SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
 
DASAR HUKUM ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
RUMAH SAKIT ,[object Object],[object Object],RUMAH SAKIT
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Undang-Undang no 44 tahun 2009 ttg Rumah Sakit
RS yg memberikan pelayanan kesehatan pd semua bidang & jenis penyakit RS yg memberikan pelayanan utama  pd 1 bid atau jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, gol, umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya  BerdasarkanJENIS PELAYANAN RS RUMAH SAKIT (UU no 44/2009) RS UMUM RS KHUSUS
RS yg dikelola oleh Pemerintah, Pemda & Badan Hukum yg bersifat  Nirlaba  & tdk dpt dialihkan menjadi RS Privat RS yg dikelola oleh Badan Hukum dgn tujuan  Profit  yg berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero Berdasarkan PENGELOLAAN RS RS PUBLIK RS PRIVAT RUMAH SAKIT (UU no 44/2009)
Berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang mendasari bidang perumahsakitan No RUMAH SAKIT PUBLIK RUMAH SAKIT PRIVAT 1 Tujuan : Non For Profit (Sisa hasil usaha untuk pengembangan pelayanan RS) Tujuan : For Profit 2 Mendapat insentif pajak baik sebagai RS pendidikan ataupun tidak Mendapat insentif pajak hanya bila telah ditetapkan sebagai RS Pendidikan
STUDI KELAYAKAN & TATA RUANG RS MEMENUHI STANDAR INPUT (blm dpt memenuhi semuanya) PENETAPAN KELAS (pengelompokan RS brdasarkan Fas & kmampuan yan - Kemkes) IZIN OPERASIONAL TETAP (5 thn – Pemda/Kab/Kota) REGISTRASI (Pencatatan resmi - Kemkes) AKREDITASI (Pelayanan bermutu - Kemkes) IZIN MENDIRIKAN  (2 thn – Pemda Prop/Kab/Kota) IZIN OPERASIONAL SEMENTARA (1 thn – Pemda Prop/Kab/Kota) MEMENUHI STANDAR INPUT,  PROSES, OUTPUT/OUTCOME PENINGKATAN  KELAS PERPANJANGAN  IZIN
PERIZINAN RS  Setiap penyelenggara RS wajib memiliki izin  (Pasal 25 Undang-Undang no 44 tahun 2009 ttg Rumah Sakit) Permohonan izin mendirikan & izin operasional RS diajukan menurut jenis & klasifikasi RS (Pasal 3 ayat 1 No 147/MENKES/PER/I/2010 tentang PERIZINAN RS) Pasal 26 Undang-Undang no 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Kelas RS Pemberi IZIN Rekomendasi Kls A & RS PMA/PMDN Menteri Kesehatan Dinas Kesehatan Prop Kls B Pemda Prop Dinas Kes Kab/kota Kls C & D Pemda Kab/kota Dinas Kes Kab/kota
Untuk memperoleh izin mendirikan RS harus memenuhi persyaratan yang meliputi :   a. studi kelayakan b. master plan c. status kepemilikan d. rekomendasi izin mendirikan e. Izin undang-undang gangguan (HO) f.  persyaratan pengolahan limbah g. luas tanah dan sertifikatnya h. penamaan i.  IMB j.  izin Penggunaan Bangunan (IPB) k. surat izin tempat usaha (SITU) Izin mendirikan adalah izin yg diberikan utk mendirikan RS setelah memenuhi persyaratan utk mendirikan yg diberikan utk jangka waktu 2 (dua) tahun & dapat diperpanjang utk 1 (satu) tahun
IJIN OPERASIONAL Izin operasional sementara  diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Izin operasional tetap  berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Izin operasional adalah izin yg diberikan utk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan & standar
Klasifikasi Rumah Sakit (psl 24) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Sesuai UU RI no 44/2009  ttg RS ,[object Object],[object Object],[object Object]
