Pendidikan kewarganegaraan kuliah

MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
( MPK )

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MERUPAKAN
KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI (KBK) PD SELURUH
PERGURUAN TINGGI INDONESIA. KBK MENEKANKAN
KEJELASAN HASIL DIDIK SESEORANG YG KOMPETEN
DALAM HAL :
1. PENGUASAI ILMU PENGETAHUAN
2. MENGUASAI PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN
KETERAMPILAN DALAM BENTUK KEKARYAAN.
3. MENGUASAI SIKAP BERKARYA
4. MENGUASAI SIKAP DAN KEMAMPUAN DALAM KEHIDUPAN
BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA DENGAN
PILIHAN KEKARYAAN.

• UU NO. 20/2003 TTG SISDIKNAS MENETAPKAN KURIKULUM
PENDIDIKAN TINGGI WAJIB MEMUAT:
a. PENDIDIKAN AGAMA.
b. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
c. BAHASA.
• SECARA KUALITAS VISI PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL 2010:
1. MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN INTELEKTUAL UTK JADI
WARGANEGARA YG BAIK DAN BERTANGGUNGJAWAB BAGI

KEMAMPUAN BERSAING BANGSA MENCAPAI KEHIDUPAN
YG BERMAKNA.
2. MEMBANGUN SUATU SISTEM PENDIDIKAN TINGGI YANG
BERKONTRIBUSI DLM PEMBANGUNAN MASYARAKAT YG
DEMOKRATIS, BERKEADABAN, INKLUSIF, MENJAGA
PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL.

VISI & MISI MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
VISI MPK DI PERGURUAN TINGGI MERUPAKAN SUMBER NILAI
DAN PEDOMAN DALAM PENGEMBANGAN DAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI GUNA MENGANTAR
KAN MAHASISWA MEMANTAPKAN KEPERIBADIANNYA
SEBAGAI MANUSIA INDONESIA SEUTUHNYA.

MISI MPK DI PERGURUAN TINGGI MERUPAKAN MEMBANTU
MAHASISWA MEMANTAPKAN KEPERIBADIANNYA AGAR
SECARA KONSISTEN MAMPU MEWUJUDKAN NILAI-NILAI
DASAR PANCASILA, RASA KEBANGSAAN, DAN CINTA
TERHADAP TANAH AIR SEPANJANG HAYAT DALAM
MENGUASAI, MENERAPKAN DAN MENGEMBANGKAN ILMU
PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN SENI DENGAN RASA
TANGGUNG JAWAB.

POKOK2 BAHASAN DAN MATERI MATA KILUAH PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN ( MPK ),
1. PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK
MEMBANGUN MASYARAKAT DEMOKRATIS DAN
BRKEADABAN DALAM TINJAUAN FILOSOFIS DAN
PEDAGOGIS.
2. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI
3. PANCASILA SEBAGAI SUATU SISTEM FILSAFAT
4. PANCASILA SBG FILSAFAT BANGSA DAN NEGARA IND.
5. IDENTITAS NASIONAL AKTUALISASI PENGEMBANGANNYA
MELALUI REVITALISASI NILAI-NILAI PANCASILA
6. NEGARA DAN KONSTITUSI
7. DEMOKRASI INDONESIA
8. RULE OF LOW DAN HAK ASASI MANUSIA.
9. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
10. GEOPOLITIK INDONESIA
11. GEOSTRATEGI INDONESIA

TUJUAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN:
1. PEKA TERHADAP BERBAGAI MASALAH YG ADA DI
LINGKUNGANNYA YG TERKAIT LGSG PD KEBIJAKAN PUBLIK.
2. TANGGAP TERHADAP BERBAGAI IMPLIKASI DR PERMASALA
HAN DR BERBAGAI DIMENSI KEBIJAKAN PUBLIK.
3. MAMPU MEMECAHKAN SALAH SATU MASALAH YG PALING
KRUSIAL DILINGKUNGANNYA SECARA SISTEMATIS DAN
KOLEKTIF DGN CARA PANDANG SBG WNI YG DEMOKRATIS
4. MAMPU MENGAMBIL KEPUTUSAN KOLEKTIF SBG
REKOMENDASI TERKAIT KEBIJAKAN PULIK YG RELEVAN
5. MAMPU MENSOSIALISASIKAN USULAN KEBIJAKAN YANG
DIREKOMENDASIKAN MELALUI KORIDOR DAN INSTRUMEN
DEMOKRASI YG ADA DI LINGKUNGANNYA.

A. PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK
MEMBANGUN MASYARAKAT DEMOKRASI DAN
BERKEADABAN DALAM TINJAUAN FILOSOFIS DAN
PEDAGOGIS
SECARA KONSTITUSIONAL SESUNGGUHNYA PENDIDIKAN
DEMOKRASI DAN HAM SUDAH ADA SEJAK SEBELUM
KEMERDEKAAN DAN AWAL KEMERDEKAAN (1945) YG TUJUAN
NYA “mencerdaskan kehidupan bangsa”. SBG MANA TRSURAT
DLM PEMBUKAAN UUD 1945 DIWUJUDKAN DLM SISTEM
PENDIDIKAN NASIONAL.
NAMUN DLM PERJALANAN IMPLEMENTASI DAN PRAKTISNYA
SANGAT FLUKTUATIF SESUAI DGN IRAMA DAN IKLIM SOSIAL-
POLITIK TERKAIT DGN KEBIJAKAN POLITIK KENEGARAAN
SETIAP KURUN WAKTU KEPEMIMPINAN MULAI DARI PRESIDEN
YG PERTAMA SAMPAI KE VI, BHW PENDIDIKAN DEMOKRASI
DAN HAM BELUM MEMBERIKAN HASIL YG MENGGEMBIRAKAN.
SPT KEBEBASAN MENGELUARKAN PENDAPAT YG CENDRUNG
ANARKIS, MELANGGAR HAM, HUKUM TERKALAHKAN OLEH
POLITIK, SERTA TERDEGRADASINYA KEWIBAWAAN PARA
PEJABAT NEGARA.

OLEH SEBAB ITU PERLUNYA REKONSEPTUALISASI PENDIDIKAN
DEMOKRASI & HAM DI INDONESIA, AGAR NANTINYA DAPAT
DIPEROLEH PARADIGMA PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN HAM,
YG BUKAN HANYA SECARA KONSTITUSIONAL ADA TETAPI
SECARA INSTRUMENTAL DAN PRAKTIS BENAR2 TERJADI DAN
MEMBERIKAN DAMPAK PEDAGOGIS DAN SOSIAL KULTURAL
SECARA KUMULATIF TERHADAP SEMAKIN MENINGKATNYA
KUALITAS KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN ber- HAM DI
INDONESIA INI BENAR2 DILAKSANAKAN BERDASARKAN
PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945.
STELAH REFORMASI BERKUMANDANG SAAT INI MEMANG
SUDAH NAMPAK BAHWA JALAN UNTUK TERLAKSANANYA
DEMOKRASI DAN HAM SUDAH ADA WALAU BELUM SECARA
MAKSIMAL DILAKSANAKAN.

BEBERAPA UPAYA/ASUMSI MELAKUKAN REKONSEPTUALISASI
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN. ASUMSI2 TERSEBUT
ADALAH:
1. KOMETMEN NASIONAL UTK MEMFUNGSIKAN PENDIDIKAN SBG
WAHANA UTK “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak
serta peradaban bangsa yg bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa (Pasal 3 UU No. 20/2003)”. MEMERLUKAN
WAHANA PSIKO-PEDAGOGIS (Pengembangan Potensi Peserta
Didik di Sekolah) dan SOSIO-ANDRAGOGIS (Fasilitasi
Pemberdayaan Pemuda dan Orang Dewasa dlm Masyarakat). YG
MEMUNGKINKAN TERJADINYA PROSES BELAJAR
BERDEMOKRASI SEPANJANG HAYAT MELALUI PENDIDIKAN
DEMOKRASI.
2. TRANSFORMASI DEMOKRASI DLM MASYARAKAT INDONESIA
MEMERLUKAN KONSEPSI YG DIYAKINI BENAR DAN BERMAKNA
YG DIDUKUNG DGN SARANA PENDIDIKAN YG TEPAT SASARAN,
TEPAT STRATEGI, DAN TEPAT KONTEKS, AGAR SETIAP INDIVIDU

WNI MAMPU MEMERANKAN DIRINYA SBG WNI YG CERDAS,
DEMOKRATIS, BERWATAK SERTA BERKEADABAN.

3. PENDIDIKAN DEMOKRASI YG DILAKUKAN DLM KONTEKS
PENDIDIKAN FORMAL, NONFORMAL DAN INFORMAL SELAMA
INI BELUM MENCAPAI SASARAN OPTIMAL DLM
MENGEMBANGKAN MASYARAKAT YG CERDAS, BAIK DAN
BERWATAK SERTA BERKEADABAN. UTK ITU PERLU UPAYA
SISTEMATIS DAN SISTEMIK UTK MENGEMBANGKAN MODEL
PENDIDIKAN DEMOKRASI YG SECARA TEORITIS DAN
EMPIRIS, DAN SECARA KONTESTUAL HANDAL SERTA
AKSEPTABEL.
4. SECARA PSIKO-PEDAGOGIS DAN SOSIO-ANDRAGOGIS,
PENDIDIKAN DEMOKRASI YG PALING TEPAT ADALAH
PENDIDIKAN UTK MENGEMBANGKAN KEWARGANEGARAAN
YG DEMOKRATIS.
5. UTK MENDAPATKAN MODEL PENDIDIKAN KEWARGA
NEGARAAN YG SECARA PSIKO-PEDAGOGIS DAN SOSIO-
ANDRAGOGIS DAN HANDAL DIPERLUKAN UPAYA UTK
MENGKAJI KEKUATAN KONTEKS, KEHANDALAN INPUT DAN
PROSES, GUNA MENGHASILKAN PRODUK PENDIDIKAN YG
MEMADAI SESUAI DGN VISI DAN MISI PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN UTK MASYARAKAT MADANI
INDONESIA.

SECARA INSTRUMENTAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN YG
DIGARISKAN DLM PERATURAN PER-UNDANG2AN :
1. … UTK MENDIDIK WNI YG SEJATI YG BERSEDIA
MENYUMBANGKAN TENAGA DAN PIKIRAN UTK NEGARA DAN
MASYARAKAT(BP KNIP 1945)
2. … UTK MEMBENTUK MANUSIA SUSILA YG CAKAP DAN WNI YG
DEMOKRATIS, SERTA BERTANGGUNGJAWAB TENTANG
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN TANAH AIR
(DJOJONEGORO, 1996:76).
3. … UTK MELAHIRKAN WNI YG BERTANGGUNGJAWAB ATAS
TERSELENGGARANYA MASYARAKAT INDONESIA, ADIL DAN
MAKMUR BAIK SPRITUIL MAUPUN METERIIL DAN BERJIWA
PANCASILA (UU. NO.2/1989 TTG SISDIKNAS)
4. UTK MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA DAN MENGEM
BANGKAN MANUSIA INDONESIA SUTUHNYA
5. ;;; BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YME DAN BERBUDI
PEKERTI LUHUR, MEMILIKI PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN,
KESEHATAN JASMANI/ROHANI, KEPRIBADIAN YG MANTAP DAN
MANDIRI, SERTA RASA BERTANGGUNGJAWAB
KEMASYARAKATAN DAN KEBANGSAAN.
6. … BERKEMBANGNYA POTENSI PESERTA DIDIK AGAR MENJADI
MANUSIA YG BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YME,
BERAKHLAK MULIA, SEHAT, BERILMU, CAKAP, KREATIF, MANDIRI,
DAN MENJADI WNI YG DEMOKRATIS DAN BERTANGGUNGJAWAB
(UU NO. 20/2003 TTG SISDIKNAS)

IDENTIFIKASI FAKTOR YG BERPENGARUH TERHADAP
PERKEMBANGAN DEMOKRASI SUATU NEGARA.
1. The Degree of Economic Development (Tingkat Perkembangan
Ekonomi)
2. A sense of National Identity (Kesadaran Identitas Nasional)
3. Historical Experience (Pengalaman Sejarah)
4. Element of Civic Culture (Budaya Warganegara juga merupakan
Faktor yg Mempengaruhi Perkembangan Demokrasi Suatu Negara).
SALAH SATU UNSUR YG PENTING DLM BUDAYA WARGANEGARA
ADALAH “CIVIC VIRTUE” ATAU KEBIJAKAN ATAU AKHLAK
KEWARGWNEGARAAN YG MENCAKUP KETERLIBATAN AKTIF
WN DIYAKINI AKAN MEMUPUK DLM KEHIDUPAN “CIVIC
COMMUNITY” DAN “CIVIL SOCIETY”. ATAU MASYARAKAT
MADANI UNTUK INDONESIA.
DGN KATA LAIN TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA
MASYARAKAT MADANI BERSIFAT INTERAKTIF DGN TUMBUH
DAN BERKEMBANGNYA AKHLAK KEWARGANEGARAAN (CIVIL
VIRTUE) DAN MERUPAKAN UNSUR UTAMA DLM BUDAYA
KEWARGANEGARAAN, SEHINGGA MAMPU MEMBERI
KONTRIBUSI TERHADAP PERKEMBANGAN AKHLAK
KEWARGANEGARAAN YG MENJADI INTI DR MASYARAKAT
INDONESIA YG MADANI. INILAH TANTANGAN KONSEPTUAL
DAN OPERASIONAL BAGI PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN HAM
DI INDONESIA.

• CIVIL CULTURE DLM PENDIDIKAN DEMOKRASI, KONSEP INI
TERKAIT ERAT DGN PERKEMBANGAN “democratic civil
society” ATAU MASYARAKAT MADANI YG MEMPERSYARAT
KAN WARGANYA UTK MELAKUKAN PROSES INDIVIDUALISASI,
DIMANA SETIAP ORANG BELAJAR BGMN MELIHAT DIRINYA
DAN ORANG LAIN SBG INDIVIDU YG SAMA HAK DAN
KEWAJIBANNYA DAN TDK LAGI TERIKAT OLEH ATRIBUT2
KHUSUS DLM KONTEKS SUKU, AGAMA, RAS, ANTAR
GOLONGAN, ATAU KELAS2 DLM MASYARAKAT.
• MSYARAKAT SIPIL YG DEMOKRATIS TIDAK MUNGKIN
BERKEMBANG TANPA PERANGKAT BUDAYA YG DIPERLUKAN
DLM MASYARAKAT. OLEH KRN ITU CIVIL CULTURE MERUPA
KAN SALAH SATU SUMBER YG SANGAT BERMAKNA BAGI
PENGEMBANGAN CIVIC EDUCATION ATAU PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN. SEDANGKAN POLITICAL CULTURE
ADALAH PEMIKIRAN YG KHAS DAN TERPOLAKAN TENTANG
BGMN KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI SEHARUSNYA
DISELENGGARAKAN DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT.

• ANTARA CIVIC CULTURE DENGAN POLITICAL CULTURE
SATU SAMA LAIN MEMILIKI SALING KETERGANTUNGAN
(INTERDEPENDENCE). SATU SISI CIVIC CULTURE MEMBERI
KONTRIBUSI DLM MEMBANGUN IDENTITAS KEWARGANEGA
RAAN atau KE-INDONESIA-AN KPD SETIAP WNI TERMASUK
KPD PELAKU POLITIK, SEMENTARA ITU PARA PELAKU
POLITIK SECARA SUBSTANSI DAN PRAKTIS MENGGAMBAR
KAN KARAKTER KE-INDONESIA-AN, BUKAN KARAKTER
KOMUNITARIAN (KOMUNITAS) BAIK SUKU, AGAMA, RAS, DAN
ANTAR GOLONGAN SERTA PARTAI POLITIK.
• OLEH KARENA ITU IDENTITAS PRIBADI WNI YG BERSUMBER
DR CIVIC CULTURE PERLU DIKEMBANGKAN MELALUI
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DLM BERBAGAI BENTUK.
JADI “CIVIC VIRTUE” ADALAH KEMAUAN SETIAP
WARGANEGARA UTK MENEMPATKAN KEPENTINGAN UMUM
DIATAS KEPENTINGAN PRIBADI ATAU GOLONGAN.

* SISTEM DEMOKRASI MENURUT UUD 1945 HASIL AMANDEMEN 1
S/D 4, NILAI2 FUNDAMENTAL YG SECARA IDEAL MENJADI
TUMPUAN DEMOKRASI ALA/MODEL INDONESIA DAN
MERUPAKAN INTI DR KOMITMEN WNI ADALAH KEMERDEKAAN,
KEIMANAN DAN KETAQWAAN TERHADAP TUHAN YME,
KEMANUSIAAN YG ADIL DAN BERADAB, KESATUAN DAN
PERSATUAN, KERAKYATAN YG DIPIMPIN OLEH
KEBIJAKSANAAN, MUSYAWARAH, KEADILAN DAN
KESEJAHTERAAN, KEBINET PRESIDENSIL, PEMILU YG LUBER,
JUJUR DAN ADIL, KESEJAJARAN DPR DGN PEMERINTAH,
OTONOMI DAERAH, KEHAKIMAN YG MERDEKA, HAK ASASI
MANUSIA (POLEKSOSBUD, PENDIDIKAN DAN AGAMA), SERTA
KESEJAHTERAAN RAKYAT YG BERKEADILAN.
* UTK MEWUJUDKAN NILAI2 FUNDAMENTAL DEMOKRASI TSB
DLM KEHIDUPAN MASYA. SE-HARI2 DIPERLUKAN CIVIC
CULTURE INDONESIA, BUKAN PARTICULARISTIC CULTURE
SUKU, AGAMA, KOMUNITAS, GOLONGAN DAN PARTAI POLITIK
* NAMUN DLM PEMBANGUNAN CIVIC CULTURE INDONESIA TDK
DIARTI KAN MELEBURNYA BUDAYA KOMUNITARIAN MENJADI
SUATU BUDAYA BARU DI INDONESIA.

