lembar ke-2 disampaikan kepada PA/KPA/Satker terkait; c. Lembar ke-3 sebagai pertinggal. 4. Dalam hal setoran diterima dan dibukukan oleh KPPN lain, maka KPPN mitra kerja memintakan penerbitan SKTB kepada KPPN penerimaan setoran. 5. Atas dasar SKTB, Kepala KPPN menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Pengembalian Penerimaan (SKP4) yang dibuat oleh Seksi Verifikasi dan Akuntansi dengan format sebagaimana ditetapkan dalam lampiran III PER-53/PB/2012. Penerbitan SKP4 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Lembar ke-1 dan lembar ke-2 disampaikan kepada penerbit SPP/SPM-PP; b.Lembar-3 sebagai pertinggal. 6. Penerbitan SPP/SPM-PP adalah pejabat perbendaharaan pada satuan kerja yang memiliki alokasi dana dalam DIPA. Dalam hal
  75. 75. 75 BAB 15 PENGEMBALIAN PENERIMAAN PADA TAHUN BERJALAN | KPPN Pelaihari satuan kerja/entitas yang mengajukan permintaan pengembalian tidak memiliki alokasi dana dalam DIPA, maka penerbit SPP/SPM- PP adalah Subbagian Umum KPPN berkenaan. 7. KPPN menerbitkan SP2D atas dasar SPM-PP yang disampaikan sesuai ketentuan. 8. KPPN memberitahukan kepada satuan kerja penerima atas pengembalian penerimaan negara, bahwa penerimaan negara dengan NTPN dan NTB/NTP berkenaan telah dikembalikan dengan melampirkan fotocopy SPM-PP/SP2D dengan format sebagaimana ditetapkan dalam lampiran V PER-53/PB/2012.
  76. 76. 76 BAB 16 PENGEMBALIAN PENERIMAAN ATAS KESALAHAN REKAM/LIMPAH BANK/POS PERSEPSI | KPPN Pelaihari BAB 16 PENGEMBALIAN PENERIMAAN ATAS KESALAHAN REKAM/LIMPAH BANK/POS PERSEPSI A. Dasar Hukum 1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER- 13/PB/2014 tentang Mekanisme Pengembalian Penerimaan Negara atas Kesalahan Perekaman/Pelimpahan pada Tahun Anggaran Berjalan oleh KPPN yang telah melaksanakan SPAN. 2. Surat Direktur TP nomor S-495/PB.8/2014 tanggal 29 April 2014 hal Petunjuk Teknis Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan Melalui SPAN sesuai Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-13/PB/2014. B. Prinsip Pengembalian 1. Atas penatausahaan dan atau pelimpahan penerimaan Negara, Bank/Pos Persepsi kemungkinan dapat melakukan kesalahan perekaman/dua kali perekaman atau kesalahan pelimpahan. Misalnya: a. setoran pajak 1.000.000 direkam 10.000.000; b.setoran pajak 1.000.000 direkam dua kali (total menjadi 2.000.000) dan masuk LHP dan dilimpahkan; c. setoran 1.000.000 masuk LHP 1.000.000 tetapi dilimpahkan 10.000.000. 2. Pengembalian penerimaan Negara dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme penerbitan SPM-PP.
