Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa

2,473 views

Published on

memberikan gambaran peran Camat dalam Pengelolaan Keuangan Desa di wilayah kerjanya

Published in: Government & Nonprofit
  • Login to see the comments

Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa

  1. 1. PERAN CAMAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN KEUANGAN DESA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENDAGRI 2016
  2. 2. BAB XIV BINWAS (UU Ps. 112 - 115) PEM., PEMPROV., DAN PEMKAB/KOTA MEMBINA & MENGAWASI PENYELENGGARAAN PEM- AN DESA, (PS. 112 AYAT (1) ) 2
  3. 3. RUANG LINGKUP BINWAS (UU Ps. 113) B I N W A S P E M a.  memberikan pedoman standar pelaks. penyelenggaraan Pem-an Desa; b.  memberikan pedoman ttg dukungan pendanaan dari Pem., Pemprov., & Pemkab/Kota kepada Desa; c.  memberikan penghargaan, pembimbingan, & pembinaan kpd lembaga masy. Desa; d.  memberikan pedoman penyusunan perenc. Pemb. partisipatif; e.  memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat Desa; f.  memberikan bimbingan, supervisi, & konsultasi penyelenggaraan Pem-an Desa, BPD, dan lembaga kemasy. g.  memberikan penghargaan atas prestasi yg dilaks. dlm penyelenggaraan Pem-an Desa, BPD, & lembaga kemasy. Desa; h.  menetapkan bantuan keuangan langsung kpd Desa; i.  melakukan diklat tertentu kpd aparatur Pem-an Desa & BPD; j.  melakukan penelitian ttg penyelenggaraan Pem-an Desa di Desa tertentu; k.  mendorong percepatan pemb. perdesaan; l.  memfasilitasi & melakukan penelitian dlm rangka penentuan kesatuan masy. hukum adat sbg Desa; dan m.  menyusun & memfasilitasi petunjuk teknis bagi BUM Desa & lembaga kerja sama Desa 3
  4. 4. RUANG LINGKUP BINWAS (UU Ps. 114) B I N W A S P E M P R O V. a.  melakukan pembinaan terhdp Kab./Kota dlm rangka penyusunan Perda Kab./Kota yg mengatur Desa; b.  melakukan pembinaan Kab./Kota dlm rangka pemberian ADD; c.  melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kades & perangkat Desa, BPD, dan lembaga kemasy.; d.  melakukan pembinaan manajemen Pem-an Desa; e.  melakukan pembinaan upaya percepatan Pemb. Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, & bantuan teknis; f.  melakukan bimtek bidang tertentu yg tidak mungkin dilakukan oleh Pemkab./Kota; g.  melakukan inventarisasi kewenangan Prov. yg dilaks. oleh Desa; h.  melakukan binwas atas penetapan Ranc. Pendapatan dan Belanja Daerah Kab./Kota dlm pembiayaan Desa; i.  melakukan pembinaan terhdp Kab./Kota dlm rangka penataan wilayah Desa; j.  membantu Pem. dlm rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sbg Desa; dan k.  membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa Kab./Kota & lembaga kerja sama antar-Desa. 4
  5. 5. RUANG LINGKUP BINWAS (UU Ps. 115) B I N W A S P E M K A B / K O T A. a.  memberikan pedoman pelaks. penugasan urusan Kab./Kota yg dilaks. oleh Desa; b.  memberikan pedoman penyusunan Perdes & Perat. Kades.; c.  memberikan pedoman penyusunan perenc. Pemb. partisipatif; d.  melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pem-an Desa; e.  melakukan evaluasi & pengawasan Perdes; f.  menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa; g.  mengawasi pengelolaan Keuangan Desa & pendayagunaan Aset Desa; h.  melakukan binwas penyelenggaraan Pem-an Desa; i.  menyelenggarakan diklat bagi Pemdes, BPD, lembaga kemasy., dan lembaga adat; j.  memberikan penghargaan atas prestasi yg dilaks. dlm penyelenggaraan Pem-an Desa, BPD, lembaga kemasy., & lembaga adat; k.  melakukan upaya percepatan pemb. perdesaan; l.  melakukan upaya percepatan Pemb. Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, & bantuan teknis; m.  melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa & lembaga kerja sama antar-Desa; dan n.  memberikan sanksi atas penyimpangan yg dilakukan oleh Kades sesuai dgn ketentuan peraturan per-UU-an 5
  6. 6. BAB XIV BINWAS (UU Ps. 112 - 115) PEM., PEMPROV., & PEMKAB/KOTA DPT MENDELEGASIKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KPD PERANGKAT DAERAH (PS. 112 AYAT (2) ) 6
  7. 7. BINWAS OLEH CAMAT (PP Ps. 154) Camat/ sebutan lain melakukan tugas binwas desa, (ayat (1) ) 1.  Fasilitasi Penyusunan Perdes & Perkades 2.  Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa 3.  Fasilitasi pengelolaan keuangan desa & pendayagunaan aset desa 4.  Fasilitasi Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan 5.  Fasilitasi pelaksanaan tugas kades & perangkat desa 6.  Fasilitasi pelaksanaan pilkades 7.  Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD 8.  Rekomendasi pengangkatan & pemberhentian perangkat desa 9.  Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pemb. Daerah dgn pembangunan desa 10.  Fasilitasi penetapan lokasi PKP 11.  Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman & ketertiban umum 12.  Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi & kewajiban lembaga kemasyarakatan 13.  Fasilitasi penyusunan perencanaan Pembangunan partisipatif 14.  Fasilitasi kerjasama antar-desa & KSD dgn pihak ketiga 15.  Fasilitasi penataan, pemanfaatan & pendayagunaan ruang desa serta penetapan & penagasan batas desa 16.  Fasilitasi penyusunan program & pelaks. Pemberdy. Masy. 17.  Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya 18.  Koordinasi pelaksanaan PKP di wilayahnya, ( ayat (2) ) 7 melalui
  8. 8. DASAR HUKUM 8 UU NO. 6 TAHUN 2014 PP 43/2014 (Ps. 90 – 114) → PP 47/2015 PERMENDAGRI 113/2014 (46 Psl) PASAL 71 S.D. 75 (5 PSL) PP 60/2014 & PP 22/2015 1.  PENGERTIAN 2.  SUMBER2 PENDAPATAN DESA 3.  S T R U K T U R D A S A R APBDesa 4.  M A K A N I S M E U M U M PENGESAHAN APBDesa DANA DESA (APBN KE DESA) 1.  AZAS PENGELOLAAN 2.  K E K U A S A N PENGELOLAAN DESA 3.  STRUKTUR APBDesa 4.  PENGELOLAAN 1.  P e m b a g i a n p e m b i a y a a n kewenangan 2.  Rulink pengelolaan keuangan desa 3.  Pengalokasian ADD & BHP&RD 4.  Ketentuan 70 : 30 5.  P e l a p o r a n d a n pertanggungjawaban
  9. 9. PENGERTIAN & AZAS KEUANGAN DESA (UU 6/2014 BAB VIII PS. 71 - 75) PENGERTIAN, Pengelolaan Keuangan Desa: Keseluruhan kegiatan yg meliputi perenc, pelaks, penatausahaan, pelaporan dan pertangungjawaban keuangan desa (Permendagri Ps. 1) Hak & Kewajiban Desa ini menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, & pengelolaan Keuangan Desa 9 AZAS PENGELOLAAN (Permendagri Ps 2 (1)) TRANSPARAN, AKUNTABEL, PARTISIPATIF SERTA DILAKUKAN DGN TERTIB & DISIPLIN ANGGARAN semua hak & kewajiban Desa yg dapat dinilai dgn uang serta segala sesuatu berupa uang & barang yg berhubungan dgn pelaksanaan hak & kewajiban Desa, (UU Ps. 71)
