Pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan / atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi

1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak
Tahun 2013
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 31/PJ/2012
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN,
PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN
ORANG PRIBADI

2. Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan, dan
Pembayaran lain dengan nama/bentuk
apapun
1. Pekerjaan;
2. Jasa;
3. Kegiatan
yang dilakukan orang pribadi
SPDN
SPLN
PPh Pasal 21
PPh Pasal 26

3. Pemotong PPh Pasal 21/26
• pemberi kerja yang terdiri dari:
a. orang pribadi dan badan;
b. cabang, perwakilan atau unit, dalam hal yang
melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang
terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium,
tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang,
perwakilan atau unit tersebut.
• bendahara atau pemegang kas pemerintah
• dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial
Tenaga Kerja dan badan-badan lain
• orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas serta badan yang melakukan
pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa
• Penyelenggara kegiatan

4. Pemberi Kerja Bukan Pemotong
PPh Pasal 21/26
• Kantor perwakilan negara asing
• Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan
Menteri Keuangan
• Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sematamata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan
pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam
rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas

5. Penerima Penghasilan yang Dikenakan
PPh Pasal 21/26
• pegawai;
• penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat
pensiun, THT, JHT, termasuk ahli warisnya;
• bukan pegawai;
• anggota dewan komisaris/pengawas yang tidak
merangkap sebagai pegawai;
• mantan pegawai;
• peserta kegiatan:
– Peserta perlombaan
– Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan,
kunjungan kerja
– Peserta/anggota kepanitiaan
– Peserta pendidikan, pelatihan dan magang
– Peserta kegiatan lainnya

6. Penghasilan yang Dikenakan PPh Pasal 21/26
• penghasilan pegawai tetap baik teratur maupun tidak teratur
• penghasilan penerima pensiun secara teratur
• uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan
hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya
melewati jangka waktu 2 tahun;
• penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas
• imbalan kepada bukan pegawai;
• imbalan kepada peserta kegiatan;
• imbalan kepada dewan komisaris/pengawas yang bukan
merupakan pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
• imbalan kepada mantan pegawai;
• penarikan dana pensiun oleh pegawai.
Termasuk:
Natura/Kenikmatan dari:
•
•
Wajib Pajak PPh Final
Wajib Pajak Norma Penghitungan Khusus

7. Penghitungan Besarnya
Penghasilan
Uang rupiah
Uang asing
sesuai dengan yang
diterima/diperoleh
Kurs Menteri
Keuangan
Natura/kenikmatan
an
Harga Pasar

8. Penghasilan yang Tidak Dikenakan
PPh Pasal 21/26
• Pembayaran manfaat atau santunan asuransi
kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan bea siswa
• Natura/kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah
• Iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah
disahkan Menkeu, iuran THT/JHT yang dibayar pemberi
kerja
• Zakat/sumbangan
wajib
keagamaan
dari
badan/lembaga yang dibentuk/disahkan pemerintah
• Bea siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3) huruf l UU PPh

9. PPh Pasal 21:
Pegawai tetap dan Penerima Pensiun Berkala
Setiap Masa Pajak,
kecuali Masa Pajak terakhir
Perkiraan Penghasilan Neto
yang akan diterima selama
setahun,
 Penghasilan teratur
sebulan dikali 12
Masa Pajak terakhir
Selisih antara PPh yang
terutang atas seluruh
penghasilan kena pajak
selama setahun dengan PPh
yang telah dipotong masamasa sebelumnya

10. Masa Perolehan Penghasilan Kurang dari 12 Bulan
Disetahunkan
1. WP OP DN meninggal
dunia atau meninggalkan
Indonesia selamanya;
2. Orang asing mulai
bekerja di Indonesia
pada tahun berjalan
untuk jangka waktu lebih
dari 6 bulan;
3. Karyawan pindah cabang
Tidak Disetahunkan
1. WP OP DN mulai bekerja
pada tahun berjalan;
2. WP OP DN pindah kerja
ke pemberi kerja yang
lain

11. Penghitungan PPh Pasal 21
Pegawai tetap
Penerima pensiun
Gaji, Tunjangan, Premi Asuransi
Dibayar Pemberi Kerja
Uang Pensiun Berkala
Dikurangi dengan
Dikurangi dengan
1. Biaya jabatan, 5% dari pengh.
Bruto maks. Rp6.000.000 per
tahun atau Rp500.000 per bulan
2. Iuran pensiun, THT/JHT yang
dibayar sendiri
Biaya Pensiun, 5% dari pengh.
Bruto maks. Rp2.400.000 per
tahun atau Rp200.000 perbulan
Penghasilan Neto (setahun/disetahunkan)
Dikurangi PTKP
Penghasilan Kena Pajak
Dikenakan Tarif Pasal 17