adalah pengelompokan kelas RS berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan KLASIFIKASI RS PERMENKES NO 340/MENKES/PER/III/2010 TENTANG KLASIFIKASI RUMAH SAKIT ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Langkah Peningkatan & Penetapan Kelas RS ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Isi Instrumen  Self Assesment  Klasifikasi RS Dikirim  ke Kementerian Kesehatan RI  c.Q Ditjen Bina Yanmedik SKORING VISITASI  TIM Kementerian Kesehatan RI Feed Back Hasil Tinjauan Tim Hasil diproses oleh Kementerian Kesehatan RI Lulus ? SK Peningkatan /  Penetapan Kelas oleh MENKES  Pembinaan oleh Dinkes Prop., Pemda & Kementerian Kesehatan RI Ya Tidak Pengajuan Kembali
Klasifikasi Rumah Sakit Umum Kelas A Mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik  paling sedikit : - 4 pelayanan spesialistik dasar,  - 5 pelayanan spesialis penunjang medik - 12 pelayanan medik spesialis lain,  - 13 pelayanan medik sub spesialis Jumlah tempat tidur :400 tt Perbandingan tt dan perawat, 1:1 Tenaga tetap : - 18 dr umum, 4 drg - 2  dari 6 dr sp masing2 yan spes das - 1 dari 3 dr sp masing2 yan penunjang medis - 1 dari 3 dr sp masing2 yan spesialis lain - 1 drg spesialis - 1 dari 2 dr sub spes masing2 yan sub spesialis
Lanjutan.. Kelas B Mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik sekurang-kurangnya : - 4 pelayanan medik spesialis dasar - 4 pelayanan spesialis penunjang medis  - 8 pelayanan medik spesialis lainnya - 2 pelayanan medik sub spesialis dasar Jumlah tempat tidur min 200 tt Perbandingan perawat dan tt, 1:1 Pegawai tetap : - 12 dr umum & 3 dr gigi - 1 dari 3 dr spes masing2 yan spesialis dasar - 1 dari 2 dr sp masing2 yan penunjang medis - 4 dr sp lainnya dari yan spes yang berbeda - 1 drg spesialis - 1 dari 2 dr sub spes
Lanjutan.. Kelas C Mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik sekurang-kurangnya : - 4 pelayanan medik spesialis dasar - 4 pelayanan spesialis penunjang medis  Jumlah tempat tidur min 100 tt Perbandingan perawat dan tt, 2:3 Pegawai tetap : - 9 dr umum & 2 dr gigi - 2 dr sp dari  yan spesialis dasar yang berbeda - 2 dr sp dari yan penunjang medis yang berbeda
Lanjutan.. ,[object Object],Kelas D Mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik sekurang-kurangnya : - 2 pelayanan medik spesialis dasar  Jumlah tempat tidur min 50 tt Perbandingan perawat dan tt, 2:3 Pegawai tetap : - 4 dr umum & 1 dr gigi - 1 dr spesialis dasar
RUMAH SAKIT KHUSUS ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Lanjutan….. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
REGISTRASI RS adalah pencatatan resmi terhadap seluruh institusi pelayanan  kesehatan baik  pemerintah maupun swasta untuk mengetahui status dan keberadaannya yang di register oleh Kementrian Kesehatan RI ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],PERSYARATAN
PENUTUP ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
© 2010 Direktorat Bina Pelayanan Medik Spesialistik TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN DIAGRAM ALIR PEMERIKSAAN PASIEN DI RUMAH SA...
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN DIAGRAM ALIR PEMERIKSAAN PASIEN DI RUMAH SA... STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN DIAGRAM ALIR PEMERIKSAAN PASIEN DI RUMAH SA...
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN DIAGRAM ALIR PEMERIKSAAN PASIEN DI RUMAH SA...Erlina Wati
 
