Regulasi perbankan di Indonesia mengalami perkembangan sejak tahun 1953. Saat ini, regulasi perbankan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang menggantikan peran Bank Indonesia sebagai regulator sejak berlakunya UU No. 21 Tahun 2011. Regulasi tersebut mencakup pendirian, kepemilikan, dan bentuk hukum bank serta pengelolaan dana bank, mekanisme pemberian kredit, dan prinsip kerahasiaan informasi nasabah.
3. Lembaga Regulasi Perbankan
Meskipun lembaga perbankan di
Indonesia telah ada jauh sebelum
kemerdekaan Indonesia. Pengaturan
dan pengawasan bank secara legal
formal baru dimulai sejak tahun 1953.
Regulasi terhadap bank-bank di
Indonesia dilakukan oleh Bank
Indonesia
Undang-Undang No. 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia menyebutkan
bahwa Bank Indonesia sebagai Bank
Central yang juga merupakan lembaga
legislator dibidang keuangan dan
moneter
Dengan berlakunya Undang-Undang
No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
Jasa Keuangan maka peran regulasi
dibidang keuangan termasuk bidang
4. Pendirian, Kepemilikan, dan Bentuk
Hukum Bank
Bank umum dapat menjalankan usahanya
setelah memperoleh izin usaha dari
pimpinan Bank Indonesia
Adapun bagi Bank Umum pendiriannya
dapat dilakukan secara kemitraan dari
kombinasi
sebagai berikut;
Warga negara Indonesia
Badan Hukum Indonesia
Warga Negara Asing
Badan Hukum Asing (*khusus untuk
Badan Hukum Asing ditentukan bahwa
harus ada rekomendasi yang sekurang-
kurangnya memuat keterangan bahwa
Badan Hukum Asing yang bersangkutan
WNI/Bada
n Hukum
Indonesia
Pendirian, kepemilikan dan badan hukum bank adalah suatu proses individu-individu
manusia yang berkelompok disuatu badan hukum dalam suatu kesatuan
mendirikan, memiliki dan mewujudkan serta mengoperasikan suatu bank. Secara
hukum, pendirian, kepemilikan dan bentuk hukum bank diatur dalam pasal 21 dan
22 UU No. 10/1998 Tentang Perbankan
Mendirik
an bank
umum
WNI/Bada
n Hukum
Indonesia
WNA/ Badan
Hukum Asing
Mendirik
an bank
umum
WNI/Bada
n Hukum
Indonesia
5. Pendirian, Kepemilikan, dan Bentuk
Hukum Bank
Pihak-pihak yang dapat mendirikan Bank
Perkreditan Rakyat (BPR)
Warga Negara Indonesia
Badan Hukum Indonesia yang seluruh
kepemilikannya oleh Warga Negara Indonesia
Pemerintah Daerah
Kerjasama diantara para pihak tersebut
Mendirikan
BPR
WNI/Badan
Hukum
Indonesia
Pemerintah
Daerah
6. modal
Modal Inti
Modal disetor
Agio saham
Modal sumbangan
Cadangan umum
Cadangan tujuan
Laba yang ditahan
Laba tahun lalu
Laba tahun berjalan
Modal
Pelengka
p
Cadangan revaluasi
tetap
Cadangan penghapusan aktiva
produktif
Modal Pinjaman
Pinjaman subordinasi
Pendirian, Kepemilikan, dan Bentuk
Hukum Bank
7.
8. Mekanisme Dana Bank
Ketentuan mengenai izin penghimpunan dana masyarakat dan
modal bank diatur dalam pasal 16 Undang-Undang No. 10
Tahun 1998 Tentang Perbankan
Dana bank adalah uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva
lancar yang dikuasai bank dan setiap wakttu dapat diuangkan
Uang tunai yang dimiliki bank bisa bersumber dari modal sendiri
ataupun sumber lain diluar bank yang dititipkan kepada bank
dan sewaktu-waktu dapat ditarik kembali baik secara
keseluruhan maupun berangsur-angsur
Operasional bank bertujuan mendapatkan keuntungan dan
selisih bunga pinjaman kepada debitur dengan suku bunga
simpanan yang dibayarkan kepada masyarakat sebagai
nasabah penyimpan. Selisih suku bunga yang diterima sebagai
keuntungan bank disebut SPREAD
Managemen dana bank adalah proses pengelolaan dana baik
pada aspek penghimpunan maupun penyaluran dana
masyarakat guna mendapatkan keuntungan bagi masyarakat
9. Mekanisme Dana Bank
SUMBER DANA
1. DANA BANK SENDIRI:
Setoran Modal
pemegang Saham
Cadangan Laba
Laba Bank yang
belum dibagi tahun
berjalan
2. DANA MASYARAKAT
(Simpanan):
Simpanan GIRO
Simpanan
TABUNGAN.