  10. 10. RULING LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PP Ps. 93-94) PERENCANAAN PELAPORAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN Kekuasaan Pengelolaannya Dipegang Oleh Kades Sebagian dikuasakan kepada Perangkat Desa Dilaksanakan dlm masa 1 tahun anggaran tmt 1 Jan – 31 Des (Ps. 94) & Permendagri 113 Ps. 2 (1) 10
  11. 11. MEKANISME UMUM PENYUSUNAN RANC. PERDES TTG APBDes (PP 43/2014 Ps. 101-102) GUBERNUR BUPATI/ WALIKOTA Susun Ranc. APBDes KADES Pengajuan Ranc. Perdes u/ dievaluasi (paling lama 3 hari sejak disepakati) 1 CAMAT/ SEBUTAN LAIN 11 Info Renc Bantuan Keuangan dr APBD Prov. Info Renc ADD, BDHPRD & bantuan keuangan dari APBD Kab/ Kota Sebagai dasar BPD Musyawarah (paling lambat Bulan Oktober tahun berjalan harus sudah disepakati) Ajukan Ranc. Perdes ttg APBDes Dapat mendelegasikan evaluasi Ranc. Perdes ttg APB Desa 2 4 3 5 Catatan : Penetapan Perdes ttg APB Desa dilakukan paling lambat tgl 1 Desember T.A. berjalan.
  12. 12. PENYUSUNAN PERENCANAAN APBDes (UU PS. 73 & Permendagri Ps. 20 - 22) BAHAS & SEPAKATI BERSAMA (paling lambat Oktober) KADES BPD 1 BUPATI/ WALIKOTA SEK DES Susun Perdes ttg Ranc. APBDes dgn mengacu RKPDesa tahun ybs Sampaikan Ranc. APBDes Sampai- kan Ranc. Perdes CAMAT Sampaikan Ranc. Perdes ttg APBDes (paling lama 3 hari sejak diSepakati) Evaluasi & tetapkan hasil evaluasi (max 20 hari kerja sejak diterima Tidak memberikan hasil Evaluasi dlm 20 hari kerja Ranc. Perdes berlaku dgn sendirinya Menyatakan Perdes bertentangan dg kepentingan umum & per-UU- an yg lebih tinggi 2 4 3 5 6 Kades tidak indahkan & tetap menetapkan Ranc. Perdes ttg APBDes menjadi Perdes 7B u p a t i / w a l i k o t a membatalkan Perdes sekaligus menyatakan b e r l a k u n y a p a g u APBDes T.A. tahun sebelumnya dg Kep. Bupati/ Walikota 1.  Kades hanya dapat melakukan p e n g e l u a r a n o p e r a s i o n a l penyelenggaraan pem-an desa 2.  Kades menghentikan pelaks./ Perdes paling lama 7 hari setel2ah dibatalkan lanjut kades bersama BPD mencabut perdes dimaksud 8 konsekwensinya Kades lakukan penyempurna- an (max 7 hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi) 12 Ps. 21
  13. 13. EVALUASI RANC. PERDES TTG APBDes MELALUI CAMAT (Permendagri Ps. 22 - 23) BAHAS & SEPAKATI BERSAMA (paling lambat Oktober) KADES BPD 1 BUPATI/ WALIKOTA SEKDES Susun Perdes ttg Ranc. APBDes dgn mengacu RKPDesa tahun ybs Sampaikan Ranc. APBDes Sampai- kan Ranc. Perdes CAMAT Sampaikan Ranc. Perdes ttg APBDes (paling lama 3 hari sejak diSepakati) Evaluasi & tetapkan hasil evaluasi (max 20 hari kerja sejak diterima Tidak memberikan hasil Evaluasi Ranc. Perdes berlaku dgn sendirinya Menyatakan Perdes bertentangan dg kepentingan umum & per-UU-an yg lebih tinggi 2 4 3 8 Kades tidak indahkan & tetap menetapkan Ranc. Perdes ttg APBDes menjadi Perdes 7 Kades lakukan penyempurna-an (max 7 hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi) Bupati dapat delegasikan evaluasi Ranc. Perdes ttg APBDes (Ps. 23) 9 C a m a t usul kpd B u p a t i / walikota u n t u k batalkan Perdes 10 Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Ranc. Perdes ttg APBDes kpd camat diatur dlm Peraturan Bupati/ Walikota (Ps. 23 (6)) 13
