Makalah ini membahas tentang peranan perencanaan pembangunan daerah dalam pelaksanaan pembangunan di Inspektorat Kabupaten Lampung Utara. Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses merencanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan dengan sumber daya tersedia. Inspektorat Kabupaten Lampung Utara menyusun rencana strategis untuk menjabarkan program kerja dan anggaran tahunan

1. TUGAS MANDIRI
MAKALAH
PERANAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH
DALAM PELAKSANAAN PEMBAGUNAN DIINSPEKTORAT
KAB.LAMPUNG UTARA
Disajikan Pada Materi Ajar
Perencanaan Pembagunan
Dosen Pengajar
Prof.Dr.Ali Kabul Mahi
Oleh :
NAMA
NIM
KELAS
 Fitri agustina sari
 136 11011 396
 15 . ED , PPSD4
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS SANG BUMI RUWA JURAI
(USBRJ) BANDAR LAMPUNG 2014
JL. IMAM BONJOL NO.468 BANDAR LAMPUNG TELP.(0721) 262654 , 261397 ,FAX. (0721) 261397

2. KATA PENGATAR
Alhamdulillahhirobbilalamin Penulis Panjatkan ke Pada Tuhan Allah Yang Maha
Kuasa karena berkat Karunia-Nya penulis Dapat menyusun dan Menyelesaikan
makalah ini tepat pada waktunya.
Dalam penyusunan makalah ini, penulis banyak mendapat tantangan dan
hambatan tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak tantangan itu bisa teratasi.
Olehnya itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini, semoga
bantuannya mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.
Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan baik
dari bentuk penyusunan maupun materinya. Kritik Dan Saran Yang Membagun
dari pembaca sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan makalah selanjutnya.
Akhir kata semoga makalah ini dapat memberikan manfaat kepada kita sekalian.
Lampung Utara, November 2014
Penulis
Fitri Agustina Sari

3. DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL............................................................................ ...........................
KATA PENGATAR........................................................................................................
DAFTAR ISI...................................................................................................................
ABSTRAK……………………………………………………………………………….……
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang.........................................................................................................
1.2 Rumusan Masalah............................................................................................. ......
1.3 Tujuan Penulisan.....................................................................................................
BAB II PEMBAHASAN
BAB III PENUTUP
KESIMPULAN ……………… ................................................................................ ......
DAFTAR PUSTAKA

4. BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perencanaan Adalah Sebagai Upaya Untuk Mengantisipasi Ketidak
Seimbangan Yang Terjadi Yang bersifat Akumulatif. Artinya Perubahan Pada
Suatu Keseimbangan Awal Dapatmengakibatkan Perubahan Pada Sistem Sosial
Yang Akhirnya Membawa Sistem Yangada Menjauhi Keseimbangan Awal.
Perencanaan Sebagai Bagian Daripada Fungsi manajemen Yang Bila
Ditempatkan Pada Pembangunan Daerah Akan Berperan Sebagai arahan Bagi
Proses Pembangunan Berjalan Menuju Tujuan Di Samping Itu Menjaditolak Ukur
Keberhasilan Proses Pembangunan Yang Dilaksanakan.
Menurut Tjokroamidjojo (1992),Perencanaan Dalam Arti Seluas-Luasnya Tidak
Lain Adalah Suatu Prosesmempersiapkan Secara Sistematis Kegiatan-Kegiatan
Yang Akan Dilakukan Untukmencapai Sesuatu Tujuan Tertentu. Perencanaan
Adalah Suatu Cara Bagaimanamencapai Tujuan Sebaik-Baiknya Dengan Sumber-
Sumber Yang Ada Supaya Lebihefisien Dan Efektif.
Didalam Pembangunan, Pemerintaah Daerah Memerlukan Perencanaan Yang
Baik Serta Diharapkan Dapat TerProgram Dengan Jelas Arah Pembagunan Yang
Ingin DicapaiNya DImasa Yang Akan Datang Terhadap Pembangunan Yang
dilakukannya Tersebut.

