tentang perjanjian internasional/.

1. Hubungan Internasional
dan
Organisasi Internasional

2. Hubungan internasional dan organisasi
internasional
A. Pendahuluan
Pemerintah berpendapat bahwa pendirian
yang harus kita ambil adalah pendirian untuk
tidak menjadi objek dalam pertarungan politik
internasional,tetapi tetap harus menjadi
subjek yang berhak menentukan sikap sendiri
dan memperjuangkan tujuan sendiri,yaitu
Indonesia merdeka seluruhnya. Perjuangan kita
harus dilaksanakan di atas dasar semboyan kita
yang lama,yaitu percaya dengan diri sendiri.

3. B. PENGERTIAN,PENTINGNYA, DAN SARAN-
SARAN HUBUNGAN INTERNASIONAL BAGI
SUATU NEGARA
1. Pengertian Hubungan Internasional
Hubungan internasional menurut rencana
strategi pelaksanaan politik luar negeri RI
(Renstra),adalah hubungan antar bangsa dalam segala
aspeknya yang dilakukan oleh suatu negra untuk
mencapai kepentingan nasional negara tersebut.

4. a.CHARLES A.MC.CLELLAND
Hubungan internasional adaah studi tentang keadaan-keadaan
relevan yang mengelilingi interaksi
b.WARSITO SUNARYO
Hubungan internasional merupakan studi tentang interaksi
antara jenis-jenis kesatuan social tertentu.Termasuk studi tentang
keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Adapun yang dimaksud
dengan kesatuan-kesatuan social tertentu bisa diartikan sebagai:
Negara,bangsa maupun organisasi Negara sepanjang hubungan
bersifat internasional
c.TYGVE NATHIEESEN
Hubungan internasional merupakan bagian dari ilmu politik dan
karena itu komponen hubungan internsional meliputi politik
internasional, administrasi internasional, hokum internasional, politik
internasional termasuk diplomasi.

5. 2. Arti Penting Hubungan Internasional
bagi Suatu Negara
a. Faktor Eksternal
Yaitu adanya kekhawatiran terancam kelangusngan hidupnya baik
melalui kudeta maupun interfensi dari Negara lain.
b. faktor eksternal
1. Yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat di pungkiri bahwa suatu
Negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama
dengan Negara lain.
2. Untuk membangun komunikasi lintas Negara dan bangsa guna
mewujudkan kerjasama yang produktif.
3. Mewujudkan tatanan dunia baru yang dapat memberikan manfaat bagi
kesejahteraan dan perdamaian yang abadi.

6. Kerjasama internasional antaralain bertujuan
untuk :
• Memacu pertumbuhan ekonomi setiap Negara
• Menciptakan saling pengertian antar bangsa
dalam membina dan menegakan perdamaian
Negara
• Menciptakan keadian dan kesejahteraan
social bagi seluruh rakyatnya

7. 3. Sarana Hubungan Internasional
bagi Suatu Negara
a. Asas-asas hubungan internasional
Ada tiga asas hubungan internasional yang
satu sama lainya saling mempengaruhi:
1) Asas territorial
2) Asas kebangsaan
3) Asas kepentingan umum

8. C. Tahap-tahap Perjanjian Internasional
1. Pengertian Perjanjian Internasional
Merupakan hubungan antarnegara yang
pada dasarnya adalah " hubungan hukum". Ini
berarti hubungan internasional telah
melahirkan hak dan kewajiban antar subjek
hukum (negara) yang saling berhubungan. Yang
lazimnya diawali dengan perjanjian pembukaan
hubungan de facto tetap (konsuler) sampai
berupa de jure penuh (perwakilan diplomatik)
yang bersifat bilateral.

9. Berikut ini beberapa pengertian yang ditemukan oleh
para ahli.
•Prof Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH. LL.M.
Perjanjian internasional adalah perjanjian yang
diadakan antarbangsa yang bertujuan untuk
menciptakan akibat-akibat hukum tertentu.
•Oppenheimer-Lauterpacth
Perjanjian internasional adalah perjanjian
antarnegara yang menimbulkan hak dan kewajiban
diantara pihak-pihak yang mengadakannya.

