Teori - teori tentang monitoring dan evaluasi dalam sistem penganggaran keuangan negara

1. TEORI MONITORING DAN EVALUASI
SISTEM MONITORING DAN EVALUASI ANGGARAN
SPESIALISASI KEBENDAHARAAN NEGARA SEMESTER VI
2012 -2013
PERTEMUAN II

2. PENGERTIAN MONITORING
1. Monitoring is the continuous assessment of the intervention and its environment. It
takes place at all levels of management and uses both formal reporting and
informal communications
2. Monitoring adalah penilaian yang terus menerus terhadap fungsi kegiatan-kegiatan
proyek di dalam konteks jadwal-jadwal pelaksanaan dan terhadap
penggunaan input-input proyek oleh kelompok sasaran di dalam konteks harapan-harapan
rancangan. Monitoring adalah kegiatan proyek yang integral, bagian
penting dari praktek manajemem yang baik dan karena itu merupakan bagian
yang integral dari manajemen sehari-hari (Casely & Kumar 1987)
3. Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana
suatu kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul
dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin (PP 39/2006)
4. Monitoring adalah proses pengumpulan dan analisis informasi (berdasarkan
indikator yang ditetapkan) secara sistematis dan kontinu tentang kegiatan
program / proyek sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk
penyempurnaan program / proyek itu selanjutnya (Harry Hikmat)
5. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas
objektif program. Memantau perubahan, yang focus pada proses dan keluaran.
 Monitoring melibatkan perhitungan atas apa yang kita lakukan
 Monitoring melibatkan pengamatan atas kualitas dari layanan yang kita berikan

3. PENGERTIAN MONITORING
1. Dapat dilakukan dengan metoda pengumpulan dan analisis
informasi secara teratur.
2. Dilakukan untuk menilai apakah masukan sudah digunakan,
apakah dan bagaimana kegiatan dilaksanakan, dan apakah
keluaran dihasilkan sesuai rencana.
3. Umumnya berfokus secara khusus pada efisiensi.
4. Sumber data yang penting digunakan adalah alat verifikasi
pada tingkat kegiatan dan keluaran yang umumnya merupakan
dokumen internal maupun eksternal seperti: Laporan bulanan /
triwulan, catatan kerja dan perjalanan, catatan pelatihan,
notulen rapat dan sebagainya pada perjalanan pelaksanaan
program / kegiatan, dokumen pengumpulan data, laporan
konsultan dan sebagainya.

4. PENGERTIAN MONITORING
5. Dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :
 Monitoring melalui kunjungan lapangan (field visits)
 Monitoring melalui laporan kemajuan yang di peroleh dari laporan
dari masing-masing penanggung jawab baik itu yang menangani
program / kegiatan utama atau pendukung yang meliputi
persentase target dan realisasi serapan dana serta prosentase
target dan realisasi kemajuan kegiatan.
6. Monitoring pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan pada :
 Perkembangan realisasi penyerapan dana
 Realisasi pencapaian target kinerja / output
 Kendala yang dihadapi

5. TUJUAN MONITORING
1. Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah
sesuai dengan rencana
2. Mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat
diatasi
3. Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang
digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan proyek.
4. Mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk
memperoleh ukuran kemajuan,
5. Menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah, tanpa
menyimpang dari tujuan

6. FUNGSI MONITORING
 Ketaatan (compliance). Monitoring menentukan apakah tindakan
administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan
prosedur yang telah ditetapkan.
 Pemeriksaan (auditing). Monitoring menetapkan apakah sumber dan
layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu bagi pihak tertentu
(target) telah mencapai mereka.
 Laporan (accounting). Monitoring menghasilkan informasi yang
membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat
sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu
tertentu.
 Penjelasan (explanation). Monitoring menghasilkan informasi yang
membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan
mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

7. PRINSIP-PRINSIP MONITORING
1) Monitoring harus dilakukan secara terus-menerus
2) Monitoring harus menjadi umpan terhadap perbaikan kegiatan
program organisasi
3) Monitoring harus memberi manfaat baik terhadap organisasi
maupun terhadap pengguna produk atau layanan.
4) Monitoring harus dapat memotifasi staf dan sumber daya lainnya
untuk berprestasi
5) Monitoring harus berorientasi pada peraturan yang berlaku
6) Monitoring harus obyektif
7) Monitoring harus berorientasi pada tujuan program