5. Seiring Pesatnya Pembangunan Bidang Ekonomi, MakaPeningkatan
Permintaan Data Dan Indikator ketersediaan Data Sampai Tingkat Kabupaten/
Kota. Data Dan Indikator-Indikator pembangunan Yang Diperlukan Adalah Yang
Sesuai Dengan Perencanaan Yang Telah ditetapkan.
Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Diamanatkan Oleh Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 Tentang SPPN,Mewajibkan Daerah Untuk Menyusun
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Yangberdurasi Waktu 20 (Dua Puluh)
Tahun Yang Berisi Tentang Visi, Misi Dan Arahpembangunan Daerah.
1.2 Rumusan Masalah
Dari Penelitian Ini,Peneliti Terfokuspada Masalah – Masalah Sebagai
Berikut :
A.Pengertian Perencanaan Pembangunan Itu
B. Proses Pembangunan
C. Peranan Pelaksanaan Perencanaan pembangunan Diinspektorat Kab.LU
1.3 Tujuan Penulisan
Tujuan Daripenelitian Ini Adalah.Mengetahui Apa – Apa Saja Unsur Terkait Dari
Peranan Pelaksanaan perencanaan Pembangunan Daerah Diinspektorat
Kab.Lampung Utara Dan Sebagai Tugas Mandiri MataKuliah Perencanaan
Daerah

6. BAB II
PEMBAHASAN
A. Perencanaan pembangunan
Perencanaan pembangunan Adalah Cara Pandangan Melihat Ke Depan
Dengan Mengambil Pilihan Berbagai alternative Dari Kegiatan Untuk
Mencapai Tujuan Masa Depan Tersebut Dengan terus Mengikuti Supaya
Pelaksanaan Tidak Menyimpang Tujuan.
Perencanaan Bagian Dari pada Fungsi Manajemen Yang Bila
ditempatkan Pada Pembangunan Daerah Akan Berperan Sebagai Arahan
Bagi Prosespembangunan Berjalan Menuju Tujuan
Di Samping Itu Menjadi Tolok Ukurkeberhasilan Proses Pembangunan
Yang Dilaksanakan Perencanaan Dapat Dilakukan Dalam berbagai
Bidang. Namun Tidak Semua Rencana Merupakan Perencanaan
Pembangunan terkait Dengan Kebijaksanaan Pembangunan Maka
Pemerintah Berperan Sebagai pendorong Pembangunan Itu Sendiri.
Menurut Tjokroamidjojo (1992),Perencanaan Dalam Arti Seluas-
Luasnya Tidak Lain Adalah Suatu Prosesmempersiapkan Secara
Sistematis Kegiatan-Kegiatan Yang Akan Dilakukan Untukmencapai
Sesuatu Tujuan Tertentu. Perencanaan Adalah Suatu Cara
Bagaimanamencapai Tujuan Sebaik-Baiknya Dengan Sumber-Sumber
Yang Ada Supaya Lebihefisien Dan Efektif.
B. Proses Perencanaan Pembangunan
Undang-Undang No. 25Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional Mengamanatkan Bahwa setiap Daerah Harus
Menyusun Rencana Pembangunan Daerah Secara Sistematis,Terarah,
Terpadu Dan Tanggap Terhadap Perubahan (Pasal 2 Ayat 2), Dengan
Jenjang Perencanaan Jangka Panjang (25 Tahun), Jangka Menengah (5
Tahun) Mau punjangka Pendek Atau Tahunan (1 Tahun).