354327216 sop-alur-pelayanan-igd
354327216 sop-alur-pelayanan-igd354327216 sop-alur-pelayanan-igd
354327216 sop-alur-pelayanan-igdArief Q-yer
 
SOP/ Protap Pelayanan di Unit Gawat Darurat Puskesmas / RS
SOP/ Protap Pelayanan di Unit Gawat Darurat Puskesmas / RSSOP/ Protap Pelayanan di Unit Gawat Darurat Puskesmas / RS
SOP/ Protap Pelayanan di Unit Gawat Darurat Puskesmas / RSPENDIDIKAN & KESEHATAN
 
Spo rekam medik
Spo rekam medikSpo rekam medik
Spo rekam medikkhusnuleza
 
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdf
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdfPermenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdf
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdfMuh Saleh
 
Materi pembinaan Jejaring Rujukan.pptx
Materi pembinaan Jejaring Rujukan.pptxMateri pembinaan Jejaring Rujukan.pptx
Materi pembinaan Jejaring Rujukan.pptxrosiriyda
 
Arah Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Mutu dan Standar pelayanan RS
Arah Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Mutu dan Standar pelayanan RSArah Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Mutu dan Standar pelayanan RS
Arah Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Mutu dan Standar pelayanan RSditjenyankes
 
PANDUAN CODE BLUE.pptx
PANDUAN CODE BLUE.pptxPANDUAN CODE BLUE.pptx
PANDUAN CODE BLUE.pptxthemzlotta
 
Clinical pathway & cot selasa
Clinical pathway & cot selasaClinical pathway & cot selasa
Clinical pathway & cot selasaputriutamifst
 
Standar akreditasi rumah sakit APK AP PP PAB
Standar akreditasi rumah sakit APK AP PP PABStandar akreditasi rumah sakit APK AP PP PAB
Standar akreditasi rumah sakit APK AP PP PABJumpa Utama Amrannur
 
Konsep Dasar Puskesmas
Konsep Dasar PuskesmasKonsep Dasar Puskesmas
Konsep Dasar Puskesmasabu hanafie
 
Daftar 144 diagnosa penyakit yg harus ditangani puskesmas
Daftar 144 diagnosa penyakit yg harus ditangani puskesmasDaftar 144 diagnosa penyakit yg harus ditangani puskesmas
Daftar 144 diagnosa penyakit yg harus ditangani puskesmasbudhi mp
 
(4) lead term & tata cara koding icd 10
(4) lead term & tata cara koding icd 10(4) lead term & tata cara koding icd 10
(4) lead term & tata cara koding icd 10Imelda Wijaya
 
materi presentasi orientasi umum
materi presentasi orientasi umummateri presentasi orientasi umum
materi presentasi orientasi umumabdul rochman
 
Pedoman pelayanan upaya kesehatan perseorangan
Pedoman pelayanan upaya kesehatan perseoranganPedoman pelayanan upaya kesehatan perseorangan
Pedoman pelayanan upaya kesehatan perseorangantitisdwina
 
Contoh spk dan rkk serta rekomedasi k omite medis
Contoh spk dan rkk serta rekomedasi k omite medisContoh spk dan rkk serta rekomedasi k omite medis
Contoh spk dan rkk serta rekomedasi k omite medisAtal Tamara Setiawan
 

What's hot (20)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN DIAGRAM ALIR PEMERIKSAAN PASIEN DI RUMAH SA...
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN DIAGRAM ALIR PEMERIKSAAN PASIEN DI RUMAH SA... STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN DIAGRAM ALIR PEMERIKSAAN PASIEN DI RUMAH SA...
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN DIAGRAM ALIR PEMERIKSAAN PASIEN DI RUMAH SA...
 
354327216 sop-alur-pelayanan-igd
354327216 sop-alur-pelayanan-igd354327216 sop-alur-pelayanan-igd
354327216 sop-alur-pelayanan-igd
 
SOP/ Protap Pelayanan di Unit Gawat Darurat Puskesmas / RS
SOP/ Protap Pelayanan di Unit Gawat Darurat Puskesmas / RSSOP/ Protap Pelayanan di Unit Gawat Darurat Puskesmas / RS
SOP/ Protap Pelayanan di Unit Gawat Darurat Puskesmas / RS
 
Spo rekam medik
Spo rekam medikSpo rekam medik
Spo rekam medik
 
RPS EHR.doc
RPS EHR.docRPS EHR.doc
RPS EHR.doc
 
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdf
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdfPermenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdf
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdf
 
Materi pembinaan Jejaring Rujukan.pptx
Materi pembinaan Jejaring Rujukan.pptxMateri pembinaan Jejaring Rujukan.pptx
Materi pembinaan Jejaring Rujukan.pptx
 
Arah Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Mutu dan Standar pelayanan RS
Arah Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Mutu dan Standar pelayanan RSArah Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Mutu dan Standar pelayanan RS
Arah Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Mutu dan Standar pelayanan RS
 
PANDUAN CODE BLUE.pptx
PANDUAN CODE BLUE.pptxPANDUAN CODE BLUE.pptx
PANDUAN CODE BLUE.pptx
 