8. MANFAAT MONITORING
BAGI PENANGGUNGJAWAB
1. Salah satu fungsi manajemen yaitu pengendalian atau supervisi.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) kinerja
2. Untuk meyakinkan pihak-pihak yang berkepentingan
3. Membantu penentuan langkah-langkah yang berkaitan dengan kegiatan
selanjutnya.
4. Sebagai dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi selanjutnya
BAGI PENGELOLA
1. Membantu untuk mempersiapkan laporan dalam waktu yang singkat
2. Mengetahui kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki dan menjaga
kinerja yang sudah baik.
3. Sebagai dasar (informasi) yang penting untuk melakukan evaluasi
proyek

9. PENGERTIAN EVALUASI
1. Evaluasi adalah penilaian berkala rehadap relevansi, penampilan, efisiensi
dan dampak proyek tentang waktu, daerah atau populasi," (Casely & Kumar
1987)
Sedangkan interprestasinya secara umum bagi banyak organisasi adalah
istilah umum yang digunakan bersama-sama dengan kaji ulang. Organisasi
lain menggunakannya dalam pengertian yang lebih ketat sebagai penilaian
yang komprehensif terhadap keluaran dan dampak proyek; apa
sumbangannya terhadap pencapaian tujuan sasaran. Evaluasi bisanya
dilakukan baik oleh orang dalam maupun orang luar untuk membantu pihak
terkait dan pembuat keputusan belajar dan menerapkan pelajaran yang sudah
dipetik. Evaluasi berfokus khusus pada dampak dan sustainibilitas.
2. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi input, output,
dan outcome terhadap rencana dan standar yang didasarkan atas :
 Sumber daya yang digunakan
 Indikator dan sasaran kinerja output kegiatan untuk kegiatan pokok
 Indikator dan sasaran kinerja outcome untuk program
 Evaluasi dilakukan secara sistematis, obyektif, dan transparan (Bappenas)

10. PENGERTIAN EVALUASI
3. Evaluasi adalah penggunaan metode penelitian social untuk secara sistematis
menginvestigasi efektifitas program. /Menilai kontribusi program terhadap perubahan
(Goal/objektif) dan menilai kebutuhan perbaikan, kelanjutan atau perluasan program
(rekomendasi)
 Evaluasi memerlukan desain studi/penelitian
 Evaluasi terkadang membutuhkan kelompok kontrol atau kelompok pembanding
 Evaluasi melibatkan pengukuran seiring dengan berjalannya waktu
 Evaluasi melibatkan studi/penelitian khusus
4. Evaluasi adalah proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah
kinerja program / proyek untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas
kinerja program / proyek
5. Mehren dan Lehmann, 1987 “Evaluasi adalah suatu proses perencanaan memperoleh,
dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif
keputusan”
6. Drs. Wayan Nurkancana “Evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk
menentukan nilai dari sesuatu”
7. Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan
hasil (outcome) terhadap rencana dan standar (PP 39/2006)

11. PENGERTIAN EVALUASI
8. Proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau program
9. Sebuah penilaian yang seobyektif dan sesistematik mungkin terhadap sebuah
intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung ataupun yang telah diselesaikan
10. Berbagai pembanguan, program, kegiatan sudah dilakukan. Apakah kita tahu dampak
programpembangunan tersebut ?
11. Pemerintah dihadapkan pada desakan untuk memiliki pengetahuan objektif tentang
dampak dari berbagai intervensi :
 Mana yang berhasil vs tidak ?
 Mana yang dilanjutkan dan / atau direplikasi vs dihentikan ?
 Mana yang didukung anggaran pusat vs anggaran daerah ?
(Dadang Solihin)