10. •G. Schwarzenberger
Perjanjian internasional adalah suatu
persetujuan antara subjek-subjek hukum
internasional yang menimbulkan kewajiban-
kewajiban yang mengikat dalam hukum
internasional. Perjanjian internasional dapat
berbentuk bilateral maupum multilateral. Subjek-
subjek hukum dalam hal ini selain lembaga-lembaga
internasional, juga negara-negara.
•Konferensi Wina tahun 1969
Perjanjian internasional adalah perjanjian
yang diadakan olwh dua negara atau lebih, yang
bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum
tertentu. Tegasnya, perjanjian internasional
mengatur perjanjian antarnegara saja selaku
subjek hukum internasional.

11. 2. Penggolongan Perjanjian Internasional
Klasifikasi perjanjian internasional dapat
dibedakan atas:
>Menurut Subjeknya
a. Perjanjian antara yang dilakukan oleh
banyak negara yang merupakan subjek hukum
internasional.
b. Perjanjian internasional antarnegara
dan subjek hukum internasional lainnya, seperti
antara organisasi internasional Takhta Suci
(vatican) dengan organisasi Uni Eropa.
c. Perjanjian antarsesama subjek hukum
internasional selain negara. contoh kerjasama
ASEAN dan Uni Eropa

12. >Menurut Isinya
a. Segi politis, seperti fakta pertahanan dan
perdamaian. contoh NATO dan SEATO.
b. Segi ekonomo, seperti bantuan ekonomi dan
keuangan. Contoh IMF dan IBRD.
c. Segi hukum, seperti status kewarganegaraan
(Indonesia RRC) ekstradisi.
d. Segi batas wilayah seperti laut teritorial, batas
alam daratan, dsb.
e. Segi kesehatan seperti masalah karantina dan
penanggulangan AIDS.
>Menurut proses/tahapan pembentukannya
a. bersifat penting melalui perundingan,
penandatanganan, dan ratifikasi.
b. Bersifat sederhana melalui perundingan dan
penandatanganan (biasanya digunakan) kata persetujuan
(agreemwnt).

13. >Menurut fungsinya
a. Perjanjian membentuk hukum (law
making treaties), suatu perjanjian yang melakukan
ketentuan atau kaidah hukum bagi masyarakat
internasional secara keseluruhan ( multilateral).
bersifat terbuka bagi pihak ke tiga. contoh:
konverensi Wina tahun 1958 tentang Hubungan
Diplomatik.
b. Perjanjian yang bersifat khusus (treaty
contract), yaitu perjanjian yang menimbulkan hak
dan kewajiban bagi negara yang mengadakan
perjanjian saja (bilateral). Contoh: perjanjian RI
dan RRC mengenai dwikenegaraan pada tahun
1955.

14. No N a m a U r a i a n K e t e r a n g a n
1 Traktat
(Treaty)
Yaitu perjanjian
paling formal yang
merupakan
persetujuan dari
dua
negara atau lebih.
Perjanjian yang
khusus
mencangkup
bidang politik dan
bidang ekonomi.
2 konvensi
(Convention
)
Yaitu persetujuan
formal yang
bersifat multilateral
dan tidak
berurusan dengan
kebijakan tingkat
Persetujuan ini harus
dilegalisasi
oleh wakil yang
berkuasa
penug
(plaenipotentiones).
3. Istilah-istilah Lain Perjanjian Internasional
Istilah-istilah lain dari perjanjian internasional adalah
sebagai berikut:

15. 3 Protokol
(Protocol)
Yaitu persetujuan yang
tidak resmi
dan pada umumnya
tidak dibuat oleh
kepala negara.
Mengatur masalah-
masalah
tambahan seperti
penafsiran
klausal-klausal
tertentu.
4 Persetujuan
(Agreement)
Yaitu perjanjian yang
bersifat teknis
atau administratif.
Persetujuan tidak
diratifikasi
karena sifatnya
tidak seresmi
trakat atau konvensi.
5 Perikatan
(arrangemen
t)
Yaitu istolah yang
digunakan untuk
transksi-transaksi yang
bersifat
sementara.
Perikatan tidak
resmi traktat dan
konvensi.