Simpanan
DEPOSITO
Sertifikat Deposito
Deposit On Call
3. DANA PINJAMAN
LEMBAGA LAIN:
Bantuan Likuiditas
Bank Indonesia
Call Money
Pinjaman dari bank-
bank di luar negeri
4. SUMBER DANA LAIN
Setoran Jaminan
Dana Transfer
Surat Berharga Pasar
Uang
Diskonto BANK
INDONESIA
10. Mekanisme Dana Bank
FUNGSI-FUNGSI MODAL BANK
Melindungi para kreditur
Menjamin kelangsungan
opersional
Memenuhi standar
modal minimal (CAR)
12. Mekanisme Dana Bank
Prinsip pengelolaan dana bank
KEBUTUHAN DANA JANGKA PENDEK
DIPENUHI DARI SUMBER DANA
JANGKA PENDEK
KEBUTUHAN DANA JANGKA PANJANG
DIPENUHI DARI SUMBER DANA
JANGKA PANJANG
TUJUAN
OPTIMUM CAPITAL MIX
• Tidak terjadi kelebihan dana (idle fund)
•Tidak mengalami kesulitan likuiditas
13. Industri perbankan tidak selalu dalam situasi dan kondisi yang sehat,
lancar, dan liquid. Tetapi dapat juga mengalami situasi-situasi sulit yang
daoat membahayakan kelangsungan usahanya, membahayakan
kelangsungan usaha bank-bank lain, bahkan menyebabkan krisis
moneter atau krisis ekonomi nasional. Berkenaan dengan hal itu maka
Bank Indonesia dapat mengambil kebijakan-kebijakan atas bank-bank
yang dalam situasi sulit tersebut untuk melakukan tindakan sebagai
berikut :
1. Pemegang saham menambahkan modal
2. Pemegang saham mengganti dewan komisaris
3. Bank menghapusbukukab kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip
syariahyang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan
modalnya
4. Bank melakukan marger atau konsolidasi dengan bank lain
5. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh
kewajiban
6. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian bank kepada
pihak lain
7. Bank menjual sebagian atau seluruh aset atau harta dan kewajiban
bank kepada bank atau pihak lain.
Ruang lingkup regulasi perbankan tersebut disesuaikan dengan ketentuan
hukum perbankan
Mekanisme Dana Bank
15. Perihal batas maksimum pemberian kredit diatur
dalam Pasal 8, 11, 12, 12A, dan 13 UU No 10/1998
Tentang Perbankan
Kredit adalah penyedian uang atau tagihan yang
dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan
pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah
jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga atau
pembagian hasil keuntungan (UU RI No.7 tahun
1992 tentang Perbankan Bab I pasal 1 ayat (12)
Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus
dibayarkan kembali bersama bunganya oleh
peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah
disepakati (Drs.H. Malayu S.p. Hasibuan).
Manajemen perkeriditan bank adalah kegiatan
Batas maksimum pemberian kredit
Pengertian kredit
16. 2. Jenis kredit dilihat dari segi
tujuan kredit
a. Kredit
produktif
b. Kredit
konsumtif
c. Kredit
perdagangan
Batas maksimum pemberian kredit
1. Jenis kreditdiliha
darisegi kegunaan
a. Kredit
investasi
b. Kredit modal
kerja
3. Jenis kredit dilihat dari
jangkawaktu
a. Kredit jangka
pendek
b. Kredit jangka
menengah
c. Kredit jangka
panjang
4. Jenis kerdit dilihatdari
segi jaminan
a. Kredit
dengan
jaminan
b. Kredit tanpa
jaminan
5. Jenis kredit dilihat dari
sektor usaha
a. Kredit pertanian
b. Kredit peternakan
c. Kredit industri
d. Kredit
pertambangan
e. Kredit pendidikan
f. Kredit profesi
g. Kredit perumahan
Jenis-jenis
kredit
17. Prinsip pemberian kredit
dilakukan dengan 2 analisis
Batas maksimum pemberian kredit
5 C
1. Character
2. Capacity
3. Capital
4. Colleteral
5. Condition
7 P
1. Personality
2. Party
3. Purpose
4. Prospect
5. Payment
6. Profitability
7. Protection
18. Batas maksimum pemberian kredit
Prospek pemberian kredit
• Pengajuan berkas-berkas
• Penyelidikan berkas pinjaman
• Wawancara 1
• On the spot
• Wawancara 2
• Keputusan kredit
• Penyaluran/ penarikan dana
19. Bank Indonesia menetapkan prinsip kehati-hatian bank
(prudential regulation) yang merupakan standarisasi
lembaga keuangan internasional terhadap sistem
oerbankan nasional yang didalamnya memuat BMPK
(Batas Maximum Pemberian Kredit) dan ketentuan
mengenai pihak terafiliansi, kriteria keluarga dari pihak
terafiliasi termasuk pada perusahaan-perusahaan dalam
kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.