12. JENIS EVALUASI BERDASARKAN WAKTU
PELAKSANAANNYA
Ex-ante evaluation
Dilakukan sebelum ditetapkannya rencana
Untuk memilih dan menentukan :
 Skala prioritas
 Cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya
On going evaluation
Dilakukan pada saat pelaksanaan rencana kegiatan
Untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana
yang telah ditentukan sebelumnya
Ex-post evaluation
Dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir
Untuk melihat apakah pencapaian (keluaran / hasil / dampak) program mampu mengatasi
masalah yang ingin dipecahkan
Untuk menilai program dari sisi :
 Efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan dengan masukan)
 Efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran)
 Manfaat (dampak terhadap kebutuhan)

13. JENIS EVALUASI BERDASARKAN
FOKUSNYA
Formatif
Fokus pada bidang kinerja yanglebih baik (kegiatan, program, atau kebijakan)
Sumatif
Fokus pada hasil (akibat)
Prospektif
Menjawab pertanyaan :
 Menjawab program / kegiatan / kebijakan ini harus dievaluasi ?
 Apakah hasil yang diperoleh sesuai dengan upaya / sumberdaya yangdipergunakan ?

14. KERANGKA KONSEPTUAL & KRITERIA
EVALUASI
Kerangka konseptual
1. Menjadi bagian dari desain program
2. Perencanaan yang baik sejak awa
3. Dukungan dari pemangku kepentingan
4. Menjadi bagian dari tanggung jawab pemimpin program
5. Alokasi sumber daya yang memadai
Kriteria Evaluasi
1. Relevansi : sejauh mana kegiatan sejalan dengan prioritas dan kebijakan
2. Efektivitas : suatu ukuran sejauh mana sebuha kegiatan mencapai tujuan
3. Efisiensi : mengukur keluaran, kualitatif dan kuantitaif dalam hubungannya
dengan masukan
4. Dampak : perubahan positif dan negatif yang dihasilkan oleh sebuah
intervensi pembangunan secara langsung maupun tidak langsung, disengaja
maupun tidak
5. Keberlanjutan : mengukur apakah manfaat suatu kegiatan dapat terus
dinikmati setelah anggaran tidak diberikan lagi

15. TUJUAN EVALUASI
Untuk mendapatkan informasi dan menarik pelajaran dari
pengalaman mengenai pengelolaan program / kegiatan,
keluaran, manfaat, dan dampak dari program / kegiatan yang
baru selesai dilaksanakan, maupun yang sudah berfungsi,
sebagai umpan balik bagi pengambilan keputusan dalam
rangka perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan
pengendalian program / kegiatan selanjutnya

16. FUNGSI EVALUASI
Moh. Rifai (1986)
 Evaluasi sebagai pengukur kemajuan;
 Evaluasi sebagai alat perencanaan;
 Evaluasi sebagai alat perbaikan.
Soewardji Lazaruth (1994)
mengukur hasil yang sudah dicapai dalam melaksanakan
program dengan alat ukur rencana yang sudah dibuat dan
disepakati; menganalisa semua hasil pemantauan
(monitoring) untuk dijadikan bahan dalam
mempertimbangkan keputusan serta usaha perbaikan dan
penyempurnaan

17. PENTINGNYA EVALUASI
1. Memperlihatkan keberhasilan atau kegagalan program / kegiatan
2. Menunjukkan dimana dan bagaimana perlu dilakukan perubahan-perubahan
3. Menentukan bagaimana kekuatan atau potensi dapat
ditingkatkan
4. Memberikan informasi untuk membuat perencanaan dan
pengambilan keputusan.
5. Membantu untuk dapat melihat konteks dengan lebih luas serta
implikasinya terhadap kinerja pembangunan

18. PRINSIP-PRINSIP EVALUASI
1) Prinsip berkesinambungan, artinya dilakukan secara berlanjut.
2) Prinsip menyeluruh, artinya keseluruhan aspek dan komponen
program harus dievaluasi
3) Prinsip obyektif, artinya pelaksanaannya bebas dari kepentingan
pribadi.
4) Prinsip sahih, yaitu mengandung konsistensi yang benar-benar
mengukur yang seharusnya diukur.
5) Prinsip penggunaan kritis
6) Prinsip kegunaan atau manfaat
(Nanang Fattah : 1996)