7. Setiap Daerah (Propinsi/Kabupaten/Kota)Harus Menetapkan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
Rencanapembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD).
C. peranan pelaksanaan perencanaan Pembagunan Diinspektorat
Kab.Lampung Utara
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
merupakan dokumen perencanaan komprehensif untuk kurun waktu 5
tahun kedepan. Rencana Strategis selanjutnya dijabarkan kedalam
Rencana Kerja (Renja) SKPD, sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Acuan Utama Penyusunan Renstra SKPD Adalah Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Yang Merupakan
Rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan Dan Rencana Program Indikatif
Kepala Daerah/ Wakil Daerah Terpilih Yang Telah Disampaikan Kepada
Masyarakat Pemilih Dalam Sidang Paripurna DPRD Dalam Tahapan
Kampanye Pemilihan Pasangan Calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala
Daerah Secara Langsung.
1. Renstra SKPD Berisi Visi, Misi, Tujuan, Strategi Dan Kebijakan
Yang Akan Dilaksanakan Oleh Inspektorat Lampung Utara Kurun
Waktu 2014 – 2019.
Landasan Hukum
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Daerah;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

8. dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan
Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Lapuran
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
dan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Presidan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
17. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 ttg Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 3 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2005-2025;
19. Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

9. Rencana strategis (Renstra) disusun berdasarkan Arah, Kebijakan dan
program-program kerja daerah yang tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2014-2019.
Rencana strategis (renstra) dipergunakan sebagai acuan perencanaan
operasional kegiatan satuan kerja yang dituangkan dalam Rencana Kerja
(Renja) Satuan Kerja setiap tahunnya serta penyusunan anggaran
berdasarkan kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra)
Penyusunan Anggaran berdasar Kinerja tersebut dituangkan
dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk setiap tahunnya guna
mendukung operasional kegiatan yang telah ditetapkan dalam upaya
mewujudkan visi dan misi.
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
1. Tupoksi
2. Struktur Organisasi.
 Inspektur
 Secretariat
 Inspektur pembantu wil 1
 Inspektur pembantu wil 2
 Inspektur pembantu wil 3
 Inspektur pembantu wil 4
 Kelompok jabatan fungsional
3.Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan.
Jumlah Jabatan
No. Jabatan Formasi Terisi Keterangan
1. Eselon II 1 1 -
2. Eselon III 4 4 -
3. Eselon IV 15 15 -
4. Fungsional Auditor 22 10 12

10. Jumlah Pegawai berdasar Golongan
No. Jabatan Laki-laki Wanita Jumlah
1. Golongan IV/c 1 1
2. Golongan IV/b 4 1 5
3. Golongan IV/a 2 3 5
4. Golongan III/d 8 3 11
5. Golongan III/c 7 4 11
6. Golongan III/b 3 4 7
7. Golongan III/a 2 4 6
8. Golongan II/d - - -
9. Golongan II/c 1 2 3
10. Golongan II/b - - -
11. Golongan II/a 2 - -
12. Golongan I/c 1 - -
Jumlah 31 21 52
Jumlah Pegawai berdasar Pendidikan
No. Jabatan Laki-laki Wanita Jumlah
1. Magister S-2 1 6 7
2. Sarjana S-1 22 11 33
3. Sarmud/ DIII 3 4 7
4. SLTA 3 - 3
5. SLTP 2 - 2
Jumlah 31 21 52
 Sarana dan prasarana
Kendaraan Operasional Roda 4 : 4 buah
Kendaraan Operasional Roda 2 : 11 buah
Komputer : 8 buah
Printer : 5 buah
Gedung Perkantoran : 1 unit

11.  Tugas dan Fungsi
1. Tugas Pokok :
Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah.
2. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas pokoknya Inspektorat
menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan umum, yang
meliputi pemerintahan dan aparatur, perekonomian dan
kesejahteraan rakyat serta keuangan;
b. Penyusunan perencanaan dan program kerja bidang
pengawasan umum, yang meliputi pemerintahan dan aparatur,
perekonomian dan kesejahteraan rakyat serta keuangan;
c. Pembinaan dan pengendalian teknis bidang pengawasan
umum, yang meliputi pemerintahan dan aparatur,
perekonomian dan kesejahteraan rakyat serta keuangan;
d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas
bidang pengawasan;
e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerja sama teknis dengan
pihak lain yang berhubungan dengan bidang pengawasan
umum, yang meliputi pemerintahan dan aparatur,
perekonomian dan kesejahteraan rakyat serta keuangan;
f. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan tugas-tugas bidang pengawasan umum.
g. Pengelolaan sekretariat Inspektorat;
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 Pelayanan SKPD
Kondisi Inspektorat sekarang
Pengawasan merupakan bagian integral dari sistem manajemen
modern termasuk manajemen pemerintahan yang mutlak tidak dapat
dieliminir, karena ia melekat pada setiap gerak langkah Pemerintahan,
Pembangunan, dan Pelayanan Masyarakat.

