Nota keberatan terhadap surat dakwaan JPU atas nama Valentinus Alla mengenai sengketa tanah antara Valentinus Alla dan Ir. Yunus Sarira. Tim penasehat hukum menyatakan dakwaan JPU tidak jelas dan bertentangan, sehingga perkara ini seharusnya diproses lewat pengadilan perdata bukan pidana.

1. NOTA KEBERATAN (EKSEPSI)
TERHADAP SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM
NO. REG PERK/PDM-178/MKS/Ep/12/2010
DALAM PERKARA
ATAS NAMA
VALENTINUS ALLA
Dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal
167 ayat 1 KUHP
Disampaikan oleh Tim Penasehat Hukum
Abdul Muttalib, S.H.
Abdul Azis, S.H.
Zulkifli Hasanuddin, S.H.
Haswandy Andy Mas, S.H.
Abdul Kadir W., S.H.
Safri J. Marappa, SH.
Muhajir, S.H.
Muhammad Haedir, S.H.
Ahmad R. Hamzah, S.H.
1. I. PENDAHULUAN
Majelis Hakim yang Terhormat,
Penuntut Umum yang kami Homati,

2. Sidang Pengadilan Yang Kami Muliakan.
Dengan tanpa bermaksud mengurangi independensi Badan Peradilan sebagai Lembaga Yudikatif di
Negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum (rechtstaat) Terdakwa Valentinus Alla,
mohon kepada Mejelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menegakkan
supremasi hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hati
nurani yang bersih, dengan mengabaikan unsur subjektivitas, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta
dan kebenaran materill dengan menganut Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption Of Innocent)
dengan mengutamakan objektivitas Majelis Hakim yang independen tanpa dicampuri dan
dipengaruhi serta intervensi dari pihak-pihak tertentu.
Pekenankanlah kami dari Tim Penasehat Hukum terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 26 Mei 2010, masing-masing bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama untuk
dan atas nama terdakwa VALENTINUS ALLA, pada kesempatan ini memanjatkan segala puji dan
syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga persidangan ini
berlangsung dengan aman dan tertib.
Selanjutnya kami ingin menyampaikan rasa terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada
kami untuk menyampaikan “Nota Keberatan/Eksepsi”, terhadap dakwaan yang diajukan oleh
Saudara Jaksa Penuntut Umum dan telah dibacakan pada hari selasa, 27 Mei 2010.
Eksepsi ini diajukan, karena menemukan hal-hal yang prinsip dalam surat dakwaan dimaksud yang
dapat diidentifikasikan sebagai melanggar ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yaitu
dakwaan tidak diuraikan secara cermat, jelas, dan tidak lengkap sehingga dakwaan menjadi kabur
(Obscure Libel), tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa telah memasuki masa daluarsa
(exeptio in tempores) dan perbuatan yang didakwakan bukanlan merupakan perbuatan pidana
melainkan perbuatan perdata.
Mudah-mudahan Majelis Hakim yang terhormat dapat memahami keberatan Penasehat Hukum dan
dapat dijadikan titik tolak pengungkapan tabir dan sekaligus penyelesainnya, serta apakah benar
ketentuan hukum yang telah ada dan berlaku sah itu dijalankan sesuai dengan yang diharuskan.
Setelah mempelajari dengan saksama Surat Dakwaan serta meneliti dengan cermat berkas perkara
atas nama Terdakwa VALENTINUS ALLA, kami Tim Penasihat Hukum berpendapat terdapat
cukup alasan untuk menyampaikan Keberatan atau Eksepsi atas dakwaan yang telah dibacakan
oleh Jaksa Penuntut Umum pada sidang yang lalu sebagaimana akan kami uraikan dibawah ini.
1. II. TENTANG KEBERATAN (EKSEPSI) DAN SURAT DAKWAAN
Majelis Hakim yang Terhormat,

