Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Isu Strategis dan Agenda Pembangunan RT RPJM 2020 2024

ISU ISU STRATEGIS DAN AGENDA PEMBANGUNAN RT RPJMN 2020 2024

Jakarta, 24 Juli 2019
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Konsultasi Pusat RPJMN 2020 2024

  • Login to see the comments

Isu Strategis dan Agenda Pembangunan RT RPJM 2020 2024

  1. 1. MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Konsultasi Pusat RPJMN 2020-2024 Jakarta, 24 Juli 2019 ISU-ISU STRATEGIS DAN AGENDA PEMBANGUNAN RT RPJMN 2020-2024
  2. 2. ARAHAN PRESIDEN 2
  3. 3. ARAHAN PRESIDEN TERPILIH* *) Disampaikan pada pidato Visi Indonesia di Sentul, Jawa Barat, 14 Juli 2019 Menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat: kawasan industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan Pembangunan Infrastruktur Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting-kematian ibu-kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi Pembangunan SDM Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya Mendorong Investasi Reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi lembaga Reformasi Birokrasi Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Penggunaan APBN 3
  4. 4. ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN 4
  5. 5. URGENSI PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA -15 -10 -5 0 5 10 15 1968 1973 1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013 2018 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (% yoy)basis pertumbuhan yang rendah lonjakan harga minyak penurunan harga minyak pertumbuhan dari sektor manufaktur & liberalisasi lonjakan harga komoditas Krisis Keuangan Asia Rata-rata 2000-2018 5,3% Rata-rata 1980-1996 6,4% Rata-rata 1968-1979 7,5% Pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat dan cenderung stagnan Memerlukan upaya ekstra untuk meningkatkan petumbuhan ekonomi Indonesia Sumber: BPS, CEIC (diolah) 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Pertumbuhan Ekonomi 5
  6. 6. Infrastruktur: Kurang memadai, utamanya konektivitas Sumber Daya Manusia adalah kendala mengikat bagi pertumbuhan ekonomi jangka menengah- panjang Fiskal: Rendahnya penerimaan perpajakan The Most Binding Constraint Binding Constraint Bukan Binding Constraint Future Binding Constraint (Jika tidak diatasi, akan menghalangi Indonesia untuk bersaing di era digital dan beralih ke manufaktur bertekonologi tinggi) Regulasi dan Institusi adalah kendala mengikat bagi pertumbuhan ekonomi • Regulasi tidak mendukung penciptaan dan pengembangan bisnis, bahkan cenderung membatasi, khususnya pada regulasi: - Tenaga kerja - Investasi - Perdagangan • Kualitas institusi rendah - Korupsi tinggi dan birokrasi tidak efisien - Lemahnya koordinasi antarkebijakan PENGHAMBAT UTAMA EKONOMI TUMBUH TINGGI (Jika tidak diatasi saat ini, akan menghalangi Indonesia untuk bersaing di era digital dan beralih ke manufaktur berteknologi tinggi) Penghambat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Ilustrasi Gentong Air) *Studi Growth Diagnostics, Bappenas 2018 6
  7. 7. Tingginya biaya pesangon di Indonesia menyebabkan perusahaan cenderung merekrut tenaga kerja kontrak dan tidak berinvestasi pada pengembangan tenaga kerjanya melalui pelatihan. Untuk memberhentikan seorang pekerja di Indonesia dibutuhkan biaya… perusahaan di Indonesia memberikan pelatihan formal, dibandingkan dengan... Kurang dari 10% 2 kali lebih tinggi dibandingkan Turki 4 kali lebih tinggi dibandingkan Brazil 6 kali lebih tinggi dibandingkan Afrika Selatan 80% di China 20% di Vietnam 60% di Filipina REGULASI TENAGA KERJA Sumber: Global Innovation Index 2018, diolah Sumber: World Bank Enterprise Surveys Tenaga kerja asing terampil menawarkan inovasi melalui bakat yang mereka miliki. Regulasi di Indonesia membatasi jumlah tenaga kerja terampil asing serta biaya untuk mempekerjakan mereka juga mahal. 1:154 1:11 1:19 1:58 1:763 1:258 Sumber: United Nations (2017), Immigration Policy Research – CID Harvard (2017) Malaysia Thailand Pakistan Nigeria Brazil Indonesia Di Indonesia terdapat 1 tenaga kerja asing untuk setiap 763 tenaga kerja lokal, dibandingkan dengan … 7
