Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Materi bpjs ketenagakerjaan 23042014

13,484 views

Published on

BPJS Ketenagakerjaan

Published in: Government & Nonprofit
  • I'd advise you to use this service: ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ The price of your order will depend on the deadline and type of paper (e.g. bachelor, undergraduate etc). The more time you have before the deadline - the less price of the order you will have. Thus, this service offers high-quality essays at the optimal price.
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2Qu6Caa ♥♥♥
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2Qu6Caa ♥♥♥
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here

Materi bpjs ketenagakerjaan 23042014

  1. 1. ImplementasiImplementasi Badan Penyelenggara JaminanBadan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSSosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)Ketenagakerjaan) Sesuai UU No. 24 Tahun 2011Sesuai UU No. 24 Tahun 2011 Batu Kajang, 23 April 2014 BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Balikpapan Jl. Jend. Sudirman Blok H-I Kav.43 Balikpapan Disampaikan oleh :Disampaikan oleh : SuparwiSuparwi Kepala BPJS KetenagakerjaanKepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang BalikpapanCabang Balikpapan
  2. 2. Transformasi PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan Tanggal 1 Januari 2014 BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  3. 3. UU NO 24 TAHUN 2011 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIALBADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DI INDONESIADI INDONESIA BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  4. 4. BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL PT. Jamsostek (Persero) s.d. 31 Desember 2013 PT. Jamsostek (Persero) s.d. 31 Desember 2013 BUMN Bertanggung jawab pada Kementerian Profit Oriented Program: JHT, JKK, JKM dan JPK UU 3/1992 BPJS Ketenagakerjaan Paling lambat 1 Juli 2015 BEROPERASI PENUH BPJS Ketenagakerjaan 1 Januari 2014 BERDIRI UU 40/2004 dan UU 11/2011 Badan Hukum Publik Bertanggung jawab pada Presiden Nirlaba Program: JHT, JKK, JKM sesuai ketentuan UU 3/1992 Program: JP, JHT, JKK, JKM sesuai ketentuan UU SJSN BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  5. 5. BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL Kepesertaan: Wajib untuk Pekerja Formal Kepesertaan Wajib untuk seluruh pekerja Formal : 41,5 juta (kecuali PNS/TNI/POLRI Tenaga Kerja Asing Informal : 68,2 juta Sanksi Administratif BPJS melakukan inspeksi Kepesertaan: 1 Juli 2015 : PNS/TNI/POLRI untuk program JKK dan JKM 2029 : PNS/TNI/POLRI untuk program JP Keuangan: JHT dan Non–JHT Pengawasan: Kemen BUMN Keuangan: Dana Jaminan Sosial (Per Program) dan Aset BPJS Pengawasan: OJK & DJSN PT. Jamsostek (Persero) s.d. 31 Desember 2013 BPJS Ketenagakerjaan Paling lambat 1 Juli 2015 BEROPERASI PENUH BPJS Ketenagakerjaan Paling lambat 1 Juli 2015 BEROPERASI PENUH BPJS Ketenagakerjaan 1 Januari 2014 BERDIRI BPJS Ketenagakerjaan 1 Januari 2014 BERDIRI BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  6. 6. UUntuk mewujudkan terselenggaranyantuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinyapemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layakkebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggotabagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya.keluarganya. TUJUAN BPJSTUJUAN BPJS BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  7. 7.  UU No. 24/2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  Perpres No.109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial  PP No. 84 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja  PP No. 85 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.  PP. No. 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Dasar HukumDasar Hukum BPJS KetenagakerjaanBPJS Ketenagakerjaan BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  8. 8. PerPres No. 109/2013 Penahapan Kepesertaan  Kepesertaan dimulai dengan Tenaga Kerja yang mampu  Penahapan dilakukan berdasar skala usaha (Besar, Menengah, Kecil, Mikro)  Dalam hal perusahaan bergerak di bidang jasa konstruksi yg mempekerjakan tenaga kerja harian lepas, borongan dan/atau musiman wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.  Tenaga Kerja Asing minimal 6 bulan wajib menjadi peserta  PNS/TNI/Polri dialihkan pada 1 Juli 2015  Pensiun PNS/TNI/Polri dialihkan pada 2029 Substansi Penting PP/Perpres BPJS Ketenagakerjaan BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  9. 9. PP No: 85/2013 Hubungan Antar Lembaga  BPJS, dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program bekerjasama dengan lembaga pemerintah maupun non pemerintah  Mekanisme koordinasi antar lembaga mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku Substansi Penting PP/Perpres BPJS Ketenagakerjaan BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  10. 10. PP No. 86/2013 Sanksi Administratif  Sanksi dilakukan berupa surat teguran, denda dan penghentian layanan publik  Penghentian layanan publik dilakukan bersama instansi terkait  BPJS memiliki kewenangan Inspeksi yang dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Kepatuhan Peserta  Penghentian layanan publik dilakukan oleh Institusi terkait yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Pemberi Kerja:  Izin usaha, izin ikut tender, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh Tenaga kerja:  IMB, SIM, Sertifikat Tanah, Paspor dan STNK Substansi Penting PP/Perpres BPJS Ketenagakerjaan BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  11. 11. Peserta BPJS Penerima Upah Bukan Penerima Upah Pekerja Pada Penyelenggara Negara Pekerja Bukan Pada Penyelenggara Negara Pemberi Kerja TK mandiri Pekerja yang tidak menerima upah selain diatas “Peserta adalah : setiap orang termasuk orang asing yang bekerja minimal 6 bulan di indonesia yang telah membayar iuran “ BAGANBAGAN PESERTA BPJS KETENAGAKERJAANPESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  12. 12. Lanjutan ... BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  13. 13. Perusahaan: 3,7% Tenaga Kerja: 2% Dilaksanakan paling lambat Juli 2015 Perusahaan: 0,24% - 1,74% Perusahaan: 0,3% Ket: - RPP Program belum terbit -Iuran & benefit mengacu pd ketentuan Jamsostek Program BPJS Ketenagakerjaan BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  14. 14. BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  15. 15. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Jaminan yang diberikan kepada tenaga kerja peserta program BPJS Ketenagakerjaan, apabila yang bersangkutan mengalami suatu kecelakaan yang berhubungan dengan hubungan kerja, atau terkena penyakit akibat hubungan kerja (penyakit jabatan). BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  16. 16. Mulai perjalanan berangkat dari rumah menuju ke tempat kerja, selama di lokasi pekerjaan dan dalam perjalanan kembali pulang ke rumah, termasuk pulang pergi ke lokasi dinas luar Rumah Kantor Lokasi Dinas Luar Ruang Lingkup Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  17. 17.  JKK memberikan kompensasi dalam bentuk : Penggantian biaya yang dikeluarkan pengusaha yaitu transportasi, upah sementara tidak mampu bekerja dan perawatan.  Ganti rugi atas turunnya/hilangnya kemampuan bekerja/- berpenghasilan, yaitu santunan cacat dan santunan kematian. Jenis-jenis kemanfaatan JKK meliputi : 1. Biaya Transport ( maximum )  Darat : Rp. 750.000,00  Laut : Rp. 1.000.000,00  Udara : Rp. 2.000.000,00 Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  18. 18. Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja Lanjutan … 2. Penggantian upah Sementara Tidak Mampu Bekerja ( S T M B ) : 120 Hari pertama 100% upah 120 Hari kedua 75% upah Hari selanjutnya sebesar 50% upah 3. Biaya Pengobatan dan Perawatan : Maximum Rp.20.000.000,00 4. Biaya Rehabilitasi Medik :  Maximum Rp. 2.000.000,00 5. Santunan Cacat : a. Kurang Fungsi : % kurang fungsi x %tabel x 80 bln upah b. Sebagian - Tetap : % tabel x 80 bulan upah c. Total - tetap : - Sekaligus : 70 % x 80 bulan upah ( 56 bln). - Santunan Berkala selama ( 2 tahun ) : Rp.200.000,00 perbulan BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  19. 19. Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja Lanjutan… 6. Santunan Kematian a. Sekaligus : 60% x 80 bulan upah (48 bulan upah) b. Santunan Berkala Selama ( 2 thn ) : Rp.200.000,00 perbulan c. Biaya Pemakaman : Rp.2.000.000,00 7. Biaya Rehabilitasi Prothesa (anggota badan tiruan) dan Orthose (Alat bantu) penggantian biaya sesuai dengan harga RS. DR Suharso Surakarta ditambah 40% 8. Penyakit akibat kerja sesuai Kepres RI. No.22 Tahun 1993 dianggap sebagai kecelakaan Kerja dan ditanggung selama hubungan kerja dan sampai selama-lamanya 3 (tiga) tahun setelah hubungan kerja berakhir. BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  20. 20. Kecelakaan Kerja Pengangkutan ( transportasi ) Rp. 750.000 (darat) Rp. 1.000.000 (laut) Rp. 2.000.000 (udara) Rp. 750.000 (darat) Rp. 1.000.000 (laut) Rp. 2.000.000 (udara) Pengobatan & Perawatan Bekerja Kembali Meninggal DuniaCacatCacatCacatCacat Cacat Fungsi Cacat Tetap Total Cacat Tetap Sebagian Santunan Sekaligus % table x 80 bl upah Santunan Sekaligus % table x 80 bl upah % kurang fungsi x % tabel x 80 bl upah % kurang fungsi x % tabel x 80 bl upah 1.Santunan Sekaligus 70% x 80 bl upah 2.Santunan berkala Rp.200.000 / bl selama 24 bulan 1.Santunan Sekaligus 70% x 80 bl upah 2.Santunan berkala Rp.200.000 / bl selama 24 bulan 1. Santunan Sekaligus 60% x 80 bulan upah 2.Santunan Berkala Rp 200.000 selama 24 bulan 3.Biaya pemakaman Rp 2.000.000 1. Santunan Sekaligus 60% x 80 bulan upah 2.Santunan Berkala Rp 200.000 selama 24 bulan 3.Biaya pemakaman Rp 2.000.000 1. Biaya Pengobatan Rp.20.000.000 ,- 2. Santunan STMB - 4 Bl. pertama 100% upah - 4 Bl. kedua 75 % upah - Selanjutnya 50% upah. 3. Biaya Rehabilitasi Medik Rp.2.000.000 4. Penggantian Prothese Gigi max. Rp. 2.000.000,- 1. Biaya Pengobatan Rp.20.000.000 ,- 2. Santunan STMB - 4 Bl. pertama 100% upah - 4 Bl. kedua 75 % upah - Selanjutnya 50% upah. 3. Biaya Rehabilitasi Medik Rp.2.000.000 4. Penggantian Prothese Gigi max. Rp. 2.000.000,- Bagan Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  21. 21. TABEL PRESENTASI SANTUNAN CACAT BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  22. 22. SISTEM & PROSEDUR JKK JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  23. 23. Contoh Form F3 LAPORAN JKK TAHAP 1 BPJS KETENAGAKERJAAN 2014 F3, 4 RANGKAP :  2 RANGKAP KE DISNAKER  1 RANGKAP KE BPJS KETENAGAKERJAAN  1 RANGKAP ARSIP PERUSAHAAN LAMPIRAN LAPORAN TAHAP I : •Formulir KK2 / Lap. Tahap I •Foto Copy KPJ •Foto Copy KTP yang berlaku •Foto Copy Absensi / Jadwal Kerja •Kronologis Kejadian Kecelakaan •BAP Kepolisian ( Kec. Lalu Lintas )