  77. 77. 77 BAB 16 PENGEMBALIAN PENERIMAAN ATAS KESALAHAN REKAM/LIMPAH BANK/POS PERSEPSI | KPPN Pelaihari C. Pengembalian Penerimaan Negara Karena Kesalahan Perekaman atau Dua Kali Perekaman oleh Bank/Pos Persepsi 1. Atas kesalahan perekaman/dua kali perekaman, bank/pos persepsi dapat mengajukan permintaan pengembalian penerimaan Negara ke KPPN mitra kerja pada tahun anggaran berjalan dengan menyampaikan surat permintaan pengembalian penerimaan Negara dilampiri: a. Surat setoran yang telah ditera NTPN dan NTB/NTP; b.LHP; c. Nota debet pelimpahan; d.Surat permintaan penambahan data supplier beserta dokumen pendukung data supplier. 2. Berdasarkan dokumen permintaan pengembalian, Seksi Bank melakukan: a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen b.Penelitian data transaksi penerimaan Negara melalui pengecekan penerimaan (inquiry receipt) pada SPAN 3. Apabila Satker Penerima dalam wilayah kerja KPPN mitra bank/pos persepsi: a. Seksi Bank meneruskan dokumen permintaan pengembalian penerimaan Negara kepada Seksi Veraki; b.Selanjutnya akan diterbitkan SKTB, SKP4 dan Laporan informasi supplier;
  78. 78. 78 BAB 16 PENGEMBALIAN PENERIMAAN ATAS KESALAHAN REKAM/LIMPAH BANK/POS PERSEPSI | KPPN Pelaihari c. Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, Seksi Bank menerbitkan SPP-PP; d.Kepala KPPN menerbitkan SPM-PP; e. Berdasarkan SPM-PP dan SP2D yang diterbitkan, Kepala KPPN menerbitkan Nota Perbaikan Pembukuan; f. Selanjutnya, Seksi Bank melakukan koreksi penerimaan sebesar nilai SP2D dan menerbitkan Nota Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara; g. KPPN menyampaikan pemberitahuan kepada satker penerima setoran terkait dengan dilampiri: salinan SPM-PP/SP2D dan Nota Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara. 4. Apabila Satker Penerima diluar wilayah kerja KPPN mitra bank/pos persepsi, maka: a. Seksi Bank KPPN mitra bank/pos persepsi: 1) Melakukan review surat permintaan dan memastikan setoran telah dibukukan dengan mencetak SPAN Buku Besar dan Daftar Penerimaan A3 melalui SPAN; 2) Membuat surat permintaan penerbitan SKTB dan koreksi transaksi penerimaan Negara; 3) Membuat ADK koreksi penerimaan; 4) Menyampaikan surat permintaan penerbitan SKTB dan koreksi transaksi penerimaan Negara, ADK koreksi penerimaan dan fotokopi surat permintaan pengembalian beserta dokumen pendukung kepada KPPN mitra Satker Penerima.
  79. 79. 79 BAB 16 PENGEMBALIAN PENERIMAAN ATAS KESALAHAN REKAM/LIMPAH BANK/POS PERSEPSI | KPPN Pelaihari b.KPPN mitra satker penerima, melakukan: 1) Penerbitan SKTB; 2) Koreksi penerimaan melalui SPAN; 3) Cetak Nota Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara; 4) Penyampaian/pengiriman: a) Surat konfirmasi penerbitan SKTB dan koreksi transaksi penerimaan Negara kepada KPPN mitra kerja Bank/Pos Persepsi, dilampiri: SKTB lembar 1 & 2 dan Nota Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara; b) Surat pemberitahuan pelaksanaan koreksi penerimaan kepada satker penerima setoran, dilampiri: copy surat permintaan pengembalian penerimaan Negara dan copy Nota Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara. c. KPPN mitra bank/pos persepsi (Seksi Veraki) menerbitkan SKP4. Berdasarkan SKP4 beserta dokumen pendukung dan Laporan Informasi Supplier, Seksi Bank menerbitkan SPP-PP dan dilanjutkan dengan penerbitan SPM-PP oleh Kepala KPPN. D. Pengembalian Penerimaan Negara Karena Kesalahan Pelimpahan/Kelebihan Pelimpahan oleh Bank/Pos Persepsi 1.Atas kesalahan pelimpahan/kelebihan pelimpahan, bank/pos persepsi dapat mengajukan permintaan pengembalian penerimaan Negara ke KPPN mitra kerja pada tahun anggaran berjalan dengan
  80. 80. 80 BAB 16 PENGEMBALIAN PENERIMAAN ATAS KESALAHAN REKAM/LIMPAH BANK/POS PERSEPSI | KPPN Pelaihari menyampaikan surat permintaan pengembalian penerimaan Negara dilampiri: a. LHP; b.Nota debet pelimpahan; c. Surat permintaan penambahan data supplier beserta dokumen pendukung data supplier. 2.Berdasarkan surat permintan tersebut, Seksi Bank: a. Memeriksa kelengkapan dokumen permintaan pengembalian penerimaan Negara; b.Meneliti data transaksi pada Rekening Koran SPAN; c. Meneruskan surat permintaan beserta lampirannya kepada Seksi Veraki. 3.Selanjutnya diterbitkan SKTB dan SKP4 serta Laporan Informasi Supplier. 4.Berdasarkan SKTB dan SKP4 serta Laporan Informasi Supplier, Seksi Bank menerbitkan SPP-PP dan selanjutnya Kepala KPPN menerbitkan SPM-PP. 5.Setelah diterbitkan SP2D, KPPN melakukan koreksi pengeluaran pemindahbukuan melalui SPAN dengan berpedoman pada petunjuk manual aplikasi SPAN.