Standar pelayanan minimal_rumah_sakit
Standar pelayanan minimal_rumah_sakitStandar pelayanan minimal_rumah_sakit
Standar pelayanan minimal_rumah_sakit
 
Clinical pathway & cot selasa
Clinical pathway & cot selasaClinical pathway & cot selasa
Clinical pathway & cot selasa
 
Standar akreditasi rumah sakit APK AP PP PAB
Standar akreditasi rumah sakit APK AP PP PABStandar akreditasi rumah sakit APK AP PP PAB
Standar akreditasi rumah sakit APK AP PP PAB
 
Konsep Dasar Puskesmas
Konsep Dasar PuskesmasKonsep Dasar Puskesmas
Konsep Dasar Puskesmas
 
Daftar 144 diagnosa penyakit yg harus ditangani puskesmas
Daftar 144 diagnosa penyakit yg harus ditangani puskesmasDaftar 144 diagnosa penyakit yg harus ditangani puskesmas
Daftar 144 diagnosa penyakit yg harus ditangani puskesmas
 
(4) lead term & tata cara koding icd 10
(4) lead term & tata cara koding icd 10(4) lead term & tata cara koding icd 10
(4) lead term & tata cara koding icd 10
 
materi presentasi orientasi umum
materi presentasi orientasi umummateri presentasi orientasi umum
materi presentasi orientasi umum
 
SIMRS
SIMRSSIMRS
SIMRS
 
Rekam medis rajal
Rekam medis rajalRekam medis rajal
Rekam medis rajal
 
Pedoman pelayanan upaya kesehatan perseorangan
Pedoman pelayanan upaya kesehatan perseoranganPedoman pelayanan upaya kesehatan perseorangan
Pedoman pelayanan upaya kesehatan perseorangan
 
Contoh spk dan rkk serta rekomedasi k omite medis
Contoh spk dan rkk serta rekomedasi k omite medisContoh spk dan rkk serta rekomedasi k omite medis
Contoh spk dan rkk serta rekomedasi k omite medis
 

Similar to Perizinan rumah sakit

Peraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakit
Peraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakitPeraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakit
Peraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakitratu ayu
 
Peraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakit
Peraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakitPeraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakit
Peraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakitseptian57
 
ARAH KEBIJAKAN RS PERSI JATIM.ppt
ARAH KEBIJAKAN RS PERSI JATIM.pptARAH KEBIJAKAN RS PERSI JATIM.ppt
ARAH KEBIJAKAN RS PERSI JATIM.ppt1130221010ANNA
 
MANAJEMEN PELAYANAN.pptx
MANAJEMEN PELAYANAN.pptxMANAJEMEN PELAYANAN.pptx
MANAJEMEN PELAYANAN.pptxFaizAji1
 
analisa persi tntg pp472021.pdf
analisa persi tntg pp472021.pdfanalisa persi tntg pp472021.pdf
analisa persi tntg pp472021.pdfdrgShelyOktavia
 
PP NO 47 TH 21 BIDANG PERUMAH SAKITAN.pptx
PP NO 47 TH 21 BIDANG PERUMAH SAKITAN.pptxPP NO 47 TH 21 BIDANG PERUMAH SAKITAN.pptx
PP NO 47 TH 21 BIDANG PERUMAH SAKITAN.pptxAirinShabrina1
 
08 klasifikasi dan perizinan rs (kepala biro hukor)
08 klasifikasi dan perizinan rs (kepala biro hukor)08 klasifikasi dan perizinan rs (kepala biro hukor)
08 klasifikasi dan perizinan rs (kepala biro hukor)wijayanti1974
 
pasal 14 sampai 26 membahas tentang tenaga kesehatan asing.pptx
pasal 14 sampai 26 membahas tentang tenaga kesehatan asing.pptxpasal 14 sampai 26 membahas tentang tenaga kesehatan asing.pptx
pasal 14 sampai 26 membahas tentang tenaga kesehatan asing.pptxDONNYTANNU1
 
paparan-sundoyo-sospp.pdf
paparan-sundoyo-sospp.pdfpaparan-sundoyo-sospp.pdf
paparan-sundoyo-sospp.pdfbarozi1
 
MANAJEMEN_RUMAH_SAKIT-tm4.pptx
MANAJEMEN_RUMAH_SAKIT-tm4.pptxMANAJEMEN_RUMAH_SAKIT-tm4.pptx
MANAJEMEN_RUMAH_SAKIT-tm4.pptxMuhammadsadad7
 