  8. 8. Pembatasan terhadap investasi asing langsung (FDI) mencegah terbentuknya bisnis di Indonesia yang dapat menarik teknologi dan mendorong ekspor. Regulasi investasi sektor jasa di Indonesia lebih restriktif dibandingkan rata-rata negara G20. Pembatasan terhadap investasi asing mengakibatkan hilangnya 8% investasi berorientasi ekspor yang masuk ke Indonesia. Dampak lain dari pembatasan investasi asing adalah rendahnya upah tenaga kerja Indonesia sebesar15% dari yang seharusnya. Relaksasi DNI industri film pada tahun 2016 berdampak pada semakin berkembangnya produsen film domestik, munculnya 600 layar bioskop baru, dan meningkatnya jumlah penonton sebesar 200% dalam tiga tahun. Stok investasi langsung Indonesia hanya 22,1% dari PDB pada tahun 2018, dibandingkan… REGULASI INVESTASI Sumber: World Development Indicators (2017) Sumber: Services Trade Restrictiveness Index 2018 - OECD Sumber: Indonesia Economic Quarterly (IEQ) World Bank, Desember 2018 Sumber: Bloomberg (2019) Contoh sukses relaksasi peraturan investasi: Sumber: Country Fact Sheets 2019 – UNCTAD Sementara itu, net investasi asing langsung yang masuk ke Indonesia pada tahun 2017 adalah sebesar 2,1% dari PDB, dibandingkan... 4,3% Vietnam 3,2% Filipina 1,8% Thailand 3,0% Malaysia 60,1% Vietnam 25,1% Filipina 45,7% Thailand 43,0% Malaysia Regulasi investasi Indonesia di 21 dari 22 subsektor jasa lebih restriktif dari rata-rata negara G20. 5 subsektor [legal, distribution (wholesale, retail services), logistics - freight transport, construction, maritime transport] Indonesia memiliki regulasi yang paling restriktif. 8
  9. 9. Eksportir dan importir menghadapi tingginya biaya administrasi yang disebabkan oleh perizinan dan regulasi. Perdagangan internasional bernilai kurang dari 40% dari Pendapatan Domestik Bruto, terendah sejak awal 1970an. Perusahaan Indonesia membutuhkan waktu 4,5 hari untuk menyelesaikan pengecekan kepabeanan dan dokumen dalam mengekspor barang dibandingkan dengan... “Hambatan non-tarif” berdampak pada peningkatan biaya hidup di Indonesia sebesar 8%. Nilai tersebut setara pajak sejumlah Rp3.000.000 per tahun untuk setiap rumah tangga. Sementara itu, dibutuhkan 8,6 hari untuk menyelesaikan proses impor di Indonesia, dibandingkan dengan… 0,5 hari REGULASI PERDAGANGAN USD 20,5 Singapura 1,6 hari USD 144,5 Malaysia 2,3 hari USD 72,5 Thailand Dengan biaya lebih tinggi (mahal) dari negara tersebut sebesar: 1,5 hari USD 287 Singapura 1,8 hari USD 274 Malaysia 2,3 hari USD 271 Thailand Sumber: Non-Tariff Trade Regulations in Indonesia: Measurement of their Economic Impact – Mark (2015), diolah Sumber: Trading across Borders - Ease of Doing Business (EoDB) 2019, diolah Dengan biaya lebih tinggi (mahal) dari negara tersebut sebesar: 9