• PENGEMBANGAN CIVIC VIRTUE, MERUPAKAN LANDASAN UTK
PENGEMBANGAN CIVIC PARTICIPATION YG MEMANG
MERUPAKAN TUJUAN AKHIR DR CIVIC EDUCATION.
• CIVIC PARTICIPATION DIKEMBANGKAN DGN TUJUAN
MEMBERIKAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN YG
DIPERLUKAN UTK PERANSERTA SECARA AKTIF
MASYARAKAT.
• KITA KETAHUI MENGAPA BANGSA INDONESIA DLM BERBAGAI
LAPISAN SOSIAL TERKESAN BELUM BISA MENJALANKAN
CITA2, NILAI2 DAN PRINSIP DEMOKRASI, DGN DEMIKIAN
MELALUI PENGEMBANGAN PARADIGMA BARU PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN, YG NOTABENNYA MENCAKUP
PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN HAM DIDALAMNYA.
• SECARA KONSEPTUAL ILNIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGA
RAAN MERUPAKAN SUATU WAHANA PENDIDIKAN
DEMOKRASI YG MENGANDUNG 3 DIMENSI, YAITU: KAJIAN
ILMIAH KEWARGANEGARAAN, PROGRAM KURIKULER
KEWARGANE GARAAN, DAN AKTIFITAS SOSIAL KULTURAL
KEWARGANEGA RAAN (WINATAPUTRA, 2001).
KEWARGANEGARAAN SBG PENDIDIKAN DEMOKRASI
KONSTITUSIONAL IND. YG RELIGIUS DAN MENCERDASKAN
(UUD 1945) DAN BERSIFAT MULTI DIMENSIONAL DAN
DITANGANI SECARA PROFESIONAL.

B. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI
LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

• PKn MULAI TAHUN 1990 WAJIB MASUK KURIKULUM
PERGURUAN TINGGI YAITU PENDIDIKAN KEWIRAAN (PASAL
39 AYAT (2) UU NO. 2/1989 TTG SISDIKNAS.
• PKn SBG USAHA UTK MEMBEKALI PESERTA DIDIK DGN
PENGETAHUAN DAN KEMAMPUAN DASAR BERKENAAN DGN
HUBUNGAN ANTARA WARGA NEGARA DGN NEGARA, SERTA
PENDIDIKAN PENDAHULUAN BELA NEGARA (PPBN) AGAR
MENJADI WARGA NEGARA YG DPT DIANDALKAN OLEH
BANGSA DAN NEGARA (UU NO. 20/2003 TTG SISDIKNAS).
• OLEH SEBAB ITU DISETIAP PERGURUAN TINGGI NEGERI
MAUPUN SWASTA, DIMASUKKAN KEDALAM KURIKULUM
WAJIB DIIKUTI OLEH SETIAP MAHASISWA, DAN HARUS
MENDAPAT NILAI MINIMAL C.

KONFERENSI 9 MENTERI PENDIDIKAN DR NEGARA2 TERBESAR
PENDUDUKNYA DI NEW DELHI PD TAHUN 1996,
NEBYEPAKATI SUATU PANDANGAN DAN BERPENDAPAT
BAHWA PENDIDIKAN ABAB XXI, HRS BERPERAN EFEKTIF,
SBB:
1. MEMPERSIAPKAN PRIBADI SBG WARGA NEGARA DAN
ANGGOTA MASYARAKAT YG BERTANGGUNG JAWAB.
2. MENANAMKAN DASAR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
(SUSTAINABLE DEVELOPMENT) BAGI KESEJAHTERAAN
MANUSIA DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP.
3. MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN YG BERORIENTASI PD
PENGUASAAN, PENGEMBANGAN, DAN PENYEBARAN ILMU
PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN SENI DEMI KEPENTINGAN
KEMANUSIAAN.

PANDANGAN PENDIDIKAN ABAD XXI KONFERENSI PENDIDIKAN
TINGGI DI PARIS TAHUN 1998 SEBANYAK 140 NEGARA
(INDONESIA) MENYEPAKATI TANGGUNGJAWAB PENDIDIKAN
TINGGI, ANTARA LAIN :
1. TDK HANYA MENERUSKAN NILAI2, MENTRANSFER ILMU
PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN SENI, TTAPI JG
MLAHIRKAN WARGA NEGARA YG BERKESADARAN TINGGI
TTG BANGSA DAN KEMANUSIAAN.
2. MEMPERSIAPKAN TENAGA KERJA MASA DEPAN YANG
PRODUKTIF DLM KONTEKS DINAMIS.
3. MENGUBAH CARA BERPIKIR, SIKAP HIDUP DAN PRILAKU
BERKARYA INDIVIDU MAUPUN KELOMPOK MASYARAKAT
DLM RANGKA MEMPERAKARSAI PERUBAHAN SOSIAL YG
DIPERLUKAN SERTA MENDORONG PERUBAHAN KEARAH
KEMAJUAN YG ADIL DAN BEBAS. SEARAH DGN PERUBAHAN
PENDIDIKAN KE MASA DEPAN SBG KESEPAKATAN DUNIA.

SESUAI DGN VISI PENDIDIKAN TINGGI 2010, MUATAN
SUBSTANSI KAJIAN DAN MATERI INSTRUKSIONAL PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN DIHARAPKAN DPT MENCAPAI
INDIKATOR KEBERHASILAN PERWUJUDAN MASY. INDONESIA
2020 YG RELEVAN, SBB:
1. TUMBUHNYA PENGHORMATAN TERHADAP MARTABAT
MANUSIA.
2. BERKEMBANGNYA BUDAYA DAN PRILAKU SPORTIF SERTA
MENGHARGAI DAN MENERIMA PERBEDAAN DALAM
KEMAJUMUKAN.
3. MENINGKATNYA: SEMANGAT PERSATUAN DAN KERUKUNAN
BANGSA, SERTA TOLERANSI, KEPEDULIAN DAN TANGGUNG
JAWAB SOSIAL.
4. MENGUATNYA PARTISIPASI POLITIK SBG PERWUJUDAN
KEDAULATAN RAKYAT DAN KONTROL SOSIAL MASYARAKAT
5. BERKEMBANGNYA ORGANISASI SOSIAL KEMAYARAKATAN
DAN POLITIK YG BERSIFAT TERBUKA DAN BERMARTABAT.
6. MEMILIKI KEMAMPUAN DAN KETANGGUHAN DLM
MENYELENGGARA KAN KEHIDUPAN BERBANGSA DAN
BERNEGARA DI-TENGAH2 PERGAULAN ANTAR BANGSA, DGN
MENINGKATKAN DAYA SAING BANGSA AGAR SEJAJAR
DENGAN BANGSA2 LAIN DI DUNIA.

MASYARAKAT INDONESIA SPT WUJUD VISI INDONESIS 2020,
SBG “MASYARAKAT MADANI”, YAITU MASYARAKAT YG MEMILIKI
“KEADABAN DEMOKRASI” , ADALAH SBB:
1. BERIMAN DAN BERTAQWA TERHADAP TUHAN YME DAN
PANCASILA.
2. DEMOKRATIK, BERKEADABAN, MENGHARGAI PERBEDAAN,
KERAGAMAN, PENDAPAT DAN PANDANGAN.
3. MENGAKUI DAN MENJUNJUNG TINGGI HAM, KESETARAAN
DAN TDK DISKRIMINATIF.
4. SABAR, TUNDUK PD HUKUM DAN KETERTIBAN MASYA.
5. MAMPU BERPARTISIPASI DLM PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PUBLIK, MEMILIKI KEAHLIAN, KETRAMPILAN KOMPETITIF DGN
SOLIDARITAS UNIVERSAL.
6. MENJUNJUNG TINGGI NILAI2 LUHUR YG MENGAKAR PD
MASYARAKAT BERADAB DAN DEMOKRATIS.
7. BELAJAR DAN BERLANGSUNG SPANJANG HAYAT,
MEMBANGUN WNI YG BERADAB DAN DEMOKRATIS
8. BELAJAR SPANJANG HAYAT MEMBANGUN WNI YG
BERKEADABAN

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI
BERTUJUAN MEMBANTU MAHASISWA:
1. MENGEMBANGKAN POTENSINYA UTK MENGUASAI ILMU
PENGETAHUAN, KETERAMPILAN, DAN SIKAP KWARGANEGA
RAAN SERTA NILAI2 YG DIPERLUKAN DLM RANGKA PENERA
PAN ILMU, PROFESI DAN KEAHLIAN SERTA BERPARTISIPASI
DLM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DARI KOMUNITI
STEMPAT BANGSA DAN DUNIA.
2. MENJADI WARGA NEGARA YG CERDAS, DEMOKRATIK
BERKEADABAN DAN BERTANGGUNGJAWAB, MENGGALANG
KEMAMPUAN KOMPETITIF BANGSA DI ERA GLOBALISASI
(AZYUMARDI AZRA, 2002).

“CIVIC EDUCATION”, YG EFEKTIF (AZYUMARDI AZRA) YAITU:
a. PEMAHAMAN DASAR TTG CARA KERJA DEMOKRASI DAN
LEMBAGA2NYA.
b. PEMAHAMAN TTG “RULE OF LOW” DAN HAK ASASI MANUSIA
SPT TERCERMIN DLM RUMUSAN2 PERJANJIAN DAN
KESEPAKATAN INTERNASIONAL DAN LOKAL (UNDANG2).
c. PENGUATAN KETERAMPILAN PARTISIPATIF YG AKAN
MEMPERDAYAKAN PESERTA DIDIK UTK MERESPONS DAN
MEMECAHKAN MASALAH2 MASYARAKAT SECARA
DEMOKRATIS.
d. PENGEMBANGAN BUDAYA DEMOKRASI DAN PERDAMAIAN
PADA LEMBAGA2 PENDIDIKAN DAN SELURUH ASPEK
KEHIDUPAN MASYARAKAT

SUBSTANSI KAJIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI
PERGURUAN TINGGI.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAN SBG UNSUR MATAKULIAH
PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN, UTK MENGEMBANGKAN
POTENSI MAHASISWA AGAR MAMPU:
1. BERPARTISIPASI AKTIF DLM KEHIDUPAN MASYARAKAT,
BERBANGSA DAN BERNEGARA SECARA DEMOKRATIK DAN
BERTANGGUNGJAWAB.
2. BERPARTISIPASI AKTIF DLM PENGAMBILAN KEPUTUSAN TTG
MASALAH2 SOSIAL KENEGARAAN.
3. MENGUASAI NILAI2 YG MENJADI DASAR DAN PEDOMAN
BERKARYA BAGI MAHASISWA GUNA MEMOTIVASI DIRI
MENCINTAI TANAH AIRNYA DAN MENGOKOHKAN RASA
KEBANGSAAN DEMI PERSATUAN DAN KESATUAN
BANGSANYA.

C. PANCASILA SEBAGAI SUATU SISTEM FILSAFAT

1. PENGERTIAN FILSAFAT.
* FILSAFAT BHS INDONESIA “FALSAFAH”.
* FILSAFAT BHS INGGRIS “PHILOSOPHY”
* FILSAFAT BHS BELANDA “PHILOSOPHI”
* FILSAFAT BHS JERMAN “PHILOSOPHIER”
* FILSAFAT BHS PERANCIS “PHILOSOPHIE”
ISTILAH FALSAFAH BERASAL DR BHS YUNANI “PHILEIN”
BERARTI “CINTA”, SEDANGKAN KATA “SOPHOS” ARTINYA
“HIKMAH” (NASUTION, 1973).
“FILSAFAT” SBG KATA MAJEMUK DARI “PHILEIN” DAN
“SOPHOS” ARTINYA MENCINTAI HAL2 YG SIFATNYA
BIJAKSANA,
SEDANGKAN SBG BENTUK MAJEMUK “PHILOS” DAN “SHOPIA”
ARTINYA KEBIJAKSANAAN.

BIDANG2 LINGKUP DLM PENGERTIAN FILSAFAT, YAITU :

1. FILSAFAT SBG SUATU KEBIJAKSANAAN YG RASIONAL DR
SEGALA SESUATU TERTENTU DLM KAITANNYA DGN HIDUP
MANUSIA. MANUSIA DLM HIDUPNYA SENANTIASA
MENGHADAPI BERBAGAI MACAM PROBLEM HIDUP (SOSIAL,
EKONOMI, POLITIK DLL). OLEH SEBAB ITU UTK MEMECAHKAN
MASALAH MASNUSIA MENENTUKAN SUATU KEBIJAKSANAAN
YG HAKIKI DAN RASIONAL DAN BERSUMBER PD AGAMA DAN
PANDANGAN HIDUP.
2. FILSAFAT SBG SUATU SIKAP DAN PANDANGAN HIDUP.
MANUSIA DLM MENGHADAPI SGL MACAM PROBLEMA DLM
HIDUPNYA DISELESAIKAN PRINSIP2 BERDASARKAN SIKAP
DAN PANDANGAN HIDUP AGAR DIDALAM HIDUPNYA TDK
TEROMBANG-AMBING. DGN DEMIKIAN AKAN MENUMBUHKAN
KESEIMBANGAN PRIBADI, KETENANGAN, DAN PENUH DGN
PENGENDALIAN DIRI (HAROLD TITUS, dkk)

3. FILSAFAT SBG SUATU KELOMPOK PERSOALAN.
MANUSIA DLM HIDUPNYA SENANTIASA MENGHADAPI
PERSOALAN YG MEMERLUKAN SUATU JAWABAN.
TDK SEMUA PERSOALAN MANUSIA DIKATAKAN FILSAFAT
MISALNYA: KEBUTUHAN HIDUP, BERAPA KENDARAAN MILIK
ORG LAIN, HL INI BUKAN LINGKUP FILSAFAT.
SEDANGKAN LINGKUP FILSAFAT SPT: BERSIFAT FUNDAMEN,
MENDALAM, HAKIKI DAN MEMERLUKAN JAWABAN, MISALNYA:
HAKIKAT HIDUP MANUSIA.
4. FILSAFAT SBG SUATU KELOMPOK TEORI DAN SISTEM
PEMIKIRAN.
FILSAFAT DLM PENGERTIAN INI MENGACU KPD SUATU HASIL
ATAU TEORI YG DIHASILKAN. DGN DEMIKIAN TERHADAP
BERBAGAI MACAM WUJUD HASIL PEMIKIRAN DAN DLM
BERBAGAI BIDANG, DAN BAHKAN KADANGKALA TERDAPAT
PEMIKIRAN2 YG MERUPAKAN REAKSI PEMIKIRAN PARA
FILSUF LAINNYA. (TITUS, dkk, 1984).

5. FILSAFAT SBG SUATU PROSES KRITIS DAN SISTEMATIS DR
SEGALA PENGETAHUAN MANUSIA.
FILSAFAT BERUSAHA MENINJAU SECARA KRITIS SEGALA
PENGETAHUAN MANUSIA TERUTAMA ILMU PENGETAHUAN YG
BERKEMBANG DEWASA INI. APAKAH METODE YG TELAH
DIGUNAKAN DLM SUATU ILMU DPT BENAR2 MENCAPAI
KEBENARAN OBYEKTIF. APAKAH AKIBAT OBJEK ILMU
PENGETAHUAN MANUSIA ITU DPT DIAMATI DGN INDERA
MANUSIA, ATAU DPT DIPAHAMI DGN AKAL BUDI MANUSIA.
MAKA FILSAFAT MEMBERIKAN TINJAUAN KRITIS PARADIGMA
ILMU PENGETAHUAN.
6. FILSAFAT SBG USAHA UTK MEMPEROLEH PANDANGAN YG
KOMPREHENSIF.
TUJUAN FILSAFAT ADALAH BERUPAYA MENYATU-PADUKAN
HASIL2 PENGALAMAN MANUSIA DLM BIDANG KEAGAMAAN,
ETIKA, SERTA ILMU PENGETAHUAN YG DILAKUKAN SECARA
MENYELURUH. SEHINGGA DPT KESIMPULAN PEMAHAMAN
SECARA UMUM TTG MANUSIA, MASYARAKAT, ALAM DAN
HUBUNGANNYA DGN MANUSIA DAN MAKHLUK HIDUP LAINNYA
SERTA PANDANGAN KEARAH MASA DEPAN.

CIRI-CIRI BERPIKIR FILSAFAT.

SETIAP MANUSIA HIDUP YG NORMAL SENANTIASA DITANDAI
DGN KEGIATAN2NYA YG SANGAT KHAS YAITU KEGIATAN
BERPIKIR”. MAKA BERPIKIR INILAH YG MEMBEDAKAN
MAKHLUK MANUSIA DGN MAKHLUK YG LAINNYA. NAMUN TDK
SEMUA KEGIATAN BERPIKIR DISEBUT KEGIATAN
BERFILSAFAT. DEMIKIAN JUGA KEGIATAN BERPIKIR SECARA
KEFILSAFATAN BUKAN HANYA MERENUNG BELAKA YG TDK
ADA SANGKUT-PAUTNYA DGN REALITAS. NAMUN BERPIKIR
SECARA KEFILSAFATAN SENANTIASA BERKAITAN DGN
MASALAH2 MANUSIA YG BERSIFAT AKTUAL DAN HAKIKI.
MISALNYA: MASALAH TEKNOLOGI DAN ILMU PENGETAHUAN,
KRN MANUSIA DIHADAPKAN PD DAMPAK LGSG MAUPUN TDK
LGSG, YG MENGANCAM KEHIDUPAN KELANGSUNGAN HIDUP,
KESEJAHTERAAN DAN KEDAMAIAN MANUSIA, HAL INI HRS
DISELESAIKAN MELALUI FILSAFAT.
MAKA DPT DIPAHAMI BHW SUATU KEGIATAN BERPIKIR
SECARA KEFILSAFATAN MEMILIKI CIRI-CIRI SBB:

1. BERSIFAT KRITIS.
BERPIKIR KEFILSAFATAN BERSIFAT KRITIS, YAITU
SENANTIASA MEMPERTANYAKAN SEGALA SESUATU,
PROBLEMA2, ATAU AHAL2 LAIN YG SEDANG DIHADAPI OLEH
MANUSIA. OLEH KARENA ITU CIRI BERPIKIR SECARA
KEFILSAFATAN SENANTIASA BERSIFAT DINAMIS.
SIFAT KRITIS INI PULA MENGAWALI PERKEMBANGAN ILMU
PENGETAHUAN MODERN. SUATU CIRI BERPIKIR SECARA
KEFILSAFATAN YG SANGAT MENDASARI PERKEMBANGAN
ILMU PENGETAHUAN ADALAH SIFATNYA KRITIS DAN DINAMIS
2. BERSIFAT TERDALAM.
BERPIKIR SECARA KEFILSAFATAN ADALAH BERSIFAT
MENDALAM, BUKAN HANYA SAMPAI PADA FAKTA2 YG SIFAT
NYA SANGAT KHUSUS DAN EMPIRIS BELAKA NAMUN SAMPAI
PD INTINYA YG TERDALAM YAITU SUBSTANSINYA YG
BERSIFAT UNIVERSAL. OLEH KARENA ITU SIFAT BERPIKIR
KEFILSAFATAN HRS SAMPAI PD SUATU KESIMPULAN YG
TERDALAM, TETAP DAN TDK BERUBAH YAITU SAMPAI PADA
HAKIKATNYA.

