SlideShare a Scribd company logo
1 of 42
Download to read offline
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
BPJS KESEHATAN
Kantor Pusat
BPJS Kesehatan
Jl. Letjen. Soeprapto - Cempaka Putih
Jakarta Pusat, Indonesia - 10510
MEGA YUDHA RATNA PUTRA
Kepala Dep. Rekrutmen Peserta Pekerja Penerima Upah
PT. Askes (Persero)
Pengantar
Kepesertaan
Iuran
Manfaat Jaminan Kesehatan
Koordinasi Manfaat
Fasilitas Kesehatan
PENGANTAR
Sistem Jaminan Sosial Nasional
Hak konstitusional setiap orang Wujud tanggung jawab negara+
Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur
Kegotong-royongan
Nirlaba
Keterbukaan
Kehati-hatian
Akuntabilitas
Portabilitas
Kepesertaan wajib
Dana amanat
Hasil pengelolaan dana
digunakan seluruhnya
untuk pengembangan
program dan sebesar-
besarnya untuk
kepentingan peserta
9 Prinsip
Jaminan
Kesehatan
Jaminan
Kecelakaan Kerja
Jaminan Hari Tua
Jaminan Pensiun
Jaminan
Kematian
5 Program
Kemanusiaan
Manfaat
Keadilan sosial
bagi seluruh
rakyat
Indonesia
3 Azas
Sistem Jaminan Sosial Nasional
”1 JANUARI 2014, PT ASKES (PERSERO) MENJADI BPJS KESEHATAN”
UU SJSN dan UU BPJS
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
REGULATOR
FASKES
BPJS
KESEHATAN
PESERTA
KEPESERTAAN
KEPESERTAAN
UU NO. 24 TAHUN 2011
Pasal 14
Wajib bagi seluruh Penduduk Indonesia
Dan
Orang Asing yang bekerja paling singkat 6
bulan di Indonesia
Peserta
Jaminan
Kesehatan
Bukan Penerima
Bantuan Iuran
(Bukan PBI)
Pekerja Penerima Upah
Pekerja Bukan Penerima
Upah
Bukan Pekerja
Penerima
Bantuan Iuran
(PBI)
Fakir Miskin
Orang Tidak Mampu
Peserta Bukan PBI JK, dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain,
Anak ke 4 (empat) dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua (keluarga
tambahan)
Anggota Keluarga Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)
Anggota keluarga yang dijamin sebanyak banyaknya 5 (lima) orang
PESERTA
Isteri/Suami yang sah
dari peserta
Anak kandung, anak
tiri dan/atau anak
angkat yang sah dari
peserta
• Tidak atau belum pernah menikah atau
tidak mempunyai penghasilan sendiri
• Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun
atau belum berusia 25 (dua puluh lima)
tahun yang masih melanjutkan pendidikan
formal
IURAN
Iuran
Rp. 19.225,- /org/bulan
• PNS/ TNI : 5% dari Gj + Tj Kel
(3% dari Pemberi Kerja dan
2% dari Pekerja)
• PPNPN : 5% dari Penghasilan
tetap (3% dari Pemberi Kerja
dan 2% dari Pekerja)
• PPU lainnya : 4,5% dari Gaji
dan Tj Tetap (4% dari
Pemberi Kerja dan 0,5% dari
Pekerja  Maksimal pengali
Gaji +Tj Tetap 2 x PTKP (K/1)
Kelas 1 Rp.59.500,-/org/bln
Kelas 2 Rp.42.500,,-/org/bln
Kelas 3 Rp. 25,500,-/org/bln
Dibayar oleh
pemerintah
Dibayar oleh Pemberi
Kerja dan Pekerja
``
Dibayar oleh peserta
yang bersangkutan
PBI
Pekerja
Penerima
Upah (PPU)
Pekerja Bukan
Penerima Upah
(PBPU)& Bukan
Pekerja (BP)
GAJI, IURAN DAN HAK KELAS RAWAT
PPU ( NON : PNS,TNI/ POLRI)
KELAS II
1,5 x PTKP (K/1)
Rp. 42.525.000/th
Rp. 3.543.750/bln
KELAS II
2 x PTPKP (K/1)
Rp. 56.700.000/th
Rp.4.725.000/bl
KELAS I
MEKANISME PENDAFTARAN
PESERTA
PENDAFTARAN PESERTA PEKERJA PENERIMA UPAH
PERUSAHAAN
KANTOR BPJS KESEHATAN
BANK
2. Petugas BPJS Kesehatan meregistrasi
pendaftaran Badan Usaha/ Badan Hukum
Lainnya dan menerbitkan virtual account
atas nama Badan Usaha/ Badan Hukum
Lainnya
4. Ke Kantor BPJS Kesehatan Dengan membawa
bukti pembayaran untuk dicetakkan
Kartu BPJS Kesehatan
3. Dengan nomor virtual account tersebut, Badan
Usaha/ Badan Hukum Lainnya membayar iuran
ke Bank yang telah bekerjasama ( BNI, BRI, Mandiri)
1.Pemberi Kerja mendaftarkan Pekerja Penerima Upah dengan mengisi dan
menyerahkan Form Registrasi Badan Usaha/ Badan Hukum Lainnya dengan
dilampiri data karyawan dan anggota keluarga dengan format standar yang
telah ditentukan BPJS Kesehatan
CALON PESERTA
KANTOR BPJS KESEHATAN
PENDAFTARAN PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH
DAN BUKAN PEKERJA
BANK
Teller / ATM
1. Mengisi Daftar Isian Peserta dengan mebawa :
Kartu Keluarga/KTP/paspor Pas Foto 3X4 sebanyak 1lbr
2. Setelah data diproses oleh
petugas maka akan diberi
nomor Virtual Account3. Peserta Membayar lewat ATM/Tunai
sesuai dengan Nomor Virtual Account
4. Dengan membawa bukti pembayaran
untuk dicetakkan Kartu BPJS Kesehatan
5. Peserta memperoleh Kartu BPJS Kesehatan
CONTOH KARTU
MANFAAT JAMINAN KESEHATAN
Manfaat Jaminan Kesehatan
Bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan
promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan obat, bahan medis
habis pakai sesuai dengan indikiasi medis yang diperlukan
1. Manfaat Medis yang tidak terikat dengan besaran iuran yang
dibayarkan
2. Manfaat non medis yang ditentukan berdasarkan skala besaran
iuran yang dibayarkan, termasuk didalamnya manfaat akomodasi
Ambulans diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan
dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Yang Dijamin
Pelayanan Kesehatan Tingkat
Pertama (RJTP dan RITP)
Pelayanan Kesehatan Rujukan
Tingkat Lanjutan (RJTL dan RITL)
Pelayanan Kesehatan Lain yang
ditetapkan oleh Menteri
Peserta
Faskes Tk I :
dokkel, klinik,
Puskesmas
Rumah Sakit
yang kerjasama dg
BPJS Kesehatan
Kondisi Gawat Darurat
Rujuk / Rujuk Balik
Rujukan Sesuai Indikasi
Medis
Klaim
Kantor BPJS Kesehatan
Alur Pelayanan Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Yang Dijamin
Pelayanan
kesehatan tingkat
pertama, meliputi
pelayanan
kesehatan non
spesialistik yang
mencakup:
• 1. Administrasi pelayanan;
• 2. Pelayanan promotif dan preventif;
• 3. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi
medis;
• 4. Tindakan medis non spesialistik, baik
operatif maupun non operatif;
• 5. Pelayanan obat dan bahan medis habis
pakai;
• 6. Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan
medis;
• 7. Pemeriksaan penunjang diagnostik
laboratorium tingkat pratama; dan
• 8. Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan
indikasi
Pelayanan Kesehatan Yang Dijamin
1. Administrasi pelayanan;
2. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis &
subspesialis;
3. Tindakan medis spesialistik, baik bedah maupun non bedah sesuai dengan
indikasi medis;
4. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
5. Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis;
6. Rehabilitasi medis;
7. Pelayanan darah;
8. Pelayanan kedokteran forensik klinik; dan
10. Pelayanan jenazah pasien yang meninggal di Fasilitas Kesehatan.
11. Perawatan inap non intensif; dan
12. Perawatan inap di ruang intensif.
Pelayanan Kesehatan lain yang di tetapkan oleh Menteri
Pelayanan kesehatan rujukan di Rawat Jalan tingkat lanjutan (Poli spesialis RS) dan
Rawat inap di Rumah Sakit, meliputi pelayanan :
Peserta
Bukan
Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Pekerja
Penerima
Upah
Kelas I dan
II
Pekerja
Bukan
Penerima
Upah
