Terjadi peningkatan pengaduan terhadap pelayanan dokter yang berkaitan dengan etika, disiplin, dan hukum. Hal ini dipengaruhi oleh beban kerja, pembenahan diri, ketamakan, serta belum terwujudnya doctor-champion. Perlu pendekatan komprehensif, advokasi, sistem informasi, serta pengawasan yang lebih ketat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.

2. Pendahuluan
Etika Kedokteran : nilai/ petunjuk pemberi arah
pengambilan keputusan (baik, mulia) dalam praktek
kedokteran (Dorlan, 1960)
MKEK, etika kedokteran  sekumpulan nilai &
moralitas profesi kedokteran yang tercantum dalam
(KODEKI), Fatwa Etik, pedoman dan kesepakatan etik
lainnya
Etika Kedokteran  dirumuskan oleh komunitas
profesi

3. Disiplin Kedokteran : aturan-aturan dan atau
ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan
pelayanan yang harus diikuti oleh dokter (KKI, 2007)
Disiplin kedokteran  dirumuskan profesi 
dilegitimasi oleh negara

4. Hukum : sistem norma/ kumpulan peraturan yaitu
keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang
berlaku dalam kehidupan bersama dan dapat
dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi
(Kanter, 2001).
Hukum yang spesifik dengan kedokteran adalah :
UU Praktek Kedokteran (No. 29 tahun 2004),
UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan
UU no.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit

5. Permasalahan
Indonesia maju dalam hal pelayanan kesehatan,
indikator :
 Jumlah RS & Puskesmas semakin meningkat;
 Status kesehatan masyarakat membaik (AKI &
AKB turun, usia harapan hidup naik)
Meskipun demikian, masalah keluhan publik terhadap
pelayanan oleh dokter nampak bertambah banyak
selaras dengan meningkatnya kesadaran penduduk
akan hak untuk memperoleh pelayanan yang lebih
baik.

6. Permasalahan Etika Kedokteran
Dugaan Pelanggaran Etik
Kompilasi laporan pengaduan publik kepada
MKEK/ PB IDI antara Maret 2008 – Mei 2011 :
 Dokter tidak di tempat
 Kurang / tidak memberi informasi
 Berdagang, jual jamu
 Mengadvertensikan diri
 Praktek melalui telefon, fax
 Sulit bertemu / berkomunikasi dengan dokter

7.  Informed consent tidak dilakukan
 Sexual harassment
 Abortion
 Kolaborasi dengan farmasi
 Dokter marah-marah

8. Dugaan pelanggaran etik tahun 2003
-2006 (belum diklasifikasi)
• Kurang mendengarkan pasien / komunikasi
• Menakut-nakuti pasien
• Surat keterangan sehat, cuti, dll. – tanpa diperiksa
• Menarik bayaran tidak wajar
• Bertengkar dengan pasien
• Informed consent tidak dilakukan
• Tidak menyimpan rahasia pasien secara baik
• Rekam medis tidak dibuat
• Memuji diri / advertensi

9.  Pengobatan yang tidak evidence-based
 Kompetensi yang kurang memadai
 Menggunjingkan kekurangan sejawat di depan
pasien
 Memakai gelar yang bukan haknya
 Kolaborasi dengan perusahaan farmasi
 Aborsi tanpa indikasi medis
 Melakukan tindakan yang bukan kewenangannya
 Pelecehan seksual

11. Alasan-alasan pengaduan
 Komunikasi dokter – pasien ?
 Hubungan antar sejawat yang kurang
informatif ?  klien jadi korban
 Kebutuhan informasi publik
Kolaborasi dokter dengan perusahaan farmasi
 KPK  Gratifikasi (abuse of power)

12. Permasalahan Disiplin Kedokteran
Jumlah pengaduan kepada MKDKI meningkat semenjak 2006. Angka-angka
pada 2011-2012 belum semuanya dianalisis.
Sampai dengan April 2011 terdapat 127 pengaduan (97,6%) terkait bidang
kedokteran (163 dokter) dan 4 pengaduan (2,4%) terkait dokter gigi (11 drg)

13. Dokter umum (general practioner) merupakan kelompok yang paling banyak
diadukan ke MKDKI yakni 52 dokter (30%), kemudian dokter spesialis bedah
yaitu 33 dokter (20%).

