Dokumen tersebut membahas sejarah dan pengertian hak asasi manusia serta hubungannya dengan Pancasila. Secara ringkas: 1. Asal-usul hak asasi manusia berasal dari revolusi di Eropa dan Amerika pada abad ke-18. 2. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada manusia sejak lahir sesuai ajaran agama dan nilai-nilai kemanusiaan. 3. Hak asasi diatur dalam UUD 1945

1. KETUA : AZIZUL SIDDIQ
SEKERTARIS : FANY HIDAYAH
MODERATOR : AHMAD ROYHAN NASUTION
ANGGOTA : SYAFIRA AULIA RAHMI
DARUL AHMADI

2. Menurut sejarahnya asal mula hak asasi manusia itu ialah dari Eropa
Barat, yaitu Inggris. Perkembangan berikutnya ialah adamya revolusi
Amerika 1776, dan revolusi Perancis 1789. Dua revolusi dalam abad ke-XV
III ini besar sekali pengaruhnya pada perkembangan hak asasi manusia
tersebut. Revolusi Amerika menuntut adanya hak bagi setiap orang untuk
hidup merdeka, Revolusi besar Peracis pada tahun 1789 bertujuan untuk
membebaskan manusia warga Negara Perancis dari kekangan kekuasaan
mutlak dari seorang raja penguasa tunggal Negara (absolute monarchie) di
Perancis pada waktu itu (Raja Louis XVI). Istilah yang dipakai pada waktu
itu adalah “droit del home” yang berarti “hak manusia” yang dalam bahasa
Inggris disebut “human rights” atau “mensen rechten” dalam bahasa
Belanda. Dalam bahasa Indonesia biasa disalin dengan “hak-hak
kemanusiaan” atau “hak-hak asasi manusia”.
SEJARAH HAK ASASI MANUSIA (HAM)

3. PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)
Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa
manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi ini
menjadi dasar dari pada hak-hak dan kewajiban yang lain.Hak-hak asasi tidak
dapat dituntut pelaksanaannya secara mutlak. karena penuntutan pelaksanaan
hak asasi secara mutlak berarti melarang agar hak-hak asasi yang sama dari
orang lain.

4. Pengertian Hak Asasi Manusia Menurut Pancasila
Pancasila memandang bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan akal, budi
dan nurani untuk dapat membedakan hal baik dan buruk yang kemudian menjadi
pembimbing dan pengarah perilaku manusia. HAM dalam nilai dasar pancasila
tidak saja berisi kebebasan dasar tetapi juga berisi kewajiban dasar yang melekat
secara kodrati. Hak dan kewajiban asasi ini tidak dapat diingkari dan menjadi dasar
berbangsa dan bernegara. Maka nampak sekali bahwa konsep hak asasi yang
berlaku di Indonesia adalah penjabaran dari sila kemanusiaan yang adil dan
beradab dan disemangati oleh sila-sila lainnya dari Pancasila.

5. 1. Hak Asasi Manusia menurut Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Pada sila pertama ini terdapat pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan
menjamin setiap orang untuk melakukan ibadah menurut keyakinannya masing-masing.
Dan menjamin kemerdekaan beragama bagi setiap orang untuk memilih serta menjalankan
agamanya masing-masing.
2. Hak Asasi Manusia menurut Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan sikap yang menghendaki
terlaksananya nilai-nilai kemanusiaan (human values), dalam arti pengakuan terhadap
martabat manusia (dignity of man), hak asasi manusia (human rights) dan kebebasan
manusia (human freedom). Sila kemanusiaan yang adil dan beradab sangat erat kaitannya
dengan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Hubungan antar manusia dalam
bermasyarakat dan bernegara diatur agar berlandaskan moralitas secara adil dan beradab.