Kelas I, II
dan III
Bukan
Pekerja
Kelas I, II
dan III
Penerima Bantuan
Iuran (PBI)
Fakir Miskin
Kelas III
Orang Tidak
Mampu
Kelas III
Manfaat Akomodasi
ALAT BANTU KESEHATAN
No Nama Alat
Kesehatan
Nilai Ganti Keterangan
1. Kacamata Kelas 3 : Rp.150.000,- min : sferis 0,5D
silindris 0,25D
Paling cepat 2 Th.
Sekali sesuai dg.
indikasi medis
Kelas 2 : Rp.200.000,-
Kelas 1 : Rp. 300.000,-
2. Alat Bantu Dengar Maks. Rp. 1.000.000,- Paling cepat 5 Th.
sekali dg. Indikasi
medis
3. Protesa Gigi Maks. Rp. 1.000.000,- untuk
gigi yang sama dan full
protesa
Paling cepat 2 Th.
Sekali sesuai dg.
indikasi medis
Maks. Rp. 500.000,- untuk
masing2 rahang
ALAT BANTU KESEHATAN
No Nama Alat Kesehatan Nilai Ganti Keterangan
4. Protesa Alat Gerak
Tangan & Kaki Palsu
Maks. Rp.2.500.000,- Paling cepat 5 Th.
Sekali sesuai dg.
indikasi medis
5. Korset Tulang Belakang Maks. Rp. 350.000,- Paling cepat 2 Th.
sekali dg. Indikasi
medis
6. Collar Neck Maks. Rp. 150.000,- Paling cepat 2 Th.
Sekali sesuai dg.
indikasi medis
7. Kruk Maks. Rp. 350.000,- Paling cepat 5 Th.
Sekali sesuai dg.
indikasi medis
Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin
a. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana
diatur dalam peraturan yang berlaku;
b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak
bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat;
c. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan
kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan
kerja;
d. Pelayanan Kesehatan yang dijamin oleh program kecelakaan lalu lintas yang
besifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan
lalu lintas.
e. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
f. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;
g. pelayanan untuk mengatasi infertilitas;
h. Pelayanan meratakan gigi (ortodonsi);
i. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;
Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin
j. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat
melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
k. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk
akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif
berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology
assessment);
l. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan
(eksperimen);
m. alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu;
n. perbekalan kesehatan rumah tangga;
o. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat,
kejadian luar biasa/wabah;
p. biaya pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat
dicegah (preventable adverse events); dan
q. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat
Jaminan Kesehatan yang diberikan.
KOORDINASI MANFAAT
JKN
• WAJIB  SELURUH PENDUDUK, ORANG ASING YANG BEKERJA PALING
SINGKAT 6 BULAN DI INDONESIA
• UU 24 TAHUN 2011 PASAL 14
JKN
• MEMENUHI KEBUTUHAN MEDIS DASAR
• TIDAK BISA MEMENUHI KEINGINAN MEDIS SELURUH PENDUDUK
INDONESIA  MAKSIMAL KELAS I (TIDAK ADA VIP/VVIP)
COB
• AGAR KEWAJIBAN TERPENUHI  KEINGINAN MEDIS TERPENUHI 
MANFAAT TAMBAHAN  ASURANSI TAMBAHAN/ PENJAMIN LAINNYA
• COORDINATION OF BENEFIT (COB) / KOORDINASI MANFAAT
PROGRAM JKN BPJS KESEHATAN – KOORDINASI MANFAAT
Koordinasi Manfaat
Manfaat
Tambahan
Pelkes Lain
yang
ditetapkan
oleh Menteri
Pelkes Rujukan
Tingkat
Lanjutan
Pelkes Tingkat
Pertama
BPJS
KESEHATAN
ASURANSI KESEHATAN
KOMERSIAL
Coordination
of Benefit
(COB)
Koordinasi Manfaat
• Mengikuti sistem rujukan berjenjang
• Menggunakan kartu BPJS Kesehatan dan Kartu
Asuransi Tambahan/Badan Penjamin lain
• COB hanya bila naik kelas
FASKES
KERJASAMA
BPJS
KESEHATAN
• RAWAT INAP :
• Ada daftar Rumah Sakit yang diajukan untuk disepakati
dengan BPJS Kesehatan
• Sistem rujukan ada perlakuan khusus
• COB diberlakukan baik Peserta sesuai hak maupun naik kelas
• Biaya pelayanan dibayar terlebih dahulu oleh Asuransi
Tambahan/Badan Penjamin lain
• Penggantian menggunakan tarif RS maksimal tipe C
• PELAYANAN RJTL  TIDAK DITANGGUNG
FASKES
TIDAK
KERJASAMA
BPJS
KESEHATAN
www.bpjs-kesehatan.go.id
COB PELAYANAN KESEHATAN
-
-
PesertaPelayananBerkas klaim Rumah
Sakit
BPJS
Kesehatan
Askom/
Penjamin lain
Penggantian klaim
sesuai tarif
INACBG’s sesuai
hak kelas Peserta
Penggantian klaim adalah selisih
antara tarif Rumah Sakit atau INA
CBG’s dikurangi tarif INA CBG’s
sesuai hak kelas Peserta atau sesuai
dengan polis yang diperjanjikan
pada Pemegang polis
Mekanisme Klaim pelayanan di
Faskes BPJSK
PesertaReimburse
INA
CBG’s
Selisih
PesertaPelayananBerkas klaim Rumah
Sakit
Askom/
Penjamin lain
BPJS Kesehatan
Penggantian klaim
adalah tarif INA
CBG’s paling tinggi
setara RS tipe C
Penggantian klaim
sesuai dengan polis
yang diperjanjikan
pada Pemegang
polis
Mekanisme Klaim pelayanan
Rawat Inap di Faskes Non BPJSK
Peserta Reimburse
Penggantian
klaim sesuai
tarif Rumah
Sakit
Alternatif1
PesertaPelayananBerkas klaim Rumah
Sakit
Askom/
Penjamin lain
BPJS Kesehatan
Penggantian klaim
adalah tarif INA CBG’s
sesuai tipe RS yang
ditetapkan oleh Menkes
dan berdasarkan
regionalisasi
Penggantian klaim
sesuai dengan polis
yang diperjanjikan
pada Pemegang
polis
Mekanisme Klaim pelayanan
Gawat Darurat di Non Faskes BPJSK
Peserta
Penggantian
klaim sesuai
tarif Rumah
Sakit
Alternatif1
Ruang
Lingkup
Koordinasi
Koordinasi
Manfaat
Pelayanan
Kesehaan
Koordinasi
Premi &
Iuran
Kordinasi
Kepesertaan
Koordinasi
Penagihan
Klaim
Koordinasi
Sosialisasi
Koordinasi
Sistem
Informasi
www.bpjs-kesehatan.go.id
ASURANSI TAMBAHAN KERJASAMA COB
NO ASURANSI NO ASURANSI
1 PT Asuransi Jiwa Inhealth
Inonesia
11 PT Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG
2 PT Asuransi Sinar Mas 12 PT Avrost Assurance
3 PT Asuransi Tugu Mandiri 13 PT Asuransi Jiwa Sraya (Persero)
4 PT Asuransi Mitra Maparya Tbk 14 PT Asuransi Jiwa Central Asia
Raya
5 PT Asuransi Axa Mandiri
Financial Service
15 PT Asuransi Takaful Keluarga
6 PT Asuransi Axa Financial
Indonesia
16 PT Asuransi Jiwa Generali
Indonesia
7 PT Lippo General Insurance 17 PT Asuransi Astra Buana
8 PT Arthagraha General Insurance 18 PT Asuransi Umum Mega
9 PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk 19 PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk
10 PT Tugu Pratama Indonesia
FASILITAS KESEHATAN
Penyelenggara Pelayanan Kesehatan
• memenuhi persyaratan
(credentialing)
• wajib bekerjasama dengan
BPJS Kesehatan
Fasilitas
Kesehatan
milik
Pemerintah
• memenuhi persyaratan
(credentialing)
• dapat menjalin kerjasama
dengan BPJS Kesehatan
Fasilitas
Kesehatan
milik swasta
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Materi KBK TW IV 2022 Tanbu- 19 jan 2023.pptx
Materi KBK TW IV 2022 Tanbu- 19 jan 2023.pptxMateri KBK TW IV 2022 Tanbu- 19 jan 2023.pptx
Materi KBK TW IV 2022 Tanbu- 19 jan 2023.pptxAkhmadAhdiyatBudiant
 