12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menekankan pentingnya pengawasan. Inspektorat Kabupaten Lampung
Utara mempunyai kompetensi pengawasan atas semua obyek
pemeriksaan yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara,
kecuali hal tertentu yang telah diatur oleh ketentuan lain yang
mengaturnya.
Obyek Pemeriksaan meliputi :
No. Jenis Obyek Pemeriksaan Jumlah
1. Badan 4
2. Dinas /Setwan 11
3. Kantor 6
4. Bagian Setda 9
5. Kecamatan 23
6. BUMD 2
7. UPTD di Dinas Kesehatan 29
8. UPTD di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 17
9. UPTD di Dinas Pekerjaan Umum 7
10. UPTD di Dinas Pengairan 4
11. UPTD di Dinas Nakertransos 1
12. UPTD di Dinas Pertanian dan Kehutanan 1
13. UPTD di Dinas Kelautan dan Peternakan 7
14. UPTD di Dinas Perindagkop 1
15. UPTD di Dinas Kebudayaan & Pariwisata 1
16. UPTD di Dinas Kependudukan & Capil 17
17. UPTD di Dinas Perhubungan dan Pariwisata 4
19. Desa/ Kelurahan 247
20. SMP/SMU/SMK 57
Mencermati hal-hal tersebut diatas ditinjau dari sisi Sumber Daya
Manusia Aparat Pemeriksa dan jumlah jangkauan obyek pemeriksaan
yang ada belum terdapat keseimbangan yang proporsional, khususnya
dari segi kuantitas dan kualitas Aparat Pemeriksa yang ada.Terdapat
perbedaan kesepahaman antara Aparat Pemeriksa dengan pihak-pihak

13. yang diperiksa yang disebabkan antara lain lemahnya sosialisasi
aturan/juklak yang ada.
Sistem Pengendalian Intern yang dilaksanakan oleh masing-masing
Atasan Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah belum berjalan efektif
sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dapat diidentifikasikan bahwa
belum semua kegiatan berorientasi pada kualitas hasil, tepat waktu, tepat
mutu, ketaatan terhadap aturan serta kepuasan stakeholders.
Hubungan Koordinasi, kerjasama dan tanggung jawab.
Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas
membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang
pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melakukan
koordinasi dengan perangkat daerah Kabupaten Lampung Utara
(Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas / Badan / Kantor, Lembaga
Teknis Daerah) juga dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
maupun eksternal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang lebih tinggi (BPKP,
Inspektorat Provinsi) melakukan pengawasan di Pemerintah Kabupaten
sesuai dengan fungsi dan kewenangan dan / atau jika diminta oleh
Inspektorat Kabupaten berdasarkan sinergi pengawasan.
Pada dasarnya lembaga pengawasan yang lebih tinggi, hanya
memiliki kompetensi di bidang pengawasan represif dan fungsional atas
kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, kecuali
BPK sebagai lembaga pengawasan eksternal memiliki kewenangan atas
semua hal yang menyangkut keuangan negara.
 Keadaan yang diharapkan lima tahun yang akan datang
Dengan kondisi yang ada pada saat ini maka harapan lima tahun kedepan
adalah sebagai berikut :