  81. 81. 81 BAB 16 PENGEMBALIAN PENERIMAAN ATAS KESALAHAN REKAM/LIMPAH BANK/POS PERSEPSI | KPPN Pelaihari E. Juknis Koreksi Pengeluaran Pemindahbkuan. Petunjuk teknis dalam melakukan koreksi pengeluaran pemindahbukuan melalui SPAN agar memperhatikan dan mempedomani Surat Direktur TP nomor S-495/PB.8/2014 diatas.
  82. 82. 82 BAB 17 IMPLEMENTASI MPN G2 | KPPN Pelaihari BAB 17 IMPLEMENTASI MPN G2 A. Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Keuangan nomor 32/PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik. 2. Surat Direktur PKN nomor S-1916/PB.3/2014 tanggal 21 Maret 2014 hal Pemberitahuan tentang Pelaksanaan Implementasi Sistem MPN G2. 3. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-6361/PB/2015 tanggal 29 Juli 2015 hal Penyediaan Fasilitas Pendaftaran User dan Pembuatan Kode Billing serta Pemasangan Banner dan Spanduk MPN G2 oleh KPPN dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan. 4. Surat Direktur TP nomor S-7277/PB.8/2014 tanggal 31 Oktober 2014 hal Petunjuk Teknis Pencetakan Laporan Daftar Penerimaan untuk Penerimaan yang disetor melalui Sistem MPN G2 pada aplikasi SPAN. B. Penyetoran Penerimaan Negara Dengan Kode Billing 1. Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor. 2. Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor menyetorkan Penerimaan Negara ke Bank Persepsi menggunakan Kode Billing. 3. Kode Billing diterbitkan oleh Sistem Penerimaan Negara.
  83. 83. 83 BAB 17 IMPLEMENTASI MPN G2 | KPPN Pelaihari C. Penatausahaan Penerimaan Negara Pada Bank Persepsi 1. Bank Persepsi menerima penyetoran Penerimaan Negara berdasarkan Kode Billing yang disampaikan oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor. 2. Bank Persepsi wajib menerima setiap setoran Penerimaan Negara dari Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor tanpa melihat jumlah setoran. 3. Bank Persepsi wajib memberikan pelayanan kepada setiap Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor baik nasabah maupun bukan nasabah. 4. Bank Persepsi dilarang mengenakan biaya atas transaksi setoran Penerimaan Negara kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor. 5. Kepada Bank Persepsi yang melanggar ketentuan tersebut dikenakan sanksi administratif berupa denda. 6. Besaran denda ditetapkan dalam perjanjian kerja sama antara Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat dengan Bank Persepsi. 7. Dalam hal transaksi Penerimaan Negara dilakukan melalui sarana layanan Penerimaan Negara dalam bentuk loket/teller (over the counter) pada Bank Persepsi, Bank Pesepsi wajib melakukan hal- hal sebagai berikut: a. menginput Kode Billing yang diberikan Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor ke dalam sistem aplikasi pembayaran untuk memperoleh informasi detail pembayaran;
  84. 84. 84 BAB 17 IMPLEMENTASI MPN G2 | KPPN Pelaihari b. melakukan konfirmasi kebenaran data setoran kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor; dan c. mencetak dan memberikan BPN yang ditera NTB/NTP dan NTPN kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor. 8. Dalam hal transaksi Penerimaan Negara dilakukan melalui sarana layanan Penerimaan Negara dalam bentuk layanan dengan menggunakan Sistem Elektronik lainnya, Bank Pesepsi wajib melakukan hal-hal sebagai berikut: a. menampilkan detail transaksi pembayaran berdasarkan Kode Billing pada Sistem Elektronik; b. meminta konfirmasi kebenaran data setoran kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor c. mencetak/memberikan BPN yang ditera NTB/NTP dan NTPN dalam bentuk struk dan/atau Dokumen Elektronik; dan d. menyediakan layanan pencetakan ulang BPN kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor. 9. Bank Persepsi mengkreditkan setiap transaksi Penerimaan Negara ke rekening penerimaan pada Bank Persepsi. 10. Transaksi Penerimaan Negara yang telah diterbitkan BPN, tidak dapat dibatalkan oleh Bank Persepsi. 11. Dalam hal BPN yang diterbitkan oleh Bank Persepsi belum ditera NTPN, Bank Persepsi memberikan/memberitahukan NTPN atas transaksi Penerimaan Negara berkenaan kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor, paling lambat satu hari kerja berikutnya setelah memperoleh NTPN dari Sistem Settlement.