12. PTKP:
PMK 162/PMK.011/2012
Rp24.300.000,-
Untuk diri Wajib Pajak
Rp2.025.000,-
Tambahan utk WP Kawin
Rp2.025.000,-
Tambahan
untuk
setiap
anggota keluarga sedarah
semenda
dalam
garis
keturunan lurus serta anak
angkat yg menjadi tanggungan
sepenuhnya maksimal 3 orang
penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun
kalender atau awal bulan dari bagian tahun kalender

13. PTKP Karyawati
Kawin
Hanya untuk
diri sendiri
Kawin
Suami tidak
berpenghasilan
1. Diri sendiri;
2. Status kawin;
3. Tanggungan
maks 3.
Tidak
Kawin
1. Diri sendiri;
2. Tanggungan
maks 3.
menunjukkan ket. tertulis dari pemerintah daerah setempat
serendah-rendahnya kecamatan bahwa suami tidak menerima/
memperoleh penghasilan

14. Tarif
Sampai dengan Rp 50 juta
5%
Diatas Rp 50 juta s.d. Rp 250 juta
Sesuai
Pasal 17 ayat
(1) huruf a
UU PPh
15%
Diatas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta
25%
Di atas Rp 500 juta
30%

15. PPh Pasal 21
Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas
Upah/Uang Saku Harian, Mingguan,
Satuan, Borongan
Dibayarkan Bulanan Atau Jumlah
Upah Kumulatif satu bulan
melebihi Rp 7.000.000
Upah/Uang Saku Harian
Dikali 12
≤ 200.000
> 200.000
Dikurangi PTKP Setahun
Tidak Dipotong
Dikurangi 200.000
Penghasilan Kena Pajak
Dipotong 5%
Dikenakan Tarif Ps 17
Upah kumulatif > Rp2,025 jt s.d. Rp7 jt sebulan
Upah sehari dikurangi PTKP sehari
Tarif PPh 21 = 5%
PPh Ps 21 Setahun
Dibagi 12
PPh Pasal 21 Sebulan

16. PPh Pasal 21:
Bukan Pegawai
berkesinambungan
(50 % x Ph Bruto)
PTKP sebulan,
Dihitung secara
kumulatif
Berkesinambungan
Exc. Pasal 13 ayat (1)
Tidak
berkesinambungan
(50 % x Ph Bruto)
(50 % x Ph Bruto)
Dihitung secara
kumulatif
Dalam hal Dokter Yang Praktik di RS/Klinik Jumlah Penghasilan Bruto adalah
Sebesar Jasa Dokter Yang Dibayarkan Pasien melalui RS/Klinik sebelum
Dipotong Biaya-Biaya atau Bagi Hasil RS/Klinik

17. PPh Pasal 21:
Lainnya
Dewan Komisaris/
Pengawas non
Pegawai tetap
Mantan Pegawai
honorarium atau
imbalan yang
bersifat tidak teratur
Peserta program
Pensiun yang masih
Berstatus pegawai
jasa produksi,
tantiem, gratifikasi,
bonus atau imbalan
lain yang bersifat
tidak teratur
Tarif Pasal 17 atas Penghasilan Bruto
penarikan dana
pensiun

18. PPh Pasal 21:
Peserta Kegiatan
Tarif Pasal 17
UU PPh
Penghasilan Bruto
Penghasilan Bruto merupakan pembayaran yang bersifat utuh
dan tidak dipecah

19. TETAP
Ph NETO - PTKP
PEGAWAI
BULANAN
TIDAK TETAP
HARIAN
Ph BRUTO - PTKP
Ph BRUTO – 200 RIBU
Ph BRUTO(>2,025jt s.d.7jt) –
PTKP Harian
Ph BRUTO(>7jt) – PTKP
PENSIUNAN
BERKALA
BERKESINAMBUNGAN
BUKAN PEGAWAI
BERKESINAMBUNGAN exc Psl 13 (1)
TIDAK BERKESINAMBUNGAN
KOMISARIS, MANTAN PEGAWAI,
PENARIKAN DAPEN O/ PEGAWAI
PESERTA KEGIATAN
Ph NETO - PTKP
((50% X Ph Bruto) - PTKP bulanan)
Kumulatif
(50% X Ph Bruto) Kumulatif
50 % x Ph Bruto
Ph Bruto Kumulatif
Ph Bruto