14. 1. Peningkatan penyelenggaraan administrasi umum, dengan
penyediaan fasilitas kerja pegawai agar tercipta suasana kerja
yang menyenangkan.
2. Adanya peningkatan mutu aparatur pengawasan.
3. Peningkatan pemanfaatan hasil-hasil pemeriksaan Aparat
Pengawasan Internal dalam rangka pengambilan kebijakan
Pemerintah Daerah.
4. Peningkatan koordinasi dan pembinaan teknis pengawasan.
5. Peningkatan Operasional pemeriksaan serta penanganan
terhadap kasus-kasus aduan masyarakat.
6. Sistem Pengendalian Intern dapat dilaksanakan di masing-masing
unit kerja ``.
7. Adanya peningkatan semangat perbaikan kinerja aparatur
Pemerintah.
ISU-ISU STRATEGIS
Isu Strategis Yang Berkembang Saat Ini Serta Prediksi Situasi Dan
Kondisi Lima Tahun Ke Depan Dapat Dirumuskan Sebagai Berikut :
a. Kondisi Internal
Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas
membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang
pengawasan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melakukan
koordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara
(Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/Badan/Kantor,
Lembaga Teknis Daerah) juga dengan Aparat Pengawasan Internal
Pemerintah maupun eksternal Pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang lebih tinggi (BPKP,
Inspektorat Provinsi) melakukan pengawasan di Pemerintah
Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan dan/atau jika
diminta oleh Inspektorat Kabupaten berdasarkan sinergi pengawasan.

15. Pada dasarnya lembaga pengawasan yang lebih tinggi, hanya
memiliki kompetensi di bidang pengawasan represif dan fungsional
atas kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten,
kecuali BPK sebagai lembaga pengawasan eksternal memiliki
kewenangan atas semua hal yang menyangkut keuangan negara.
b. Kondisi Eksternal
Kondisi eksternal dapat diketahui sebagai berikut :
1. Adanya peningkatan penyelenggaraan administrasi umum,
dengan penyediaan fasilitas kerja pegawai agar tercipta suasana
kerja yang menyenangkan.
2. Adanya peningkatan mutu aparatur pengawasan.
3. Peningkatan pemanfaatan hasil-hasil pemeriksaan Aparat
Pengawasan Internal dalam rangka pengambilan kebijakan
Pemerintah Daerah.
4. Peningkatan koordinasi dan pembinaan teknis pengawasan.
5. Peningkatan Operasional pemeriksaan serta penanganan
terhadap kasus-kasus aduan masyarakat.
6. Sistem Pengendalian Intern dapat dilaksanakan di masing-masing
unit kerja.
7. Adanya peningkatan semangat perbaikan kinerja aparatur
pemerintah.
Prediksi keadaan lima tahun kedepan secara manajerial menurut teori
SWOT dapat dikemukakan sebagai berikut :
1. Faktor Internal
a. Strength (Kekuatan)
1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Utara.
2. Program Kerja Pengawasan Tahunan
3. Sumber daya manusia/pegawai
4. Sarana dan prasarana yang tersedia
b. Weakness (Kelemahan)
1. Terbatasnya jumlah Pejabat Fungsional Pemeriksa
2. Kualitas sumber daya manusia masih kurang

16. 2. Faktor Eksternal
a. Opportunities (Peluang)
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001.
5. Kepmendagri dan Otda Nomor 17 Tahun 2001.
6. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004.
7. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999.
b. Threats (Tantangan/Ancaman)
1. Tuntutan dari masyarakat
2. Tuntutan dari pengambil kebijakan
Setelah diketahui faktor internal dan faktor eksternal kemudian
diinteraksikan dengan mengeluarkan pemetaan prediksi dan pemetaan
interaktif, yaitu sebagai berikut :
a. Pemetaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
1. Daya gunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana
yang ada untuk mencapai kinerja yang ditetapkan.
2. Tingkatkan jangkauan obyek pemeriksaan yang ada, yang belum
adanya keseimbangan secara proporsional.
b. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dengan memanfaatkan
peluang.
1. Tingkatkan kualitas sumber daya manusia dan wawasan dengan
melalui Seminar atau PKS.
2. Perbanyak jumlah Pejabat Fungsional Pemeriksa dengan melalui
Diklat Fungsional.
c. Pemetaan kekuatan untuk menghindari ancaman
1. Laksanakan kinerja pemeriksaan secara konsisten berdasarkan
Peraturan Perundangan yang berlaku.
2. Laksanakan pengawasan atas semua obyek pemeriksaan yang
ada