3. Penuntut Umum yang kami Homati,
Sidang Pengadilan Yang Kami Muliakan.
Bahwa Keberatan (Eksepsi) terhadap Surat Dakwaan pada hakekatnya bukanlah merupakan suatu
perlawanan terhadap Jaksa Penuntut Umum, atau perlawanan terhadap Dakwaan Negara, akan
tetapi tiada lain bahwa eksepsi adalah merupakan instrumen yuridis untuk menjaga dan
mempertahankan harkat dan martabat manusia dan kemanusiaan yaitu agar dalam surat dakwaan
tidak terdapat suatu masalah yang dapat menghambat proses dalam mempertahankan harkat dan
martabat manusia itu.
Bahwa kewajiban bagi aparat penegak hukum, untuk menjunjung tinggi dan memberikan
penghargaan terhadap harkat dan manusia dan kemanusiaan, karena hal itu adalah merupakan
salah satu perwujudan dari iman dan keimanan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga
eksepsi ini diajukan
Bahwa sebelum Penasehat Hukum menyampaikan eksepsi terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut
Umum dalam perkara ini terlebih dahulu menyampaikan “Opening Statement” tentang dasar
kepemilikan dan penguasaan tanah oleh Terdakwa Valentinus Alla.
Semoga Majelis Hakim yang terhormat memperoleh gambaran yang lengkap, jelas, serta
memudahkan Majelis Hakim memberikan putusan dalam perkara ini terhadap terdakwa Valentinus
Alla
DASAR HUKUM KEPEMILIKAN TANAH
Kronologis tanah milik Valentinus Alla dan dasar-dasarnya adalah sebagai berikut :
1. Bahwa pada tahun 1989, Valentinus Alla membeli sebidang tanah seluas 163 M² dari
Cristian Salu Kombong. Jual beli ini dibuktikan dengan kwitansi tertanggal 17 Juli 1989
yang kemudian diperkuat dengan putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang No
15/PDT.G/1990/PN.UJ.Pdg. jo Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No.
253/PDT/1991/PT.UJ.PDG. jo Putusan Mahkamah Agung No. 1621 K/Pdt.1992.
2. Bahwa dalam Pengadilan Negeri Ujung Pandang No.15/PDT.G/1990/PN.UJ.Pdg. jo Putusan
Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No.253/PDT/1991/PT.UJ.PDG. jo Putusan Mahkamah
Agung No.1621 K/Pdt.1992 tersebut, menyebutkan dan menegaskan yang beberapa
diantaranya :
- Bahwa dalam pertimbangan, Majelis Hakim menyebutkan terbukti bahwa tanah objek sengketa
yang terletak di Jalan Racing Centre No. 46 RT I, RW II desa Panaikang, Kecamatan Panakukang,
sebelah barat dengan panjang 6 Meter, sebelah timur 7 dengan panjang 25 Meter. Terletak di

4. samping lapangan tenis PLN Proyek Bakaru yang merupakan sebagian dari tanah hak milik
Sertifikat No 653 GS No. 639/1981 atas nama Cristian Salu Kombong.
- Adapun batas-batas tanah miliki Valentius Alla adalah sebagai berikut
• Sebelah utara : Tanah pekarangan milik Zainuddin (Daeng Zanud)
• Sebelah timur : Lorong Jalanan
• Sebelah selatan : Tanah Bapak Patanda
• Sebelah barat : Tanah milik Penggugat (Cristian Salu Kombong) dan tanah milik Daud
Saroyo Balisa
1. Bahwa pada tahun 1999, setelah memenangi perkara perdata pada ketiga tingkat
pengadilan sebagaimana disebut pada poin 1 (satu) di atas, Valentinus Alla kemudian
meng-sertifikatkan tanahnya dengan Sertifikat Hak Milik No 20057/karampuan, surat ukur
00031 tanggal 23 April 1999, luas tanah 163 M2. atas nama VALENTINUS ALLA.
2. Bahwa Valentinus Alla telah membayar lunas Pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun
terakhir 2009.
TENTANG SENGKETA TAPAL BATAS TANAH ANTARA VALENTINUS ALLA DENGAN IR. YUNUS
SARIRA
1. Bahwa pada tahun 1999, Ir. Yunus Sarira juga membeli tanah dari Cristian Salu Kombong,
dimana tanah tersebut di sebelah utaranya berbatasan langsung dengan tanah milik
Valentinus Alla.
2. Penting untuk diketahui bahwa pada awalnya Cristian Salu Kombong adalah pemilik dari
tanah yang terletak di Jalan Racing Centre No. 46 RT I, RWII.
3. Bahwa selanjutnya pada tahun 1989 Valentiunus Alla membeli bagian tanah sebelah utara
yang kemudian disertifikatkan pada tahun 1999 dengan Sertifikat Hak Milik No
20057/karampuan, surat ukur 00031 tanggal 23 April 1999, luas tanah 163 M2. atas nama
VALENTINUS ALLA.
4. Bahwa selanjutnya pada tahun 1999 Ir. Yunus Sarira membeli tanah bagian selatan (sisa
dari tanah yang dibeli oleh Valentinus Alla pada tahun 1989) yang kemudian disertifikatkan
juga pada tahun 1999 dengan Sertifikat Hak Milik No. 20058/Karampuan, Surat Ukur 0032
tanggal 23 April 1999 dengan luas tanah 806 M2 atas nama Ir. YUNUS SARIRA.
5. Bahwa tanah milik Valentinus Alla (Sertifikat Hak Milik No 20057/karampuan, surat ukur
00031 tanggal 23 April 1999, luas tanah 163 M2. atas nama VALENTINUS ALLA) dengan
tanah milik Ir. Yunus Sarira (Sertifikat Hak Milik No. 20058/Karampuan, Surat Ukur 0032