16. 6 Proses Verbal Yaitu catatan-catatan atau
ringkasan-ringkasan atau
kesimpulan-kesimpulan
konverensi
diplomatik, atau catatan-
catatan
suatu permufakatan.
Proses verbal tidak
diratifikasi.
7 Piagam
(Statute)
Yaitu himpunan peraturan
yang
ditetapkan oleh persetujuan
internasional baik mengenai
pejerjaan maupun kesatuan-
kesatuan
tertentu seperti pengawasan
internasional mencangkup
tentang
minyak atau mengenai
lapangan
kerja lembaga-lembaga
internasional.
Piagam itu dapat
digunakan
sebagai alat tambahan
untuk
pelaksanaan suatu
konvensi
(seperti piagam
kebebasan
transit).

17. 8 Deklarasi
(Declaration)
Yaitu perjanjian internasional
yang berbentuk trakat dan
dokumen
tidak resmi. Deklarasi sebagai
trakat
bila menerangkan suatu judul
dari
batang tubuh ketentuan trakat,
dan
sebagai dokumen tidak resmi
apabila
merupakan lampiran pada
trakat
atau konvensi.
Deklarasi aebagai
persetujuan
tidak resmi bila mengatur
hal-hal yang kurang
penting.
9 Midus Vivendi Yaitu dokumen untuk mencatat
persetujuan internasional yang
bersifat sementara, sampai
berhasil
diwujudkan perjumpaan yang
lebih
permanen, terinci, dan
sistematis,
serta tidak memerlukan
ratifikasi.

18. 1 0 Pertukaran
Nota
Yaitu metode yang tidak resmi,
tetap
akhir-akhir ini banyak
digunakan.
biasanya, pertukaran nota
dilakukan
oleh wakil-wakil militer dan
negara
serta dapat bersifat
multilateral.
Akibat pertukaran nota ini
timbul kewajiban yang
menyangkut mereka.
1 1 Ketentuan
Penutup
(Final Act)
Yaitu ringkasan hasil konvensi
yang
menyebutkan Negara peserta,
nama
utusan yang turut diundang,
serta
masalah yang disetujui
konverensi
dan tidak memerlukan
ratifikasi.
1 2 Ketentuan
Umum
(General Act)
Yaitu trakat yang dapat
bersifat
resmi dan tidak resmi.
Misalnya, LBB
(Liga Bangsa-Bangsa)
menggunakan ketentuan
umum
mengenai arbitrasi untuk

19. 1 3
Charter Yaitu istilah yang dipakai
dalam
perjanjian internasional
untuk
pendirin badan yang
melakukan
fungsi administratif.
Misalmya, Atlantic
Charter.
1 4
Pakta
(pact)
Yaitu istilah yang
menunjukan suatu
persetujuan yang lebih
khusus
(pakta warsawa).
Pakta membutuhkan
ratifikasi.
1 5
Covenant Yaity anggaran dasar LBB

20. 4. Tahap-tahap Pembantuan Perjanjian Internasional
Menurut konverensi Mina tahun 1969, tahap-tahap
pembuatan perjanjian internasional adalah sebagai berikut:
• Perundingan (negotiation)
Perjanjian tahap pertama antara pihak/Negara tentang
objek tertentu.
• Penandatanganan (Signatire)
Lazimnya, penandatanganan dilakukan oleh para mentri
luar negeri (menlu) atau kepala pemerintahan agar persetujuan
dianggap sah.

