SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Download to read offline
Bab I
                                   Pendahuluan

A. Latar Belakang
           Pada 2008, pemerintah menjual dua seri Surat Berharga Syariah Negara
   (SBSN) atau Sukuk Negara, yaitu IFR-0001 dan IFR-0002. Seri IFR-0001 memiliki
   jangka waktu tujuh tahun dan IFR-0002 selama sepuluh tahun tahun. Sukuk
   berakad ijarah sale and lease back ini dijual dengan nilai nominal per unit Rp. 1
   juta dan pembelian minimal 1.000 unit atau Rp. 1 miliar. Penjualan sukuk Negara
   lebih ditujukan ke investor institusi bukan ritel, seperti dana pensiun, perbankan,
   atau manager investasi, baik local maupun asing. Penerbitan Sukuk Negara atau
   Obligasi Syari’ah Negara RI didasarkan pada UU 19/2008 tentang Surat Berharga
   Syariah Negara.
           Untuk menerbitkan SBSN, pemerintah melalui Menteri Keuangan dapat
   meminta fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN dengan prinsip-prinsip syariah
   dari lembaga yang memiliki kewenangan mengeluarkan fatwa. Apabila
   penerbitannya di dalam negeri, lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa ialah
   Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sedangkan apabila
   penerbitan SBSN di luar negeri, fatwa dapat dimintakan kepada lembaga syariah
   internasional yang ditentukan berdasarkan hasil kesapakatan. Tujuan fatwa ialah
   untuk mendapatkan Syariah Compliance Endorsement/ SCE dalam penerbitan
   SBSN.
           SBSN diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai Anggaran Pendapatan
   dan Belanja Negara (APBN) termasuk membiayai pembangunan proyek.
   Kewenangan menerbitkan SBSN untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
   4 berada pada Pemerintah. Kewenangan dilaksanakan oleh Menteri.
           SBSN diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat, serta dapat
   diperdagangkan melalui bursa atau di luar bursa. Penjualan SBSN ada yang
   diarahkan bagi pembeli dari kalangan perusahaan, da ada juga SBSN retail yang
   khusus diarahkan bagi dari kalangan individu/perseorangan.
           Dan penerbitan SBSN dengan cara Sale and Lease Back diatur dalam
   “Fatwa No. 71 /DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back”.



                         Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek
                                           1
B. Rumusan Masalah
  1. Bagaimana mekanisme dasar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)?
  2. Bagaimana bentuk mekanisme penjualan/pembelian SBSN?
  3. Bagaimana pengaturan dan pengawasan SBSN?
  4. Apa perbedaan SBSN dengan Surat Utang Negara (SUN)?


C. Tujuan
  1. Untuk memahami dan mengetahui mekanisme penerbitan SBSN.
  2. Untuk mengetahui bentuk penjualan/pembelian SBSN.
  3. Untuk mengetahui pengaturan dan pengawasan SBSN.
  4. Untuk mengetahui perbedaan SBSN dengan Surat Utang Negara (SUN).




                       Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek
                                        2
Bab II
                                         Pembahasan

A. Penerbitan SBSN dan Pengaturannya
              Untuk menerbitkan SBSN, pemerintah melalui menteri keuangan dapat
      meminta fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN dengan prinsip-prinsip syariah
      dari lembaga yang memiliki kewenangan mengeluarkan fatwa. Apabila
      penerbitannya di dalam negeri, lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa ialah
      Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sedangkan apabila
      penerbitan SBSN di luar negeri, fatwa dapat dimintakan kepada lembaga syariah
      internasional yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan. Tujuan fatwa ialah
      untuk mendapatkan Syariah Compliance Endorsement /SCE dalam penerbitan
      SBSN.1
              Berdasarkan (Pasal 8) Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara No.
      19 Tahun 2008, ketentuan umum penerbitan SBSN adalah sebagai berikut :
      1. Penerbitan SBSN harus terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR pada saat
         pengesahan APBN yang diperhitungkan sebagai bagian dari nilai bersih
         maksimal surat berharga Negara yang akan diterbitkan oleh pemerintah dalam
         satu tahun anggaran.
      2. Menteri berwenang menetapkan komposisi surat berharga Negara dalam rupiah
         maupun valuta asing, serta menetepkan komposisi surat berharga Negara dalam
         bentuk SUN maupun SBSN dan hal-hal lain yang diperlukan untuk menjamin
         penerbitan surat berharga Negara secara hati-hati.
      3. Dalam hal-hal tertentu, SBSN dapat diterbitkan melebihi nilai bersih maksimal
         yang telah disetujui DPR dan selanjutnya dilaporkan sebagai perubahan APBN
         dan/atau    disampaikan      dalam    laporan    realisasi   anggaran     tahun    yang
         bersangkutan.
              SBSN diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat, serta dapat
      diperdagangkan melalui bursa atau di luar bursa. Penjualan SBSN ada yang
      diarahkan bagi pembeli dari kalangan perusahaan, dan ada juga SBSN retail yang
      khusus diarahkan bagi pembeli dari kalangan individu/perseorangan.
  1
      . Burhanuddin S., 2011, Hukum Surat Berharga Syariah Negara dan Pengaturannya, cetakan ke-1,
      Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 63.

                              Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek
                                                  3
SBSN diterbitkan dengan tujuan membiayai APBN, termasuk membiayai
     pembangunan proyek-proyek Pemerintahan RI.2 Penerbitan SBSN dilakukan
     berdasarkan akad, yaitu perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip
     syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
     Indonesia. Akad dalam penerbitan SBSN tersebut dapat berupa akad : a. Ijarah, b.
     Mudarabah, c. Musyarakah, d. Ishtisna.
            Berikut ini beberapa jenis SBSN.
      a. SBSN Ijarah, yang yang diterbitkan berdasarkan akad Ijarah.
      b. SBSN Mudarabah, yang diterbitkan berdasarkan akad Mudarabah.
      c. SBSN Musarakah, yang diterbitkan berdasarkan akad Musarakah.
      d. SBSN Istishna, yang diterbitkan berdasarkan akad Istishna’.
      e. SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad lainnya sepanjang tidak bertentangan
         dengan prinsip syariah; dan
      f. SBSN yang diterbitkan berdasarkan kombinasi dari dua atau lebih dari akad
         sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e.
     Kombinasi akad SBSN antara lain dapat dilakukan antara Mudarabah dengan
     Ijarah, Musyarakah dengan Ijarah, dan Istishna’ dengan Ijarah.3


1. Mekanisme Dasar Penerbitan SBSN
            SBSN merupakan instrumen surat berharga yang diterbitkan berdasarkan
     akad dalam penerbitan SBSN berfungsi sebagai landasan yang akan digunakan
     dalam melakukan transaksi (underlying transaction). Dari berbagai jenis akad yang
     paling lazim digunakan adalah perpaduan antara akad jual beli (al-bai’) dan sewa
     menyewa (al-ijarah).
            Dalam masyarakat berkembang suatu asset untuk kemudian pembeli
     menyewakan kembali asset kepada penjual (sale and lease back). Oleh karena itu,
     untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, diperlukan aturan sale and lease
     back yang sesuai dengan prinsip syariah. Akad yang digunakan dalam model
     transaksi sale and lease back adalah perpaduan antara akad jual beli (al-bai’)
     dengan sewa menyewa (al-ijarah) yang harus dilaksanakan secara terpisah.

 2
   . Iswi Harianto dan R. Serfianto D.P, 2010, Buku pintar Hukum Bisnis Pasar Modal, cetakan ke-1,
   Visimedia , Jakarta Selatan, hal. 360.
 3
   . Adrian Sutedi, 2009, Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk, Cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, hal.
   154.

                            Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek
                                                 4
Melalui akad al-bai’, pembeli boleh berjanji kepada pemilik untuk menjual
    kembali kepadanya asset yang dibelinya sesuai dengan kesepakatan.4 Asset yang
    telah dibeli tersebut kemudian dapat disewakan kepada pihak lain hingga jangka
    waktu tertentu untuk mendapatkan keuntungan berupa berupa imbalan (‘ujrah).
    Selama masa sewa atau jatuh tempo, asset tersebut dapat dijual kembali kepada
    pihak lain, termasuk kepada pemiliknya.
            Dalam rangka penerbitan SBSN, pemerintah boleh melakukan transaksi
    dengan perusahaan penerbit SBSN (Special Purpose Vehicle/ SPV) yang
    didirikannya atau dengan pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah. Transaksi
    tersebut harus didasarkan pada akad tertentu yang akan digunakan sesuai dengan
    tujuannya, yaitu :
    a. Apabila pemerintah ingin mendapatkan keuntungan tertentu (margin) melalui
       penjualan assetnya, maka akad yang digunakan adalah jual beli (al-bai’).
    b. Untuk mendapatkan imbalan sewa (‘ujrah) maka akadnya adalah ijarah.
    c. Untuk mendapatkan imbalan berupa bagi hasil (Profit sharing), maka akad yang
       digunakan adalah syirkah dengan berbagai macam modelnya.
            Pengalaman selama ini, penerbitan SBSN telah dilakukan melalui
    perusahaan penerbit (Special Purpose Vehicle/ SPV) yang menggunakan skema
    SBSN ijarah-sale and lease back. Melalui skema ini, pemerintah akan melakukan
    perjanjian jual beli dengan perusahaan penerbit SBSN terhadap barang milik
    Negara sebagai objek atas hak manfaat (beneficial title) bukan hak kepemilikan
    (legal title). Karena dengan hak manfaat tersebut memungkinkan pemerintah untuk
    menyewa asset yang telah dijualnya. Untuk mendanai pembelian barang milik
    Negara, perusahaan penerbit SBSN diberi kewenangan mengeluarkan /menerbitkan
    SBSN untuk ditawarkan kepada para investor melalui agen penjual yang telah
    ditunjuk. Dalam hal ini, perusahaan penerbit SBSN juga sekaligus dapat bertindak
    sebagai wali amanat bagi investor selama menjadi pemegang SBSN.
            Penerbitan instrument keuangan syariah memerlukan adanya akad tertentu
    sebagai landasan transaksi (underlying transaction), yang ketentuan dan
    mekanismenya berbeda dengan transaksi keuangan pada umumnya. Begitu pula
    dalam hal penerbitan SBSN sebagai salah satu instrument keuangan syariah. Untuk

4
    . Burhanuddin S., 2011, Hukum Surat Berharga Syariah Negara dan Pengaturannya, cetakan ke-1,
    Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 65.

                            Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek
                                                5
keterangan lebih lanjut, berikut ini adalah contoh penerbitan SBSN dengan
menggunakan akad Ijarah-Sale and lease back :


                                         Pemerintah
                                         (Originator)
    (6 ) Ijarah Muntahiyah   (1) Penjualan              Dana   ( 4) Akad Ijarah
        Bi at- tamlik                 aset


                                       Perusahaan
                                      Penerbit (SPV)


         (7) Pelunasan       (2) Penerbitan        ( 3) Dana   (5) Pembagian
                 SBSN             SBSN                             Pendapatan

                                     Pemegang SBSN
                                        Investor


                Gambar . Penerbitan SBSN Ijarah Sale and Lease Back


Keterangan Gambar adalah :
1. Pemerintah (Originator) menjual asset barang milik Negara (BMN) sebagai
  (Underlying asset) melalui perusahaan penerbit SBSN (SPV), dengan ketentuan
  bahwa asset tersebut harus dijual kembali kepada pemerintah pada saat jatuh
  tempo.
2. Untuk mendanai pembelian barang milik Negara, perusahaan penerbit perlu
  mengeluarkan/menerbitkan SBSN untuk ditawarkan kepada para investor.
  Penawaran tersebut wujudnya dapat dilakukan melalui berbagai cara, di
  antaranya adalah:
  a. Penempatan langsung (Private placement) adalah kegiatan penerbitan atau
     penjualan SBSN yang dilakukan oleh pemerintah kepada pihak dengan
     ketentuan dan persyaratan (term and conditions) SBSN sesuai kesepakatan.
  b. Lelang SBSN adalah penjualan SBSN yang dilakukan melalui agen lelang
     yang mana investor menyampaikan penawaran pemebelian baik secara
     kompetitif maupun nonkompetitif melalui peserta lelang.