  10. 10. Lemahnya koordinasi antara pemerintah, baik di tingkat pusat maupun antara pusat dan daerah. Permasalahan bidang tenaga kerja, investasi, dan perdagangan di Indonesia berakar dari lemahnya tata kelola pemerintahan dan institusi. “Dalam setahun terakhir, saya mendapatkan tiga pelatihan tentang packaging dari tiga kementerian/lembaga yang berbeda.” - Pelaku Usaha Kecil Perencanaan pembangunan antar K/L, serta antara pusat dan daerah tidak sinkron, misalnya pembangunan pelabuhan yang tidak disertai perbaikan akses jalan dari dan menuju pelabuhan. Korupsi dan birokrasi yang tidak efisien dianggap sebagai faktor paling bermasalah dalam berbisnis di Indonesia. INSTITUSI Perencanaan dan penganggaran kurang sinkron, serta implementasi kebijakan kurang kuat Kualitas jalan di daerah yang buruk karena beda kewenangan pembangunan jalan (pusat, provinsi, kabupaten/kota). Intervensi untuk UKM dilakukan oleh lebih dari satu K/L. Sumber: World Economic Forum (WEF) Executive Opinion Survey 2017 Sumber: Hasil Focus Group Discussion (FGD) internal Bappenas dan FGD dengan pelaku usaha 10
  11. 11. PENGHAMBAT PERTUMBUHAN EKONOMI JANGKA MENENGAH-PANJANG Selain isu regulasi dan institusi, aspek Sumber Daya Manusia perlu diperbaiki mulai dari sekarang untuk memastikan pertumbuhan ekonomi jangka menengah panjang. Pendidikan - Kualitas pendidikan rendah Kesehatan - Kesehatan dan gizi anak rendah - Prevalensi penyakit tidak menular tinggi - Prevalensi merokok tinggi Penghambat Utama Pertumbuhan Ekonomi 11
  12. 12. Tingkat partisipasi sekolah di Indonesia tinggi, namun kualitas pendidikan masih sangat rendah. Berdasarkan skor PISA 2015, kemampuan matematika, membaca, dan sains pelajar Indonesia tertinggal jauh dari negara tetangga dan rata-rata negara OECD. Akibatnya, keahlian dasar tenaga kerja di Indonesia sangat rendah. Sebagai perbandingan, keahlian tenaga kerja lulusan Pendidikan Tinggi di Indonesia setara keahlian tenaga kerja lulusan SMA ke bawah di Denmark. Berdasarkan hasil historis PISA, peningkatan kualitas pendidikan Indonesia sangat lambat. Peningkatan skor PISA setiap pelajar menjadi rata-rata 420 atau setara Thailand saat ini akan meningkatkan 0,6% pertumbuhan ekonomi tahunan Indonesia selama 2020- 2060 dari baseline. 15 564 535 556 490 493 493 386 397 403 600 500 400 300 200 100 0 Singapura Jepang Korea China Vietnam Rata-rata Thailand Indonesia Selatan OECD Programme for International Student Assessment (PISA), 2015 Mathematics Reading Science SUMBER DAYA MANUSIA: PENDIDIKAN Sumber: PISA, OECD (2016) Sumber: The Need for a Pivot to Learning: New Data on Adult Skills from Indonesia - Pritchett (2016) Diperkirakan Indonesia baru dapat mencapai skor rata- rata OECD pada tahun 2065. Sumber: LEARNING to Realize Education's Promise – World Development Report (WDR) 2018, World Bank Sumber: OECD Economic Surveys Indonesia, Oktober 2018 12
  13. 13. SUMBER DAYA MANUSIA: KESEHATAN Meskipun mengalami perbaikan signifikan seperti peningkatan usia harapan hidup, beberapa capaian indikator kesehatan Indonesia masih rendah dan tertinggal dibandingkan negara sebanding. Hal ini berpengaruh pada produktivitas tenaga kerja dalam jangka panjang. 3 dari 10 anak di bawah usia 5 tahun menderita stunting Sumber: UNICEF, WHO (2016) 23 dari 100 remaja laki-laki usia 13-15 tahun merokok Sumber: WHO (2018), diolah Hanya 75 dari 100 anak Indonesia mendapat imunisasi campak 75 99 97 26 dari 100 kematian penduduk usia 30-70 tahun disebabkan oleh 4 penyakit tidak menular: kanker, diabetes, kardiovaskular (CVD), atau pernafasan kronis (CRD) dibandingkan… Fasilitas kesehatan Indonesia masih sangat tertinggal: Sumber: World Development Indicators (2016), diolah Sumber: World Development Indicators **Indonesia & Malaysia (2015), Vietnam (2014), Thailand (2010) 15 di Thailand 17 di Malaysia, Vietnam, dan China Sumber: WHO *Indonesia & Thailand (2017), Vietnam (2016), Malaysia (2015) 3,7Tenaga Kesehatan per 10.000 Penduduk* Tempat Tidur Rumah Sakit per 10.000 Penduduk** 12 15,1 8,2 19 8,1 26 21 13