Kebijakan keswa di layanan primer
Kebijakan keswa di layanan primerKebijakan keswa di layanan primer
Kebijakan keswa di layanan primerBagus Utomo
 
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang KesehatanPermenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang KesehatanMuh Saleh
 
SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS
SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS  SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS
SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS Zakiah dr
 
Materi lokmin tribulan 1 sip
Materi lokmin tribulan 1 sipMateri lokmin tribulan 1 sip
Materi lokmin tribulan 1 sipRofii Muzammil
 
Permenkes no. 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik pratama, te...
Permenkes no. 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik  pratama, te...Permenkes no. 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik  pratama, te...
Permenkes no. 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik pratama, te...Adelina Hutauruk
 
Materi Sosialisasi BPJS Kesehatan-Peserta Mandiri-Tahun 2015
Materi Sosialisasi BPJS Kesehatan-Peserta Mandiri-Tahun 2015Materi Sosialisasi BPJS Kesehatan-Peserta Mandiri-Tahun 2015
Materi Sosialisasi BPJS Kesehatan-Peserta Mandiri-Tahun 2015BPJS Kesehatan RI
 
Assembling_RM (1).pptx
Assembling_RM (1).pptxAssembling_RM (1).pptx
Assembling_RM (1).pptxarifhansah
 
Standar pelayanan
Standar pelayananStandar pelayanan
Standar pelayanandede toni
 
1.1.2.2 sop kotak saran ok
1.1.2.2 sop kotak saran ok1.1.2.2 sop kotak saran ok
1.1.2.2 sop kotak saran okemaliaemil
 
Standar operasional prosedur mp asi
Standar operasional prosedur mp asiStandar operasional prosedur mp asi
Standar operasional prosedur mp asiyusup firmawan
 
Standar operasional prosedur ttlksana balita gizi buruk
Standar operasional prosedur ttlksana balita gizi burukStandar operasional prosedur ttlksana balita gizi buruk
Standar operasional prosedur ttlksana balita gizi burukyusup firmawan
 
Persiapan Akreditasi Puskesmas.pptx
Persiapan Akreditasi Puskesmas.pptxPersiapan Akreditasi Puskesmas.pptx
Persiapan Akreditasi Puskesmas.pptxPkmBadean1
 

What's hot (20)

Koding INA-CBG
Koding INA-CBGKoding INA-CBG
Koding INA-CBG
 
Materi KBK TW IV 2022 Tanbu- 19 jan 2023.pptx
Materi KBK TW IV 2022 Tanbu- 19 jan 2023.pptxMateri KBK TW IV 2022 Tanbu- 19 jan 2023.pptx
Materi KBK TW IV 2022 Tanbu- 19 jan 2023.pptx
 
Kebijakan keswa di layanan primer
Kebijakan keswa di layanan primerKebijakan keswa di layanan primer
Kebijakan keswa di layanan primer
 
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang KesehatanPermenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
 
SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS
SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS  SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS
SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS
 
Materi lokmin tribulan 1 sip
Materi lokmin tribulan 1 sipMateri lokmin tribulan 1 sip
Materi lokmin tribulan 1 sip
 
Permenkes no. 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik pratama, te...
Permenkes no. 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik  pratama, te...Permenkes no. 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik  pratama, te...
Permenkes no. 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik pratama, te...
 
