Dokumen tersebut membahas tentang pengertian pajak penghasilan umum, subyek pajak, kewajiban pajak subjektif, cara menghitung pajak, pelunasan pajak, obyek pajak, dan pengurangan penghasilan. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang konsep dasar pajak penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima subyek pajak selama setahun pajak.

1. PAJAK PENGHASILAN UMUM
A. PENGERTIAN
PAJAK PENGHASILAN DISINGKAT PPh DIKENAKAN TERHADAP SUBYEK
BERKENAN DENGAN PENGHASILAN YANG DITERIMA/DIPEROLEH
DLM TAHUN PAJAK.
1. SUBYEK PAJAK
a. ORANG PRIBADI (OP) ADALAH SUBYEK PAJAK YANG BERTEMPAT
TINGGAL DI INDONESIA ATAU DI LUAR INDONESIA.
b. WARISAN BELUM TERBAGI
SEBAGAI SATU KESATUAN YANG MENGGANTIKAN YANG BERHAK.
WARISAN INI SEBAGAI SUBYEK PAJAK PENGGANTI AHLI WARIS.
PENGENAAN PPh ATAS PENGHASILAN YANG BERASAL DARI
WARISAN TETAP DAPAT DILAKSANAKAN.
c. BADAN
PT, CV, FIRMA, BUMN/D, YAYASAN, KOPERASI, PARPOL, DENGAN
DAN DALAM BENTUK APA PUN.

2. d. BENTUK USAHA TETAP
ADALAH USAHA YANG DIPERGUNAKAN OLEH ORANG PRIBADI YANG
BERTEMPAT TINGGAL DI INDONESIA ATAU BERADA DI INDONESIA
TIDAK LEBIH DARI 183 HARI DLM 1 TAHUN ATAU BADAN BERKEDUDU-
KAN DI LUAR INDONESIA TETAPI MELAKUKAN KEGIATAN DI INDONESIA.
2. SUBYEK PAJAK DN
a. OP BERADA DI INDONESIA LEBIH 183 HARI.
b. BADAN YANG DIDIRIKAN/BERKEDUDUKAN DI INDONEDSIA
3. SUBYEK PAJAK LN
a. OP TINGGAL DI INDONESIA TIDAK LEBIH DARI 183 HARI DALAM
JANGKA WAKTU 12 BULAN BADAN USAHANYA BEROPERASI DI
INDONESIA.
b. OP TIDAK BERTEMPAT TINGGAL DI INDONESIA TIDAK LEBIH DARI
183 HARI ATAU BADAN TIDAK DIDIRIKAN/TIDAK BERTEMPATTINGGAL
DI INDONESIA DAN DAPAT MENERIMA PENGHASILAN BUKAN DARI
INDONESIA.

3. 4. PERBEDAAN SUBYEK PAJAK DN DENGAN SUBYEK PAJAK LN TERLETAK
DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK YAITU:
a. SUBYEK PAJAK DN DIKENAKAN PPH BAIK YANG DITERIMA DARI
INDONESIA /LN SEDANGKAN SUBYEK PAJAK LN DIKENAKAN PPH
HANYA ATAS PENGHASILAN DARI INDONESIA.
b. SUBYEK PAJAK DN, PPH DIKENAKAN BERDASARKAN PENGHASILAN
NETO DENGAN TARIF UMUM, SUBYEK PAJAK LN DIKENAKAN
TERHADAP PENGHASILAN BRUTO DENGAN TARIF SEPADAN.
c. SUBYER PAJAK DN WAJIB MELAPORKAN SPT SEDANGKAN SUBYEK
PAJAK LN TIDAK WAJIB MELAPORKAN SPT KARENA PPH DIPENUHI
MELALUI PEMOTONGAN PAJAK BERSIFAT FINAL.
5. TIDAK TERMASUK SUBYEK PAJAK
a. BADAN PERWAKILAN NEGARA SAHABAT/ASING
b. PEJABAT DIPLOMATIK/KONSULAT YANG BERTEMPAT TINGGAL DI
INDONESIA TETAPI DENGAN NEGARA YANG MEMBERIKAN
PERLAKUAN YANG SAMA.
c. ORGANISASI INTERNASIONAL (BERD KEPUTUSAN MENKEU)
d. PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL

4. B. KEWAJIBAN PAJAK SUBYEKTIF
PPH SEBAGAI JENIS PAJAK SUBYEKTIF DIMANA WAJIBNYA MELEKAT
PADA SUBYEK PAJAK MAKSUDNYA TIDAK DAPAT DILIMPAHKAN
KEPADA PIHAK LAIN.
UNTUK KEPASTIAN HUKUM PERLU JELAS/TEGAS ADA PENENTUAN
MULAI DAN BERAKHIR KEWAJIBAN PAJAK.
MULAI DAN BERAKHIR KEWAJIBAN PAJAK DITENTUKAN
1. BAGI OP PRIBADI SEJAK LAHIR DI INDONESIA BERAKHIR SEJAK
MENINGGAL
2. BAGI BADAN YANG DIDIRIKAN /BERKEDUDUKAN DI INDONESIA
MENJADI SUBYEK PAJAK SEJAK DIDIRIKAN BERAKHIR BILA
BUBAR (PAILIT)
3. BAGI OP TINGGAL DI INDONESIA TIDAK LEBIH DARI 183 HARI DAN
BADAN SEJAK OPERASIONAL
4. BAGI WARISAN YANG BELUM TERBAGI MENJADI SUBYEK PAJAK
SEJAK PEMILIKNYA MENINGGAL. PAJAK SUBYEK BERAKHIR BILA
WARISAN SELESAI DIBAGI KEPADA AHLI WARISNYA, KEWAJIBAN
PAJAK BERALIH KEPADA AHLI WARIS.

5. C. CARA MENGHITUNG PAJAK
MENGHITUNG PPH TERUTANG DIBEDAKAN WP DN DENGAN WP LN.
BAGI WP DN PADA DASARNYA UNTUK MENENTUKAN BESARNYA
PKP DAPAT DILAKUKAN DENGAN CARA:
1. PENGHITUNGAN PPH DENGAN DASAR PEMBUKUAN
a. WP BADAN
PKP DIHITUNG DENGAN CARA MENGURANGKAN PENGHASILAN
YANG MENJADI OBYEK PAJAK DENGAN BIAYA DIPERKENANKAN
MENURUT PAJAK
PKP = PENGHASILAN SBG OBYEK PAJAK-BIAYA

6. CONTOH:
- PEREDAREAN BRUTO (OBYEK PAJAK)……………RP 100.000.000
- BIAYA (MENDAPATKAN, MENAGIH
DAN MEMELIHARA)…………………………………… RP 65.000.000
- PENGHASILAN KENA PAJAK (PKP) RP 35.000.000
PPH TERUTANG:
RP. 25.000.000 X 10% = RP 2.500.000
RP 10.000.000 X 15% = RP 1.500.000
RP.4.000.000
b. WP OP
UNTUK MENGHITUNG PKP BAGI WP OP SELAIN BIAYA YANG DIPERKENAN-
KAN MENURUT KETENTUAN MASIH DIKURANGI PENDAPATAN TIDAK KENA
PAJAK (PTKP)
CONTOH PERHITUNGAN
peredaran bruto (obyek pajak) Rp 100.000.000
Biaya (3M) Rp 65.000.000
penghasilan neto Rp 35.000.000
PTKP (Kawin+3 anak) Rp 21.120..000
Penghasilan kena pajak Rp 13.880.000

7. PPH TERUTANG;: 5%X Rp. 13.880.000 = Rp.694.000
Angsuran per beulan =Rp57.833
D PENGHITUNGAN PPH DENGAN DASAR PENCATATAN
NORMA PENGHITUNGAN TERDIRI DARI :
1. NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
2. NORMA PENGHITUNGAN PEREDARAN BRUTO
WP YANG DLM PENGHITUNGAN PKP MENGGUNAKAN NORMA
PENGHITUNGAN ADALAH:
1. WP OP YANG MEMENUHI SYARAT
a. PEREDARAN BRUTO DALAM 1 TH KURANG DARI RP 600 JUTA
b. MENGAJUKAN PERMOHONAN 3 BULAN PERTAMA TAHUN BUKU YBS
c. PENCATATAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGHITUNG PENGHASI-
LAN NETO DENGAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO.

