1. ImplementasiImplementasi
Badan Penyelenggara JaminanBadan Penyelenggara Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan (BPJSSosial Ketenagakerjaan (BPJS
Ketenagakerjaan)Ketenagakerjaan)
Sesuai UU No. 24 Tahun 2011Sesuai UU No. 24 Tahun 2011
Batu Kajang, 23 April 2014
BPJS Ketenagakerjaan
Kantor Cabang Balikpapan
Jl. Jend. Sudirman Blok H-I Kav.43
Balikpapan
Disampaikan oleh :Disampaikan oleh :
SuparwiSuparwi
Kepala BPJS KetenagakerjaanKepala BPJS Ketenagakerjaan
Cabang BalikpapanCabang Balikpapan
2. Transformasi PT Jamsostek (Persero)
menjadi BPJS Ketenagakerjaan
Tanggal 1 Januari 2014
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
3. UU NO 24
TAHUN 2011
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIALBADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
DI INDONESIADI INDONESIA
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
4. BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
PT. Jamsostek
(Persero)
s.d. 31
Desember 2013
PT. Jamsostek
(Persero)
s.d. 31
Desember 2013
BUMN
Bertanggung jawab
pada Kementerian
Profit Oriented
Program:
JHT, JKK, JKM
dan JPK
UU 3/1992
BPJS
Ketenagakerjaan
Paling lambat 1 Juli
2015
BEROPERASI
PENUH
BPJS
Ketenagakerjaan
1 Januari 2014
BERDIRI
UU 40/2004 dan
UU 11/2011
Badan Hukum Publik
Bertanggung jawab
pada Presiden
Nirlaba
Program:
JHT, JKK, JKM
sesuai ketentuan
UU 3/1992
Program:
JP, JHT, JKK, JKM
sesuai ketentuan
UU SJSN
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
5. BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
Kepesertaan:
Wajib untuk
Pekerja Formal
Kepesertaan
Wajib untuk seluruh pekerja
Formal : 41,5 juta
(kecuali PNS/TNI/POLRI
Tenaga Kerja Asing
Informal : 68,2 juta
Sanksi Administratif
BPJS melakukan inspeksi
Kepesertaan:
1 Juli 2015 :
PNS/TNI/POLRI untuk
program JKK dan JKM
2029 : PNS/TNI/POLRI
untuk program JP
Keuangan:
JHT dan Non–JHT
Pengawasan:
Kemen BUMN
Keuangan:
Dana Jaminan Sosial
(Per Program) dan Aset
BPJS
Pengawasan: OJK & DJSN
PT. Jamsostek
(Persero)
s.d. 31
Desember 2013
BPJS
Ketenagakerjaan
Paling lambat 1 Juli
2015
BEROPERASI
PENUH
BPJS
Ketenagakerjaan
Paling lambat 1 Juli
2015
BEROPERASI
PENUH
BPJS
Ketenagakerjaan
1 Januari 2014
BERDIRI
BPJS
Ketenagakerjaan
1 Januari 2014
BERDIRI
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
6. UUntuk mewujudkan terselenggaranyantuk mewujudkan terselenggaranya
pemberian jaminan terpenuhinyapemberian jaminan terpenuhinya
kebutuhan dasar hidup yang layakkebutuhan dasar hidup yang layak
bagi setiap Peserta dan/atau anggotabagi setiap Peserta dan/atau anggota
keluarganya.keluarganya.
TUJUAN BPJSTUJUAN BPJS
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
7. UU No. 24/2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Perpres No.109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan
Program Jaminan Sosial
PP No. 84 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Sosial Tenaga Kerja
PP No. 85 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
PP. No. 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan
Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan
Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
Dasar HukumDasar Hukum
BPJS KetenagakerjaanBPJS Ketenagakerjaan
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
8. PerPres No.
109/2013
Penahapan
Kepesertaan
Kepesertaan dimulai dengan Tenaga Kerja yang
mampu
Penahapan dilakukan berdasar skala usaha
(Besar, Menengah, Kecil, Mikro)
Dalam hal perusahaan bergerak di bidang jasa
konstruksi yg mempekerjakan tenaga kerja
harian lepas, borongan dan/atau musiman
wajib mendaftarkan pekerjanya dalam
program Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian.
Tenaga Kerja Asing minimal 6 bulan wajib
menjadi peserta
PNS/TNI/Polri dialihkan pada 1 Juli 2015
Pensiun PNS/TNI/Polri dialihkan pada 2029
Substansi Penting PP/Perpres
BPJS Ketenagakerjaan
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
9. PP No:
85/2013
Hubungan
Antar
Lembaga
BPJS, dalam rangka
meningkatkan kualitas
penyelenggaraan program
bekerjasama dengan lembaga
pemerintah maupun non
pemerintah
Mekanisme koordinasi antar
lembaga mengikuti ketentuan
perundangan yang berlaku
Substansi Penting PP/Perpres
BPJS Ketenagakerjaan
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
10. PP No. 86/2013
Sanksi
Administratif
Sanksi dilakukan berupa surat teguran, denda dan
penghentian layanan publik
Penghentian layanan publik dilakukan bersama
instansi terkait
BPJS memiliki kewenangan Inspeksi yang dilakukan
oleh Petugas Pemeriksa Kepatuhan Peserta
Penghentian layanan publik dilakukan oleh Institusi
terkait yang bekerjasama dengan BPJS
Ketenagakerjaan
Pemberi Kerja:
Izin usaha, izin ikut tender, Izin Mendirikan
Bangunan, Izin Perusahaan penyedia jasa
pekerja/buruh
Tenaga kerja:
IMB, SIM, Sertifikat Tanah, Paspor dan STNK
Substansi Penting PP/Perpres
BPJS Ketenagakerjaan
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
11. Peserta BPJS
Penerima
Upah
Bukan Penerima
Upah
Pekerja Pada
Penyelenggara Negara
Pekerja Bukan Pada
Penyelenggara Negara
Pemberi Kerja
TK mandiri
Pekerja yang tidak
menerima upah selain
diatas
“Peserta adalah :
setiap orang
termasuk orang
asing yang bekerja
minimal 6 bulan di
indonesia yang telah
membayar iuran “
BAGANBAGAN
PESERTA BPJS KETENAGAKERJAANPESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
15. Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK)
Jaminan yang diberikan kepada tenaga kerja
peserta program BPJS Ketenagakerjaan, apabila
yang bersangkutan mengalami suatu kecelakaan
yang berhubungan dengan hubungan kerja, atau
terkena penyakit akibat hubungan kerja
(penyakit jabatan).
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
16. Mulai perjalanan berangkat dari rumah menuju
ke tempat kerja, selama di lokasi pekerjaan
dan dalam perjalanan kembali pulang ke rumah,
termasuk pulang pergi ke lokasi dinas luar
Rumah
Kantor
Lokasi Dinas Luar
Ruang Lingkup
Jaminan Kecelakaan Kerja
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
17. JKK memberikan kompensasi dalam bentuk : Penggantian
biaya yang dikeluarkan pengusaha yaitu transportasi, upah
sementara tidak mampu bekerja dan perawatan.
Ganti rugi atas turunnya/hilangnya kemampuan bekerja/-
berpenghasilan, yaitu santunan cacat dan santunan kematian.
Jenis-jenis kemanfaatan JKK meliputi :
1. Biaya Transport ( maximum )
Darat : Rp. 750.000,00
Laut : Rp. 1.000.000,00
Udara : Rp. 2.000.000,00
Manfaat
Jaminan Kecelakaan Kerja
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
18. Manfaat
Jaminan Kecelakaan Kerja
Lanjutan …
2. Penggantian upah Sementara Tidak Mampu Bekerja ( S T M B ) :
120 Hari pertama 100% upah
120 Hari kedua 75% upah
Hari selanjutnya sebesar 50% upah
3. Biaya Pengobatan dan Perawatan : Maximum Rp.20.000.000,00
4. Biaya Rehabilitasi Medik : Maximum Rp. 2.000.000,00
5. Santunan Cacat :
a. Kurang Fungsi : % kurang fungsi x %tabel x 80 bln upah
b. Sebagian - Tetap : % tabel x 80 bulan upah
c. Total - tetap :
- Sekaligus : 70 % x 80 bulan upah ( 56 bln).
- Santunan Berkala selama ( 2 tahun ) : Rp.200.000,00 perbulan
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
19. Manfaat
Jaminan Kecelakaan Kerja
Lanjutan…
6. Santunan Kematian
a. Sekaligus : 60% x 80 bulan upah
(48 bulan upah)
b. Santunan Berkala Selama ( 2 thn ) : Rp.200.000,00 perbulan
c. Biaya Pemakaman : Rp.2.000.000,00
7. Biaya Rehabilitasi
Prothesa (anggota badan tiruan) dan Orthose (Alat bantu) penggantian
biaya sesuai dengan harga RS. DR Suharso Surakarta ditambah 40%
8. Penyakit akibat kerja sesuai Kepres RI. No.22 Tahun 1993 dianggap
sebagai kecelakaan Kerja dan ditanggung selama hubungan kerja dan
sampai selama-lamanya 3 (tiga) tahun setelah hubungan kerja
berakhir.
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
20. Kecelakaan
Kerja
Pengangkutan
( transportasi )
Rp. 750.000 (darat)
Rp. 1.000.000 (laut)
Rp. 2.000.000 (udara)
Rp. 750.000 (darat)
Rp. 1.000.000 (laut)
Rp. 2.000.000 (udara)
Pengobatan &
Perawatan
Bekerja
Kembali
Meninggal
DuniaCacatCacatCacatCacat
Cacat
Fungsi
Cacat Tetap
Total
Cacat Tetap
Sebagian
Santunan Sekaligus
% table x 80 bl upah
Santunan Sekaligus
% table x 80 bl upah
% kurang fungsi x
% tabel x 80 bl upah
% kurang fungsi x
% tabel x 80 bl upah
1.Santunan Sekaligus
70% x 80 bl upah
2.Santunan berkala
Rp.200.000 / bl
selama 24 bulan
1.Santunan Sekaligus
70% x 80 bl upah
2.Santunan berkala
Rp.200.000 / bl
selama 24 bulan
1. Santunan Sekaligus
60% x 80 bulan upah
2.Santunan Berkala
Rp 200.000 selama
24 bulan
3.Biaya pemakaman
Rp 2.000.000
1. Santunan Sekaligus
60% x 80 bulan upah
2.Santunan Berkala
Rp 200.000 selama
24 bulan
3.Biaya pemakaman
Rp 2.000.000
1. Biaya Pengobatan
Rp.20.000.000 ,-
2. Santunan STMB
- 4 Bl. pertama 100% upah
- 4 Bl. kedua 75 % upah
- Selanjutnya 50% upah.
3. Biaya Rehabilitasi Medik
Rp.2.000.000
4. Penggantian Prothese Gigi max.
Rp. 2.000.000,-
1. Biaya Pengobatan
Rp.20.000.000 ,-
2. Santunan STMB
- 4 Bl. pertama 100% upah
- 4 Bl. kedua 75 % upah
- Selanjutnya 50% upah.
3. Biaya Rehabilitasi Medik
Rp.2.000.000
4. Penggantian Prothese Gigi max.
Rp. 2.000.000,-
Bagan Manfaat
Jaminan Kecelakaan Kerja
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
27. Memberikan perlindungan terhadap
tenaga kerja atas kemungkinan
terjadinya resiko meninggal dunia
diluar hubungan kerja
Jaminan Kematian
(JKM)
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
28. • Bila tenaga kerja
peserta BPJS
Ketenagakerjaan
meninggal dunia,
maka ahli warisnya
akan mendapatkan
santunan dari BPJS
Ketenagakerjaan.
SANTUNAN KEMATIAN
Rp. 14.200.000,-
BIAYA PEMAKAMAN
Rp. 2.000.000,-
SANTUNAN BERKALA
Rp 200.000,-/bulan Selama 24 bulan
(Dapat dibayarkan sekaligus).