  14. 14. KARAKTER BANGSA Melemahnya ketahanan budaya dan rendahnya pelindungan hak kebudayaan Belum mantapnya pendidikan karakter, budi pekerti, kewarganegaraan, dan kebangsaan Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama yang moderat, inklusif, dan toleran untuk memperkuat kerukunan umat beragama Belum optimalnya peran keluarga dalam pembangunan karakter bangsa Masih rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas • Dari 3,3 juta pengguna narkoba, 810.267 pelajar (24%) (BNN, 2017) • Indeks Kerukunan Umat Beragama mengalami penurunan dari 75,36 pada tahun 2015 menjadi 70,90 pada 2018. • Masih tingginya angka perkawinan anak 11,2 persen (Susenas 2018). • Globalisasi dan pertukaran budaya global menjadi tantangan • Masyarakat membaca surat kabar/majalah 13,11%, artikel/ berita elektronik 18,89% (Susenas MSBP 2015) Belum optimalnya pemajuan kebudayaan Indonesia • Kontribusi ekspor ekonomi budaya terhadap total ekspor nasional masih rendah yaitu sebesar 13,77 persen (2016) 14
  15. 15. INFRASTRUKTUR Peringkat infrastruktur logistik Sumber: Logistic Performance Index, World Bank (2018) 40 47 674120 42.5% 4.210,2 - 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 - 20 40 60 80 100 as % of GDP Capital Stock Berdasarkan Persentase PDB (LHS) dan Rp triliun (RHS) Indonesia UK 43% 57% 76% 87% Sumber: World Bank (2015), Mckinsey Global Institute Report (2013) Sumber: Prospera Canada India USA Germany Spain Poland China South Africa Italy 58% 58% 64% 71% 73% 80% 82% TriliunRp. Persen(%) laju penurunan melambat, meningkat secara nominal PENURUNAN STOK INFRASTRUKTUR TERHADAP PDB 43% vs rata-rata 70% STOK INFRASTRUKTUR DI BAWAH RATA-RATA INTERNASIONAL Biaya logistik (persentase terhadap PDB) 8% 13% 24% 15% 9% 9% 13% 9% 8% BIAYA LOGISTIK MASIH TINGGI KINERJA INFRASTRUKTUR LOGISTIK MASIH RENDAH 54 China Malaysia Thailand Vietnam Indonesi a Filippina Infrastruktur Masih Terbatas 15
  16. 16. 16 KETIMPANGAN ANTAR WILAYAH • Konsentrasi kegiatan ekonomi masih terpusat di KBI terutama Pulau Jawa PENGUATAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH • Tingkat keberhasilan pusat pertumbuhan baru yang rendah akibat konektivitas yang belum optimal PEMENUHAN PELAYANAN DASAR DAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH • Akses dan kualitas pelayanan dasar yang masih terbatas • Ketergantungan APBD terhadap Dana Transfer yang tinggi • Proses perizinan yang lama dan berbiaya tinggi PENGELOLAAN URBANISASI • Kontribusi urbanisasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang rendah (1% urbanisasi menghasilkan hanya 1,4% PDB. Bandingkan dengan Cina dan Negara Asia Timur dan Pasifik lain yang rerata mencapai 2,7% PDB) PEMANFAATAN RUANG • Pemanfaatan ruang belum sesuai dengan peruntukannya menyebabkan terjadinya korban bencana alam dan hambatan pembangunan infrastruktur. KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DAN KETIMPANGAN PEMILIKAN, PENGUASAAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH FUNGSI IBUKOTA SEBAGAI PUSAT PEMERINTAHAN • Cakupan bidang tanah bersertifikat yang masih rendah dan ketimpangan kepemilikan lahan antara rumah tangga tani dan pemilik lahan. • Dominasi wilayah metropolitan Jakarta dalam perekonomian nasional dan tingginya gap dengan daerah lain di Indonesia (kontribusi wilayah metropolitan Jakarta 20,85% nasional, Jawa 58,49 % dari PDB Nasional (BPS, 2018), KEWILAYAHAN