14. Permasalahan Disiplin Kedokteran
Laporan MKDKI th 2012 tentang dr & dr. Spesialis yg
dilaporkan kurang lebih sama dg th. 2011, jumlah
meningkat.
Sumber pengaduan :
 157 kasus dari masyarakat,
 7 kasus dari dinkes, RS, Depkes & Perusahaan
Asuransi
 5 kasus dari TS (dr & drg)

15. Permasalahan yg sering diadukan s.d th 2012 :
Komunikasi
Ingkar janji (dishonesty/fraud)
Penelantaran, pembiaran
Standar pelayanan
Pembiayaan
Kompetensi
Iklan

16. Jenis dugaan pelanggaran disiplin :
(Sumber : MKEK th 2008-2011)
 Tidak melakukan pemeriksaan penunjang
 Lumpuh akibat imunisasi
 Pen tulang keluar / pen patah
 Kasa tertinggal
 Komplikasi akibat operasi (menjadi buta,
abses rongga perut)
 RS mata duitan
 Tindakan medik dibawah standard

17. Dugaan Pelanggaran Hukum
November 2009 - November 2010, PB IDI menerima 61 buah
laporan tentang dugaan pelanggaran hukum dokter. Sesudah
diverifikasi dari 61  25 menuduh dokter telah melakukan
pelanggaran akibat perilaku / tindakan-tindakannya antara lain
:
 12 orang dokter diduga malpraktek
 5 orang dokter dianggap melakukan pembiaran kepada
pasien  pasien merugi bahkan meninggal
 4 orang dokter dianggap membuka rahasia pasien
 1 orang tidak membuat informed consent
 2 orang dokter dituduh melakukan pelecehan seksual
 1 orang dokter diduga menyimpan obat-obatan melebihi
kewenangannya.

18. MoU PB IDI - POLRI
--- 25 Juni 2011 ---
 Kesepakatan IDI & POLRI  Pelayanan Kesehatan
dan Praktek Kedokteran
 Tujuan : meningkatkan pelayanan kesehatan &
penanganan dugaan tindak pidana di bidang praktek
kedokteran.

19. Dugaan Pelanggaran Hukum
Beberapa laporan tentang jenis dugaan pelanggaran
hukum oleh dokter (Sumber : MKEK/ PB IDI th 2008
-2011)
Tuduhan malpraktek dibawa ke polisi
Melapor ganda: MKEK plus Polisi
Mengadvertensikan teknik diagnostik baru
Polisi memanggil dokter RS karena pengaduan
Polri minta saksi ahli
Lawyer minta saksi ahli
Satu kasus dengan dua versi VER
Dokter dipanggil Polri untuk klarifikasi VER

20. Simpulan – Telaah Permasalahan
 Dalam satu dekade terakhir terjadi kecenderungan
meningkatnya jumlah pengaduan kepada dokter  media
sering memberitakan dugaan kesalahan tersebut sebagai
malpraktek tanpa tahu makna sesungguhnya
 Prof. E. Markum (psikolog sosial) berpendapat adanya
pengaruh-pengaruh spesifik dokter melakukan kesalahan,
yaitu :
1. Beban kerja (workload) yang tinggi
2. Pembenahan diri (rasionalisasi)
3. Ketamakan (greedy)
4. Belum tertampilkannya doctor-champion
Pelayanan kesehatan belum terstruktur dengan baik dan
Biaya pelayanan sangat mahal  Sudah dilaksanakan
langkah-langkah reformasi melalui SJSN/BPJS.

21. Saran-saran
 Menggunakan pendekatan komprehensif untuk
memperkuat & memperbaiki perilaku profesional
 Pengurus IDI menyelenggarakan advokasi yang lebih
intensif tentang etik, disiplin dan hukum kedokteran
termasuk Kesepakatan IDI-Polri th 2011
 Mengembangkan sistem informasi yang mencatat
(recording) dan melaporkan (reporting) mengenai
kejadian dugaan pelanggaran etik, disiplin dan hukum
 Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan
sanksi pelanggaran etika dan disiplin kedokteran oleh
IDI wil. & cab. bekerjasama dengan Dinkes

22.  Setiap anggota IDI senantiasa
mengupayakan untuk memberikan
pelayanan kesehatan dengan
menjunjung tinggi spirit luhur dari
profesi kedokteran.
 Menghindari paktek-praktek
kolaborasi dokter dengan
perusahaan farmasi yang akhirnya
merugikan pasien dan martabat
dokter.
 Menyelenggarakan penelitian
tentang perilaku dokter dalam
menjalankan prakteknya.