Dokumen tersebut membahas beberapa isu strategis dan agenda pembangunan utama Indonesia menurut arahan Presiden terpilih untuk periode 2020-2024, yaitu peningkatan infrastruktur, SDM, investasi, reformasi birokrasi, dan penggunaan APBN. Dokumen ini juga mengidentifikasi beberapa kendala utama pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti regulasi, institusi, dan kualitas SDM."

1. MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Konsultasi Pusat RPJMN 2020-2024
Jakarta, 24 Juli 2019
ISU-ISU STRATEGIS DAN
AGENDA PEMBANGUNAN
RT RPJMN 2020-2024

2. ARAHAN PRESIDEN
2

3. ARAHAN PRESIDEN TERPILIH*
*) Disampaikan pada pidato Visi Indonesia di Sentul, Jawa Barat, 14 Juli 2019
Menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan
produksi rakyat: kawasan industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus,
kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan,
dan tambak-tambak perikanan
Pembangunan
Infrastruktur
Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil,
kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah,
penurunan stunting-kematian ibu-kematian bayi, peningkatan
kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen
talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi
Pembangunan
SDM
Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka
lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan
hambatan investasi lainnya
Mendorong
Investasi
Reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin
simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani,
kecepatan memberikan izin, efisiensi lembaga
Reformasi
Birokrasi
Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran,
memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi,
memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan
masyarakat
Penggunaan
APBN
3

4. ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN
4

5. URGENSI PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA
-15
-10
-5
0
5
10
15
1968 1973 1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013 2018
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (% yoy)basis
pertumbuhan
yang rendah
lonjakan
harga
minyak
penurunan
harga
minyak
pertumbuhan dari
sektor manufaktur &
liberalisasi lonjakan harga
komoditas
Krisis Keuangan
Asia
Rata-rata
2000-2018
5,3%
Rata-rata
1980-1996
6,4%
Rata-rata
1968-1979
7,5%
Pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat dan cenderung stagnan
Memerlukan upaya ekstra untuk meningkatkan petumbuhan ekonomi Indonesia
Sumber: BPS, CEIC (diolah)
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Pertumbuhan Ekonomi
5

6. Infrastruktur:
Kurang memadai, utamanya konektivitas
Sumber Daya Manusia adalah kendala mengikat
bagi pertumbuhan ekonomi jangka menengah-
panjang
Fiskal:
Rendahnya penerimaan perpajakan
The Most Binding Constraint
Binding Constraint
Bukan Binding Constraint
Future Binding Constraint
(Jika tidak diatasi, akan
menghalangi Indonesia untuk
bersaing di era digital dan beralih
ke manufaktur bertekonologi
tinggi)
Regulasi dan Institusi adalah kendala
mengikat bagi pertumbuhan ekonomi
• Regulasi tidak mendukung penciptaan dan
pengembangan bisnis, bahkan cenderung
membatasi, khususnya pada regulasi:
- Tenaga kerja
- Investasi
- Perdagangan
• Kualitas institusi rendah
- Korupsi tinggi dan birokrasi tidak efisien
- Lemahnya koordinasi antarkebijakan
PENGHAMBAT UTAMA EKONOMI TUMBUH TINGGI
(Jika tidak diatasi saat ini, akan menghalangi Indonesia untuk bersaing
di era digital dan beralih ke manufaktur berteknologi tinggi)
Penghambat Pertumbuhan
Ekonomi Indonesia (Ilustrasi
Gentong Air)
*Studi Growth Diagnostics, Bappenas 2018 6

7. Tingginya biaya pesangon di Indonesia menyebabkan perusahaan cenderung merekrut tenaga kerja kontrak dan tidak
berinvestasi pada pengembangan tenaga kerjanya melalui pelatihan.
Untuk memberhentikan seorang pekerja di Indonesia
dibutuhkan biaya…
perusahaan di Indonesia memberikan
pelatihan formal, dibandingkan dengan...
Kurang
dari 10%
2
kali lebih tinggi
dibandingkan
Turki
4
kali lebih
tinggi
dibandingkan
Brazil
6
kali lebih
tinggi
dibandingkan
Afrika
Selatan
80%
di China
20%
di Vietnam
60%
di Filipina
REGULASI TENAGA KERJA
Sumber: Global Innovation Index 2018, diolah Sumber: World Bank Enterprise Surveys
Tenaga kerja asing terampil menawarkan inovasi melalui bakat yang mereka miliki. Regulasi di Indonesia membatasi
jumlah tenaga kerja terampil asing serta biaya untuk mempekerjakan mereka juga mahal.
1:154
1:11
1:19
1:58
1:763
1:258
Sumber: United Nations (2017),
Immigration Policy Research – CID Harvard (2017)
Malaysia
Thailand
Pakistan
Nigeria
Brazil
Indonesia
Di Indonesia terdapat 1 tenaga kerja asing untuk setiap 763 tenaga kerja lokal, dibandingkan dengan …
7