3. BERSIFAT KONSEPTUAL.
BERPIKIR SECARA KEFILSAFATAN BUKAN HANYA SAMPAI PD
PERSEPSI BELAKA NAMUN SAMPAI PD PENGERTIAN2 YG
BERSIFAT KONSEPTUAL. PERENUNGAN KEFILSAFATAN
ADALAH MERUPAKAN KEGIATAN AKAL BUDI DAN MENTAL
MANUSIA YG BERUSAHA UTK MENYUSUN SUATU BAGAN YG
BERSIFAT KONSEPTUAL YG MERUPAKAN SUATU HASIL
GENERALISASI SERTA ABSTRAKSI DR PENGALAMAN TTG
HAL2 YG SIFATNYA KHUSUS DAN INDIVIDUAL. OLEH KRN ITU
BERPIKIR KEFILSAFATAN BUKAN HANYA BERPIKIR
MENGAWAN, NAMUN BERKAITAN DGN MASALAH2 YG KONKRIT
YG DIHADAPI MANUSIA. DGN GENERALISASI DAN ABSTRAKSI
MAKA SAMPAI PADA SUATU KESIMPULAN2 YG BERSIFAT
KONSEPTUAL.
4. KOHEREN (RUNTUT)
PEMIKIRAN KEFILSAFATAN BERUSAHA MENYUSUN SUATU
BAGAN YG KONSEPTUAL YG KOHEREN (RUNTUT) SPT.A.B.C.
JADI BAGAN PEMIKIRAN KEFILSAFATAN HRS BERSIFAT
KOHEREN/RUNTUT, TDK TERDAPAT SUATU PERTENTANGAN
DAN TERDAPAT SUATU HUBUNGAN SATU SAMA LAINNYA.

5. BERSIFAT RASIONAL.
PEMIKIRAN KEFILSAFATAN BAGIAN2NYA SENANTIASA
MEMILIKI HUB. YG BERSIFAT LOGIS. BUKAN KRS MEMBAHAS
MASALAH YG SAMA, NAMUN KRN BAGIAN2NYA BERHUBUNG
AN SECARA RUNTUT DAN SESUAI DGN PRINSIP2 LOGIKA. DLM
PEMIKIRAN KEFILSAFATAN, SIFAT RASIONALNYA TDK LAH
SAMA DGN SIFAT LOGIKA ILMU PASTI, SIFAT RASIONAL DLM
FILSAFAT TERBUKA BAGI KRITIK.
6. BERSIFAT MENYELURUH (KOMPREHENSIF).
PEMIKIRAN FILSAFAT MENYUSUN BAGAN YG KONSEPTUAL,
RASIONAL, LOGIS, DAN MENYELURUH. ARTINYA PEMIKIRAN
FILSAFAT TDK HANYA BERDASARKAN PD FAKTA YG KHUSUS,
NAMUN HRS SAMPAI KPD SUATU KESIMPULAN YG SIFATNYA
PALING UMUM. MISALNYA PEMBAHASAN TTG MANUSIA, JK
DILIHAT FISIKNYA SAJA, BERARTI TDK MENYELURUH, NAMUN
HRS SAMPAI PD PSIKHISNYA JUGA SECARA
MENYELURUH/KOMPREHENSIF YG MERUPAKAN HASIL
GENERALISASI DAN ABSTRAKSI.

7. BERSIFAT UNIVERSAL.
DLM BAGAN YG BERSIFAT KONSEPSIONAL, RASIONAL DAN
KOMPREHENSIF, PEMIKIRAN KEFILSAFATAN BERUSAHA
MENEMUKAN KENYATAAN KEBENARAN DGN BERUSAHA UTK
SAMPAI PD KESIMPULAN YG BERSIFAT UNIVERSAL. SIFAT
UNIVERSAL BERARTI SAMPAI PD SUATU KESIMPULAN YG
BERSIFAT UMUM BAGI SELURUH UMAT MANUSIA DIMANAPUN
KAPANPUN, DLM KEADAAN APAPUN.
8. BERSIFAT SPEKULATIF
SIFAT YG SPEKULATIF (PEREKAAN) ADALAH PENGAJUAN
DUGAAN2 YG MASUK AKAL (RASIONAL) YG MELAMPAUI
BATAS2 FAKTA, MERUPAKAN KEGIATAN AKAL BUDI MANUSIA.
TUJUAN PEREKAAN ADALAH PENYATUPADUAN DR SEMUA
PENGETAHUAN, PEMIKIRAN DAN PENGALAMAN MANUSIA
MENJADI SUATU PANDANGAN YG KOMPREHENSIF. DENGAN
DEMIKIAN DIHARAPKAN BEBERAPA KESIMPULAN UMUM
MENGENAI SIFAT DASAR ALAM SEMESTA, KEDUDUKAN DAN
PROSPEK MANUSIA DPT DICAPAI. MAKA PERAKAAN
BERUSAHA MENYATUKAN SEMUA TAHAP2 DR PENGALAMAN
MANUSIA KE DLM SUATU KESATUAN KESELURUHAN YG
KOMPREHENSIF DAN BERMAKNA.

9. BERSIFAT SISTEMATIS.
BERPIKIR FILSAFAT PD HAKEKATNYA TDK FRAGMENTARIS
DAN ACAK. PERENUNGAN KEFILSAFATAN YG DICIRIKAN
SECARA KOMPREHENSIF, UNIVERSAL, SERTA RUNTUT
SENANTIASA MERUPAKAN SUATU KESELURUHAN YG
BERSISTEM. BERPIKIR KEFILSAFATAN MEMILIKI BAGIAN2 DAN
DIANTARA BAGIAN2 SENANTIAN BERHUBUNGAN. HUB TSB
TERJALIN DLM SUATU KERJASAMA YG SALING
KETERGANTUNGAN. SERTA TERDAPAT FUNGSI2 BAGIAN,
BERSIFAT KOMPLEKS SERTA EMPIRIS.
JOHN LOCKE, MEMBAGI PENGALAMAN MENJADI DUA MACAM
ALIRAN, YAITU : PENGALAMAN LAHIRIAH (SENSATION) DAN
PENGALAMAN BATINIAH (REFLEXION).
10. BERSIFAT BEBAS.
SUATU BENTUK PENGEKANGAN ADALAH PENIADAAN
KEBEBASAN ATAS BERPIKIR. BERPIKIR KEFILSAFATAN
ADALAH BERPIKIR SECARA BEBAS UTK SAMPAI PD HAKIKAT
YG TERDALAM DAN UNIVERSAL. OLEH KRN ITU CIRI
KRETIVITAS SENANTIASA ADA DLM CARA BERPIKIR
KEFILSAFATAN.

CABANG2 FILSAFAT DAN ALIRAN2NYA.

FILSAFAT TIMBUL KRN ADANYA PERSOALAN2 YG DIHADAPI
MANUSIA. PERSOALAN TSB DIUPAYAKAN PEMECAHANNYA
SECARA SISTEMATIS DAN RASIONAL, MAKA MUNCULLAH
CABANG2 FILSAFAT, YAITU :
1. METAFISIKA: YG BERKAITAN DGN PERSOALAN TTG HAKIKAT
YG ADA (SEGALA SESUATU YG ADA).
2. EPISTEMOLOGI: YG BERKAITAN DGN HAKIKAT
PENGETAHUAN.
3. METODELOGI: YG BERKAITAN DGN PERSOALAN HAKIKAT
METODE ILMIAH.
4. LOGIKA: YG BERKAITAN DGN PERSOALAN PENYIMPULAN
5. ETIKA: YG BERKAITAN DGN PERSOALAN MORALITAS
6. ESTETIKA: YG BERKAITAN DGN PERSOALAN KEINDAHAN.

D. PENGERTIAN PANCASILA SEBAGAI SUATU SISTEM

PANCASILA YG TERDIRI DR LIMA SILA PD HAKIKATNYA
MERUPAKAN SUATU SISTEM FILSAFAT.
SISTEM ADALAH SATU KESATUAN GABIAN2 YG SALING
BERHUBUNGAN, SALING KERJASAMA UTK SATU TUJUAN
TERTENTU DAN SECARA KESELURUHAN MERUPAKAN SUATU
KESATUAN YG UTUH. SISTEM LAZIMNYA MEMILIKI CIRI2, SBB:
1. SUATU KESATUAN BAGIAN-BAGIAN
2. BAGIAN2 TERSEBUT MEMPUNYAI FUNGSI SENDIRI2
3. SALING BERHUBUNGAN, SALING KETERGANTUNGAN.
4. KESEMUANYA DIMAKSUDKAN UTK MENCAPAI SUATU TUJUAN
BERSAMA (TUJUAN SISTEM)
5. TERJADI DLM SUATU LINGKUNGAN YG KOMPLEKS.

SILA-SILA PANCASILA YG MERUPAKAN SISTEM FILSAFAT PADA
HAKIKATNYA MERUPAKAN SUATU KESATUAN ORGANIK. ANTARA
SILA2 PANCASILA SALING BERKAITAN, SALING BER HUBUNGAN
BAHKAN SALING MENGKUALIFIKASI. SILA YG SATU SENANTIASA
DIKUALIFIKASIKAN OLEH SILA2 LAINNYA. MAKA PANCASILA PD
HAKIKATNYA MERUPAKAN SUATU SISTEM, DLM PENGERTIAN
BHW BAGIAN2, SILA2NYA SALING BERHUBUNGAN SECARA ERAT
SEHINGGA MEMBENTUK SUATU STRUKTUR YG MENYELURUH.
SILA2 YG TERKANDUNG DLM PANCASILA YAITU PEMIKIRAN TTG
MANUSIA DLM HUBUNGANNYA DGN TUHAN YME, DGN DIRINYA
SENDIRI, DGN SESAMA MANUSIA, DGN MASYARAKAT BANGSA
DAN BERPIKIR BANGSA DAN NEGARA INDONESIA.
OLEH KRN ITU PANCASILA SBG SUATU SISTEM FILSAFAT AKAN
MEMBERIKAN CIRI2 YG KHAS, YG KHUSUS YG TDK TERDAPAT
PD SISTEM FILSAFAT LAINNYA.

E. KESATUAN SILA-SILA PANCASILA.
1. SUSUNAN PANCASILA YG BERSIFAT HIRARKHIS DAN
BERBENTUK PIRAMIDAL.
PENGERTIAN PIRAMIDAL DIGUNAKAN UTK MEGGAMBARKAN
HUB HIRARKHI SILA2 DR PANCASILA DLM URUT2AN LUAS
(KUANTITAS) DAN JG DLM HAL SIFAT2NYA (KUALITAS).
DILIHAT DR INTINYA URUT2AN DR LIMA SILA MENUNJUKKAN
SUATU RANGKAIAN DLM LUAS DAN ISI SERTA SIFATNYA,
MERUPAKAN PENGKHUSUSAN DR SILA2 YG DIMUKANYA.
MAKA DR LIMA SILA ADA HUB YG MENGIKAT YG SATU KPD YG
LAIN SEHINGGA PANCASILA MERUPAKAN SUATU KESATUAN
KESELURUHAN YG BULAT.
SECARA HIRARKHIS, MAKA KETUHANAN YME MENJADI BASIS
KEMANUSIAAN, PERSATUAN INDONESIA, KERAKYAT DAN
KEADILAN SOSIAL.
SEBALIKNYA KETUHANAN YME ADALAH KETUHANAN YG
BERKEMANUSIAAN, YG MEMBANGUN, MEMELIHARA DAN
MENGEMBANGKAN PERSATUAN INDONESIA, YG
BERKERAKYATAN DAN BERKEADILAN SOSIAL, DEMIKIAN
SELANJUTNYA SEHINGGA TIAP2 SILA DIDALAMNYA
MENGANDUNG SILA2 LAINNYA.

A. RUMUSAN PANCASILA YG BERSIFAT HIRARKHIS DAN
BERBENTUK PIRAMIDAL.
1. SILA PERTAMA: KETUHANAN YME ADALAH MELIPUTI DAN
MENJIWAI SILA-SILA II, III, IV, DAN V.
2. SILA KEDUA: KEMANUSIAAN YG ADIL DAN BERADAB, ADALAH
DILIPUTI DAN DIJIWAI SILA PERTAMA, ADALAH MENJIWAI
SILA2 III, IV, DAN V.
3. SILA KETIGA: PERSATUAN INDONESIA, ADALAH DILIPUTI DAN
DIJAWAI SILA PERTAMA DAN KEDUA, ADALAH MELIPUTI DAN
MENJIWAI SILA KEEMPAT DAN KELIMA.
4. SILA KEEMPAT: KERAKYATAN YG DIPIMPIN OLEH HIKMAT
KEBIJAKSANAAN DLM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN,
ADALAH DILIPUTI DAN DIJIWAI OLEH SILA PERTAMA, KEDUA
DAN KETIGA, ADALAH MELIPUTI DAN MENJIWAI SILA KELIMA.
5. SILA KELIMA: KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT
INDONESIA, ADALAH DILIPUTI DAN DIJIWAI OLEH SILA
PERTAMA, KEDUA, KETIGA DAN KEEMPAT.

SECARA ONTOLOGIS KESATUAN SILA2 PANCASILA SBG SUATU
SISTEM DAN BERSIFAT HIRARKHIS, ADALAH KRN HAKIKAT ADA
NYA TUHAN ADALAH KRN DIRINYA SENDIRI. OLEH KRN ITU
SEGALA SESUATU YG ADA TERMASUK MANUSIA ADA KRN
DICIPTAKAN TUHAN ATAU MANUSIA ADA SBG AKIBAT ADANYA
TUHAN (SILA I).
ADAPUN MANUSIA ADALAH SUBJEK PENDUKUNG POKOK
NEGARA, KRN NEGARA ADALAH LEMBAGA KEMANUSIAAN.
NEGARA ADALAH PERSEKUTUAN HIDUP BERSAMA YG
ANGGOTANYA ADALAH MANUSIA (SILA II).
NEGARA SBG AKIBAT ADANYA MANUSIA YG BERSATU/
KELOMPOK (SILA III). SEHINGGA TERBENTUKLAH PERSEKUTU
AN HIDUP BERSAMA YG DISEBUT RAKYAT.
RAKYAT PD HAKIKATNYA MERUPAKAN UNSUR NEGARA
DISAMPING WILAYAH DAN PEMERINTAH. RAKYAT ADALAH SBG
TOTALITAS INDIVIDU DLM NEGARA YG BERSATU (SILA IV)
KEADILAN PD HAKIKATNYA MERUPAKAN TUJUAN KEADILAN DLM
HIDUP BERSAMA ATAU DGN KATA LAIN PERKATAAN KEADILAN
SOSIAL (SILA V). PD HAKIKATNYA SBG TUJUAN DR LEMBAGA
HIDUP BERSAMA YG DISEBUT NEGARA.

B. RUMUSAN HUBUNGAN SILA2 PANCASILA YG SALING MENGISI
DAN SALING MENGKUALIFIKASI.
1. SILA PERTAMA, KETUHANAN YME ADALAH KETUHANAN YG
BERKEMANUSIAAN YG ADIL DAN BERADAB, YG
BERPERSATUAN INDONESIA, YG BERKERAKYATAN YG DI
PIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DLM PERMUSYAWA
RATAN/PERWAKILAN, YG BERKEADILAN SOSIAL BAGI
RAKYAT INDONESIA.
2. SILA KEDUA: KEMANUSIAAN YG ADIL DAN BERADAB
ADALAH KEMANUSIAAN YG BERKETUHANAN YME, YG BER
PERSATUAN INDONESIA, YG BERKERAKYATAN YG DIPIMPIN
OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DLM PERMUSYA
WARATAN/PERWAKILAN.
3. SILA KETIGA: PERSATUAN INDONESIA ADALAH PERSATUAN
YG BERKETUHANAN YME, BERKEMANUSIAAN YG ADIL DAN
BERADAB, YG BERKEWAKYATAN YG DI PIMPIN OLEH
HIKMAT KEBIJAKSANAAN DLM
PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN, YG BERKEADILAN
SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.

4. SILA KEEMPAT: KERAKYATAN YG DI PIMPIN OLEH HIKMAT
KEBIJAKSANAAN DLM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN,
ADALAH KERAKYATAN YG BERKETUHANAN YME,
BERKEMANUSIAAN YG ADIL DAN BERADAB, YG
BERPERSATUAN INDONESIA, DAN YG BERKEADILAN BAGI
SELURUH RAKYAT INDONESIA.
5. SILA KELIMA: KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT
INDONESIA, ADALAH KEADILAN YANG BEEKETUHANAN YME,
BERKEMANUSIAAN YG ADIL DAN BEERADAB, YG
BERKERAKYATAN YG DI PIMPIN OLEH HIMTA
KEBIJAKSANAAN DLM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN.
(NOTONEGORO, 1975).