Dengan adanya pemberlakuan ketentuan yang populer
disebut L3 (Legal Lending Limit) adalah ketentuan yang
membatasi presentase jumlah kredit dibandingkan
dengan modal bank.
Ketentuan BMPK ini menunjukan bahwa perputaran dana
bank hanya terkonsentrasi pada pemilik bank satu dan
pemilik bank yang lain dan pihak-pihak yang terkait. Hal
tersebut sama juga dengan meminjamkan terhadap
Batas maksimum pemberian kredit
20. Disamping itu pihak-pihak yang terkait juga dapat
melakukan pinjaman silang antar bank satu dengan
bank lain tanpa batas maximum dalam pemberian
kredit. Apabila perusahaan-perusahaannya
mengalami kredit macet, ia masih dapat memperoleh
kredit/pembiayaan lagi. Dengan kata lain bank-bank
didirikan adalah sebagai kasir bagi pihak-pihak terkait
seperti pinjam meminjam dana antar bank.
Apabila bank dalam kondisi kesulitan likuiditas
dan/atau krisis sistemik Bank Indonesia sebagai
Lender of The Last Resort mempunyai kewajiban
mengeluarkan bantuan atau Kredit Likuiditas Bank
Indonesia atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
dengan segala resikonya. Bahkan terdapat pihak-
pihak yang dibebaskan dari BMPK.
Batas maksimum pemberian kredit
22. Bank sebagai lembaga keuangan memuat berbagai data
keuangan dari berbagai pihak, baik dari bank itu sendiri,
kreditur dan debitur, untuk kepentingan bank itu sendiri.
Dalam pengelolaan bank didasarkan juga pada prinsip
kerahasiaan bank atau rahasia bank (Secrecy of Bank)
adanya rahasia bank ini didasarkan pada pemikiran bahwa
bank sebagai lembaga keuangan harus mendapatkan
kepercayaan dari masyarakat dan kepercayaan
masyarakat akan lahir apabila semua data hubungan
masyarakat dengan bank tersebut dapat disimpan dan
tertutup dengan baik atau dirahasiakan oleh managemen
bank.
Menjelang pertengahan abad 19, pemerintah di negara-
negara Eropa Barat telah mengesahkan asas kerahasiaan
perbankan dan sejak abad ke 19 undang-undang tentang
RAHASIA BANK
23. Ketentuan mengenai rahasia bank didasarkan atas teori-teori
rahasia bank yaitu:
RAHASIA BANK
Teori rahasia bank bersifat
mutlak
Bank berkewajiban menyimpan
rahasia nasabah yang diketahui oleh
bank karena kegiatan usahanya
dalam keadaan apapun, biasa
ataupun dalam keadaan luar biasa
Teori rahasia bank bersifat
nisbi
Bank diperbolehkan membuka
rahasia nasabahnya apabila untuk
suatu kepentingan mendesak,
misalnya demi kepentingan negara.
Teori rahasia bank bersifat mutlak terlalu mementingkan
individusehingga kepentingan negara dan masyarakat banyak sering
terabaikan. Teori ini diikuti oleh bank swiss
Adapun teori rahasia bank bersifat nisbi, kepentingan negara dan
masyarakat diletakan di atas kepentingan individu, jika kepentingan
negara dan masyarakat menghendaki untuk mengetahui hal-hal yang
berkaitan tabungan nasabah di bank, hal ini dapat dilakukan, misalnya
nasabah terlibat tindak pidana korupsi atau terlibat pidana pencucian
uang.
Indonesia sendiri saat ini lebih menganut teori rahasia bank bersifat