8. Pembatasan terhadap investasi asing langsung (FDI)
mencegah terbentuknya bisnis di Indonesia yang
dapat menarik teknologi dan mendorong ekspor.
Regulasi investasi sektor jasa di Indonesia lebih restriktif
dibandingkan rata-rata negara G20.
Pembatasan terhadap investasi asing mengakibatkan hilangnya 8%
investasi berorientasi ekspor yang masuk ke Indonesia.
Dampak lain dari pembatasan investasi asing adalah
rendahnya upah tenaga kerja Indonesia sebesar15%
dari yang seharusnya.
Relaksasi DNI industri film pada tahun 2016 berdampak pada
semakin berkembangnya produsen film domestik,
munculnya 600 layar bioskop baru, dan
meningkatnya jumlah penonton sebesar 200%
dalam tiga tahun.
Stok investasi langsung Indonesia hanya 22,1%
dari PDB pada tahun 2018, dibandingkan…
REGULASI INVESTASI
Sumber: World Development Indicators (2017)
Sumber: Services Trade Restrictiveness Index 2018 - OECD
Sumber: Indonesia Economic Quarterly (IEQ) World Bank, Desember 2018
Sumber: Bloomberg (2019)
Contoh sukses relaksasi peraturan investasi:
Sumber: Country Fact Sheets 2019 – UNCTAD
Sementara itu, net investasi asing langsung yang masuk
ke Indonesia pada tahun 2017 adalah sebesar
2,1% dari PDB, dibandingkan...
4,3%
Vietnam
3,2%
Filipina
1,8%
Thailand
3,0%
Malaysia
60,1%
Vietnam
25,1%
Filipina
45,7%
Thailand
43,0%
Malaysia
Regulasi investasi Indonesia di 21
dari 22 subsektor jasa lebih
restriktif dari rata-rata negara G20.
5 subsektor [legal, distribution
(wholesale, retail services), logistics -
freight transport, construction, maritime
transport] Indonesia memiliki regulasi
yang paling restriktif.
8

9. Eksportir dan importir menghadapi tingginya biaya administrasi yang disebabkan oleh perizinan dan regulasi.
Perdagangan internasional bernilai kurang dari 40% dari Pendapatan Domestik Bruto, terendah sejak awal 1970an.
Perusahaan Indonesia membutuhkan waktu 4,5 hari untuk menyelesaikan pengecekan kepabeanan
dan dokumen dalam mengekspor barang dibandingkan dengan...
“Hambatan non-tarif”
berdampak pada
peningkatan biaya hidup di
Indonesia sebesar 8%.
Nilai tersebut setara pajak
sejumlah Rp3.000.000 per tahun
untuk setiap rumah tangga.
Sementara itu, dibutuhkan 8,6 hari untuk menyelesaikan proses impor di Indonesia,
dibandingkan dengan…
0,5 hari
REGULASI PERDAGANGAN
USD 20,5
Singapura
1,6 hari
USD 144,5
Malaysia
2,3 hari
USD 72,5
Thailand
Dengan biaya lebih tinggi (mahal) dari negara tersebut sebesar:
1,5 hari
USD 287
Singapura
1,8 hari
USD 274
Malaysia
2,3 hari
USD 271
Thailand
Sumber: Non-Tariff Trade Regulations in Indonesia: Measurement
of their Economic Impact – Mark (2015), diolah
Sumber: Trading across Borders - Ease of Doing Business (EoDB) 2019, diolah
Dengan biaya lebih tinggi (mahal) dari negara tersebut sebesar:
9

10. Lemahnya koordinasi antara pemerintah, baik di tingkat pusat maupun antara pusat dan
daerah.
Permasalahan bidang tenaga kerja, investasi, dan perdagangan di Indonesia
berakar dari lemahnya tata kelola pemerintahan dan institusi.
“Dalam setahun terakhir, saya mendapatkan
tiga pelatihan tentang packaging dari tiga
kementerian/lembaga yang berbeda.”
- Pelaku Usaha Kecil
Perencanaan pembangunan antar
K/L, serta antara pusat dan daerah
tidak sinkron, misalnya pembangunan
pelabuhan yang tidak disertai
perbaikan akses jalan dari dan
menuju pelabuhan.
Korupsi dan birokrasi yang tidak efisien
dianggap sebagai faktor paling bermasalah
dalam berbisnis di Indonesia.
INSTITUSI
Perencanaan dan
penganggaran kurang sinkron,
serta implementasi kebijakan
kurang kuat
Kualitas jalan di daerah yang
buruk karena beda
kewenangan pembangunan
jalan (pusat, provinsi,
kabupaten/kota).
Intervensi
untuk UKM
dilakukan
oleh lebih
dari satu K/L.
Sumber: World Economic Forum (WEF) Executive Opinion Survey 2017
Sumber: Hasil Focus Group Discussion (FGD) internal Bappenas dan FGD dengan pelaku usaha 10