F. KESATUAN SILA2 PANCASILA SBG SUATU SISTEM FILSAFAT.
KESATUAN SILA2 PANCASILA PD HAKIKATNYA BUKAN HANYA
KESATUAN YG BERSIFAT FORMAL, NAMUN MELIPUTI
KESATUAN DASAR ONTOLOGIS, EPISTIMOLOGIS, SERTA
DASAR AKSIOLOGIS.
ONTOLOGIS, PANCASILA SBG SATU KESATUAN SISTEM TDK
HANYA MENYANGKUT SUSUNAN SILA2NYA SAJA MELAINKAN
MELIPUTI HAKIKAT DASAR DR SILA2 PANCASILA.
EPISTIMOLOGI, PD HAKIKATNYA PANCASILA MERUPAKAN SUATU
ILMU PENGETAHUAN. DLM KEHIDUPAN SE-HARI2 PANCASILA
SBG PEDOMAN DASAR BAGI BANGSA INDONESIA DLM
MEMANDANG REALITAS ALAM SEMESTA, MANUSIA,
MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA TTG MAKNA HIDUP
SERTA SBG DASAR BAGI MANUSIA DLM MENYELESAIKAN
MASALAH DLM HIDUP DAN KEHIDUPAN.
AKSIOLOGIS, NILAI2 YG TERGANDUNG DLM PANCASILA PD
HAKIKATNYA MERUPAKAN SATU KESATUAN. SESUATU
BERNILAI KRN BERKAITAN DGN SUBJEK EMBERI NILAI YAITU
MANUSIA, BERSIFAT SUBJEKTIF TERDAPAT PANDANGAN BHW
HAKIKATNYA SESUATU ITU MMG PD DIRINYA SENDIRI YG
BERNILAI

PENGERTIAN NILAI
NILAI (VALUE) SALAH SATU CABANG FILSAFAT. PD HAKIKATNYA
NILAI ADALAH SIFAT ATAU KUALITAS YG MELEKAT PADA
SUATU OBYEK, BUKAN OBJEK ITU SENDIRI. BICARA TTG NILAI
BERARTI BICARA TTG DAS SOLLEN DAN DAN SEIN SEHINGGA
MENJADI SUATU PENILAIAN.
MENILAI BERARTI MENIMBANG, ADALAH SUATU KEGIATAN
MANUSIA UTK MENGHUBUNGKAN SESUATU DGN SESUATU
YG LAIN, KEMUDIAN UTK SELANJUTNYA DIAMBIL KEPUTUSAN.
KEPUTUSAN MERUPAKAN NILAI YG DPT MENYATAKAN
BERGUNA ATAU TIDAK BERGUNA, BENAR ATAU TDK BENAR.
KEPUTUSAN NILAI YG DILAKUKAN OLEH SUBJEK PENILAIAN
TENTU BERHUBUNGAN DGN UNSUR2 YG ADA PD MANUSIA
SBG SUBJEK PENILAI, YAITU UNSUR JASMANI, AKAL, RASA,
KARSA (KEHENDAK) DAN KEPERCSYAAN. SESUATU ITU
DIKATAKAN BERNILAI APABILA SESUATU ITU BERHARGA,
BERGUNA, BENAR, INDAH, BAIK DLL SEBAGAINYA. DAS
SOLLEN HRS MENJELMA MENJADI DAS SEIN (MENJADI REAL),
YG BERMAKNA NORMATIF HARS DIRESLISASIKAN DLM
PERBUATAN SE-HARI2 YG MERUPAKAN FAKTA (KODHI,
1994:21).

NILAI DPT DIKELOMPOKKAN DLM 4 TINGKATAN.
1. NILAI KENIKMATAN, ADALAH NILAI YG MENGENAKAN DAN
TIDAK MENGENAKKAN, HAL INI MENYEBABKAN ORANG
SENANG ATAU TDK SENANG (MENDERITA TDK ENAK).
2. NILAI KEHIDUPAN, ADALAH NILAI PENTING DLM KEHIDUPAN
MISALNYA KESEHATAN, PENDIDIKAN, DLL.
3. NILAI KEJIWAAN, ADALAH NILAI YG SAMA SEKALI TDK
TERGANTUNG DR KEADAAN JASMANI MAUPUN LINGKUNGAN.
NILAI SEMACAM INI ADALAH KEINDAHAN, KEBENARAN, DAN
PENGETAHUAN MURNI YG DICAPAI DLM FILSAFAT.
4. NILAI KEROKHANIAN, ADALAH MERUPAKAN MODALITAS
NILAI DARI YG SUCI DAN YG TAK SUCI, NILAI SEMACAM INI
TERUTAMA TERDIRI DARI NILAI2 PRIBADI. (FRONDIZI, 1978).

WALTER G. EVERET, MENGELOMPOKKAN NILAI2 MANUSIAWI KE
DALAM 8 KELOMPOK.
1. NILAI EKONOMIS, YAITU HARGA PASAR DAN MELIPUTI SEMUA
BENDA YG DAPAT DIBELI.
2. NILAI KEJASMANIAN, YAITU NILAI KESEHATAN, EFISIENSI DAN
KEINDAHAN DR KEHIDUPAN BADAN.
3. NILAI HIBURAN, YAITU NILAI PERMAINAN DLM WAKTU
SENGGANG YG DPT MENYUMBANGKAN PD KEHIDUPAN.
4. NILAI SOSIAL, YAITU NILAI YG BERAWAL DRPELBAGAI BENTUK
PERSERIKATAN MANUSIA.
5. NILAI WATAK, YAITU KESELURUHAN DR KEUTUHAN
KEPRIBADIAN DAN SOSIAL YG DIINGINKAN.
6. NILAI ESTITIS, YAITU NILAI2 KEINDAHAN DLM ALAM DAN
KARYA SENI.
7. NILAI INTELEKTUAL, YAITU YAITU NILAI2 PENGETAHUAN DAN
PENGAJARAN KEBENARAN.
8. NILAI KEAGAMAAN, YAITU NILAI2 YAG ADA DLM AJARAN
AGAMA SESUAI DENGAN KEYAKINAN.

NOTONAGORO MEMBAGI NILAI MENJADI TIGA, YAITU :
1. NILAI MATERIAL, YAITU SEGALA SESUATU YG BERGUNA BAGI
MANUSIA UTK DAPAT MENGADAKAN KEGIATAN ATAU
AKTIVITAS.
2. NILAI VITAL, YAITU SEGALA SESUATU YG BERGUNA BAGI
MANUSIA UTK DPT MENGADAKAN KEGIATAN ATAU
AKTIVITAS.
3. NILAI KEROKHANIAN, YAITU SEGALA SESUATU YG BERGUNA
BAGI ROHANI. NILAI KEROKHANIAN DPT DIBEDAKAN :
a. NILAI KEBENARAN, YG BERSUMBER PD AKAL (RATIO, BUDI,
CIPTA) MANUSIA.
b. NILAI KEINDAHAN (ESTETIS), YG BERSUMBER PD UNSUR
PERASAAN (RASA) MANUSIA.
c. NILAI KEBAIKAN (MORAL/ETIKA), YG BERSUMBER PD
UNSUR KEHENDAK (KARSA) MANUSIA.
d. NILAI RELIGIUS, YG MERUPAKAN NILAI KEROKHANIAN
TERTINGGI DAN MUTLAK. NILAI RILIGIUS INI BERSUMBER
KEPADA KEPERCAYAAN ATAU KEYAKINAN MANUSIA.

SESUATU YG MENGANDUNG NILAI BUKAN HANYA
SESUATU YG BERWUJUD MATERIAL SAJA, AKAN
TETAPI SESUATU YG BERWUJUD NON MATERIAL
ATAU IMMATERIAL.
SESUATU YG IMMATERIAL DPT MENGANDUNG NILAI
YG SANGAT TINGGI DAN MUTLAK BAGI MANUSIA.
NILAI2 MATERIAL LEBIH MUDAH DIUKUR, YAITU DGN
MENGGUNAKAN ALAT INDERA ATAU ALAT
PENGUKUR, SPT: BERAT, PANJANG, LUAS DLSBG.
SEDANGKAN NILAI KEROKHANIAN/SPRITUAL LEBIH
SULIT MENGUKURNYA. DALAM MENILAI HLA2
KEROKHANIAN ATAU SPRITUAL, YG MENJADI ALAT
UKUR ADALAH HATI NURANI MANUSIA YG DIBANTU
OLEH ALAT INDERA, CIPTA, RASA, KARSA DAN
KEYAKINAN MANUSIA.

NOTONAGORO BERPENDAPAT BHW NILAI2 PANCASILA
TERGOLONG NILAI2 KEROKHANIAN, TETAPI NILAI-NILAI
KEROKHANIAN YG MENGAKUI ADANYA NILAI MATERIAL DAN
NILAI VITAL.
NILAI2 PANCASILA YG TERGOLONG NILAI KEROKHANIAN ITU
JUG MENGANDUNG NILAI2 LAIN SECARA LENGKAP DAN
HARMONIS, BAIK NILAI MATERIAL, NILAI VITAL, DAN NILAI
KEROKHANIAN, NILAI INDAHAN, ATAU NILAI ESTETIS, NILAI
KEBAIKAN ATAU MORAL, MAUPUN NILAI KESUCIAN YG
SISTEMATIS-HIERARKHIS, YG DIMULAI DR SILA KETUHANAN
YME SBG DASAR, SAMPAI DENGAN SILA KEADILAN SOSIAL
BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA SEBAGAI TUJUAN DARI
PALSAFAT PANCASILA TERSEBUT. (DARMODIHARJO, 1978)

C. NILAI2 PANCASILA SEBAGAI SUATU SISTEM.
ARTI SILA2 PANCASILA PD HAKIKATNYA DPT DIBEDAKAN ATAS,
HAKIKAT PANCASILA YG UNIVERSAL MERUPAKAN SUBSTANSI
DR SILA2 PANCASILA. SBG PEDOMAN PELKASA NAAN DAN
PENYELENGGARAAN NEGARA YAITU SBG SUATU DASAR
NEGARA YAITU BERSIFAT UMUM KOLEKTIF SERTA
AKTUALISASI YG BERSIFAT KHUSUS DAN KONKRIT DLM
BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN
SUBSTANSI PANCASILA DGN KELIMA SILANYA YD TRDAPAT PD
KETUHANAN, KEMANUSIAAN, PERSATUAN, KERAKYAT DAN
KEADILAN. YAITU MENGANDUNG KUALITAS TERTENTU DAN
MERUPAKAN CITA2 DAN HARAPAT BANGSA DAN NEGARA
INDONESIA YG AKAN DIWUJUDKAN MENJADI KENYATAAN
REAL DLM KEHIDUPANNYA.
PRINSIP TSB TELAH MENJELMA DLM TERTIB SOSIAL, TERTIB
MASYRAKAT, DAN TERTIB KEHIDUPAN KEAGAMAAN BANGSA
INDONESIA.
TIGA MASALAH POKOK KEHIDUPAN MANUSIA INDONESIA,
YAITU BGMN SEHARUSNYA TERHADAP “TUHAN, DAN DIRINYA
SENDIRI”, DAN SEGALA SESUATU DILUAR DIRINYA.

BANGSA INDONESIA MERUPAKAN PENDUKUNG NILAI2
PANCASILA, DIMNA BANGSA INDONESIA YG BERKETUHANAN,
BERKEMANUSIAAN, BERPERSATUAN, BERKERAKYATAN DAN
BERKEADILAN, SBG PENDUKUNG NILAI2 PANCASILA BANGSA
INDONESIA HRS MENGHARGAI, MENGAKUI, MENERIMA
PANCASILA SBG SESUATU YG BERNILAI, SHGG AKAN NAMPAK
MENGGEJALA DLM SIKAP, TINGKAH LAKU DAN PERBUATAN
BANGSA INDONESIA TSB.
NILAI2 YG TERKANDUNG DLM PANCASILA MEMPUNYAI TINGKA
TAN DAN BOBOT YG BERBEDA, NAMUN NILAI2 TSB TDK
BERTENTANGAN, AKAN TETAPI NILAI2 TSB SALING MELENGKAPI
INILAH YG DISEBUT SUBSTANSI DLM SUATU SISTEM YG
MERUPAKAN KESATUAN YG BULAN, UTUH MENYELURUH ATAU
KESATUAN ORGANIK.
KESATUAN ORGANIK DIMANA ANTARA SILA2 SALING BERKAITAN,
SALING BERHUBUNGAN ERAT, BAHKAN SALING
MENGKUALIFIKASI. OLEH KRN ITU PANCASILA SBG SUATU
SISTEM DLM PENGERTIAN UMUM, BHW BAGIAN2NYA (SILA2NYA)
SALING BERHUBUNGAN SECARA ERAT SEHINGGA MEMBENTUK
SUATU STRUKTUR YG MENYELURUH.

NILA2 YG TERMUAT DLM PANCASILA TERMASUK DLM
TINGKATAN NILAI YG TINGGI, DGN URUTAN SILA KETUHAN YME
MENDUDUKI TINGKATAN DAN BOBOT NILAI TERTINGGI, KRN
JELAS MENGANDUNG NILAI RELIGIUS.
PD TINGKAT KEEMPAT DIBAHWANYA ADALAH NILAI MANUSIAWI
DASAR. YAITU NILAI KEMANUSIAAN MEMILIKI TINGKAT DAN
BOBOTNYA DIBAWAH NILAI KETUHANAN.
NILAI KEADILAN SBG SALAH SATU NILAI MANUSIAWI DASAR,
OLEH KRN ITU DILETAKKAN DIBAWAH NILAI KEMANUSIAAN.
SESUAI DGN SIFAT DASAR BANGSA INDONESIA YG SANGAT
MENEKANKAN KERUKUNAN, MAKA NILAI PERSATUAN
MEMPUNYAI TINGKATAN DAN BOBOT NILAINYA YG LEBIH TINGGI
DR NILAI KERAKYATAN, KRN NILAI KERAKYATAN LEBIH
MERUPAKAN SARANA YG PERLU UNTUK MENCAPAI PERSATUAN.
OLEH KRN ITU SBG TUJUAN NEGARA UTK MENCAPAI KEADILAN
MAKA MUSYAWARAH DALAM PERSATUAN DAN KESATUAN
MANUSIA INDONESIA SANGAT DIPERLUKAN DAN DIDASARKAN
PADA TINGKAT KETUHANAN DAN KEYAKINAN BANGSA DAN
NEGARA INDONESIA.

D. PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT BANGSA DAN NEGARA
INDONESIA.
PERKEMBANGAN MASYARAKAT DUNIA YG SEMAKIN CEPAT
SECARA LANGSUNG MAUPUN TDK LANGSUNG MENGAKIBATKAN
SUATU PERUBAHAN PD BERBAGAI BANGSA DI BERBAGAI
NEGARA DI DUNIA TERMASUK INDONESIA. DLM HUB SPERTI
CITA, IDEOLOGI, BUSAYA SERTA JATI DIRI SUATU BANGSA
MENDAPATKAN SUATU TANTANGAN YG LUAR BIASA PESATNYA.
PARADOKS ANTARA KEKUASAAN GLONSL DGN KEKUASAAN
NASIONAL DIBERBAGAI NEGARA TERMASUK INDONESIA,
MENGAKIBATKAN SUATU TARIK MENARIK YAG LAZIMNYA
DIKEMBALIKAN PADA DOMINASI KEKUATAN EKONOMI HAL
INILAH YG DIHADAPI BANGSA DAN NEGARA INDONESIA DIMANA
TERJADI TARIK MENARIK KEPENTINGAN BAHKAN SERING KALI
NAMPAK ADANYA PEMAKSAAN TERHADAP KEKUATAN
NASIONAL.

A. PANCASILA SBG DASAR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN
BERNEGARA.
BANGSA INDONESIA TERBENTUK MELALUI PROSES PENJAJA
HAN BANGSA ASING, NAMUN TATKALA AKAN MENDIRIKAN
SUATU NEGARA TELAH MEMILIKI SUATU LANDASAN FILISOFIS
YG MERUPAKAN SUATU ESENSI KULTURAL RELIGIUS DR
BANGSA INDONESIA SENDIRI, YAITU : BERKETUHANAN,
BERKEMANUSIAAN, BERPERSATUAN, BERKERAKYATAN DAN
BERKEADILAN.
HAL INILAH DISEBUT SBG KAUSA MATERIALIS PANCASILA.
BHW TEKAD UTK MENENTUKAN FILSAFAT PANCASILA SBG
DASAR FILOSOFIS DLM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN
BERNEGARA TELAH MENDAPAT LEGITIMASI YURIDIS TATKALA
“THE FOUNDING FATHERS” (BAPAK PEJUANG BANGSA) KITA
MENGESAHKAN DLM KONSTITUSI UUD 1945 PADA TANGGAL
18 AGUSTUS 1945.

KONSEKUENSI KEMERDEKAAN, SELAMA BANGSA INDONESIA
MEMILIKI KEHENDAK BERSAMA UTK MEMBANGUN BANGSA
DIATAS DASAR FILOSOFIS NILAI2 PANCASILA, SEHARUSNYA
SEGALA KEBIJAKAN DLM NEGARA TERUTAMA DLM MELAKUKAN
SUATU PEMBAHARUAN2 DALAM NEGARA PADA MASA
REFORMASI DEWASA INI, NILAI2 PANCASILA MERUPAKAN SUATU
PANGKAL TOLAK DERIVASI BAIK DALAM BIDANG POLITIK,
EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, HUKUM SERTA KEBIJAKAN
HUBUNGAN INTERNASIONAL DEWASA INI. HAL INILAH DLM
WACANA ILMIAH DEWASA INI DIISTILAHKAN BHW “Pancasila
Sebagai Paradigma Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”.
PARADIGMA, ARTINYA SUATU ASUMSI DASAR DAN ASUMSI
TEORITIS YG UMUM MERUPAKAN SUATU SUMBER NILAI.
KONSEKUENSINYA HAL INI MERUPAKAN SUMBER HUKUM,
METODE, SERTA PENERAPAN DLM ILMU PENGETAHUAN
SEHINGGA SANGAT MENENTUKAN SIFAT, CIRI SERTA KARAKTER
SBG ILMU PENGETAHUAN.