17. d. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dan hindari ancaman
1. Laksanakan pemeriksaan secara obyektif, independen sesuai
standar dan norma pemeriksaan.
2. Tingkatkan sosialisasi pengawasan sesuai dengan aturan atau
juklak yang ada.
 VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi
pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5
(lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang
mungkin timbul.
Perencanaan strategis tersebut mengandung visi, misi, tujuan dan
sasaran yang meliputi kebijaksanaan program dan kegiatan yang realistis
dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.
A. Visi dan Misi
Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana
instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten
dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tetang keadaan masa
depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi
pemerintah.
Visi :
“Terwujudnya Lembaga Pengawasan Internal yang profesional dalam
rangka mewujudkankan Good Governance.”
1. Lembaga Pengawasan Internal yang professional adalah Lembaga
Pengawas Internal Pemerintah yang memiliki keahlian untuk
mengetahui dan menilai pelaksanaan tugas/kegiatan apakah telah
sesuai dengan ketentuan yang seharusnya/tidak, berdasarkan atas
keahlian di bidang masing-masing secara komprehensif.

18. 2. Good Governance adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
yang baik yang berarti Pemerintah Daerah yang dapat bertanggung
jawab (akuntabel) transparan dan partisipatif.
Misi
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh
instansi pemerintah, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan
berhasil dengan baik. Dengan pernyataan, diharapkan seluruh
pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi
pemerintah dan mengetahui peran dan program-programnya serta
hasil yang akan diperoleh di masa mendatang.
Dari visi tersebut, Inspektorat Kabupaten Lampung Utara mempunyai
misi :
1. Melaksanakan pengawasan internal yang berkesinambungan
dalam rangka mendorong terciptanya pemerintahan yang
akuntabel dan bersih dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan
nepotisme (KKN);
2. Mengembangkan sistem pengawasan dan sistem informasi
pengawasan yang akurat dan actual
3. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan internal yang
didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai
B. Tujuan dan Sasaran
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun
kedepan sebagai penjabaran visi dan misi Inspektorat Kabupaten
Lampung Utara yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya
mewujudkan visi dan misi.
Sedangkan sasaran adalah merupakan focus dari tujuan.
Tujuan dan Sasaran perencanaan strategis pada Inspektorat
Kabupaten Lampung Utara adalah :
1. Terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik
yang mendorong partisipasi masyarakat, taat hukum, tertib

19. administrasi, transparan, responsive terhadap aspirasi masyarakat,
penetapan kebijakan publik berdasarkan konsensus dengan
masyarakat dan pihak-pihak terkait, kesetaraan, efektif dan
efisiensi, akuntabel, visioner dan bebas KKN.
Sasaran :
a. Terlaksananya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah masing-masing
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
b. Meningkatnya ketaatan masing-masing Satuan Kerja Perangkat
Daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada termasuk
kebijakan dan arahan pimpinan
c. Mendorong efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui evaluasi,
koordinasi, dan perbaikan kebijakan (policy recommendation)
dengan menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang
Baik.
d. Meningkatnya perbaikan kualitas pelayanan public
2. Meningkatnya akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan daerah
dalam rangka menuju Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian.
Sasaran :
Terwujudnya akuntabilitas yang tinggi terhadap pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi serta pertanggungjawabn pengelolaan
keuangan daerah pada SKPD.
3. Tersedianya Sistem Informasi Pengawasan (SIMWAS) melalui
penerapan teknologi informasi, yang berfungsi sebagai sarana
koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan temuan,
serta tindak lanjut hasil pemeriksaan.