DITAMBAH DGN SALDO JHT
ALMARHUM/TENAGA KERJA.
Manfaat
Jaminan Kematian (JKM)
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
29. Contoh Form 4 Pengajuan Klaim JKM
Jaminan Kematian (JKM)
Lampiran
KPJ Asli
F. Copy KTP Almarhum
F. Copy KK
F. Copy Surat Nikah (bagi yang sudah
menikah)
Surat Ket. Ahli Waris legalisir Sampai
Kecamatan
Surat Kematian Legalisir
Kecamatan / Rumah Sakit
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
30. Jaminan Hari Tua
(JHT)
PENGERTIAN
Adalah Satu Bentuk
Jaminan Yang
Pengelolaannya
Menggunakan Prinsip
Tabungan,
Sebagaimana Layaknya
Kita Menabung Di Bank
Hanya saja di BPJS TK
tata cara penyimpanan
ataupun pengambilan
harus mengikuti aturan
yang telah digariskan.
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
31. Tujuan
JAMINAN HARI TUA (JHT)
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA PESERTA, ATAS
RESIKO DATANGNYA HARI TUA, SEHINGGA YANG BERSANGKUTAN
MEMPUNYAI BEKAL DISAAT MEMASUKI ATAU MENJALANI HARI TUANYA NANTI.
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
32. BERANGKAT DARI TUJUAN INILAH MAKA JHT
DIAMBIL PADA SAAT USIA 55 TH, ATAU :
•MENINGAL DUNIA SEBELUM USIA 55 TAHUN
•CACAT TOTAL TETAP
•MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL/TNI /POLRI
•WNA YG KEMBALI KE NEGARANYA & TIDAK
KEMBALI KE INDONESIA
•TERKENA PHK DENGAN MASA KEPESERTAAN
MINIMAL 5 TAHUN DAN MASA TUNGGU 1 BULAN
BERANGKAT DARI TUJUAN INILAH MAKA JHT
DIAMBIL PADA SAAT USIA 55 TH, ATAU :
•MENINGAL DUNIA SEBELUM USIA 55 TAHUN
•CACAT TOTAL TETAP
•MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL/TNI /POLRI
•WNA YG KEMBALI KE NEGARANYA & TIDAK
KEMBALI KE INDONESIA
•TERKENA PHK DENGAN MASA KEPESERTAAN
MINIMAL 5 TAHUN DAN MASA TUNGGU 1 BULAN
Tujuan
JAMINAN HARI TUA (JHT)
Lanjutan …
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
33. SISTEM & PROSEDUR KLAIM JHT
JAMINAN HARI TUA (JHT)
• PENGAJUAN PENGAMBILAN JAMINAN HARI TUA, TENAGA KERJA
HARUS MENGISI FORM.NO.5 & MENYAMPAIKAN KE BPJS
KETENAGAKERJAAN DENGAN DISERTAI KPJ ASLI & FOTO COPY
KTP & LAMPIRAN PENDUKUNG LAINNYA.
• LAMPIRAN PENDUKUNG LAINNYA DISESUAIKAN DENGAN ALASAN
PENGAJUAN KLAIM JHT.
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
34. LAMPIRAN PENDUKUNG KLAIM JHT
JAMINAN HARI TUA (JHT)
MENINGGAL DUNIA
Surat Keterangan
Kematian dari Rumah
Sakit / Kepolisian /
Kelurahan.
Fotocopy Kartu
Keluarga
CACAT TOTAL TETAP
Surat Keterangan Dokter
MENJADI PNS/POLRI/TNI
• Fotocopy Surat
Pengangkatan Sebagai
PNS/Polri/TNI
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
35. LAMPIRAN PENDUKUNG KLAIM JHT
JAMINAN HARI TUA (JHT)
WNA ASING YG KEMBALI KE NEGARA
ASALNYA
• Pernyataan Tidak
Kembali Lagi Ke
Indonesia
• Fotocopy Paspor
Dan Visa
PHK DGN KEPESERTAAN MINIMAL 5 TAHUN 1
BULAN
Fotocopy Surat
Keterangan Berhenti
Dari Perusahaan
Surat Pernyataan
Belum Bekerja Lagi
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
36. Contoh F5 Permintaan Pembayaran JHT
JAMINAN HARI TUA (JHT)
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
38. BPJS KETENAGAKERJAAN
PENDAFTARAN PESERTA
• Pemberi Kerja Wajib Mendaftaran dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS
Pemberi Kerja : Perseorangan, Pengusaha, Badan Hukum atau Badan Lainnya yang mempekerjakan
Tenaga kerja dengan membayar gaji,upah atau imbalan
Perusahaan, Badan Hukum, Usaha Sosial dan Usaha Lain-Lain (Usaha Mikro,Usaha Kecil, Usaha
Menengah, Usaha Besar)
Pengusaha yang mempekerjakan TK sebanyak 10 orang atau lebih,atau membayar upah paling sedikit
Rp. 1.000.000,-
Pemberi Kerja Mengisi F1 PENDAFTARAN PERUSAHAAN ke BPJS KETENAGAKERJAAN
Sanksi Adminstratif tidak Mendaftarkan di BPJS: (Bab V Pasal 17 ayat 2 UU No 24 Tahun 2011)
o Teguran Tertulis
o Denda; dan/atau
o Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
39. BPJS KETENAGAKERJAAN
PENDAFTARAN PESERTA
Sanksi Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu yang dikenai kepada Pemberi Kerja Meliputi
Perizinan Terkait Usaha, Izin yg diperlukan dalam mengikuti tender proyek, Izin Mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing, Izin Perusahaan Penyedia jasa Pekerja/Buruh. Izin Mendirikan Bangunan
Sanksi Tidak mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu yang dikenai kepada setiap orang selain
Pemberi Pekerja meliputi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Mengemudi (SIM), Sertifikat
Tanah, Paspor, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (Paspor)
• Setiap Orang Termasuk Orang Asing yang Bekerja Paling Singkat 6 (enam) bulan Wajib
Memberikan Data mengenai dirinnya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar
kepada BPJS
Mendaftarkan dengan Mengisi F1A PENDAFTARAN TENAGA KERJA DAN PEMBERITAHUAN
IDENTITAS TENAGA KERJA DAN SUSUNAN KELUARGA
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
40. CONTOH F1 PENDAFTARAN PERUSAHAAN
PENDAFTARAN PESERTA
Lampiran F1 Pendaftaran
Perusahaan :
Copy SIUP
Copy SITU
Copy NPWP
Copy Akta Notaris
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
41. CONTOH F1A PENDAFTARAN TENAGA KERJA
PENDAFTARAN PESERTA
Lampiran F1a Pendaftaran Tenaga
Kerja :
Copy KK
Copy KTP
Pas Photo Tenaga Kerja 2 x 3 -
1 Lembar
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
42. PEMBAYARAN IURAN
PENDAFTARAN PESERTA
• Pemberi Kerja Wajib Memungut Iuran yg Menjadi Beban Peserta dari Pekerjanya dan
Menyetorkannya kepada BPJS KETENAGAKERJAAN. ( JHT 2%)
• Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya
kepada BPJS KETENAGAKERJAAN. (JKM 0.30%, JHT 3.70% DAN JKK (0.24% - 1.74%)
Pembayaran Iuran Setiap bulannya wajib melampirkan F2a Rincian IuranTenaga Kerja
• Pemberi Kerja Wajib Memungut Iuran yg Menjadi Beban Peserta dari Pekerjanya dan
Menyetorkannya kepada BPJS KETENAGAKERJAAN. ( JHT 2%)
• Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya
kepada BPJS KETENAGAKERJAAN. (JKM 0.30%, JHT 3.70% DAN JKK (0.24% - 1.74%)
Pembayaran Iuran Setiap bulannya wajib melampirkan F2a Rincian IuranTenaga Kerja
Program BPJS Perusahaan Tenaga Kerja
JKK 0.24% - 1.74% -
JKM 0.30% -
JHT 3.70% 2.00%
BPJS KETENAGAKERJAAN 2014