  85. 85. 85 BAB 17 IMPLEMENTASI MPN G2 | KPPN Pelaihari Sistem Settlement adalah sistem penerimaan negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memfasilitasi penyelesaian proses pembayaran dan pemberian NTPN. 12. Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor diakui sebagai pelunasan kewajiban sesuai dengan tanggal bayar yang tertera pada BPN. 13. Dalam hal terdapat kesalahan yang menyebabkan terjadinya pembayaran ganda, kelebihan pembayaran yang terjadi dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor. 14. Pengembalian kelebihan pembayaran tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai mekanisme pengembalian Penerimaan Negara. 15. Dalam hal Bank Persepsi telah mengkredit transaksi Penerimaan Negara ke rekening penerimaan pada Bank Persepsi namun billing/tagihan dimaksud telah terbayar, Bank Persepsi dapat mendebet rekening penerimaan pada Bank Persepsi atas transaksi bersangkutan. 16. Kepada Bank Persepsi yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan sampai dengan pencabutan penunjukan sebagai Bank Persepsi. 17. Mekanisme pemberian sanksi administratif diatur dalam perjanjian kerja sama antara Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat dengan Bank Persepsi.
  86. 86. 86 BAB 17 IMPLEMENTASI MPN G2 | KPPN Pelaihari 18. Pelaporan dan pelimpahan penerimaan Negara melalui MPN G2 dilakukan secara tersentral oleh Bank Persepsi Pusat. D. Tugas Seksi Bank 1. Melakukan sosialisasi kepada satker mitra kerja dan seluruh SKPD untuk mulai menggunakan layanan MPN G2 dalam melakukan pembayaran setoran penerimaan Negara. 2. Secara intensif berkoordinasi dengan Kantor Pajak, Kantor Bea Cukai dan bank/pos persepsi setempat dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat tentang layanan MPN G2. 3. Menyediakan fasilitas pendaftaran user dan pembuatan kode billing serta pemasangan banner dan spanduk MPN G2. 4. Untuk mengetahui data transaksi penerimaan Negara yang disetor melalui Sistem MPN G2 yang menjadi realisasi penerimaan di wilayah kerja KPPN berkenaan, dapat diketahui dengan melakukan pencetakan Laporan Daftar Perimaan sebagaimana petunjuk dalam surat Surat Direktur TP nomor S-7277/PB.8/2014 diatas. Untuk penerimaan pajak, adakalanya tidak terbaca pada KPPN berkenaan karena KPPN setempat tidak bermitra dengan KPP. Penerimaan pajak akan tervalidasi pada KPPN mitra kerja KPP penerbit NPWP. 5. Dalam rangka monitoring, telah tersedia Dashboard MPN G2 pada alamat http://10.243.2.34:8080/dashboard.
  87. 87. 87 BAB 18 UPDATING DATA DAN SALDO REKENING KPPN | KPPN Pelaihari BAB 18 UPDATING DATA DAN SALDO REKENING KPPN A. Dasar Hukum 1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER- 59/PB/2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Modul Kas dalam SPAN. 2. Surat Direktur PKN nomor S-8448/PB.3/2014 tanggal 8 Desember 2014 hal Modul Administrasi Rekening Bank/Pos Persepsi, Rekening BO, Rekening Retur dan Sub Rekening KUN pada Aplikasi Pbnopen. 3. Surat Direktur PKN nomor S-5245/PB.3/2015 tanggal 22 Juni 2015 hal Updating Data Rekening dan Saldo Rekening KPPN pada Aplikasi PBN Open B. Poin-Poin Penting 1. KPPN melakukan proses perekaman dan updating data rekening dan saldo rekening KPPN (bank/pos persepsi, BO, Retur dan SubRKUN) melalui aplikasi Pbnopen. Saldo rekening merupakan posisi saldo akhir bulan sesuai rekening koran. 2. Apabila tidak terdapat surat ijin pembukaan rekening atas rekening yang lama, agar menggunakan nomor surat S-8448/PB.3/2014 diatas. 3. KPPN yang belum memiliki username dan password atau hak akses untuk modul rekening pada aplikasi Pbnopen agar mengajukan
  88. 88. 88 BAB 18 UPDATING DATA DAN SALDO REKENING KPPN | KPPN Pelaihari permintaan kepada Dit. PKN cq. Subdit RKN dengan menyampaikan nama, NIP, email dan nomor telepon pegawai (HP) yang akan diberikan hak akses melalui alamat email: persepsi.ditpkn@gmail.com atau bo.ditpkn@gmail.com. 4. Dalam rangka optimalisasi dan menjamin validitas informasi terkait rekening KPPN secara periodik, KPPN agar melakukan inventarisasi rekening BUN milik KPPN dan melakukan updating data rekening dan saldo dengan cara membandingkan antara data yang direkam pada aplikasi Pbnopen dengan elemen data (nama, nomor dan saldo) pada rekening Koran bank serta mengunggah hasil scan format pdf rekening Koran halaman pertama dan akhir pada aplikasi Pbnopen. 5. Apabila terdapat pembukaan rekening baru KPPN selaku BUN, agar melaporkan kepada Direktur PKN pada kesempatan pertama sebelum rekening tersebut digunakan dalam transaksi, dengan format surat sebagaimana dalam lampiran II PER-59/PB/2013 diatas. 6. Jika terdapat penutupan rekening KPPN, agar melaporkan penutupan rekening tersebut kepada Dit.PKN dengan format surat sebagaimana lampiran V PER-59/PB/2013. Selanjutnya, Dit. PKN akan melakukan penutupan rekening tersebut pada database SPAN.