Materi Sosialisasi BPJS Kesehatan-Peserta Mandiri-Tahun 2015
Materi Sosialisasi BPJS Kesehatan-Peserta Mandiri-Tahun 2015Materi Sosialisasi BPJS Kesehatan-Peserta Mandiri-Tahun 2015
Materi Sosialisasi BPJS Kesehatan-Peserta Mandiri-Tahun 2015
 
Assembling_RM (1).pptx
Assembling_RM (1).pptxAssembling_RM (1).pptx
Assembling_RM (1).pptx
 
Pola pembayaran ina cbg
Pola pembayaran ina cbgPola pembayaran ina cbg
Pola pembayaran ina cbg
 
Standar pelayanan
Standar pelayananStandar pelayanan
Standar pelayanan
 
1.1.2.2 sop kotak saran ok
1.1.2.2 sop kotak saran ok1.1.2.2 sop kotak saran ok
1.1.2.2 sop kotak saran ok
 
Standar operasional prosedur mp asi
Standar operasional prosedur mp asiStandar operasional prosedur mp asi
Standar operasional prosedur mp asi
 
Surat Usulan Kegiatan Rumah Sakit
Surat Usulan Kegiatan Rumah SakitSurat Usulan Kegiatan Rumah Sakit
Surat Usulan Kegiatan Rumah Sakit
 
Sistem pembiayaan bpjs kesehatan 2015 [kapitasi berbasis kinerja]
Sistem pembiayaan bpjs kesehatan 2015 [kapitasi berbasis kinerja]Sistem pembiayaan bpjs kesehatan 2015 [kapitasi berbasis kinerja]
Sistem pembiayaan bpjs kesehatan 2015 [kapitasi berbasis kinerja]
 
Power Point PHBS
Power Point PHBSPower Point PHBS
Power Point PHBS
 
Bab 1 admen
Bab 1 admenBab 1 admen
Bab 1 admen
 
PPT TPCB # 2.pdf
PPT TPCB # 2.pdfPPT TPCB # 2.pdf
PPT TPCB # 2.pdf
 
Standar operasional prosedur ttlksana balita gizi buruk
Standar operasional prosedur ttlksana balita gizi burukStandar operasional prosedur ttlksana balita gizi buruk
Standar operasional prosedur ttlksana balita gizi buruk
 
Persiapan Akreditasi Puskesmas.pptx
Persiapan Akreditasi Puskesmas.pptxPersiapan Akreditasi Puskesmas.pptx
Persiapan Akreditasi Puskesmas.pptx
 

Viewers also liked

Materi sosialisasi jkn dan bpjs kesehatan (peserta) copy
Materi sosialisasi jkn dan bpjs kesehatan (peserta)   copyMateri sosialisasi jkn dan bpjs kesehatan (peserta)   copy
Materi sosialisasi jkn dan bpjs kesehatan (peserta) copyPalComTech
 
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan Baru
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan BaruSosialisasi BPJS Ketenagakerjaan Baru
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan BaruPT. Trinity Auto
 
Presentasi bpjstk 2016
Presentasi bpjstk 2016Presentasi bpjstk 2016
Presentasi bpjstk 2016indahamoyy
 
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan
Sosialisasi BPJS KetenagakerjaanSosialisasi BPJS Ketenagakerjaan
Sosialisasi BPJS KetenagakerjaanIlham Ismail
 
Materi Sosialisasi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) - BPJS Kesehatan
Materi Sosialisasi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) - BPJS KesehatanMateri Sosialisasi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) - BPJS Kesehatan
Materi Sosialisasi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) - BPJS KesehatanBPJS Kesehatan RI
 
Sosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatanSosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatancasamateo
 
SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASI...
SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASI...SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASI...
SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASI...Edi Kusmiadi
 
Materi bpjs ketenagakerjaan 23042014
Materi bpjs ketenagakerjaan 23042014Materi bpjs ketenagakerjaan 23042014
Materi bpjs ketenagakerjaan 23042014aditiakbn
 
Presentasi COB (Coordination of Benefit) BPJS Kesehatan - HRCR
Presentasi COB (Coordination of Benefit) BPJS Kesehatan - HRCRPresentasi COB (Coordination of Benefit) BPJS Kesehatan - HRCR
Presentasi COB (Coordination of Benefit) BPJS Kesehatan - HRCRSyaharuddin Rasyid
 
Sosialisasi Bpjs Kesehatan 2015 COB ppu
Sosialisasi Bpjs Kesehatan 2015   COB ppuSosialisasi Bpjs Kesehatan 2015   COB ppu
Sosialisasi Bpjs Kesehatan 2015 COB ppuGunawan Wicaksono
 
Alur pasien bpjs rawat jalan
Alur pasien bpjs rawat jalanAlur pasien bpjs rawat jalan
Alur pasien bpjs rawat jalanranti1986
 
Tinjauan syariah terhadap transaksi muamalat asuransi kesehatan badan penyele...
Tinjauan syariah terhadap transaksi muamalat asuransi kesehatan badan penyele...Tinjauan syariah terhadap transaksi muamalat asuransi kesehatan badan penyele...
Tinjauan syariah terhadap transaksi muamalat asuransi kesehatan badan penyele...An Nisbah
 
Cara Memasukan dan Mengatur Jadwal Shift karyawan melalui Microsoft Excel
Cara Memasukan dan Mengatur Jadwal Shift karyawan melalui Microsoft ExcelCara Memasukan dan Mengatur Jadwal Shift karyawan melalui Microsoft Excel
Cara Memasukan dan Mengatur Jadwal Shift karyawan melalui Microsoft ExcelMonica Lin
 