19. PERBEDAAN & PERSAMAAN MONITORING & EVALUASI
 Evaluasi berbeda daripada monitoring, tapi relatif sangat dekat.
Keduanya, monitoring dan evaluasi adalah alat manajemen. Pada
kasus di dalam monitoring, informasi untuk mengetahui kemajuan
menurut yang disetujui sebelumnya di dalam rencana dan jadwal rutin
yang dikumpulkan. Ketidakcocokan antara actual dengan pelaksanaan
yang direncanakan haruslah dilakukan identifikasi dan koreksi.
 Evaluasi lebih berkisah (episodik) daripada monitoring. Evaluasi mirip
dengan monitoring tetapi terdapat penambahan penggunaan sumber
informasi. Banyak sumber-sumber informasi yang diidentifikasi selama
mengkaji ulang proyek ketika ada kebutuhan untuk mengetahui
mengapa input tidak berperan penting dalam perencanakan output.
Fokus evaluasi relatif spesifiK kepada petanyaan mengenai efektifitas
dan dampak yang ditentukan untuk mempengaruhi pelayanan atau
program mendatang.
 Kaitan antara Monitoring dan Evaluasi adalah evaluasi memerlukan
hasil dari monitoring dan digunakan untuk kontribusi program
 Monitoring bersifat spesifik program. Sedangkan Evaluasi tidak hanya
dipengaruhi oleh program itu sendiri, melainkan varibel-varibel dari luar.

20. PERBEDAAN & PERSAMAAN MONITORING & EVALUASI
MONITORING EVALUASI
Kapan ? Terus menerus Akhir setelah program
Apa yang diukur ? Output dan proses; sering
focus terhadap input, kegiatan,
kondisi / asumsi
Dampak jangka panjang,
kelangsungan
Siapa yang terlibat ? Internal Internal dan eksternal
Sumber informasi ? Sistem rutin, survey kecil,
dokumen internal, laporan
Dokumen eksternal dan
internal, laporan
assessment dampak, riset
dan evaluasi
User ? Manajer dan staff Manajer, staff, donor,
konsultan, stakeholder,
organisasi lain
Penggunaan hasil Koreksi minor program Koreksi mayor program
Perubahan kebijakan,
startegi, masa mendatang,
termasuk penghentian
program

21. PERBEDAAN & PERSAMAAN MONITORING & EVALUASI
Monitoring Evaluasi
Menilai kemajuan dalam pelaksanaan
program yang sedang berjalan
Memberikan gambaran pada suatu
waktu tertentu mengenai suatu
program
Akuntabilitas penyampaian input
program
Dasar untuk aksi perbaikan
Penilaian keberlanjutan program
Akuntabilitas penggunaan sumber
daya
Pembelajaran terhadap hal-hal yang
dapat dilakukan lebih baik di
masyarakat
Apakah pelaksanaan sesuai rencana
Apakah terdapat penyimpangan
Apakah penyimpangan tersebut dapat
dibenarkan
Relevansi
Keberhasilan
Kefektifan biaya
Pembelajaran
Dilaksanakan terus-menerus atau
secara berkala dalam program
berjalan
Umumnya dilaksanakan pada
pertengahan dan akhir program

22. BAHAYA TIDAK ADANYA MONITORING & EVALUASI
 Penilaian kinerja dan pengambilan keputusan terbatas pada ketersediaan
info parsial
 Mekanisme cross check & balance dari masyarakat tidak optimal
1. Mendukung pembuatan kebijakan (khususnya keputusan anggaran) yaitu :
keputusan penyusunan anggaran berbasis kinerja dan perencanaan
nasional
2. Membantu pemerintah dalam :
 Pengembangan dan analisis kebijakan serta pengembangan program
 Mengelola berbagai kegiatan pada tingkat sektor, program, dan kegiatan
3. Meningkatkan transparasi dan akuntabilitas, apakah telah mencapai
sasaran