20. Penerima Penghasilan Tidak ber-NPWP
PPh Pasal 21 sebesar 120%
lebih tinggi daripada PPh
Pasal 21 yang seharusnya
(20% lebih tinggi)
Setelah pemotongan
PPh Pasal 21 bulan
Desember
merupakan kredit
pajak dalam SPT
Tahunan PPh
Ber-NPWP
sebelum pemotongan
PPh Pasal 21 bulan
Desember
Diperhitungkan oleh
pemotong dengan
PPh Pasal 21 bulanbulan selanjutnya
Tidak berlaku untuk PPh Pasal 21 yang bersifat final

21. Ketentuan Khusus
1. Uang Pesangon
2. Uang Manfaat Pensiun
3. THT/JHT
yang dibayarkan sekaligus
PP 68 Tahun 2010
Penghasilan bersumber dari
APBN/D yang diterima oleh
Pejabat Negara, PNS,
Anggota, TNI/Polri, dan
Pensiunannya
PP 80 Tahun 2010

22. PPh Pasal 26
Tarif Pasal 26:
20 %
Penghasilan Bruto
Memperhatikan
Ketentuan P3B

23. Saat terutang
PPh Pasal 21/26
Penerima penghasilan
Pemotong
Saat dilakukannya
pembayaran
atau
saat terutangnya
penghasilan
akhir bulan dilakukannya pembayaran
atau
akhir bulan
terutangnya
penghasilan

24. Kewajiban Pemotong
•
•
•
•
•
•
•
Wajib Mendaftarkan Diri ke KPP
Wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan
kalender.
PPh Pasal 21/26 yang dipotong wajib disetor ke Kantor Pos
atau Bank paling lama 10 hari setelah Masa Pajak berakhir.
Pemotong Pajak wajib lapor sekalipun nihil, paling lama 20
hari setelah Masa Pajak berakhir.
Wajib Membuat Catatan atau Kertas Kerja Perhitungan PPh
Ps. 21/26 Untuk Setiap Masa Pajak
Wajib Menyimpan Catatan atau Kertas Kerja Sesuai
Ketentuan
Wajib Membuat Bukti Potong dan Memberikannya Kepada
Penerima Penghasilan

25. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21
•
Untuk pegawai tetap/penerima pensiun berkala:
– dibuat sekali setahun (Form 1721 A1/A2)
– diberikan paling lama 1 bulan setelah akhir tahun atau
pegawai berhenti
•
Untuk selain pegawai tetap/penerima pensiun berkala:
– Dibuat setiap kali ada pemotongan
– Jika dalam satu bulan > 1 kali pembayaran maka bukti
potong dapat dibuat sekali dalam satu bulan
•
Bukti Potong PPh Pasal 21 Tidak wajib dilampirkan dalam
SPT Masa PPh Pasal 21

26. Kewajiban Penerima Penghasilan
•
Wajib Mendaftarkan Diri ke KPP
•
Pegawai, Penerima Pensiun Berkala, dan Bukan Pegawai
tertentu Wajib Membuat Surat Pernyataan Yang Berisi Jumlah
Tanggungan Keluarga Pada Awal Tahun Kalender Atau Pada
Saat Menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri
•
Wajib Menyerahkan Surat Pernyataan Tanggungan Keluarga
kpd Pemotong Pajak Pada Saat Mulai Bekerja Atau Mulai
Pensiun
•
Wajib Membuat Surat Pernyataan Baru Dalam Hal Terjadi
Perubahan Tanggungan Keluarga Paling Lambat Sebelum
Mulai Tahun Kalender Berikutnya

27. Contoh Penghitungan PPh Pasal 21
Budiyanta pada tahun 2013 bekerja di PT Aman Bahagia
dengan gaji sebulan Rp 8.000.000,00 dan membayar iuran
pensiun sebesar Rp. 200.000,00. Budiyanta menikah tetapi
belum mempunyai anak. Pada bulan Juli 2013 menerima
kenaikan gaji, menjadi Rp 10.000.000,00 sebulan dan berlaku
surut sejak 1 Januari 2013. Dengan adanya kenaikan gaji yang
berlaku surut tersebut, Budiyanta menerima rapel sejumlah
Rp 12.000.000,00 (kekurangan gaji untuk masa Januari s.d.
Mei 2013). Pada bulan Oktober 2013 menerima bonus
tahunan sebesar Rp 20.000.000,00.