KLINIK-AKREDITASI.pptx
KLINIK-AKREDITASI.pptxKLINIK-AKREDITASI.pptx
KLINIK-AKREDITASI.pptxmursal sigli
 
7. Kebijakan_Praktik_Keperawatan_2024_ok.pptx
7. Kebijakan_Praktik_Keperawatan_2024_ok.pptx7. Kebijakan_Praktik_Keperawatan_2024_ok.pptx
7. Kebijakan_Praktik_Keperawatan_2024_ok.pptxMulyonoKengkeng
 
Permenkes 9 2014 klinik
Permenkes 9 2014 klinikPermenkes 9 2014 klinik
Permenkes 9 2014 klinikfalkenmadara
 
Peraturan menteri kesehatan no. 9 tahun 2014 tentang klinik
Peraturan menteri kesehatan no. 9 tahun 2014 tentang  klinikPeraturan menteri kesehatan no. 9 tahun 2014 tentang  klinik
Peraturan menteri kesehatan no. 9 tahun 2014 tentang klinikUlfah Hanum
 
Etika dan Hukum Kesehatan.ppt
Etika dan Hukum Kesehatan.pptEtika dan Hukum Kesehatan.ppt
Etika dan Hukum Kesehatan.pptFahtiaNurRosyida1
 
permenkes no 5 thn 2014 panduan praktek klinis
permenkes no 5 thn 2014 panduan praktek klinis permenkes no 5 thn 2014 panduan praktek klinis
permenkes no 5 thn 2014 panduan praktek klinis Ira Muchaji
 
DR-ISTRI-YULIANI-MHKES.pptx
DR-ISTRI-YULIANI-MHKES.pptxDR-ISTRI-YULIANI-MHKES.pptx
DR-ISTRI-YULIANI-MHKES.pptxNikmal6
 
Permenkes 56-tahun-2014
Permenkes 56-tahun-2014Permenkes 56-tahun-2014
Permenkes 56-tahun-2014karisfa
 

Similar to Perizinan rumah sakit (20)

Peraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakit
Peraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakitPeraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakit
Peraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakit
 
Peraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakit
Peraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakitPeraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakit
Peraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakit
 
ARAH KEBIJAKAN RS PERSI JATIM.ppt
ARAH KEBIJAKAN RS PERSI JATIM.pptARAH KEBIJAKAN RS PERSI JATIM.ppt
ARAH KEBIJAKAN RS PERSI JATIM.ppt
 
MANAJEMEN PELAYANAN.pptx
MANAJEMEN PELAYANAN.pptxMANAJEMEN PELAYANAN.pptx
MANAJEMEN PELAYANAN.pptx
 
analisa persi tntg pp472021.pdf
analisa persi tntg pp472021.pdfanalisa persi tntg pp472021.pdf
analisa persi tntg pp472021.pdf
 
PP NO 47 TH 21 BIDANG PERUMAH SAKITAN.pptx
PP NO 47 TH 21 BIDANG PERUMAH SAKITAN.pptxPP NO 47 TH 21 BIDANG PERUMAH SAKITAN.pptx
PP NO 47 TH 21 BIDANG PERUMAH SAKITAN.pptx
 
08 klasifikasi dan perizinan rs (kepala biro hukor)
08 klasifikasi dan perizinan rs (kepala biro hukor)08 klasifikasi dan perizinan rs (kepala biro hukor)
08 klasifikasi dan perizinan rs (kepala biro hukor)
 
Nspk yanmed permenkes_klasifikasi_rs.khusus_
Nspk yanmed permenkes_klasifikasi_rs.khusus_Nspk yanmed permenkes_klasifikasi_rs.khusus_
Nspk yanmed permenkes_klasifikasi_rs.khusus_
 
Permenkes 56
Permenkes 56Permenkes 56
Permenkes 56
 
pasal 14 sampai 26 membahas tentang tenaga kesehatan asing.pptx
pasal 14 sampai 26 membahas tentang tenaga kesehatan asing.pptxpasal 14 sampai 26 membahas tentang tenaga kesehatan asing.pptx
pasal 14 sampai 26 membahas tentang tenaga kesehatan asing.pptx
 
paparan-sundoyo-sospp.pdf
paparan-sundoyo-sospp.pdfpaparan-sundoyo-sospp.pdf
paparan-sundoyo-sospp.pdf
 