5. tanggal 23 April 1999 dengan luas tanah 806 M2 atas nama Ir. YUNUS SARIRA) adalah hasil
perpecahan dari tanah induk milik Cristian Salu Kombong yang dengan Seritifikat Hak Milik
No. 653 GS No. 639/1981 atas nama Cristian Salu Kombong
6. Bahwa dengan demikian antara tanah milik milik Valentinus Alla (Sertifikat Hak Milik No
20057/karampuan, surat ukur 00031 tanggal 23 April 1999, luas tanah 163 M2. atas nama
VALENTINUS ALLA) dengan tanah milik Ir. Yunus Sarira (Sertifikat Hak Milik No.
20058/Karampuan, Surat Ukur 0032 tanggal 23 April 1999 dengan luas tanah 806 M2 atas
nama Ir. YUNUS SARIRA) adalah dua bidang tanah yang saling berbatasan langsung.
7. Bahwa sampai sekarang baik Valentinus Alla maupun Ir. Yunus Sarira masing-masing
mengklaim batas-batas tanah berdasarkan versinya masing-masing.
Berdasarkan opening statement yang diuraikan Penasehat Hukum di atas mengenai dasar
penguasaan/kepemilikan tanah oleh terdakwa Valentunus Alla yang sekarang ini menjadi sumber
permasalahan antara Terdakwa Valentunus Alla dengan Ir. Yunus Sarira adalah merupakan
sengketa mengenai tapal batas.
Sehingga perkara yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ini adalah tidak termasuk ruang lingkup
Hukum Pidana akan tetapi merupakan Hukum Keperdataan dan upaya hukum yang harus
ditempuh oleh Ir. Yunus Sarira selaku saksi pelapor/pengadu dalam perkara a quo adalah
mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Makassar.
Majelis Hakim yang Terhormat,
Penuntut Umum yang kami Homati,
Sidang Pengadilan Yang Kami Muliakan
Dengan ini tibalah saatnya Penasehat Hukum terdakwa mengajukan eksepsi sebagai berikut :
Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP menggariskan : surat dakwaan penuntut umum harus cermat,
jelas, dan lengkap menguraikan mengenai tindak pidana yang didakwakan. Penafsiran yang umum
diberikan terhadap ketentuan ini adalah bahwa penuntut umum harus menguraikan secara
lengkap dan jelas mengenai :
- Semua unsur delik yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan harus cermat
disebut satu per satu.
- Menyebut dengan cermat, lengkap, dan jelas segala hal meliputi “deskripsi” dan “cara”
tindak pidana yang dilakukan. Penguraian ini harus logis, masuk akal dan tidak saling berbenturan.