                        Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek
                                              6
c. Bookbuilding adalah kegiatan penjualan SBSN kepada investor melalui agen
           penjual di mana agen penjual mengumpulkan pemesanan pembelian dalam
           periode penawaran yang telah ditentukan.
     3. Dana yang diperoleh dari investor, oleh perusahaan penerbit SBSN kemudian
        diserahkan kepada pemerintah.5
        a. Jika penjualan dilakukan di dalam negeri, maka nilai nominal berwujud
           rupiah.
        b. Sedangkan jika di luar negeri, biasanya berwujud valuta asing (Valas).
     4. Melalui akad ijarah, asset yang telah dijual ke perusahaan penerbit SBSN
        kemudian disewakan kembali terutama kepada pemerintah hingga periode
        tertentu sesuai kesepakatan untuk mendapatkan imbalan (ujrah). Dalam hal ini,
        imbalan dapat bersifat tetap (Fix rate) ataupun kondisional (Floating rate).
        Adapun ketentuan yang berlaku pada perjanjian sewa-menyewa tersebut harus
        tetap mengacu pada ketentuan rukun dan syarat akad ijarah.
     5. Hasil imbalan (‘Ujrah) dari penyewaan asset SBSN, kemudian dibagikan secara
        periodik kepada investor sebagai pemegang SBSN.
     6. Apabila periode ijarah telah selesai (maturity date of lease), asset tersebut dijual
        kembali kepada pemerintah melalui akad ijarah muntahiya bi at-tamlik ( ijarah
        sale and lease back) yang berkedudukan sebagai pemilik pertama. Harga yang
        berlaku ialah harga nominal SBSN pada saat jatuh tempo.
     7. Hasil penjualan asset tersebut kemudian digunakan untuk melunasi pembayaran
        kepada para pemegang SBSN apabila belum selesai.
             Mekanisme penerbitan SBSN seperti telah dijelaskan di atas adalah bersifat
     kondisional. Artinya, berlakunya mekanisme tersebut sangat ditentukan dan
     tergantung dari jenis akad yang digunakan.


2. Bentuk Mekanisme Penjualan/Pembelian SBSN
             Untuk mendapatkan pendanaan, SBSN yang telah diterbitkan oleh
     Perusahaan Penerbit kemudian ditawarkan kepada para investor. Bagi investor yang
     berminat dapat membeli SBSN melalui agen yang ditunjuk secara resmi oleh



 5
     . Burhanuddin S., 2011, Hukum Surat Berharga Syariah Negara dan Pengaturannya, cetakan ke-1,
     Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 68.

                             Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek
                                                 7
pemeintah. Pembelian tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai cara, yaitu
    sebagai berikut:
    a. Penempatan langsung (private placement)
               Penempatan langsung (private placement), yaitu kegiatan penerbitan atau
       penjualan SBSN yang dilakukan oleh pemerintah kepada pihak dengan
       ketentuan dan persyaratan (term and conditions) SBSN sesuai kesepakatan.
       Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerbitan dan Penjualan SBSN dengan cara
       Penempatan Langsung (Private Placement) diatur dalam Peraturan Menteri
       Keuangan No. 75/PMK.08/2009. Dengan mengacu pada peraturan tersebut,
       berikut ini akan diuraikan beberapa pokok yang terkait dengan penerbitan atau
       penjualan SBSN melalui penempatan langsung.
       Setiap pihak dapat membeli SBSN dengan cara private placement baik secara
       langsung maupun melalui peserta lelang atau anggota panel. Pihak yang
       merupakan perseorangan hanya dapat membeli SBSN melalui lelang atau
       melalui anggota panel (Pasal 8).6 Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai
       keberadaan pihak-pihak yang dapat membeli SBSN melalui penempatan
       langsung adalah sebagai berikut .
       1) Bank Indonesia hanya dapat membeli SBSN jangka pendek dengan cara
           private placement untuk dan atas nama diri sendiri.
       2) Lembaga Penjamin Simpanan dapat membeli SBSN jangka panjang maupun
           jangka pendek dengan cara private placement untuk dan atas nama diri
           sendiri.
       3) Pihak selain Bank Indonesia, lembaga penjamin simpanan dan orang
           perseorangan dapat membeli SBSN jangka panjang maupun jangka pendek
           dengan cara private placement untuk dan atas nama sendiri.
       4) Pihak yang merupakan orang perseorangan hanya dapat membeli SBSN
           jangka panjang dengn cara private placement untuk dan atas nama diri
           sendiri.
       Untuk membeli SBSN dibutuhkan sejumlah uang dengan nilai nominal tertentu,
       baik dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing. Nilai nominal untuk



6
    . Burhanuddin S., 2011, Hukum Surat Berharga Syariah Negara dan Pengaturannya, cetakan ke-1,
    Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 70.

                            Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek
                                                8
pembelian SBSN di pasar perdana dalam negeri adalah sebesar Rp.
250.000.000.000,00 untuk satu seri.
Sedangkan untuk pasar perdana Internasional adalah sebesar US$. 100.000.000
(seratus juta dolar) untuk dua seri. Pembelian dengan cara private placement
dilakukan dengan mengajukan penawaran kepada Menteri , Direktur Jendral
Pengelolaan Utang, dengan tembusan kepada Direktur Pembiayaan Syariah.
Pengajuan pembelian SBSN dengan cara ini harus memuat;
  a. Nilai nominal,
  b. Bentuk SBSN, yaitu SBSN yang dapat diperdagangkan atau yang tidak
     dapat diperdagangkan;
  c. Indikasi jangka jatuh tempo;
  d. Harga dan Imbalan hasil;
  e. Indikasi Imbalan.
Penawaran pembelian SBSN tersebut, kemudian ditindak lanjuti oleh Direktorat
Jendral Pengelolaan Utang. Direktorat Pembiayaan Syariah dalam waktu paling
lama 7 hari sejak di terimanya surat penawaran pembelian. Tindak lanjut
tersebut berupa pembahasan mengenai terms and conditions untuk menentukan
menentukan menerima atau menolak penawaran tersebut. Hasil pembahasan
berupa menerima seluruh atau sebagian penawaran pembelian, kemudian
dituangkan ke dalam berita acara sebelum dituangkan ke dalam bentuk dokumen
kesepakatan.
Dokumen yang diperlukan dalam penerbitan dan penjualan Surat Berharga
Syariah Negara (SBSN) melalui private placement antara lain :
  1. Dokumen transaksi asset SBSN paling tidak memuat tentang :
     - Perjanjian jual beli atau sewa menyewa barang milik Negara untuk
       digunakan sebagai asset SBSN.
     - Perjanjian sewa menyewa asset SBSN.
     - Perjanjian jual beli asset SBSN, termasuk objek pembiayaan SBSN.
     - Perjanjian penyertaan (partnership).
  2. Term and conditions SBSN paling tidak memuat tentang:
     - Nilai nominal.
     - Bentuk dan jenis SBSN yang diterbitkan.
     - Jangka waktu penerbitan.


                   Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek
                                      9
- Harga dan imbalan hasil.
              - Tingkat imbalan SBSN.
              - Waktu dan mekanisme pembayaran imbalan dan atau nilai nominal.
              - Waktu dan mekanisme pelaksanaan setelmen.
          3. Fatwa dan pernyataan kesesuaian SBSN dengan prinsip syariah.
          4. Perjanjian perwaliamanatan jika diperlukan.7


    b. Lelang
               Lelang SBSN adalah penjualan SBSN yang dilakukan melalui agen
       lelang yang mana investor menyampaikan penawaran pembelian baik secara
       kompetitif maupun nonkompetitif melalui peserta lelang. Untuk menjamin
       terpenuhinya aspek syariah dalam penerbitan SBSN, maka pelaksanaan lelang
       termasuk penentuan harga SBSN harus sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan
       lebih lanjut mengenai Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara
       (SBSN) di Pasar Perdana Dalam Negeri dengan Cara Lelang termuat pada
       Peraturan menteri Keuangan No. 11/MK.08/2009.8 Dengan tetap mengacu
       pada peraturan ini.
       Penerbitan SBSN dapat dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah atau
       melalui perusahaan penerbit. Apabila penerbit SBSN dilakukan secara langsung
       oleh pemerintah, maka kegiatan persiapan dan pelaksanaan penerbitan SBSN
       dilaksanakan oleh satuan kerja dilingkungan departemen keuangan yang tugas
       pokok dan fungsinya menyelenggarakan pengelolaan SBSN. Sedangkan apabila
       penerbitan SBSN dilakukan secara tidak langsung, maka kegiatan persiapan dan
       pelaksanaan penerbitan SBSN dilaksanakan oleh perusahaan penerbit SBSN
       dibantu oleh satuan kerja di lingkungan kementerian keuangan yang tugas pokok
       dan fungsinya menyelengarakan pengelolaan SBSN.
       Menteri dapat menunjuk Bank Indonesia sebagai agen lelang untuk
       melaksanakan lelang SBSN. Agen lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
       ayat 2 mempunyai tugas sebagai berikut:


7
    . Lihat pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 /PMK. 08/2009.
8
    . Burhanuddin S., 2011, Hukum Surat Berharga Syariah Negara dan Pengaturannya, cetakan ke-1,
      Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 73.



                             Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek
                                                10
- Mengumumkan rencana lelalng SBSN yang memuat paling kurang nama
              peserta lelang SBSN, waktu pelaksanaan lelang SBSN, jumlah indikatif
              SBSN yang ditawarkan, jangka waktu SBSN, tanggal penerbitan, tanggal
              setelmen, tanggal jatuh tempo, jenis mata uang dan waktu pengumuman
              hasil lelang SBSN kepada peserta lelang melalui system lelang SBSN.
          - Melaksanakan lelang SBSN.
          - Menyampaikan data penawaran lelang SBSN kepada Menteri Keuangan
              dan Direktor Jendral Pengelolaan Utang.
          - Mengumumkan hasil ketetapan lelang SBSN kepada peserta lelang melalui
              system lelang.9
       Untuk kepentingan akuntabilitas dan transparansi, dalam penerbitan dan
       penjualan SBSN secara lelang di pasar perdana dalam negeri diperlukan
       dokumentasi yang sekurang-kurangnya memuat:
          1) Dokumen transaksi asset SBSN yang antara lain terdiri dari:
               - Perjanjian jual beli atau sewa menyewa barang milik Negara untuk
                 digunakan sebagai asset SBSN.
               - Perjanjian sewa menyewa asset SBSN.
               - Perjanjian jual beli asset SBSN, termasuk yang berupa objek
                 pembiayaan SBSN.
               - Perjanjian penyertaan dalam rangka akad Musyarakah (Partnership).
         2) Ketentuan dan syarat (term and conditions) SBSN; dan
         3) Fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN dengan prinsip syariah.
         4) Perjanjian perwaliamanatan yang diperlukan hanya dalam hal:
               - Penerbitan SBSN dilakukan secara langsung oleh pemerintah.
               - Penerbitan SBSN dilakukan melalui perusahaan penerbit SBSN dan
                 perusahaan penerbit SBSN menunjuk pihak lain untuk membantu.


    c. Bookbuilding
               Bookbuilding adalah kegiatan penjualan SBSN kepada investor melalui
       agen penjual di mana agen penjual mengumpulkan pemesenan pembelian dalam
       periode penawaran yang telah ditentukan. Untuk menjamin terpenuhinya aspek


9
    . Pasal 3 ayat 2 peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.08/2009.


                             Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek
                                                11
syariah dalam penerbitanSBSN, maka pelaksanaan bookbuilding termasuk
       penetuan harga SBSN harus sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan mengenai
       Penerbitan dan Penjualan SBSN dengan cara Bookbuilding di pasar perdana
       dalam negeri terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
       No.118/PMK.08/2008. Dengan tetap mengacu pada peraturan ini.
       Penerbitan SBSN dapat dilakukan secara langsung oleh pemerintah atau melalui
       perusahaan penerbit SBSN. Apabila penerbitan SBSN dilakukan secara langsung
       oleh pemerintah, maka kegiatan persiapan dan pelaksanaan penerbitan SBSN
       dilaksanakan oleh satuan kerja dilingkungan departemen keuangan yang sesuai
       dengan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan pengelolaan SBSN.
       Sebelum pelaksanaan penjualan SBSN, Menteri c.q Direktur Jenderal
       Pengelolaan Utang menetapkan sekurang-kurangnya:10
           - Target indikatif penerbitan SBSN.
           - Struktur akad SBSN.
           - Tanggal penerbitan.
           - Metode penerbitan.
           - Denominal.
           - Tanggal jatuh tempo.
           - Metode penetapan harga SBSN, dan;
           - Objek pembiayaan dan/atau barang milik Negara yang akan digunakan
              sebagai asset SBSN.
       Untuk penerbitan SBSN di pasar perdana dalam negeri dengan cara
       bookbuilding dapat ditunjuk konsultan hukum. Untuk dapat ditunjuk menjadi
       konsultan hukum setiap calon harus :
        a. Menyampaikan proposal dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan ;
        b. Memenuhi persyaratan dan criteria yang ditetapkan; dan
        c. Lulus seleksi yang dilaksanakan oleh panitia seleksi. Adapun persyaratan dan
           kriteria calon konsultan hukum untuk mengikuti seleksi adalah:
              - Terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal pada otoritas di
                 bidang pasar modal.
              - Memiliki pengalaman dalam penerbitan sukuk/obligasi syariah dalam
                 mata uang rupiah.

10
     . Pasal 6 peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.08/2008.

                             Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek
                                                12
- Memiliki anggota tim yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman
                 dalam penyususnan dokumen hokum untuk penerbitan sukuk/obligasi
                 syariah.
              - Memiliki komitmen dalam pengembangan pasar sukuk/obligasi syariah
                 di Indonesia.11
       Penjualan SBSN dengan cara bookbuilding dilakukan melalui agen penjual.
       Agen penjual adalah perusahaan efek yang ditunjuk direktur jendral pengelolaan
       utang atas nama menteri guna melaksanakan penjualan SBSN dengan cara
       bookbuilding.
       Dalam penerbitan dan penjualan SBSN dengan cara Bookbuilding, diperlukan
       adanya dokumen yang memuat keterangan sebagai berikut.
           1) Dokumen transaksi asset SBSN yang antara lain terdiri dari:
              - Perjanjian jual beli atau sewa menyewa barang milik Negara untuk
                digunakan sebagai asset SBSN.
              - Perjanjian sewa menyewa asset SBSN.
              - Perjanjian jual beli asset SBSN, termasuk yang berupa objek pembiayaan
                SBSN.
              - Perjanjian penyertaan dalam rangka akad Musyarakah (Partnership).12
          2) Perjanjian perwaliamanatan yang diperlukan hanya dalam hal;
             a. Penerbitan SBSN dilakukan secara langsung oleh pemerintah.
             b. Perusahaan penerbit SBSN menunjuk pihak lain untuk membantu
                melaksanakan fungsi wali amanat.
          3) Ketentuan dan persyaratan (term and conditions) SBSN.
          4) Memorandum informasi yang sekurang-kurangnya memuat tentang:
              - Tata cara pemesanan pembelian SBSN.
              - Jenis akad.
              - Tanggal jatuh tempo, tanggal penjatahan dan tanggal stelmen.
              - Metode penetepan harga SBSN.
              - Periode penjualan.
              - Objek pembiayaan SBSN dan/atau barang milik Negara yang akan
                dijadikan sebagai asset SBSN.

11
     . Pasal 13 ayat 2 peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.08/2008.
12
     . Pasal 18 ayat 1 peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.08/2008.

                              Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek
                                                 13
- Pokok-pokok ketentuan dan syarat (term and conditions).
           5) Fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN dengan prinsip syariah.
         Di samping dalam negeri, penjualan SBSN di dalam pasar perdana juga dapat
         dilakukan di luar negeri (internasional) dalam bentuk valuta asing. Penjualan
         SBSN di dalam valuta asing di pasar perdana internasional hanya dapat
         dilakukan dengan cara penempatan langsung (private placement) atau
         bookbuilding. Apabila penjualan SBSN dalam valuta asing di pasar perdana
         internasional dengan cara private placement, maka pelaksanaannya dilakukan
         secara langsung oleh pemerintah atau melalui anggota panel. Sedangkan apabila
         penjualan SBSN dalam valuta asing di pasar perdana Internasional dengan cara
         bookbuilding, maka pelaksanaannya dapat dilakukan melalui agen penjual yang
         ditunjuk dari panel. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan SBSN dalam
         Valuta asing di pasar perdana Internasional dapat diketahui dalam Peraturan
         Menteri Keuangan No. 129/PMK.08/2009 tentang Perubahan atas Peraturan
         Menteri Keuangan No. 152/PMK.08/2008.13


3. Pengaturan dan Pengawasan
            Pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan SBSN dilakukan
       oleh otoritas yang melakukan pengaturan dan pengawasan di bidang pasar modal.14
       Pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan perdaganagan SBSN dimaksudkan
       untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan pemodal dan para pelaku
       pasar. Kedua hal tersebut diperlukan agar kegiatan perdagangan SBSN dapat
       dilaksanakan secara efisien dan sehant. Pengaturan dilaksanakan melalui penerbitan
       berbagai ketentuan misalnya transparansi data dan informasi penerbitan, serta
       mengenai tata cara perdagangan SBSN. Pengaturan dan pengawasan merupakan
       upaya untuk memperoleh keyakinan akan ketaatan para pelaku pasar terhadap
       ketentuan yang berlaku.




  13
     . Burhanuddin S., 2011, Hukum Surat Berharga Syariah Negara dan Pengaturannya, cetakan ke-1,
       Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 93.
  14
      . Pasal 26 Undang-undang Republic Indonesia Nomor. 19 Tahun 2008 . Tentang Surat Syariah
       Berharga Negara (SBSN).

                             Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek
                                                14
4. Perbedaan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah
      Negara (SBSN)
             Untuk saat ini, di Indonesia dikenal dua macam surat berharga, yaitu Surat
      Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Menurut
      Undang-Undang No. 24 Tahun 2002, yang dimaksud Surat Utang Negara adalah
      Surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun
      valuta asing (Valas) yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara
      Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.15 Namun, dengan memahami
      ketentuan yang berlaku dalam penerbitan SBSN, tentu seseorang akan mengetahui
      perbedaan dengan SUN.
             Berbeda dengan SBSN yang penerbitannya menggunakan berbagai macam
      akad syariah, SUN diterbitkan hanya berdasarkan perjanjian utang piutang yang
      berbasis pada system bunga. Melalui surat berharga, investor yang membeli SUN
      akan mendapatkan keuntungan berupa bunga (interest) sebagai kompensasi dari
      dana yang mereka untuk memberikan pinjaman melalui bukti kepemilikan surat
      berharga. Mengambil manfaat/keuntungan dari transaksi utang piutang secara
      hukum haram hukumnya. Keharaman ini terjadi karena adanya unsure kedzaliman
      dan ketidak adilan dalam system riba tersebut yang menybabkan pemerintah
      sebagai sebagai pihak yang menerbitkan Surat Berharga harus menanggung utang
      plus bunga sebagai konpensasinya.
             Sedangkan menurut ketentuan objeknya, SBSN mengharuskan adanya
      evaluasi asset tertentu (underlying asset), baik ditinjau dari segi kehalalan maupun
      potensi ekonominya. Karena keberadaan valuasi asset secara riil inilah yang akan
      digunakan untuk menentukan harga transaksi yang dijalankan berdasarkan akad-
      akad syariah tersebut. Selain disebutkan di atas, sesungguhnya masih terdapat
      beberapa perbedaan lain yang perlu diketahui sehingga memudahkan bagi pembaca
      untuk memahami SBSN.




 15
      . Burhanuddin S., 2011, Hukum Surat Berharga Syariah Negara dan Pengaturannya, cetakan ke-1,
        Rajawali Pers, Jakarta, Hal.97.

                              Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek
                                                  15
Tabel
                                         Perbedaan SUN dan SBSN16
                                         Obligasi                     Sukuk Negara
           Kriteria                         (SUN)                            (SBSN)
                                  - Pemerintah                   - Pemerintah
     Penerbit
                                  - Korporasi                    - Korporasi
                                  - Lelang                       - Lelang
                                  - Bookbuilding                 - Bookbuilding
     Metode Penerbitan
                                  - Private placement            - Private placement
                                  - Pengakuan utang              - Sertifikat kepemilikan/
     Sifat Instrumen
                                                                  penyertaan atas suatu asset
                                                                 - Konvensional
     Segmentasi Investor
                                  - Konvensional                 - Syariah
                                  - Bunga /kupon,                - Imbalan
     Keuntungan bagi
                                  - Capital gain                 - Bagi hasil dan Margin
     investor
                                                                 - Dokumen Pasar Modal
     Dokumen yang
                                 Dokumen Pasar Modal             - Dokumen Syariah
     diperlukan

                                  Tidak perlu                       Perlu
     Underlying Asset

     Penggunaan hasil
                                  - Bebas                        - Harus sesuai syariah
     penjualan (proced)
                                  - Trustee                      - SPV
     Lembaga terkait
                                  - Agen Pembayar                - Trustee
                                                                 - Agen Pembayar

     Syariah Compliance
                                  - Tidak Perlu                  - Perlu
     Endorsement

     Hukum                              Haram                     Halal

     Akibat                       Mudarhat (kerusakan)           Maslahat dunia akhirat

16
 . Burhanuddin S., 2011, Hukum Surat Berharga Syariah Negara dan Pengaturannya, cetakan ke-1,
      Rajawali Pers, Jakarta, Hal.98.



                               Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek
                                                    16
Bab III
                                            Penutup
A. kesimpulan
  1. Berdasarkan (Pasal 8) Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara No. 19
     Tahun 2008, ketentuan umum penerbitan SBSN adalah sebagai berikut :
      - Penerbitan SBSN harus terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR pada
         saat pengesahan APBN yang diperhitungkan sebagai bagian dari nilai bersih
         maksimal surat berharga Negara yang akan diterbitkan oleh pemerintah
         dalam satu tahun anggaran.
      - Menteri berwenang menetapkan komposisi surat berharga Negara dalam
         rupiah maupun valuta asing, serta menetepkan komposisi surat berharga
         Negara dalam bentuk SUN maupun SBSN dan hal-hal lain yang diperlukan
         untuk menjamin penerbitan surat berharga Negara secara hati-hati.
      - Dalam hal-hal tertentu, SBSN dapat diterbitkan melebihi nilai bersih
         maksimal yang telah disetujui DPR dan selanjutnya dilaporkan sebagai
         perubahan APBN dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran
         tahun yang bersangkutan.


  2. Penerbitan instrument keuangan syariah memerlukan adanya akad tertentu
     sebagai landasan transaksi (underlying transaction), yang ketentuan dan
     mekanismenya berbeda dengan transaksi keuangan pada umumnya. Begitu pula
     dalam hal penerbitan SBSN sebagai salah satu instrument keuangan syariah.
     Untuk keterangan lebih lanjut, berikut ini adalah contoh penerbitan SBSN
     dengan menggunakan akad Ijarah-Sale and lease back :


                                                Pemerintah
                                                (Originator)

      (6) Ijarah muntahiyah     (1) Penjualan                  Dana   (4) Akad Ijarah
             Bi at-tamlik        Asset
                                         Perusahaan Penerbit
                                               (SPV)

      (7 ) Pelunasan SBSN       (2)penerbitan             (3) Dana    (5) Pembagian
                                 SBSN                                     Pendapatan
                                          Pemegang SBSN
                                             (Investor)
                              Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek
                                                   17
3. Mekanisme penjualan/pembelian SBSN ada 3 cara yaitu:
   a. Private Placement
              Penempatan langsung (private placement), yaitu kegiatan penerbitan
      atau penjualan SBSN yang dilakukan oleh pemerintah kepada pihak dengan
      ketentuan dan persyaratan (term and conditions) SBSN sesuai kesepakatan.
      Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerbitan dan Penjualan SBSN dengan cara
      Penempatan Langsung (Private Placement) diatur dalam Peraturan Menteri
      Keuangan No. 75/PMK.08/2009. Dengan mengacu pada peraturan tersebut,
      berikut ini akan diuraikan beberapa pokok yang terkait dengan penerbitan
      atau penjualan SBSN melalui penempatan langsung.


   b. Lelang SBSN
              Lelang SBSN adalah penjualan SBSN yang dilakukan melalui agen
      lelang yang mana investor menyampaikan penawaran pembelian baik secara
      kompetitif maupun nonkompetitif melalui peserta lelang. Untuk menjamin
      terpenuhinya aspek syariah dalam penerbitan SBSN, maka pelaksanaan
      lelang termasuk penentuan harga SBSN harus sesuai dengan prinsip syariah.
      Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga
      Syariah Negara (SBSN) di Pasar Perdana Dalam Negeri dengan Cara Lelang
      termuat pada Peraturan menteri Keuangan No. 11/MK.08/2009. Dengan
      tetap mengacu pada peraturan ini.


   c. Bookbuilding
              Bookbuilding adalah kegiatan penjualan SBSN kepada investor
       melalui agen penjual di mana agen penjual mengumpulkan pemesenan
       pembelian dalam periode penawaran yang telah ditentukan. Untuk
       menjamin terpenuhinya aspek syariah dalam penerbitanSBSN, maka
       pelaksanaan bookbuilding termasuk penetuan harga SBSN harus sesuai
       dengan prinsip syariah. Ketentuan mengenai Penerbitan dan Penjualan
       SBSN dengan cara Bookbuilding di pasar perdana dalam negeri terdapat
       pada     Peraturan      Menteri        Keuangan   Republik     Indonesia
       No.118/PMK.08/2008. Dengan tetap mengacu pada peraturan ini.



                      Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek
                                         18
4. Pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan SBSN dilakukan
   oleh otoritas yang melakukan pengaturan dan pengawasan di bidang pasar
   modal. Pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan perdaganagan SBSN
   dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan pemodal
   dan para pelaku pasar. Kedua hal tersebut diperlukan agar kegiatan perdagangan
   SBSN dapat dilaksanakan secara efisien dan sehant. Pengaturan dilaksanakan
   melalui penerbitan berbagai ketentuan misalnya transparansi data dan informasi
   penerbitan, serta mengenai tata cara perdagangan SBSN. Pengaturan dan
   pengawasan merupakan upaya untuk memperoleh keyakinan akan ketaatan para
   pelaku pasar terhadap ketentuan yang berlaku.
5. Berbeda dengan SBSN yang penerbitannya menggunakan berbagai macam akad
   syariah, SUN diterbitkan hanya berdasarkan perjanjian utang piutang yang
   berbasis pada system bunga. Melalui surat berharga, investor yang membeli
   SUN akan mendapatkan keuntungan berupa bunga (interest) sebagai kompensasi
   dari dana yang mereka untuk memberikan pinjaman melalui bukti kepemilikan
   surat berharga. Mengambil manfaat/keuntungan dari transaksi utang piutang
   secara hukum haram hukumnya. Keharaman ini terjadi karena adanya unsure
   kedzaliman dan ketidak adilan dalam system riba tersebut yang menybabkan
   pemerintah sebagai sebagai pihak yang menerbitkan Surat Berharga harus
   menanggung utang plus bunga sebagai konpensasinya. Sedangkan menurut
   ketentuan objeknya, SBSN mengharuskan adanya evaluasi asset tertentu
   (underlying asset), baik ditinjau dari segi kehalalan maupun potensi
   ekonominya. Karena keberadaan valuasi asset secara riil inilah yang akan
   digunakan untuk menentukan harga transaksi yang dijalankan berdasarkan akad-
   akad syariah tersebut. Selain disebutkan di atas, sesungguhnya masih terdapat
   beberapa perbedaan lain yang perlu diketahui sehingga memudahkan bagi
   pembaca untuk memahami SBSN.




                      Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek
                                       19
Daftar Pustaka


 Sumber Buku:
   Susamto, Burhanuddin “Hukum Surat Berharga Syariah Negara” Cet.1. Jakarta:
        Rajawali Pers, 2011.
   Hariyani Iswi, Serfianto D.P. “ Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal” Cet.1.
        Jakarta Selatan: Visimedia, 2010.
   Sutedi, Adrian “Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk” Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika,
        2009.


 Sumber Peraturan Perundang-undangan:
   Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.08/2008 Tentang
        Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara
        Bookbuilding Di Pasar Perdana Dalam Negeri.
   Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.08/2009 Tentang Penerbitan Dan
        Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Di Pasar Perdana Dalam Negeri
        Dengan Cara Lelang.
   Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.08/2009 Tentang Penerbitan Dan
        Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Di Pasar Perdana Dalam Negeri
        Dengan Cara Private Placement.


 Sumber Internet:
   http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2009/75~PMK.08~2009Per.htm      diakses
        pada tanggal 7 November 2012.
   http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2008/118~PMK.08~2008Per.htm diakses
        pada tanggal 7 November 2012.
   http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2009/11~PMK.08~2009Per.htm      diakses
        pada tanggal 7 November 2012.




                      Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek
                                         20

More Related Content

What's hot

Skema Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah
Skema Pembiayaan Mudharabah dan MusyarakahSkema Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah
Skema Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah12345mimi
 
Portofolio investasi-bab-7-efisiensi-pasar
Portofolio investasi-bab-7-efisiensi-pasarPortofolio investasi-bab-7-efisiensi-pasar
Portofolio investasi-bab-7-efisiensi-pasarJudianto Nugroho
 
Akad musyarakah akuntansi keuangan syariah
Akad musyarakah akuntansi keuangan syariahAkad musyarakah akuntansi keuangan syariah
Akad musyarakah akuntansi keuangan syariahEdwin Irwanto
 
Psak 104 istshina
Psak 104 istshinaPsak 104 istshina
Psak 104 istshinacitra Joni
 
Akuntansi istishna
Akuntansi istishnaAkuntansi istishna
Akuntansi istishnamadureh
 
Macam macam akad syari’ah dan simulasinya
Macam macam akad syari’ah dan simulasinyaMacam macam akad syari’ah dan simulasinya
Macam macam akad syari’ah dan simulasinyasulaiman musa
 
Portofolio investasi-bab-17-analisis-opsi
Portofolio investasi-bab-17-analisis-opsiPortofolio investasi-bab-17-analisis-opsi
Portofolio investasi-bab-17-analisis-opsiJudianto Nugroho
 
PPT teori akuntansi.pptx
PPT teori akuntansi.pptxPPT teori akuntansi.pptx
PPT teori akuntansi.pptxagungatk
 
Profit Sharing Dalam Bank Syari'ah
Profit Sharing Dalam Bank Syari'ahProfit Sharing Dalam Bank Syari'ah
Profit Sharing Dalam Bank Syari'ahmadureh
 
Teori Akuntansi Pendapatan
Teori Akuntansi PendapatanTeori Akuntansi Pendapatan
Teori Akuntansi PendapatanRachma Novriesya
 
9 idx monthly statistics september 2019
9 idx monthly statistics september 20199 idx monthly statistics september 2019
9 idx monthly statistics september 2019Yusuf Darismah
 
BENTUK BENTUK PERUSAHAAN.pdf
BENTUK BENTUK PERUSAHAAN.pdfBENTUK BENTUK PERUSAHAAN.pdf
BENTUK BENTUK PERUSAHAAN.pdfSyafii1
 
Makalah akad akad bank syariah
Makalah akad akad bank syariahMakalah akad akad bank syariah
Makalah akad akad bank syariahNanang Hendriana
 

What's hot (20)

Skema Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah
Skema Pembiayaan Mudharabah dan MusyarakahSkema Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah
Skema Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah
 
Portofolio investasi-bab-7-efisiensi-pasar
Portofolio investasi-bab-7-efisiensi-pasarPortofolio investasi-bab-7-efisiensi-pasar
Portofolio investasi-bab-7-efisiensi-pasar
 
Akad musyarakah akuntansi keuangan syariah
Akad musyarakah akuntansi keuangan syariahAkad musyarakah akuntansi keuangan syariah
Akad musyarakah akuntansi keuangan syariah
 
Psak 104 istshina
Psak 104 istshinaPsak 104 istshina
Psak 104 istshina
 
Akuntansi istishna
Akuntansi istishnaAkuntansi istishna
Akuntansi istishna
 
Teori akuntansi
Teori akuntansiTeori akuntansi
Teori akuntansi
 
Macam macam akad syari’ah dan simulasinya
Macam macam akad syari’ah dan simulasinyaMacam macam akad syari’ah dan simulasinya
Macam macam akad syari’ah dan simulasinya
 
Portofolio investasi-bab-17-analisis-opsi
Portofolio investasi-bab-17-analisis-opsiPortofolio investasi-bab-17-analisis-opsi
Portofolio investasi-bab-17-analisis-opsi
 
PPT teori akuntansi.pptx
PPT teori akuntansi.pptxPPT teori akuntansi.pptx
PPT teori akuntansi.pptx
 
Statistik Ekonomi
Statistik EkonomiStatistik Ekonomi
Statistik Ekonomi
 
Latihan soal pasar modal
Latihan soal pasar modalLatihan soal pasar modal
Latihan soal pasar modal
 
Pasar Uang & Valuta Asing
Pasar Uang & Valuta AsingPasar Uang & Valuta Asing
Pasar Uang & Valuta Asing
 
Pertemuan 4 simpanan giro, deposito
Pertemuan 4 simpanan giro, depositoPertemuan 4 simpanan giro, deposito
Pertemuan 4 simpanan giro, deposito
 
Profit Sharing Dalam Bank Syari'ah
Profit Sharing Dalam Bank Syari'ahProfit Sharing Dalam Bank Syari'ah
Profit Sharing Dalam Bank Syari'ah
 
Teori Akuntansi Pendapatan
Teori Akuntansi PendapatanTeori Akuntansi Pendapatan
Teori Akuntansi Pendapatan
 
9 idx monthly statistics september 2019
9 idx monthly statistics september 20199 idx monthly statistics september 2019
9 idx monthly statistics september 2019
 
BENTUK BENTUK PERUSAHAAN.pdf
BENTUK BENTUK PERUSAHAAN.pdfBENTUK BENTUK PERUSAHAAN.pdf
BENTUK BENTUK PERUSAHAAN.pdf
 
Ppt akad murabahah
Ppt akad murabahahPpt akad murabahah
Ppt akad murabahah
 
Makalah teori akuntansi
Makalah teori akuntansiMakalah teori akuntansi
Makalah teori akuntansi
 
Makalah akad akad bank syariah
Makalah akad akad bank syariahMakalah akad akad bank syariah
Makalah akad akad bank syariah
 

Viewers also liked

Penerbitan sbsn dan pengaturannya
Penerbitan sbsn dan pengaturannyaPenerbitan sbsn dan pengaturannya
Penerbitan sbsn dan pengaturannyavilla kuta indah
 
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah LangsungPengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah LangsungAhmad Abdul Haq
 
Mekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPN
Mekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPNMekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPN
Mekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPNAhmad Abdul Haq
 
Mpim 8. evaluasi kepatuhan internal kantor vertikal ditjen perbendaharaan
Mpim 8. evaluasi kepatuhan internal kantor vertikal ditjen perbendaharaanMpim 8. evaluasi kepatuhan internal kantor vertikal ditjen perbendaharaan
Mpim 8. evaluasi kepatuhan internal kantor vertikal ditjen perbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
Digital 126691 6115-analisis perbedaan-literatur
Digital 126691 6115-analisis perbedaan-literaturDigital 126691 6115-analisis perbedaan-literatur
Digital 126691 6115-analisis perbedaan-literaturaalmutawali
 
Slide pengantar wakil menteri keuangan launching pp nomor 38 tahun 2016
Slide pengantar wakil menteri keuangan   launching pp nomor 38 tahun 2016Slide pengantar wakil menteri keuangan   launching pp nomor 38 tahun 2016
Slide pengantar wakil menteri keuangan launching pp nomor 38 tahun 2016Ahmad Abdul Haq
 

Viewers also liked (8)

Penerbitan sbsn dan pengaturannya
Penerbitan sbsn dan pengaturannyaPenerbitan sbsn dan pengaturannya
Penerbitan sbsn dan pengaturannya
 
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah LangsungPengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
 
Mekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPN
Mekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPNMekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPN
Mekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPN
 
Mpim 8. evaluasi kepatuhan internal kantor vertikal ditjen perbendaharaan
Mpim 8. evaluasi kepatuhan internal kantor vertikal ditjen perbendaharaanMpim 8. evaluasi kepatuhan internal kantor vertikal ditjen perbendaharaan
Mpim 8. evaluasi kepatuhan internal kantor vertikal ditjen perbendaharaan
 
Digital 126691 6115-analisis perbedaan-literatur
Digital 126691 6115-analisis perbedaan-literaturDigital 126691 6115-analisis perbedaan-literatur
Digital 126691 6115-analisis perbedaan-literatur
 
Akad akad syariah
Akad akad syariahAkad akad syariah
Akad akad syariah
 
Hukum Surat Berharga
Hukum Surat BerhargaHukum Surat Berharga
Hukum Surat Berharga
 
Slide pengantar wakil menteri keuangan launching pp nomor 38 tahun 2016
Slide pengantar wakil menteri keuangan   launching pp nomor 38 tahun 2016Slide pengantar wakil menteri keuangan   launching pp nomor 38 tahun 2016
Slide pengantar wakil menteri keuangan launching pp nomor 38 tahun 2016
 

Similar to Pembahasan sbsn

MENGENAL_SUKUK.pdf
MENGENAL_SUKUK.pdfMENGENAL_SUKUK.pdf
MENGENAL_SUKUK.pdfssuser4caf1a
 
Presentasi sukuk negara
Presentasi sukuk negaraPresentasi sukuk negara
Presentasi sukuk negaraIsal Isal
 
Bank dan lembaga keuangan lainnya
Bank dan lembaga keuangan lainnyaBank dan lembaga keuangan lainnya
Bank dan lembaga keuangan lainnyaImam Pamungkas
 
Pengawasan Syariah pada Reksadana Syariah
Pengawasan Syariah pada Reksadana SyariahPengawasan Syariah pada Reksadana Syariah
Pengawasan Syariah pada Reksadana SyariahIzzuddin Abdul Manaf
 
03 mustafa edwin n acara kjks bogor 30 sept 2013
03 mustafa edwin n acara kjks bogor 30 sept 201303 mustafa edwin n acara kjks bogor 30 sept 2013
03 mustafa edwin n acara kjks bogor 30 sept 2013Pristiyanto SS
 
Prinsip syari’ah pada pasar modal,pre
Prinsip syari’ah pada pasar modal,prePrinsip syari’ah pada pasar modal,pre
Prinsip syari’ah pada pasar modal,preAan Annisya
 
UU Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
UU Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar ModalUU Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
UU Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar ModalJimmy L
 
Tugas 10. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, univer...
Tugas 10. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, univer...Tugas 10. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, univer...
Tugas 10. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, univer...Hayyu Safitri
 
Hbl forum dan quiz minggu 11
Hbl forum dan quiz minggu 11Hbl forum dan quiz minggu 11
Hbl forum dan quiz minggu 11rifaaa_092
 
Uu no 8 tahun 1995 tentang pasar modal
Uu no 8 tahun 1995 tentang pasar modalUu no 8 tahun 1995 tentang pasar modal
Uu no 8 tahun 1995 tentang pasar modalDyah Nuryovita
 
Uu no 8 tahun 1995 tentang pasar modal
Uu no 8 tahun 1995 tentang pasar modalUu no 8 tahun 1995 tentang pasar modal
Uu no 8 tahun 1995 tentang pasar modalGilang Syahya
 
HBL 12, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hukum Perbankan dan Asuransi, Universitas ...
HBL 12, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hukum Perbankan dan Asuransi, Universitas ...HBL 12, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hukum Perbankan dan Asuransi, Universitas ...
HBL 12, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hukum Perbankan dan Asuransi, Universitas ...nabilasafitr
 
Prospektus rd mawar agresif
Prospektus rd mawar agresifProspektus rd mawar agresif
Prospektus rd mawar agresifgunawanhendro
 
obligasi syariah
obligasi syariah obligasi syariah
obligasi syariah Yaa Sheikh
 
Uu no 8 tahun 1995 tentang pasar modal
Uu no 8 tahun 1995 tentang pasar modalUu no 8 tahun 1995 tentang pasar modal
Uu no 8 tahun 1995 tentang pasar modalAndi Alfian
 
Akad syariah per no 04_tahun_2007
Akad syariah per no 04_tahun_2007Akad syariah per no 04_tahun_2007
Akad syariah per no 04_tahun_2007ELJUNI EDIN GIRSANG
 
Mengenal Pasar Modal Syariah.pptx
Mengenal Pasar Modal Syariah.pptxMengenal Pasar Modal Syariah.pptx
Mengenal Pasar Modal Syariah.pptxallifkd6
 
Pasar uang; definisi, perilaku, jenis dan fungsi pasar uang
Pasar uang; definisi, perilaku, jenis dan fungsi pasar uangPasar uang; definisi, perilaku, jenis dan fungsi pasar uang
Pasar uang; definisi, perilaku, jenis dan fungsi pasar uangMuhammad Khoirul Fuddin
 

Similar to Pembahasan sbsn (20)

MENGENAL_SUKUK.pdf
MENGENAL_SUKUK.pdfMENGENAL_SUKUK.pdf
MENGENAL_SUKUK.pdf
 
Presentasi sukuk negara
Presentasi sukuk negaraPresentasi sukuk negara
Presentasi sukuk negara
 
Bank dan lembaga keuangan lainnya
Bank dan lembaga keuangan lainnyaBank dan lembaga keuangan lainnya
Bank dan lembaga keuangan lainnya
 
Pengawasan Syariah pada Reksadana Syariah
Pengawasan Syariah pada Reksadana SyariahPengawasan Syariah pada Reksadana Syariah
Pengawasan Syariah pada Reksadana Syariah
 
03 mustafa edwin n acara kjks bogor 30 sept 2013
03 mustafa edwin n acara kjks bogor 30 sept 201303 mustafa edwin n acara kjks bogor 30 sept 2013
03 mustafa edwin n acara kjks bogor 30 sept 2013
 
Prinsip syari’ah pada pasar modal,pre
Prinsip syari’ah pada pasar modal,prePrinsip syari’ah pada pasar modal,pre
Prinsip syari’ah pada pasar modal,pre
 
UU Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
UU Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar ModalUU Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
UU Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
 
Uu nomor 8 tahun 1995
Uu nomor 8 tahun 1995Uu nomor 8 tahun 1995
Uu nomor 8 tahun 1995
 
Tugas 10. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, univer...
Tugas 10. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, univer...Tugas 10. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, univer...
Tugas 10. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, univer...
 
Hbl forum dan quiz minggu 11
Hbl forum dan quiz minggu 11Hbl forum dan quiz minggu 11
Hbl forum dan quiz minggu 11
 
Uu no 8 tahun 1995 tentang pasar modal
Uu no 8 tahun 1995 tentang pasar modalUu no 8 tahun 1995 tentang pasar modal
Uu no 8 tahun 1995 tentang pasar modal
 
Uu no 8 tahun 1995 tentang pasar modal
Uu no 8 tahun 1995 tentang pasar modalUu no 8 tahun 1995 tentang pasar modal
Uu no 8 tahun 1995 tentang pasar modal
 
HBL 12, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hukum Perbankan dan Asuransi, Universitas ...
HBL 12, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hukum Perbankan dan Asuransi, Universitas ...HBL 12, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hukum Perbankan dan Asuransi, Universitas ...
HBL 12, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hukum Perbankan dan Asuransi, Universitas ...
 
Prospektus rd mawar agresif
Prospektus rd mawar agresifProspektus rd mawar agresif
Prospektus rd mawar agresif
 
obligasi syariah
obligasi syariah obligasi syariah
obligasi syariah
 
Makalah akbank
Makalah akbankMakalah akbank
Makalah akbank
 
Uu no 8 tahun 1995 tentang pasar modal
Uu no 8 tahun 1995 tentang pasar modalUu no 8 tahun 1995 tentang pasar modal
Uu no 8 tahun 1995 tentang pasar modal
 
Akad syariah per no 04_tahun_2007
Akad syariah per no 04_tahun_2007Akad syariah per no 04_tahun_2007
Akad syariah per no 04_tahun_2007
 
Mengenal Pasar Modal Syariah.pptx
Mengenal Pasar Modal Syariah.pptxMengenal Pasar Modal Syariah.pptx
Mengenal Pasar Modal Syariah.pptx
 
Pasar uang; definisi, perilaku, jenis dan fungsi pasar uang
Pasar uang; definisi, perilaku, jenis dan fungsi pasar uangPasar uang; definisi, perilaku, jenis dan fungsi pasar uang
Pasar uang; definisi, perilaku, jenis dan fungsi pasar uang
 

Recently uploaded

Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1LailaTulangRusukMaha
 
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptx
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptxDinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptx
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptxFritzPieterMichaelNa
 
keutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdf
keutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdfkeutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdf
keutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdfatsira1
 
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrahmateri pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrahkrisdanarahmatullah7
 
Paket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptx
Paket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptxPaket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptx
Paket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptxDarmiahDarmiah
 
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus daMenyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus daWijaya Kusumah
 
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...Shoffan shoffa
 
Program Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdf
Program Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdfProgram Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdf
Program Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdfrizalrulloh1992
 
MATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN AQIDAH ISLAM.pptx
MATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN  AQIDAH ISLAM.pptxMATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN  AQIDAH ISLAM.pptx
MATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN AQIDAH ISLAM.pptxSuarniSuarni5
 
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASIBMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASIsyedharis59
 
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptxanisakhairoza
 
LEMBAR-LOKAKARYA ORIENTASI-Kelompok 1.pdf
LEMBAR-LOKAKARYA ORIENTASI-Kelompok 1.pdfLEMBAR-LOKAKARYA ORIENTASI-Kelompok 1.pdf
LEMBAR-LOKAKARYA ORIENTASI-Kelompok 1.pdfAdelaWintarsana2
 
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdfPTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdfSMP Hang Kasturi, Batam
 
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptxUTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptxYusufAmirudin3
 
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi IbrahimpptxNasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi IbrahimpptxSuGito15
 
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama Islam
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama IslamKELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama Islam
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama IslamabdulhamidalyFKIP
 
DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3
DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3
DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3sekolah9304
 
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASIBMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASIwanalifhikmi
 
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdfK1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf2210130220024
 

Recently uploaded (20)

Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
 
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptx
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptxDinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptx
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptx
 
keutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdf
keutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdfkeutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdf
keutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdf
 
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrahmateri pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
 
Paket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptx
Paket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptxPaket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptx
Paket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptx
 
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus daMenyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
 
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
 
Program Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdf
Program Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdfProgram Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdf
Program Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdf
 
MATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN AQIDAH ISLAM.pptx
MATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN  AQIDAH ISLAM.pptxMATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN  AQIDAH ISLAM.pptx
MATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN AQIDAH ISLAM.pptx
 
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASIBMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
 
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
 
LEMBAR-LOKAKARYA ORIENTASI-Kelompok 1.pdf
LEMBAR-LOKAKARYA ORIENTASI-Kelompok 1.pdfLEMBAR-LOKAKARYA ORIENTASI-Kelompok 1.pdf
LEMBAR-LOKAKARYA ORIENTASI-Kelompok 1.pdf
 
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdfPTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
 
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptxUTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
 
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi IbrahimpptxNasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
 
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama Islam
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama IslamKELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama Islam
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama Islam
 
DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3
DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3
DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3
 
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASIBMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
 
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdfK1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
 
ELEMEN KOMPOL (PESAN BAHASA POLITIK).pptx
ELEMEN KOMPOL (PESAN BAHASA POLITIK).pptxELEMEN KOMPOL (PESAN BAHASA POLITIK).pptx
ELEMEN KOMPOL (PESAN BAHASA POLITIK).pptx
 

Pembahasan sbsn

  • 1. Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang Pada 2008, pemerintah menjual dua seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara, yaitu IFR-0001 dan IFR-0002. Seri IFR-0001 memiliki jangka waktu tujuh tahun dan IFR-0002 selama sepuluh tahun tahun. Sukuk berakad ijarah sale and lease back ini dijual dengan nilai nominal per unit Rp. 1 juta dan pembelian minimal 1.000 unit atau Rp. 1 miliar. Penjualan sukuk Negara lebih ditujukan ke investor institusi bukan ritel, seperti dana pensiun, perbankan, atau manager investasi, baik local maupun asing. Penerbitan Sukuk Negara atau Obligasi Syari’ah Negara RI didasarkan pada UU 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Untuk menerbitkan SBSN, pemerintah melalui Menteri Keuangan dapat meminta fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN dengan prinsip-prinsip syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan mengeluarkan fatwa. Apabila penerbitannya di dalam negeri, lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa ialah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sedangkan apabila penerbitan SBSN di luar negeri, fatwa dapat dimintakan kepada lembaga syariah internasional yang ditentukan berdasarkan hasil kesapakatan. Tujuan fatwa ialah untuk mendapatkan Syariah Compliance Endorsement/ SCE dalam penerbitan SBSN. SBSN diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) termasuk membiayai pembangunan proyek. Kewenangan menerbitkan SBSN untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berada pada Pemerintah. Kewenangan dilaksanakan oleh Menteri. SBSN diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat, serta dapat diperdagangkan melalui bursa atau di luar bursa. Penjualan SBSN ada yang diarahkan bagi pembeli dari kalangan perusahaan, da ada juga SBSN retail yang khusus diarahkan bagi dari kalangan individu/perseorangan. Dan penerbitan SBSN dengan cara Sale and Lease Back diatur dalam “Fatwa No. 71 /DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back”. Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek 1
  • 2. B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana mekanisme dasar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)? 2. Bagaimana bentuk mekanisme penjualan/pembelian SBSN? 3. Bagaimana pengaturan dan pengawasan SBSN? 4. Apa perbedaan SBSN dengan Surat Utang Negara (SUN)? C. Tujuan 1. Untuk memahami dan mengetahui mekanisme penerbitan SBSN. 2. Untuk mengetahui bentuk penjualan/pembelian SBSN. 3. Untuk mengetahui pengaturan dan pengawasan SBSN. 4. Untuk mengetahui perbedaan SBSN dengan Surat Utang Negara (SUN). Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek 2
  • 3. Bab II Pembahasan A. Penerbitan SBSN dan Pengaturannya Untuk menerbitkan SBSN, pemerintah melalui menteri keuangan dapat meminta fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN dengan prinsip-prinsip syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan mengeluarkan fatwa. Apabila penerbitannya di dalam negeri, lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa ialah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sedangkan apabila penerbitan SBSN di luar negeri, fatwa dapat dimintakan kepada lembaga syariah internasional yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan. Tujuan fatwa ialah untuk mendapatkan Syariah Compliance Endorsement /SCE dalam penerbitan SBSN.1 Berdasarkan (Pasal 8) Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara No. 19 Tahun 2008, ketentuan umum penerbitan SBSN adalah sebagai berikut : 1. Penerbitan SBSN harus terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR pada saat pengesahan APBN yang diperhitungkan sebagai bagian dari nilai bersih maksimal surat berharga Negara yang akan diterbitkan oleh pemerintah dalam satu tahun anggaran. 2. Menteri berwenang menetapkan komposisi surat berharga Negara dalam rupiah maupun valuta asing, serta menetepkan komposisi surat berharga Negara dalam bentuk SUN maupun SBSN dan hal-hal lain yang diperlukan untuk menjamin penerbitan surat berharga Negara secara hati-hati. 3. Dalam hal-hal tertentu, SBSN dapat diterbitkan melebihi nilai bersih maksimal yang telah disetujui DPR dan selanjutnya dilaporkan sebagai perubahan APBN dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran tahun yang bersangkutan. SBSN diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat, serta dapat diperdagangkan melalui bursa atau di luar bursa. Penjualan SBSN ada yang diarahkan bagi pembeli dari kalangan perusahaan, dan ada juga SBSN retail yang khusus diarahkan bagi pembeli dari kalangan individu/perseorangan. 1 . Burhanuddin S., 2011, Hukum Surat Berharga Syariah Negara dan Pengaturannya, cetakan ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 63. Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek 3
  • 4. SBSN diterbitkan dengan tujuan membiayai APBN, termasuk membiayai pembangunan proyek-proyek Pemerintahan RI.2 Penerbitan SBSN dilakukan berdasarkan akad, yaitu perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Akad dalam penerbitan SBSN tersebut dapat berupa akad : a. Ijarah, b. Mudarabah, c. Musyarakah, d. Ishtisna. Berikut ini beberapa jenis SBSN. a. SBSN Ijarah, yang yang diterbitkan berdasarkan akad Ijarah. b. SBSN Mudarabah, yang diterbitkan berdasarkan akad Mudarabah. c. SBSN Musarakah, yang diterbitkan berdasarkan akad Musarakah. d. SBSN Istishna, yang diterbitkan berdasarkan akad Istishna’. e. SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan f. SBSN yang diterbitkan berdasarkan kombinasi dari dua atau lebih dari akad sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e. Kombinasi akad SBSN antara lain dapat dilakukan antara Mudarabah dengan Ijarah, Musyarakah dengan Ijarah, dan Istishna’ dengan Ijarah.3 1. Mekanisme Dasar Penerbitan SBSN SBSN merupakan instrumen surat berharga yang diterbitkan berdasarkan akad dalam penerbitan SBSN berfungsi sebagai landasan yang akan digunakan dalam melakukan transaksi (underlying transaction). Dari berbagai jenis akad yang paling lazim digunakan adalah perpaduan antara akad jual beli (al-bai’) dan sewa menyewa (al-ijarah). Dalam masyarakat berkembang suatu asset untuk kemudian pembeli menyewakan kembali asset kepada penjual (sale and lease back). Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, diperlukan aturan sale and lease back yang sesuai dengan prinsip syariah. Akad yang digunakan dalam model transaksi sale and lease back adalah perpaduan antara akad jual beli (al-bai’) dengan sewa menyewa (al-ijarah) yang harus dilaksanakan secara terpisah. 2 . Iswi Harianto dan R. Serfianto D.P, 2010, Buku pintar Hukum Bisnis Pasar Modal, cetakan ke-1, Visimedia , Jakarta Selatan, hal. 360. 3 . Adrian Sutedi, 2009, Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk, Cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 154. Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek 4
  • 5. Melalui akad al-bai’, pembeli boleh berjanji kepada pemilik untuk menjual kembali kepadanya asset yang dibelinya sesuai dengan kesepakatan.4 Asset yang telah dibeli tersebut kemudian dapat disewakan kepada pihak lain hingga jangka waktu tertentu untuk mendapatkan keuntungan berupa berupa imbalan (‘ujrah). Selama masa sewa atau jatuh tempo, asset tersebut dapat dijual kembali kepada pihak lain, termasuk kepada pemiliknya. Dalam rangka penerbitan SBSN, pemerintah boleh melakukan transaksi dengan perusahaan penerbit SBSN (Special Purpose Vehicle/ SPV) yang didirikannya atau dengan pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah. Transaksi tersebut harus didasarkan pada akad tertentu yang akan digunakan sesuai dengan tujuannya, yaitu : a. Apabila pemerintah ingin mendapatkan keuntungan tertentu (margin) melalui penjualan assetnya, maka akad yang digunakan adalah jual beli (al-bai’). b. Untuk mendapatkan imbalan sewa (‘ujrah) maka akadnya adalah ijarah. c. Untuk mendapatkan imbalan berupa bagi hasil (Profit sharing), maka akad yang digunakan adalah syirkah dengan berbagai macam modelnya. Pengalaman selama ini, penerbitan SBSN telah dilakukan melalui perusahaan penerbit (Special Purpose Vehicle/ SPV) yang menggunakan skema SBSN ijarah-sale and lease back. Melalui skema ini, pemerintah akan melakukan perjanjian jual beli dengan perusahaan penerbit SBSN terhadap barang milik Negara sebagai objek atas hak manfaat (beneficial title) bukan hak kepemilikan (legal title). Karena dengan hak manfaat tersebut memungkinkan pemerintah untuk menyewa asset yang telah dijualnya. Untuk mendanai pembelian barang milik Negara, perusahaan penerbit SBSN diberi kewenangan mengeluarkan /menerbitkan SBSN untuk ditawarkan kepada para investor melalui agen penjual yang telah ditunjuk. Dalam hal ini, perusahaan penerbit SBSN juga sekaligus dapat bertindak sebagai wali amanat bagi investor selama menjadi pemegang SBSN. Penerbitan instrument keuangan syariah memerlukan adanya akad tertentu sebagai landasan transaksi (underlying transaction), yang ketentuan dan mekanismenya berbeda dengan transaksi keuangan pada umumnya. Begitu pula dalam hal penerbitan SBSN sebagai salah satu instrument keuangan syariah. Untuk 4 . Burhanuddin S., 2011, Hukum Surat Berharga Syariah Negara dan Pengaturannya, cetakan ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 65. Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek 5
  • 6. keterangan lebih lanjut, berikut ini adalah contoh penerbitan SBSN dengan menggunakan akad Ijarah-Sale and lease back : Pemerintah (Originator) (6 ) Ijarah Muntahiyah (1) Penjualan Dana ( 4) Akad Ijarah Bi at- tamlik aset Perusahaan Penerbit (SPV) (7) Pelunasan (2) Penerbitan ( 3) Dana (5) Pembagian SBSN SBSN Pendapatan Pemegang SBSN Investor Gambar . Penerbitan SBSN Ijarah Sale and Lease Back Keterangan Gambar adalah : 1. Pemerintah (Originator) menjual asset barang milik Negara (BMN) sebagai (Underlying asset) melalui perusahaan penerbit SBSN (SPV), dengan ketentuan bahwa asset tersebut harus dijual kembali kepada pemerintah pada saat jatuh tempo. 2. Untuk mendanai pembelian barang milik Negara, perusahaan penerbit perlu mengeluarkan/menerbitkan SBSN untuk ditawarkan kepada para investor. Penawaran tersebut wujudnya dapat dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya adalah: a. Penempatan langsung (Private placement) adalah kegiatan penerbitan atau penjualan SBSN yang dilakukan oleh pemerintah kepada pihak dengan ketentuan dan persyaratan (term and conditions) SBSN sesuai kesepakatan. b. Lelang SBSN adalah penjualan SBSN yang dilakukan melalui agen lelang yang mana investor menyampaikan penawaran pemebelian baik secara kompetitif maupun nonkompetitif melalui peserta lelang. Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek 6
  • 7. c. Bookbuilding adalah kegiatan penjualan SBSN kepada investor melalui agen penjual di mana agen penjual mengumpulkan pemesanan pembelian dalam periode penawaran yang telah ditentukan. 3. Dana yang diperoleh dari investor, oleh perusahaan penerbit SBSN kemudian diserahkan kepada pemerintah.5 a. Jika penjualan dilakukan di dalam negeri, maka nilai nominal berwujud rupiah. b. Sedangkan jika di luar negeri, biasanya berwujud valuta asing (Valas). 4. Melalui akad ijarah, asset yang telah dijual ke perusahaan penerbit SBSN kemudian disewakan kembali terutama kepada pemerintah hingga periode tertentu sesuai kesepakatan untuk mendapatkan imbalan (ujrah). Dalam hal ini, imbalan dapat bersifat tetap (Fix rate) ataupun kondisional (Floating rate). Adapun ketentuan yang berlaku pada perjanjian sewa-menyewa tersebut harus tetap mengacu pada ketentuan rukun dan syarat akad ijarah. 5. Hasil imbalan (‘Ujrah) dari penyewaan asset SBSN, kemudian dibagikan secara periodik kepada investor sebagai pemegang SBSN. 6. Apabila periode ijarah telah selesai (maturity date of lease), asset tersebut dijual kembali kepada pemerintah melalui akad ijarah muntahiya bi at-tamlik ( ijarah sale and lease back) yang berkedudukan sebagai pemilik pertama. Harga yang berlaku ialah harga nominal SBSN pada saat jatuh tempo. 7. Hasil penjualan asset tersebut kemudian digunakan untuk melunasi pembayaran kepada para pemegang SBSN apabila belum selesai. Mekanisme penerbitan SBSN seperti telah dijelaskan di atas adalah bersifat kondisional. Artinya, berlakunya mekanisme tersebut sangat ditentukan dan tergantung dari jenis akad yang digunakan. 2. Bentuk Mekanisme Penjualan/Pembelian SBSN Untuk mendapatkan pendanaan, SBSN yang telah diterbitkan oleh Perusahaan Penerbit kemudian ditawarkan kepada para investor. Bagi investor yang berminat dapat membeli SBSN melalui agen yang ditunjuk secara resmi oleh 5 . Burhanuddin S., 2011, Hukum Surat Berharga Syariah Negara dan Pengaturannya, cetakan ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 68. Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek 7
  • 8. pemeintah. Pembelian tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai cara, yaitu sebagai berikut: a. Penempatan langsung (private placement) Penempatan langsung (private placement), yaitu kegiatan penerbitan atau penjualan SBSN yang dilakukan oleh pemerintah kepada pihak dengan ketentuan dan persyaratan (term and conditions) SBSN sesuai kesepakatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerbitan dan Penjualan SBSN dengan cara Penempatan Langsung (Private Placement) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.08/2009. Dengan mengacu pada peraturan tersebut, berikut ini akan diuraikan beberapa pokok yang terkait dengan penerbitan atau penjualan SBSN melalui penempatan langsung. Setiap pihak dapat membeli SBSN dengan cara private placement baik secara langsung maupun melalui peserta lelang atau anggota panel. Pihak yang merupakan perseorangan hanya dapat membeli SBSN melalui lelang atau melalui anggota panel (Pasal 8).6 Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai keberadaan pihak-pihak yang dapat membeli SBSN melalui penempatan langsung adalah sebagai berikut . 1) Bank Indonesia hanya dapat membeli SBSN jangka pendek dengan cara private placement untuk dan atas nama diri sendiri. 2) Lembaga Penjamin Simpanan dapat membeli SBSN jangka panjang maupun jangka pendek dengan cara private placement untuk dan atas nama diri sendiri. 3) Pihak selain Bank Indonesia, lembaga penjamin simpanan dan orang perseorangan dapat membeli SBSN jangka panjang maupun jangka pendek dengan cara private placement untuk dan atas nama sendiri. 4) Pihak yang merupakan orang perseorangan hanya dapat membeli SBSN jangka panjang dengn cara private placement untuk dan atas nama diri sendiri. Untuk membeli SBSN dibutuhkan sejumlah uang dengan nilai nominal tertentu, baik dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing. Nilai nominal untuk 6 . Burhanuddin S., 2011, Hukum Surat Berharga Syariah Negara dan Pengaturannya, cetakan ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 70. Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek 8
  • 9. pembelian SBSN di pasar perdana dalam negeri adalah sebesar Rp. 250.000.000.000,00 untuk satu seri. Sedangkan untuk pasar perdana Internasional adalah sebesar US$. 100.000.000 (seratus juta dolar) untuk dua seri. Pembelian dengan cara private placement dilakukan dengan mengajukan penawaran kepada Menteri , Direktur Jendral Pengelolaan Utang, dengan tembusan kepada Direktur Pembiayaan Syariah. Pengajuan pembelian SBSN dengan cara ini harus memuat; a. Nilai nominal, b. Bentuk SBSN, yaitu SBSN yang dapat diperdagangkan atau yang tidak dapat diperdagangkan; c. Indikasi jangka jatuh tempo; d. Harga dan Imbalan hasil; e. Indikasi Imbalan. Penawaran pembelian SBSN tersebut, kemudian ditindak lanjuti oleh Direktorat Jendral Pengelolaan Utang. Direktorat Pembiayaan Syariah dalam waktu paling lama 7 hari sejak di terimanya surat penawaran pembelian. Tindak lanjut tersebut berupa pembahasan mengenai terms and conditions untuk menentukan menentukan menerima atau menolak penawaran tersebut. Hasil pembahasan berupa menerima seluruh atau sebagian penawaran pembelian, kemudian dituangkan ke dalam berita acara sebelum dituangkan ke dalam bentuk dokumen kesepakatan. Dokumen yang diperlukan dalam penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) melalui private placement antara lain : 1. Dokumen transaksi asset SBSN paling tidak memuat tentang : - Perjanjian jual beli atau sewa menyewa barang milik Negara untuk digunakan sebagai asset SBSN. - Perjanjian sewa menyewa asset SBSN. - Perjanjian jual beli asset SBSN, termasuk objek pembiayaan SBSN. - Perjanjian penyertaan (partnership). 2. Term and conditions SBSN paling tidak memuat tentang: - Nilai nominal. - Bentuk dan jenis SBSN yang diterbitkan. - Jangka waktu penerbitan. Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek 9
  • 10. - Harga dan imbalan hasil. - Tingkat imbalan SBSN. - Waktu dan mekanisme pembayaran imbalan dan atau nilai nominal. - Waktu dan mekanisme pelaksanaan setelmen. 3. Fatwa dan pernyataan kesesuaian SBSN dengan prinsip syariah. 4. Perjanjian perwaliamanatan jika diperlukan.7 b. Lelang Lelang SBSN adalah penjualan SBSN yang dilakukan melalui agen lelang yang mana investor menyampaikan penawaran pembelian baik secara kompetitif maupun nonkompetitif melalui peserta lelang. Untuk menjamin terpenuhinya aspek syariah dalam penerbitan SBSN, maka pelaksanaan lelang termasuk penentuan harga SBSN harus sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di Pasar Perdana Dalam Negeri dengan Cara Lelang termuat pada Peraturan menteri Keuangan No. 11/MK.08/2009.8 Dengan tetap mengacu pada peraturan ini. Penerbitan SBSN dapat dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah atau melalui perusahaan penerbit. Apabila penerbit SBSN dilakukan secara langsung oleh pemerintah, maka kegiatan persiapan dan pelaksanaan penerbitan SBSN dilaksanakan oleh satuan kerja dilingkungan departemen keuangan yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan pengelolaan SBSN. Sedangkan apabila penerbitan SBSN dilakukan secara tidak langsung, maka kegiatan persiapan dan pelaksanaan penerbitan SBSN dilaksanakan oleh perusahaan penerbit SBSN dibantu oleh satuan kerja di lingkungan kementerian keuangan yang tugas pokok dan fungsinya menyelengarakan pengelolaan SBSN. Menteri dapat menunjuk Bank Indonesia sebagai agen lelang untuk melaksanakan lelang SBSN. Agen lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 mempunyai tugas sebagai berikut: 7 . Lihat pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 /PMK. 08/2009. 8 . Burhanuddin S., 2011, Hukum Surat Berharga Syariah Negara dan Pengaturannya, cetakan ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 73. Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek 10
  • 11. - Mengumumkan rencana lelalng SBSN yang memuat paling kurang nama peserta lelang SBSN, waktu pelaksanaan lelang SBSN, jumlah indikatif SBSN yang ditawarkan, jangka waktu SBSN, tanggal penerbitan, tanggal setelmen, tanggal jatuh tempo, jenis mata uang dan waktu pengumuman hasil lelang SBSN kepada peserta lelang melalui system lelang SBSN. - Melaksanakan lelang SBSN. - Menyampaikan data penawaran lelang SBSN kepada Menteri Keuangan dan Direktor Jendral Pengelolaan Utang. - Mengumumkan hasil ketetapan lelang SBSN kepada peserta lelang melalui system lelang.9 Untuk kepentingan akuntabilitas dan transparansi, dalam penerbitan dan penjualan SBSN secara lelang di pasar perdana dalam negeri diperlukan dokumentasi yang sekurang-kurangnya memuat: 1) Dokumen transaksi asset SBSN yang antara lain terdiri dari: - Perjanjian jual beli atau sewa menyewa barang milik Negara untuk digunakan sebagai asset SBSN. - Perjanjian sewa menyewa asset SBSN. - Perjanjian jual beli asset SBSN, termasuk yang berupa objek pembiayaan SBSN. - Perjanjian penyertaan dalam rangka akad Musyarakah (Partnership). 2) Ketentuan dan syarat (term and conditions) SBSN; dan 3) Fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN dengan prinsip syariah. 4) Perjanjian perwaliamanatan yang diperlukan hanya dalam hal: - Penerbitan SBSN dilakukan secara langsung oleh pemerintah. - Penerbitan SBSN dilakukan melalui perusahaan penerbit SBSN dan perusahaan penerbit SBSN menunjuk pihak lain untuk membantu. c. Bookbuilding Bookbuilding adalah kegiatan penjualan SBSN kepada investor melalui agen penjual di mana agen penjual mengumpulkan pemesenan pembelian dalam periode penawaran yang telah ditentukan. Untuk menjamin terpenuhinya aspek 9 . Pasal 3 ayat 2 peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.08/2009. Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek 11
  • 12. syariah dalam penerbitanSBSN, maka pelaksanaan bookbuilding termasuk penetuan harga SBSN harus sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan mengenai Penerbitan dan Penjualan SBSN dengan cara Bookbuilding di pasar perdana dalam negeri terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.118/PMK.08/2008. Dengan tetap mengacu pada peraturan ini. Penerbitan SBSN dapat dilakukan secara langsung oleh pemerintah atau melalui perusahaan penerbit SBSN. Apabila penerbitan SBSN dilakukan secara langsung oleh pemerintah, maka kegiatan persiapan dan pelaksanaan penerbitan SBSN dilaksanakan oleh satuan kerja dilingkungan departemen keuangan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan pengelolaan SBSN. Sebelum pelaksanaan penjualan SBSN, Menteri c.q Direktur Jenderal Pengelolaan Utang menetapkan sekurang-kurangnya:10 - Target indikatif penerbitan SBSN. - Struktur akad SBSN. - Tanggal penerbitan. - Metode penerbitan. - Denominal. - Tanggal jatuh tempo. - Metode penetapan harga SBSN, dan; - Objek pembiayaan dan/atau barang milik Negara yang akan digunakan sebagai asset SBSN. Untuk penerbitan SBSN di pasar perdana dalam negeri dengan cara bookbuilding dapat ditunjuk konsultan hukum. Untuk dapat ditunjuk menjadi konsultan hukum setiap calon harus : a. Menyampaikan proposal dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan ; b. Memenuhi persyaratan dan criteria yang ditetapkan; dan c. Lulus seleksi yang dilaksanakan oleh panitia seleksi. Adapun persyaratan dan kriteria calon konsultan hukum untuk mengikuti seleksi adalah: - Terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal pada otoritas di bidang pasar modal. - Memiliki pengalaman dalam penerbitan sukuk/obligasi syariah dalam mata uang rupiah. 10 . Pasal 6 peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.08/2008. Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek 12
  • 13. - Memiliki anggota tim yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam penyususnan dokumen hokum untuk penerbitan sukuk/obligasi syariah. - Memiliki komitmen dalam pengembangan pasar sukuk/obligasi syariah di Indonesia.11 Penjualan SBSN dengan cara bookbuilding dilakukan melalui agen penjual. Agen penjual adalah perusahaan efek yang ditunjuk direktur jendral pengelolaan utang atas nama menteri guna melaksanakan penjualan SBSN dengan cara bookbuilding. Dalam penerbitan dan penjualan SBSN dengan cara Bookbuilding, diperlukan adanya dokumen yang memuat keterangan sebagai berikut. 1) Dokumen transaksi asset SBSN yang antara lain terdiri dari: - Perjanjian jual beli atau sewa menyewa barang milik Negara untuk digunakan sebagai asset SBSN. - Perjanjian sewa menyewa asset SBSN. - Perjanjian jual beli asset SBSN, termasuk yang berupa objek pembiayaan SBSN. - Perjanjian penyertaan dalam rangka akad Musyarakah (Partnership).12 2) Perjanjian perwaliamanatan yang diperlukan hanya dalam hal; a. Penerbitan SBSN dilakukan secara langsung oleh pemerintah. b. Perusahaan penerbit SBSN menunjuk pihak lain untuk membantu melaksanakan fungsi wali amanat. 3) Ketentuan dan persyaratan (term and conditions) SBSN. 4) Memorandum informasi yang sekurang-kurangnya memuat tentang: - Tata cara pemesanan pembelian SBSN. - Jenis akad. - Tanggal jatuh tempo, tanggal penjatahan dan tanggal stelmen. - Metode penetepan harga SBSN. - Periode penjualan. - Objek pembiayaan SBSN dan/atau barang milik Negara yang akan dijadikan sebagai asset SBSN. 11 . Pasal 13 ayat 2 peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.08/2008. 12 . Pasal 18 ayat 1 peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.08/2008. Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek 13