MANAJEMEN_RUMAH_SAKIT-tm4.pptx
MANAJEMEN_RUMAH_SAKIT-tm4.pptxMANAJEMEN_RUMAH_SAKIT-tm4.pptx
MANAJEMEN_RUMAH_SAKIT-tm4.pptx
 
KLINIK-AKREDITASI.pptx
KLINIK-AKREDITASI.pptxKLINIK-AKREDITASI.pptx
KLINIK-AKREDITASI.pptx
 
7. Kebijakan_Praktik_Keperawatan_2024_ok.pptx
7. Kebijakan_Praktik_Keperawatan_2024_ok.pptx7. Kebijakan_Praktik_Keperawatan_2024_ok.pptx
7. Kebijakan_Praktik_Keperawatan_2024_ok.pptx
 
Permenkes 9 2014 klinik
Permenkes 9 2014 klinikPermenkes 9 2014 klinik
Permenkes 9 2014 klinik
 
Peraturan menteri kesehatan no. 9 tahun 2014 tentang klinik
Peraturan menteri kesehatan no. 9 tahun 2014 tentang  klinikPeraturan menteri kesehatan no. 9 tahun 2014 tentang  klinik
Peraturan menteri kesehatan no. 9 tahun 2014 tentang klinik
 
Etika dan Hukum Kesehatan.ppt
Etika dan Hukum Kesehatan.pptEtika dan Hukum Kesehatan.ppt
Etika dan Hukum Kesehatan.ppt
 
permenkes no 5 thn 2014 panduan praktek klinis
permenkes no 5 thn 2014 panduan praktek klinis permenkes no 5 thn 2014 panduan praktek klinis
permenkes no 5 thn 2014 panduan praktek klinis
 
DR-ISTRI-YULIANI-MHKES.pptx
DR-ISTRI-YULIANI-MHKES.pptxDR-ISTRI-YULIANI-MHKES.pptx
DR-ISTRI-YULIANI-MHKES.pptx
 
Permenkes 56-tahun-2014
Permenkes 56-tahun-2014Permenkes 56-tahun-2014
Permenkes 56-tahun-2014
 

More from Joni Iswanto

Protap penanggulangan bencana
Protap penanggulangan bencanaProtap penanggulangan bencana
Protap penanggulangan bencanaJoni Iswanto
 
Modul 4 analisis resiko
Modul 4 analisis resikoModul 4 analisis resiko
Modul 4 analisis resikoJoni Iswanto
 
Modul 3 konsepsi bencana dan kedaruratan
Modul 3 konsepsi bencana dan kedaruratanModul 3 konsepsi bencana dan kedaruratan
Modul 3 konsepsi bencana dan kedaruratanJoni Iswanto
 
Modul 1 pengantar rencana kontijensi.
Modul 1 pengantar rencana kontijensi.Modul 1 pengantar rencana kontijensi.
Modul 1 pengantar rencana kontijensi.Joni Iswanto
 
Manajemen bencana bidang kesehatan
Manajemen bencana bidang kesehatanManajemen bencana bidang kesehatan
Manajemen bencana bidang kesehatanJoni Iswanto
 
Pemberantasan Sarang Nyamuk
Pemberantasan Sarang NyamukPemberantasan Sarang Nyamuk
Pemberantasan Sarang NyamukJoni Iswanto
 
Prosedur penyuntikan imunisasi
Prosedur penyuntikan imunisasiProsedur penyuntikan imunisasi
Prosedur penyuntikan imunisasiJoni Iswanto
 
Manajemen logistik imunisasi
Manajemen logistik imunisasiManajemen logistik imunisasi
Manajemen logistik imunisasiJoni Iswanto
 
Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (pd3 i
Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (pd3 iPenyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (pd3 i
Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (pd3 iJoni Iswanto
 
Pelayanan imunisasi
Pelayanan  imunisasiPelayanan  imunisasi
Pelayanan imunisasiJoni Iswanto
 
Rencana kontinjensi
Rencana kontinjensiRencana kontinjensi
Rencana kontinjensiJoni Iswanto
 