21. • Pengesahan (Ratification)
Negara melakukan perjanjian dengan syarat yang telah
disahkan oleh badan berwenang. Penandatanganan dan
perjanjian bersifat sementara dan masih harus dikuatkan
dengan pengesahan atau penguatan.
Dibedakan sebagai berikut :
a. Eksekutif, oleh raja-raja absolut dan pemerintahan
otoriter.
b. Legislatif, jarang digunakan .
c. Campuran, (DPR dan Pemerintahan).
Konverensi Wina (tahun1969) pasal 24 menyebutkan bahwa
mulai berlakunya perjanjian internasional sebagai berikut:
a. Sesuai dengan naskah perjanjian.
b. Peserta mengikat diri pada perjanjian bila dalam
naskah tidak disebut saat berlakunya.

22. 5. Hal-hal Penting dalam Proses Pembuatan
Perjanjian Internasional
Unsur dalam persyaratan:
a. Formal/resmi
b. Membatasi, meniadakan, atau mengubah
akibat hokum dari ketentuan yang terdapat dalam
perjanjian
Teori mengenai persyaratan:
a. Teori Kebulatan Suara (Unamity Principle).
Berlaku bagi yang mengajukan persyaratan jika
diterima oleh seluruh peserta.
b. Teori Pan Amerika. Mengikat Negara yang
mengajukan persyaratan dengan Negara yang
menerima persyaratan.

23. 6. Berlaku dan Berakhirnya Perjanjian Internasional
a.Berlakunya
•Sejak tanggal berlaku yang disetujui saat perundingan.
•Setelah persetujuan diikat dan dinyatakan oleh Negara perunding.
•Bila saat diikat perjanjian berlaku, maka mulai berlaku pada tanggal
tersebut, kecuali bila perjanjian menentukan lain.
•Saat disetujui teks tersebut.
b.Berakhirnya
Prof. Dr. mochtar Kusumaatmadja, S.H. mengatakan:
•Setelah tujuan tercapai.
•Masa berlaku sudah habis.
•Punahnya objek perjanjian.
•Persetujuan peserta untuk mengakhiri perjanjian
•Perjanjian baru yang meniadakan perjanjian lama.
•Syarat berakhirnya sudah sesuai dengan ketentuan perjanjian.
•Perjanjian diakhiri salah satu peserta dan pengakhiran itu diterima.

24. c. Pelaksanaan
1) Ketaatan terhadap perjanjian
•Perjanjian harus dipatuhi (pacta sunt servanda).
•Kesadaran hukum nasional.
2) Penerapan perjanjian
•Daya berlaku surut (retroactivity)
•Wilayah penerapan (territorial scope)
•Perjanjian penyusul (successive treaty)

25. d.Penafsiran ketentuan perjanjian
Penafsiran dan prakteknya dilakukan dengan
metode berikut ini.
a.Metode dari aliran yang berpegang pada
kehendak penyusun perjanjian dengan
memanfaatkan pekerjaan persiapan.
b.Metode dari aliran yang berpegang pada
naskah perjanjia, dengan penafsiran menurut
ahli yang umum dari kosa-katanya.
c.Metode dari aliran yang berpegang pada
objek dan tujuan perjanjian

26. e. Kedudukan Negara bukan peserta
Negara bukan peserta pada hakikatnya tidak
memiliki hak dan kewajiban untuk mematuhinya.
Akan tetapi, bila perjanjian itu bersifat
multilateral (PBB) atau objeknya besar
(Terusan Suez, Panama, Selat Malaka, dan lain-
lain), mereka juga terikat, apabila:
a.Negara tersebut menyatakan diri terikat
terhadap perjanjian itu, dan
b.Negara tersebut dikehendaki oleh para
peserta.

27. f. Pembatasan perjanjian internasional
Berdasarkan Kinvensi Wina tahun 1969, karena berbagai
alas an, suatu perjanjian internasional dapat batal
antara lain sebagai berikut:
1) Negara peserta atau wakil kuasa penuh melanggar
ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya.
2) Adanya unsur kesalahan (error) pada saat
perjanjian dibuat.
3) Adanya unsur penipuan dari Negara peserta
tertentu terhadap Negara peserta lain waktu
pembentukan perjanjian.
4) Terdapat panyalahgunaan atau kecurangan
(corruption), baik melalui kelicikan atau penyuapan.
5) Adanya unsur paksaan terhadap wakil suatu
Negara peserta.
6) Bertentangan dengan suatu kaidah dasar hukum
internasional.

28. 7. Jenis-jenis Perjanjian Internasional
a.Perjanjian Bilateral
Bersifat khusus (treaty contract) karena hanya mengatur hal-
hal yang menyangkut kepentingn kedua Negara saja. Oleh
karena itu, bersifat “tertutup”. Artinya, tertutup kemungkinan
bagi Negara lain untuk turut serta dalam perjanjian tersebut.
Ada beberapa contoh yang dapat disampaikan sebagai
gambaran kongkret dari perjanjian bilateral.
•Perjanjian RI dengan RRC pada 1955 tentang penyelesaian
“dwikewarganegaraan”.
•Perjanjian Indonesia dengan Muangthai tentang “Garis Batas
Laut Andaman” di sebelah utara Selat Malaka pada 1971.
•Perjanjian “ekstradisi” antara RI dan Malaysia pada 1974.
•Perjanjian antara RI dan Australia mengenai pertahanan dan
keamanan wilayah kedua Negara pada 16 Desember 1995.

29. b.Perjanjian Multilateral
Disebut law making treaties karena biasanya
mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan umum
dan bersifat “terbuka.” Tidak hanya mengatur
kepentingan Negara-negara yang mengadakannya,
melainkan juga kepentingan Negara lain yang turut
(bukan peserta) dalam perjanjian tersebut.
Untuk lebih jelasnya berikut adalah contoh perjanjian
multilateral.
-Konvensi Jenewa, tahun 1949 tentang “Perlindungan
Korban Perang.”
-Konvensi Wina, tahun 1961 tentang “Hubungan
Diplomatik.
-Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 tentang
“Laut Teritorial, Zona Bersebelahan, Zona Ekonomi
Eksklusif, dan Landas Benua.”

30. D. Fungsi Perwakilan Diplomatik
1. Perwakilan Negara RI di Luar Negeri
a. Landasan Hukum
Pasal 13 UUD 1945 menyebutkan bahwa:
1) Presiden mengangkat duta dan kunsul.
2) dalam hal yang mengangkat duta, Presiden
memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat.
3) Presiden menerima penempatan duta Negara
lain dengan memperhatikan pertimbangan
Dewan Perwakiln Rakyat.

31. b. Perwakilan diplomatik Republik Indonesia
No Diplometik Uraian
1. Tugas Pokok Perwakilan
Diplomatik
● Menyelenggarakan hubunga dengan
Negara lain atau hubungan kepala
Negara dengan pemerintah asing
(membawa suara resmi negaranya).
● Mengadakan perundingan masalah-
masalah yang dihadapi kedua Negara
itu dan berusaha untuk menyelesaikan.
● Mengurus kepentingan Negara serta
warga negaranya di Negara lain.
● Apabila dianggap perlu, dapat
bertindak sebagai tempat pencatatan
sipil, pemberian paspor, dan
sebagainya.

32. 2. Fungsi perwakilan
Diplomatik Berdasarkan
Kongres Wina 1961
● Mewakili Negara pengirim di dalam
Negara penerima.
● Melindungi kepentingan Negara
pengirim dan warga negaranya
dinegara penerima di dalam batas-
batas yang diizinkan oleh hukum
internasional.
● Mengadakan persetujuan dengan
pemerintah Negara penerima.
● Memberikan keterangan tentang
kondisi dan perkembangan Negara
penerima, sesuai dengan undang-
undang dan melaporkan kepada
pemerintah Negara pengirim.
● Memelihara hubungan persahabatan
antara kedua Negara.

33. 3. Peranan Perwakilan Diplomatik Dalam membina hubungan internasional,
diperlukan adanya taktik dan prosedur tertentu
untuk mencapai tujuan nasional suatu Negara,
sehingga kepentingan dapat diperkenalkan
kepada Negara lain dengan jalan iplomatik.
Dalam arti luas, diplomasi meliputi seluruh
kegiatan politik luar negeri yang berperan
sebagai berikut:
● Menentukan tujuan dengan menggunakan
semua daya dan tenaga dalam mencapai tujuan
tersebut.
● Menyesuaikan kepentingan bangsa lain dengan
kepentingan nasional sesuai dengan tenaga dan
daya yang ada.
● Menetukan apakah tujuan nasional sejalan
atau berbeda dengan kepentingan Negara lain.
● Menggunakan sarana dan kesempatan yang
ada dengan sebaik-baiknya. Pada umunnya
dalam menjalankan tugas diplomasi antar
bangsa, setiap Negara menggunakan sarana
diplomasi ajakan, konferensi, dan menunjukan
kekuatan militer dan ekonomi.

34. 4. Tujuan Diadakan
Perwakilan
Diplometik
● Memelihara kepentingan
negaranya dinegara
penerima, sehingga jika
terjadi suatu urusan,
perwakilan tersebut dapat
mengambil langkah-langkah
untuk menyelesaikannya.
● Melindungi warga Negara
sendiri yang bertempat
tinggal di Negara penerima.
● Menerima pengaduan-
pengaduan untuk diteruskan
kepada pemerintah Negara
penerima.

35. 2. Perwakilan Negara di Negara lain dalam Arti
Politis (Dipomatik)
a. Pembukaan/pengangkatan dan penerimaan
perwakilan diplomatic
Persyaratan yang harus dipenuhi dalam
pembukaan atau pertukaran perwakilan diplomatik
(dalam arti politis) maupun konsuler (dalam arti
non politis) dengan Negara lain adalah sebagai
berikut:
1) harus ada kesepakatan antar kedua belah pihak
(mutual conceat) yang akan mengadakan
pembukaan atau pertukaran diplomatik ataupun
konsuler. Kesepakatan tersebut berdasarkan pasal
2 Konvensi Wina 1961, dituangkan dalam bentuk:
persetujuan bersama (joint agrrement) dan
komunikasi bersama (joint declaration).

36. 2) Prinsip-prinsip hokum internasional yang
berlaku, yaitu setiap Negara dapat melakukan
hubungan atau pertukaran perwakilan
diplomatik berdasarkan atas prinsip-prinsip
hubungan yang berlaku dan prinsip timbal balik
(reciprosity).

37. b. Kronologis pengangkatan perwakilan
diplomatik
I II
III IV

38. C. Tugas dan fungsi perwakilan diplomatik
Tugas umum seorangperwakilan diplomatik mecakup berikut:
1)Representasi, yaitu selain untuk mewakili pemerintah negaranya,
dia juga dapat melakukan protes, mengadakan penyelidikan
pertanyaan dengan pemerintah Negara penerima, ia mewakili
kebijakan politik pemerintah negaranya.
2)Negosiasi, yaitu untuk mengadakan perundingan atau
pembicaraan baik dengan Negara dimana ia diakreditasi maupun
dengan Negara lain.
3)Observasi, yaitu untuk menelaah dengan teliti setiap kejadian
atau peristiwa di Negara penerima yang mungkin dapat
mempengaruhi kepentingan negaranya.
4)Proteksi, yaitu untuk melindungi pribadi, harta benda,dan
kepentingan-kepentingan warga negaranya yaitu berada di luar
negeri.
5)Relationship, yaitu untuk meningkatkan hubungan persahabatan
antar Negara mengirim dengan Negara penerima, baik dibidang
ekonomi, kebudayaan maupun itu pengetahuan dan teknologi.

39. Fungsi perwakilan diplomatik, menurut kongres
1961 mengcangkup hal-hal berikut:
1)Mewakili Negara pengirim didalam Negara
penerima
2)Melindungi kepentingan Negara pengirim dan
warga negaranya di Negara penerima di dalam
batas-batas yang diizinkan oleh hukum
internasional.
3)Mengadakan persetujuan dengan pemerintah
dinegara penerima.
4)Memberikan keterangan tentang kondisi dan
perkembangan Negara penerima sesuai dengan
undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah
Negara pengirim.
5)Memelihara hubungan persahabatan antara
kedua Negara.