23. KUNCI KEBERHASILAN MONITORING & EVALUASI
 Keberhasilan institusionalisasi sistem M&E mencakup berbagai upaya
menciptakan kesinambungan danmenjamin sistem M&E berfungsi baik bagi
pemerintah
 Ada 3 kunci utama :
• Pemanfaatan informasi M&E
• Kualitas informasi M&E
• Kesinambungan M&E
1. Harus ada demand : menjamin ketersediaan dana untuk aktivitas M&E dan
penggunaan informasi M&E
2. Harus ada insentif : menjamin berbagai temuan evaluasi digunakan
3. Harus ada champion :
 pemerintah yang memiliki pemahaman benar tentang sistem dan M&E (alat dan
metode) dan memiliki apresiasi tinggi terhadap berbagai manfaat informasi M&E
bagi pemerintah
 Peran strategis dalam menciptakan keberhasilan sistem M&E pemerintah yang
menyeluruh
4. Harus ada pelatihan : menciptakan SDM yang memiliki keahlian memadai

24. PENGALAMAN EMPIRIS : AUSTRALIA
 Sistem evaluasi pemerintahan menyeluruh (akhir 1980-an) yang dikelola
Kemenkeu :
• Semua K/L wajib melakukan evaluasi
• Semua K/L wajib menyampaikan portofolio rencana evaluasi (detail
rencana evaluasi program, program-program apa yang dievaluasi, isu-isu
yang ditanyakan, dan metode evaluasi)
 Hasil (1994) :
• Hampir 80% usulan anggaran dan sekitar 2/3 penghematan didasarkan
hasil temuan evaluasi
• Informasi hasil temuan evaluasi mempengaruhi pembuatan keputusan
anggaran kabinet
• Informasi M&E juga digunakan secara intensif
(Dadang Solihin)

25. PENGALAMAN EMPIRIS : CHILI
 Menkeu mengembangkan sistem M&E pemerintah secara menyeluruh
(sejak 1994) :
• Sekitar 1.550 indikator kinerja, evaluasi cepat, evaluasi dampak
• Pelaksanaan pihak ketiga (perguruan tinggi dan perusahaan konsultan),
dengan TOR dan metode standar setiap jenis evaluasi
 Informasi dan berbagai temuan M&E digunakan secara intensif dalam
menganilis kinerja anggaran K/L sebagai masukan dalampebuatan
keputusan anggaran pemerintah
 Berbagai informasi M&E digunakan untuk menentukan “target kinerja” dari
setiap badan dan untuk peningkatan manajemen berbagai K/L
(Dadang Solihin)

26. KAITAN MONITORING-EVALUASI DENGAN FUNGSI
LAINNYA
PLANNING
M & E REPORTING BUDGETING
IMPLEMENTATION

27. LATAR BELAKANG PERLUNYA
MONITORING & EVALUASI SISTEM
PENGANGGARAN
1.REFORMASI KEUANGAN NEGARA
2.DASAR HUKUM

28. REFORMASI KEUANGAN NEGARA
 Tuntutan akan good governance (akuntabilitas, prediktabilitas,
transparansi, partisipasi)
 Adanya benang merah yang jelas antara perencanaan dan
penganggaran
 Sistem penganggaran yang berbasis output dan outcome dan
bukan lagi berbasis input (PBK)
 Adanya sistem penganggaran yang berkesinambungan dalam
kurun waktu jangka menengah / KPJM
 Pemberian kewenangan yang lebih luas kepada kementerian
/lembaga dalam penggunaan sumber dayanya dalam rangka
pencapaian output dan outcome (let the managers manage)
 Tuntutan atas penyelenggaraan fungsi treasuri yang lebih
optimal
 Tanggung jawab penggunaan keuangan yang lebih tegas

29. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang No. 17 tahun 2003
 Pasal 3
(1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
 Pasal 12
(2) Penyusunan Rancangan APBN sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka
mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
 Pasal 14
(1) Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/ pimpinan
lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun
rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tahun
berikutnya.
(2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.
(3) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah
tahun anggaran yang sedang disusun.