Info kenaikan batas maksimal iuran bpjs jaminan pensiun
Info kenaikan batas maksimal iuran bpjs jaminan pensiunInfo kenaikan batas maksimal iuran bpjs jaminan pensiun
Info kenaikan batas maksimal iuran bpjs jaminan pensiunMonica Lin
 
Cara Import Data Transaksi (Employee Transaction) untuk Karyawan Baru
Cara Import Data Transaksi (Employee Transaction) untuk Karyawan BaruCara Import Data Transaksi (Employee Transaction) untuk Karyawan Baru
Cara Import Data Transaksi (Employee Transaction) untuk Karyawan BaruMonica Lin
 

Viewers also liked (20)

Materi sosialisasi jkn dan bpjs kesehatan (peserta) copy
Materi sosialisasi jkn dan bpjs kesehatan (peserta)   copyMateri sosialisasi jkn dan bpjs kesehatan (peserta)   copy
Materi sosialisasi jkn dan bpjs kesehatan (peserta) copy
 
Seri bpjs kesehatan sistem rujukan berjenjang
Seri bpjs kesehatan sistem rujukan berjenjangSeri bpjs kesehatan sistem rujukan berjenjang
Seri bpjs kesehatan sistem rujukan berjenjang
 
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan Baru
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan BaruSosialisasi BPJS Ketenagakerjaan Baru
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan Baru
 
Presentasi bpjstk 2016
Presentasi bpjstk 2016Presentasi bpjstk 2016
Presentasi bpjstk 2016
 
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan
Sosialisasi BPJS KetenagakerjaanSosialisasi BPJS Ketenagakerjaan
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan
 
BPJS Kesehatan bagi Karyawan Perusahaan
BPJS Kesehatan bagi Karyawan PerusahaanBPJS Kesehatan bagi Karyawan Perusahaan
BPJS Kesehatan bagi Karyawan Perusahaan
 
Materi Sosialisasi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) - BPJS Kesehatan
Materi Sosialisasi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) - BPJS KesehatanMateri Sosialisasi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) - BPJS Kesehatan
Materi Sosialisasi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) - BPJS Kesehatan
 
Sosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatanSosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatan
 
SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASI...
SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASI...SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASI...
SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASI...
 
Materi bpjs ketenagakerjaan 23042014
Materi bpjs ketenagakerjaan 23042014Materi bpjs ketenagakerjaan 23042014
Materi bpjs ketenagakerjaan 23042014
 
Presentasi COB (Coordination of Benefit) BPJS Kesehatan - HRCR
Presentasi COB (Coordination of Benefit) BPJS Kesehatan - HRCRPresentasi COB (Coordination of Benefit) BPJS Kesehatan - HRCR
Presentasi COB (Coordination of Benefit) BPJS Kesehatan - HRCR
 
Sistem rujukan
Sistem rujukanSistem rujukan
Sistem rujukan
 
Sosialisasi Bpjs Kesehatan 2015 COB ppu
Sosialisasi Bpjs Kesehatan 2015   COB ppuSosialisasi Bpjs Kesehatan 2015   COB ppu
Sosialisasi Bpjs Kesehatan 2015 COB ppu
 
Pembaruan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI
Pembaruan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RIPembaruan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI
Pembaruan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI
 
Jaminan kesehatan-nasional
Jaminan kesehatan-nasionalJaminan kesehatan-nasional
Jaminan kesehatan-nasional
 
Alur pasien bpjs rawat jalan
Alur pasien bpjs rawat jalanAlur pasien bpjs rawat jalan
Alur pasien bpjs rawat jalan
 
Tinjauan syariah terhadap transaksi muamalat asuransi kesehatan badan penyele...
Tinjauan syariah terhadap transaksi muamalat asuransi kesehatan badan penyele...Tinjauan syariah terhadap transaksi muamalat asuransi kesehatan badan penyele...
Tinjauan syariah terhadap transaksi muamalat asuransi kesehatan badan penyele...
 
Cara Memasukan dan Mengatur Jadwal Shift karyawan melalui Microsoft Excel
Cara Memasukan dan Mengatur Jadwal Shift karyawan melalui Microsoft ExcelCara Memasukan dan Mengatur Jadwal Shift karyawan melalui Microsoft Excel
Cara Memasukan dan Mengatur Jadwal Shift karyawan melalui Microsoft Excel
 
Info kenaikan batas maksimal iuran bpjs jaminan pensiun
Info kenaikan batas maksimal iuran bpjs jaminan pensiunInfo kenaikan batas maksimal iuran bpjs jaminan pensiun
Info kenaikan batas maksimal iuran bpjs jaminan pensiun
 
Cara Import Data Transaksi (Employee Transaction) untuk Karyawan Baru
Cara Import Data Transaksi (Employee Transaction) untuk Karyawan BaruCara Import Data Transaksi (Employee Transaction) untuk Karyawan Baru
Cara Import Data Transaksi (Employee Transaction) untuk Karyawan Baru
 

Similar to PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Bpjs penerimaupah
Bpjs penerimaupahBpjs penerimaupah
Bpjs penerimaupahHety Byan
 
Sosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatanSosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatanNur Fuad
 
Materi-Sosialisasi-BPJS-Kesehatan-2018.pptx
Materi-Sosialisasi-BPJS-Kesehatan-2018.pptxMateri-Sosialisasi-BPJS-Kesehatan-2018.pptx
Materi-Sosialisasi-BPJS-Kesehatan-2018.pptxjejehaje
 
Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan Pada 1 Januari 2014
Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan Pada 1 Januari 2014Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan Pada 1 Januari 2014
Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan Pada 1 Januari 2014Dokter Tekno
 
Materi presentasi idi karawang askes 2
Materi presentasi idi karawang askes 2 Materi presentasi idi karawang askes 2
Materi presentasi idi karawang askes 2 dhoan Evridho
 
Peran Dokter umum sebagai pelaksana Layanan Primer dalam Program BPJS Kesehatan
Peran Dokter umum sebagai pelaksana Layanan Primer dalam Program BPJS KesehatanPeran Dokter umum sebagai pelaksana Layanan Primer dalam Program BPJS Kesehatan
Peran Dokter umum sebagai pelaksana Layanan Primer dalam Program BPJS Kesehatanmataharitimoer MT
 
materi-sosialisasi-bpjs-kesehatan.ppt
materi-sosialisasi-bpjs-kesehatan.pptmateri-sosialisasi-bpjs-kesehatan.ppt
materi-sosialisasi-bpjs-kesehatan.pptGunawan W
 