8. 2. WP YANG WAJIB MELAKUKAN PEMBUKUAN/PENCATATAN TERNYATA
TIDAK DILAKSANAKAN DENGAN BAIK SEHINGGA TIDAK DAPAT DIKE –
HUI PEREDARAN BRUTO ATAU PENGHASILAN NETO SEBENARNYA
MAKA PEREDARAN BRUTO PENGHASILAN NETO DIHITUNG MENERAP-
KAN NORMA PENGHITUNGAN PEREDARAN BRUTO DAN ATAU NORMA
PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO.
CONTOH
DR. PURNOMO, K/1/3 DENGAN PENGHASILAN BRUTO SETAHUN
RP 30 JUTA. MISALNYA PRESENTASE NORMA DOKTER DI JAKARTA
ADALAH 40% MAKA PKP DIHITUNG SBB:
peredaran bruto RP 30.000.000
penghasilan neto 40%x30 juta Rp 12.000.000
PTKP (K/3) Rp 21.120.000
PKP RP Nihil

9. 3. WP OP HANYA SEBAGIAN TAHUN PAJAK
PKP WP OP DN YANG TERUTANG PAJAK DALAM SUATU BAGIAN
TAHUN PAJAK DIHITUNG BERDASARKAN PENGHASILAN NETO
PPH TERUTANG SEBANYAK JUMLAH HARI DALAM TAHUN PAJAK
DIBAGI 360 HARI X PPH SETAHUN PAJAK.
CONTOH
WP OP K/-/3 DALAM JANGKA WAKTU 3 BULAN MEMPEROLEH
PENGHASILAN SEBESAR RP 10 JUTA
- PENGHASILAN NETO 3 BULAN RP 10.000.000
- PENGHASILAN SETAHUN SEBESAR
360/ (3X30) X 10.000.000 Rp 40.000.000
- PTKP (K/1/3) Rp 21.120.000
-PKP Rp 18.880.000
pph terutang dilakukan sbb:
PPh setahun 5%x18,880.000 = 944.000
pph 3 bulan = (3x30) :360 x944.000 = Rp.236.000

10. 4. PELUNASAN/PEMBAYARAN PAJAK
4 SAAT TAHUN PAJAK BERJALAN, DIKELOMPOKKAN MENJADI:
a.
1) MELALUI PEMOTONGAN PIHAK LAIN YAITU:
- DITERIMA/DIPEROLEH PENGHASILAN DARI PEKERJAAN, JASA
ATAU KEGIATAN (PPH PS 21)
- DITERIMA/DIPEROLEH PENGHASILAN DARI MODAL, JASA
ATAU KEGIATAN TERTENTU (PPH PS 23)
- DITERIMA/DIPEROLEH PENGHASILAN WP LN (PPH PS 26)
2) PELUNASAN PPH MELALUI PEMUNGUTAN BENDAHARA
ATAS PENYERAHAN BARANG (PPH PS 22)
3) PELUNASAN PPH DI LN ATAS PENGHASILAN LN DITERIMA WP
DN (PPH PS 24)
4) PELUNASAN PPH MELALUI PEMBAYARAN PAJAK OLEH WP
ATAS PENGHASILAN TERTENTU

11. b. SAAT SESUDAH AKHIR TAHUN PAJAK
PELUNASAN PAJAK SESUDAH TAHUN PAJAK BERAKHIR APABILA
PENGHASILAN TERUTANG LEBIH BESAR DARIPADA JUMLAH KREDIT
PAJAK TAHUN YBS (PPH PS 29)
c. SAAT MENERTIMA SURAT KETETAPAN PAJAK
PELUNASAN PAJAK DILAKUKAN KARENA ADA SURAT KETETAPAN
PAJAK.
E. OBYEK PAJAK
OBYEK PPH ADALAH PENGHASILAN YAITU TAMBAHAN KEMAMPUAN
EKONOMIS YANG DITERIMA/DIPEROLEH WP DARI DN/LN YANG DAPAT
DIPAKAI UNTUK MENAMBAH KEKAYAAN WP DENGAN NAMA DAN DLM
BENTUK APAPUN.
1. TAMBAHAN KEMAMPUAN EKONOMIS KEPADA SUBYEK PPH
DIKELOMPOKKAN KE DALAM:
a. PENGHASILAN DARI PEKERJAAN DALAM HUBUNGAN KERJA
(GAJI DLL), PEKERJAAN BEBAS, HONOR, PENGHASILAN DOKTER,
NOTARIS, AKUNTAN, PENGACARA, DLL