  17. 17. 17 Kerusakan Tutupan Hutan Jumlah tutupan hutan terus berkurang hingga di bawah 50 persen dari total luas wilayah Indonesia 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 Total Forest Cover (%) baseline Kenaikan Suhu Global Laporan PBB: 2018 merupakan tahun keempat terpanas sepanjang sejarah bumi Cuaca Ekstrim Kondisi cuaca ekstrim terus terjadi, meningkatkan potensi bencana dan bahaya terhadap transportasi Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup Kualitas air, udara, tutupan lahan, dan air laut semakin menurun. Biaya kesehatan akibat pencemaran lingkungan menjadi tinggi Ancaman Bencana Tingkat risiko bencana di Indonesia sangat tinggi. Mayoritas pemukiman dan infrastruktur dibangun di area rawan bencana Hilangnya Keanekaragaman Hayati Kerusakan habitat, perburuan liar, dan masuknya jenis asing invasif meningkatkan risiko kepunahan Kelangkaan Air Khususnya di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara semakin meluas. Proporsi wilayah krisis air meningkat dari 6,0% di tahun 2000 menjadi 9,6% di 2045 Pesisir Rentan terhadap dampak perubahan iklim meningkat hingga 18.480 KM di tahun 2045. Luas coral reef berkurang 90% di tahun 2045 bila suhu naik 1.5 C (IPCC, 2018) Kerugian Ekonomi akibat kerusakan lingkungan hidup serta dampak bencana diproyeksi menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional Kelangkaan Energi Masih sangat bergantung pada sumber energi fosil yang tinggi emisi dan suatu saat akan habis LINGKUNGAN HIDUP DAN BENCANA 17
  18. 18. 18 4 ▪ Rendahnya skill ASN; ▪ Kelembagaan belum efektif dan akuntabel; ▪ Kualitas pelayanan publik belum merata. 3 ▪ Overcrowding Lapas dan Rutan sebesar 208% ▪ Rendahnya peringkat aspek penegakan kontrak, penyelesaian kepailitan, dan mendapatkan kredit. (EoDB Index, 2019) 2 ▪ Melemahnya multilateralisme dan menguatnya unilateralisme ▪ Terbatasnya pelibatan peran non-state actors dalam KPI. 1 Belum Kokoh Kelembagaan Demokrasi ▪ Biaya politik tinggi; dan ▪ Partisipasi politik belum optimal. Belum Optimalnya Pelaksanaan Kebijakan Luar Negeri Belum Optimalnya Penegakan Hukum Belum Optimalnya Kinerja Kelembagaan Birokrasi dan Pelayanan Publik 5 ▪ Maraknya serangan siber berbasis malware ▪ Perlombaan teknologi persenjataan-hybrid warfare; ▪ Kejahatan transnasional; ▪ Sengketa perbatasan. Belum Optimalnya Kinerja Kelembagaan Birokrasi dan Pelayanan Publik POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN
  19. 19. SKENARIO DAN AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL 5 TAHUN KE DEPAN 19
  20. 20. 5,2 (4.330) 5,4 (4.660) 5,4 (4.970) 5,5 (5.280) 5,5 (5.600) 5,4 (4.350) 5,5 (4.690) 5,7 (5.040) 5,9 (5.400) 6,1 (5.780) 5,5 (4.360) 5,7 (4.730) 5,9 (5.110) 6,2 (5.500) 6,5 (5.930) 2020 2021 2023 20242022 Rendah Sedang Tinggi SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI 2020-2024 Pertumbuhan Ekonomi - Persen (GNI Per Kapita – USD Harga Berlaku Atlas Method2) 1 Berdasarkan simulasi Bappenas Juni 2019 (Angka Sementara) dengan metode Growth Accounting 2 Metode yang digunakan oleh Bank Dunia untuk mengelompokkan negara berdasarkan pendapatan Indonesia akan menjadi upper middle income pada tahun 2019 Rata-rata: 6,0 Rata-rata: 5,7 Rata-rata: 5,4 Angka sementara Kunci peningkatan pertumbuhan1: 1. Peningkatan produktivitas 2. Peningkatan investasi 3. Perbaikan kualitas SDM 4. Perbaikan pasar tenaga kerja 20
  21. 21. GAMBARAN PERTUMBUHAN EKONOMI 2020 - 2024 21 Pertanian: 3,8 – 3,9 Pertambangan: 1,7 – 1,9 Industri: 5,3 – 7,0 Listrik: 4,4 – 4,8 Perdagangan: 5,5 – 6,2 Konstruksi: 5,8 – 6,2 Infokom: 7,4 – 8,2 Jasa Keuangan: 6,3 – 7,2 Transportasi: 7,2 – 7,3 Konsumsi RT & LNPRT: 5,1 – 5,3 Konsumsi Pemerintah: 4,8 – 5,8 Investasi: 7,3 – 8,0 Ekspor: 5,3 – 7,7 Impor: 5,6 – 7,2 PERTUMBUHAN EKONOMI 5,4 – 6,0 Perhitungan Bappenas (sangat sementara) RATA-RATA 2020-2024 SKENARIO RENDAH DAN TINGGI (persen/tahun) PDB SISI PRODUKSI PDB SISI PENGELUARAN