Materi 3.10 kapitasi dan template pertemuan pkm pukul 6(1)
Materi 3.10 kapitasi dan template pertemuan pkm pukul 6(1)Materi 3.10 kapitasi dan template pertemuan pkm pukul 6(1)
Materi 3.10 kapitasi dan template pertemuan pkm pukul 6(1)Lussiana Mercy Maramis
 
DR-ISTRI-YULIANI-MHKES.pptx
DR-ISTRI-YULIANI-MHKES.pptxDR-ISTRI-YULIANI-MHKES.pptx
DR-ISTRI-YULIANI-MHKES.pptxNikmal6
 
Panduan praktis pelayanan bpjs kesehatan
Panduan praktis pelayanan bpjs kesehatanPanduan praktis pelayanan bpjs kesehatan
Panduan praktis pelayanan bpjs kesehatanMbah Lanang
 
Jkn bjps kesehatan
Jkn bjps kesehatanJkn bjps kesehatan
Jkn bjps kesehatanjagiyanti
 
Sosialisasi bpjs seksi sosial paroki st paulus pku
Sosialisasi bpjs seksi sosial paroki st paulus pkuSosialisasi bpjs seksi sosial paroki st paulus pku
Sosialisasi bpjs seksi sosial paroki st paulus pkuParoki St Paulus Pekanbaru
 
Ppt skripsi (1)
Ppt skripsi  (1)Ppt skripsi  (1)
Ppt skripsi (1)P2PTMKeswa
 
Kuliah Implementasi JKN di Faskes Sekunder.pptx
Kuliah Implementasi JKN di Faskes Sekunder.pptxKuliah Implementasi JKN di Faskes Sekunder.pptx
Kuliah Implementasi JKN di Faskes Sekunder.pptxDwianajatiSetiaji1
 

Similar to PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (20)

Bpjs penerimaupah
Bpjs penerimaupahBpjs penerimaupah
Bpjs penerimaupah
 
Sosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatanSosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatan
 
Materi-Sosialisasi-BPJS-Kesehatan-2018.pptx
Materi-Sosialisasi-BPJS-Kesehatan-2018.pptxMateri-Sosialisasi-BPJS-Kesehatan-2018.pptx
Materi-Sosialisasi-BPJS-Kesehatan-2018.pptx
 
Jkn unhas
Jkn unhasJkn unhas
Jkn unhas
 
Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan Pada 1 Januari 2014
Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan Pada 1 Januari 2014Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan Pada 1 Januari 2014
Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan Pada 1 Januari 2014
 
Materi presentasi idi karawang askes 2
Materi presentasi idi karawang askes 2 Materi presentasi idi karawang askes 2
Materi presentasi idi karawang askes 2
 
Peran Dokter umum sebagai pelaksana Layanan Primer dalam Program BPJS Kesehatan
Peran Dokter umum sebagai pelaksana Layanan Primer dalam Program BPJS KesehatanPeran Dokter umum sebagai pelaksana Layanan Primer dalam Program BPJS Kesehatan
Peran Dokter umum sebagai pelaksana Layanan Primer dalam Program BPJS Kesehatan
 
materi-sosialisasi-bpjs-kesehatan.ppt
materi-sosialisasi-bpjs-kesehatan.pptmateri-sosialisasi-bpjs-kesehatan.ppt
materi-sosialisasi-bpjs-kesehatan.ppt
 
Bahan jkn ciloto 18 okt 2019
Bahan jkn ciloto   18 okt 2019Bahan jkn ciloto   18 okt 2019
Bahan jkn ciloto 18 okt 2019
 
Koordinasi JKN di Kabupaten Gianyar
Koordinasi JKN di Kabupaten GianyarKoordinasi JKN di Kabupaten Gianyar
Koordinasi JKN di Kabupaten Gianyar
 
Materi 3.10 kapitasi dan template pertemuan pkm pukul 6(1)
Materi 3.10 kapitasi dan template pertemuan pkm pukul 6(1)Materi 3.10 kapitasi dan template pertemuan pkm pukul 6(1)
Materi 3.10 kapitasi dan template pertemuan pkm pukul 6(1)
 
DR-ISTRI-YULIANI-MHKES.pptx
DR-ISTRI-YULIANI-MHKES.pptxDR-ISTRI-YULIANI-MHKES.pptx
DR-ISTRI-YULIANI-MHKES.pptx
 
Panduan praktis pelayanan bpjs kesehatan
Panduan praktis pelayanan bpjs kesehatanPanduan praktis pelayanan bpjs kesehatan
Panduan praktis pelayanan bpjs kesehatan
 
Jkn bjps kesehatan
Jkn bjps kesehatanJkn bjps kesehatan
Jkn bjps kesehatan
 
Sosialisasi bpjs seksi sosial paroki st paulus pku
Sosialisasi bpjs seksi sosial paroki st paulus pkuSosialisasi bpjs seksi sosial paroki st paulus pku
Sosialisasi bpjs seksi sosial paroki st paulus pku
 
Sistem yankes
Sistem yankesSistem yankes
Sistem yankes
 
Pemanfaatan jkn bok
Pemanfaatan jkn bokPemanfaatan jkn bok
Pemanfaatan jkn bok
 
Ppt skripsi (1)
Ppt skripsi  (1)Ppt skripsi  (1)
Ppt skripsi (1)
 
MATERI JKN.pptx
MATERI JKN.pptxMATERI JKN.pptx
MATERI JKN.pptx
 
Kuliah Implementasi JKN di Faskes Sekunder.pptx
Kuliah Implementasi JKN di Faskes Sekunder.pptxKuliah Implementasi JKN di Faskes Sekunder.pptx
Kuliah Implementasi JKN di Faskes Sekunder.pptx
 

PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

  • 1. PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BPJS KESEHATAN Kantor Pusat BPJS Kesehatan Jl. Letjen. Soeprapto - Cempaka Putih Jakarta Pusat, Indonesia - 10510 MEGA YUDHA RATNA PUTRA Kepala Dep. Rekrutmen Peserta Pekerja Penerima Upah
  • 2. PT. Askes (Persero) Pengantar Kepesertaan Iuran Manfaat Jaminan Kesehatan Koordinasi Manfaat Fasilitas Kesehatan
  • 4. Sistem Jaminan Sosial Nasional Hak konstitusional setiap orang Wujud tanggung jawab negara+ Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur
  • 5. Kegotong-royongan Nirlaba Keterbukaan Kehati-hatian Akuntabilitas Portabilitas Kepesertaan wajib Dana amanat Hasil pengelolaan dana digunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar- besarnya untuk kepentingan peserta 9 Prinsip Jaminan Kesehatan Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Hari Tua Jaminan Pensiun Jaminan Kematian 5 Program Kemanusiaan Manfaat Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 3 Azas Sistem Jaminan Sosial Nasional
  • 6. ”1 JANUARI 2014, PT ASKES (PERSERO) MENJADI BPJS KESEHATAN” UU SJSN dan UU BPJS
  • 7. PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL REGULATOR FASKES BPJS KESEHATAN PESERTA
  • 9. KEPESERTAAN UU NO. 24 TAHUN 2011 Pasal 14 Wajib bagi seluruh Penduduk Indonesia Dan Orang Asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia
  • 10. Peserta Jaminan Kesehatan Bukan Penerima Bantuan Iuran (Bukan PBI) Pekerja Penerima Upah Pekerja Bukan Penerima Upah Bukan Pekerja Penerima Bantuan Iuran (PBI) Fakir Miskin Orang Tidak Mampu
  • 11. Peserta Bukan PBI JK, dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain, Anak ke 4 (empat) dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua (keluarga tambahan) Anggota Keluarga Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Anggota keluarga yang dijamin sebanyak banyaknya 5 (lima) orang PESERTA Isteri/Suami yang sah dari peserta Anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah dari peserta • Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri • Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal
  • 12. IURAN
  • 13. Iuran Rp. 19.225,- /org/bulan • PNS/ TNI : 5% dari Gj + Tj Kel (3% dari Pemberi Kerja dan 2% dari Pekerja) • PPNPN : 5% dari Penghasilan tetap (3% dari Pemberi Kerja dan 2% dari Pekerja) • PPU lainnya : 4,5% dari Gaji dan Tj Tetap (4% dari Pemberi Kerja dan 0,5% dari Pekerja  Maksimal pengali Gaji +Tj Tetap 2 x PTKP (K/1) Kelas 1 Rp.59.500,-/org/bln Kelas 2 Rp.42.500,,-/org/bln Kelas 3 Rp. 25,500,-/org/bln Dibayar oleh pemerintah Dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja `` Dibayar oleh peserta yang bersangkutan PBI Pekerja Penerima Upah (PPU) Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)& Bukan Pekerja (BP)
  • 14. GAJI, IURAN DAN HAK KELAS RAWAT PPU ( NON : PNS,TNI/ POLRI) KELAS II 1,5 x PTKP (K/1) Rp. 42.525.000/th Rp. 3.543.750/bln KELAS II 2 x PTPKP (K/1) Rp. 56.700.000/th Rp.4.725.000/bl KELAS I
  • 16. PENDAFTARAN PESERTA PEKERJA PENERIMA UPAH PERUSAHAAN KANTOR BPJS KESEHATAN BANK 2. Petugas BPJS Kesehatan meregistrasi pendaftaran Badan Usaha/ Badan Hukum Lainnya dan menerbitkan virtual account atas nama Badan Usaha/ Badan Hukum Lainnya 4. Ke Kantor BPJS Kesehatan Dengan membawa bukti pembayaran untuk dicetakkan Kartu BPJS Kesehatan 3. Dengan nomor virtual account tersebut, Badan Usaha/ Badan Hukum Lainnya membayar iuran ke Bank yang telah bekerjasama ( BNI, BRI, Mandiri) 1.Pemberi Kerja mendaftarkan Pekerja Penerima Upah dengan mengisi dan menyerahkan Form Registrasi Badan Usaha/ Badan Hukum Lainnya dengan dilampiri data karyawan dan anggota keluarga dengan format standar yang telah ditentukan BPJS Kesehatan
  • 17. CALON PESERTA KANTOR BPJS KESEHATAN PENDAFTARAN PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA BANK Teller / ATM 1. Mengisi Daftar Isian Peserta dengan mebawa : Kartu Keluarga/KTP/paspor Pas Foto 3X4 sebanyak 1lbr 2. Setelah data diproses oleh petugas maka akan diberi nomor Virtual Account3. Peserta Membayar lewat ATM/Tunai sesuai dengan Nomor Virtual Account 4. Dengan membawa bukti pembayaran untuk dicetakkan Kartu BPJS Kesehatan 5. Peserta memperoleh Kartu BPJS Kesehatan
  • 20. Manfaat Jaminan Kesehatan Bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan obat, bahan medis habis pakai sesuai dengan indikiasi medis yang diperlukan 1. Manfaat Medis yang tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan 2. Manfaat non medis yang ditentukan berdasarkan skala besaran iuran yang dibayarkan, termasuk didalamnya manfaat akomodasi Ambulans diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan
  • 21. Pelayanan Kesehatan Yang Dijamin Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (RJTP dan RITP) Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (RJTL dan RITL) Pelayanan Kesehatan Lain yang ditetapkan oleh Menteri
  • 22. Peserta Faskes Tk I : dokkel, klinik, Puskesmas Rumah Sakit yang kerjasama dg BPJS Kesehatan Kondisi Gawat Darurat Rujuk / Rujuk Balik Rujukan Sesuai Indikasi Medis Klaim Kantor BPJS Kesehatan Alur Pelayanan Kesehatan
  • 23. Pelayanan Kesehatan Yang Dijamin Pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan non spesialistik yang mencakup: • 1. Administrasi pelayanan; • 2. Pelayanan promotif dan preventif; • 3. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis; • 4. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif; • 5. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; • 6. Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis; • 7. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama; dan • 8. Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi
  • 24. Pelayanan Kesehatan Yang Dijamin 1. Administrasi pelayanan; 2. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis & subspesialis; 3. Tindakan medis spesialistik, baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis; 4. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; 5. Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis; 6. Rehabilitasi medis; 7. Pelayanan darah; 8. Pelayanan kedokteran forensik klinik; dan 10. Pelayanan jenazah pasien yang meninggal di Fasilitas Kesehatan. 11. Perawatan inap non intensif; dan 12. Perawatan inap di ruang intensif. Pelayanan Kesehatan lain yang di tetapkan oleh Menteri Pelayanan kesehatan rujukan di Rawat Jalan tingkat lanjutan (Poli spesialis RS) dan Rawat inap di Rumah Sakit, meliputi pelayanan :