PARADIGMA BERKEMBANG MENJADI SUATU TERMENOLOGI YG
MENGANDUNG KONOTASI PENGERTIAN: SUMBER NILAI,
KERANGKA PIKIR, ORIENTASI DASAR, SUMBER ASAS ARAH, DAN
TUJUAN DR SUATU PERKEMBANGAN, PERUBAHAN SERTA
PROSES DLM SUATU BIDANG TERTENTU TERMASUK BIDANG
KEHIDUPAN KENEGARAAN, SEPERTI : IDEOLOGI, POLITIK,
EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, SERTA PERTAHANAN DAN
KEAMANAN, YAG AKAN MENCAPAI SUATU KESEJAHTERAAN DAN
KEAMANAN MASYARAKAT.
SECARA FISLOSOFIS KEDUDUKAN PANCASILA SBG PARADIGMA
KEHIDUPAN KENEGARAAN DAN KEBANGSAAN MENGANDUNG
KONSEKUENSI BHW DLM SEGALA ASPEK KEHIDUPAN
KENEGARAAN DAN KEBANGSAAN MENDASARKAN PD NILAI2 YG
TERKANDUNG DI DLM PANCASILA
NEGARA ADALAH SBG PERWUJUDAN SIFAT KODRAT MANUSIA
SECARA INDIVIDU ATAU MAKHLUK SOSIAL YG SENANTIASA TDK
DPT DILEPASKAN DGN LINGKUNGAN GEOGRAFIS SBG RUANG
TEMPAT BANGSA / RAKYAT / MANUSIA TSB HIDUP.
(NOTONAGORO, 1975)

KONSEKUENSI ANTARA DAN SOLLEN DAN DAS SEIN.
DLM PERUBAHAN GLOBAL DEWASA INI, BANGSA INDONESIA
MENGHADAPI BERBAGAI DILEMA DLM KEHIDUPAN KNEGARAAN
DAN KEBANGSAAN. TEKANAN DAN KEKUASAAN
TRANSNASIONAL YG DIDUKUNG DGN KEKUATAN KAPITALISME
SENANTIASA MEMEGANG SKENARIO.
INDONESIA DIHADAPKAN PD TANTANGAN PELAKSANAAN
KENEGARAAN, DIMANA NEGARA2 KAPITAL MEMAKSAKAN
KEHENDAKNYA DGN MENGEMBANGKAN WACANA POLITIK
MELALUI PENEGAKAN HAM, DEMOKRASI, LIBRALISASI DAN YG
TERAKHIR PEMBERANTASAN TERORISME.
INTERVENSI KEKUATAN NEGARA TRANSNASIONAL TDK HANYA
PD KEBIJAKAN EKONOMI, NAMUN PD BIDANG POLITIK DLL NYA.
KEBEBASAN MELALUI “DEMOKRASI” BERAKIBAT RUNTUHNYA
NASIONALISME, SPT: KASUS AMBON (RMS), KONFLIK ETNIS,
SAPARATIS GAM, PAPUA, SERTA KONFLIK SOSIAL LAINNYA YG
MENGAKIBATKAN RAKYAT TAK BERDOSA MENJADI KORBAN.

NILAI2 PANCASILA MERUPAKAN PARADIGMA PERUBAHAN DLM
KEHIDUPAN POLITIK, PD PRAKTEKNYA ANTARA DAS SOLLEN
(PRAKTEK / KENYATAAN0) DAN DAS SEIN (SEHARUSNYA) TDK
BERJALAN DGN YG DIHARAPKAN
DISADARI BHW PELAKSANAAN KENEGARAAN SUATU PIRANTI YG
HRS DIPENUHI DEMI TERCAPAINYA HAK DAN KEWAJIBAN
WARGA NEGARA MAUPUN NEGARA, ADALAH PERANGKAT
HUKUM.
SUMBER HUKUM MELIPUTI 2 PENGERTIAN, YAITU SUMBER
HUKUM FORMAL, YAITU SUMBER HUKUM DITINJAU DR BENTUK
DAN TATA CARA PENYUSUNAN HUKUM YG MENGIKAT KEPADA
KOMUNITASNYA. SPR: UU, PP, PERPRES, DLL. SEDANGKAN
SUMBER HUKUM MATERIIL, YAITU SUMBER HUKUM YG
MENENTUKAN MATERI ATAU ISI SUATU NORMA HUKUM.
(DARMODIHARDJO, 1996, 206).
PANCASILA YG MENGANDUNG NILAI2 RELIGIUS, NILAI KODRAT,
NILAI HUKUM MORAL PD HAKEKATNYA MERUPAKAN SUMBER
HUKUM METERIIL DR HUKUM POSITIF DI INDONESIA.
PERUBAHAN SERTA PENGEMBANGAN SECARA ILMIAH HRS
MEMPERTIMBANGKAN 3 UNSUR, YAITU : NILAI, NORMA, DAN
FAKTA ATAU REALITAS EMPIRIS (GALTUNG, 1980, 30).

PANCASILA SBG PARADIGMA KEHIDUPAN BERBANGSA DAN
BERNEGARA DLM IMPLEMENTASINYA TERLIHAT TDK
KONSISTEN ANTARA DAS SOLLEN DAN DAS SEIN. AKIBATNYA
BANGSA DAN NEGARA INDONESIA SENANTIASA MENDAPAT
TEKANAN DR KEKUASAAN NEGARA2 YG BEROTIENTASI KEPADA
KAPITAL. KEBIJAKAN YG DILAKSANAKAN DLM PELAKSANAAN
DAN PENYELENGGARAAN NEGARA TDK LAGI BERBASIS PD
FILOSOFI BANGSA, NAMUN LEBIH MENDASARKAN PD
KEPENTINGAN KEKUATAN NEGARA2 TRANSNASIONAL.
AKIBATNYA DEWASA INI BANGSA INDONESIA KEHILANGAN
KEPERCAYAAN DIRI, BAHKAN PROSES REFORMASI SAMPAI
SAAT INI BELUM MENUNJUKAN KEARAH TANDA2 PERBAIKAN
RAKYAT INDONESIA.
NAMPAK BANGSA INDONESIA DEWASA INI MENGALAMI KRISIS
MULTIDIMENSI BHAKAN KRISIS IDEOLOGI, OLEH KRN ITU HARUS
KEMBALI PD ESINSI VITAL BANGSA INDONESIA YG MERUPAKAN
SUMBER MOTIVASI BANGSA, AGAR MENGGAPAI CITA2
KESEJAHTERAAN RAKYAT YG BERMARTABAT KEMANUSIAAN.

E. IDENTITAS NASIONAL AKTUALISASI PENGEM
BANGANNYA MELALUI REVITALISASI NILAI-NILAI
PANCASILA

IDENTITAS NASIONAL PD HAKEKATNYA MERUPAKAN
MANIFESTASI NILAI2 BUDAYA YG TUMBUH DAN BERKEMBANG
DLM BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN SUATU NATION (BANGSA)
DGN CIRI2 KHAS SUATU BANGSA YG BERBEDA DGN BANGSA
LAIN DLM HIDUP DAN KEHIDUPANNYA.
IDENTITAS NASIONAL INDONESIA MELALUI BUDAYA TUMBUH DAN
BERKENBANG SEBELUM MASUKNYA AGAMA2 BESAR DI
NUSANTARA INI DLM BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN DR RATUSAN
SUKU YANG DIHIMPUN DLM SATU KESATUAN INDONESIA
MENJADI KEBUDAYAAN NASIONAL DGN ACUAN PANCASILA DAN
“ROHNYA” BHINNEKA TUNGGAL IKA, SBG DASAR DAN ARAH
PERKEMBANGANNYA DLM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN
BERNEGARA.
HAL INI TERBUKTI FAHAM KEBANGSAAN DGN PERGERAKAN BUDI
UTOMO (1908), SAREKAT DAGANG ISLAM (1911), MUHAMMADIYAH
(1912), NU (1924), INDISCHE PARTY (1912) DLL.

DR KEANEKARAGAMAN SUB-KULTUR TERKRISTALISASI CORR
CULTURE, YG KEMUDIAN MENJADI BASIS EKSISTENSI DR
NATION STATE INDONESIA, YAITU “NASIONALISME”, APAPUN
SUB-KULTURNYA, MEREKA MERASA BERNUSA SATU,
BERBANGSA SATU DAN BERBAHASA SATU, YAITU INDONESIA.
ITULAH “IDENTITAS NASIONAL” KITA.
HAKEKAT IDENTITAS NASIONAL SBG BANGSA DLM HIDUP DAN
KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA, ADALAH PANCASILA
YG AKTUALISASINYA TERCERMIN DLM BERBAGAI PENATAAN
KEHIDUPAN BANGSA DLM ARTI LUAS, MISALNYA PEMBUKAAN
DAN UUD 1945, SISTEM PEMERINTAH YG DITERAPKAN, NILAI2
ETIKA, ESTETIKA, MORAL, TRADISI, MITOS SERTA IDEOLOGI YG
SECARA NORMATIF DPT DITERAPKAN DLM PERGAULAN PD
TATARAN NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL.
IDENTITAS NASIONAL ADALAH SESUATU YG TERBUKA, DINAMIS
DAN DIALEKTIS UTK DITAFSIR DGN DIBERI MAKNA BARU TATAP
RELEVAN DAN FUNGSIONAL DLM KONDISI AKTUAL YG
BERKEMBANG DLM MASYARAKAT.

PASAL 32 UUD 1945 MENYATAKAN :
(1) NEGARA MEMAJUKAN KEBUDAYAAN NASIONAL DITENGAH
PERADABAN DUNIA DGN MENJAMIN KEBEBASAN MASY. DLM
MEMELIHARA DAN MENGEMBANGKAN NILAI2 BUDAYA.
(2) NEGARA MENGHORMATI DAN MEMELIHARA BAHASA
DAERAH SBG KEKAYAAN BUDAYA NASIONAL.
PENJELASANNYA.
KEBUDAYAAN BANGSA ADALAH KEBUDAYAAN YG TIMBUL SBG
BUAH USAHA BUDAYA RAKYAT INDONESIA. KEBUDAYAAN
LAMA DAN ASLI TERDAPAT SBG PUNCAK2 KEBUDAYAAN DI
DAERAH2 DI SELURUH INDONESIA, TERHITUNG SBG KEBU
DAYAAN BANGSA. USAHA KEBUDAYAAN HRS MENUJU KE
ARAH KEMAJUAN ADAB, BUDAYA, DAN PERSATUAN DGN
TDK MENOLAK BAHAN2 BARU DR KEBUDAYAAN ASING YG
DPT MEMPERKEMBANGKAN ATAU MEMPERKAYA
KEBUDAYAAN BANGSA SENDIRI SERTA MEMPERTINGGI
DERAJAT KEMANUSIAAN BANGSA INDONESIA.
JD IDENTITAS NASIONAL HRS DIIKAT OLEH KEBUDAYAAN
NASIONAL

ADA 2 TANTANGAN IDENTITAS NASIONAL:
1. TANTANGAN EKSTERNAL YG BERSUMBER PD PROSES
GLOBALISASI YG MELAHIRKAN NEOLIBRALISME DAN
KAPITALISME YG MENGEJAWANTAHKAN DLM ADAGIUM
borderless world atau one world development, MELALUI BRBAGAI
KESEPAKATAN INTERNASIONAL SPT: GATT, WTO, APEC,
AFTA, DLL. SHG TUMBUH TATA SOSIAL BARU.
2. TANTANGAN INTERNAL MERUPAKAN KONSEKUENSI LOGIS
RUNTUHNYA KEKUASAAN ORDE BARU YG TELAH MENEGAK
KAN PERSTUAN DAN KESATUAN BANGSA MELALUI PENDEKA
TAN SCURITY YG MEMASUNG HAK2 KONSTITUSIONAL (HAM)
RAKAYT MELALUI BERBAGAI KEBIJAKAN YG BERTENTANGAN
DGN KONSTITUSI.
NASIONALISME PD HAKEKATNYA DALAH LE DESIRE VIVRE
ENSEMBLE (KEINGINAN UTK HIDUP BERSAMA) BERTUMPU PD
KESADARAN AKAN ADANYA JIWA DAN PRINSIP SPRITUAL YG
BERAKAR PD KEPAHLAWANAN MASA LALU YG TUMBUH KRN
KESAMAAN PENDERIATAAN DAN KEMULIAAN MASA LALU.
(ERNEST RENAN)

PEMBERDAYAAN IDENTITAS NASIONAL.
APA DAN BGMN IDENTITAS NASIONAL ITU DIPAHAMI OLEH
GENERASI MUDA PENERUS BANGSA DAN TRADISI NILAI2 YG DI
WARISKAN SBG AJARAN OLEH NENEK-MOYANG KITA, MAKA
PEMBERDAYAAN WARISAN NILAI2 HRS TETAP BERMAKNA DLM
ARTI RELEVAN DAN FUNGSIONAL BG KONDISI AKTUAL YG
SEDANG BERKEMBANG DLM MASYARAKAT.
NILAI2 BUDAYA KITA TDK HANYA KITA WARISI SBG BARANG YG
SUDAH JADI YG MANDEK DLM KEBEKUAN NORMATIF DAN
NOSTALGIK, MELAINKAN HRS DIPERJUANGKAN DAN KITA
TUMBUHKEMBANGKAN DLM DIMENSI RUANG DAN WAKTU YG
TERUS BERKEMBANG DAN BERUBAH.
KONSEKUENSI DAN IMPLIKASINYA BHW SBG UPAYA PEMBERDA
YAAN IDENTITAS NASIONAL PERLU DITEMPUH REVITALISASI
NILAI2 YG TERKANDUNG DLM PANCASILA. REVITALISASI NILAI2
PANCASILA SBG MANIFESTASI IDENTITAS NASIONAL
MENGANDUNG MAKNA BHW PANCASILA HRS DITELAKKAN DLM
SATU KEUTUHAN TAFSIR DGN PEMBUKAAN UUD 45 SBG
STAATSFUNDAMENTAL NORM.

ADA 3 DIMENSI YG MELEKAT PD PANCASILA:
1. DIMENSI REALITAS: BHW NILAI2 YG TERKANDUNG DI DLM NYA
DIKONKRITISASIKAN DLM HIDUP KESERASIAN SBG CERMINAN
KONDISI OBYEKTIF YG TUMBUH DAN BERKEMBANG DLM
MASYARAKAT KAMPUS UTAMANYA, SBG SUATU RANGKAIAN
NILAI2 YG BERSIFAT SEIN IM SOLLEN ATAU SOLLEN IM SEIN.
2. BHW IDEALISME YG TERKANDUNG DI DLM NYA BUKANLAH
SEKEDAR UTOPI TANPA MAKNA, MELAINKAN DIOBJEKTIVASI
KAN UTK MEMBANGKITKAN GAIRAH DAN OPTIMISME PARA
WARGA MASYARAKAT GUNA MELIHAT HARI DEPAN SECARA
PROSPEKTIF, MENUJU HARI ESOK YG LEBIH BAIK, MISALNYA
MELALUI SEMINAR2 ATAU DIALOG2 ATAU “GERAKAN MORAL”
DGN SEMANGAT “REVITALISASI PANCASILA”
3. DIMENSI FLEKSIBELITAS, BHW PANCASILA BUKANLAH
BARANG JADI YG SUDAH SELESAI DAN TERTUTUP MENJADI
YG SAKRAL, MELAINKAN TERBUKA BAGI TAFSIR2 BARU UTK
MEMENUHI KEBUTUHAN ZAMAN YG TERUS MENERUS
BERKEMBANG. TANPA KEHILANGAN NILAI HAKIKINYA NILAI2
PANCASILA TETAP AKTUAL, RELEVAN, SERTA FUNGSIONAL
SBG TIANG PENYANGGA KEHIDUPAN BANGSA DAN NEGARA
DGN JIWA DAN SEMANGAT “BHINNEKA TUNGGAL IKA”

OLEH SEBAB ITU ANTARA MORALITAS DAN HUKUM MEMANG
TERDAPAT KORELASI YG SANGAT ERAT, DLM ARTI BHW
MORALITAS YG TDK DIDUKUNG OLEH KEHIDUPAN HUKUM YG
KONDUSIF AKAN MENJADI SUBJEKTIVITAS YG SATU SAMA LAIN
AKAN SALING BERBENTURAN; SEBALIKNYA KETENTUAN HUKUM
YG DISUSUN TANPA DISERTAI DASAR DAN ALASAN MORAL AKAN
MELAHIRKAN SUATU LEGALISME YG REPRESIF, KONTRA
PRODUKTIF DAN BERTENTANGAN DGN NILAI2 PANCASILA.
DLM MEREVITALISASI PANCASILA SBG MANIFESTASI IDENTITAS
NASIONAL, PENYELENGGARAAN MATA KULIAH PENGEM BANGAN
KEPRIBADIAN (MPK) DIKAITKAN DGN WAWASAN:
1. SPRITUAL, UTK MELETAKAN LANDASAN ETIK, ESTETIK,
MORAL, SBG DASAR DAN ARAH PENGEMBANGAN SUATU
PROFESI.
2. AKADEMIS, UTK MENUNJUKAN BHW MPK MERUPAKAN ASPEK
PENTING, YG TDK KALAH PENTINGNYA BAHKAN LEBIH
PENTING DLM KERANGKAN PENYIPAPAN SUMBER DAYA
MANUSIA (SDM) YG BUKAN SEKEDAR INSTRUMEN MELAINKAN
ADALAH SUBJEK PEMBAHARUAN DAN PENCERAHAN DLM
PEMBANGUNAN NASIONAL.