11. PENGHAMBAT PERTUMBUHAN EKONOMI JANGKA
MENENGAH-PANJANG
Selain isu regulasi dan institusi, aspek
Sumber Daya Manusia perlu diperbaiki
mulai dari sekarang untuk memastikan
pertumbuhan ekonomi jangka menengah
panjang.
Pendidikan
- Kualitas pendidikan rendah
Kesehatan
- Kesehatan dan gizi anak rendah
- Prevalensi penyakit tidak menular tinggi
- Prevalensi merokok tinggi
Penghambat Utama Pertumbuhan Ekonomi
11

12. Tingkat partisipasi sekolah di Indonesia tinggi, namun kualitas
pendidikan masih sangat rendah.
Berdasarkan skor PISA 2015, kemampuan matematika, membaca, dan
sains pelajar Indonesia tertinggal jauh dari negara tetangga dan rata-rata
negara OECD.
Akibatnya, keahlian dasar tenaga kerja di Indonesia sangat rendah.
Sebagai perbandingan, keahlian tenaga kerja lulusan Pendidikan Tinggi di
Indonesia setara keahlian tenaga kerja lulusan SMA ke bawah di
Denmark.
Berdasarkan hasil historis PISA,
peningkatan kualitas pendidikan
Indonesia sangat lambat.
Peningkatan skor PISA
setiap pelajar menjadi rata-rata 420
atau setara Thailand saat
ini akan meningkatkan 0,6%
pertumbuhan ekonomi
tahunan Indonesia selama 2020-
2060 dari baseline.
15
564
535
556
490
493
493
386
397
403
600
500
400
300
200
100
0
Singapura Jepang Korea China Vietnam Rata-rata Thailand Indonesia
Selatan OECD
Programme for International Student Assessment (PISA), 2015
Mathematics
Reading
Science
SUMBER DAYA MANUSIA: PENDIDIKAN
Sumber: PISA, OECD (2016)
Sumber: The Need for a Pivot to Learning: New Data on Adult Skills from Indonesia - Pritchett (2016)
Diperkirakan Indonesia baru
dapat mencapai skor rata-
rata OECD pada tahun
2065.
Sumber: LEARNING to Realize Education's Promise –
World Development Report (WDR) 2018, World Bank
Sumber: OECD Economic Surveys Indonesia, Oktober 2018
12

13. SUMBER DAYA MANUSIA: KESEHATAN
Meskipun mengalami perbaikan signifikan seperti peningkatan usia harapan hidup, beberapa capaian indikator kesehatan Indonesia
masih rendah dan tertinggal dibandingkan negara sebanding. Hal ini berpengaruh pada produktivitas tenaga kerja dalam jangka
panjang.
3 dari 10 anak di
bawah usia 5 tahun
menderita stunting
Sumber: UNICEF, WHO (2016)
23 dari 100 remaja laki-laki
usia 13-15 tahun merokok
Sumber: WHO (2018), diolah
Hanya 75 dari 100
anak Indonesia
mendapat imunisasi
campak
75
99
97
26 dari 100 kematian penduduk usia 30-70 tahun disebabkan oleh 4 penyakit
tidak menular: kanker, diabetes, kardiovaskular (CVD), atau pernafasan kronis (CRD)
dibandingkan…
Fasilitas kesehatan Indonesia masih sangat tertinggal:
Sumber: World Development
Indicators (2016), diolah
Sumber: World
Development Indicators
**Indonesia & Malaysia
(2015), Vietnam (2014),
Thailand (2010)
15
di Thailand
17
di Malaysia, Vietnam, dan China
Sumber: WHO
*Indonesia & Thailand
(2017), Vietnam (2016),
Malaysia (2015)
3,7Tenaga Kesehatan
per 10.000 Penduduk*
Tempat Tidur Rumah Sakit
per 10.000 Penduduk**
12
15,1 8,2
19
8,1
26 21
13