  • 25. Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pekerja Penerima Upah Kelas I dan II Pekerja Bukan Penerima Upah Kelas I, II dan III Bukan Pekerja Kelas I, II dan III Penerima Bantuan Iuran (PBI) Fakir Miskin Kelas III Orang Tidak Mampu Kelas III Manfaat Akomodasi
  • 26. ALAT BANTU KESEHATAN No Nama Alat Kesehatan Nilai Ganti Keterangan 1. Kacamata Kelas 3 : Rp.150.000,- min : sferis 0,5D silindris 0,25D Paling cepat 2 Th. Sekali sesuai dg. indikasi medis Kelas 2 : Rp.200.000,- Kelas 1 : Rp. 300.000,- 2. Alat Bantu Dengar Maks. Rp. 1.000.000,- Paling cepat 5 Th. sekali dg. Indikasi medis 3. Protesa Gigi Maks. Rp. 1.000.000,- untuk gigi yang sama dan full protesa Paling cepat 2 Th. Sekali sesuai dg. indikasi medis Maks. Rp. 500.000,- untuk masing2 rahang
  • 27. ALAT BANTU KESEHATAN No Nama Alat Kesehatan Nilai Ganti Keterangan 4. Protesa Alat Gerak Tangan & Kaki Palsu Maks. Rp.2.500.000,- Paling cepat 5 Th. Sekali sesuai dg. indikasi medis 5. Korset Tulang Belakang Maks. Rp. 350.000,- Paling cepat 2 Th. sekali dg. Indikasi medis 6. Collar Neck Maks. Rp. 150.000,- Paling cepat 2 Th. Sekali sesuai dg. indikasi medis 7. Kruk Maks. Rp. 350.000,- Paling cepat 5 Th. Sekali sesuai dg. indikasi medis
  • 28. Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin a. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku; b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat; c. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja; d. Pelayanan Kesehatan yang dijamin oleh program kecelakaan lalu lintas yang besifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas. e. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri; f. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik; g. pelayanan untuk mengatasi infertilitas; h. Pelayanan meratakan gigi (ortodonsi); i. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;
  • 29. Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin j. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri; k. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment); l. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen); m. alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu; n. perbekalan kesehatan rumah tangga; o. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah; p. biaya pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah (preventable adverse events); dan q. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan.
  • 31. JKN • WAJIB  SELURUH PENDUDUK, ORANG ASING YANG BEKERJA PALING SINGKAT 6 BULAN DI INDONESIA • UU 24 TAHUN 2011 PASAL 14 JKN • MEMENUHI KEBUTUHAN MEDIS DASAR • TIDAK BISA MEMENUHI KEINGINAN MEDIS SELURUH PENDUDUK INDONESIA  MAKSIMAL KELAS I (TIDAK ADA VIP/VVIP) COB • AGAR KEWAJIBAN TERPENUHI  KEINGINAN MEDIS TERPENUHI  MANFAAT TAMBAHAN  ASURANSI TAMBAHAN/ PENJAMIN LAINNYA • COORDINATION OF BENEFIT (COB) / KOORDINASI MANFAAT PROGRAM JKN BPJS KESEHATAN – KOORDINASI MANFAAT
  • 32. Koordinasi Manfaat Manfaat Tambahan Pelkes Lain yang ditetapkan oleh Menteri Pelkes Rujukan Tingkat Lanjutan Pelkes Tingkat Pertama BPJS KESEHATAN ASURANSI KESEHATAN KOMERSIAL Coordination of Benefit (COB)
  • 33. Koordinasi Manfaat • Mengikuti sistem rujukan berjenjang • Menggunakan kartu BPJS Kesehatan dan Kartu Asuransi Tambahan/Badan Penjamin lain • COB hanya bila naik kelas FASKES KERJASAMA BPJS KESEHATAN • RAWAT INAP : • Ada daftar Rumah Sakit yang diajukan untuk disepakati dengan BPJS Kesehatan • Sistem rujukan ada perlakuan khusus • COB diberlakukan baik Peserta sesuai hak maupun naik kelas • Biaya pelayanan dibayar terlebih dahulu oleh Asuransi Tambahan/Badan Penjamin lain • Penggantian menggunakan tarif RS maksimal tipe C • PELAYANAN RJTL  TIDAK DITANGGUNG FASKES TIDAK KERJASAMA BPJS KESEHATAN
  • 35. PesertaPelayananBerkas klaim Rumah Sakit BPJS Kesehatan Askom/ Penjamin lain Penggantian klaim sesuai tarif INACBG’s sesuai hak kelas Peserta Penggantian klaim adalah selisih antara tarif Rumah Sakit atau INA CBG’s dikurangi tarif INA CBG’s sesuai hak kelas Peserta atau sesuai dengan polis yang diperjanjikan pada Pemegang polis Mekanisme Klaim pelayanan di Faskes BPJSK PesertaReimburse INA CBG’s Selisih
  • 36. PesertaPelayananBerkas klaim Rumah Sakit Askom/ Penjamin lain BPJS Kesehatan Penggantian klaim adalah tarif INA CBG’s paling tinggi setara RS tipe C Penggantian klaim sesuai dengan polis yang diperjanjikan pada Pemegang polis Mekanisme Klaim pelayanan Rawat Inap di Faskes Non BPJSK Peserta Reimburse Penggantian klaim sesuai tarif Rumah Sakit Alternatif1
  • 37. PesertaPelayananBerkas klaim Rumah Sakit Askom/ Penjamin lain BPJS Kesehatan Penggantian klaim adalah tarif INA CBG’s sesuai tipe RS yang ditetapkan oleh Menkes dan berdasarkan regionalisasi Penggantian klaim sesuai dengan polis yang diperjanjikan pada Pemegang polis Mekanisme Klaim pelayanan Gawat Darurat di Non Faskes BPJSK Peserta Penggantian klaim sesuai tarif Rumah Sakit Alternatif1
  • 39. www.bpjs-kesehatan.go.id ASURANSI TAMBAHAN KERJASAMA COB NO ASURANSI NO ASURANSI 1 PT Asuransi Jiwa Inhealth Inonesia 11 PT Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG 2 PT Asuransi Sinar Mas 12 PT Avrost Assurance 3 PT Asuransi Tugu Mandiri 13 PT Asuransi Jiwa Sraya (Persero) 4 PT Asuransi Mitra Maparya Tbk 14 PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya 5 PT Asuransi Axa Mandiri Financial Service 15 PT Asuransi Takaful Keluarga 6 PT Asuransi Axa Financial Indonesia 16 PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia 7 PT Lippo General Insurance 17 PT Asuransi Astra Buana 8 PT Arthagraha General Insurance 18 PT Asuransi Umum Mega 9 PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk 19 PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk 10 PT Tugu Pratama Indonesia
  • 41. Penyelenggara Pelayanan Kesehatan • memenuhi persyaratan (credentialing) • wajib bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah • memenuhi persyaratan (credentialing) • dapat menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan Fasilitas Kesehatan milik swasta