Nutrisi anak balita
Nutrisi anak balitaNutrisi anak balita
Nutrisi anak balitaJoni Iswanto
 
Standard kompetensi bidan
Standard kompetensi bidanStandard kompetensi bidan
Standard kompetensi bidanJoni Iswanto
 
Dasar perilaku individual
Dasar perilaku individualDasar perilaku individual
Dasar perilaku individualJoni Iswanto
 
Pengembangan program uks
Pengembangan program uksPengembangan program uks
Pengembangan program uksJoni Iswanto
 
Masalah kesehatan remaja
Masalah kesehatan remajaMasalah kesehatan remaja
Masalah kesehatan remajaJoni Iswanto
 

More from Joni Iswanto (20)

Protap penanggulangan bencana
Protap penanggulangan bencanaProtap penanggulangan bencana
Protap penanggulangan bencana
 
Modul 4 analisis resiko
Modul 4 analisis resikoModul 4 analisis resiko
Modul 4 analisis resiko
 
Modul 3 konsepsi bencana dan kedaruratan
Modul 3 konsepsi bencana dan kedaruratanModul 3 konsepsi bencana dan kedaruratan
Modul 3 konsepsi bencana dan kedaruratan
 
Modul 1 pengantar rencana kontijensi.
Modul 1 pengantar rencana kontijensi.Modul 1 pengantar rencana kontijensi.
Modul 1 pengantar rencana kontijensi.
 
Manajemen bencana bidang kesehatan
Manajemen bencana bidang kesehatanManajemen bencana bidang kesehatan
Manajemen bencana bidang kesehatan
 
Pemberantasan Sarang Nyamuk
Pemberantasan Sarang NyamukPemberantasan Sarang Nyamuk
Pemberantasan Sarang Nyamuk
 
Prosedur penyuntikan imunisasi
Prosedur penyuntikan imunisasiProsedur penyuntikan imunisasi
Prosedur penyuntikan imunisasi
 
Manajemen logistik imunisasi
Manajemen logistik imunisasiManajemen logistik imunisasi
Manajemen logistik imunisasi
 
Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (pd3 i
Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (pd3 iPenyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (pd3 i
Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (pd3 i
 
Pelayanan imunisasi
Pelayanan  imunisasiPelayanan  imunisasi
Pelayanan imunisasi
 
Napza
NapzaNapza
Napza
 
Mtbs
MtbsMtbs
Mtbs
 
Rencana kontinjensi
Rencana kontinjensiRencana kontinjensi
Rencana kontinjensi
 
Nutrisi anak balita
Nutrisi anak balitaNutrisi anak balita
Nutrisi anak balita
 
Standard kompetensi bidan
Standard kompetensi bidanStandard kompetensi bidan
Standard kompetensi bidan
 
Dasar perilaku individual
Dasar perilaku individualDasar perilaku individual
Dasar perilaku individual
 
Pengembangan program uks
Pengembangan program uksPengembangan program uks
Pengembangan program uks
 
Masalah kesehatan remaja
Masalah kesehatan remajaMasalah kesehatan remaja
Masalah kesehatan remaja
 