14. KARAKTER BANGSA
Melemahnya ketahanan budaya dan rendahnya
pelindungan hak kebudayaan
Belum mantapnya pendidikan karakter, budi
pekerti, kewarganegaraan, dan kebangsaan
Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan
nilai agama yang moderat, inklusif, dan toleran
untuk memperkuat kerukunan umat beragama
Belum optimalnya peran keluarga dalam
pembangunan karakter bangsa
Masih rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas
• Dari 3,3 juta pengguna narkoba, 810.267
pelajar (24%) (BNN, 2017)
• Indeks Kerukunan Umat Beragama mengalami
penurunan dari 75,36 pada tahun 2015
menjadi 70,90 pada 2018.
• Masih tingginya angka perkawinan anak
11,2 persen (Susenas 2018).
• Globalisasi dan pertukaran budaya global
menjadi tantangan
• Masyarakat membaca surat kabar/majalah
13,11%, artikel/ berita elektronik 18,89%
(Susenas MSBP 2015)
Belum optimalnya pemajuan kebudayaan
Indonesia
• Kontribusi ekspor ekonomi budaya terhadap
total ekspor nasional masih rendah yaitu
sebesar 13,77 persen (2016)
14

15. INFRASTRUKTUR
Peringkat infrastruktur logistik
Sumber: Logistic Performance Index, World Bank (2018)
40 47 674120
42.5%
4.210,2
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
-
20
40
60
80
100
as % of GDP Capital Stock
Berdasarkan Persentase PDB (LHS) dan Rp triliun (RHS)
Indonesia
UK
43%
57%
76%
87%
Sumber: World Bank (2015), Mckinsey Global Institute Report (2013)
Sumber: Prospera
Canada
India
USA
Germany
Spain Poland
China
South
Africa
Italy
58% 58%
64%
71% 73%
80% 82%
TriliunRp.
Persen(%)
laju penurunan melambat, meningkat secara nominal
PENURUNAN STOK INFRASTRUKTUR TERHADAP PDB
43% vs rata-rata 70%
STOK INFRASTRUKTUR DI BAWAH RATA-RATA INTERNASIONAL
Biaya logistik (persentase terhadap PDB)
8%
13%
24%
15%
9% 9%
13%
9% 8%
BIAYA LOGISTIK MASIH TINGGI
KINERJA INFRASTRUKTUR LOGISTIK MASIH RENDAH
54
China Malaysia Thailand Vietnam Indonesi
a
Filippina
Infrastruktur Masih Terbatas
15

16. 16
KETIMPANGAN ANTAR WILAYAH
• Konsentrasi kegiatan ekonomi masih terpusat di KBI
terutama Pulau Jawa
PENGUATAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH
• Tingkat keberhasilan pusat pertumbuhan baru yang rendah akibat
konektivitas yang belum optimal
PEMENUHAN PELAYANAN DASAR DAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH
• Akses dan kualitas pelayanan dasar yang masih terbatas
• Ketergantungan APBD terhadap Dana Transfer yang tinggi
• Proses perizinan yang lama dan berbiaya tinggi
PENGELOLAAN URBANISASI
• Kontribusi urbanisasi terhadap pertumbuhan ekonomi
nasional yang rendah (1% urbanisasi menghasilkan hanya
1,4% PDB. Bandingkan dengan Cina dan Negara Asia Timur
dan Pasifik lain yang rerata mencapai 2,7% PDB)
PEMANFAATAN RUANG
• Pemanfaatan ruang belum sesuai dengan peruntukannya
menyebabkan terjadinya korban bencana alam dan
hambatan pembangunan infrastruktur.
KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DAN KETIMPANGAN
PEMILIKAN, PENGUASAAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN
TANAH
FUNGSI IBUKOTA SEBAGAI PUSAT PEMERINTAHAN
• Cakupan bidang tanah bersertifikat yang masih rendah dan
ketimpangan kepemilikan lahan antara rumah tangga tani
dan pemilik lahan.
• Dominasi wilayah metropolitan Jakarta dalam perekonomian
nasional dan tingginya gap dengan daerah lain di Indonesia
(kontribusi wilayah metropolitan Jakarta 20,85% nasional,
Jawa 58,49 % dari PDB Nasional (BPS, 2018),
KEWILAYAHAN

