SlideShare a Scribd company logo

Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovinsi dan Antarprovinsi

•
•
Yudhi Aldriand
Yudhi Aldriand

mutasi PNS antarkabupaten/kota, antarpropinsi dan antarpropinsi

Government & Nonprofit
1 of 8
Download to read offline
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovinsi dan Antarprovinsi
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovinsi dan Antarprovinsi
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovinsi dan Antarprovinsi
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovinsi dan Antarprovinsi
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovinsi dan Antarprovinsi
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovinsi dan Antarprovinsi
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovinsi dan Antarprovinsi
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovinsi dan Antarprovinsi

Recommended

PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerahPP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerahYudhi Aldriand
 
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...Yudhi Aldriand
 
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasiPeraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasiYudhi Aldriand
 
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...Yudhi Aldriand
 
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...Yudhi Aldriand
 
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...Yudhi Aldriand
 
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...Yudhi Aldriand
 
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa Yudhi Aldriand
 

Recommended

PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerahPP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerahYudhi Aldriand
 
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...Yudhi Aldriand
 
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasiPeraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasiYudhi Aldriand
 
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...Yudhi Aldriand
 
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...Yudhi Aldriand
 
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...Yudhi Aldriand
 
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...Yudhi Aldriand
 
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa Yudhi Aldriand
 
Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016Yudhi Aldriand
 
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...Yudhi Aldriand
 
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...Yudhi Aldriand
 
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desaPermen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desaYudhi Aldriand
 
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desa
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desaPermen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desa
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desaYudhi Aldriand
 
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...Yudhi Aldriand
 
UU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan PajakUU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan PajakYudhi Aldriand
 
Sekilas Info tentang Pilkades PAW
Sekilas Info tentang Pilkades PAWSekilas Info tentang Pilkades PAW
Sekilas Info tentang Pilkades PAWYudhi Aldriand
 
Pemilihan kepala desa antarwaktu
Pemilihan kepala desa antarwaktuPemilihan kepala desa antarwaktu
Pemilihan kepala desa antarwaktuYudhi Aldriand
 
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan DesaBPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan DesaYudhi Aldriand
 
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desaPermendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desaYudhi Aldriand
 
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahanUu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahanYudhi Aldriand
 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Da...
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Da...Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Da...
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Da...Yudhi Aldriand
 
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014Yudhi Aldriand
 
Daftar Tenaga Honorer K- 2 Pemerintah Kab. Bekasi yg lulus
Daftar Tenaga Honorer K- 2 Pemerintah Kab. Bekasi yg lulusDaftar Tenaga Honorer K- 2 Pemerintah Kab. Bekasi yg lulus
Daftar Tenaga Honorer K- 2 Pemerintah Kab. Bekasi yg lulusYudhi Aldriand
 
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DesaUU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DesaYudhi Aldriand
 
Surat Kemendagri tentang Pilkades 2014
Surat Kemendagri tentang Pilkades 2014Surat Kemendagri tentang Pilkades 2014
Surat Kemendagri tentang Pilkades 2014Yudhi Aldriand
 
Kebijakan penilaian prestasi kerja PNS (pp 46 tahun 2011)
Kebijakan penilaian prestasi kerja PNS (pp 46 tahun 2011)Kebijakan penilaian prestasi kerja PNS (pp 46 tahun 2011)
Kebijakan penilaian prestasi kerja PNS (pp 46 tahun 2011)Yudhi Aldriand
 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)Yudhi Aldriand
 
PP No 19 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian PNS
PP No 19 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian PNSPP No 19 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian PNS
PP No 19 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian PNSYudhi Aldriand
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 

More Related Content

More from Yudhi Aldriand

Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016Yudhi Aldriand
 
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...Yudhi Aldriand
 
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...Yudhi Aldriand
 
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desaPermen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desaYudhi Aldriand
 
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desa
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desaPermen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desa
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desaYudhi Aldriand
 
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...Yudhi Aldriand
 
UU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan PajakUU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan PajakYudhi Aldriand
 