28. A. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Tetap - Gaji Bulanan
Gaji sebulan
Pengurangan :
Biaya Jabatan (5% xRp 8.000.000)
Rp
400.000
Iuran Pensiun
Rp
200.000
Penghasilan Neto sebulan
Penghasilan Neto setahun (12 x Rp 7.400.000,00 )
PTKP setahun :
- untuk diri sendiri
Rp 24.300.000
- tambahan WP kawin
Rp
2.025.000
Penghasilan Kena Pajak setahun
PPh Pasal 21 terutang :
5% x Rp 50.000.000,00
= Rp
2.500.000
15% x Rp 12.475.000,00
= Rp
1.871.000
Rp
4.371.000
PPh Pasal 21 sebulan
Rp 4.371.000,00 : 12
= Rp
364.250
Rp
8.000.000
Rp
Rp
Rp
600.000
7.400.000
88.800.000
Rp
Rp
26.325.000
62.475.000

29. B.
Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Uang Rapel
Gaji sebulan
Pengurangan :
Biaya Jabatan (5% xRp 10.000.000)
= Rp
Iuran Pensiun
= Rp
Penghasilan Neto sebulan
Penghasilan Neto setahun ( 12 x Rp 9.300.000,00 )
PTKP setahun :
- untuk diri sendiri
Rp
- tambahan WP kawin
Rp
Penghasilan Kena Pajak setahun
PPh Pasal 21 setahun :
5% x Rp 50.000.000,00
= Rp
15% x Rp 35.275.000,00
= Rp
Rp
PPh Pasal 21 sebulan
Rp 7.791.000,00 : 12
Rp
PPh Pasal 21 Januari s.d Juni 2013 seharusnya adalah :
6 x Rp 649.250,00
PPh Pasal 21 yang sudah dipotong Januari s.d Juni 2013
6 x Rp 364.250,00 (dari perhitungan contoh A)
PPh Pasal 21 untuk uang rapel
Rp
500.000
200.000
24.300.000
2.025.000
10.000.000
Rp
Rp
Rp
700.000
9.300.000
111.600.000
Rp
Rp
26.325.000
85.275.000
Rp
3.895.500
Rp
Rp
2.185.500
1.710.000
2.500.000
5.291.000
7.791.000
649.250

30. C. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Bonus
Gaji setahun (12 x Rp 10.000.000,00)
Bonus
Penghasilan bruto setahun
Pengurangan :
Biaya Jabatan (5% xRp 140.000.000,00) = Rp 7.000.000,00
*Biaya Jabatan dlm setahun maksimal Rp 6.000.000,00
Rp 6.000.000
Iuran Pensiun (12 x Rp 200.000,00)
Rp 2.400.000
Penghasilan Neto setahun Gaji + Bonus
PTKP setahun :
- untuk diri sendiri
Rp 24.300.000
- tambahan WP kawin
Rp
2.025.000
Penghasilan Kena Pajak setahun
PPh Pasal 21 setahun atas Gaji + Bonus :
5% x Rp 50.000.000,00
= Rp
2.500.000
15% x Rp 55.275.000,00
= Rp
8.291.250
10.791.250
*PPh Pasal 21 setahun dibulatkan
Rp 10.791.000
PPh Pasal 21 atas Gaji (dari contoh B)
Rp 7.791.000
PPh Pasal 21 atas Bonus
Rp 3.000.000
Rp
Rp
Rp
120.000.000
20.000.000
140.000.000
Rp
Rp
8.400.000
131.600.000
Rp
Rp
26.325.000
105.275.000

31. Contoh Penghitungan PPh Pasal 21
Rifki Zain seorang PNS golongan IVa di Kantor Imigrasi Medan
berdasarkan data pada bulan Maret 2013 Rifki Zain memperolah gaji
perbulan Rp.2.822.200,00, tunjangan jabatan Rp.540.000,00 perbulan
dan mempunyai 3 orang anak.
Pada tanggal 25 Maret 2013 Kantor Imigrasi Medan membayar
honor tim kepada Rifki Zain sebesar Rp.1.200.000,00.
Mendapatkan rapel kenaikan gaji pada bulan Juli 2013 karena
kenaikan gaji berkala sehingga gaji Rifki Zain menjadi
Rp.2.906.200,00.
Pada Bulan Agustus 2013 ditugaskan di Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dengan
memperoleh tunjangan jabatan Rp.3.000.000,00 per bulan dan
dari Kantor Imigrasi Medan
hanya mendapatkan gaji dan
tunjangan selain tunjangan jabatan.