Higiene industri
Higiene industriHigiene industri
Higiene industri
 
Info gender
Info genderInfo gender
Info gender
 

Perizinan rumah sakit

  • 1.  
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5. RS yg memberikan pelayanan kesehatan pd semua bidang & jenis penyakit RS yg memberikan pelayanan utama pd 1 bid atau jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, gol, umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya BerdasarkanJENIS PELAYANAN RS RUMAH SAKIT (UU no 44/2009) RS UMUM RS KHUSUS
  • 6. RS yg dikelola oleh Pemerintah, Pemda & Badan Hukum yg bersifat Nirlaba & tdk dpt dialihkan menjadi RS Privat RS yg dikelola oleh Badan Hukum dgn tujuan Profit yg berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero Berdasarkan PENGELOLAAN RS RS PUBLIK RS PRIVAT RUMAH SAKIT (UU no 44/2009)
  • 7. Berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang mendasari bidang perumahsakitan No RUMAH SAKIT PUBLIK RUMAH SAKIT PRIVAT 1 Tujuan : Non For Profit (Sisa hasil usaha untuk pengembangan pelayanan RS) Tujuan : For Profit 2 Mendapat insentif pajak baik sebagai RS pendidikan ataupun tidak Mendapat insentif pajak hanya bila telah ditetapkan sebagai RS Pendidikan
  • 8. STUDI KELAYAKAN & TATA RUANG RS MEMENUHI STANDAR INPUT (blm dpt memenuhi semuanya) PENETAPAN KELAS (pengelompokan RS brdasarkan Fas & kmampuan yan - Kemkes) IZIN OPERASIONAL TETAP (5 thn – Pemda/Kab/Kota) REGISTRASI (Pencatatan resmi - Kemkes) AKREDITASI (Pelayanan bermutu - Kemkes) IZIN MENDIRIKAN (2 thn – Pemda Prop/Kab/Kota) IZIN OPERASIONAL SEMENTARA (1 thn – Pemda Prop/Kab/Kota) MEMENUHI STANDAR INPUT, PROSES, OUTPUT/OUTCOME PENINGKATAN KELAS PERPANJANGAN IZIN
  • 9. PERIZINAN RS Setiap penyelenggara RS wajib memiliki izin (Pasal 25 Undang-Undang no 44 tahun 2009 ttg Rumah Sakit) Permohonan izin mendirikan & izin operasional RS diajukan menurut jenis & klasifikasi RS (Pasal 3 ayat 1 No 147/MENKES/PER/I/2010 tentang PERIZINAN RS) Pasal 26 Undang-Undang no 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Kelas RS Pemberi IZIN Rekomendasi Kls A & RS PMA/PMDN Menteri Kesehatan Dinas Kesehatan Prop Kls B Pemda Prop Dinas Kes Kab/kota Kls C & D Pemda Kab/kota Dinas Kes Kab/kota
  • 10. Untuk memperoleh izin mendirikan RS harus memenuhi persyaratan yang meliputi : a. studi kelayakan b. master plan c. status kepemilikan d. rekomendasi izin mendirikan e. Izin undang-undang gangguan (HO) f. persyaratan pengolahan limbah g. luas tanah dan sertifikatnya h. penamaan i. IMB j. izin Penggunaan Bangunan (IPB) k. surat izin tempat usaha (SITU) Izin mendirikan adalah izin yg diberikan utk mendirikan RS setelah memenuhi persyaratan utk mendirikan yg diberikan utk jangka waktu 2 (dua) tahun & dapat diperpanjang utk 1 (satu) tahun
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 14.
  • 15. Klasifikasi Rumah Sakit Umum Kelas A Mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit : - 4 pelayanan spesialistik dasar, - 5 pelayanan spesialis penunjang medik - 12 pelayanan medik spesialis lain, - 13 pelayanan medik sub spesialis Jumlah tempat tidur :400 tt Perbandingan tt dan perawat, 1:1 Tenaga tetap : - 18 dr umum, 4 drg - 2 dari 6 dr sp masing2 yan spes das - 1 dari 3 dr sp masing2 yan penunjang medis - 1 dari 3 dr sp masing2 yan spesialis lain - 1 drg spesialis - 1 dari 2 dr sub spes masing2 yan sub spesialis
  • 16. Lanjutan.. Kelas B Mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik sekurang-kurangnya : - 4 pelayanan medik spesialis dasar - 4 pelayanan spesialis penunjang medis - 8 pelayanan medik spesialis lainnya - 2 pelayanan medik sub spesialis dasar Jumlah tempat tidur min 200 tt Perbandingan perawat dan tt, 1:1 Pegawai tetap : - 12 dr umum & 3 dr gigi - 1 dari 3 dr spes masing2 yan spesialis dasar - 1 dari 2 dr sp masing2 yan penunjang medis - 4 dr sp lainnya dari yan spes yang berbeda - 1 drg spesialis - 1 dari 2 dr sub spes
  • 17. Lanjutan.. Kelas C Mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik sekurang-kurangnya : - 4 pelayanan medik spesialis dasar - 4 pelayanan spesialis penunjang medis Jumlah tempat tidur min 100 tt Perbandingan perawat dan tt, 2:3 Pegawai tetap : - 9 dr umum & 2 dr gigi - 2 dr sp dari yan spesialis dasar yang berbeda - 2 dr sp dari yan penunjang medis yang berbeda
  • 18.
  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22.
  • 23. © 2010 Direktorat Bina Pelayanan Medik Spesialistik TERIMA KASIH