Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Penegakan disiplin dan hukum profesi dokter dr. sabir

1,902 views

Published on

materi diskusi publik ALSA LC UNSOED 2014 - Pak Sabir

Published in: Design
  • My struggles with my dissertation were long gone since the day I contacted Emily for my dissertation help. Great assistance by guys from ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here

Penegakan disiplin dan hukum profesi dokter dr. sabir

  1. 1. PENEGAKAN DISIPLIN DAN HUKUM DALAM PROFESI DOKTER Dr. Sabir Alwy, SH, MH
  2. 2. JUMLAH PENGADUAN KE MKDKI = 248 Awal Januari 2014 9 11 20 36 49 35 23 64 1 0 10 20 30 40 50 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Pengaduan
  3. 3. Dr (GP); 83 Bedah ; 65 Obsgyn;41 Internist, 10 Anak; 21 Mata; 7 Anastesi; 9 Saraf; 10 Kulit Kel, 1 Paru, 5 Drg (GP) ; 8 Jantung ; 9 Ortopedi ; 12 Peny. Dlm; 17 Urologi, 2 Radiologi , 2 Orthodonsi , 2 Prostodonsi, 4 THT; 3 Forensik; 3 Kesehatan jiwa; 2 Bukan dokter , 2 No Name, 1 Other; 18 Bedah mulut, 2 Dokter asing , 1 Bukan dokter , 2 Other, 21 PROFESIONAL MEDIS YG DIADUKAN BERDASARKAN SPESIALISASI
  4. 4. SUMBER PENGADUAN Masyarakat Institusi Tenkes MASYARAKAT = 233 INSTITUSI = 9 Dinkes RS Depkes Asuransi TEN-KES = 6 Dr/Drg 4
  5. 5. Tahun 2007  Jakarta : 5  Tangerang : 1  Cirebon : 1  Semarang : 1  Yogyakarta : 1  Riau : 1  Sorong : 1 Tahun 2006  Jakarta : 5  Lampung : 1  Surabaya : 1  Banjarmasin: 1  Solo : 1 Tahun 2008  Jakarta : 10  Tangerang : 2  Medan : 1  Bandung : 1  Batam : 1  Bengkulu : 1  Kalbar : 1  Bogor : 1  Depok : 1Tahun 2009  Jakarta :15  Jatim :4  Kepri :2  Sumut :3  Sulsel : 1  Sulteng : 1  Kalbar : 2  Jabar : 3  Banten : 4  DIY : 1 Tahun 2010  Tangerang : 4  Sumut : 1  Kepri : 1  Jakarta : 33  Jabar : 3  Jatim : 4  NTB : 1  Kaltim : 1  Sulsel : 1 Tahun 2011  Jakarta : 15  Jatim : 4  Jateng : 2  Jabar : 2  DIY : 1  Lampung : 1  Sulteng : 1  Sumut : 2  Sumsel : 1  Tangerang : 3  Bali : 1  Kepri : 1
  6. 6.  Tahun 2012  Jakarta : 6  Bandung : 4  Kupang : 1  Madiun : 2  Surabaya : 1  Tangerang : 4  Palembang : 1  Bogor : 1  Kepri : 1  Depok : 1  Medan : 1 Tahun 2013 • Jakarta : 23 • Riau : 3 •Tangerang : 2 • Palembang : 1 • Jateng : 2 • Jabar : 10 • Jatim : 4 • Sumut : 9 • NAD : 1 • Kalsel : 2 • Bengkulu : 1 • Lampung : 1 • DIY : 1 • Sulsel : 1 • Bali : 1 • Jambi : 1 Tahun 2014 • Jakarta : 1
  7. 7. PERMASALAHAN YG DIADUKAN  KOMUNIKASI  INGKAR JANJI (DISHONESTY/FRAUD)  PENELANTARAN  PEMBIAYAAN  STANDAR PELAYANAN  KASUS RUMAH TANGGA  KOMPETENSI  IKLAN 7% 6% 4% 2%59% 4% 18% Komunikasi Dishonesty Penelantaran Pembiayaan Std Pelayanan RT Kompetensi
  8. 8. DALAM MELAKSANAKAN PRAKTIK KEDOKTERAN, HARUS DILAKUKAN SESUAI DENGAN: 1. STANDAR PELAYANAN, 2. STANDAR PROFESI DAN 3. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SUMBER: UUPK
  9. 9. HUBUNGAN HUKUM DOKTER DENGAN PASIEN DOKTER PRODUSEN JASA HAK & KEWAJIBAN DOKTER PASIEN KONSUMEN JASA HAK & KEWAJIBAN PASIEN OBYEK UPAYA YANKES CERMAT HATI-HATI TRANSAKSI TERAPEUTIK SALING BERKOMUNIKASI SURAT -INFORMED CONSENT -MEDICAL RECORD (RM)
  10. 10. TUGAS MKDKI 1. Menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan. 2. Menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi.
  11. 11. PERAN MKDKI DLM PRAKTIK KEDOKTERAN 1. Lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi. 2. Untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran yaitu penegakan aturan-aturan atau ketentuan penerapan keilmuan kedokteran
  12. 12. ALUR TATACARAPENANGANAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERAN OLEH MAJELIS PEMERIKSAAWAL Setiap orang atau kepentingan yang dirugikan Pengaduan Tertulis/Lisan Penetapan Majelis Pemeriksa Awal Pemeriksa Awal Menolak karena Hal- hal : Pelanggaran Etik Pelanggaran Disiplin P E L A K S A N A A N K E P U T U S A N Kepada Pengadu Sekretariat MKDKI/ MKDKI Prov Penetapan Majelis Pemeriksa oleh Ketua MKDKI Organisasi Profesi
  13. 13. ALUR TATACARAPENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERAN OLEH MAJELIS PEMERIKSADISIPLIN Pemeriksaan Awal Pelanggaran Disiplin Penetapan Majelis Pemeriksa o/Ketua MKDKI Pemeriksaan Proses Pembuktian KEPUTUSAN Bebas / tidak bersalah Peringatan tertulis Rekomendasi pencabutan SIP/STR Mengikuti Pendidikan/ pelatihan P E L A K S A N A A N K E P U T U S A N Sekretariat MKDKI/MKDKi-P Sekretariat MKDKI/MKDKI-P Sekretariat MKDKI/MKDKI-P Sekretariat MKDKI/MKDKI-P KKI STR Dinkes Kab/Kota SIP KKI Dokter/ dokter gigi Dokter/ dokter gigi Dokter/ dokter gigi Institusi Pendidikan Kolegium
  14. 14. Pasal 66 UUPK : (1) Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua MKDKI (2) ……. (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenanga dan/atau menggugat kerugian kepada pengadilan
  15. 15. Risiko (Risks) Medis ≠ Risiko (Risks) Dalam Hukum
  16. 16. Risiko Medis  Kejadian-kejadian/kerugian yang terjadi yang tidak bisa dihindari, baik diketahui dokter maupun tidak diketahui oleh dokter Risiko dlm Hukum Kejadian / kerugian yang timbul tidak disebabkan oleh perbuatan para pihak-pihak (bencana alam, atau suatu kejadian tidak diharapkan) ( Hal ini mirip dengan Adverse Events/KTD )
  17. 17. Malpraktik “ Mal Practice”  “ Bad Practice “PraktikYang Jelek/Buruk”
  18. 18. Malpraktik Menurut Teori dan Doktrin Intensional  dalam hukum “Dolus” Professional Miscondact “ Pelanggaran – pelanggaran terhadap standar dan dilakukan dengan sengaja” Contoh : - membuat keterangan palsu - membuka rahasia pasien dengan sengaja - aborsi ilegal - dsb
  19. 19. II.Negligence  dalam hukum “ Culpa” Bukan sengaja  Kelalaian Contoh : - melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan - melakukan tetapi tidak sempurna - dsb
  20. 20. III. Lack Of Skill Kompetensi kurang/ diluar kompetensi (kewenangan) Contoh : - melakukan tidakan medis bukan kompetensinya - dsb
  21. 21. Malpraktik Secara Yuridis  UU No.36Tahun 2009 tentang kesehatan dan UU No.29Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran tidak mengenal istilah malpraktik??  UU No.36Tahun 2009 tentang Kesehatan mengenal istilah “Kesalahan/kelalaian”  UU No.29Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran mengenal istilah “Kesalahan” (pasal 1 angka 14)