  14. 14. PELAKSANAAN APBDes (Permendagri Ps. 24 – 27 & 32) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum Ranc. Perdes ttg APBDes ditetapkan, kecuali untuk pengeluaran belanja pegawai yg bersifat mengikat & operasional perkantoran yg ditetapkan dlm Perkades. 14 Khusus bagi desa yg belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, pengaturannya ditetapkan oleh pemda kab/ kota semua penerimaan & pengeluaran desa dlm rangka pelaks. kewenangan desa dilaks. melalui rekening kas desa, & harus disertai dgn bukti yang lengkap & sah UMUM Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yg ditetapkan dlm perdes. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kades Bendahara dpt menyimpan uang dlm kas desa pd jmlh tertentu dlm rangka memenuhi kebutuhan operasional pemdes Pengaturan lebih lanjut jumlah uang dlm kas desa diatur dgn Perbup/Walikota Pelaksana Anggaran bertanggungjawab thd tindakan pengeluaran yg menyebabkan beban atas belanja kegiatan dg mempergunakan buku pembantu kas sbg pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa, (Ps. 27 (3) Pengadaan barang dan/jasa di desa diatur dgn Perbup/ Walikota dgn berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan (Ps. 32)
  15. 15. 6 Wajib: 1.  Teliti kelengkapan pembayaran 2.  Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yg t e r c a n t u m d l m p e r m i n t a a n pembayaran 3.  Menguji ketersediaan dana 4.  Menolak pengajuan per mintaan pembayaran bila tidak memenuhi persyaratan verifikasi Berdasarkan RAB, dan setelah barang/ jasa diterima, ajukan SPP yang terdiri dari: 1. SPP, 2. Pernyataan tanggung jawab belanja, & lampiran bukti transaksi 1 Kades Ajukan pendanaan u/ melaksanakan kegiatan dilampiri dgn dokumen seperti RAB Pelaksana Anggaran Sekdes 2 4 3 5 Bendahara melakukan pembayaran./ Bendahara wajib: 1.  Pungut PPH & pajak lainnya 2.  S e t o r s e l u r u h p e n e r i m a a n potongan pajak & pajak yg dipungut ke kas negara (Ps. 31) 7 PELAKSANAAN APBDes (Permendagri Ps. 27 - 31) MEKANISME PENCAIRAN Sahkan 15 Menyetujui Permintaan Pembayaran
  16. 16. WAJIB PENATAUSAHAAN APBDes (Permendagri Ps. 35 – 36) Bendahara desa 1.  Buku kas umum 2.  Buku kas pembantu pajak 3.  Buku bank Melakukan pencatatan setiap penerimaan & pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib 16 INSTRUMEN/ ALAT PELAKU/ PELAKSANA BENTUK Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada kades paling lambat tgl 10 setiap bulan Mempertanggungjawabkan uang, dlm bentuk:
  17. 17. PELAPORAN PELAKSANAAN APBDesa (PP Ps. 103 & Permendagri Ps. 37, 40 & 41) 17 K A D E S BUPATI/ WALIKOTA Laporan Semesteran Realisasi pelaks. APB Desa Semester I (PP & Permendagri) : PL : akhir Juli tahun berjalan Semester II (PP) & semester akhir (Permendagri) : PL : akhir Januari tahun berikutnya sampaikan CAMAT Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis & dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti: papan pengumuman, radio komunitas, & media informasi lainnya, (Permen Ps. 40)