6. 3. Hak Asasi Manusia menurut Sila Persatuan Indonesia
Kesadaran kebangsaan Indonesia lahir dari keinginan untuk bersatu dari suatu
bangsa agar setiap orang menikmati hak-hak asasinya tanpa pembatasan dan belenggu dari
manapun datangnya. Hal ini memiliki nilai kelokalan yang terinspirasi dari negara Jerman.
Sila ini mengandung ide dasar bahwa rakyat Indonesia meletakan kepentingan dan
keselamatan bangsa di atas kepentingan dan keselamatan pribadi.
4. Hak Asasi Manusia menurut Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan/ Perwakilan
Sila ini merupakan inti ajaran demokrasi Pancasila, baik dalam arti formal
maupun material. Kedaulatan rakyat berarti kekuasaan dalam negara berada di tangan
rakyat. Kedaulatan rakyat disalurkan secara demokratis melalui badan perwakilan yaitu
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kedaulatan rakyat itu terwujud dalam bentuk hak
asasi manusia antara lain :
1. Hak mengeluarkan pendapat
2. Hak berkumpul dan mengadakan rapat
3. Hak ikut serta dalam pemerintahan
4. Hak menduduki jabatan Demokrasi yang dikembangkan di Indonesia berintikan nilai-
nilai agama, kesamaan budaya, pola pikir bangsa serta sumbangan nilai-nilai
kontemporer, dengan mengedepankan pengambilan keputusan secara musyawarah,
bukan pada suara mayoritas.

7. Sila ini berkaitan erat dengan nilai-nilai
kemanusiaan dimana setiap warga negara
memiliki kebebasan hak milik dan jaminan
sosial, serta berhak mendapatkan pekerjaan
dan perlindungan kesehatan. Sila ini
mengandung prinsip usaha bersama dalam
mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan
makmur.
5. Hak Asasi Manusia menurut Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

8. Macam-macam Hak Asasi
Hak-hak asasi manusia dapat dibagi atau dibedakan sebagai berikut :
1. Hak-hak asasi pribadi atau “personal rights”
2. Hak-hak asasi Ekonomi atau “property right”
3. Hak-hak asasi Untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan
pemerintahan atau yang biasa disebut “right of legal equality”
4. Hak-hak asasi pilitik atau “political rights”
5. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau “sosial and culture rights”
6. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata-cara peradilan dan perlindungan
atau “procedural rights”

9. Hak-hak Asasi di dalam UUD 1945
Di dalam Negara Pancasila sebagai Negara hukum, hak-hak asasi manusia dan
hak-hak serta kewajiban warga Negara diatur pelaksanaannya dalam pembukaan Undang-
undang Dasar 1945 dan dalam pasal-pasal dari Batang Tubuh UUD 1945.dari pembukaan
UUD 1945 dinyatakan tentang hak kemerdekaan yang dimiliki oleh segala bangsa di dunia,
oleh sebab itu pejajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri
kemanusiaan dan peri keadilan.
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menetapkan, bahwa warga Negara bersama
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sedang dalam ayat (2) pasal tersebut
menetapkan, bahwa tiap-tiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan.
Selanjutnya dalam pasal 28 UUD 1945 diatur tentang kemerdekaan berserikat dan
berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya yang ditetapkan
dengan Undang-undang.
Hak-hak dalam pembelaan Negara diatur dalam pasal 30 UUD 1945. hak-hak
asasi dibidang kesejahteraan sosial (bandingkan dengan “property rights”) sesuai dengan
Sila V Pancasila. Diatur dalam pasal 33 UUD 1945.

10. KESIMPULAN
Di dalam suatu Negara hukum yang dinamis, Negara ikut aktif dalam usaha
menciptakan kesejahteraan masyarakat. Bagaimanapun juga, Negara di satu pihak
melindungi hak-hak asasi, namun di pihak lain menyelenggarakan kepentingan umum.
Kepentingan umum itu berupa kesejahteraan masyarakat yang dalam hal ini diukur dari
berapa besarnya peranan Negara.