  24. 24. Contoh Form F3a LAPORAN JKK TAHAP 2 F3a, 4 RANGKAP :  2 RANGKAP KE DISNAKER  1 RANGKAP KE BPJS KETENAGAKERJAAN  1 RANGKAP ARSIP PERUSAHAAN LAMPIRAN LAPORAN TAHAP II Formulir KK.3 / Lap. Tahap Formulir KK.4 / Surat Keterangan Dokter Kuitansi Asli perawatan & pengobatan beserta rincian obat Surat Istirahat Dokter ( Jika Ada ) BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  25. 25. Contoh Form F3b Surat Keterangan Dokter F3b, 4 RANGKAP :  2 RANGKAP KE DISNAKER  1 RANGKAP KE BPJS KETENAGAKERJAAN  1 RANGKAP ARSIP PERUSAHAAN F3b, 4 RANGKAP :  2 RANGKAP KE DISNAKER  1 RANGKAP KE BPJS KETENAGAKERJAAN  1 RANGKAP ARSIP PERUSAHAAN BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  26. 26. Lampiran Form F3b BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  27. 27. Memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja atas kemungkinan terjadinya resiko meninggal dunia diluar hubungan kerja Jaminan Kematian (JKM) BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  28. 28. • Bila tenaga kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan meninggal dunia, maka ahli warisnya akan mendapatkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan.  SANTUNAN KEMATIAN Rp. 14.200.000,-  BIAYA PEMAKAMAN Rp. 2.000.000,-  SANTUNAN BERKALA Rp 200.000,-/bulan Selama 24 bulan (Dapat dibayarkan sekaligus). DITAMBAH DGN SALDO JHT ALMARHUM/TENAGA KERJA. Manfaat Jaminan Kematian (JKM) BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  29. 29. Contoh Form 4 Pengajuan Klaim JKM Jaminan Kematian (JKM) Lampiran  KPJ Asli  F. Copy KTP Almarhum  F. Copy KK  F. Copy Surat Nikah (bagi yang sudah menikah)  Surat Ket. Ahli Waris legalisir Sampai Kecamatan  Surat Kematian Legalisir Kecamatan / Rumah Sakit BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  30. 30. Jaminan Hari Tua (JHT) PENGERTIAN Adalah Satu Bentuk Jaminan Yang Pengelolaannya Menggunakan Prinsip Tabungan, Sebagaimana Layaknya Kita Menabung Di Bank Hanya saja di BPJS TK tata cara penyimpanan ataupun pengambilan harus mengikuti aturan yang telah digariskan. BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  31. 31. Tujuan JAMINAN HARI TUA (JHT) MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA PESERTA, ATAS RESIKO DATANGNYA HARI TUA, SEHINGGA YANG BERSANGKUTAN MEMPUNYAI BEKAL DISAAT MEMASUKI ATAU MENJALANI HARI TUANYA NANTI. BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  32. 32. BERANGKAT DARI TUJUAN INILAH MAKA JHT DIAMBIL PADA SAAT USIA 55 TH, ATAU : •MENINGAL DUNIA SEBELUM USIA 55 TAHUN •CACAT TOTAL TETAP •MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL/TNI /POLRI •WNA YG KEMBALI KE NEGARANYA & TIDAK KEMBALI KE INDONESIA •TERKENA PHK DENGAN MASA KEPESERTAAN MINIMAL 5 TAHUN DAN MASA TUNGGU 1 BULAN BERANGKAT DARI TUJUAN INILAH MAKA JHT DIAMBIL PADA SAAT USIA 55 TH, ATAU : •MENINGAL DUNIA SEBELUM USIA 55 TAHUN •CACAT TOTAL TETAP •MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL/TNI /POLRI •WNA YG KEMBALI KE NEGARANYA & TIDAK KEMBALI KE INDONESIA •TERKENA PHK DENGAN MASA KEPESERTAAN MINIMAL 5 TAHUN DAN MASA TUNGGU 1 BULAN Tujuan JAMINAN HARI TUA (JHT) Lanjutan … BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  33. 33. SISTEM & PROSEDUR KLAIM JHT JAMINAN HARI TUA (JHT) • PENGAJUAN PENGAMBILAN JAMINAN HARI TUA, TENAGA KERJA HARUS MENGISI FORM.NO.5 & MENYAMPAIKAN KE BPJS KETENAGAKERJAAN DENGAN DISERTAI KPJ ASLI & FOTO COPY KTP & LAMPIRAN PENDUKUNG LAINNYA. • LAMPIRAN PENDUKUNG LAINNYA DISESUAIKAN DENGAN ALASAN PENGAJUAN KLAIM JHT. BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  34. 34. LAMPIRAN PENDUKUNG KLAIM JHT JAMINAN HARI TUA (JHT) MENINGGAL DUNIA  Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit / Kepolisian / Kelurahan.  Fotocopy Kartu Keluarga CACAT TOTAL TETAP Surat Keterangan Dokter MENJADI PNS/POLRI/TNI • Fotocopy Surat Pengangkatan Sebagai PNS/Polri/TNI BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  35. 35. LAMPIRAN PENDUKUNG KLAIM JHT JAMINAN HARI TUA (JHT) WNA ASING YG KEMBALI KE NEGARA ASALNYA • Pernyataan Tidak Kembali Lagi Ke Indonesia • Fotocopy Paspor Dan Visa PHK DGN KEPESERTAAN MINIMAL 5 TAHUN 1 BULAN  Fotocopy Surat Keterangan Berhenti Dari Perusahaan  Surat Pernyataan Belum Bekerja Lagi BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  36. 36. Contoh F5 Permintaan Pembayaran JHT JAMINAN HARI TUA (JHT) BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  37. 37. BAGAIMANA CARA PENDAFTARAN PERUSAHAAN & TENAGA KERJA DI BPJS KETENAGAKERJAAN ? BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  38. 38. BPJS KETENAGAKERJAAN PENDAFTARAN PESERTA • Pemberi Kerja Wajib Mendaftaran dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS  Pemberi Kerja : Perseorangan, Pengusaha, Badan Hukum atau Badan Lainnya yang mempekerjakan Tenaga kerja dengan membayar gaji,upah atau imbalan  Perusahaan, Badan Hukum, Usaha Sosial dan Usaha Lain-Lain (Usaha Mikro,Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar)  Pengusaha yang mempekerjakan TK sebanyak 10 orang atau lebih,atau membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000,-  Pemberi Kerja Mengisi F1 PENDAFTARAN PERUSAHAAN ke BPJS KETENAGAKERJAAN  Sanksi Adminstratif tidak Mendaftarkan di BPJS: (Bab V Pasal 17 ayat 2 UU No 24 Tahun 2011) o Teguran Tertulis o Denda; dan/atau o Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  39. 39. BPJS KETENAGAKERJAAN PENDAFTARAN PESERTA  Sanksi Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu yang dikenai kepada Pemberi Kerja Meliputi Perizinan Terkait Usaha, Izin yg diperlukan dalam mengikuti tender proyek, Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Izin Perusahaan Penyedia jasa Pekerja/Buruh. Izin Mendirikan Bangunan  Sanksi Tidak mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu yang dikenai kepada setiap orang selain Pemberi Pekerja meliputi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Mengemudi (SIM), Sertifikat Tanah, Paspor, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (Paspor) • Setiap Orang Termasuk Orang Asing yang Bekerja Paling Singkat 6 (enam) bulan Wajib Memberikan Data mengenai dirinnya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS  Mendaftarkan dengan Mengisi F1A PENDAFTARAN TENAGA KERJA DAN PEMBERITAHUAN IDENTITAS TENAGA KERJA DAN SUSUNAN KELUARGA BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  40. 40. CONTOH F1 PENDAFTARAN PERUSAHAAN PENDAFTARAN PESERTA Lampiran F1 Pendaftaran Perusahaan : Copy SIUP Copy SITU Copy NPWP Copy Akta Notaris BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  41. 41. CONTOH F1A PENDAFTARAN TENAGA KERJA PENDAFTARAN PESERTA Lampiran F1a Pendaftaran Tenaga Kerja : Copy KK Copy KTP Pas Photo Tenaga Kerja 2 x 3 - 1 Lembar BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  42. 42. PEMBAYARAN IURAN PENDAFTARAN PESERTA • Pemberi Kerja Wajib Memungut Iuran yg Menjadi Beban Peserta dari Pekerjanya dan Menyetorkannya kepada BPJS KETENAGAKERJAAN. ( JHT 2%) • Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS KETENAGAKERJAAN. (JKM 0.30%, JHT 3.70% DAN JKK (0.24% - 1.74%)  Pembayaran Iuran Setiap bulannya wajib melampirkan F2a Rincian IuranTenaga Kerja • Pemberi Kerja Wajib Memungut Iuran yg Menjadi Beban Peserta dari Pekerjanya dan Menyetorkannya kepada BPJS KETENAGAKERJAAN. ( JHT 2%) • Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS KETENAGAKERJAAN. (JKM 0.30%, JHT 3.70% DAN JKK (0.24% - 1.74%)  Pembayaran Iuran Setiap bulannya wajib melampirkan F2a Rincian IuranTenaga Kerja Program BPJS Perusahaan Tenaga Kerja JKK 0.24% - 1.74% - JKM 0.30% - JHT 3.70% 2.00% BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  43. 43. CONTOH F2A RINCIAN IURAN PENDAFTARAN PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  44. 44. CONTOH F2A RINCIAN IURAN PENDAFTARAN PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN 2014
  45. 45. Terima Kasih BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Balikpapan Jl. Jend. Sudirman Blok H-I Kav.43 Balikpapan BPJS KETENAGAKERJAAN 2014

×