  18. 18. sampaikan PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDes (PP Ps. 104 & Permendagri Ps. 38 - 42) 18 K A D E S BUPATI/ WALIKOTA Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti: papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya, (Permendagri Ps. 40) Laporan Penyelenggaraan Pem-an Desa setiap akhir T.A. Dilampiri: 1.  Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 2.  Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember T.A. berkenaan 3.  Format laporan program pemerintah, pemda yang masuk ke desa Ditetapkan dengan Perdes Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaks. APB Desa setiap akhir T.A yg terdiri dari: Pendapatan, Belanja & Pembiayaan CAMAT Format ranc. Perdes, Buku pembantu Kas Kegiatan, RAB & SPP serta pernyataan tanggungjawab belanja, laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester I & semester akhir tahun serta laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, mengacu pada lampiran Permendagri (Permendagri Ps. 42)
  19. 19. PELAPORAN & PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDesa (PP Ps. 104 & Permendagri Ps. 38 - 41) 19 K A D E S BUPATI/ WALIKOTA Laporan Semesteran Realisasi pelaks. APB Desa Semester I : PL : akhir Juli tahun berjalan Semester II : PL : akhir Januari tahun berikutnya Laporan Penyelenggaraan Pem-an Desa setiap akhir T.A. (Ps. 39) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaks. APB Desa setiap akhir T.A (Ditetapkan dg Perdes, & disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir T.A. berkenaan) Catatan : 1. Pengadaan Barang/ Jasa di desa diatur dgn Perbup/ Walikota dgn berpedoman pd ketentuan peraturan per-UU-an, (PP Ps. 105) 2.  Ketentuan lebih mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dlm Peraturan Menteri (Permendagri No. 113/ 2015 ttg Pengelolaan Keuangan Desa), (PP Ps. 106)) 3. Ketentuan lebih mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dlm Perbup/ Walikota, (Permendagri 113 Ps. 43) CAMAT (Ps. 41)
  20. 20. BINWAS PELAKSANAAN APBDesa, KONSEKWENSI, TMT BERLAKUNYA PERMENDAGRI (Permendagri Ps. 44 - 46 ) 20 Wajib membina & mengawasi pemberian & penyaluran dana desa, ADD & BHPDRD dari kab/ kota kepada desa (Ps. 44 (1)) Dengan diundangkannya Permendagri ini pada tanggal 31 Desember 2014, maka TMT 31 Desember 2014 Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dicabut & dinyatakan tidak berlaku (Ps. 45 & 46) PEMPROV KONSEKWENSI PELAKU/ PELAKSANA PEMKAB/ KOTA Wajib membina & mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa (Ps. 44 (2))
  21. 21. KESIMPULAN DAN SARAN 21 PERLU KESIAPAN CAMAT BERIKUT PERANGKATNYA D A L A M M E N G E M B A N T U G A S P E M B I N A A N PENGELOLAAN KEUANGAN DESA: 1.  JUMLAH & KAPASITAS SDM YANG MENGUASAI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA; 2.  ANGGARAN Peran camat sangat vita/ strategis dalam membina pengelolaan keuangan desa baik selaku skpd yang paling dekat dengan desa, maupun selaku skpd yang secara khusus ditugaskan oleh pp dan p e r m e n d a r g i u n t u k melaksanakan binwas p e n y e l e n g g a r a a n pemdes/ keuangan desa SARANKESIMPULAN Gunakan media: rapat rutin, rakor, workshop, bimtek, FGD, monev Perlu penegasan regulasi di tingkat kabupaten/ kota tentang pendelegasian tugas kepada camat dalam pembinaan pengelolaan keuangan desa A R A H B I N W A S : Transparan, Akuntabel, P a r t i s i p a t i f S e r t a Dilakukan Dgn Tertib & Disiplin Anggaran
  22. 22. 22

×