30. DASAR HUKUM
 Pasal 27
(1) Pemerintah Pusat menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama
APBN dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada
DPR selambat lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang
bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah
Pusat.
(3) Penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan
keadaan dibahas bersama DPR dengan Pemerintah Pusat dalam
rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBN tahun anggaran
yang bersangkutan, apabila terjadi :
a. perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi
yang digunakan dalam APBN;
b. perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran
antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;
d. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang
berjalan.

31. DASAR HUKUM
2. Undang-Undang No. 25 tahun 2004
 Pasal 8
Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi:
a. penyusunan rencana;
b. penetapan rencana;
c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
d. Evaluasi pelaksanaan rencana
 Pasal 29
(1) Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan
rencana pembangunan Kementerian/Lembaga periode sebelumnya.
(2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja
pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah
periode sebelumnya.
(3) Menteri/Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan
berdasarkan hasil evaluasi pimpinan Kementerian/Lembaga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan bagi
penyusunan rencana pembangunan Nasional/Daerah untuk periode
berikutnya.

32. DASAR HUKUM
 Pasal 30
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004
4. PP No. 39 tahun 2006
5. PP No. 90 tahun 2010
 Pasal 5
(1) Penyusunan RKA-K/L harus menggunakan pendekatan:
a. kerangka pengeluaran jangka menengah;
b. penganggaran terpadu; dan
c. penganggaran berbasis Kinerja.
(2) RKA-K/L disusun secara terstruktur dan dirinci menurut klasifikasi
anggaran, yang meliputi:
a. klasifikasi organisasi
b. klasifikasi fungsi
c. klasifikasi jenis belanja

33. DASAR HUKUM
(3) Penyusunan RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan instrumen:
a. indikator Kinerja;
b. standar biaya; dan
c. evaluasi Kinerja.
(4) Menteri/Pimpinan Lembaga menetapkan indikator Kinerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a setelah
berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian
Perencanaan.
 Pasal 7
(1) Presiden menetapkan Arah Kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional pada bulan Januari untuk tahun direncanakan berdasarkan
hasil evaluasi kebijakan berjalan.
(2) Berdasarkan Arah Kebijakan dan prioritas pembangunan nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian/Lembaga
mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan berjalan.

34. DASAR HUKUM
(3) Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan berjalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian/Lembaga dapat
menyusun rencana Inisiatif Baru dan indikasi kebutuhan anggaran yang
diselaraskan dengan Arah Kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional untuk disampaikan kepada Kementerian Perencanaan dan
Kementerian Keuangan.
(4) Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan mengevaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan dari program yang sedang berjalan
dan mengkaji usulan Inisiatif Baru berdasarkan prioritas pembangunan
serta analisa pemenuhan kelayakan dan efisiensi indikasi kebutuhan
dananya.
(5) Kementerian Perencanaan mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan
pengintegrasian hasil evaluasi.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Inisiatif Baru
diatur dengan Peraturan Menteri Perencanaan.
 Pasal 9
(1) Menteri Keuangan dalam rangka penyusunan RKA-K/L, menetapkan
Pagu Anggaran K/L dengan berpedoman kapasitas fiskal, besaran Pagu
Indikatif, Renja-K/L, dan memperhatikan hasil evaluasi Kinerja
Kementerian/Lembaga.

35. DASAR HUKUM
 Pasal 19
(1) Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan pengukuran dan evaluasi Kinerja
atas pelaksanaan RKA-K/L tahun sebelumnya dan tahun anggaran
berjalan.
(2) Pengukuran dan evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit terdiri atas:
a. tingkat Keluaran (output);
b. capaian Hasil (outcome);
c. tingkat efisiensi;
d. konsistensi antara perencanaan dan implementasi; dan
e. realisasi penyerapan anggaran.
(3) Hasil pengukuran dan evaluasi Kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kementerian
Keuangan dan Kementerian Perencanaan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuran dan evaluasi Kinerja atas
pelaksanaan RKA-K/L diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

36. DASAR HUKUM
 Pasal 20
(1) Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan sesuai dengan
tugas dan kewenangan masing-masing melakukan pemantauan atas
pencapaian Kinerja Kementerian/Lembaga.
(2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan evaluasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat digunakan
sebagai bahan pertimbangan penerapan ganjaran dan sanksi dalam
penetapan Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga.