SlideShare a Scribd company logo
1 of 45
Download to read offline
ImplementasiImplementasi
Badan Penyelenggara JaminanBadan Penyelenggara Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan (BPJSSosial Ketenagakerjaan (BPJS
Ketenagakerjaan)Ketenagakerjaan)
Sesuai UU No. 24 Tahun 2011Sesuai UU No. 24 Tahun 2011
Batu Kajang, 23 April 2014
BPJS Ketenagakerjaan
Kantor Cabang Balikpapan
Jl. Jend. Sudirman Blok H-I Kav.43
Balikpapan
Disampaikan oleh :Disampaikan oleh :
SuparwiSuparwi
Kepala BPJS KetenagakerjaanKepala BPJS Ketenagakerjaan
Cabang BalikpapanCabang Balikpapan
Transformasi PT Jamsostek (Persero)
menjadi BPJS Ketenagakerjaan
Tanggal 1 Januari 2014
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
UU NO 24
TAHUN 2011
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIALBADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
DI INDONESIADI INDONESIA
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
PT. Jamsostek
(Persero)
s.d. 31
Desember 2013
PT. Jamsostek
(Persero)
s.d. 31
Desember 2013
BUMN
Bertanggung jawab
pada Kementerian
Profit Oriented
Program:
JHT, JKK, JKM
dan JPK
UU 3/1992
BPJS
Ketenagakerjaan
Paling lambat 1 Juli
2015
BEROPERASI
PENUH
BPJS
Ketenagakerjaan
1 Januari 2014
BERDIRI
UU 40/2004 dan
UU 11/2011
Badan Hukum Publik
Bertanggung jawab
pada Presiden
Nirlaba
Program:
JHT, JKK, JKM
sesuai ketentuan
UU 3/1992
Program:
JP, JHT, JKK, JKM
sesuai ketentuan
UU SJSN
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
Kepesertaan:
Wajib untuk
Pekerja Formal
Kepesertaan
Wajib untuk seluruh pekerja
Formal : 41,5 juta
(kecuali PNS/TNI/POLRI
Tenaga Kerja Asing
Informal : 68,2 juta
Sanksi Administratif
BPJS melakukan inspeksi
Kepesertaan:
1 Juli 2015 :
PNS/TNI/POLRI untuk
program JKK dan JKM
2029 : PNS/TNI/POLRI
untuk program JP
Keuangan:
JHT dan Non–JHT
Pengawasan:
Kemen BUMN
Keuangan:
Dana Jaminan Sosial
(Per Program) dan Aset
BPJS
Pengawasan: OJK & DJSN
PT. Jamsostek
(Persero)
s.d. 31
Desember 2013
BPJS
Ketenagakerjaan
Paling lambat 1 Juli
2015
BEROPERASI
PENUH
BPJS
Ketenagakerjaan
Paling lambat 1 Juli
2015
BEROPERASI
PENUH
BPJS
Ketenagakerjaan
1 Januari 2014
BERDIRI
BPJS
Ketenagakerjaan
1 Januari 2014
BERDIRI
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
UUntuk mewujudkan terselenggaranyantuk mewujudkan terselenggaranya
pemberian jaminan terpenuhinyapemberian jaminan terpenuhinya
kebutuhan dasar hidup yang layakkebutuhan dasar hidup yang layak
bagi setiap Peserta dan/atau anggotabagi setiap Peserta dan/atau anggota
keluarganya.keluarganya.
TUJUAN BPJSTUJUAN BPJS
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
 UU No. 24/2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
 Perpres No.109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan
Program Jaminan Sosial
 PP No. 84 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Sosial Tenaga Kerja
 PP No. 85 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 PP. No. 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan
Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan
Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
Dasar HukumDasar Hukum
BPJS KetenagakerjaanBPJS Ketenagakerjaan
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
PerPres No.
109/2013
Penahapan
Kepesertaan
 Kepesertaan dimulai dengan Tenaga Kerja yang
mampu
 Penahapan dilakukan berdasar skala usaha
(Besar, Menengah, Kecil, Mikro)
 Dalam hal perusahaan bergerak di bidang jasa
konstruksi yg mempekerjakan tenaga kerja
harian lepas, borongan dan/atau musiman
wajib mendaftarkan pekerjanya dalam
program Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian.
 Tenaga Kerja Asing minimal 6 bulan wajib
menjadi peserta
 PNS/TNI/Polri dialihkan pada 1 Juli 2015
 Pensiun PNS/TNI/Polri dialihkan pada 2029
Substansi Penting PP/Perpres
BPJS Ketenagakerjaan
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
PP No:
85/2013
Hubungan
Antar
Lembaga
 BPJS, dalam rangka
meningkatkan kualitas
penyelenggaraan program
bekerjasama dengan lembaga
pemerintah maupun non
pemerintah
 Mekanisme koordinasi antar
lembaga mengikuti ketentuan
perundangan yang berlaku
Substansi Penting PP/Perpres
BPJS Ketenagakerjaan
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
PP No. 86/2013
Sanksi
Administratif
 Sanksi dilakukan berupa surat teguran, denda dan
penghentian layanan publik
 Penghentian layanan publik dilakukan bersama
instansi terkait
 BPJS memiliki kewenangan Inspeksi yang dilakukan
oleh Petugas Pemeriksa Kepatuhan Peserta
 Penghentian layanan publik dilakukan oleh Institusi
terkait yang bekerjasama dengan BPJS
Ketenagakerjaan
Pemberi Kerja:
 Izin usaha, izin ikut tender, Izin Mendirikan
Bangunan, Izin Perusahaan penyedia jasa
pekerja/buruh
Tenaga kerja:
 IMB, SIM, Sertifikat Tanah, Paspor dan STNK
Substansi Penting PP/Perpres
BPJS Ketenagakerjaan
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
Peserta BPJS
Penerima
Upah
Bukan Penerima
Upah
Pekerja Pada
Penyelenggara Negara
Pekerja Bukan Pada
Penyelenggara Negara
Pemberi Kerja
TK mandiri
Pekerja yang tidak
menerima upah selain
diatas
“Peserta adalah :
setiap orang
termasuk orang
asing yang bekerja
minimal 6 bulan di
indonesia yang telah
membayar iuran “
BAGANBAGAN
PESERTA BPJS KETENAGAKERJAANPESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
Lanjutan ...
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
Perusahaan: 3,7%
Tenaga Kerja: 2%
Dilaksanakan
paling lambat
Juli 2015
Perusahaan: 0,24% - 1,74%
Perusahaan: 0,3%
Ket:
- RPP Program belum terbit
-Iuran & benefit mengacu pd
ketentuan Jamsostek
Program BPJS Ketenagakerjaan
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK)
Jaminan yang diberikan kepada tenaga kerja
peserta program BPJS Ketenagakerjaan, apabila
yang bersangkutan mengalami suatu kecelakaan
yang berhubungan dengan hubungan kerja, atau
terkena penyakit akibat hubungan kerja
(penyakit jabatan).
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
Mulai perjalanan berangkat dari rumah menuju
ke tempat kerja, selama di lokasi pekerjaan
dan dalam perjalanan kembali pulang ke rumah,
termasuk pulang pergi ke lokasi dinas luar
Rumah
Kantor
Lokasi Dinas Luar
Ruang Lingkup
Jaminan Kecelakaan Kerja
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
 JKK memberikan kompensasi dalam bentuk : Penggantian
biaya yang dikeluarkan pengusaha yaitu transportasi, upah
sementara tidak mampu bekerja dan perawatan.
 Ganti rugi atas turunnya/hilangnya kemampuan bekerja/-
berpenghasilan, yaitu santunan cacat dan santunan kematian.
Jenis-jenis kemanfaatan JKK meliputi :
1. Biaya Transport ( maximum )
 Darat : Rp. 750.000,00
 Laut : Rp. 1.000.000,00
 Udara : Rp. 2.000.000,00
Manfaat
Jaminan Kecelakaan Kerja
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
Manfaat
Jaminan Kecelakaan Kerja
Lanjutan …
2. Penggantian upah Sementara Tidak Mampu Bekerja ( S T M B ) :
120 Hari pertama 100% upah
120 Hari kedua 75% upah
Hari selanjutnya sebesar 50% upah
3. Biaya Pengobatan dan Perawatan : Maximum Rp.20.000.000,00
4. Biaya Rehabilitasi Medik :  Maximum Rp. 2.000.000,00
5. Santunan Cacat :
a. Kurang Fungsi : % kurang fungsi x %tabel x 80 bln upah
b. Sebagian - Tetap : % tabel x 80 bulan upah
c. Total - tetap :
- Sekaligus : 70 % x 80 bulan upah ( 56 bln).
- Santunan Berkala selama ( 2 tahun ) : Rp.200.000,00 perbulan
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
Manfaat
Jaminan Kecelakaan Kerja
Lanjutan…
6. Santunan Kematian
a. Sekaligus : 60% x 80 bulan upah
(48 bulan upah)
b. Santunan Berkala Selama ( 2 thn ) : Rp.200.000,00 perbulan
c. Biaya Pemakaman : Rp.2.000.000,00
7. Biaya Rehabilitasi
Prothesa (anggota badan tiruan) dan Orthose (Alat bantu) penggantian
biaya sesuai dengan harga RS. DR Suharso Surakarta ditambah 40%
8. Penyakit akibat kerja sesuai Kepres RI. No.22 Tahun 1993 dianggap
sebagai kecelakaan Kerja dan ditanggung selama hubungan kerja dan
sampai selama-lamanya 3 (tiga) tahun setelah hubungan kerja
berakhir.
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
Kecelakaan
Kerja
Pengangkutan
( transportasi )
Rp. 750.000 (darat)
Rp. 1.000.000 (laut)
Rp. 2.000.000 (udara)
Rp. 750.000 (darat)
Rp. 1.000.000 (laut)
Rp. 2.000.000 (udara)
Pengobatan &
Perawatan
Bekerja
Kembali
Meninggal
DuniaCacatCacatCacatCacat
Cacat
Fungsi
Cacat Tetap
Total
Cacat Tetap
Sebagian
Santunan Sekaligus
% table x 80 bl upah
Santunan Sekaligus
% table x 80 bl upah
% kurang fungsi x
% tabel x 80 bl upah
% kurang fungsi x
% tabel x 80 bl upah
1.Santunan Sekaligus
70% x 80 bl upah
2.Santunan berkala
Rp.200.000 / bl
selama 24 bulan
1.Santunan Sekaligus
70% x 80 bl upah
2.Santunan berkala
Rp.200.000 / bl
selama 24 bulan
1. Santunan Sekaligus
60% x 80 bulan upah
2.Santunan Berkala
Rp 200.000 selama
24 bulan
3.Biaya pemakaman
Rp 2.000.000
1. Santunan Sekaligus
60% x 80 bulan upah
2.Santunan Berkala
Rp 200.000 selama
24 bulan
3.Biaya pemakaman
Rp 2.000.000
1. Biaya Pengobatan
Rp.20.000.000 ,-
2. Santunan STMB
- 4 Bl. pertama 100% upah
- 4 Bl. kedua 75 % upah
- Selanjutnya 50% upah.
3. Biaya Rehabilitasi Medik
Rp.2.000.000
4. Penggantian Prothese Gigi max.
Rp. 2.000.000,-
1. Biaya Pengobatan
Rp.20.000.000 ,-
2. Santunan STMB
- 4 Bl. pertama 100% upah
- 4 Bl. kedua 75 % upah
- Selanjutnya 50% upah.
3. Biaya Rehabilitasi Medik
Rp.2.000.000
4. Penggantian Prothese Gigi max.
Rp. 2.000.000,-
Bagan Manfaat
Jaminan Kecelakaan Kerja
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
TABEL PRESENTASI SANTUNAN CACAT
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
SISTEM & PROSEDUR JKK
JAMINAN KECELAKAAN KERJA
(JKK)
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
Contoh Form F3 LAPORAN JKK TAHAP 1
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
F3, 4 RANGKAP :
 2 RANGKAP KE DISNAKER
 1 RANGKAP KE BPJS KETENAGAKERJAAN
 1 RANGKAP ARSIP PERUSAHAAN
LAMPIRAN LAPORAN TAHAP I :
•Formulir KK2 / Lap. Tahap I
•Foto Copy KPJ
•Foto Copy KTP yang berlaku
•Foto Copy Absensi / Jadwal Kerja
•Kronologis Kejadian Kecelakaan
•BAP Kepolisian ( Kec. Lalu Lintas )
Contoh Form F3a LAPORAN JKK TAHAP 2
F3a, 4 RANGKAP :
 2 RANGKAP KE DISNAKER
 1 RANGKAP KE BPJS KETENAGAKERJAAN
 1 RANGKAP ARSIP PERUSAHAAN
LAMPIRAN LAPORAN TAHAP II
Formulir KK.3 / Lap. Tahap
Formulir KK.4 / Surat Keterangan
Dokter
Kuitansi Asli perawatan &
pengobatan beserta rincian obat
Surat Istirahat Dokter ( Jika Ada )
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
Contoh Form F3b Surat Keterangan
Dokter
F3b, 4 RANGKAP :
 2 RANGKAP KE DISNAKER
 1 RANGKAP KE BPJS KETENAGAKERJAAN
 1 RANGKAP ARSIP PERUSAHAAN
F3b, 4 RANGKAP :
 2 RANGKAP KE DISNAKER
 1 RANGKAP KE BPJS KETENAGAKERJAAN
 1 RANGKAP ARSIP PERUSAHAAN
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
Lampiran Form F3b
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
Memberikan perlindungan terhadap
tenaga kerja atas kemungkinan
terjadinya resiko meninggal dunia
diluar hubungan kerja
Jaminan Kematian
(JKM)
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
• Bila tenaga kerja
peserta BPJS
Ketenagakerjaan
meninggal dunia,
maka ahli warisnya
akan mendapatkan
santunan dari BPJS
Ketenagakerjaan.
 SANTUNAN KEMATIAN
Rp. 14.200.000,-
 BIAYA PEMAKAMAN
Rp. 2.000.000,-
 SANTUNAN BERKALA
Rp 200.000,-/bulan Selama 24 bulan
(Dapat dibayarkan sekaligus).
DITAMBAH DGN SALDO JHT
ALMARHUM/TENAGA KERJA.
Manfaat
Jaminan Kematian (JKM)
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
Contoh Form 4 Pengajuan Klaim JKM
Jaminan Kematian (JKM)
Lampiran
 KPJ Asli
 F. Copy KTP Almarhum
 F. Copy KK
 F. Copy Surat Nikah (bagi yang sudah
menikah)
 Surat Ket. Ahli Waris legalisir Sampai
Kecamatan
 Surat Kematian Legalisir
Kecamatan / Rumah Sakit
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
Jaminan Hari Tua
(JHT)
PENGERTIAN
Adalah Satu Bentuk
Jaminan Yang
Pengelolaannya
Menggunakan Prinsip
Tabungan,
Sebagaimana Layaknya
Kita Menabung Di Bank
Hanya saja di BPJS TK
tata cara penyimpanan
ataupun pengambilan
harus mengikuti aturan
yang telah digariskan.
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
Tujuan
JAMINAN HARI TUA (JHT)
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA PESERTA, ATAS
RESIKO DATANGNYA HARI TUA, SEHINGGA YANG BERSANGKUTAN
MEMPUNYAI BEKAL DISAAT MEMASUKI ATAU MENJALANI HARI TUANYA NANTI.
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
BERANGKAT DARI TUJUAN INILAH MAKA JHT
DIAMBIL PADA SAAT USIA 55 TH, ATAU :
•MENINGAL DUNIA SEBELUM USIA 55 TAHUN
•CACAT TOTAL TETAP
•MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL/TNI /POLRI
•WNA YG KEMBALI KE NEGARANYA & TIDAK
KEMBALI KE INDONESIA
•TERKENA PHK DENGAN MASA KEPESERTAAN
MINIMAL 5 TAHUN DAN MASA TUNGGU 1 BULAN
BERANGKAT DARI TUJUAN INILAH MAKA JHT
DIAMBIL PADA SAAT USIA 55 TH, ATAU :
•MENINGAL DUNIA SEBELUM USIA 55 TAHUN
•CACAT TOTAL TETAP
•MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL/TNI /POLRI
•WNA YG KEMBALI KE NEGARANYA & TIDAK
KEMBALI KE INDONESIA
•TERKENA PHK DENGAN MASA KEPESERTAAN
MINIMAL 5 TAHUN DAN MASA TUNGGU 1 BULAN
Tujuan
JAMINAN HARI TUA (JHT)
Lanjutan …
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
SISTEM & PROSEDUR KLAIM JHT
JAMINAN HARI TUA (JHT)
• PENGAJUAN PENGAMBILAN JAMINAN HARI TUA, TENAGA KERJA
HARUS MENGISI FORM.NO.5 & MENYAMPAIKAN KE BPJS
KETENAGAKERJAAN DENGAN DISERTAI KPJ ASLI & FOTO COPY
KTP & LAMPIRAN PENDUKUNG LAINNYA.
• LAMPIRAN PENDUKUNG LAINNYA DISESUAIKAN DENGAN ALASAN
PENGAJUAN KLAIM JHT.
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
LAMPIRAN PENDUKUNG KLAIM JHT
JAMINAN HARI TUA (JHT)
MENINGGAL DUNIA
 Surat Keterangan
Kematian dari Rumah
Sakit / Kepolisian /
Kelurahan.
 Fotocopy Kartu
Keluarga
CACAT TOTAL TETAP
Surat Keterangan Dokter
MENJADI PNS/POLRI/TNI
• Fotocopy Surat
Pengangkatan Sebagai
PNS/Polri/TNI
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
LAMPIRAN PENDUKUNG KLAIM JHT
JAMINAN HARI TUA (JHT)
WNA ASING YG KEMBALI KE NEGARA
ASALNYA
• Pernyataan Tidak
Kembali Lagi Ke
Indonesia
• Fotocopy Paspor
Dan Visa
PHK DGN KEPESERTAAN MINIMAL 5 TAHUN 1
BULAN
 Fotocopy Surat
Keterangan Berhenti
Dari Perusahaan
 Surat Pernyataan
Belum Bekerja Lagi
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
Contoh F5 Permintaan Pembayaran JHT
JAMINAN HARI TUA (JHT)
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
BAGAIMANA CARA PENDAFTARAN
PERUSAHAAN & TENAGA KERJA
DI BPJS KETENAGAKERJAAN ?
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
BPJS KETENAGAKERJAAN
PENDAFTARAN PESERTA
• Pemberi Kerja Wajib Mendaftaran dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS
 Pemberi Kerja : Perseorangan, Pengusaha, Badan Hukum atau Badan Lainnya yang mempekerjakan
Tenaga kerja dengan membayar gaji,upah atau imbalan
 Perusahaan, Badan Hukum, Usaha Sosial dan Usaha Lain-Lain (Usaha Mikro,Usaha Kecil, Usaha
Menengah, Usaha Besar)
 Pengusaha yang mempekerjakan TK sebanyak 10 orang atau lebih,atau membayar upah paling sedikit
Rp. 1.000.000,-
 Pemberi Kerja Mengisi F1 PENDAFTARAN PERUSAHAAN ke BPJS KETENAGAKERJAAN
 Sanksi Adminstratif tidak Mendaftarkan di BPJS: (Bab V Pasal 17 ayat 2 UU No 24 Tahun 2011)
o Teguran Tertulis
o Denda; dan/atau
o Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
BPJS KETENAGAKERJAAN
PENDAFTARAN PESERTA
 Sanksi Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu yang dikenai kepada Pemberi Kerja Meliputi
Perizinan Terkait Usaha, Izin yg diperlukan dalam mengikuti tender proyek, Izin Mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing, Izin Perusahaan Penyedia jasa Pekerja/Buruh. Izin Mendirikan Bangunan
 Sanksi Tidak mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu yang dikenai kepada setiap orang selain
Pemberi Pekerja meliputi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Mengemudi (SIM), Sertifikat
Tanah, Paspor, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (Paspor)
• Setiap Orang Termasuk Orang Asing yang Bekerja Paling Singkat 6 (enam) bulan Wajib
Memberikan Data mengenai dirinnya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar
kepada BPJS
 Mendaftarkan dengan Mengisi F1A PENDAFTARAN TENAGA KERJA DAN PEMBERITAHUAN
IDENTITAS TENAGA KERJA DAN SUSUNAN KELUARGA
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
CONTOH F1 PENDAFTARAN PERUSAHAAN
PENDAFTARAN PESERTA
Lampiran F1 Pendaftaran
Perusahaan :
Copy SIUP
Copy SITU
Copy NPWP
Copy Akta Notaris
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
CONTOH F1A PENDAFTARAN TENAGA KERJA
PENDAFTARAN PESERTA
Lampiran F1a Pendaftaran Tenaga
Kerja :
Copy KK
Copy KTP
Pas Photo Tenaga Kerja 2 x 3 -
1 Lembar
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
PEMBAYARAN IURAN
PENDAFTARAN PESERTA
• Pemberi Kerja Wajib Memungut Iuran yg Menjadi Beban Peserta dari Pekerjanya dan
Menyetorkannya kepada BPJS KETENAGAKERJAAN. ( JHT 2%)
• Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya
kepada BPJS KETENAGAKERJAAN. (JKM 0.30%, JHT 3.70% DAN JKK (0.24% - 1.74%)
 Pembayaran Iuran Setiap bulannya wajib melampirkan F2a Rincian IuranTenaga Kerja
• Pemberi Kerja Wajib Memungut Iuran yg Menjadi Beban Peserta dari Pekerjanya dan
Menyetorkannya kepada BPJS KETENAGAKERJAAN. ( JHT 2%)
• Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya
kepada BPJS KETENAGAKERJAAN. (JKM 0.30%, JHT 3.70% DAN JKK (0.24% - 1.74%)
 Pembayaran Iuran Setiap bulannya wajib melampirkan F2a Rincian IuranTenaga Kerja
Program BPJS Perusahaan Tenaga Kerja
JKK 0.24% - 1.74% -
JKM 0.30% -
JHT 3.70% 2.00%
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
CONTOH F2A RINCIAN IURAN
PENDAFTARAN PESERTA
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
CONTOH F2A RINCIAN IURAN
PENDAFTARAN PESERTA
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
Terima Kasih
BPJS Ketenagakerjaan
Kantor Cabang Balikpapan
Jl. Jend. Sudirman Blok H-I Kav.43
Balikpapan
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014

More Related Content

What's hot

pengukuran kebugaran jasmani metode rockport
pengukuran kebugaran jasmani metode rockportpengukuran kebugaran jasmani metode rockport
pengukuran kebugaran jasmani metode rockportZakiah dr
 
PHK sesuai PP 35 tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja)
PHK sesuai PP 35 tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja)PHK sesuai PP 35 tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja)
PHK sesuai PP 35 tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja)AmirahPFardhan
 
Metode usg
Metode usgMetode usg
Metode usgnurrisma
 
Materi Sosialisasi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) - BPJS Kesehatan
Materi Sosialisasi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) - BPJS KesehatanMateri Sosialisasi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) - BPJS Kesehatan
Materi Sosialisasi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) - BPJS KesehatanBPJS Kesehatan RI
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Pr...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Pr...Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Pr...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Pr...BPJS Kesehatan RI
 
2. spo penggunaan apd
2. spo penggunaan apd2. spo penggunaan apd
2. spo penggunaan apdFikri Jafar
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan Pelayanan Kesehatan Darurat ...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan Pelayanan Kesehatan Darurat ...Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan Pelayanan Kesehatan Darurat ...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan Pelayanan Kesehatan Darurat ...BPJS Kesehatan RI
 
Surat permohonan dan permintaan
Surat permohonan dan permintaanSurat permohonan dan permintaan
Surat permohonan dan permintaanblewly
 
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdf
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdfTransformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdf
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdfMuh Saleh
 
Formulir general consent
Formulir general consentFormulir general consent
Formulir general consentCut Fathani
 
Penyelenggaraan_Pelayanan Kesehatan Kerja.ppt
Penyelenggaraan_Pelayanan Kesehatan Kerja.pptPenyelenggaraan_Pelayanan Kesehatan Kerja.ppt
Penyelenggaraan_Pelayanan Kesehatan Kerja.pptHeruMulyono5
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)BPJS Kesehatan RI
 

What's hot (20)

pengukuran kebugaran jasmani metode rockport
pengukuran kebugaran jasmani metode rockportpengukuran kebugaran jasmani metode rockport
pengukuran kebugaran jasmani metode rockport
 
PHK sesuai PP 35 tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja)
PHK sesuai PP 35 tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja)PHK sesuai PP 35 tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja)
PHK sesuai PP 35 tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja)
 
Asuransi kesehatan
Asuransi kesehatanAsuransi kesehatan
Asuransi kesehatan
 
Metode usg
Metode usgMetode usg
Metode usg
 
Materi Sosialisasi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) - BPJS Kesehatan
Materi Sosialisasi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) - BPJS KesehatanMateri Sosialisasi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) - BPJS Kesehatan
Materi Sosialisasi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) - BPJS Kesehatan
 
BPJS Kesehatan
BPJS KesehatanBPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Pr...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Pr...Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Pr...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Pr...
 
BPJS
BPJSBPJS
BPJS
 
2. spo penggunaan apd
2. spo penggunaan apd2. spo penggunaan apd
2. spo penggunaan apd
 
Kebijakan pis pk
Kebijakan pis pkKebijakan pis pk
Kebijakan pis pk
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan Pelayanan Kesehatan Darurat ...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan Pelayanan Kesehatan Darurat ...Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan Pelayanan Kesehatan Darurat ...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan Pelayanan Kesehatan Darurat ...
 
Surat permohonan dan permintaan
Surat permohonan dan permintaanSurat permohonan dan permintaan
Surat permohonan dan permintaan
 
Perjanjian Kerja
Perjanjian KerjaPerjanjian Kerja
Perjanjian Kerja
 
14. omnibus law
14. omnibus law14. omnibus law
14. omnibus law
 
Asuransi Kesehatan Sosial dan BPJS
Asuransi Kesehatan Sosial dan BPJSAsuransi Kesehatan Sosial dan BPJS
Asuransi Kesehatan Sosial dan BPJS
 
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdf
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdfTransformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdf
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdf
 
Formulir general consent
Formulir general consentFormulir general consent
Formulir general consent
 
Penyelenggaraan_Pelayanan Kesehatan Kerja.ppt
Penyelenggaraan_Pelayanan Kesehatan Kerja.pptPenyelenggaraan_Pelayanan Kesehatan Kerja.ppt
Penyelenggaraan_Pelayanan Kesehatan Kerja.ppt
 
CONTOH Perjanjian Kerja PKWTT dan PKWT
CONTOH Perjanjian Kerja PKWTT dan PKWTCONTOH Perjanjian Kerja PKWTT dan PKWT
CONTOH Perjanjian Kerja PKWTT dan PKWT
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)
 

Viewers also liked

Viewers also liked (6)

Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan Baru
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan BaruSosialisasi BPJS Ketenagakerjaan Baru
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan Baru
 
Pelatihan Kepemimpinan Lengkap
Pelatihan Kepemimpinan LengkapPelatihan Kepemimpinan Lengkap
Pelatihan Kepemimpinan Lengkap
 
Forum SDM 21 07-2016 BPJS Ketenagakerjaan
Forum SDM 21 07-2016 BPJS KetenagakerjaanForum SDM 21 07-2016 BPJS Ketenagakerjaan
Forum SDM 21 07-2016 BPJS Ketenagakerjaan
 
Materi leadership
Materi leadershipMateri leadership
Materi leadership
 
Materi Training Leadership Skills
Materi Training Leadership SkillsMateri Training Leadership Skills
Materi Training Leadership Skills
 
Power point kepemimpinan
Power point kepemimpinanPower point kepemimpinan
Power point kepemimpinan
 

Similar to Materi bpjs ketenagakerjaan 23042014

sosialisasi bpjs.pptx
sosialisasi bpjs.pptxsosialisasi bpjs.pptx
sosialisasi bpjs.pptxcalirobles
 
Jamsostek hrm 2
Jamsostek   hrm 2Jamsostek   hrm 2
Jamsostek hrm 2Agtov F
 
Forum SDM Bali BPJSKesehatan - Materi Sloka
Forum SDM Bali BPJSKesehatan - Materi SlokaForum SDM Bali BPJSKesehatan - Materi Sloka
Forum SDM Bali BPJSKesehatan - Materi SlokaGunawan Wicaksono
 
Askes menuju BPJS Kesehatan
Askes menuju BPJS KesehatanAskes menuju BPJS Kesehatan
Askes menuju BPJS KesehatanMuh Saleh
 
Permenaker Nomor 5 Tahun 2021.pdf
Permenaker Nomor 5 Tahun 2021.pdfPermenaker Nomor 5 Tahun 2021.pdf
Permenaker Nomor 5 Tahun 2021.pdfAdi Musolla
 
342055223-Materi-COB-BPJS-Kesehatan.pptx
342055223-Materi-COB-BPJS-Kesehatan.pptx342055223-Materi-COB-BPJS-Kesehatan.pptx
342055223-Materi-COB-BPJS-Kesehatan.pptxmarissaqurniati
 
SOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptx
SOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptxSOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptx
SOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptxluckyhtahalele
 
SOSI TASPEN DAN TL PPPK KCD DISDIK JABAR (1).pptx
SOSI TASPEN DAN TL PPPK KCD DISDIK JABAR (1).pptxSOSI TASPEN DAN TL PPPK KCD DISDIK JABAR (1).pptx
SOSI TASPEN DAN TL PPPK KCD DISDIK JABAR (1).pptxVikriSetiawanSMAN2Ba
 
PORTOFOLIO HC STAFF_AGAM DWI HASTRI PAMUNGKAS.pdf
PORTOFOLIO HC STAFF_AGAM DWI HASTRI PAMUNGKAS.pdfPORTOFOLIO HC STAFF_AGAM DWI HASTRI PAMUNGKAS.pdf
PORTOFOLIO HC STAFF_AGAM DWI HASTRI PAMUNGKAS.pdfAgamDwihastri1
 
jaminan kesehatan masyarakat untuk peningkatan
jaminan kesehatan masyarakat untuk peningkatanjaminan kesehatan masyarakat untuk peningkatan
jaminan kesehatan masyarakat untuk peningkatanhidnisa
 
Presentasi bpjstk 2016
Presentasi bpjstk 2016Presentasi bpjstk 2016
Presentasi bpjstk 2016indahamoyy
 
Paparan IDH.pdf
Paparan IDH.pdfPaparan IDH.pdf
Paparan IDH.pdfRnDDTI
 
Materi Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Mandiri Inhealth (Indemnity).pdf
Materi Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Mandiri Inhealth (Indemnity).pdfMateri Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Mandiri Inhealth (Indemnity).pdf
Materi Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Mandiri Inhealth (Indemnity).pdfRizqyFajarArifianto
 
Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Kepesertaan Mandiri)
Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Kepesertaan Mandiri)Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Kepesertaan Mandiri)
Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Kepesertaan Mandiri)fadli jovial
 
Sosialisasi bpjs
Sosialisasi bpjsSosialisasi bpjs
Sosialisasi bpjsHety Byan
 
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)enars
 

Similar to Materi bpjs ketenagakerjaan 23042014 (20)

sosialisasi bpjs.pptx
sosialisasi bpjs.pptxsosialisasi bpjs.pptx
sosialisasi bpjs.pptx
 
Jamsostek hrm 2
Jamsostek   hrm 2Jamsostek   hrm 2
Jamsostek hrm 2
 
Forum SDM Bali BPJSKesehatan - Materi Sloka
Forum SDM Bali BPJSKesehatan - Materi SlokaForum SDM Bali BPJSKesehatan - Materi Sloka
Forum SDM Bali BPJSKesehatan - Materi Sloka
 
Askes menuju BPJS Kesehatan
Askes menuju BPJS KesehatanAskes menuju BPJS Kesehatan
Askes menuju BPJS Kesehatan
 
Permenaker Nomor 5 Tahun 2021.pdf
Permenaker Nomor 5 Tahun 2021.pdfPermenaker Nomor 5 Tahun 2021.pdf
Permenaker Nomor 5 Tahun 2021.pdf
 
Materi JSHK 2022.pptx
Materi JSHK 2022.pptxMateri JSHK 2022.pptx
Materi JSHK 2022.pptx
 
MATERI JKN.pptx
MATERI JKN.pptxMATERI JKN.pptx
MATERI JKN.pptx
 
342055223-Materi-COB-BPJS-Kesehatan.pptx
342055223-Materi-COB-BPJS-Kesehatan.pptx342055223-Materi-COB-BPJS-Kesehatan.pptx
342055223-Materi-COB-BPJS-Kesehatan.pptx
 
SOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptx
SOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptxSOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptx
SOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptx
 
SOSI TASPEN DAN TL PPPK KCD DISDIK JABAR (1).pptx
SOSI TASPEN DAN TL PPPK KCD DISDIK JABAR (1).pptxSOSI TASPEN DAN TL PPPK KCD DISDIK JABAR (1).pptx
SOSI TASPEN DAN TL PPPK KCD DISDIK JABAR (1).pptx
 
PORTOFOLIO HC STAFF_AGAM DWI HASTRI PAMUNGKAS.pdf
PORTOFOLIO HC STAFF_AGAM DWI HASTRI PAMUNGKAS.pdfPORTOFOLIO HC STAFF_AGAM DWI HASTRI PAMUNGKAS.pdf
PORTOFOLIO HC STAFF_AGAM DWI HASTRI PAMUNGKAS.pdf
 
jaminan kesehatan masyarakat untuk peningkatan
jaminan kesehatan masyarakat untuk peningkatanjaminan kesehatan masyarakat untuk peningkatan
jaminan kesehatan masyarakat untuk peningkatan
 
Presentasi bpjstk 2016
Presentasi bpjstk 2016Presentasi bpjstk 2016
Presentasi bpjstk 2016
 
Paparan IDH.pdf
Paparan IDH.pdfPaparan IDH.pdf
Paparan IDH.pdf
 
Materi Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Mandiri Inhealth (Indemnity).pdf
Materi Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Mandiri Inhealth (Indemnity).pdfMateri Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Mandiri Inhealth (Indemnity).pdf
Materi Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Mandiri Inhealth (Indemnity).pdf
 
PERSI_Diskusi RUU Kesehatan.pdf
PERSI_Diskusi RUU Kesehatan.pdfPERSI_Diskusi RUU Kesehatan.pdf
PERSI_Diskusi RUU Kesehatan.pdf
 
Ppt okta
Ppt oktaPpt okta
Ppt okta
 
Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Kepesertaan Mandiri)
Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Kepesertaan Mandiri)Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Kepesertaan Mandiri)
Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Kepesertaan Mandiri)
 
Sosialisasi bpjs
Sosialisasi bpjsSosialisasi bpjs
Sosialisasi bpjs
 
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
 

Materi bpjs ketenagakerjaan 23042014

  • 1. ImplementasiImplementasi Badan Penyelenggara JaminanBadan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSSosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)Ketenagakerjaan) Sesuai UU No. 24 Tahun 2011Sesuai UU No. 24 Tahun 2011 Batu Kajang, 23 April 2014 BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Balikpapan Jl. Jend. Sudirman Blok H-I Kav.43 Balikpapan Disampaikan oleh :Disampaikan oleh : SuparwiSuparwi Kepala BPJS KetenagakerjaanKepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang BalikpapanCabang Balikpapan
  • 2. Transformasi PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan Tanggal 1 Januari 2014 BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  • 3. UU NO 24 TAHUN 2011 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIALBADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DI INDONESIADI INDONESIA BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  • 4. BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL PT. Jamsostek (Persero) s.d. 31 Desember 2013 PT. Jamsostek (Persero) s.d. 31 Desember 2013 BUMN Bertanggung jawab pada Kementerian Profit Oriented Program: JHT, JKK, JKM dan JPK UU 3/1992 BPJS Ketenagakerjaan Paling lambat 1 Juli 2015 BEROPERASI PENUH BPJS Ketenagakerjaan 1 Januari 2014 BERDIRI UU 40/2004 dan UU 11/2011 Badan Hukum Publik Bertanggung jawab pada Presiden Nirlaba Program: JHT, JKK, JKM sesuai ketentuan UU 3/1992 Program: JP, JHT, JKK, JKM sesuai ketentuan UU SJSN BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  • 5. BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL Kepesertaan: Wajib untuk Pekerja Formal Kepesertaan Wajib untuk seluruh pekerja Formal : 41,5 juta (kecuali PNS/TNI/POLRI Tenaga Kerja Asing Informal : 68,2 juta Sanksi Administratif BPJS melakukan inspeksi Kepesertaan: 1 Juli 2015 : PNS/TNI/POLRI untuk program JKK dan JKM 2029 : PNS/TNI/POLRI untuk program JP Keuangan: JHT dan Non–JHT Pengawasan: Kemen BUMN Keuangan: Dana Jaminan Sosial (Per Program) dan Aset BPJS Pengawasan: OJK & DJSN PT. Jamsostek (Persero) s.d. 31 Desember 2013 BPJS Ketenagakerjaan Paling lambat 1 Juli 2015 BEROPERASI PENUH BPJS Ketenagakerjaan Paling lambat 1 Juli 2015 BEROPERASI PENUH BPJS Ketenagakerjaan 1 Januari 2014 BERDIRI BPJS Ketenagakerjaan 1 Januari 2014 BERDIRI BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  • 6. UUntuk mewujudkan terselenggaranyantuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinyapemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layakkebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggotabagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya.keluarganya. TUJUAN BPJSTUJUAN BPJS BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  • 7.  UU No. 24/2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  Perpres No.109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial  PP No. 84 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja  PP No. 85 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.  PP. No. 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Dasar HukumDasar Hukum BPJS KetenagakerjaanBPJS Ketenagakerjaan BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  • 8. PerPres No. 109/2013 Penahapan Kepesertaan  Kepesertaan dimulai dengan Tenaga Kerja yang mampu  Penahapan dilakukan berdasar skala usaha (Besar, Menengah, Kecil, Mikro)  Dalam hal perusahaan bergerak di bidang jasa konstruksi yg mempekerjakan tenaga kerja harian lepas, borongan dan/atau musiman wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.  Tenaga Kerja Asing minimal 6 bulan wajib menjadi peserta  PNS/TNI/Polri dialihkan pada 1 Juli 2015  Pensiun PNS/TNI/Polri dialihkan pada 2029 Substansi Penting PP/Perpres BPJS Ketenagakerjaan BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  • 9. PP No: 85/2013 Hubungan Antar Lembaga  BPJS, dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program bekerjasama dengan lembaga pemerintah maupun non pemerintah  Mekanisme koordinasi antar lembaga mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku Substansi Penting PP/Perpres BPJS Ketenagakerjaan BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  • 10. PP No. 86/2013 Sanksi Administratif  Sanksi dilakukan berupa surat teguran, denda dan penghentian layanan publik  Penghentian layanan publik dilakukan bersama instansi terkait  BPJS memiliki kewenangan Inspeksi yang dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Kepatuhan Peserta  Penghentian layanan publik dilakukan oleh Institusi terkait yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Pemberi Kerja:  Izin usaha, izin ikut tender, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh Tenaga kerja:  IMB, SIM, Sertifikat Tanah, Paspor dan STNK Substansi Penting PP/Perpres BPJS Ketenagakerjaan BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  • 11. Peserta BPJS Penerima Upah Bukan Penerima Upah Pekerja Pada Penyelenggara Negara Pekerja Bukan Pada Penyelenggara Negara Pemberi Kerja TK mandiri Pekerja yang tidak menerima upah selain diatas “Peserta adalah : setiap orang termasuk orang asing yang bekerja minimal 6 bulan di indonesia yang telah membayar iuran “ BAGANBAGAN PESERTA BPJS KETENAGAKERJAANPESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  • 13. Perusahaan: 3,7% Tenaga Kerja: 2% Dilaksanakan paling lambat Juli 2015 Perusahaan: 0,24% - 1,74% Perusahaan: 0,3% Ket: - RPP Program belum terbit -Iuran & benefit mengacu pd ketentuan Jamsostek Program BPJS Ketenagakerjaan BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  • 15. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Jaminan yang diberikan kepada tenaga kerja peserta program BPJS Ketenagakerjaan, apabila yang bersangkutan mengalami suatu kecelakaan yang berhubungan dengan hubungan kerja, atau terkena penyakit akibat hubungan kerja (penyakit jabatan). BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  • 16. Mulai perjalanan berangkat dari rumah menuju ke tempat kerja, selama di lokasi pekerjaan dan dalam perjalanan kembali pulang ke rumah, termasuk pulang pergi ke lokasi dinas luar Rumah Kantor Lokasi Dinas Luar Ruang Lingkup Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  • 17.  JKK memberikan kompensasi dalam bentuk : Penggantian biaya yang dikeluarkan pengusaha yaitu transportasi, upah sementara tidak mampu bekerja dan perawatan.  Ganti rugi atas turunnya/hilangnya kemampuan bekerja/- berpenghasilan, yaitu santunan cacat dan santunan kematian. Jenis-jenis kemanfaatan JKK meliputi : 1. Biaya Transport ( maximum )  Darat : Rp. 750.000,00  Laut : Rp. 1.000.000,00  Udara : Rp. 2.000.000,00 Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  • 18. Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja Lanjutan … 2. Penggantian upah Sementara Tidak Mampu Bekerja ( S T M B ) : 120 Hari pertama 100% upah 120 Hari kedua 75% upah Hari selanjutnya sebesar 50% upah 3. Biaya Pengobatan dan Perawatan : Maximum Rp.20.000.000,00 4. Biaya Rehabilitasi Medik :  Maximum Rp. 2.000.000,00 5. Santunan Cacat : a. Kurang Fungsi : % kurang fungsi x %tabel x 80 bln upah b. Sebagian - Tetap : % tabel x 80 bulan upah c. Total - tetap : - Sekaligus : 70 % x 80 bulan upah ( 56 bln). - Santunan Berkala selama ( 2 tahun ) : Rp.200.000,00 perbulan BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  • 19. Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja Lanjutan… 6. Santunan Kematian a. Sekaligus : 60% x 80 bulan upah (48 bulan upah) b. Santunan Berkala Selama ( 2 thn ) : Rp.200.000,00 perbulan c. Biaya Pemakaman : Rp.2.000.000,00 7. Biaya Rehabilitasi Prothesa (anggota badan tiruan) dan Orthose (Alat bantu) penggantian biaya sesuai dengan harga RS. DR Suharso Surakarta ditambah 40% 8. Penyakit akibat kerja sesuai Kepres RI. No.22 Tahun 1993 dianggap sebagai kecelakaan Kerja dan ditanggung selama hubungan kerja dan sampai selama-lamanya 3 (tiga) tahun setelah hubungan kerja berakhir. BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  • 20. Kecelakaan Kerja Pengangkutan ( transportasi ) Rp. 750.000 (darat) Rp. 1.000.000 (laut) Rp. 2.000.000 (udara) Rp. 750.000 (darat) Rp. 1.000.000 (laut) Rp. 2.000.000 (udara) Pengobatan & Perawatan Bekerja Kembali Meninggal DuniaCacatCacatCacatCacat Cacat Fungsi Cacat Tetap Total Cacat Tetap Sebagian Santunan Sekaligus % table x 80 bl upah Santunan Sekaligus % table x 80 bl upah % kurang fungsi x % tabel x 80 bl upah % kurang fungsi x % tabel x 80 bl upah 1.Santunan Sekaligus 70% x 80 bl upah 2.Santunan berkala Rp.200.000 / bl selama 24 bulan 1.Santunan Sekaligus 70% x 80 bl upah 2.Santunan berkala Rp.200.000 / bl selama 24 bulan 1. Santunan Sekaligus 60% x 80 bulan upah 2.Santunan Berkala Rp 200.000 selama 24 bulan 3.Biaya pemakaman Rp 2.000.000 1. Santunan Sekaligus 60% x 80 bulan upah 2.Santunan Berkala Rp 200.000 selama 24 bulan 3.Biaya pemakaman Rp 2.000.000 1. Biaya Pengobatan Rp.20.000.000 ,- 2. Santunan STMB - 4 Bl. pertama 100% upah - 4 Bl. kedua 75 % upah - Selanjutnya 50% upah. 3. Biaya Rehabilitasi Medik Rp.2.000.000 4. Penggantian Prothese Gigi max. Rp. 2.000.000,- 1. Biaya Pengobatan Rp.20.000.000 ,- 2. Santunan STMB - 4 Bl. pertama 100% upah - 4 Bl. kedua 75 % upah - Selanjutnya 50% upah. 3. Biaya Rehabilitasi Medik Rp.2.000.000 4. Penggantian Prothese Gigi max. Rp. 2.000.000,- Bagan Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  • 21. TABEL PRESENTASI SANTUNAN CACAT BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  • 22. SISTEM & PROSEDUR JKK JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  • 23. Contoh Form F3 LAPORAN JKK TAHAP 1 BPJS KETENAGAKERJAAN 2014 F3, 4 RANGKAP :  2 RANGKAP KE DISNAKER  1 RANGKAP KE BPJS KETENAGAKERJAAN  1 RANGKAP ARSIP PERUSAHAAN LAMPIRAN LAPORAN TAHAP I : •Formulir KK2 / Lap. Tahap I •Foto Copy KPJ •Foto Copy KTP yang berlaku •Foto Copy Absensi / Jadwal Kerja •Kronologis Kejadian Kecelakaan •BAP Kepolisian ( Kec. Lalu Lintas )
  • 24. Contoh Form F3a LAPORAN JKK TAHAP 2 F3a, 4 RANGKAP :  2 RANGKAP KE DISNAKER  1 RANGKAP KE BPJS KETENAGAKERJAAN  1 RANGKAP ARSIP PERUSAHAAN LAMPIRAN LAPORAN TAHAP II Formulir KK.3 / Lap. Tahap Formulir KK.4 / Surat Keterangan Dokter Kuitansi Asli perawatan & pengobatan beserta rincian obat Surat Istirahat Dokter ( Jika Ada ) BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  • 25. Contoh Form F3b Surat Keterangan Dokter F3b, 4 RANGKAP :  2 RANGKAP KE DISNAKER  1 RANGKAP KE BPJS KETENAGAKERJAAN  1 RANGKAP ARSIP PERUSAHAAN F3b, 4 RANGKAP :  2 RANGKAP KE DISNAKER  1 RANGKAP KE BPJS KETENAGAKERJAAN  1 RANGKAP ARSIP PERUSAHAAN BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  • 26. Lampiran Form F3b BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  • 27. Memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja atas kemungkinan terjadinya resiko meninggal dunia diluar hubungan kerja Jaminan Kematian (JKM) BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  • 28. • Bila tenaga kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan meninggal dunia, maka ahli warisnya akan mendapatkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan.  SANTUNAN KEMATIAN Rp. 14.200.000,-  BIAYA PEMAKAMAN Rp. 2.000.000,-  SANTUNAN BERKALA Rp 200.000,-/bulan Selama 24 bulan (Dapat dibayarkan sekaligus). DITAMBAH DGN SALDO JHT ALMARHUM/TENAGA KERJA. Manfaat Jaminan Kematian (JKM) BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  • 29. Contoh Form 4 Pengajuan Klaim JKM Jaminan Kematian (JKM) Lampiran  KPJ Asli  F. Copy KTP Almarhum  F. Copy KK  F. Copy Surat Nikah (bagi yang sudah menikah)  Surat Ket. Ahli Waris legalisir Sampai Kecamatan  Surat Kematian Legalisir Kecamatan / Rumah Sakit BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  • 30. Jaminan Hari Tua (JHT) PENGERTIAN Adalah Satu Bentuk Jaminan Yang Pengelolaannya Menggunakan Prinsip Tabungan, Sebagaimana Layaknya Kita Menabung Di Bank Hanya saja di BPJS TK tata cara penyimpanan ataupun pengambilan harus mengikuti aturan yang telah digariskan. BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  • 31. Tujuan JAMINAN HARI TUA (JHT) MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA PESERTA, ATAS RESIKO DATANGNYA HARI TUA, SEHINGGA YANG BERSANGKUTAN MEMPUNYAI BEKAL DISAAT MEMASUKI ATAU MENJALANI HARI TUANYA NANTI. BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  • 32. BERANGKAT DARI TUJUAN INILAH MAKA JHT DIAMBIL PADA SAAT USIA 55 TH, ATAU : •MENINGAL DUNIA SEBELUM USIA 55 TAHUN •CACAT TOTAL TETAP •MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL/TNI /POLRI •WNA YG KEMBALI KE NEGARANYA & TIDAK KEMBALI KE INDONESIA •TERKENA PHK DENGAN MASA KEPESERTAAN MINIMAL 5 TAHUN DAN MASA TUNGGU 1 BULAN BERANGKAT DARI TUJUAN INILAH MAKA JHT DIAMBIL PADA SAAT USIA 55 TH, ATAU : •MENINGAL DUNIA SEBELUM USIA 55 TAHUN •CACAT TOTAL TETAP •MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL/TNI /POLRI •WNA YG KEMBALI KE NEGARANYA & TIDAK KEMBALI KE INDONESIA •TERKENA PHK DENGAN MASA KEPESERTAAN MINIMAL 5 TAHUN DAN MASA TUNGGU 1 BULAN Tujuan JAMINAN HARI TUA (JHT) Lanjutan … BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  • 33. SISTEM & PROSEDUR KLAIM JHT JAMINAN HARI TUA (JHT) • PENGAJUAN PENGAMBILAN JAMINAN HARI TUA, TENAGA KERJA HARUS MENGISI FORM.NO.5 & MENYAMPAIKAN KE BPJS KETENAGAKERJAAN DENGAN DISERTAI KPJ ASLI & FOTO COPY KTP & LAMPIRAN PENDUKUNG LAINNYA. • LAMPIRAN PENDUKUNG LAINNYA DISESUAIKAN DENGAN ALASAN PENGAJUAN KLAIM JHT. BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  • 34. LAMPIRAN PENDUKUNG KLAIM JHT JAMINAN HARI TUA (JHT) MENINGGAL DUNIA  Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit / Kepolisian / Kelurahan.  Fotocopy Kartu Keluarga CACAT TOTAL TETAP Surat Keterangan Dokter MENJADI PNS/POLRI/TNI • Fotocopy Surat Pengangkatan Sebagai PNS/Polri/TNI BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  • 35. LAMPIRAN PENDUKUNG KLAIM JHT JAMINAN HARI TUA (JHT) WNA ASING YG KEMBALI KE NEGARA ASALNYA • Pernyataan Tidak Kembali Lagi Ke Indonesia • Fotocopy Paspor Dan Visa PHK DGN KEPESERTAAN MINIMAL 5 TAHUN 1 BULAN  Fotocopy Surat Keterangan Berhenti Dari Perusahaan  Surat Pernyataan Belum Bekerja Lagi BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  • 36. Contoh F5 Permintaan Pembayaran JHT JAMINAN HARI TUA (JHT) BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  • 37. BAGAIMANA CARA PENDAFTARAN PERUSAHAAN & TENAGA KERJA DI BPJS KETENAGAKERJAAN ? BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  • 38. BPJS KETENAGAKERJAAN PENDAFTARAN PESERTA • Pemberi Kerja Wajib Mendaftaran dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS  Pemberi Kerja : Perseorangan, Pengusaha, Badan Hukum atau Badan Lainnya yang mempekerjakan Tenaga kerja dengan membayar gaji,upah atau imbalan  Perusahaan, Badan Hukum, Usaha Sosial dan Usaha Lain-Lain (Usaha Mikro,Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar)  Pengusaha yang mempekerjakan TK sebanyak 10 orang atau lebih,atau membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000,-  Pemberi Kerja Mengisi F1 PENDAFTARAN PERUSAHAAN ke BPJS KETENAGAKERJAAN  Sanksi Adminstratif tidak Mendaftarkan di BPJS: (Bab V Pasal 17 ayat 2 UU No 24 Tahun 2011) o Teguran Tertulis o Denda; dan/atau o Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  • 39. BPJS KETENAGAKERJAAN PENDAFTARAN PESERTA  Sanksi Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu yang dikenai kepada Pemberi Kerja Meliputi Perizinan Terkait Usaha, Izin yg diperlukan dalam mengikuti tender proyek, Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Izin Perusahaan Penyedia jasa Pekerja/Buruh. Izin Mendirikan Bangunan  Sanksi Tidak mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu yang dikenai kepada setiap orang selain Pemberi Pekerja meliputi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Mengemudi (SIM), Sertifikat Tanah, Paspor, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (Paspor) • Setiap Orang Termasuk Orang Asing yang Bekerja Paling Singkat 6 (enam) bulan Wajib Memberikan Data mengenai dirinnya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS  Mendaftarkan dengan Mengisi F1A PENDAFTARAN TENAGA KERJA DAN PEMBERITAHUAN IDENTITAS TENAGA KERJA DAN SUSUNAN KELUARGA BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  • 40. CONTOH F1 PENDAFTARAN PERUSAHAAN PENDAFTARAN PESERTA Lampiran F1 Pendaftaran Perusahaan : Copy SIUP Copy SITU Copy NPWP Copy Akta Notaris BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  • 41. CONTOH F1A PENDAFTARAN TENAGA KERJA PENDAFTARAN PESERTA Lampiran F1a Pendaftaran Tenaga Kerja : Copy KK Copy KTP Pas Photo Tenaga Kerja 2 x 3 - 1 Lembar BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  • 42. PEMBAYARAN IURAN PENDAFTARAN PESERTA • Pemberi Kerja Wajib Memungut Iuran yg Menjadi Beban Peserta dari Pekerjanya dan Menyetorkannya kepada BPJS KETENAGAKERJAAN. ( JHT 2%) • Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS KETENAGAKERJAAN. (JKM 0.30%, JHT 3.70% DAN JKK (0.24% - 1.74%)  Pembayaran Iuran Setiap bulannya wajib melampirkan F2a Rincian IuranTenaga Kerja • Pemberi Kerja Wajib Memungut Iuran yg Menjadi Beban Peserta dari Pekerjanya dan Menyetorkannya kepada BPJS KETENAGAKERJAAN. ( JHT 2%) • Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS KETENAGAKERJAAN. (JKM 0.30%, JHT 3.70% DAN JKK (0.24% - 1.74%)  Pembayaran Iuran Setiap bulannya wajib melampirkan F2a Rincian IuranTenaga Kerja Program BPJS Perusahaan Tenaga Kerja JKK 0.24% - 1.74% - JKM 0.30% - JHT 3.70% 2.00% BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  • 43. CONTOH F2A RINCIAN IURAN PENDAFTARAN PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  • 44. CONTOH F2A RINCIAN IURAN PENDAFTARAN PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  • 45. Terima Kasih BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Balikpapan Jl. Jend. Sudirman Blok H-I Kav.43 Balikpapan BPJS KETENAGAKERJAAN 2014