Sekilas Info tentang Pilkades PAW
Sekilas Info tentang Pilkades PAWSekilas Info tentang Pilkades PAW
Sekilas Info tentang Pilkades PAWYudhi Aldriand
 
Pemilihan kepala desa antarwaktu
Pemilihan kepala desa antarwaktuPemilihan kepala desa antarwaktu
Pemilihan kepala desa antarwaktuYudhi Aldriand
 
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan DesaBPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan DesaYudhi Aldriand
 
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desaPermendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desaYudhi Aldriand
 
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahanUu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahanYudhi Aldriand
 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Da...
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Da...Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Da...
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Da...Yudhi Aldriand
 
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014Yudhi Aldriand
 
Daftar Tenaga Honorer K- 2 Pemerintah Kab. Bekasi yg lulus
Daftar Tenaga Honorer K- 2 Pemerintah Kab. Bekasi yg lulusDaftar Tenaga Honorer K- 2 Pemerintah Kab. Bekasi yg lulus
Daftar Tenaga Honorer K- 2 Pemerintah Kab. Bekasi yg lulusYudhi Aldriand
 
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DesaUU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DesaYudhi Aldriand
 
Surat Kemendagri tentang Pilkades 2014
Surat Kemendagri tentang Pilkades 2014Surat Kemendagri tentang Pilkades 2014
Surat Kemendagri tentang Pilkades 2014Yudhi Aldriand
 
Kebijakan penilaian prestasi kerja PNS (pp 46 tahun 2011)
Kebijakan penilaian prestasi kerja PNS (pp 46 tahun 2011)Kebijakan penilaian prestasi kerja PNS (pp 46 tahun 2011)
Kebijakan penilaian prestasi kerja PNS (pp 46 tahun 2011)Yudhi Aldriand
 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)Yudhi Aldriand
 
PP No 19 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian PNS
PP No 19 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian PNSPP No 19 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian PNS
PP No 19 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian PNSYudhi Aldriand
 

More from Yudhi Aldriand (20)

Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016
 
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
 
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
 
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desaPermen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
 
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desa
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desaPermen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desa
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desa
 
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
 
UU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan PajakUU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
 
Sekilas Info tentang Pilkades PAW
Sekilas Info tentang Pilkades PAWSekilas Info tentang Pilkades PAW
Sekilas Info tentang Pilkades PAW
 
Pemilihan kepala desa antarwaktu
Pemilihan kepala desa antarwaktuPemilihan kepala desa antarwaktu
Pemilihan kepala desa antarwaktu
 
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan DesaBPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
 
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desaPermendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
 
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahanUu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Da...
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Da...Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Da...
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Da...
 
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014
 
Daftar Tenaga Honorer K- 2 Pemerintah Kab. Bekasi yg lulus
Daftar Tenaga Honorer K- 2 Pemerintah Kab. Bekasi yg lulusDaftar Tenaga Honorer K- 2 Pemerintah Kab. Bekasi yg lulus
Daftar Tenaga Honorer K- 2 Pemerintah Kab. Bekasi yg lulus
 
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DesaUU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 
Surat Kemendagri tentang Pilkades 2014
Surat Kemendagri tentang Pilkades 2014Surat Kemendagri tentang Pilkades 2014
Surat Kemendagri tentang Pilkades 2014
 
Kebijakan penilaian prestasi kerja PNS (pp 46 tahun 2011)
Kebijakan penilaian prestasi kerja PNS (pp 46 tahun 2011)Kebijakan penilaian prestasi kerja PNS (pp 46 tahun 2011)
Kebijakan penilaian prestasi kerja PNS (pp 46 tahun 2011)
 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
 
PP No 19 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian PNS
PP No 19 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian PNSPP No 19 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian PNS
PP No 19 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian PNS
 

Recently uploaded

SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxhartonohajar
 
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).pptSlide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).pptpikipardede1
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...ngrecopemdes
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxZainul Ulum
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 

Recently uploaded (8)

SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
 
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).pptSlide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator