Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan dan aset desa, sumber-sumber pendapatan desa, alokasi dana desa, dan mekanisme pengelolaan keuangan desa sesuai UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan desa.
1. 1
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DESA
PELATIHAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
JAKARTA, 2012
2. 2
TUJUAN :
1. Menjelaskan pengertian keuangan desa.
2. Menjelaskan sumber-sumber pendapatan desa.
3. Menjelaskan Pola Pengelolaan Keuangan
Desa.
4. Menjelaskan Pola Pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa.
3. 3
LIMA KEBIJAKAN POKOK/BARU
DALAM PENATAAN PEMERINTAHAN DESA
(BERDASARKAN UU. NOMOR 32 TAHUN 2004)
(1) PENAMBAHAN
KEWENANGAN DESA
(2) KEPASTIAN SUMBER-SUMBER
KEUANGAN DESA
(4) PRINSIP DEMOKRASI DESA:
MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT
DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN
PEMERINTAHAN DESA
(5) MENDORONG PENINGKATAN
KINERJA ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA
KEWENANGAN DESA (BARU):
KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
YANG DISERAHKAN
PENGATURANNYA KEPADA DESA
SUMBER KEUANGAN DESA (BARU):
BAGI HASIL PAJAK DAERAH
BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
BAGIAN DARI DANA PERIMBANGAN
KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
YANG DITERIMA KAB/KOTA (ALOKASI
DANA DESA/ADD)
BADAN PERWAKILAN DESA
MENJADI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SEKRETARIS DESA
DIISI DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL
(3) MEMPERKUAT KEDUDUKAN
KEPALA DESA
DILARANG MENJADI PENGURUS
PARTAI POLITIK
KEDUDUKAN KEUANGAN
POLA PERTANGGUNGJAWABAN
4. 4
SUMBER-SUMBER
KEUANGAN DESA
1. PENDAPATAN ASLI DESA;
2. BAGI HASIL PAJAK DAERAH
KAB/KOTA (10% UTK DESA)
3. BAGI HASIL RETRIBUSI
DAERAH KAB/KOTA;
4. BAGIAN DARI DANA PERIMBANGAN
KEUANGAN YG DITERIMA KAB/KOTA
(10% UNTUK DESA, YAKNI ALOKASI
DANA DESA/ADD)
5. BANTUAN KEUANGAN DARI
PEMERINTAH PUSAT, PROVINSI,
DAN KAB/KOTA
6. HIBAH DAN SUMBANGAN
DARI PIHAK KETIGA
5. SUMBER-SUMBER
KEUANGAN DESA
DANA PERIMBANGAN KEUANGAN YG
DITERIMA KAB/KOTA 10% UTK DESA)
5
HUBUNGAN ANTARA KEWENANGAN DESA
DENGAN SUMBER-SUMBER KEUANGAN DESA
(PRINSIP MONEY FOLLOW FUNCTION)
SESUAI UU. NOMOR 32 TAHUN 2004
KEWENANGAN
DESA
1. KEWENANGAN YG SUDAH ADA
BERDASARKAN HAK ASAL
USUL DESA.
2. KEWENANGAN KAB/KOTA YG
DISERAHKAN PENGATURAN-NYA
KEPADA DESA.
3. TUGAS PEMBANTUAN DARI
PEMERINTAH, PROVINSI,
DAN KAB/KOTA.
4. URUSAN PEMERINTAHAN LAIN-NYA
YANG OLEH PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DISE-RAHKAN
KEPADA DESA.
1. PENDAPATAN ASLI DESA;
2. BAGI HASIL PAJAK DAERAH
KAB/KOTA (10% UTK DESA)
3. BAGI HASIL RETRIBUSI
DAERAH KAB/KOTA;
4. ALOKASI DANA DESA (BAGIAN DARI
5. BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERIN-TAH
PUSAT, PROVINSI, DAN KAB/KOTA
6. HIBAH DAN SUMBANGAN
DARI PIHAK KETIGA.