3. KEBANGSAAN, UTK MENUMBUHKAN KESADARAN NASIONALIS
MENYA, AGAR DLM PERGAULAN ANTAR BANGSA TETAP SETIA
KEPADA KEPENTINGAN BANGSANYA, BANGSA DAN RESPEK
KEPADA JATI DIRI BANGSANYA YG MEMILIKI IDEOLOGI
SENDIRI.
4. MONDIAL, UTK MENYADARKAN BHW MANUSIA DAN BANGSA DI
MASA KINI HRS SIAP MENGHADAPI DIALEKTIKANYA
PERKEMBANGAN DLM MASYARAKAT DUNIA YG “TERBUKA”,
MAMPU UTK BERADAPTASI DGN PERUBAHAN YG TERUS
MENERUS TERJADI DGN CEPAT, DAN MAMPU PULA MENCARI
JALAN KELUARNYA SENDIRI DLM MENGATASI SETIAP
TANTANGAN YG DIHADAPI, SEBAB DAMPAK DAN PENGARUH
IMTEK, BUKAN LAGI HANYA SEKEDAR SARANA, MELAINKAN
TELAH MENJADI SESUATU YG SUBSTANTIF DLM KEHIDUPAN
UMAT MANUSIA MENYENTUH SEMUA SEGI DAN SENDI
KEHIDUPAN SECARA EKSTENSIF DAN MERUBAH BUDAYA
SECARA INTENSIF.

DLM KONDISI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN
BERNEGARA YG SEDANG DILANDA OLEH KRISIS DAN
DISINTEGRASI, MAKA PANCASILA TDK TERHINDAR DR
BERBAGAI MACAM GUGATAN, SINISME, SERTA PELECEHAN
TERHADAP KREDIBILITAS DIRINYA SBG DASAR NEGARA
ATAUPUN SBG MANIFESTASINYA SEBAGAI IDENTITAS
NASIONAL.
MELALUI REVITALISASI PANCASILA, IDENTITAS NASIONAL DLM
JALUR RASIONAL-AKADEMIK TDK SAJA DLM SEGI TEKSTUAL
MELAINKAN JUGA DLM SEGI KONTEKSTUALNYA.
DI EKSPLORASIKAN SBG REFRENSI KRITIK SOSIAL TERHADAP
BERBAGAI PENYIMPANGAN YG MELANDA MASYARAKAT KITA
DEWASA INI. DGN SEMBOYAN “CINTAILAH BANGSA DAN
NEGARA KITA YG SEDANG DIRUNDUNG OLEH BERBAGAI
PERMASALAHAN”.

F. NEGARA DAN KONSTITUSI.
1. PENERTIAN BANGSA
PENGERTIAN BANGSA MAUPUN NEGARA MASIH MENGANDUNG
PERBEDAAN, BAIK PARA AHLI ILMU NEGARA, HK. TATA NEGARA
MAUPUN ILMUAN SOSIOLOGIS. KHUSUSNYA MASALAH KELAHIRAN
SUATU BANGSA YG TDK SAMA DI DUNIA INI.
• BANGSA TERBENTUK KRN ADANYA KEINGINAN UTK HIDUP
BERSMA (HASRAT BERSATU) DGN PERASAAN SETIA KAWAN
YG AGUNG (ERNEST RENAN / PRANCIS)
• BANGSA ADALAH KELOMPOK MANUSIA YG MEMPUNYAI PERSA
MAAN KARAKTER. KARAKTERISTIK TUMBUH KRN ADANYA
PERSAMAAN (OTTO BAUER / JERMAN.
• BANGSA TERBENTUK KRN ADANYA HASRAT BERSATU. HASRAT
ITU TIMBUL KRN ADANYA RASA KESATUAN ANTAR MANUSIA
KRN TEMPAT TINGGALNYA (F. RATZEL / JERMAN).
• BANGSA ADALAH HSIL HIDUP MANUSIA DLM SEJARAH. SUATU
BANGSA MERUPAKAN GOLONGAN YG BERANEKARAGAM DAN TDK
BISA DIRUMUSKAN SECARA EKSAK. BANGSA MEMILIKI FAKTOR2
OBYEKTIF TERTENTU, SPT: KETURUNAN, WILAYAH, BAHASA, ADAT
ISTIADAT, KESAMAAN POLITIK, DAN AGAMA (HANS KOHN / JERMAN).

ADA 4 UNSUR TERBENTUKNYA SUATU BANGSA :
• KEINGINAN UTK MENCAPAI KESATUAN NASIONAL YG TERDIRI
ATAS KESATUAN SOSIAL, EKONOMI, POLITIK, AGAMA,
KEBUDAYAAN, KOMUNIKASI DAN SOLIDARITAS.
• KEINGINAN UTK MENCAPAI KEMERDEKAAN DAN KEBEBASAN
NASIONAL SEPENUHNYA, YAITU BEBAS DR DOMINASI DAN
CAMPUR TANGAN BANGSA ASING TERHADAP URUSAN DLM
NEGERINYA.
• KEINGINAN DLM KEMANDIRIAN, KEUNGGULAN,
INDIVIDUALITAS, KEASLIAN/KEKHASAN. SPT: BAHASA
NASIONAL.
• KEINGNAN UTK MENONJOL/UNGGUL DIANTARA BANGSA2 DI
DUNIA DLM MENGEJAR, MARTABAT, KEHORMATAN,
PENGARUH DAN PRISTISE.

2. PENGERTIAN NEGARA.
• NEGARA ADALAH ORGANISASI KEKUASAAN DR SKELOMPOK
MANUSIA YG TELAH BERDIAM DI WILAYAH TERTENTU
(GEORGE JELENIK)..
• NEGARA MERUPAKAN ORGANISASI KESUSILAAN YG MUNCUL
SBG SINTESA DR KEMERDEKAAN INDIVIDUAL DAN
KEMERDEKA AN UNIVERSAL ( GWF. HEGEL).
• NEGARA ADALAH SUATU ORGANISASI YG TIMBUL KRN
KEHENDAK DR SUATU GOLONGAN ATAU BANGSANYA
SENDIRI (KRANENBURG).
• NEGARA ADALAH ALAT (AGENCY) ATAU WEWENANG
(AUTHORITY) YG MENGATUR ATAU MENGENDALIKAN
PERSOALAN BERSAMA ATAS NAMA MASYARAKAT (ROGER F.
SOLTAU).
• NEGARA ADALAH SUATU ORGANISASI MANUSIA/KELOMPOK YG

BERADA DI BAWAH SUATU PEMERINTAHAN YG SAMA
(R.DJOKOSUTONO).
• NEGARA IADALAH ORGANISASI MASYARAKAT YG MEMPUNYAI
DAERAH TERTENTU DIMANA KEKUASAAN NEGARA BERLAKU
SEPENUHNYA SBG KEDAULATAN (SOUVEREIGN) (SOENARKO).

MENGENAI TERJADINYA SUATU NEGARA TERDAPAT BEBERAPA TEORI,
YAITU:
1. TEORI KENYATAAN, TIMBULNYA SUATU NEGARA ADALAH SOAL
KENYATAAN. APABILA SUATU KETIKA TELAH TERPENUHI UNSUR2
NEGARA (WILAYAH, RAKYAT, PEMERINTAH YG BERDAULAT) MAKA PD
SAAT ITU PULA NEGARA SUDAH MENJADI SUATU KENYATAAN.
2. TOERI KETUHANAN, TIMBULNYA SUATU NEGARA ADALAH ATAS
KEHENDAK TUHAN. SEGALA SESUATU TDK AKAN TERJADI APABILA
TUHAN TDK MENHENDAKINYA.
3. TEORI PERJANJIAN, NEGARA ITU LAHIR KRN PERJANJIAN YG DIBUAT
ANTARA ORANG YG TADINYA HIDUP BEBAS. PERJANJIAN DIADAKAN
AGAR KEPENTINGAN BERSAMA DPT TERPELIHARA DAN TERJAMIN,
“SUPAYA” ORG YG SATU TDK MERUPAKAN BINATANG BUAS BAGI ORG
LAIN. PERJANJIAN INI DISEBUT PERJANJIAN MASYARAKAT (JJ.
ROUSSEAU)
4. TEORI PENAKLUKAN, NEGARA TIMBUL KRN PENAKLUKAN. DAERAH
DPT DIKUASAI DAN DIBENTUK SUATU ORGANISASI NEGARA.
- PEMBERONTAKAN TERHADAP NEGARA LAIN YG MENJAJAH. SPT;
NEGARA RI.
- PELEBURAN (FUSI) ANTARA BEBERAPA NEGARA MENJADI SUATU
NEGARA BARU. SPT: JERMAN BERSATU (1871) SKRG

SUATU NEGARA HRS MEMENUHI PERSYARATAN SBB:
• RAKYAT YG BERSATU
• DAERAH ATAU WILAYAH
• PEMERINTAH YG BERDAULAT DAN MEMILIKI ATURAN/
KONSTITUSI.
• MENDAPAT PENGAKUAN DR NEGARA LAIN (BUDIYANTO,1997)
DR BEBERAPA UNSUR DIATAS, RAKYAT, WILAYAH DAN
PEMERINTAH YG BERDAULAT MERUPAKAN UNSUR
KONSTITUTIF KRN KEBERADAANNYA HRS ADA.
SEDANGKAN PENGAKUAN DR NEGARA LAIN MERUPAKAN
UNSUR DEKLARATIF YG BERSIFAT FORMALITAS, KRN
DIPERLUKAN DLM RANGKA MEMENUHI UNSUR TATA URUTAN
PERGAULAN INTERNASIONAL.

BENTUK2 NEGARA :
1. NEGARA KESATUAN, SUATU NEGARA YG MERDEKA DAN
BERDAULAT DIMANA YG BERKUASA HANYA PEMERINTAH
PUSAT YG MENGATUR SELURUH DAERAH. DLM NEGARA
KESATUAN PEMERINTAH PUSAT MEMPUNYAI WEWENANG
MENGATUR SELURUH WILAYAH MELALUI PEMBENTUKAN
DAERAH2 DAN WILAYAH NEGARA. NEGARA KESATUAN DPT
DILAKSANAKAN PEMERINTAHANNYA MELALUI SISTEM
SENTRALISAI DAN DESENTRALISAI,
SENTRALISASI, ADALAH SEGALA SESUATU DLM NEGERA
LGSG DIATUR DAN DIURUS OLEH PEMERINTAH PUSAT,
SEDANGKAN DAERAH TINGGAL MELAKSANAKANNYA.
DESETRALISASI, ADALAH DAERAH DIBERIKAN KESEMPATAN
DAN WEWENANG UTK MENGURUS URUSAN RUMAH TANGGA
NYA SENDIRI (OTONOMI DAERAH) YG DINAMAKAN DAERAH
OTONOM

BENTUK NEGARA KESATUAN PD UMUMNYA MEMPUNYAI SIFAT2:
a. KEDAULATAN NEGARA MENCAKUP KE DALAM DAN KE LUAR
YG DITANGANI PEMERINTAH PUSAT.
b. NEGARA HANYA MEMPUNYAI SATU UNDANG-UNDANG
DASAR, SATU KEPALA NEGARA, SATU DEWAN MENTERI, DAN
SATU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.
c. HANYA ADA SATU KEBIJAKAN YG MENYANGKUT PERSOALAN
POLITIK, EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, SERTA PERTAHANAN
DAN KEAMANAN.

2. NEGARA SERIKAT.
ADALAH NEGARA YG MERUPAKAN GABUNGAN BEBERAPA
NEGARA, YG MENJADI NEGARA2 BAGIAN DAN NEGARA
SERIKAT ITU SENDIRI. NEGARA BAGIAN TSB SEMULA MERU
PAKAN SUATU NEGARA YG MERDEKA YG BERDAULAT SERTA
BERDIRI SENDIRI. DGN MENGGABUNGKAN DIRI DLM SUATU
NEGARA SERIKAT, MAKA NEGARA YG TADINYA BERDIRI
SENDIRI KEMUDIAN MENJADI NEGARA BAGIAN, MELEPASKAN
SEBAGIAN KEKUASAANNYA DAN MENYERAHKANNYA KEPADA
NEGARA SERIKAT.
KEKUASAAN DR NEGARA SERIKAT ADALAH KEKUASAAN YG
DITERIMANYA DR NEGARA2 BAGIAN. BIASANYA YG
DISERAHKAN OLEH NEGARA BAGIAN KEPADA NEGARA
SERIKAT ADALAH HAL2 YG BERKAITAN DGN HUBUNGAN LUAR
NEGERI, PERTAHANAN NEGARA, KEUANGAN DAN URUSAN
POS DAN TELEKOMUNIKASI.

3. PENGERTIAN KONSTITUSI.
KONSTITUSI BERASAL DR KATA CONSTITUER (PRANCIS), YG
BERARTI MEMBENTUK. YAITU MEMBENTUK NEGARA. OLEH
SEBAB ITU SECARA UMUM ISTILAH KONSTITUSI
MENGGAMBARKAN KESELURUHAN SISTEM KETATANEGARA
AN SUATU NEGARA, YAITU BERUPA KUMPULAN PERATURAN2
YG MEMBENTUK, MEMNGATUR, ATAU MEMERINTAH NEGARA.
PERATURAN TSB ADA YG BERUPA TERTULIS DAN YG TDK
TERTULIS.
DUA PENGERTIAN DLM ISTILAH KONSTITUSI, YAITU:
a. PENGERTIAN YG LUAS, BERARTI KESELURUHAN
KETENTUAN DASAR, BAIK YG TERTULIS MAUPUN YG TDK
TERTULIS.
b. PENGERTIAN YG SEMPIT, KONSTITUSI BERARTI PIAGAM
DASAR ATAU UUD, YAITU SUATU DOKUMEN LENGKAP
MENGENAI PERATURAN2 DASAR NEGARA.

KONSENSUS YG MENJAMIN TEGAKNYA KONSTITUSIONALISME DI
ZAMAN MODERN PD UMUMNYA BERSANDAR PD 3 ELEMEN
KESEPAKATAN (CONCENSUS):
1. KESEPAKATAN TTG TUJUAN ATAU CITA2 BERSAMA.
2. KESEPAKATAN TTG RULE OF LAW SBG LANDASAN
PEMERINTAHAN ATAU PENYELENGGARAAN NEGARA.
3. KESEPAKATAN TTG BENTUK2 INSTITUSI2 DAN PROSEDUR2
KETATANEGARAAN.
KESEPAKATAN (KONSENSUS) YG PERTAMA, BERKENAAN DGN
CIATA2 BERSAMA SANGAT MENENTUKAN TEGAKNYA
KONSTITUSI PD SUATU NEGARA. KRN CITA2 BERSAMA
ITULAH YG PD PUNCAKNYA PALING MUNGKIN MENCERMIN
KAN KEBERSAMAAN DI ANTARA SESAMA WARGA MASY. YG
DLM KENYATAANNYA HRS HIDUP DI-TENGAH2 PLURALISME
ATAU KEMAJEMUKAN.
UTK MENJAMIN KEBERSAMAAN DLM RANGKA KEHIDUPAN
KENEGARAAN, DIPERLUKAN PERUMUSAN TTG TUJUAN ATAU
CITA2 BERSAMA YG BIASA DISEBUT FILSAFAT KENEGARAAN
ATAU CITA NEGARA (STAATS IDEE).

KESEPAKATAN KEDUA, BASIS PEMERINTAHAN DIDASARKAN
ATAS ATURAN HUKUM DAN KONSTITUSI. KESEPAKATAN INI
SANGAT PRINSIP, KRN SETIAP NEGARA HRS ADA KEYAKINAN
BERSAMA BHW APAPUN YG HENDAK DILAKUKAN DLM KONTEKS
PENYELENGGARAAN NEGARA HARUS DIDASARKAN PD RULE OF
LAW GAME YG DITENTUKAN BERSAMA.
AV.DECEY, MENGATAKAN “The Rule Of Law, and Not For Man”,
BHW HUKUMLAH YG SESUNGGUHNYA MEMERINTAH ATAU
MEMIMPIN DLM SUATU NEGARA, BUKAN MANUSIA ATAU ORANG.
BUKAN “The Rule by Law”, yaitu HUKUM HANYA BERSIFAT
INSTRUMENTAL ATAU ALAT.
HUKUM HRS DIPANDANG SBG SATU KESATUAN SISTEM YG DI
PUNCAKNYA TERDAPAT PENGERTIAN HUKUM DASAR YG TDK
LAIN ADALAH “KONSTITUSI”.
OLEH SEBAB ITU ADA ISTILAH “CONSTITUTIONAL STATE”, YG
MERUPAKAN CIRI DLM NEGARA DEMOKRASI MODERN. OLEH
KRN ITU SEGALA SESUATU KEPUTUSAN HRS DIDASARKAN PD
ATURAN / HUKUM ATAU KONSTITUSI.

KESEPAKATAN KETIGA, ADALAH BERKENAAN DGN:
a. BANGUNAN ORGAN NEGARA DAN PROSEDUR2 YG
MENGATUR PELAKSANAANNYA.
b. HUBUNGAN2 ANTAR ORGAN NEGARA ITU SATU DGN YG
LAINNYA.
c. HUBUNGAN2 ANTAR ORGAN NEGARA ITU DGN WARGA
NEGARA.
DGN ADANYA KESEPAKATAN MAKA KONSTITUSI DPT DGN
MUDAH DIRUMUSKAN, KRN BENAR2 MENCERMINKAN
KEINGINAN BERSAMA TTG INSTITUSI DAN MEKANISME
KATATANEGARAAN YG HENDAK DIKEMBANGKAN DALAM
KERANGKA KEHIDUPAN NEGARA BERKONSTITUSI.
(CONSTITUTIONAL STATE).
KESEPAKATAN TSB DIRUMUSKAN DLM DOKUMEN KONSTITUSI
YG DIJADIKAN PEGANGAN BERSAMA UTK KURUN WAKTU YG
LAMA, SEHINGG PARA PERANCANG DAN PERUMUS
KONSTITUSI SEHARUSNYA MEMBAYANGKAN, BHW NASKAH
KONSTITUSI ITU TDK AKAN SERING DIUBAH. KONSTITUSI TDK
SAMA DGN UNDANG2 YG DPT LEBIH MUDAH DIUBAH-UBAH,
WALAU KONSTITUSI BUKANLAH SUATU BARANG YG
DISAKRALKAN.