20. Sasaran :
Meningkatnya fungsi koordinasi antar APIP maupun SKPD terkait
dalam rangka sinkronisasi program, sinergitas dan penyelesaian
tindaklanjut hasil pemeriksaan.
4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas aparatur pengawasan yang
ditunjukkan dengan bertambahnya pengetahuan, keahlian,
keterampilan, etika dan moralitas agar dapat mandiri dan
professional melaksanakan tugas pengawasan.
Sasaran :
Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan jumlah
sumber daya pemeriksa yang memadai.
C. Strategi
Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif
untuk mewujudkan visi misi Inspektorat Kabupaten Lampung Utara
Strategi perencanaan strategis tersebut adalah :
1. Mengupayakan efektivitas pelaksanaan pengawasan internal dan
pemberdayaan pengawasan masyarakat serta Evaluasi Kinerja
maupun Reviu Laporan Keuangan Daerah.
2. Mengembangkan manajemen berbasis Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah.
3. Mengintensifkan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan
sinergitas dengan instansi terkait.
4. Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa di Inspektorat
Kabupaten Lampung Utara.
D. Kebijakan
Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif
untuk mewujudkan visi misi SKPD.Kebijakan adalah
arah/tindakan/cara yang ditempuh untuk mencapai kegiatan.

21. 1. Strategi
Mengupayakan efektivitas pelaksanaan pengawasan internal dan
pemberdayaan pengawasan masyarakat serta Evaluasi Kinerja
maupun Reviu Laporan Keuangan Daerah.
Kebijakan :
a. Mengoptimalkan pelayanan dalam rangka mendukung
kegiatan pengawasan.
b. Mengoptimalkan pengawasan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah melalui pemeriksaan, evaluasi
akuntabilitas kinerja maupun reviu laporan keuangan.
2. Strategi
Mengembangkan manajemen berbasis Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah.
Kebijakan :
a. Menerapkan prinsip-prinsip pengendalian melalui Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah sekaligus evaluasi dan
monitoring pelaksanaan SPIP di SKPD.
3. Strategi
Mengintensifkan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan
sinergitas dengan instansi terkait.
Kebijakan :
a. Mengoptimalkan koordinasi pengawasan tingkat Daerah,
Propinsi maupun Pusat.
4. Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa di Inspektorat
Kabupaten Lampung Utara
Kebijakan :
a. Memberdayakan sumber daya pemeriksa
 PROGRAM DAN KEGIATAN
Program

22. Program Kerja Operasional Merupakan Proses Penentuan Jumlah
Dan Jenis Sumber Daya Yang Diperlukan Dalam Rangka
Pelaksanaan Suatu Rencana.
Tahun 2014
1. Kebijakan : Mengoptimalkan Pelayanan Dalam Rangka
Mendukung Kegiatan Pengawasan.
Program
a. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan :
1) Penyediaan surat menyurat;
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik;
3) Penyediaan Jasa Kebersihan;
4) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Pembangunan Kantor;
7) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
9) Penyediaan Makanan dan Minuman.
10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
11) Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih.
b. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja keuangan.
Kegiatan :
1) Penyusunan Pelaporan Keuangan;
2) Penyusunan perencanaan dan evaluasi pelaporan.
c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan :
1) Pembangunan Gedung Ruang Pemeriksaan;
2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
3) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
4) Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor;
5) Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional;
6) Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor;
7) Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor.