  22. 22. Praktik Kedokteran yang mana, bila terjadi Dugaan Pelanggaran Profesi dokter yang dapat diproses pada bidang Hukum?? Untuk dibidang Pidana : 1. Sengaja melanggar standar (miscondact/Dolus/Niat) 2. Melakukan Praktik tidak Kompeten (Lach Of Skill)
  23. 23. Dibidang Hukum Perdata :  Dengan sengaja (Misconduct/Dolus/niat)  Negligence (culpa/lata & lepis/lalai)  Lach Of Skill
  24. 24. Kasus Dokter Dewa Ayu di Manado, ditemukan Kekeliruan penerapan Hukum : ada 4 pertimbangan MA : 1. Hasil Dr. Forensik keadaan korban lemah dan status penyakit berat 2. Terdakwa tidak menyampaikan keluarga kemungkinan yang dapat terjadi 3. Perbuatan korban menyebabkan terjadinya emboli udara/paru 4. Ada hubungan kausal menyebabkan kematian
  25. 25. Emboli paru terjadi  karena ada udara 35 cc yang masuk 30 menit lewat infus sebelum dilakukan operasi Secsio oleh Dr. Dewa Ayu ( Keterangan Ahli Forensik Johannis F. Mallo)
  26. 26. CONTOH KASUS I Melahirkan dalam air (water birth) yang dilakukan RS. Permasalahan pada kasus ini: 1. Apakah dapat dibenarkan dan secara yuridis legal? 2. Cara melahirkan dalam air ini belum mempunyai standar yang dibuat oleh Kolegium (standar profesi) 3. Tidak memiliki standar di RS (standar pelayanan dan SPO) 4. Tidak dilakukan pengawasan dan siapa yang bertanggung jawab
  27. 27. CONTOH KASUS II Seorang ibu mengeluh perut terasa keras dan datang ke dokter, diagnosis ovarial cyste dan dianjurkan untuk dioperasi. Pasien menderita diabetes melitus. Diadukan karena diduga melanggar disiplin kedokteran. Hasil pemeriksaan di MKDKI: -Dokter memutuskan operasi tanpa indikasi medis -Tidak ada kista di ovarium -Anastesi oleh perawat bukan dokter anastesi -Melakukan appendiktomi bukan kewenangannya -Tidak jujur, mengaku ada perlengketan tetapi tidak ada -Tidak ada informed consent yang ditandatangani pasien/keluarganya -Tidak ada SIP -Rekam medis tidak lengkap Permasalahan pada kasus ini: 1. Kenapa dokter tetap diberi kesempatan operasi di RS walaupun tidak ada SIP, informed consent, anastesi oleh perawat? 2. Siapa saja yang bertanggung jawab? 3. Sejauh mana pengawasan terhadap dokter dan RS?
  28. 28. CONTOH KASUS III Seorang bapak ada tumor di usus lalu ditangani oleh dokter bedah dan disarankan operasi segera. Persiapan operasi dilakukan di rumah lalu masuk RS langsung operasi. Setelah operasi pasien mengeluh demam, mual, kembung beberapa hari. Lalu dengan paksa pindah RS dan dilakukan operasi ulang, ditemukan lubang di usus akibat operasi pertama. Permasalahan pada kasus ini: 1. Apa benar operasi tumor pada usus cukup persiapan dirumah? 2. Dokter tidak ada SIP di RS tetap operasi dilakukan? 3. Apakah RS tidak punya peranan untuk ikut menentukan bila persiapan operasi tidak cukup? 4. Siapa saja yang bertanggung jawab dalam operasi tersebut? 5. Bagaimana pengawasan dokter yang praktik tetapi tidak memiliki SIP?
  29. 29. Kesimpulan 1. Penegakan Disiplin Ilmu Kedokteran oleh MKDKI dan Penegakan Hukum untuk Profesi Kedokteran sepanjang dilakukan dengan baik dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum 2. Keputusan MA dr. Dewa Ayu dan kawan- kawan pada praktik kedokteran merupakan contoh kekeliruan dalam penerapan hukum
  30. 30. TERIMAKASIH

×