17. 17
Kerusakan Tutupan Hutan
Jumlah tutupan hutan terus
berkurang hingga di bawah 50
persen dari total luas wilayah
Indonesia
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045
Total Forest Cover (%)
baseline
Kenaikan Suhu Global
Laporan PBB: 2018 merupakan
tahun keempat terpanas
sepanjang sejarah bumi
Cuaca Ekstrim
Kondisi cuaca ekstrim terus
terjadi, meningkatkan potensi
bencana dan bahaya terhadap
transportasi
Penurunan Kualitas
Lingkungan Hidup
Kualitas air, udara, tutupan lahan, dan
air laut semakin menurun. Biaya
kesehatan akibat pencemaran
lingkungan menjadi tinggi
Ancaman Bencana
Tingkat risiko bencana di
Indonesia sangat tinggi.
Mayoritas pemukiman dan
infrastruktur dibangun di area
rawan bencana
Hilangnya Keanekaragaman
Hayati
Kerusakan habitat, perburuan liar,
dan masuknya jenis asing invasif
meningkatkan risiko kepunahan
Kelangkaan Air
Khususnya di Jawa, Bali dan Nusa
Tenggara semakin meluas. Proporsi
wilayah krisis air meningkat dari 6,0% di
tahun 2000 menjadi 9,6% di 2045
Pesisir Rentan
terhadap dampak perubahan iklim
meningkat hingga 18.480 KM di
tahun 2045. Luas coral reef
berkurang 90% di tahun 2045 bila
suhu naik 1.5 C (IPCC, 2018)
Kerugian Ekonomi
akibat kerusakan lingkungan hidup
serta dampak bencana diproyeksi
menghambat laju pertumbuhan
ekonomi nasional
Kelangkaan Energi
Masih sangat bergantung
pada sumber energi fosil
yang tinggi emisi dan suatu
saat akan habis
LINGKUNGAN HIDUP DAN BENCANA
17

18. 18
4
▪ Rendahnya skill ASN;
▪ Kelembagaan belum efektif
dan akuntabel;
▪ Kualitas pelayanan publik
belum merata.
3
▪ Overcrowding Lapas dan
Rutan sebesar 208%
▪ Rendahnya peringkat aspek
penegakan kontrak,
penyelesaian kepailitan, dan
mendapatkan kredit. (EoDB
Index, 2019)
2
▪ Melemahnya
multilateralisme dan
menguatnya
unilateralisme
▪ Terbatasnya pelibatan
peran non-state actors
dalam KPI.
1
Belum Kokoh Kelembagaan
Demokrasi
▪ Biaya politik tinggi; dan
▪ Partisipasi politik belum
optimal.
Belum Optimalnya
Pelaksanaan Kebijakan Luar
Negeri
Belum Optimalnya
Penegakan Hukum
Belum Optimalnya Kinerja
Kelembagaan Birokrasi dan
Pelayanan Publik
5
▪ Maraknya serangan siber
berbasis malware
▪ Perlombaan teknologi
persenjataan-hybrid
warfare;
▪ Kejahatan transnasional;
▪ Sengketa perbatasan.
Belum Optimalnya Kinerja
Kelembagaan Birokrasi dan
Pelayanan Publik
POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN

19. SKENARIO DAN AGENDA
PEMBANGUNAN NASIONAL
5 TAHUN KE DEPAN
19

20. 5,2
(4.330)
5,4
(4.660)
5,4
(4.970)
5,5
(5.280)
5,5
(5.600)
5,4
(4.350)
5,5
(4.690)
5,7
(5.040)
5,9
(5.400)
6,1
(5.780)
5,5
(4.360)
5,7
(4.730)
5,9
(5.110)
6,2
(5.500)
6,5
(5.930)
2020 2021 2023 20242022
Rendah Sedang Tinggi
SKENARIO PERTUMBUHAN
EKONOMI 2020-2024
Pertumbuhan Ekonomi - Persen
(GNI Per Kapita – USD Harga Berlaku Atlas Method2)
1 Berdasarkan simulasi Bappenas Juni 2019 (Angka Sementara) dengan metode Growth Accounting
2 Metode yang digunakan oleh Bank Dunia untuk mengelompokkan negara berdasarkan pendapatan
Indonesia akan menjadi upper middle income
pada tahun 2019
Rata-rata: 6,0
Rata-rata: 5,7
Rata-rata: 5,4
Angka sementara
Kunci peningkatan pertumbuhan1:
1. Peningkatan produktivitas
2. Peningkatan investasi
3. Perbaikan kualitas SDM
4. Perbaikan pasar tenaga kerja
20

21. GAMBARAN PERTUMBUHAN EKONOMI 2020 - 2024
21
Pertanian:
3,8 – 3,9
Pertambangan:
1,7 – 1,9
Industri:
5,3 – 7,0
Listrik:
4,4 – 4,8
Perdagangan:
5,5 – 6,2
Konstruksi:
5,8 – 6,2
Infokom:
7,4 – 8,2
Jasa Keuangan:
6,3 – 7,2
Transportasi:
7,2 – 7,3
Konsumsi RT & LNPRT:
5,1 – 5,3
Konsumsi Pemerintah:
4,8 – 5,8
Investasi:
7,3 – 8,0
Ekspor:
5,3 – 7,7
Impor:
5,6 – 7,2
PERTUMBUHAN EKONOMI
5,4 – 6,0
Perhitungan Bappenas
(sangat sementara)
RATA-RATA 2020-2024
SKENARIO RENDAH DAN TINGGI
(persen/tahun)
PDB SISI PRODUKSI
PDB SISI PENGELUARAN

22. Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) (nilai)
Tingkat Kemiskinan
(persen)
Pertumbuhan Ekonomi
(persen)
75,54
6,5 – 7,0
5,4 - 6,0
TARGET PEMBANGUNAN TAHUN 2020-2024
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
(persen) 4,0-4,6
Gini Rasio
(indeks)
0,370 – 0,374
22

23. 7 AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk
Pertumbuhan yang Berkualitas
Mengembangkan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjangan
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang
Berkualitas dan Berdaya Saing
Revolusi Mental dan Pembangunan
Kebudayaan
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung
Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan
Dasar
Membangun Lingkungan Hidup,
Meningkatkan Ketahanan Bencana dan
Perubahan Iklim
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan
Transformasi Pelayanan Publik
23

24. Pendanaan RPJMN 2020-2024 disusun dengan memperkuat implementasi Money Follows
Program dengan 3 strategi utama :
Memperkuat kualitas alokasi
pada Prioritas
1
• Memperkuat integrasi pendanaan
untuk prioritas
• Fokus pada pendanaan prioritas
khususnya Major Project
Memperbesar Kapasitas Pendanaan
• Diperkirakan Belanja K/L hanya dapat mendanai
20-25% seluruh kebutuhan pembangunan
• Mendorong peran BUMN, KPBU,dan Masyarakat
• Mendorong inovasi skema pendanaan (creative
financing) antara lain PINA, Blended Finance serta
Output Based Transfer/Hibah ke daerah
Memperkuat Delivery Mechanism
• Menyusun rencana program pembangunan hingga tingkat proyek
dan Major Project sebagai alat kendali
2
3
Rp
KERANGKA PENDANAAN
24

25. Pelaksanaan RT RPJMN 2020-2020 diperkuat dengan penyusunan Major Project 2020-
2024 untuk memperkuat fokus dan pengendalian program (delivery mechanism)
MAJOR PROJECT a.l.
Penyelesaian Kawasan
Pariwisata (Danau Toba, Borobudur,
Mandalika, Labuan Bajo, Bromo, dan
Wakatobi)
Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
untuk Industri 4.0
Percepatan Penurunan Angka
Kematian Ibu dan Stunting 38Major Projects disusun
memiliki Nilai Strategis dan
Daya Ungkit Untuk
Mencapai Sasaran Prioritas
Pembangunan Tol
Sumatera & Trans
Papua
Pengembangan Wilayah
Metropolitan
(Palembang, Banjarmasin,
Makassar, dan Denpasar)
Major Project memuat proyek-proyek strategis yang terintegrasi dengan melibatkan
K/L; Pusat – Daerah – BUMN – Masyarakat
MAJOR PROJECT
25

26. KERANGKA REGULASI & KELEMBAGAAN
DALAM RPJMN 2020-2024
KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
DITUJUKAN UNTUK MENDUKUNG TERCAPAINYA PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
NO.
AGENDA PRORITAS
PEMBANGUNAN
KERANGKA
REGULASI
(TINGKAT UU)
KERANGKA
KELEMBAGAAN
1 Manusia 12 3
2 Ekonomi 11 6
3 Kewilayahan 5 2
4 Infrastruktur 1 1
5
Politik, Hukum,
dan Pertahanan
20 5
TOTAL 49 17
BEBERAPA ISU PRIORITAS KERANGKA REGULASI & KELEMBAGAAN
26

27. PENUTUP
Sebagai Rangkaian dari konsultasi ini, akan dilakukan serangkaian
Konsultasi Regional dengan Daerah (untuk 6 pulau besar) dan
masyarakat (Civil Society)
Kesepakatan/masukan dalam Konsultasi Pusat dan Konsultasi
Regional dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) menjadi
masukan untuk penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2020-2024
Kementerian/Lembaga agar menggunakan Rancangan
Teknokratik RPJMN 2020-2024 sebagai dasar dalam penyusunan
Rancangan Teknokratis Renstra K/L
27