PRINSIP KESELURUHAN KESEPAKATAN INTINYA MENYANGKUT
PENGATURAN DAN PEMBATASAN KEKUASAAN.
PRINSIP KONSTITUSIONALISME MODERN SEBENARNYA MMG
SEBENARNYA MENYANGKUT PRINSIP PEMBATASAN KEKUASAAN
YG LAZIM DISEBUT SBG PRINSIP LIMITED GOVERNMENT.
KONSTITUSIONAL MENGATUR DUA HUBUNGAN YG BERKAITAN
SATU SAMA LAINNYA, YAITU:
PERTAMA, HUBUNGAN ANTAR PEMERINTAHAN DGN WARGA
NEGARA.
KEDUA, HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA PEMERINTAHAN.
OLEH SEBAB ITU ISI KONSTITUSI UTK MENGATUR TIGA HAL
PENTING:
a. MENENTUKAN PEMBATASAN KEKUASAAN ORGAN2 NEGARA
b. MENGATUR HUB ANTAR LEMBAGA2 NEGARA
c. MENGATUR HUB KEKUASAAN ANTARA LEMBAGA2 NEGARA
DGN WARGA NEGARA.

BEBERAPA FUNGSI KONSTITUSI SECARA AKADEMIS MAUPUN
PRAKTIS (JIMLY ASSHIDDIQUE, 2006), YAITU :
a. MENENTUKAN PEMBATASAN TERHADAP KEKUASAAN SBG
SATU FUNGSI KONSTITUSIONALISME, TTP DIPIHAK LAIN,
b. MEMBERIKAN LEGITIMASI TERHADAP KEKUASAAN
PEMERINTAHAN.
c. BERFUNGSI SBG INSTRUMEN UTK MENGALIHKAN
KEWENANGAN DR PEMEGANG KEKUASAAN ASAL (BAIK
RAKYAT DLM SISTEM DEMOKRASI ATAU RAJA DLM SISTEM
MONARKI), KPD ORGAN2 KEKUASAAN NEGARA.
d. BERFUNGSI SBG KEPALA NEGARA SECARA SIMBOLIK.
e. BERFUNGSI SBG KITAB SUCI SIMBOLIK DR SUATU AGAMA
CIVIL, ATAU SYARI’AT NEGARA.

SBG KEPALA NEGARA SIMBOLIK, KONSTITUSI BERFUNGSI:
• SBG SIMBOL PERSATUAN (SYMBOL OF UNITY).
• SBG LAMBANG IDENTITAS DAN KEAGUNGAN NASIONAL
SUATU BANGSA (MAJESTY OF THE NATIONS)
• SBG PUNCAK ATAU KEHIDMATAN UPACARA (CENTER OF
CEREMONY).

FUNGSINYA SBG DOKUMEN KITAB SUCI SIMBOLIK, ADALAH:
• SBG DOKUMEN PENGENDALI (TOOL OF PILITICAL, SOCIAL,
AND ECONOMIC CONTROL).
• SBG DOKUMEN PEREKAYASAAN DAN BAHKAN PEMBARUAN
KEARAH MASA DEPAN (TOOL OF POLITICAL, SOCIAL, AND
ECONOMIC ENGINEERING AND REFORM)

SECARA UMUM, KONSTITUSI MEMILIKI SIFAT, YAITU: FORMIL,
MATERIIL, TERTULIS, DAN TDK TERTULIS SERTA FLEXIBLE.
1. FORMIL DAN METERIIL.
FORMIL BERARTI KONSTITUSI YG TERTULIS DLM SUATU
KETATANEGARAAN SUATU NEGARA. SUATU KONSTITUSI BARU
BERMAKNA APABILA KONSTITUSI TSB TELAH BERBENTUK
NASKAH TERTULIS DAN DIUNDANGKAN, SPT: UUD 1945.
MATERIIL, ADALAH SUATU KONSTITUSI JIKA ORANG MELIHAT
NYA DR SEGI ISINYA, ISI DR KONSTITUSI PD DASARNYA
MENYANGKUT HAL2 YG BERSIFAT DASAR ATAU POKOK BAGI
RAKYAT DAN NEGARA. KRN ITU UTK MEMBUAT KONSTITUSI
DIPERLUKAN WAKTU YG KHUSUS.
2. FLEXIBEL, KONSTITUSI DIKATAKAN FLEXIBEL APABILA MEMILIKI
CIRI2:
* ELASTIS KRN DPT MENYESUAIKAN DIRINYA DGN MUDAH.
* DIUMUMKAN DAN DIUBAH DGN CARA YG SAMA SPT UDANG2.

3. TERTULIS DAN TIDAK TERTULIS,
MEMBEDAKAN SECARA PRINSIPIL KONSTITUSI TERTULIS DAN
TDK TERTULIS ADALAH TDK TEPAT. SEBUTAN KONSTITUSI
TDK TERTULIS HANYA DIPAKAI UTK DILAWANKAN DGN
KONSTITUSI MODERN YG LAZIMNYA DITULIS DLM SUATU
NASKAH. TIMBULNYA KONSTITUSI TERTULIS DISEBABKAN
KRN PENGARUH ALIRAN KODIFIKASI.
SATU2NYA NEGARA YG PUNYAI KONSTITUSI TDK TERTULIS
HANYA NEGARA INGGRIS. NAMUN PRINSIP YG DICANTUMKAN
DLM KONSTITUSI DI INGGRIS DICANTUMKAN DLM UNDANG2
BIASA, SPT, BILL OF RIGHTS.
DGN DEMIKIAN SUATU KONSTITUSI TERTULIS APABILA
DICANTUMKAN DLM SUATU NASKAH ATAU BEBERAPA
NASKAH, SEDANGKAN YG TDK TERTULIS DLM SUATU NASKAH
TERTENTU, MELAINKAN DLM BANYAK HAL YG DIATURKAN
DLM KONVENSI ATAU UNDANG2 BIASA.

MENURUT C.F. STRONG (DLM H.T.N. DAN ILMU POLITIK)
PERUBAHAN KONSTITUSI DPT DILAKUKAN DGN 4 CARA:
1. OLEH KEKUASAAN LEGISLATIF:
a. UTK DAPAT MENGUBAH KONSTITUSI, DLM SIDANG HRS
DIHADIRI PALING SEDIKIT 2/3 DR SELURUH JUMLAH
ANGGOTA (FIXED QUORUM OF MEMBERS), KEPUTUSAN
PERUBAHAN BARU SAH APABILA DIUSULKAN DAN
DISETUJUI OLEH SUARA TERBANYAK (2/3 ANGGOTA YG
HADIR).
b. SEBELUM PERUBAHAN DILAKUKAN, LEMBAGA
PERWAKILAN RAKYAT DIBUBARKAN DN DIADAKAN PEMILU
BARU, LEMBAGA MPR YG BARULAH MELAKUKAN
PERUBAHAN TERHADAP KONSTITUSI TSB.
c. UTK MENGUBAH KONSTITUSI, DUA LEMBAGA PERWAKILAN
RAKYAT (BICAMERAL SISTEM: DPR-MPR) MELAKUKAN
SIDANG GABUNGAN SBG SUATU BADAN. KEPUTUSAN
KONSTITUSI DINYAKAN SAH APABILA DISETUJUI DGN
SUARA TERBANYAK DR ANGGOTA2NYA.

2. OLEH RAKYAT MELALUI REFRENDUM,
PENGUBAHAN KONSTITUSI MEMERLUKAN ADANYA PENDAPAT
LGSG DR RAKYAT. PENDAPAT RAKYAT DPT DILAKUKAN
MELALUI REFRENDUM, PLEBISIT, ATAU VOTE.
MISALNYA: SUATU LEMBAGA DIBERIKAN WEWENANG UTK
MENGUBAH KONSTITUSI, MEMBUAT RANCANGAN KEMUDIAN
DISAMPAIKAN KPD RAKYAT.
3. OLEH SEJUMLAH NEGARA BAGIAN (FEDERAL STATE)
CARA INI HANYA TERJADI PD NEGARA LIBERAL, KRN
PENENTUAN NEGARA FIDERAL DIBENTUK OLEH NEGARA2 YG
MEMBENTUKNYA DAN KONSTITUSINYA MERUPAKAN BENTUK
PERJANJIAN (TRAKTAT) ANTAR NEGARA2 BAGIAN TADI.MAKA
PENGUBAHAN KONSTITUSI MEMERLUKAN ADANYA
PERSETUJUAN NEGARA2 ANGGOTANYA (NEGARA2 BAGIAN)
SPT: AS. SWISS DAN USTRALIA.

4. DGN KONVENSI KETATANEGARAAN (BY SPECIAL
CONCENTIONS).
CARA INI TERJADI APABILA MENGUBAH KONSTITUSI MENG
HARUSKAN DIBENTUKNYA SUATU BADAN KHUSUS.(SPT: UTK
MENGUBAH UUDS 1950 DIBENTUK BADAN KHUSUS YG
DINAMAKAN MAJELIS PERUBAHAN UUD. CARA MENGUBAH
KONSTITUSI DPT DILAKUKAN DGN 4 CARA:
a. SOME PRIMARY FORCES. ADALAH CARA PENGUBAHAN
KONSTITUSI YG DILAKUKAN ATAU TERJADI OLEH SBGIAN
BESAR RAKYAT SUATU NEGARA YG MERUPAKAN
KEKUATAN YG BERPENGARUH ATAU DOMINAN DLM
KEHIDUPAN NEGARA YBS, ATAU GOLONGAN2 YG KUAT
DLM MASYARAKAT.
b. FORMAL AMANDMENT, ADALAH CARA PENGUBAHAN
KONSTITUSI SUATU NEGARA APABILA PENGUBAHAN ITU
DILAKUKAN SESUAI DGN ATAU MELALUI KETENTUAN2 YG
TELAH TERCERMIN DI DLM PERATUAN PER-UNDANG2AN
YG BERLAKU.

c. JUDICIAL INTERPRETATIONS. YAITU PENGUBAHAN
KONSTITUSI YG DILAKUKAN ATAU MELALUI PENAFSIRAN
BERDASARKAN HUKUM. MISALNYA TAFSIRAN PASAL 37 UUD
1945 TTG PERUBAHAN UUD DPT DITAFSIRKAN BHW
PERUBAHAN UUD 1945 BUKAN HANYA BATANG TUBUH SAJA,
MELAINKAN DPT DILAKUKAN BAIK PD BATANG TUBUH,
PENJELASAN MAUPUN PEMBUKAANNYA.
d. USAGES AND CUSTOMS,
MENURUT KC. WHEARE, PERUBAHAN KONSTITUSI DPT
DILAKUKAN BERDASARKAN KEBIASAAN (USAGE) DAN ADAT
ISTIADAT (CUSTOM) KETATANEGARAAN. MISALNYA PIDATO
PRESIDEN SETIAP TGL 16 AGUSTUS DI DEPAN SIDANG
PLENO DPR-MPR.

3. KONSTITUSI INDONSIA DR MASA KE MASA (1945 –
SEKARANG)
(1) UUD 1945: 18 AGUSTUS 1945 – 27 DESEMBER 1949.
(2) KONSTITUSI RIS 1949: 27 DES. 1949 – 17 AGUSTUS 1950.
(3) UUD SEMENTARA 1950: 17 AGUSTUS 1959 – 5 JULI 1959.
(4) UUD 1945: 5 JULI 2002.
(5) UUD NEGARA RI 1945: (AMANDEMEN I – IV ) 2002 – SKRG.
UUD NEGARA RI 1945 SBG MANA TERAKHIR DIUBAH PD TAHUN
1999, 2000, 2001 DAN 2002 MERUPAKAN SATU KESATUAN
RANGKAIAN PERUMUSAN HUKUM DASAR INDONESIA DIMASA
DEPAN. ISINYA MENCAKUP DASAR NORMATIF YG BERFUNGSI
SBG SARANA PENGENDALI (TOOL OF SOCIAL AND POLITICAL
CONTROL) TERHADAP PENYIMPANGAN DAN
PENYELEWENGAN DLM DINAMIKA PERKEMBANGAN ZAMAN
DAN SEKALIGUS SARANA PEMBAHARUAN MASYARAKAT
(TOOL OF SOCIAL AND POLITICAL REFORM) SERTA SARANA
PEREKAYASAAN (TOOL SOCIAL AND POLITICAL
ENGINEERING). KEARAH CITA2 KOLEKTIF BANGSA

SBG HUKUM DASAR, PERUMUSAN ISINYA DISUSUN SECARA
SISTEMATIS MULAI DR PRINSIP2 YG BERSIFAT UMUM DAN
MENDASAR. DILANJUTKAN DGN PRINSIP2 KEKUASAAN DLM
SETIAP CABANGNYA YG DISUSUN SECARA BERURUTAN.
PASAL2 DAN AYAT2NYA DIRUMUSKAN DLM TINGKAT ABSTRAKSI
YG SESUAI DGN HAKEKATNYA SBG HUKUM DASAR, DGN
KESADARAN BHW PENGATURAN YG BERSIFAT RINCI AKAN
DITENTUKAN LEBIH LANJUT DLM UNDANG2.
MAKIN ELASTIS SUATU ATURAN, MAKIN TERBUKA KMUNGKINAN
UTK MENAMPUNG DINAMIKA PERKEMBANGAN ZAMAN,
SEHINGGA UUD TDK LEKAS KETINGGALAN ZAMAN.
OLEH KRN ITU YG TERPENTING ADALAH SEMANGAT DAN
KEMAUAN POLITIK (POLITICAL WILL) PARA PENYELENGGARA
NEGARA.
MESKIPUN DIRUMUSKAN DGN JELAS UUD DAN MENGANUT ASAS
KEDAULATAN RAKYAT DAN DEMOKRATISASI, JIKA
PENYELENGGARA NEGARA TDK BERJIWA DEMOKRASI DLM
KENYATAAN, HANYA MENGANGGAP DEMOKRASI SBG RETORIKA
SEMATA, MAKA TDK AKAN TERWUJUD DLM PRAKTEKNYA.

1. UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (I).
UUD 1945 PERTAMA KALI DISAHKAN OLEH PPKI PD TANGGAL
18 AGUSTUS 1945, SEHARI SETELAH KEMERDEKAAN RI YG
DIPROKLAMASIKAN OLEH SOEKARNO – HATTA. (17-81945).
NASKAH UUD 45 DISIAPKAN OLEH SUATU BADAN BENTUKAN
PEMERINTAH BALA TENTARA JEPANG (DUKURITZU ZYUMBI
TYOOSAKAI) BAHASA INDONESIANYA : “BADAN PENYELIDIK
USAHA2 PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA (BPUPKI)”,
DILANTIK PD TANGGAL 28 MEI 1945.
PD SAAT ITU JUGA DIPERSIAPKAN NASKAH UUD UTK
DIDEBATKAN DLM PANITIA.
BPUPKI BERANGGOTAKAN 62 ORANG, DIKETUAI OLEH K.R.T.
RADJIMAN WEDYODININGRAT, SERTA ITIBANGASE YOSIO
DAN RADEN PANDJI SUROSO SBG WAKIL KETUA..
SIDANG PERTAMA TANGGAL 19 MEI S/D 1 JUNI 1945. SIDANG
KEDUA TGL 10 JULI S/D 17 JULI 1945. SIDANG TERFOKUS KPD
PERSIAPAN KEMERDEKAAN. PEMBICARAAN JG TERFOKUS
KPD (PHILOSOFISCHE GRONDSLAG) YAITU DASAR FILSAFAT
YG HRS DIPERSIAPKAN DLM RANGKA INDONESIA MERDEKA.

PD SIDANG KEDUA JG DIBENTUK PANITIA HUKUM DASAR YG
ANGGOTANYA 19 ORANG, DIKETUAI OLEH IR. SOEKARNO
PANITIA INI MEMBENTUK PANITIA KECIL (PANITIA 9) YAITU
KETUANYA: Prof Dr. SOEPOMO, ANGGOTANYA: SOEKARNO,
HATTA, WONGSONEGORO, R. SOEKARDJO, AA. MARAMIS, PANJI
SINGGIH, H. AGUS SALIM, DAN SUKIMAN.
PANITIA KECIL BERHASIL MENYELESAIKAN TUGASNYA, DAN
BPUPKI MENYETUJUI RANCANGAN UNDANG2 DASAR.
SETELAH BPUPKI BERHASIL MENYELESAIKAN TUGASNYA,
PEMERINTAH BALA TENTARA JEPANG MEMBENTUK “PANITIA
PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA (PPKI)”, SEBANYAK 21
ORG ANGGOTANYA DAN DEKETUAI OLEH “SOEKARNO DAN
WAKILNYA MUHAMMAD HATTA”.
SETELAH INDONESIA MERDEKA TGL 18 AGUSTUS 1945
BERSIDANG DI GEDUNG KOONFU PEJAMBON, DGN ACARA
MENETAPKAN UUD 1945 DAN MEMILIH PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN, DLL.

