Dokumen tersebut membahas tentang pedoman pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Alokasi Desa di Kabupaten Bekasi sesuai peraturan pemerintah dan peraturan daerah terkait, mencakup tata cara permohonan pencairan dana, dokumen pendukung, sistematika pelaporan realisasi penggunaan dana, serta ketentuan umum pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

2. 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara
Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor .... Tahun ...... Tentang Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun .......;
8. Peraturan Bupati Bekasi No 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaporan
Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Bupati Bekasi No 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan APBDesa;
10. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 970/Kep.......-BPMPD/20..... Tentang Dana Alokasi Desa Di
Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 20.....;
11. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 142/Kep..... - BPMPD /20..... Tentang Evaluasi Rancangan
Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun
Anggaran 20......

3. PEMERINTAH
KABUPATEN BEKASI
PEMERINTAH DESAKEPUTUSAN
BUPATI NOMOR ......
KECAMATAN
TAHAP II DST
1. PERDES APB DESA (+
DPA)
2. SURAT
PERTANGGUNGJAWAB
AN TAHAP I DST
3. LAPORAN REALISASI
PENGGUNAAN DAD
TAHAP I DST
4. KWITANSI
PENERIMAAN
5. FOTOCOPY KTP
6. FHOTOCOPY REK.
DESA
7. DOK. PENDUKUNG
PENCAIRAN DANA
(BUKU KAS UMUM, SPJ)
8. REKOM DARI CAMAT
TAHAP I
1. RPJM DESA
2. RKP DESA
3. PERDES APB DESA
YANG TELAH DI
EVALUASI (RKA + DPA)
4. KWITANSI
PENERIMAAN
5. FOTOCOPY KTP
6. SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB
MUTLAK PENERIMA
DAD
7. SURAT PERMOHONAN
PENCAIRAN KEPADA
BUPATI MELALUI
KABAG TAPEM
8. REKOM DARI CAMAT
Permohonan Pencairan Dana
REKENING
DESA/BANK JABAR
Keterangan:
Dok Pendukung Pencairan Dana:
1. SK Pengangkatan: Kades, &
BPD; (pembayaran Gaji
&tunjangan)
2. SK Pembentukan Panitia;
3. Surat Permohonan Pencairan
dari Ketua Panitia Pelaksana
Kegiatan Desa
4. Daftar Penerimaan Gaji,
Tunjangan,
5. Daftar Honorarium, Perjalanan
Dinas dsb;
6. Buku Kas Umum
7. Faktur/nota pembelian,
kwitansi,

4. PERTANGGUNGJAWABAN
PENGGUNAAN DAD
Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Alokasi Desa (DAD) harus memperhatikan antara lain:
1. Setiap penerimaan dan pengeluaran uang harus didukung dengan bukti yang sah, disertai
tandatangan persetujuan dari pihak-pihak yang menerima dan berwenang mengeluarkan uang;
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu. harus diberi materai yang cukup sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
3. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai barang / jasa yang dibayar, tanggal dan nomor
bukti;
4. Realisasi fisik barang dan jasa yang diterima tidak boleh lebih kecil dari nilai uang yang dikeluarkan;
5. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan dalam buku penerimaan dan
pengeluaran;
6. Setiap terjadi transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran uang dibukukan sesuai dengan tanggal
terjadinya transaksi;
7. Setiap akhir bulan buku penerimaan dan pengeluaran tersebut, dihitung saldonya dicocokkan dengan
saldo fisik yang ada, baik di Kas maupun di Bank, kemudian dibuat berita acara pemeriksaan kas yang
ditandatangani oleh Kepala dan Bendahara Desa
8. Seluruh data akuntansi keuangan baik berupa laporan keuangan dan dokumen bukti-bukti pengeluaran
disimpan dalam tempat yang aman dan mudah untuk dipergunakan kembali setiap saat diperlukan.
9. Memungut dan menyetor pajak-pajak atas pembayaran honor Tim Teknis/honor,
pembelian/pengadaan/penggandaan barang dalam jumlah tertentu sesuai dengan peraturan yang
berlaku dan di setor ke Kas Negara.
10.Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana menjadi tanggungjawab Pemerintahan Desa

5. PELAKSANAAN BELANJA DESA
Kepala Desa
Sekertaris
Desa
Bendahara
Desa
Pelaksanaan Pembangunan
PTPKD
spj
Meneliti
Kebenaran
Surat Permintaan Pembayaran
Pencairan Dana
Menerbitkan
Surat
Perintah
Membayar

6. DOKUMEN YG HRS
DISIAPKAN
1. DPA
2. SK PENGANGKATAN:
KADES, SEKDES, BPD;
3. SURAT PERMOHONAN
PENCAIRAN DARI KETUA
PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN TSB KEPADA
KADES
4. DAFTAR PENERIMAAN
GAJI, OR TUNJANGAN

7. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN
REALISASI PENGGUNAAN DANA
ALOKASI DESA (DAD)TAHAP…….
Sebagai referensi dalam penulisan/penyusunan Laporan minimal dapat
disusun dengan sistematika seperti berikut ini :
Bab I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum
3. Maksud dan Tujuan
Bab II REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA ALOKASI DESA (DAD)
TAHAP I (PERTAMA)
1. Alokasi dan Realisasi Belanja Desa Tahap …………
2. Hasil yang dicapai
Bab III PENUTUP
LAMPIRAN