28. TERIMA KASIH
28

29. LAMPIRAN
29

30. HIGHLIGHTS PEMETAAN VISI-MISI
PRESIDEN DALAM RPJMN 2020-2024
30

31. KONEKTIVITAS
MENDUKUNG
PARIWISATA
PALAPA RING
PEMBANGUNAN TOL LAUT,
JEMBATAN UDARA, DAN
JALAN TRANS PAPUA
INFRASTRUKTUR
SUMBER DAYA AIR
VISI 1 PRESIDEN:
“..Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Menghubungkan Kawasan Industri Kecil, Ekonomi, Pariwisata,
Persawahan, Perkebunan, Tambak Perikanan..”
Pembangunan Jalan Tol
Manado-Bitung, Bandara
Sam Ratulangi, dan jalan
akses bandara
mendukung Pariwisata
Likupang
Mendukung
lumbung pangan
nasional dan sentra
industri kecil dan
food estate di
Merauke
PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN NASIONAL MERAUKE
(Inpres 9/2017 Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat)
Bandara Sam
Ratulangi
WISATA LIKUPANG
KEK
BITUNG
Tol Manado - Bitung
Jalan Akses
Likupang
Pelabuhan
Bitung
Tergelarnya Palapa Ring
mendukung pemanfaatan
teknologi digital di Industri
Kecil dan Menengah (IKM)
menuju IKM Go-Digital
BE
LOKUS Pulau kecil terluar
Sumur Air Tanah & Unit Air Baku
Air Baku KEK Sorong
IRIGASI 20377 Hektare
AIR BAKU 1.304 m3/detik
VOLUME TOTAL
BENDUNGAN 196.85 Juta m3
Air Baku KEK Sorong
IRIGASI 20377 Hektare
LISTRIK 6.56 MW
AIR BAKU 1.304 m3/detik
REDUKSI BANJIR 6.56
m3/detik
VOLUME TOTAL
BENDUNGAN 196.85 Juta m3
LOKUS Pulau kecil terluar
Sumur Air Tanah & Unit Air Baku
Air Baku KEK Sorong
IRIGASI 20377 Hektare
AIR BAKU 1.304 m3/detik
VOLUME TOTAL
BENDUNGAN 196.85 Juta m3
Air Baku KEK Sorong
Pembangunan waduk
dan air baku di wilayah
timur mendukung
pengembangan KEK
Sorong dan irigasi untuk
perkebunan,
persawahan, perikanan,
dan tambak
31

32. 1. Pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan
dengan mendorong seluruh persalinan di fasilitas kesehatan
2. Perluasan dan pengembangan imunisasi dasar lengkap
3. Peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil
4. Perluasan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan
reproduksi
Peningkatan efektivitas intervensi spesifik, serta perluasan dan
penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi
1. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
2. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga
kesehatan
3. Pemenuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan
STRATEGIKEBIJAKAN
1. Peningkatan kesehatan ibu dan anak
2. Percepatan penurunan stunting
3. Penguatan sistem kesehatan
PROGAM,KEGIATANDANPROYEKPRIORITAS
Kabupaten/Kota
Lokus Prioritas
Penurunan Stunting
Terintegrasi
Peningkatan kesehatan ibu dan anak, KB, dan kesehatan reproduksi
• Penurunan Kematian Ibu dan Bayi
• Peningkatan Kesehatan Reproduksi
Percepatan perbaikan gizi masyarakat
• Penurunan stunting
• Konseling pengasuhan
• Akses air minum dan sanitasi layak
Penguatan Pelayanan Kesehatan
• Imunisasi
• Obat dan perbekalan kesehatan
• Pelatihan dan penugasan khusus tenaga kesehatan
1
2
3
Program Prioritas:
Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
VISI 2 PRESIDEN:
“Pembangunan SDM dengan Menjamin Kesehatan Ibu Hamil, Kesehatan Bayi, Kesehatan Balita,
Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Mengurangi Stunting, Kematian Ibu, Kematian Bayi...”
32

33. Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi
Berbasis Kerjasama
Industri
Peningkatan Peran dan
Kerjasama Industri dalam
Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi
Reformasi
Penyelenggaraan
Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi
Penguatan Tata
Kelola
Pendidikan dan
Pelatihan
Vokasi
Penguatan
Sistem
Sertifikasi
Kompetensi
▪ Sistem insentif/regulasi untuk industri
▪ Pemetaan kebutuhan dan pengembangan bidang keahlian
termasuk penguatan informasi pasar kerja
▪ Penyelarasan kurikulum, model pembelajaran,
prodi sesuai kebutuhan industri;
▪ dual TVET, teaching factory dan pemagangan;
▪ Penguatan softskills dan pembelajaran bahasa
asing;
▪ kewirausahaan di sekolah, madrasah, dan
pesantren;
▪ pemagangan guru/instruktur di industri,
instruktur/praktisi dari industri
▪ Pengendalian satuan pendidikan dan program
studi vokasi baru
▪ Peningkatan akreditasi
▪ Skema pendanaan peningkatan keahlian
▪ Fleksibilitas pengelolaan keuangan pada unit
produksi/teaching factory/teaching industry
▪ Pembentukan Komite TVET
▪ Standar kompetensi berdasarkan okupasi yang mengacu standar
internasional, dan sinkronisasi sistem sertifikasi yang ada di berbagai
sektor
▪ Penguatan lembaga sertifikasi profesi
Pekerja pada
bidang keahlian
menengah dan
tinggi (%)
39,57
43
45
46,5
48
50
42,54
45
46,7
48,5
50
52,1
Baseline (2018) 2020 2021 2022 2023 2024
Angkatan kerja
berpendidikan
menengah ke atas
(%)
VISI 2 PRESIDEN:
“Membangun SDM dengan meningkatkan vocational training, vocational school”
33