  22. 22. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai) Tingkat Kemiskinan (persen) Pertumbuhan Ekonomi (persen) 75,54 6,5 – 7,0 5,4 - 6,0 TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2020-2024 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen) 4,0-4,6 Gini Rasio (indeks) 0,370 – 0,374 22
  23. 23. 7 AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik 23
  24. 24. Pendanaan RPJMN 2020-2024 disusun dengan memperkuat implementasi Money Follows Program dengan 3 strategi utama : Memperkuat kualitas alokasi pada Prioritas 1 • Memperkuat integrasi pendanaan untuk prioritas • Fokus pada pendanaan prioritas khususnya Major Project Memperbesar Kapasitas Pendanaan • Diperkirakan Belanja K/L hanya dapat mendanai 20-25% seluruh kebutuhan pembangunan • Mendorong peran BUMN, KPBU,dan Masyarakat • Mendorong inovasi skema pendanaan (creative financing) antara lain PINA, Blended Finance serta Output Based Transfer/Hibah ke daerah Memperkuat Delivery Mechanism • Menyusun rencana program pembangunan hingga tingkat proyek dan Major Project sebagai alat kendali 2 3 Rp KERANGKA PENDANAAN 24
  25. 25. Pelaksanaan RT RPJMN 2020-2020 diperkuat dengan penyusunan Major Project 2020- 2024 untuk memperkuat fokus dan pengendalian program (delivery mechanism) MAJOR PROJECT a.l. Penyelesaian Kawasan Pariwisata (Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Bromo, dan Wakatobi) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0 Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting 38Major Projects disusun memiliki Nilai Strategis dan Daya Ungkit Untuk Mencapai Sasaran Prioritas Pembangunan Tol Sumatera & Trans Papua Pengembangan Wilayah Metropolitan (Palembang, Banjarmasin, Makassar, dan Denpasar) Major Project memuat proyek-proyek strategis yang terintegrasi dengan melibatkan K/L; Pusat – Daerah – BUMN – Masyarakat MAJOR PROJECT 25
  26. 26. KERANGKA REGULASI & KELEMBAGAAN DALAM RPJMN 2020-2024 KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN DITUJUKAN UNTUK MENDUKUNG TERCAPAINYA PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL NO. AGENDA PRORITAS PEMBANGUNAN KERANGKA REGULASI (TINGKAT UU) KERANGKA KELEMBAGAAN 1 Manusia 12 3 2 Ekonomi 11 6 3 Kewilayahan 5 2 4 Infrastruktur 1 1 5 Politik, Hukum, dan Pertahanan 20 5 TOTAL 49 17 BEBERAPA ISU PRIORITAS KERANGKA REGULASI & KELEMBAGAAN 26
  27. 27. PENUTUP Sebagai Rangkaian dari konsultasi ini, akan dilakukan serangkaian Konsultasi Regional dengan Daerah (untuk 6 pulau besar) dan masyarakat (Civil Society) Kesepakatan/masukan dalam Konsultasi Pusat dan Konsultasi Regional dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) menjadi masukan untuk penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 Kementerian/Lembaga agar menggunakan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Teknokratis Renstra K/L 27
  28. 28. TERIMA KASIH 28
  29. 29. LAMPIRAN 29
  30. 30. HIGHLIGHTS PEMETAAN VISI-MISI PRESIDEN DALAM RPJMN 2020-2024 30
  31. 31. KONEKTIVITAS MENDUKUNG PARIWISATA PALAPA RING PEMBANGUNAN TOL LAUT, JEMBATAN UDARA, DAN JALAN TRANS PAPUA INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR VISI 1 PRESIDEN: “..Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Menghubungkan Kawasan Industri Kecil, Ekonomi, Pariwisata, Persawahan, Perkebunan, Tambak Perikanan..” Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung, Bandara Sam Ratulangi, dan jalan akses bandara mendukung Pariwisata Likupang Mendukung lumbung pangan nasional dan sentra industri kecil dan food estate di Merauke PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN NASIONAL MERAUKE (Inpres 9/2017 Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat) Bandara Sam Ratulangi WISATA LIKUPANG KEK BITUNG Tol Manado - Bitung Jalan Akses Likupang Pelabuhan Bitung Tergelarnya Palapa Ring mendukung pemanfaatan teknologi digital di Industri Kecil dan Menengah (IKM) menuju IKM Go-Digital BE LOKUS Pulau kecil terluar Sumur Air Tanah & Unit Air Baku Air Baku KEK Sorong IRIGASI 20377 Hektare AIR BAKU 1.304 m3/detik VOLUME TOTAL BENDUNGAN 196.85 Juta m3 Air Baku KEK Sorong IRIGASI 20377 Hektare LISTRIK 6.56 MW AIR BAKU 1.304 m3/detik REDUKSI BANJIR 6.56 m3/detik VOLUME TOTAL BENDUNGAN 196.85 Juta m3 LOKUS Pulau kecil terluar Sumur Air Tanah & Unit Air Baku Air Baku KEK Sorong IRIGASI 20377 Hektare AIR BAKU 1.304 m3/detik VOLUME TOTAL BENDUNGAN 196.85 Juta m3 Air Baku KEK Sorong Pembangunan waduk dan air baku di wilayah timur mendukung pengembangan KEK Sorong dan irigasi untuk perkebunan, persawahan, perikanan, dan tambak 31
  32. 32. 1. Pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan dengan mendorong seluruh persalinan di fasilitas kesehatan 2. Perluasan dan pengembangan imunisasi dasar lengkap 3. Peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil 4. Perluasan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi Peningkatan efektivitas intervensi spesifik, serta perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi 1. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 2. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan 3. Pemenuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan STRATEGIKEBIJAKAN 1. Peningkatan kesehatan ibu dan anak 2. Percepatan penurunan stunting 3. Penguatan sistem kesehatan PROGAM,KEGIATANDANPROYEKPRIORITAS Kabupaten/Kota Lokus Prioritas Penurunan Stunting Terintegrasi Peningkatan kesehatan ibu dan anak, KB, dan kesehatan reproduksi • Penurunan Kematian Ibu dan Bayi • Peningkatan Kesehatan Reproduksi Percepatan perbaikan gizi masyarakat • Penurunan stunting • Konseling pengasuhan • Akses air minum dan sanitasi layak Penguatan Pelayanan Kesehatan • Imunisasi • Obat dan perbekalan kesehatan • Pelatihan dan penugasan khusus tenaga kesehatan 1 2 3 Program Prioritas: Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan VISI 2 PRESIDEN: “Pembangunan SDM dengan Menjamin Kesehatan Ibu Hamil, Kesehatan Bayi, Kesehatan Balita, Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Mengurangi Stunting, Kematian Ibu, Kematian Bayi...” 32
  33. 33. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri Peningkatan Peran dan Kerjasama Industri dalam Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Penguatan Tata Kelola Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Penguatan Sistem Sertifikasi Kompetensi ▪ Sistem insentif/regulasi untuk industri ▪ Pemetaan kebutuhan dan pengembangan bidang keahlian termasuk penguatan informasi pasar kerja ▪ Penyelarasan kurikulum, model pembelajaran, prodi sesuai kebutuhan industri; ▪ dual TVET, teaching factory dan pemagangan; ▪ Penguatan softskills dan pembelajaran bahasa asing; ▪ kewirausahaan di sekolah, madrasah, dan pesantren; ▪ pemagangan guru/instruktur di industri, instruktur/praktisi dari industri ▪ Pengendalian satuan pendidikan dan program studi vokasi baru ▪ Peningkatan akreditasi ▪ Skema pendanaan peningkatan keahlian ▪ Fleksibilitas pengelolaan keuangan pada unit produksi/teaching factory/teaching industry ▪ Pembentukan Komite TVET ▪ Standar kompetensi berdasarkan okupasi yang mengacu standar internasional, dan sinkronisasi sistem sertifikasi yang ada di berbagai sektor ▪ Penguatan lembaga sertifikasi profesi Pekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi (%) 39,57 43 45 46,5 48 50 42,54 45 46,7 48,5 50 52,1 Baseline (2018) 2020 2021 2022 2023 2024 Angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (%) VISI 2 PRESIDEN: “Membangun SDM dengan meningkatkan vocational training, vocational school” 33