  89. 89. 89 BAB 19 LAPORAN BERKALA SEKSI BANK | KPPN Pelaihari BAB 19 LAPORAN BERKALA SEKSI BANK NO NAMA LAPORAN TUJUAN DEADLINE DASAR HUKUM A. Bulanan 1 Laporan Monitoring Kepatuhan Bank Persepsi & Daftar Tindak Pengenaan Sanksi Denda Kanwil 3 hari kerja setelah bulan berkenaan SE-57/PB/ 2013 2 Laporan Pelaksanaan Reversal Transaksi Penerimaan Negara Kanwil Tanggal 7 bulan berikutnya SE-36/PB/ 2011 3 Rekonsiliasi BPJS dan Taspen (Laporan PFK) *** BPJS & Taspen Tanggal 5 bulan berikutnya PER-03/PB/ 2008 4 Daftar Saldo Rekening KPPN (Laporan tersebut dihasilkan dari pemutakhiran data rekening di aplikasi Pbnopen) Dit. PKN & Kanwil Tanggal 15 bulan berikutnya S- 8448/PB.3/ 2014 B. Mingguan 1 Buku Putih, Laporan Hasil Rekonsiliasi Rekening Koran, Laporan Transaksi Yang Masih Belum Direkonsiliasi, Buku Bank (dalam format Pdf) Email Kanwil Setiap hari senin (untuk laporan dalam satu minggu sebelumnya) S-9292/PB/ 2014 Keterangan : *** Untuk keperluan Laporan PFK dihasilkan dari OMSPAN pada modul Penerimaan. Perlu diperhatikan untuk PFK Pemda yang disetor melalui MPN G2 tidak muncul dalam OMSPAN KPPN berkenaan.
  90. 90. 90 BAB 20 APLIKASI PENDUKUNG SPAN | KPPN Pelaihari BAB 20 APLIKASI PENDUKUNG SPAN A. Dasar Hukum Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-41/PB/2014 tentang Penggunaan Aplikasi Online Monitoring SPAN. B. Online Monitoring (OM) SPAN 1. OM SPAN adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan monitoring transaksi dalam SPAN dan menyajikan reporting sesuai kebutuhan. 2. Aplikasi OM SPAN dapat diakses pada alamat: http://spanint.kemenkeu.go.id; 3. Seksi Bank agar melakukan monitoring harian pada OM SPAN pada: a. Modul Penerimaan, antara lain: Monitoring Status LHP; b. Modul Kas, yaitu: Monitoring Pelimpahan; c. Modul Bank, antara lain: Monitoring SP2D, Monitoring Retur SP2D; d. Data Suspend, yaitu: Suspend Belanja, Suspend Satker Penerimaan dan Suspend Akun Penerimaan. 4. Dalam rangka koreksi penerimaan, pembuatan COA dapat dilakukan pada menu Konfirmasi Penerimaan di Modul Penerimaan.