23. 2. Kebijakan : Mengoptimalkan pengawasan atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui
pemeriksaan, evaluasi akuntabilitas kinerja
maupun reviu laporan keuangan.
Program :
Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH.
Kegiatan :
1) Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala;
2) Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah
Daerah;
3) Pemeriksaan Khusus;
4) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan;
5) Pengelolaan Administrasi Pengawasan.
3. Kebijakan : Menerapkan prinsip-prinsip pengendalian melalui
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sekaligus
evaluasi dan monitoring pelaksanaan SPIP di
SKPD.
Program :
Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH.
Kegiatan :
1) Pegendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
4. Kebijakan : Mengoptimalkan koordinasi pengawasan tingkat
Daerah, Propinsi maupun Pusat.
Program :
Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
Kegiatan :
1) Inventarisasi Temuan Pengawasan
2) Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensip;
3) Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
Program :
Penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur
pengawasan
Kegiatan :
1) Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan;

24. 5. Kebijakan : Memberdayakan sumber daya pemeriksa.
Program
Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan.
Kegiatan :
1) Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan.
2) Pengelolaan Jabatan Fungsional Auditor.
Tahun 2015
1. Kebijakan : Mengoptimalkan pelayanan dalam rangka mendukung
kegiatan pengawasan.
Program
a. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan :
1) Penyediaan surat menyurat;
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik;
3) Penyediaan Jasa Kebersihan;
4) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Pembangunan Kantor;
7) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
9) Penyediaan Makanan dan Minuman;
10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
11) Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih.
b. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja keuangan.
Kegiatan :
1) Penyusunan Pelaporan Keuangan;
2) Penyusunan perencanaan dan evaluasi pelaporan.

25. c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan :
1) Pembangunan Gedung Ruang Pemeriksaan;
2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
3) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
4) Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor;
5) Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional;
6) Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor;
7) Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor.
2. Kebijakan : Mengoptimalkan pengawasan atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui
pemeriksaan, evaluasi akuntabilitas kinerja
maupun reviu laporan keuangan.
Program :
Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH.
Kegiatan :
1) Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala;
2) Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah
Daerah;
3) Pemeriksaan Khusus;
4) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan;
5) Pengelolaan Administrasi Pengawasan.
3. Kebijakan : Menerapkan prinsip-prinsip pengendalian melalui
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sekaligus
evaluasi dan monitoring pelaksanaan SPIP di
SKPD.
Program :
Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH.
Kegiatan :
1) Pegendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
4. Kebijakan : Mengoptimalkan koordinasi pengawasan tingkat
Daerah, Propinsi maupun Pusat.
Program :

26. Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
Kegiatan :
1) Inventarisasi Temuan Pengawasan
2) Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensip;
3) Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
Program :
Penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur
pengawasan
Kegiatan :
1) Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan;
5. Kebijakan : Memberdayakan sumber daya pemeriksa.
Program
Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan.
Kegiatan :
1) Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan.
2) Pengelolaan Jabatan Fungsional Auditor

27. BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
 Bahwa Renstra SKPD Merupakan Pedoman Dalam Penyusun Renja
SKPD, Penguatan Peran Serta Stakehorders, Dalam Pelaksanaan Rencana
Kerja (Renja) SKPD Dan Merupakan Dasar Evaluasi Dan Laporan
Pelaksanaan Atas Kinerja Tahunan Dan Lima Tahunan.
 Visi :
“Terwujudnya Lembaga Pengawasan Internal Yang Profesional Dalam
Rangka Mewujudkankan Good Governance.”
 Perencanaan Strategis Ini Diharapkan Mampu Disatu Pihak Memperoleh
Manfaat Dari Berbagai Peluang Yang Ada Serta Dilain Pihak Juga
Memperkecil Atau Bahkan Menghilangkan Dampak Sebagai Faktor Yang
Sifatnya Negatif Atau Yang Mengancam Kesinambungan Operasional
Organisasi.
 Demikian Makalah Tentang Perencanaan Pembagunan DiKabupaten
Lampung Utara Kami Buat Agar Bermanfaat.

28. DAFTAR PUSTAKA
1. Sianipar, J.P.G., dan HM Entang, 2003, Teknik-teknik Analisis Manajemen,
Bahan Ajar Diklatpim Tingkat III, Lembaga Administrasi Negara (LAN), RI,
2003
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 dan Atas perubahannya UU Nomor
12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang SPPN
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999.
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005.
8. Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001.
9. Kepmendagri dan Otda Nomor 17 Tahun 2001.
10. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004.
11. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006.