40. d. Perangkat perwakilan diplomatik
Pelaksanaan peranan perwakilan diplomatik
guna membina hubungan dengan Negara lain
menurut ketetapan konggres wina tahun 1815
dan konggres Aux La Chapella 1818 (Konggres
Achen),dilakukn oleh perangkt perangkat
berikut:
No Nama Uraian Keterangan
1. Duta Besar
Berkusa
Penuh
(Ambassador)
Adalah tingakat
tertinggi dalam
perwakiln diplomatik
yang mempunyai
kekuasaan penuh dan
luar biasa.
Ambassador
ditempatkan di
Negara yang banyak
menjalin hubungan
timbal balik.

41. 2. Duta(Gerzant) Adalah wakil
diplomatik yang
pangkatnya lebih
rendah dari duta
besar
Dalam
menyelesaikan
segala persoalan
kedua Negara
dia harus
berkonsultasi
dengan
pemerintahnya.
3. Menteri
Residen
Seorang Menteri
Residen dianggap
bukan sebagai wakil
pribadi kepala Negara.
Dia hanya mengurus
uruan negara
Mereka ini pada
dasarnya tidak
berhak
mengadakan
pertemuan
dengan kepala
Negara dimana
mereka bertugas.

42. 4. Kuasa Usaha
(charge de
Affair)
Kuasa usaha yang tidak di
perban tukan kepala Negara
dapat dibedakan atas :
● Kuasa Usaha tetap
menjabat kepala dari suatu
perwakilan,
●Kuasa usaha sementara
yang meleksanakan
pekerjaan dari kepala
perwakilan, ketika pejabat
ini belum atau tidak ada
ditempat

43. 5. Atase-
Atase
Adalah pejabat pembantu dari Duta Besar
berkuasa penuh. Atase terdiri atas 2(dua)
bagian:
●Atase pertahanan
Atase ini dijabat olehseorang perwira TNI
yang diperbentukan Departemen luar
negeri dan di tempatkan di Kedutaan
Besar Republik Indonesia (KBRI), serta
diberikan kedudukan sebagai seorang
diplomat.
Tugasnya yaitu
memberikan nasuht
dibidang militer dan
pertahanan keamanaan
kepada duta besar
berkuasa penuh
●Atase Teknis
Atase ni dijabat oleh seorang pegawai sipil
tertentu yang tidak berasal dari lingkungan
Dapertemen Luar Negeri dan ditempatkan
di salah satu KBRI untuk membantu Duta
Besar.
Dia berkuasa penuh dalam
melaksanakan tugas-tugas
teknis sesuai dengan tugas
pokok dari dapertemenya
sendiri. Misalnya,atase
Perdagangan, Atase
Perindustrian, Atase
Pendidikan dan
Kebudayaan.

44. e. Kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatik
Istilah yang sering dipergunakan berkenan
dengan asas kekebalan dan keistimewaan diplomatik
adalah “ exteritoriallity” atau “extra teritoriallity”.
Istilah ini mencerminkan bahwa para diplomat hampir
dalam segla hal harus diperlakukan sebagaimana mereka
berada di wilayah Negara penerima.
Menurut Konvensi Wina 1961, para perwakilan
dipomatik diberikan Kekebalan dan Keistimewaan,
dengan maksud sebagai berikut:
1) Menjamin pelaksanan tugas Negara perwakilan
diplomatik sebagai wakil Negara.
2) Menjamin pelaksanaan fungsi perwakilan
diplomatik secara efisien.
3) Kekebalan perwakilan diplomatik, atau involability
( tidak dapat diganggu gugat),