6. - Menyebut keadaan (circumstances) yang melekat pada tindak pidana.
Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disebutkan :
“…dimana sisi A-B, B-C, C-D, D-A adalah batas sertifikat hak milik nomor 20057/Karampuan surat
ukur 00031 tanggal 23-4-1999 luas tanah 163 M² adalah atas nama VALENTINUS ALLA sedangkan
sisi A-B, B-C, C-D dan D-AN adalah batas SHM No. 20058/Karampuan Surat Uku No. 0032/1999
tanggal 23-4-1999 luas tanah 806 M² atas nama Ir. YUNUS SARIRA dimana kedua sertifikat tanah
tersbut letaknya tidak over lap tidak saling tumpang tindih namun tumpang tindih (over lap)
dan sesuai surat ukur tanah yang dibuat Badan Pertanahan…”
Dapat terlihat adanya dalam satu kalimat terdapat dua frasa yang saling bertentangan. Pada frasa
pertama JPU menyebutkan “kedua sertifikat tidak saling tumpang tindih” lalu pada frasa kedua
JPU menyebutkan “kedua sertifikat saling tumpang tindih”.
Apa yang dikemukakan oleh Jaksa Penutut Umum diatas, yang dalam satu kalimat tedapat dua frasa
yang saling bertentangan sungguh sangat membingungkan (confuse) dan menyesatkan
(misleading).
M. Yahya Harahap (2007 : 129) menyebutkan bahwa dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan
Pasal 143 ayat (2) KUHAP dianggap obscure libel (kabur) atau confuse (membingungkan) atau
misleading (menyesatkan) yang berakibat sulit bagi terdakwa untuk melakukan pembelaan diri.
Tindakan penegakan hukum yang menghadapkan terdakwa dengan surat dakwaan yang tidak jelas
atau membingungkan, dikualisifikasi sebagai perkosaan terhadap hak asasi atas pembelaan diri.
M. Yahya Harahap juga mengemukakan bahwa mengenai ancaman atas kelalaian merumuskan
surat dakwaan yang tidak cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan
adalah dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum (null and void). Sifatnya adalah “imperatif”.
Tidak ada pilihan hukum bagi hakim selain dari pada Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum
(Null and Void).
1. III. PERKARA A QOU TELAH DALUARSA (Exceptio In Tempores)
Majelis Hakim yang Terhormat,
Penuntut Umum yang kami Homati,
Sidang Pengadilan Yang Kami Muliakan..
Apabila penuntutan terhadap tindak pidana yang diajukan kepada terdakwa melampaui tenggang
waktu yang telah ditentukan undang (that the time priscrible by law for bringing such action or

7. offence has expired) maka berakibat pada gugurnya atau hapusnya kewenangan menuntut dari
Jaksa Penuntut Umum.
Pada perkara a quo, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa VALENTINUS ALLA atas
perbutan terdakwa yang telah membangun pagar sepanjang 3 (tiga) meter dan lebar 1 (satu)
meter, dimana menurut Jaksa Penuntut Umum, pagar tersebut telah masuk ke dalam tanah milik
saksi korban Ir. Yunus Sakira.
Bahwa pagar tersebut telah dibangun oleh VALENTINUS ALLA pada tahun 1990. Dengan kata lain
pagar tersebut telah ada sejak tahun 1990. Ini berarti bahwa menurut Pasal 78 ayat (2) Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, perkara a qou telah masuk kualifikasi daluarsa. Pasal 78 ayat (2)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi :
“kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa : mengenai kejahatan yang diancam dengan
pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun sesudah enam tahun”
Pasal 167 ayat (1) yang didakwakan kepada terdakwa adalah tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan. Sebagaimana dalam Pasal 167 ayat (1) disebutkan :
“… diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat
ribu lima ratus rupiah”.
Penting untuk dipahami bahwa tindak pidana (delik) sebagaimana yang diatur oleh pasal 167 ayat
(1) KUHP adalah termasuk kualifikasi delik formil yaitu delik yang telah dianggap terpenuhi apabila
telah dilakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Jadi adanya fakta perbutan dari
VALENTINUS ALLA yang telah membangun pagar sepanjang 3 (tiga) meter dan lebar 1 (satu) meter
pada tahun 1990 menunjukkan tindak pidana penyerobotan sebagaimana diatur dalam pasal 167
ayat (1) KUHP yang dituduhkan kepada terdakwa VALENTINUS ALLA telah terwujud sejak pada
tahun 1990.
Sementara itu proses penyelidikan dan penyidikan perkara a qou baru dimulai pada tahun 2010.
Jadi terhitung sejak tahun 1990 hingga tahun 2010 telah ada jarak waktu selama 20 (dua puluh)
tahun. Hal ini sangat jelas menunjukkan bahwa perkara a qou telah masuk kategori daluarsa,
karena telah jauh melampai batas waktu yang telah digariskan oleh Pasal 78 ayat (2) KUHP yaitu
paling lama 6 (enam) tahun.
Hoge Raad (HR) dalam putusannya tanggal 3 Februari 1936 (dalam R. Soenarto Soerodibroto, 2007
: 69) disebutkan :
“… wewenang menuntut pidana, adalah wewenang negara untuk bertindak terhadap pelaku secara
pidana, tanpa peduli alat negara manakah yang melakukannya. Begitu suatu tenggang waktu

8. menurut undang-undang berlaku, maka kadaluarsa menggugurkan wewenang untuk bertindak
terhadap pelaku, baik tenggang waktu itu berlaku sebelum perkara dimulai maupun selama
berlangsungnya tenggang waktu kadaluarsa berada dalam stadium, bahwa alat penuntut tidak
dapat melakukan penuntutan.”
M. Yahya Harahap (2007 : 125) menjelaskan bahwa apabila Hakim dalam persidangan menemukan
faktor daluarsa (exceptio in tempores) dalam perkara yang diperiksa maka hakim harus
menjadikannya sebagai dasar putusan dengan amar : “MENYATAKAN KEWENANGAN MENUNTUT
HAPUS ATAU GUGUR”
1. IV. PENGADILAN PIDANA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO
Majelis Hakim yang Terhormat,
Penuntut Umum yang kami Homati,
Sidang Pengadilan Yang Kami Muliakan
Bahwa Opening Statement sebagaimana yang telah diuraikan di diatas oleh Penasehat Hukum juga
menjadi penjelasan utama pada poin ini.
Bahwa perkara a quo berawal dari adanya jual beli tanah antara Cristian Salu Kombong selaku
penjual dengan terdakwa Valentinus Alla selaku pembeli pada tahun 1989. Selanjutnya setelah
terjadinya jual beli, masih pada tahun 1989, terdakwa Valentinus Alla membangun pagar tembok di
atas tanah yang ia beli dari Christian Salu Kombo tersebut dengan tujuan sebagai penanda batas-
batas tanahnya.
Bahwa pada tahun 1991, Christian Salu Kombo memperkarakan Valentinus Alla secara perdata
terkait keabsahan jual beli tanah tersebut beserta pelunasanannya. Baik oleh Pengadilan Negeri
Ujung Pandang (sekarang PN Makassar) Pengadilan Tinggi Ujung Pandang (sekarang PT Makassar)
maupun Mahkamah Agung, telah memenangkan Valentinus Alla. Pada putusan ketiga tingkatan
Pengadilan tersebut menegaskan bahwa Jual beli antara Cristian Salu Kombong dengan Valentinus
Alla adalah sah dan Valentinus Alla berhak atas tanah dari jual beli tersebut
Pada tahun 1999, terdakwa Valentinus Alla telah meng-sertifikatkan tanahnya tersebut dengan
Sertifikat Hak Milik no 20057/karampuan, surat ukur 00031 tanggal 23 April 1999, luas tanah 163
M2. atas nama VALENTINUS ALLA. Namun belakangan (masih disekitaran tahun 1999) Ir. Yunus
Sarira membeli sisa tanah Cristian Salu Kombong (yang berbatasan dengan tanah Valentinus Alla).
Penting untuk diketahui bahwa tanah Valentinus Alla dan tanah Ir. Yunus Sarira dulunya adalah
merupakah satu kesatuan/berinduk dari tanah milik Cristian Salu Kombong. Tanah milik Cristian