  91. 91. 91 BAB 20 APLIKASI PENDUKUNG SPAN | KPPN Pelaihari C. Aplikasi Panduan SPAN 1. Aplikasi offline yang berisi tentang berbagai informasi yang terkait dengan SPAN (FAQ, Buku Panduan Aplikasi SPAN, SOP, Video tutorial SPAN, Materi Pelatihan, Slide, dll). 2. Informasi-informasi tersebut dapat diunduh melalui jaringan intranet pada alamat: ftp://172.16.2.143 dengan user: cmc dan password: cmc. D. FTP ADK Konversi 1. Setelah proses konversi ADK LHP dari bank/pos persepsi, ADK hasil konversi akan ditempatkan pada alamat: ftp://10.242.43.41 dengan username: bpxxx dan password: Bank#xxx (xxx = kode KPPN) E. FTP Aplikasi dan Lain-lain 1. Panduan, tutorial, materi training, format berita pergantian user, dll dapat diunduh melalui jaringan intranet pada alamat: ftp://10.100.93.134 dengan username: spanuat dan password: spanuat.
  92. 92. 92 BAB 21 PENGAJUAN PERMASALAHAN KE SERVICE DESK | KPPN Pelaihari BAB 21 PENGAJUAN PERMASALAHAN KE SERVICE DESK A. Dasar Hukum Surat Direktur TP nomor S-2122/PB.8/2015 tanggal 17 Maret 2015 hal Penegasan dan Tatacara Pengajuan Permasalahan SPAN melalui Service Desk. B. Poin-Poin Penting 1. Pertanyaan dan permasalahan yang akan dilayani adalah hanya untuk yang sudah mendapatkan tiket dari Service Desk SPAN. 2. Segala permasalahan terkait implementasi SPAN diharuskan untuk pertama kalinya disampaikan melalui layanan Service Desk SPAN dengan alamat: Gedung Syarifudin Prawiranegara I Lt.1 Ruang 106 Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta Pusat 10710 Telp. (021) 3451165, (021) 3449230 Ext: 4100, 2925900 Fax (021) 3519655 Email: servicedesk@depkeu.go.id 3. Jika permasalahan disampaikan melalui email, maka akun yang digunakan diwajibkan menggunakan akun email Kementerian Keuangan. 4. Format penyampaian permasalahan melalui Service Desk: Identitas Nama
  93. 93. 93 BAB 21 PENGAJUAN PERMASALAHAN KE SERVICE DESK | KPPN Pelaihari NIP Jabatan Kantor Seksi Kewenangan User Nomor Telepon/HP/Email Uraian Permasalahan Modul SPAN Menu di SPAN Uraian Permasalahan Lampiran (jika diperlukan dilampirakan dokumen/screenshoot tampilan aplikasi yang diperlukan untuk mendukung permasalahan)
  94. 94. 94 REFERENSI | KPPN Pelaihari REFERENSI 1. Peraturan Menteri Keuangan nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan. 2. Keputusan Menteri Keuangan nomor 597/KM.1/2013 tentang Uraian Jabatan Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan. 3. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-9292/PB/2014 tanggal 31 Desember 2014 hal SOP Roll Out SPAN. 4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER- 59/PB/2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Modul Kas dalam SPAN. 5. Direktur Pengelolaan Kas Negara nomor S-124/PB.3/2014 tanggal 7 Januari 2014 hal Penatausahaan Penerimaan Negara Dalam Rangka Piloting SPAN. 6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER- 7/PB/2014 Tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Pada SPAN. 7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER- 78/PB/2006 Tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan Negara. 8. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 5999/PB/2014 tanggal 18 September 2014 hal Pengawasan dan Pelaporan Transaksi Rekening Kuasa BUN di Daerah pada KPPN SPAN.
  95. 95. 95 REFERENSI | KPPN Pelaihari 9. Surat Direktur TP nomor S-554/PB.8/2014 tanggal 7 Mei 2014 hal Penatausahaan Penerimaan Negara dan Pengawasan Saldo Kas pada KPPN SPAN. 10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER- 32/PB/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekening Penerimaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account. 11. Surat Direktur TP nomor S-8728/PB.8/2014 tanggal 15 Desember 2014 hal Penerapan dan Petunjuk Teknis Penggunaan Program Bank Statement Generator Bank Persepsi Pada Seksi Bank KPPN SPAN. 12. Surat Direktur TP nomor S-429/PB.8/2014 tangal 16 April 2014 hal Petunjuk Penyelesaian pada SPAN terkait ADK Bank/Pos Persepsi yang tidak mendapatkan NTPN dan NTPN yang sama dalam satu rekening. 13. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE- 36/PB/2011 Tentang Tata Cara Pelaporan Data Transaksi Reversal Penerimaan Negara. 14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER- 25 /PB/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-78/PB/2006 Tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan Negara. 15. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE- 57/PB/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Kepatuhan Bank Persepsi Dalam Rangka Pelaksanaan

×