12. b. PENGHASILAN DARI USAHA DAN KEGIATAN
c. PENGHASILAN DARI MODAL (BUNGA, DEVIDEN, ROYALTI)
d. PENGHASILAN LAIN-LAIN (HADIAH, PEMBEBASAN UTANG)
2. PENGHASILAN YANG MENJADI OBYEK PAJAK
- IMBALAN BERKAITAN DENGAN PEKERJAAN/JASA (GAJI, UPAH,
TUNJANGAN, HONOR, BONUS DLL)
- HADIAH UNDIAN/PENGHARGAAN
-LABA USAHA
-KEUNTUNGAN
-BUNGA
-ROYALTI
-SEWA ATAS PENGGUNAAN HARTA
-KEUNTUNGAN KARENA PEMBEBASAN UTANG

13. F. PENGURANGAN PENGHASILAN (BIAYA)
1. BEBAN YANG DAPAT DIKURANGKAN PENGHASILAN BRUTO WP DN
DAN BENTUK USAHA TETAP DIBAGI DALAM DUA :
a. BEBAN/ BIAYA YANG MEMPUNYAI MASA MANFAAT TIDAK LEBIH
DARI SATU TH DIANGGAP BIAYA PADA TH YBS MISALNYA GAJI,
BIAYA ADM. BUNGA RUTIN, DLL
b. BEBAN/BIAYA YANG MEMPUNYAI MANFAAT LEBIH DARI SATU
TAHUN PEMBEBANNYA DILAKUKAN MELALUI PENYUSUTAN/
AMORTISASI.
2. PENGELUARAN YANG DILAKUKAN WP DAPAT DIBEDAKAN:
a. PENGELUARAN YANG DAPAT DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA
ADALAH PENGELUARAN YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN LANG-
SUNG DENGAN USAHA/KEGIATAN (3m) YANG MERUPAKAN OBYEK
PAJAK PEMBENANNYA DAPAT DILAKUKAN DLM TAHUN PENGELU-
ARAN SELAMA MASA MANFAAT DARI PENGELUARAN TSB.
b. PENGELUARAN YANG TIDAK DAPAT DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA
TIDAK DAPAT DIKURANGKAN SEBAGAI BIAYA ADALAH PENGELU-
ARAN TIDAK DAALAM BATAS YANG WAJAR DALAM BISNIS.

14. G. PENGELUARAN YANG TIDAK BOLEH DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA
UNTUK MENENTUKAN BESARNYA PKP BAGI WP DN DAN BENTUK
USAHA TETAP TIDAK BOLEH DIKURANGKAN:
1. BIAYA YANG DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI PEM-
MEGANG SAHAM, ANGGOTA
2. PEMBAGIAN LABA DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN
SEPERTI DEVIDEN, DLL
3. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN
4. PREMI ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, DLL
5. PENGGANTIAN/IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN
YANG DIBERIKAN DLM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN.
6. HARTA YANG DIHIBAHKAN KEPADA KELUARGA SEDARAH
7. PAJAK PENGHASILAN
8. SANKSI ADM BERUPA BUNGA DAN DENDA
9. BIAYA MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA

15. . BIAYA YANG DIPERKENANKAN BAGI WP DN DAN BENTUK USAHA TETAP
UNTUK MENGHITUNG BESARNYA PKP BAGI WP DN DAN BENTUK USAHA
TETAP DITENTUKAN BERDASARKAN PENGHASILAN BRUTO DIKURANGI:
1. BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA
PENGHASILAN TERMASUK BIAYA PEMBELIAN BAHAN BAKU, BIAYA
YANG BERKAITAN DENGAN PEKERJAAN/JASA, GAJI DLL
2. PENYUSUTAN ATAS PENGELUARAN UNTUK MEMPEROLEH HARTA
BERWUJUD DAN AMORTISASI
3. IURAN DANA PENSIUN YANG DISAHKAN MENKEU
4. KERUGIAN KARENA PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA YG DIMILIKI
/DIGUNAKAN PERUSAHAAN UNTUK 3M
5. KERUGIAN KARENA SELISIH KURS
6. BIAYA LITBANG
7. BIAYA BEA SISWA, PELATIHAN DAN MAGANG

