Konvensi Hak Anak mengatur hak-hak dasar anak dan kewajiban negara untuk melindungi dan mewujudkannya. Negara berkewajiban membuat program pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan bagi anak serta mengancam pelaku pelanggaran hak anak dengan sanksi hukum. UU dan lembaga penegak hukum turut melindungi hak-hak anak.

2. Apakah KHA mengikat ?
 KHA bersifat mengikat terhadap
Negara-Negara yang telah
menandatangani atau
meratifikasinya.
 Indonesia meratifikasi KHA melalui
Keppres No. 36/1990 tertanggal 25
Agustus 1990.
 Indonesia terikat pada ketentuan-ketentuan
KHA terhitung sejak 5
Oktober 1990.

3. KHA dibagi menjadi 4 (empat) bagian :
 Mukadimah: memberikan konteks/ latar
belakang Konvensi.
 Bagian I: berisi pengakuan atas hak-hak
anak dan jaminan atas penghormatan,
perlindungan dan pemenuhan hak
anak.
 Bagian II: mengatur bagaimana hak
anak dilaksanakan dan dipantau.
 Bagian III: mengatur kapan KHA mulai
berlaku bagi Negara (atau Negara-
Negara)

4. KHA dibagi menjadi 8 cluster/ kelompok:
1. Langkah-langkah implementasi umum
2. Prinsip-prinsip umum
3. Definisi anak
4. Hak & kebebasan sipil
5. Lingkungan keluarga & pengasuhan pengganti
6. Kesehatan & kesejahteraan dasar
7. Pendidikan, waktu luang & kegiatan budaya
8. Langkah-langkah perlindungan khusus.
Langkah2 perlindungan khusus :
A. Pengungsi anak & anak dlm situasi konflik bersenjata.
B. Anak yang berkonflik dgn hukum.
C. Anak dlm situasi eksploitasi & kekerasan:
- Eksploitasi ekonomi,
- Penyalah-gunaan narkoba,
- Eksploitasi & kekerasan seksual,
- Penculikan, penjualan & perdagangan anak,
- Eksploitasi dlm bentuk lainnya.
D. Anak dari kelompok minoritas dan masyarakat adat terasing.

5.  Anak: “setiap manusia” yang belum
berumur 18 tahun.
 “Setiap manusia” berarti tidak boleh ada
pembeda-bedaan atas dasar apapun,
termasuk atas dasar ras, warna kulit, jenis
kelamin, bahasa, agama, keyakinan
politik atau keyakinan lainnya,
kebangsaan, asal-usul etnik atau sosial,
kekayaan, cacat atau tidak, status
kelahiran ataupun status lainnya, baik
pada diri si anak maupun pada
orangtuanya.

6. Prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak
1. Non-diskriminasi (= prinsip universalitas HAM)
2. Hak hidup, kelangsungan hidup &
perkembangan (= prinsip indivisibilitas HAM)
3. Kepentingan terbaik bagi anak
4. Partisipasi anak
Hak-hak Anak :
1. Hak & kebebasan sipil.
2. Hak atas lingkungan keluarga.
3. Hak atas kesehatan & kesejahteraan dasar.
4. Hak atas pendidikan, waktu luang & kegiatan
budaya.
5. Hak atas perlindungan khusus.

7. a. Setiap anak memiliki hak & kebebasan sipil
sebagaimana orang dewasa, misalnya:
Hak untuk memiliki identitas dan
kewarganegaraan;
Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan
dan beragama;
Hak atas kebebasan berekspresi/
menyampaikan pendapat; dll
b. Namun anak tidak mempunyai hak politik:
Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu;
Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

8.  Merupakan hak asasi khusus untuk anak. Orang dewasa
tidak mempunyai hak ini.
 Berarti bahwa anak mempunyai hak untuk diasuh oleh
orangtuanya.
 Jika orangtua tidak ada atau tidak mampu mengasuh,
anak berhak mendapatkan keluarga/pengasuh
pengganti.
 Hak atas lingkungan keluarga meliputi juga hak anak
untuk dilindungi dari segala bentuk tindak kekerasan (fisik,
mental, seksual, dan penelantaran/pengabaian) oleh
orangtua atau wali anak.
 Jika anak mengalami tindak kekerasan dan pengabaian,
maka Negara wajib memberikan perlindungan kepada
anak, kalau perlu dengan mencabut kuasa asuh
orangtua/wali, dan pada tingkat yang serius, menghukum
orangtua/ wali.

9. Hak atas kesehatan & kesejahteraan dasar
 Anak mempunyai hak atas standar kesehatan
tertinggi yang bisa diberikan, meliputi misalnya:
- Pencegahan penyakit, kurang gizi dan
pengurangan angka kematian bayi;
- Layanan kesehatan;
- Termasuk asuransi kesehatan.
 Anak cacat berhak atas layanan kesehatan khusus
agar mereka bisa mempersamakan diri dengan
anak-anak yang tidak cacat.
Hak atas pendidikan, waktu luang & kegiatan budaya
 Hak atas pendidikan, terutama pendidikan dasar.
 Hak untuk beristirahat, mempunyai waktu luang
untuk bermain dan berekreasi.
 Hak untuk terlibat aktif dalam kegiatan budaya
didalam masyarakatnya.

10. Hak atas perlindungan khusus
Untuk kelompok anak tertentu:
- Pengungsi anak;
- Anak yang berkonflik dgn hukum;
- Anak dari kelompok minoritas atau masyarakat adat
terasing.
Untuk semua anak:
- Dalam situasi perang/sengketa bersenjata.;
- Dari eksploitasi ekonomi.
- Dari penyalah-gunaan narkoba.
- Dari eksploitasi & kekerasan seksual.
- Dari penjualan, penculikan dan perdagangan anak.
- Dari eksploitasi dalam bentuk lainnya.

11. Orangtua/wali
bertanggungjawab untuk
memenuhi hak anak.
Negara (Pemerintah termasuk
Pemerintah Daerah, DPR
termasuk DPRD, dan Mahkamah
Agung/pengadilan)
berkewajiban memenuhi,
melindungi dan menghormati
hak anak).

12. 1. Pemerintah membuat program, misalnya:
- Penerbitan akta kelahiran gratis bagi anak;
- Pendidikan tentang cara pengasuhan tanpa
kekerasan kepada orangtua dan guru;
- Layanan kesehatan untuk anak;
- Meningkatkan anggaran pendidikan dasar dan
menggratiskan biaya pendidikan dasar.
2. DPR/ DPRD membuat UU/ Perda untuk melindungi
anak dari tindak kekerasan dan eksploitasi,
mengancam pelaku dengan ancaman hukuman
à efek jera.
3. Jajaran penegak hukum (polisi, jaksa) dan
penegak keadilan (hakim) memproses setiap
pelanggaran hak anak dengan tegas, tanpa
pandang bulu, dan memberi sanksi yg setimpal
dengan pelanggaran yang dilakukan.

13. Yang terpenting diantaranya:
UUD 1945 hasil amandemen
UU No. 3/1997 ttg Pengadilan
Anak
UU No. 39/1999 ttg Hak Asasi
Manusia
UU No. 23/2002 ttg Perlindungan
Anak