45. E.PERANAN ORGANISASI
INTERNASIONAL DALAM MENINGKATKAN
HUBUNGAN INTERNASIONAL
1.Organisasi Internasional
Adalah suatu istilah hubungan internasional yang
menunjukan kerja sama antara beberapa Negara.
2.Organisasi ASEAN
a). sejarah singkat
• Faktor internal
Adanya tekad bersatu untuk memperjuangkan
kepentingan bersama dan sama – sama sebagai
Negara bekas jajahan Barat
• Factor eksternal
Adanya perang Vietnam dan sikap RRC yang ingin
mendominasi Asia Tenggara

46. b). Asas ASEAN
sebagai Organisasi kerja sama Regional di Asia
Tenggara menganut asas Keanggotaan terbuka
c). Dasar/prinsip Utama ASEAN
1. Saling menghormati
kemerdekaan,kedaulatan dll
2. Mengakui hak setiap Bangsa untuk
penghidupan Nasional
3. Tidak saling turut campur urusan
4. Penyelesaian masalah secara damai
5. Tidak menggunakan ancaman
6. Menjalankan kerjasama secara efesien

47. d). Tujuan ASEAN
1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi
2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas
regional
3. Meningkatkan kerja sama yang sama
4. Saling memberikan bantuan
5. Meningkatkan taraf hidup
6. Memelihara kerja sama yang erat

48. 3. Konferensi Tingkat tinggi ( KTT- Asia Afrika )
a) pengertian
Adalah sebuah konferensi tingkat tinggi antara
Negara – Negara Asia dan Afrika, yang
kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan.
29 negara mengirimkan perwakilannya. Konferensi
ini merekflesikan apa yang mereka pandang
sebagai ketidak inginan kekuatan – kekuatan Barat
untuk berkonsultasi
b) Gerakan Non- Block
suatu Organisasi Internasional yang terdiri dari
lebih 100 negara yang tidak menganggap dirinya
berinteraksi dengan atau terhadap block kekuatan
besar apapun

49. c) Tujuan gerakan Block
1. Mendukung perjuangan dekolonialisasi dan
memengan teguh perjuangan melawan
imperalialisme dll
2. Menjadi wadah Negara – Negara
Berkembang
3. Mengurangi ketegangan Block barat dan
Block Timur
4. Tidak membenarkan Usaha penyelesaian
sengketa

50. 4.Perserikatan Bangsa- Bangsa
a) Sejarah singkat PBB
adalah sebuah organisasi Internasional yang
anggotanya Hampir seluruh Negara di dunia.
Untuk memfasilitasi hukum
Internasional,pengamanan
internasional,lembaga ekonomi,perlindungan
sosial. Tugas dari Lembaga Bangsa- Bangsa
adalah menyelesaikan sengketa secara damai
sehingga peperangan bisa di cegah.

51. b) Tujuan Organisasi PBB
1. Memelihara perdamaian dan keamanan
Internasional
2. Mengembangkan hubungan – hubungan
persaudaraan antara bangsa – bangsa
3. Menciptakan kerja sama dalam memecahkan
masalah Internasional
4. Menjadikan PBB sebagai Pusat Usaha
c) Asas Organisasi PBB
1. Berdasarkan persamaan kedaulatan semua
anggotanya
2. Memenuhi kewajiban – kewajiban
3. Menyelesaikan persengketaan –
persengketaan Internasional
4. Menjauhi penggunaan Ancaman

52. d) Stuktur Organisasi PBB
1.Majelis Umum
Salah satu dari 6 badan PBB Tugasnya berhubungan dengan
perdamaian Dunia dan keamanan Nasional,berhubungan
dengan kerja sama ekonomi dll
2. Dewan keamanan
Salah satu Terkuat di PBB,dan Tugasnya menjaga
perdamaian dan keamanan antar Negara.
3. Dewan Ekonomi dan Sosial
Tugasnya
1. Bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan
2. Mengembangkan ekoomi social dan Budaya
3. Memupuk HAM
4.Dewan perwakilan
Mendorong dan membantu mengusahakan kemajuan
penduduk daerahnya untuk mencapai kemerdekaannya.