9. Salu Kombong kemudian dipecah menjadi 2 (dua) bagian yaitu bagian yang dijual kepada terdakwa
Valentinus Alla dan bagian yang sekarang telah dibeli oleh Ir.Yunus Sarira.
Adapun Ir. Yunus Sarira membeli tanah dari Cristian Salu Kombong nanti pada tahun 1999 melalui
ahli waris Cristian Salu Kombong yang bernama Maria Rurukl (istri Cristian Salu Kombong). Jadi
jauh sebelum Ir. Yunus Sarira membeli sisa tanah Cristian Salu Kombong, telah ada bangunan pagar
tembok milik Valentinus Alla yang menjadi pembatas tanahnya.
Yang sekarang menjadi dasar lahirnya perkara a qou adalah adanya bangunan pagar tambok yang
menjadi pembatas antara tanah milik terdakwa Valentinus Alla dengan tanah milik Ir. Yunus Sarira
(saksi korban dalam perkara a qou). Sementara sampai sekarang belum ada kejelasan mengenai
batas-batas tanah, baik batas-batas tanah milik Valentinus Alla maupun batas-batas tanah milik Ir.
Yunus Sarira.
Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas terdapat suatu prejudicial gesschill
(persengketaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu) karena dalam hal ini baik terdakwa
maupun korban sama-sama mempunyai alas hak (rechstitle) atas tanah yang dimaksud penuntut
umum dalam dakawaannya. Sehingga untuk menentukan siapakah dari terdakawa dan korban
yang melakukan perbuatan melawan hukum harus diputuskan terlebih dahulu kepemilikan tanah
tersebut dalam persidangan perkara perdata. Bahwa hal ini seharusnya menjadi perhatian
penuntut umum dalam menentukan dapat tidaknya perkara a quo diteruskan ke proses penuntutan
Apa yang terjadi antara terdakwa Valentinus Alla dengan Ir. Yunus Sarira terkait adanya bangunan
pagar tembok yang menjadi pembatas antara tanah Valentinus Alla dengan Ir. Yunus Sarira adalah
murni sengketa penentuan batas yang dalam hal ini ADALAH MURNI SENGKETA PERDATA yang
seharusnya diadili oleh Hakim Pengadilan Perdata.
1. V. KESIMPULAN
Majelis Hakim yang Terhormat,
Penuntut Umum yang kami Homati,
Sidang Pengadilan Yang Kami Muliakan.
Bahwa setelah mempelajari dengan saksama dan dibahas berdasarkan acuan yuridis yang berlaku
sebagaimana diuraikan dalam bagian I, II, III dan IV di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai
berikut :
1. Bahwa dakwaan Jaksa Penutut Umum dalam perkara a qou tidak memenuhi ketentuan
pasal 143 ayat (2) KUHAP. Dengan kata lain Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan

10. dakwaannya secara cermat, jelas dan lengkap. Karena dalam dakwaan Jaksa Penuntut
Umum terdapat dua frasa dalam satu kalmat yang saling bertentangan yang berakibat
dakwaan menjadi membingungkan (confuse) atau menyesatkan (misleading) sehingga
dakwaan harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM (Null and Void).
2. Tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa VALENTINUS ALLA telah masuk dalam
kualifikasi daluarsa (Exceptio in Tempores) sehingga berakibat pada gugurnya atau
hapusnya hak menuntut (penuntutan).
3. Bahwa yang sebenarnya yang terjadi dalam perkara a qou adalah imbas dari belum
selesainya sengketa tapal batas antara tanah milik Valentinus Alla dengan tanah milik Ir.
Yunus Sarira (saksi korban). Baik Valentinus Alla maupun Ir. Yunus Sarira masing-masing
memiliki sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik No 20057/Karampuan, surat ukur 00031
tanggal 23 April 1999, luas tanah 163 M2. atas nama VALENTINUS ALLA dan Sertifikat Hak
Miliki No 20058/Karampuan, surat ukur 00032 tanggal 23 April 1999, luas tanah 806 M2.
atas nama Ir. YUNUS SARIRA. Dengan demikian ini adalah sengketa Perdata dan yang harus
mengadilinya adalah Hakim pada Pengadilan Perdata.
4. Bahwa dalam perkara a quo jaksa penuntut umum terkesan terburu-buru untuk segera
melimpahkan perkara serta menyusun surat dakwaan dan mengajukan para terdakwa
untuk segera disidangkan, hal ini dapat berakibat memunculkan adanya anggapan bahwa
terhadap perkara a quo biarlah pengadilan memutuskan
5. VI. DIKTUM
Majelis Hakim Yang Mulia,
Berdasarkan uraian serta kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, dengan ini kami penasehat
hukum terdakwa meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia menerima eksepsi ini seraya
memutuskan dengan amar sebagai berikut :
1)Menyatakan menerima Eksepsi/Keberatan penasehat hukum terdakwa
2)Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk/Pdm-178/MKS/Ep/12/2010
tanggal 6 April 2010 adalah Batal Demi Hukum (Null and Void).
3)Menyatakan Kewenangan Menuntut Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a qou Hapus
atau Gugur
4)Menyatakan sidang yang pemeriksaan perkara pidana No 563/Pid.B/2010/PN. Mks atas
nama terdakwa Valentinus Alla tersebut tidak dapat dilanjutkan untuk diadili berdasarkan
dakwaan batal demi hukum, dan Gugurnya Hak Penuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

11. 5)Membebankan biaya perkara kepada negara.
Demikian nota keberatan (eksepsi) ini dengan harapan agar Majelis Hakim dapat melihat latar
belakang permasalahan ini secara menyeluruh.
Makassar, 03 Juni 2010
TIM PENASEHAT HUKUM
LBH MAKASSAR