16. OBYEK PAJAK PENGHASILAN MENURUT PASAL 4 AYAT 1 UU NO 36/2008
TENTANG PPh
Dalam pasal 4 ayat 1 UU PPh ditegaskan bahwa tambahan kemampuan
Ekonomis dapat dikelompokkan menjadi:
1.Penggantian atau imbahan yg berkaitan pekerjaan atau jasa yg diterima atau
diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus,
gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentu
kan lain dalam UU PPh.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan:
a. hadiah undian (obyek PPh final tarif 25%)
b. hadiah pekerjaan (obyek PPh psl 21 dengan tarif progresif ps 17 UU PPh)
c.hadiah kegiatan (obyek PPh ps 21 dengan tarif progresif ps 17 UU PPh)
d. hadiah penghargaan (obyek PPh ps 21 tarif progresif ps 17 UU PPh
3. Laba usaha

17. 4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
a. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan
badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
b. keuntungan yg diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya
karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota
c.keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,
pemecahan, atau pengambilalihan usaha.
d. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumba
ngan kecuali yg diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis lurus
satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan
sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan Menkeu
sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan
atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai
biaya
6. Bungan termasuk premium, diskonto atau imbalan karena jaminan
pengembalian utang.

18. 7. Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk deviden dari
perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil
usaha koperasi:
a. pembagian laba baik secara langsung dan tidak langsung dengan nama dan
dan dalam bentuk apapun
b. pembayaran kembali karena likwidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor.
c. pemberian saham bonus yg dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham
bonus yg berasal dari kapitalisasi agio saham.
d.Pembagian laba dalam bentuk saham
e. Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran
f. Jumlah yg melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh
pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan
yang bersangkutan
g. Pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan,
Jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan kecuali jika pembayaran
kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang
dilakukan secara sah.
h. Pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yg diterima
sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut
i. Bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi

19. j. Bagian laba yang diterima oleh pemegang polis
k. Pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi.
l. Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yg dibebankan
sebagai biaya perusahaaan.
8.Royalti
a. hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, merk dagang,
formula atau rahasia perusahaaan.
b. Hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat-alat industri, komersial dan ilmu
pengetahuan.Maksud alat industri, komersial dan ilmu pengetahuan adalah setiap
peralatan yg digunakan dibeberapa industri khusus seperti anjungan pengeboran
minyak (drilling rig) dll
c. Informasi yaitu informasi yg belum diungkapkan secara umum, walaupun
mungkin belum dipatenkan misalnya pengalaman di bidang industri atau
bidang usaha lainnya. Ciri informasi dimaksud adalah bahwa informasi tsb
telah tersedia sehingga pemilik tidak perlu lagi melakukan riset untuk
menghasilkan informasi tersebut.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
10 penerimaan atau perolehan pembayaran berkala (mis iuran asosiasi
organda, karet, dll)

20. 11. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah
tertentu yg ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing (berdasarkan SK menkeu)
13 selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
14 premi asuransi (yg diterima perusahaan asuransi)
15 iuran yg diterima atau diperoleh perkumpulan dari angggotanya yg terdiri
dari WP yg menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. tambahan kekayaaan neto yg berasal dari penghasilan yg belum
dikenakan pajak.
17.Penghasilan dari usaha berbasis syariah
18 surplus Bank Indonesia
Dengan demikian Tambahan kemampuan ekonomis (penghasilan) dapat
Dikelompokkan menjadi empat macam yaitu
-penghasilan dari pekerjaan 1, 2)
-penghasilan dari usahaa atau kegiatan n (3, 14, 15)
-penghasilan dari modal/investasi (4,6,7, 8, 9)

21. PPh pasal 21 UU No.36 tahun 2008
1. Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa,
atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yg diterima atau
diperoleh wp op dalam negeri wajib dilakukan oleh:
a. pemberi kerja yg membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan
pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang
dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
b. bendahara pemerintah yg membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan
dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.
c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan
pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun (PTKP Rp 25 jt)
d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan
sehubungan jasa termasuk jasa tenaga ahli yg melakukan pekerjaan bebas
e. penyelenggara kegiatan yg melakukan pembayaran sehubungan dengan
pelaksanaan suatu kegiatan

22. 2.Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yg wajib melakukan pemotongaan
pajak adalah badan perwakilan asing dan organisasi internasional
3. Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yg dipotong pajak untuk setiap
bulan adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan atau biaya
pensiun yang besarnya ditetapkan peraturan Menkeu, iuran pensiun dan
PTKP.
4. Penghasilan pegawai harian, mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya
yg dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian
penghasilan yg tidak dikenakan pemotongan yg besarnya ditetapkan
peraturan menkeu.
5. Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1
adalah tarif dalam pasal 17 ayat 1 kecuali ditetapkan lain dengan PP
5a.Besarnya tarif sebagaimana pasal 5 di atas yg diterapkan terhadap WP
yg memiliki NPWP lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap
wp yg dapat menunjukkan NPWP.

23. Daftar Obyek Pajak badan yang dikenakan pajak bersifat final
No
Obyek Pajak Tarif
1 Penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa
Efek:
-untuk semua transaksi semua saham 0,1%x Ph,bruto
-untuk transaksi penjualan saham pendiri (0,1%xPh brutox
0,5%xnilai saham
Pada saat IPO)
2 Penghasilan perusahaan ventura dari transaksi penjua- 0,1% x ph bruto
Lan saham atau pengalihan penyertaan modal pada
Perusahaan pasangan usaha (syarat: merupakan pengu-
Saha kecil dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa
Efek di Indonesia)
3 Penghasilan yg diterima atau diperoleh berupa bunga
Atau diskonto obligasi yang dijual di bursa efek:
15%xph bruto
-diterima WP dalam negri
20%xph bruto
-diterima wp luar negeri (tergantung perjanjian)

24. 4 Penghasilan berupa hadian undian 25%x ph bruto
5 Penghasilan bunga deposito termasuk simpanan 20% xph bruto
Pada bank dalam negeri yg memiliki cabang di LN
6 Penghasilan bunga tabungan, jasa giro dan diskonto 20% x ph bruto
7 Penghasilan sewa tanah dan atau bangunan 10% x ph bruto

25. 8 Penghasilan dari Pengalaihan hak atas Tanah 5%xNilai
Dan atau bangunan Pengalihan
9 Penghasilan yg diterima dari WP perusahaan 1,2%xph bruto
pelayaran
10 Penghasilan yg diterima wp perusahaan pelayaran 2,64%x ph
Luar negeri dan atau penerbangan luar negeri bruto
11 Penghasilan selisih lebih karena revaluasi 10%xselisih
Aktiva tetap lebih dari nilai

26. 12 Pungutan PPh atas penyerahan premium, solar premix, 0,25%penjualan
kepada: 0,30xpenjualan
-SPBU Pertamina
-SPBU Swastanisasi
13 Pungutan PPh oleh pertamina dan Badan usaha selain 0,3%x penjualan
Pertamina atas penyerahan minyak tanah, gas LPG dan
Pelumas
14 Pungutn PPh oleh industri rokok pada saat penjualan 0,12% xpenjualan
rokok di dalam negeri
15 Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia yang 20%xperkiraaan ph
Diterima wp LN selain BUT di Indonesia dan premi bruto atau sesuai
asuransi yg dibayarkan kepada perusahaan asuransi di tarif tax treaty
LN

27. 16 Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak 20%xperkiraan ph
dari suatu BUT di Indonesia kecuali penghasilan bruto atau sesuai
tersebut ditanamkan kembali di Indonesia tarif tax treaty
17 Penghasilan yg diterima/diperoleh WP LN atas 20%x perkiraan ph
penghasilan yg bersumber dari Indonesia berupa: bruto atau sesuai
-dividen dengan tarif tax
treaty
-bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan
sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
-royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan
dengan penggunaan harta
-hadiah dan penghargaan
18 Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi yang
diterima wp:
-penyedia jasa perencanaan konstruksi 4%xsetelah PPN
-penyedia jasa pelaksanaan konstruksi 2%xsetelah PPN
-penyedian jasa pengawasan konstruksi 4%xsetelah PPN