32. A.
PPh Pasal 21 Masa Maret 2013
Gaji Pokok
Tunjangan Istri
Tunjangan anak
Jumlah gaji dan tunjangan keluarga
Tunjangan Jabatan
Tunjangan Beras
Pembulatan
Jumlah penghasilan bruto
Pengurangan :
Biaya Jabatan
5% x
Iuran pensiun
4,75% x
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
4.027.308 =
Rp.
201.365
3.217.308 =
Rp.
152.822
2.822.200
282.220
112.888
3.217.308
540.000
270.000
4.027.308
354.188
Rp.
Penghasilan neto:
Penghasilan neto disetahunkan :
12 x
PTKP (K/3)
3.673.120
44.077.446
3.673.120
- Untuk Wajib Pajak
- Status WP Kawin
- Tanggungan (3 anak)
24.300.000
2.025.000
6.075.000
Rp.
32.400.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)
Rp.
11.677.446
PKP dibulatkan
PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan setahun
PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan sebulan
Tambahan 20% lebih tinggi karena belum ber-NPWP
Rp.
11.677.000
583.850
48.654
-

33. B.
PPh Pasal 21 atas Honorarium di Bulan Maret 2013
=
1.200.000
=
x
180.000
(PPh Pasal 21 atas Honorarium bersifat final)
15%

34. C.
PPh Pasal 21 atas Pembayaran Rapel Kenaikan Gaji Berkala 2013
Gaji Pokok
Tunjangan Istri
Tunjangan anak
Jumlah gaji dan tunjangan keluarga
Tunjangan Jabatan
Tunjangan Beras
Pembulatan
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
2.822.200
282.220
112.888
3.217.308
540.000
270.000
-
Jumlah penghasilan bruto
Rp.
4.027.308
Penghasilan disetahunkan
12
x
4.027.308 =
Jumlah rapel Kenaikan gaji
6
x
95.760 =
Jumlah Penghasilan Bruto Setahun
Pengurangan :
Biaya Jabatan
5% x
48.902.256 = Rp.
Iuran pensiun
4,75% x
38.607.696 = Rp.
Penghasilan neto setahun:
PTKP (K/3)
- Untuk Wajib Pajak
- Status WP Kawin
- Tanggungan (3 anak)
48.327.696
574.560
Rp.
48.902.256
Rp.
4.278.978
44.623.278
2.445.113
1.833.866
24.300.000
2.025.000
6.075.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)
PKP dibulatkan
PPh Pasal 21 setahun atas seluruh penghasilan
PPh Pasal 21 setahun tanpa rapel kenaikan gaji berkala
PPh Pasal 21 atas rapel kenaikan gaji berkala
Rp.
Rp.
Rp.
32.400.000
12.223.278
12.223.000
611.150
583.850
27.800

35. D.
PPh Pasal 21 Masa Agustus s.d. November 2013 di Kantor Imigrasi Medan (1)
Gaji Pokok
Tunjangan Istri
Tunjangan anak
Jumlah gaji dan tunjangan keluarga
Tunjangan Jabatan *
Tunjangan Beras
Pembulatan
Jumlah penghasilan bruto
Pengurangan :
Biaya Jabatan
5% x
Iuran pensiun
4,75% x
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
3.583.068 =
Rp.
Rp.
157.371
270.000
3.583.068
179.153
3.313.068 =
2.906.200
290.620
116.248
3.313.068
336.524
Rp.
Penghasilan neto:
Penghasilan neto disetahunkan :
x
12
PTKP (K/3)
3.246.544
38.958.526
3.246.544
- Untuk Wajib Pajak
- Status WP Kawin
- Tanggungan (3 anak)
24.300.000
2.025.000
6.075.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)
PKP dibulatkan
PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan setahun
PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan sebulan
Rp.
32.400.000
Rp.
Rp.
6.558.526
6.558.000
327.900
27.325