34. Kepastian Hukum Berusaha dan Investasi1 Fasilitasi Kemudahan Usaha dan Investasi2
• Kegiatan terkait : Rencana Aksi Peningkatan
Peringkat EODB, Koordinasi Kebijakan
Kemudahan Berusaha dan Peningkatan Daya
Saing Nasional,
• K/L terkait : BKPM, Kemenko Perekonomian,
K/L terkait perizinan investasi, PTSP Prov DKI,
PTSP Kota Surabaya
• Kegiatan terkait : Penyederhanaan Perizinan
yang menghambat investasi, Pelaksanaan
simplifikasi, harmonisasi dan sinkronisasi
peraturan perizinan investasi tingkat
pusat/kementerian lembaga dan daerah
• K/L terkait : BKPM, Kemenko Perekonomian,
K/L terkait perizinan investasi, PTSP Daerah,
Kemendagri
• Kegiatan terkait : Evaluasi dan Monitoring Implementasi
Peraturan DNI
• K/L terkait : BKPM, Kemenko Perekonomian, K/L terkait
yang sektornya masuk dalam DNI
• Kegiatan terkait : Pemanfaatan tax holiday tax allowance
• K/L terkait : BKPM, Kemenko Perekonomian, Kementerian
Keuangan, K/L terkait perizinan investasi
• Kegiatan terkait : Pelaksanaan Integrasi Sistem Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (SPBTSE),
Pengembangan SPBTSE, Implementasi SPBTSE, Koordinasi
Kebijakan Pengembangan Investasi
• K/L terkait : BKPM, Kemenko Perekonomian, K/L terkait
perizinan investasi sesuai PP 24 Tahun 2018 tentang
Kemudahan Berusaha Terintegrasi Secara Elektrionik PTSP
daerah, Kemendagri
VISI 3 PRESIDEN:
“Mengundang Investasi yang Seluas-luasnya untuk Membuka Lapangan Pekerjaan...Memangkas Hambatan
Investasi, Perizinan yang Lambat, Pungli...”
Iklim Ketenagakerjaan yang Kondusif3
• Kegiatan terkait : Penataan regulasi ketenagakerjaan
• K/L terkait : Kemenaker, Kemenko Perekonomian,
Kemendagri
34

35. Hasil Growth Diagnostic:
Kualitas institusi rendah
1. Korupsi tinggi dan birokrasi
tidak efisien
2. Lemahnya koordinasi
antarkebijakan
Arahan Presiden:
1. Penyederhaan perizinan
2. Penataan struktur
kelembagaan birokrasi
Akar Permasalahan Pembangunan:
Iklim investasi dan ekspor yang belum kondusif
disebabkan oleh regulasi dan kebijakan
Arah Kebijakan:
Penerapan e-service pada
sektor pelayanan perizinan
Perluasan pelayanan terpadu
pada sektor perizinan
Pembangunan Zona Integritas
pada unit pelayanan perizinan
Penataan koordinasi K/L yang
menangani perizinan sektoral
VISI 4 PRESIDEN:
“Mereformasi Birokrasi...Reformasi Struktural Agar Lembaga Semakin Sederhana, Semakin Simple,
Semakin Lincah, Mengubah Mindset,...Kecepatan Melayani, Kecepatan Memberi Izin...”
35

36. PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA
Keunggulan:
+ Mengurangi beban Jabodetabek dan pulau Jawa
+ Memberikan equal akses bagi seluruh wilayah NKRI
+ Mendorong pembangunan KTI untuk pemerataan wilayah,
Contoh: Brasillia (Brazil); Sejong (Korsel); Naypidyaw
(Myanmar); Astana (Kazakhstan);
+ Merubah mindset orientasi pembangunan dari Java Centris
ke Indonesia Centris
+ Ketersedian lahan luas, dapat Membangun Ibu Kota, dengan
konsep 60% wilayah terbangun dan 40% kawasan hijau kota.
Kelemahan:
− Membutuhkan biaya yang cukup besar
− Dalam jangka pendek, kemungkinan sebagian keluarga ASN
Pusat akan tetap di Jakarta
Pemindahan Ibu Kota mendorong pemerataan ke luar Jawa dan mengubah mindset Java Centris
36
Struktur Perekonomian Indonesia secara Spasial 2017
Sumber: Badan Pusat Statistik (2018)
36