6. BAGIAN LABA BADAN USAHA MILIK DESA
HASIL USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM
BAGIAN LABA LUMBUNG PANGAN DESA
HASIL KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
LAIN-LAIN HASIL USAHA DESA YANG SAH
6
PENDAPATAN ASLI DESA
HASIL USAHA DESA
TANAH KAS DESA
PASAR DESA
TAMBATAN PERAHU
BANGUNAN DESA
PELELANGAN IKAN MILIK DESA
LAIN-LAIN KEKAYAAN MILIK DESA
HASIL KEKAYAAN DESA
HASIL SWADAYA, GOTONG
ROYONG, DAN PARTISI-PASI
MASYARAKAT
LAIN-LAIN PENDAPATAN
ASLI DESA YANG SAH
KONTRIBUSI DANA
KONTRIBUSI IN NATURA (SEPERTI TENAGA,
BAHAN BAKU LOKAL YG DAPAT DIHITUNG
DALAM NILAI UANG)
HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT, PROV,
ATAU KAB/KOTA.
DANA DARURAT DARURAT DARI PEMERINTAH,
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KORBAN/
KERUSAKAN AKIBAT BENCANA ALAM;
PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO
7. 7
BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN/ KOTA KEPADA DESA
MINIMAL 10%
UNTUK DESA
HASIL PAJAK/
RETRIBUSI DAERAH
DUA ALTERNATIF
KEADILAN DISTRIBUTIF:
KEBIJAKAN
10 % DARI TOTAL PENERIMAAN PAJAK/
RETRIBUSI DAERAH DIBAGI SECARA
MERATA UNTUK SELURUH DESA
KEADILAN KOMUTATIF:
10 % DARI HASIL PENERIMAAN
PAJAK/RETRIBUSI DAERAH
DI DESA BERSANGKUTAN
IDEALNYA:
PERPADUAN/KOMBINASI
ANTARA DUA PENDEKATAN
KEADILAN TERSEBUT
8. 8
BANTUAN KEUANGAN DARI
PUSAT, PROVINSI, DAN
KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA
DUA PERTIMBANGAN
KEBIJAKAN
PELAKSANAAN ASAS
TUGAS PEMBANTUAN
AKSELERASI
PEMBANGUNAN DESA
DUA POLA ALOKASI
DANA TUNAI
(CASH TRANSFER)
(PEMERINTAHAN DESA
BERWENANG MENGATUR)
PROGRAM INDIKATIF
(PEMERINTAHAN DESA
SEBAGAI PELAKSANA)
KOMPETISI PROPOSAL
ANTAR DESA
PEMENUHAN KEBUTUHAN
SELURUH DESA
DUA PERTIMBANGAN
ALOKASI
9. 9
BAGIAN DARI DANA
PERIMBANGAN KEUANGAN
ANTARA PEMERINTAH PUSAT
DAN DAERAH YG DITERIMA
ARAHAN KABUPATEN/KOTA
KEBIJAKAN
UMUM DIKURANGI ALOKASI DASAR
UTK BELANJA PNS DAERAH
MINIMAL 10% UNTUK ADD
BAGI SELURUH DESA
POLA ALOKASI
ALOKASI DANA DESA MINIMAL:
60% DARI TOTAL ADD DIBAGI
SECARA MERATA UTK SELURUH DESA
ALOKASI DANA DESA PROPORSIONAL:
40% DARI TOTAL ADD DIBAGI UTK DESA-DESA
TERTENTU SESUAI HASIL PENILAIAN
TOTAL ADD TIAP DESA
DIATUR DAN DIURUS
OLEH PEMERINTAHAN DESA
KEBIJAKAN
ALOKASI DANA DESA
DANA PERIMBANGAN:
DANA BAGI HASIL
DANA ALOKASI UMUM
DANA ALOKASI KHUSUS
10. 10
KEBIJAKAN
ALOKASI DANA DESA
ALOKASI DANA DESA
PROPORSIONAL/ADDP
DITETAPKAN BERBEDA-BEDA
UNTUK TIAP DESA
DIANALISIS BERDASARKAN
DUA VARIBAEL POKOK
VARIABEL INDEPENDEN TAMBAHAN:
JUMLAH PENDUDUK, LUAS WILAYAH,
POTENSI EKONOMI, TINGKAT PARTISIPASI
MSY, JMLH UNIT KOMUNITAS DI DESA, dll.
VARIABEL INDEPENDEN UTAMA:
KEMISKINAN, PENDIDIKAN DASAR,
KESEHATAN, DAN
KETERJANGKAUAN DESA
KETEPATAN ADD UNTUK TIAP DESA,
TERGANTUNG AKURASI DATA DESA
11. 11
PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA
PRINSIP-PRINSIP KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA:
MENDORONG SEMANGAT DESENTRALISASI, KHUSUSNYA
DESENTRALISASI FISKAL SEJALAN DENGAN DESENTRA-LISASI
KEWENANGAN;
DIALOKASIKAN SECARA ADIL, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL;
PASTI DAN DAPAT DIUKUR KINERJA HASIL KEGIATAN.
TUJUAN ALOKASI DANA DESA:
MEMPERKUAT KEDUDUKAN DESA SEBAGAI GARIS DEPAN
(FRONT LINE) PEMERINTAHAN SECARA NASIONAL
MENINGKATKAN KEMAMPUAN DESA DALAM MENETAPKAN
KEBIJAKAN DAN PROGRAM SERTA PEMBIYAAN PEMBANGUNAN
DESA SESUAI ESENSI MASALAH DAN PRIORITAS KEBUTUHAN MSY.
MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DESA SECARA PARTISIPATIF;
MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PELAYANAN PMERINTAHAN DESA
KEPADA MASYARAKAT.
12. 12
MEKANISME PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
(MENYATU DENGAN PENGELOLAAN APB-DESA)
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA
(RKP-DESA) PADA FORUM MUSRENBANGDES.
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN/RKA
(BERDASARKAN RKP-D), YAKNI: RKA OPERASIONAL
PEMDES DAN RKA PEMBERDAYAAN MSY
KADES BERSAMA BPD MEMBAHAS RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG RAPB-DESA.
PENETAPAN PERDES TENTANG APB-DESA.
KADES MENGAJUKAN USULAN KEPADA BUP/WK (SURAT
PERMINTAAN PEMBAYARAN/SPP. NO. REKENING DESA,
KEPUTUSAN KADES TENTANG KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/KPA DAN BENDAHARA);
BAGIAN KEUANGAN KAB/KOTA MEMPROSES ADMINIS-TRASI
PENCAIRAN DAN MENTRANSFER DANA ADD
KEPADA REKENING DESA DI BANK YANG DITUJU.
DICAIRKAN SECARA PERIODIK (BULANAN / TRIWULANAN)
SETELAH PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI DANA ADD
PERIODE SEBELUMNYA.
PENCAIRAN DANA ADD DI BANK OLEH KPA & BENDAHARA.
PERENCANAAN
PEMBAHASAN
DAN PENETAPAN
PERDES TENTANG
APB-DESA
PENCAIRAN
DANA ADD
13. 13
MEKANISME PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
(MENYATU DENGAN PENGELOLAAN APB-DESA)
OLEH PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(DITETAPKAN DGN KEPUTUSAN KADES)
OLEH KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
PELAKSANAAN
KEGIATAN
ADMINISTRASI
DANA ADD
PERTANGGUNG-JAWABAN
DAN
PELAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN ADD TERINTREGASI
DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDESA.
JENIS PELAPORAN: LAPORAN BERKALA, DAN
LAPORAN AKHIR.
LAPORAN PENGGUNAAN ADD DARI KADES
KEPADA BUPATI MELALUI CAMAT
KECAMATAN MEMBUAT LAPORAN/REKAPAN
DARI SELURUH LAPORAN TINGKAT DESA
DAN SECARA BERTAHAP DILAPORKAN
KEPADA BUPATI
PEMERINTAH PROVINSI WAJIB MENGKOORDINASI
PEMBERIAN DAN PENYALURAN ADD DARI KAB/
KOTA KEPADA DESA;
PEMERINTAH KAB/KOTA WAJIB MEMBINA DAN
MENGAWASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA (TERMASUK ADD)
CAMAT WAJIB MEMFASILITASI DAN MENGKORDINASI
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (TERMASUK ADD)
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
14. 14
ARAH PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT ( 70% )
BIAYA OPERASIONAL
PEMDES (30%)
CONTOH:
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PENGEMBANGAN BUM-DESA
PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
PEMBANGUNAN KESEHATAN (POSYANDU).
BANTUAN OPERASIONAL LKMD/LPM
BANTUAN OPERASIONAL PKK
BANTUAN OPERASIONAL RT.RW, DUSUN
PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA
BIDANG PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
INFRASTRUKTUR DESA, DLL
CONTOH:
PENGHASILAN TETAP KADES
DAN PERANGKAT DESA
BIAYA OPERASIONAL PEMDES
BIAYA OPERASIONAL BPD
NAMUN:
BAGI DESA YANG BELUM MAMPU
MEMBIAYAI PENGHASILAN TETAP
KADES DAN PERANGKAT DESA,
WAJIB DIBIAYAI OLEH APBD
KABUPATEN/KOTA.
15. 15
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA
(BERDASARKAN PP. NOMOR 72 TAHUN 2005)
BADAN
CONTOH:
PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD)
KEPALA
DESA
LKMD atau LPM
KEPALA
URUSAN
ADMINISTRASI
KEPALA
URUSAN
KEUANGAN
KEPALA
URUSAN
UMUM
KEPALA
SEKSI
PEME-RINTAHAN
KEPALA
SEKSI
PEMBA-NGUNAN
KEPALA
SEKSI
KESEJAH-TERAAN
KEPALA
DUSUN
PARA
KETUA RT
KEPALA
DUSUN
PARA
KETUA RT
PARA
KETUA RT
SEKRETARIS
DESA
KETERANGAN:
PARA
KETUA RW
PARA
KETUA RW
PARA
KETUA RW
HUBUNGAN KONSULATIF KADES DAN BPD
HUBUNGAN KEMITRAAN KADES DAN LKMD/LPM
HUBUNGAN PERINTAH KADES DAN PERANGKAT DESA
KEPALA
DUSUN
16. 16
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DASAR HUKUM:
UU. NO. 17 THN 2003 TTG KEUANGAN NEGARA
UU. NO. 1 THN 2004 TTG PERBENDAHARAAN NEGARA
UU. NO. 15 THN 2004 TTG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN
DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
UU. NO. 25 THN 2004 TTG SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
UU. NO. 32 THN 2004 TTG PEMERINTAHAN DAERAH
UU. NO. 33 THN 2004 TTG PERIMBANGAN KEUANGAN
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH
PP. NO. 58 THN 2005 TTG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PP. NO. 72 THN 2005 TTG DESA;
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2007
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
17. 17
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
KEUANGAN DESA :
SEMUA HAK DAN KEWAJIBAN DESA DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA YANG
DAPAT DINILAI DENGAN UANG, TERMASUK DIDALAMNYA
SEGALA BENTUK KEKAYAAN YANG BERHUBUNGAN
DENGAN HAK DAN KEWAJIBAN DESA TERSEBUT.
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA :
KESELURUHAN PROSES KEGIATAN, YG MELIPUTI:
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN,
SERTA PENGAWASAN KEUANGAN DESA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA:
RENCANA KEUANGAN TAHUNAN PEMERINTAHAN DESA
YANG DIBAHAS DAN DISETUJUI BERSAMA OLEH
PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,
YANG DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DESA.
18. 18
AZAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
KEUANGAN DESA DIKELOLA BERDASARKAN AZAS-AZAS
TRANSPARAN, AKUNTABEL, PARTISIPATIF
SERTA DILAKUKAN DENGAN TERTIB DAN DISIPLIN
ANGGARAN;
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, DILAKSANAKAN
DALAM MASA 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN, YAKNI
MULAI TANGGAL 1 JANUARI SAMPAI DENGAN
TANGGAL 31 DESEMBER.
19. 19
PENGELOLA KEUANGAN DESA
1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa,
yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan
keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
2. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa dan sebagai Pemegang
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, mewakili Pemerintah Desa
dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.
3. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu
oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
4. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu
oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
5. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah
Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan
pengelolaan keuangan desa, yakni: (a) Sekretaris Desa; dan (b) Perang-kat
Desa lainnya.
6. Sekretaris Desa berkedudukan selaku koordinator pelaksanaan penge-lolaan
Keuangan Desa, juga berperan selaku Kuasa Penggunaan
Anggaran/Barang Desa, dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
20. 20
PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Kepala Desa
pemegang kekuasaan penge-lolaan
keuangan desa (Pasal 75
ayat 1 PP 72/2005).
mewakili pemdes dalam
kepemilikan kekayaan desa
yang dipisahkan (seperti
BUM-Desa).
mempunyai kewenangan menetapkan :
kebijakan pelaksanaan APB-Des;
kebijakan pengelolaan kekayaan desa;
kuasa pengguna anggaran/pengguna
barang
bendahara penerimaan dan/atau
bendahara pengeluaran;
pejabat yg melakukan penerimaan
desa;
pejabat yang mengelola barang milik
desa;
pejabat yang menguji tagihan dan
memerintahkan pembayaran.
Melimpahkan sebagian atau
seluruh kekuasaannya kepada
Sekretaris Desa selaku
koordinator pengelola
keuangan desa (Pasal 75 ayat
2 PP 72/2005)
berdasarkan prinsip pemisahan
kewenangan antara yang
memerintahkan, menguji, dan
yang menerima atau
mengeluarkan uang.