36. D.
PPh Pasal 21 Masa Desember 2013 di Kantor Imigrasi Medan (2)
Penghasilan Bruto Januari s.d. Juli 2013
Penghasilan Bruto Agustus s.d. Desember 2013
Pembulatan
Total Penghasilan Bruto Setahun
Pengurangan :
Biaya Jabatan
5% x
Iuran pensiun
4,75% x
46.776.816 =
Rp.
2.338.841
39.756.816 =
Rp.
28.861.476
17.915.340
46.776.816
1.888.449
4.227.290
Rp.
Penghasilan neto setahun:
PTKP (K/3)
- Untuk Wajib Pajak
- Status WP Kawin
- Tanggungan (3 anak)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)
PKP dibulatkan
PPh Pasal 21 setahun
PPh Pasal 21 Terutang (Jan s.d. Nov)
a. PPh Pasal 21 Januari s.d. Juli
x
52.975
=
7
b. PPh Pasal 21 Agustus s.d. November
x
27.325
=
4
PPh Pasal 21 Masa Desember
42.549.526
24.300.000
2.025.000
6.075.000
Rp.
Rp.
Rp.
32.400.000
10.149.526
10.149.000
507.450
370.825
109.300
480.125
27.325

37. Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Agustus s.d. November di Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dilakukan
dengan cara:
a. Menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima dari
Kantor Imigrasi Medan (sebagaimana slide sebelumnya)
b. Menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima dari
Kantor Imigrasi Medan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Utara
c.
PPh Pasal 21 yang terutang atas tunjangan jabatan yang
dibayarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Sumatera Utara adalah PPh Pasal 21 pada huruf b dikurangi PPh
Pasal 21 pada huruf a

38. D.
PPh Pasal 21 Masa Agustus s.d. November 2013 di Kanwil Agama Medan (1)
1. Penghasilan dari Kantor Imigrasi Medan
Gaji Pokok
Tunjangan Istri
Tunjangan anak
Jumlah gaji dan tunjangan keluarga
Tunjangan Jabatan
Tunjangan Beras
Pembulatan
Jumlah
2. Penghasilan dari Kanwil Agama Medan
Tunjangan Jabatan
Jumlah Penghasilan Bruto
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
2.906.200
290.620
116.248
3.313.068
270.000
3.583.068
3.000.000
6.583.068
Rp.
Pengurangan :
Biaya Jabatan
5% x
Iuran pensiun
4,75% x
6.583.068 = Rp.
329.153
3.313.068 = Rp.
157.371
486.524
Rp.
Penghasilan neto:
Penghasilan neto disetahunkan :
12 x
6.096.544
PTKP (K/3)
- Untuk Wajib Pajak
- Status WP Kawin
- Tanggungan (3 anak)
6.096.544
73.158.526
24.300.000
2.025.000
6.075.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)
PKP dibulatkan
PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan setahun
PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan sebulan
PPh Pasal 21 di Kantor Imigrasi Medan
PPh Pasal 21 di Kanwil Agama Medan
Rp.
32.400.000
Rp.
Rp.
40.758.526
40.758.000
2.037.900
169.825
27.325
142.500

39. D.
PPh Pasal 21 Masa Desember 2013 di Kanwil Agama Medan (2)
Penghasilan Bruto Agustus s.d. Desember 2013
Penghasilan Kantor Imigrasi Medan (Jan-Des)
Pembulatan
Total Penghasilan Bruto Setahun
Pengurangan :
Biaya Jabatan
5% x
61.776.816 = Rp.
3.088.841
Iuran pensiun
4,75% x
39.756.816 = Rp.
1.888.449
15.000.000
46.776.816
61.776.816
4.977.290
Rp.
Penghasilan neto setahun:
PTKP (K/3)
- Untuk Wajib Pajak
- Status WP Kawin
- Tanggungan (3 anak)
56.799.526
24.300.000
2.025.000
6.075.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)
PKP dibulatkan
PPh Pasal 21 setahun
PPh Pasal 21 Kantor Imigrasi Medan
a. PPh Pasal 21 Januari s.d. Juli
7 x
52.975
=
b. PPh Pasal 21 Agustus s.d. November
4 x
27.325
=
PPh Pasal 21 Masa Desember
PPh Psl 21 Kanwil Agama Medan (Agst- Nov)
4 x
142.500
=
PPh Pasal 21 Desember Kanwil Agama Medan
Rp.
32.400.000
Rp.
Rp.
24.399.526
24.399.000
1.219.950
370.825
109.300
27.325
570.000
1.077.450
142.500

40. Pelaporan SPT PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2012
 Batas waktu penyampaian 31 Maret 2013
Besaran PTKP yang digunakan masih
menggunakan
besaran PTKP sesuai UU
Nomor 36 Tahun 2008 (PTKP lama)

41. Terima Kasih