  • 14. - Pokok-pokok ketentuan dan syarat (term and conditions). 5) Fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN dengan prinsip syariah. Di samping dalam negeri, penjualan SBSN di dalam pasar perdana juga dapat dilakukan di luar negeri (internasional) dalam bentuk valuta asing. Penjualan SBSN di dalam valuta asing di pasar perdana internasional hanya dapat dilakukan dengan cara penempatan langsung (private placement) atau bookbuilding. Apabila penjualan SBSN dalam valuta asing di pasar perdana internasional dengan cara private placement, maka pelaksanaannya dilakukan secara langsung oleh pemerintah atau melalui anggota panel. Sedangkan apabila penjualan SBSN dalam valuta asing di pasar perdana Internasional dengan cara bookbuilding, maka pelaksanaannya dapat dilakukan melalui agen penjual yang ditunjuk dari panel. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan SBSN dalam Valuta asing di pasar perdana Internasional dapat diketahui dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 129/PMK.08/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 152/PMK.08/2008.13 3. Pengaturan dan Pengawasan Pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan SBSN dilakukan oleh otoritas yang melakukan pengaturan dan pengawasan di bidang pasar modal.14 Pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan perdaganagan SBSN dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan pemodal dan para pelaku pasar. Kedua hal tersebut diperlukan agar kegiatan perdagangan SBSN dapat dilaksanakan secara efisien dan sehant. Pengaturan dilaksanakan melalui penerbitan berbagai ketentuan misalnya transparansi data dan informasi penerbitan, serta mengenai tata cara perdagangan SBSN. Pengaturan dan pengawasan merupakan upaya untuk memperoleh keyakinan akan ketaatan para pelaku pasar terhadap ketentuan yang berlaku. 13 . Burhanuddin S., 2011, Hukum Surat Berharga Syariah Negara dan Pengaturannya, cetakan ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 93. 14 . Pasal 26 Undang-undang Republic Indonesia Nomor. 19 Tahun 2008 . Tentang Surat Syariah Berharga Negara (SBSN). Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek 14
  • 15. 4. Perbedaan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Untuk saat ini, di Indonesia dikenal dua macam surat berharga, yaitu Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2002, yang dimaksud Surat Utang Negara adalah Surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing (Valas) yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.15 Namun, dengan memahami ketentuan yang berlaku dalam penerbitan SBSN, tentu seseorang akan mengetahui perbedaan dengan SUN. Berbeda dengan SBSN yang penerbitannya menggunakan berbagai macam akad syariah, SUN diterbitkan hanya berdasarkan perjanjian utang piutang yang berbasis pada system bunga. Melalui surat berharga, investor yang membeli SUN akan mendapatkan keuntungan berupa bunga (interest) sebagai kompensasi dari dana yang mereka untuk memberikan pinjaman melalui bukti kepemilikan surat berharga. Mengambil manfaat/keuntungan dari transaksi utang piutang secara hukum haram hukumnya. Keharaman ini terjadi karena adanya unsure kedzaliman dan ketidak adilan dalam system riba tersebut yang menybabkan pemerintah sebagai sebagai pihak yang menerbitkan Surat Berharga harus menanggung utang plus bunga sebagai konpensasinya. Sedangkan menurut ketentuan objeknya, SBSN mengharuskan adanya evaluasi asset tertentu (underlying asset), baik ditinjau dari segi kehalalan maupun potensi ekonominya. Karena keberadaan valuasi asset secara riil inilah yang akan digunakan untuk menentukan harga transaksi yang dijalankan berdasarkan akad- akad syariah tersebut. Selain disebutkan di atas, sesungguhnya masih terdapat beberapa perbedaan lain yang perlu diketahui sehingga memudahkan bagi pembaca untuk memahami SBSN. 15 . Burhanuddin S., 2011, Hukum Surat Berharga Syariah Negara dan Pengaturannya, cetakan ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, Hal.97. Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek 15
  • 16. Tabel Perbedaan SUN dan SBSN16 Obligasi Sukuk Negara Kriteria (SUN) (SBSN) - Pemerintah - Pemerintah Penerbit - Korporasi - Korporasi - Lelang - Lelang - Bookbuilding - Bookbuilding Metode Penerbitan - Private placement - Private placement - Pengakuan utang - Sertifikat kepemilikan/ Sifat Instrumen penyertaan atas suatu asset - Konvensional Segmentasi Investor - Konvensional - Syariah - Bunga /kupon, - Imbalan Keuntungan bagi - Capital gain - Bagi hasil dan Margin investor - Dokumen Pasar Modal Dokumen yang Dokumen Pasar Modal - Dokumen Syariah diperlukan Tidak perlu Perlu Underlying Asset Penggunaan hasil - Bebas - Harus sesuai syariah penjualan (proced) - Trustee - SPV Lembaga terkait - Agen Pembayar - Trustee - Agen Pembayar Syariah Compliance - Tidak Perlu - Perlu Endorsement Hukum Haram Halal Akibat Mudarhat (kerusakan) Maslahat dunia akhirat 16 . Burhanuddin S., 2011, Hukum Surat Berharga Syariah Negara dan Pengaturannya, cetakan ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, Hal.98. Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek 16
  • 17. Bab III Penutup A. kesimpulan 1. Berdasarkan (Pasal 8) Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara No. 19 Tahun 2008, ketentuan umum penerbitan SBSN adalah sebagai berikut : - Penerbitan SBSN harus terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR pada saat pengesahan APBN yang diperhitungkan sebagai bagian dari nilai bersih maksimal surat berharga Negara yang akan diterbitkan oleh pemerintah dalam satu tahun anggaran. - Menteri berwenang menetapkan komposisi surat berharga Negara dalam rupiah maupun valuta asing, serta menetepkan komposisi surat berharga Negara dalam bentuk SUN maupun SBSN dan hal-hal lain yang diperlukan untuk menjamin penerbitan surat berharga Negara secara hati-hati. - Dalam hal-hal tertentu, SBSN dapat diterbitkan melebihi nilai bersih maksimal yang telah disetujui DPR dan selanjutnya dilaporkan sebagai perubahan APBN dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran tahun yang bersangkutan. 2. Penerbitan instrument keuangan syariah memerlukan adanya akad tertentu sebagai landasan transaksi (underlying transaction), yang ketentuan dan mekanismenya berbeda dengan transaksi keuangan pada umumnya. Begitu pula dalam hal penerbitan SBSN sebagai salah satu instrument keuangan syariah. Untuk keterangan lebih lanjut, berikut ini adalah contoh penerbitan SBSN dengan menggunakan akad Ijarah-Sale and lease back : Pemerintah (Originator) (6) Ijarah muntahiyah (1) Penjualan Dana (4) Akad Ijarah Bi at-tamlik Asset Perusahaan Penerbit (SPV) (7 ) Pelunasan SBSN (2)penerbitan (3) Dana (5) Pembagian SBSN Pendapatan Pemegang SBSN (Investor) Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek 17
  • 18. 3. Mekanisme penjualan/pembelian SBSN ada 3 cara yaitu: a. Private Placement Penempatan langsung (private placement), yaitu kegiatan penerbitan atau penjualan SBSN yang dilakukan oleh pemerintah kepada pihak dengan ketentuan dan persyaratan (term and conditions) SBSN sesuai kesepakatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerbitan dan Penjualan SBSN dengan cara Penempatan Langsung (Private Placement) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.08/2009. Dengan mengacu pada peraturan tersebut, berikut ini akan diuraikan beberapa pokok yang terkait dengan penerbitan atau penjualan SBSN melalui penempatan langsung. b. Lelang SBSN Lelang SBSN adalah penjualan SBSN yang dilakukan melalui agen lelang yang mana investor menyampaikan penawaran pembelian baik secara kompetitif maupun nonkompetitif melalui peserta lelang. Untuk menjamin terpenuhinya aspek syariah dalam penerbitan SBSN, maka pelaksanaan lelang termasuk penentuan harga SBSN harus sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di Pasar Perdana Dalam Negeri dengan Cara Lelang termuat pada Peraturan menteri Keuangan No. 11/MK.08/2009. Dengan tetap mengacu pada peraturan ini. c. Bookbuilding Bookbuilding adalah kegiatan penjualan SBSN kepada investor melalui agen penjual di mana agen penjual mengumpulkan pemesenan pembelian dalam periode penawaran yang telah ditentukan. Untuk menjamin terpenuhinya aspek syariah dalam penerbitanSBSN, maka pelaksanaan bookbuilding termasuk penetuan harga SBSN harus sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan mengenai Penerbitan dan Penjualan SBSN dengan cara Bookbuilding di pasar perdana dalam negeri terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.118/PMK.08/2008. Dengan tetap mengacu pada peraturan ini. Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek 18
  • 19. 4. Pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan SBSN dilakukan oleh otoritas yang melakukan pengaturan dan pengawasan di bidang pasar modal. Pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan perdaganagan SBSN dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan pemodal dan para pelaku pasar. Kedua hal tersebut diperlukan agar kegiatan perdagangan SBSN dapat dilaksanakan secara efisien dan sehant. Pengaturan dilaksanakan melalui penerbitan berbagai ketentuan misalnya transparansi data dan informasi penerbitan, serta mengenai tata cara perdagangan SBSN. Pengaturan dan pengawasan merupakan upaya untuk memperoleh keyakinan akan ketaatan para pelaku pasar terhadap ketentuan yang berlaku. 5. Berbeda dengan SBSN yang penerbitannya menggunakan berbagai macam akad syariah, SUN diterbitkan hanya berdasarkan perjanjian utang piutang yang berbasis pada system bunga. Melalui surat berharga, investor yang membeli SUN akan mendapatkan keuntungan berupa bunga (interest) sebagai kompensasi dari dana yang mereka untuk memberikan pinjaman melalui bukti kepemilikan surat berharga. Mengambil manfaat/keuntungan dari transaksi utang piutang secara hukum haram hukumnya. Keharaman ini terjadi karena adanya unsure kedzaliman dan ketidak adilan dalam system riba tersebut yang menybabkan pemerintah sebagai sebagai pihak yang menerbitkan Surat Berharga harus menanggung utang plus bunga sebagai konpensasinya. Sedangkan menurut ketentuan objeknya, SBSN mengharuskan adanya evaluasi asset tertentu (underlying asset), baik ditinjau dari segi kehalalan maupun potensi ekonominya. Karena keberadaan valuasi asset secara riil inilah yang akan digunakan untuk menentukan harga transaksi yang dijalankan berdasarkan akad- akad syariah tersebut. Selain disebutkan di atas, sesungguhnya masih terdapat beberapa perbedaan lain yang perlu diketahui sehingga memudahkan bagi pembaca untuk memahami SBSN. Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek 19
  • 20. Daftar Pustaka  Sumber Buku: Susamto, Burhanuddin “Hukum Surat Berharga Syariah Negara” Cet.1. Jakarta: Rajawali Pers, 2011. Hariyani Iswi, Serfianto D.P. “ Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal” Cet.1. Jakarta Selatan: Visimedia, 2010. Sutedi, Adrian “Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk” Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.  Sumber Peraturan Perundang-undangan: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.08/2008 Tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Bookbuilding Di Pasar Perdana Dalam Negeri. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.08/2009 Tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Di Pasar Perdana Dalam Negeri Dengan Cara Lelang. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.08/2009 Tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Di Pasar Perdana Dalam Negeri Dengan Cara Private Placement.  Sumber Internet: http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2009/75~PMK.08~2009Per.htm diakses pada tanggal 7 November 2012. http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2008/118~PMK.08~2008Per.htm diakses pada tanggal 7 November 2012. http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2009/11~PMK.08~2009Per.htm diakses pada tanggal 7 November 2012. Hukum Pasar Modal dan Bursa Efek 20