  34. 34. Kepastian Hukum Berusaha dan Investasi1 Fasilitasi Kemudahan Usaha dan Investasi2 • Kegiatan terkait : Rencana Aksi Peningkatan Peringkat EODB, Koordinasi Kebijakan Kemudahan Berusaha dan Peningkatan Daya Saing Nasional, • K/L terkait : BKPM, Kemenko Perekonomian, K/L terkait perizinan investasi, PTSP Prov DKI, PTSP Kota Surabaya • Kegiatan terkait : Penyederhanaan Perizinan yang menghambat investasi, Pelaksanaan simplifikasi, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perizinan investasi tingkat pusat/kementerian lembaga dan daerah • K/L terkait : BKPM, Kemenko Perekonomian, K/L terkait perizinan investasi, PTSP Daerah, Kemendagri • Kegiatan terkait : Evaluasi dan Monitoring Implementasi Peraturan DNI • K/L terkait : BKPM, Kemenko Perekonomian, K/L terkait yang sektornya masuk dalam DNI • Kegiatan terkait : Pemanfaatan tax holiday tax allowance • K/L terkait : BKPM, Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, K/L terkait perizinan investasi • Kegiatan terkait : Pelaksanaan Integrasi Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (SPBTSE), Pengembangan SPBTSE, Implementasi SPBTSE, Koordinasi Kebijakan Pengembangan Investasi • K/L terkait : BKPM, Kemenko Perekonomian, K/L terkait perizinan investasi sesuai PP 24 Tahun 2018 tentang Kemudahan Berusaha Terintegrasi Secara Elektrionik PTSP daerah, Kemendagri VISI 3 PRESIDEN: “Mengundang Investasi yang Seluas-luasnya untuk Membuka Lapangan Pekerjaan...Memangkas Hambatan Investasi, Perizinan yang Lambat, Pungli...” Iklim Ketenagakerjaan yang Kondusif3 • Kegiatan terkait : Penataan regulasi ketenagakerjaan • K/L terkait : Kemenaker, Kemenko Perekonomian, Kemendagri 34
  35. 35. Hasil Growth Diagnostic: Kualitas institusi rendah 1. Korupsi tinggi dan birokrasi tidak efisien 2. Lemahnya koordinasi antarkebijakan Arahan Presiden: 1. Penyederhaan perizinan 2. Penataan struktur kelembagaan birokrasi Akar Permasalahan Pembangunan: Iklim investasi dan ekspor yang belum kondusif disebabkan oleh regulasi dan kebijakan Arah Kebijakan: Penerapan e-service pada sektor pelayanan perizinan Perluasan pelayanan terpadu pada sektor perizinan Pembangunan Zona Integritas pada unit pelayanan perizinan Penataan koordinasi K/L yang menangani perizinan sektoral VISI 4 PRESIDEN: “Mereformasi Birokrasi...Reformasi Struktural Agar Lembaga Semakin Sederhana, Semakin Simple, Semakin Lincah, Mengubah Mindset,...Kecepatan Melayani, Kecepatan Memberi Izin...” 35
  36. 36. PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA Keunggulan: + Mengurangi beban Jabodetabek dan pulau Jawa + Memberikan equal akses bagi seluruh wilayah NKRI + Mendorong pembangunan KTI untuk pemerataan wilayah, Contoh: Brasillia (Brazil); Sejong (Korsel); Naypidyaw (Myanmar); Astana (Kazakhstan); + Merubah mindset orientasi pembangunan dari Java Centris ke Indonesia Centris + Ketersedian lahan luas, dapat Membangun Ibu Kota, dengan konsep 60% wilayah terbangun dan 40% kawasan hijau kota. Kelemahan: − Membutuhkan biaya yang cukup besar − Dalam jangka pendek, kemungkinan sebagian keluarga ASN Pusat akan tetap di Jakarta Pemindahan Ibu Kota mendorong pemerataan ke luar Jawa dan mengubah mindset Java Centris 36 Struktur Perekonomian Indonesia secara Spasial 2017 Sumber: Badan Pusat Statistik (2018) 36

×