PD SIDANG TGL 18 AGUSTUS 1945 BEBERAPA ANGGOTA MASIH
MENGAJUKAN USUL PERBAIKAN UUD, TTP AKHIRNYA SECARA
AKLAMASI RANCANGAN UUD 1945 SECARA RESMI DISAHKAN
MENJADI UUD RI. STELAH ISTIRAHAT DAN SIDANG DIBUKA
KEMBALI, SOEKARNO SELAKU KETUA, BERKATA:
“Menurut acara, tuan2 skalian, maka kita akan membicarakan
aturan2 peralihan, ttp krn pers menunggu suatu hal yaitu siapa yg
dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI, maka terlebih
dahulu dr pd aturan peralihan akan saya bicarakan Pasal 3, yaitu :
“sekarang utk memenuhi permintaan pers lebih dahulu sy hendak
masuk ke dalam acara Pemilihan Kepala Negara dan Wakilnya, ttp
terlebih dahulu sy minta disahkan Pasal III dlm aturan Peralihan,
yg tuan2 skalian memegangnya: Utk pertama kali Presiden dan
Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia, yaitu kita ini. Bagaimana tuan2 setuju ?, kalau setuju,
maka sekarang saya masuk acara pemilihan Presiden. Saya minta
Zimukyoku membagikan stembiljet.

NAMUN BELUM SEMPAT DIBAGIKAN STEMBILJET DIBAGIKAN,
ATAS USUL DR OTTO ISKANDARDINATA SUPAYA BUNG KARNO
DAN BUNG HATTA DISEPAKATI MENJADI PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN, LGSG MENDAPAT TANGGAPAN POSITIF DR SELURUH
HADIRIN SAMBIL MENERIAKAN YEL2. SETELAH DITETAPKAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PERTAMA, SIDANG
DILANJUTKAN MENGENAI MATERI UUD 1945 SAMPAI SELESAI
DAN KEMUDIAN DISAHKAN SECARA RESMI MENJADI UNDANG 2
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
NAMUN DEMIKIAN SETELAH DISAHKAN TDK LGSG DIJADIKAN
REFRENSI DLM SETIAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN
KENEGARAAN DAN PEMERINTAHAN RI.JD UUD 45 HANYA
DIJADIKAN ALAT UTK MEMBENTUK NEGARA MERDEKA. KRN UUD
45 DIMAKSUD SBG UUD SEMENTARA, MENURUT BUNG KARNO
SENDIRI MERUPAKAN REVOLUTIE-GROUNDWET UUD KILAT, YG
MMG HRS DIGANTI DGN UUD YG BARU APABILA NEGARA
MERDEKA SUDAH BERDIRI DAN KEADAAN SUDAH
MEMUNGKINKAN, HAL INI DICANTUMKAN DGN TEGAS DLM
KETENTUAN ASLI “ATURAN TAMBAHAN PASAL III.

DI DUNIA AKADEMIS Prof. HARUS ALRASYID UUD 45 BUKANLAH
BARANG BARU. AKAN TETAPI YG PENTING, BHW KEBERADAAN
UUD 45 SESUNGGUHNYA MMG BERSIFAT SEMENTARA WAKTU
SAJA (JOENIARTO, 1966). SEMANGAT DEMIKIAN DIPANDANG
SBG NEGARA YG BARU MERDEKA, MASIH HRS MELAKUKAN
BANYAK HAL YG TDK SEPENUHNYA DPT DIIKAT OLEH ATURAN2
KONSTITUSIONAL YG KETAT, MAKA UUD TDK SELALU
DIJADIKAN REFRENSI.
MENURUT UUD 45 SISTEM PEMERINTAHAN ADALAH SISTEM
PRESIDENSIIL, MAKA PD TGL 2 SEPTEMBER 1945 DIBENTUKLAH
SUSUNAN KABINET PERTAMA DIBAWAH PRESIDEN SOEKARNO.
AKAN TETAPI 2 BULAN STELAH ITU TGL 14 NOVEMBER 1945
PEMERINTAH MENGELUARKAN MAKLUMAT YG BERISI
PERUBAHAN SISTEM KABINET DR PRESIDENSIIL KE SISTEM
PARLEMENTER. SEHINGGA PERDANA MENTERI PERTAMA
KABINET PARLEMENTER DITETAPKAN SYAHRIR. PD HAL UUD 45
TDK MENETAPKAN SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER.
SEHINGGA SAMPAI THN 1945 DIBENTUK UU REPUBLIK
INDONESIA SERIKAT. DGN KONSTITUSI RIS 1949.

2. KONSTITUSI RIS 1949.
SETELAH INDONESIA MERDEKAN DR JEPANG, DMANFAATKAN
OLEH PEMERINTAH BELANDA UTK KEMBALI MENJAJAH
INDONESIA. NAMUN MENDAPAT PERLAWANAN DR PEJUANG
KEMERDEKAAN INDONESIA. NAMUN BELANDA TETAP
MENERAPKAN POLITIK ADU DOMBA DGN MENDIRIKAN
NEGARA2 KECIL DI NUSANTARA INI, SPT: NEGARA SUMATRA,
NEGARA INDO. TIMUR, PASUNDAN. NEGARA JAWA TIMUR, DLL.
SELAIN ITU BELANDA MENGADAKAN AGRESI I THN 1947, DAN
AGRESI KE II THN 1948. DGN DESAKAN PBB TGL 1949 S/D TGL 2
NOVEMBER 1949 DIADAKAN KONFRENSI MEJA BUNDAR DI DEN
HAAG.
3 HAL HASIL DR KESEPAKATAN MEJA BUNDAR:
1. MENDIRIKAN NEGARA INDONESIA SERIKAT.
2. PENYERAHANAN KEDAULATAN KEPADA RIS, YAITU: (a)
PIAGAM PENYERAHAN KEDAULATAN DR BELANDA KE
PEMERINTAHAN RIS, (b) STATUS UNI, (c) PERSETUJUAN
PERPINDAHAN.
3. MENDIRIKAN UNI ANTARA RIS DGN KERAJAAN BELANDA

DLM PERUNDINGAN RI DIPIMPIN OLEH Mr.MUHAMAD ROEM,
JUGA ADA SOEPOMO DLM MEMPERSIAPKAN NASKAN UNDANG 2
DAN DISEPAKATI BERSAMA KEDUA BELAH PIHAK UTK
DIBERLAKUKAN SBG UUD RIS. NASKAH UUD RIS KEMUDIAN
DIKENAL DGN KONSTITUSI RIS DAN LGSG DISAMPAIKAN KEPADA
KOMITE NASIONAL PUSAT SBG LEMBAGA PERWAKILAN
RAKYAT.DAN MENDAPAT PERSETUJUAN, KEMUDIAN KONSTITUSI
RIS BERLAKU SEJAK TGL 27 DESEMBER 1949.
DGN BERDIRINYA NEGARA RIS, WILAYAH R.I. SENDIRI TETAP
ADA DISAMPING NEGARA FIDERAL RIS. SESUAI KETENTUAN
PASAL 2 RIS NERAGA INDONESIA DIAKUI SBG SALAH SATU
NEGARA BAGIAN, DLM WILAYAH RIS.
DLM WILAYAH FEDERAL BERLAKU KONSTITUSI RIS 1949, DLM
WILAYAH RI SBG SALAH SATU NEGARA BAGIAN TETAP BERLAKU
UUD 45.
BERLAKUNYA UUD 45 DLM KETATANEGARAAN INDONESIA BARU
BERAKHIR BERSAMAAN MASA BERLAKU KONSTITUSI RIS, YAITU
TGL27 AGUSTUS 1950, KETIKA UUDS 1950 RESMI
DIBERLAKUKAN.

3. UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA 1950
BENTUK NEGARA RIS TDK BERTAHAN LAMA, MULA2 TIGA
WILAYAH NEGARA BAGIAN, SPT: NEGARA REPUBLIK
INDONESIA, NEGARA INDONESIA TIMUR, DAN NEGARA
SUMATRA TIMUR MENGGABUNGKAN DIRI MENJADI SATU
WILAYAH REPUBLIK INDONESIA. SEJAK ITU WIBAWA
PEMERINTAH NEGARA RIS BERKURANG, AKHIRNYA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA UTK KEMBALI BERSATU MENDIRIKAN
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) PD TANGAL
19 MEI 1950. SETELAH BERGABUNG DIBENTUK PANITIA
BERSAMA MENYUSUN RANCANGAN UUD DAN DISAHKAN
OLEH BADAN PEKERJA KOMITE NASIONAL PUSAT PD TGL 12
AGUSTUS 1950 DISETUJUI OLEH DPR DAN SENAT RIS PD TGL
14 AGUSTUS 1950.
SELANJUTNYA DIBERLAKUKAN SECARA RESMI MULAI TGL 17
AGUSTUS 1950, YAITU DGN DITETAPKANNYA UU NOMOR: 7
TAHUN 1950. UUDS 1950 INI BERSIFAT MENGGANTI SEHINGGA
ISINYA TDK HANYA MENCERMINKAN PERUBAHAN TERHADAP
KONSTITUSI RIS 1949, TETAPI MENGGANTIKAN NASKAH
KONSTITUSI RIS DGN NASKAH BARU DGN NAMA UNDANG 2
DASAR SEMENTARA (UUDS 1950)

KONSTITUSI RIS, UUDS 1945 JUGA BERSIFAT SEMENTARA, KRN
DLM PASAL 134 UUDS 950, MENGHRUSKAN KONSTITUANTE
BER-SAMA2 UTK MENYUSUN UUD RI YG AKAN MENGGANTIKAN
UUDS 1950. SDG KAN KONSTITUSI RIS TDK MENGAMANATKAN
KPD KONSTITUANTE UTK MERUBAH KONSTITUSI RIS TSB.
SEHINGGA PD PEMILU PERTAMA TAHUN 1955 MENGGUNAKAN
UUDS 1950. PEMILU TSB DILAKSANAKAN BERDASARKAN UU.
NO. 7 TAHUN 1953.
KONSTITUANTE TDK ATAU BELUM BERHASIL MENYELESAIKAN
TUGASNYA MENYUSUN UUD YG BARU, PRESIDEN SOEKARNO
MENYIMPULKAN BHW KONSTITUANTE GAGAL, ATAS DASAR ITU
DIKELUARKAN “DEKRIT PRESIDEN TGL 5 JULI 1959
MEMBERLAKU KAN KEMBALI UUD 1945 SBG UUD NEGARA RI”.
JADI SAMPAI SEKARANG BERLAKU UUD 1945 DAN TELAH DI
AMANDEMEN SEBANYAK 4 KALI, DR THN 200, 2001, DAN 2002.

4. UNDANG2 DASAR 1945 (II).
DEKRIT 5 JULI 1959 MERUPAKAN SEJARAH DAN KEKUATAN
BANGSA DAN NEGARA RI, YG MAMPU MENGEMBALIKAN
KEADAAN BANGSA DAN NEGARA DAN SAMPAI SKRG.
DGN DEKRIT PRESIDEN TSB DIJADIKAN LANDASAN PD MASA
ORBA MERUPAKAN LANDASAN HUKUM DGN PRINSIP
KEADAAN DARURAT (STAATSNOODRECHT) UTK MENETAP
KAN TAP MPRS. NO. XX/MPRS/1966 TTG TATA URUTAN PER-
UNDAG2AN, DIMANA MPRS MENILAI MASA ORLA TDK MENCER
MINKAN PELAKSANAAN UUD 1945.
DGN DEMIKIAN DEKRIT 5 JULI 1959 SAMPAI SEKARANG, UUD
1945 TERUS BERLAKU DAN DIBERLAKUKAN SEBAGAI HUKUM
DASAR. SIFATNYA JUGA MASIH TETAP SEBAGAI UUD
SEMENTARA.

5. UNDANG2 DASAR NEGARA RI TAHUN 1945 (III).
DLM SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA, TELAH TER
CATAT BEBERAPA UPAYA:
a. PEMBENTUKAN UUD .
b. PENGGANTIAN UUD
c. PERUBAHAN DLM ARTI PEMBARUAN UUD.
PD THN 1945, UUD 1945 DIBENTUK ATAU DISUSUN OLEH
BPUPKI DAN PPKI SBG HUKUM DASAR BAGI NKRI YG
KEMERDEKAANNYA DIPROKLAMIRKAN PD TGL 17-8-1945.
PD THN 1949 KETIKA BENTUK NEGARA INDONESIA ADALAH
NEGARA SERIKAT(FEDERASI), DGN KONSTITUSI RIS 1949.
PD THN 1950, KETIKA BENTUK NEGARA DIRUBAH LAGI
MENJADI NEGARA KESATUAN, DIGANTI KONSTITUSI RIS DGN
UUDS 1950.
NAMUN DGN KEADAAN DARURAT MAKA PD TGL 5 JULI 1959
KEMBALI KE UUD 1945

DLM SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA BELUM PERNAH
ADA PEMBARUAN UUD, NAMUN SETELAH ERE REFORMASI BARU
DIKENAL ADANYA PEMBARUAN UUD, KRN SELAMA INI DIKENAL
PENYUSUNAN, PEMBENTUKAN DAN PENGGANTIAN UUD.
-PERUBAHAN PERTAMA SIDANG MPR 1999.
-PERUBAHAN KEDUA PD SIDANG MPR TAHUN 2000
-PERUBAHAN KETIGA PD SIDANG MPR TAHUN 2001
-PERUBAHAN KEEMPAT PD SIDANG MPR TAHUN 2002.
PD SIDANG KEEMPAT YG MELENGKAPI NASKAH2 PERUBAHAN
SEBELUMNYA, SEHINGGA KESELURUHAN MATERI PERUBAHAN
DPT DISUSUN KEMBALI SECARA LEBIH UTUH DAN MENYELURUH
DLM SATU NASKAH UUD YG MENCAKUPI KESELURUHAN HUKUM
DASAR YG SISTEMATIS DAN TERPADU.
SECARA SUBSTANTIF PERUBAHAN UUD 1945 TELAH
MENJADIKAN KONSTITUSI PROKLAMASI TSB MENJADI
KONSTITUSI YG BARU SAMA SEKALI, MESKIPUN TETAP
DINAMAKAN SBG UUD 1945.

BATANG TUBUH UUD 1945
UUD 1945 (LAMA) UUD 1945 (BARU)
-BAB I BENTUK & KEDAULATAN BAB 1 BENTUK&KEDAULATAN
PASAL 1 DAN 2 AYAT PASAL 1, 3 AYAT
-BAB II MPR (PASAL 2, 3 AYAT) BAB II MPR (PASAL 2, 3 AYAT)
(PASAL 3, 1 AYAT) (PASAL 3, 3 AYAT)*** ****
-BAB III KEKUASAAN PEM. NEG. BAB III KEKUASAAN PEM.NEG
(PASAL 4, 2 AYAT) (PASAL 4, 2 AYAT)
(PASAL 5, 2 AYAT) (PASAL 5, 2 AYAT)*
(PASAL 6, 1 AYAT) (PASAL 6, 2 AYAT)***
(PASAL 6A, 5 AYAT)***
(PASAL 7, ) (PAAL 7, 7A )***
(PASAL 7B, 7 AYAT)***
(PASAL 7C )***
(PASAL 8, ) (PASAL 8, 3 AYAT )***

(PASAL 9, ) (PASAL 9, 2 AYAT)*
(PASAL 10 SAMA ) (PASAL 10, SAMA)
(PASAL 11, ) (PASAL 11, 3 AYAT)***
(PASAL 12, SAMA ) (PASAL 12, SAMA )
(PASAL 13, 2 AYAT ) (PASAL 13, 3 AYAT)*
(PASAL 14, ) (PASAL 14, 2 AYAT)*
(PASAL 15, ) (PASAL 15, UU. )*
-BAB IV DPA.
(PASAL 16, 2 AYAT ) ( DIHAPUS )****
-BAB V KEMENTERIAN NEGARA
(PASAL 17, 3 AYAT ) (PASAL 17, 4 AYAT)* ***
-BAB VI PEMERINTAHAN DAERAH
(PASAL 18, ) (PASAL 18, 7 AYAT)**
(PASAL 18A, 2 AYAT)**
(PASAL 18B, 2 AYAT)**
-BAB VII D P R
(PASAL 19, 2 AYAT ) (PASAL 19, 3 AYAT )**
(PASAL 20, 2 AYAT ) (PASAL 20, 5 AYAT )* **
(PASAL 20A, 4 AYAT)**

(PASAL 21, 2 AYAT ) (PASAL 21, )*
(PASAL 22, 3 AYAT ) (PASAL 22, 3 AYAT )
(PASAL 22A, 22B )**
- BAB VIIA DPD
( ) (PASAL 22C, 4 AYAT)***
-BAB VIII BPK
(PASAL 23 ) (PASAL 23, 2 AYAT )***
-BAB IX KEKUASAAN KEHAKEHAKIMAN
(PASAL 24, 2 AYAT ) (PASAL 24, 3 AYAT )***
(PASAL 24A, 5 AYAT)***
(PASAL 24B, 4 AYAT)***
(PASAL 24C, 6 AYAT)***
(PASAL 25, ) (PASAL 25, SAMA )
(PASAL 25A, )****
-BAB X WARGA NEGARA WARGA NEGARA & PENDUDUK

-BAB XA HAK ASASI MANUSIA
(PASAL 28A,B,C S/D J)**
-BAB XI AGAMA
-BAB XII PERTAHANAN NEGARA HANKAM NEGARA
-BAB XIII PENDIDIKAN PENDDK & KEBUDAYAAN
(PASAL 31, 2 AYAT ) (PASAL 31, 4 AYAT )****
(PASAL 32, ) (PASAL 32, 2 AYAT )****
-BAB XIV KESEJAHTERAAN SOSIAL PREKOMIAN NAS&JAHSOS
(PASAL 33, 3 AYAT ) (PASAL 33, 5 AYAT )****
(PASAL 34, ) (PASAL 34, 4 AYAT )****
-BAB XV NEGARA & BAHASA BENDERA, BAHASA, DAN
LAMBANG NEGARA SERTA
LAGU
KEBANGSAAN
(PASAL 35, 36 ) (PASAL 35, 36, SAMA)
(PASAL 36A, 36B, 36C)**

-BAB XVI PERUBAHAN UUD
(PASAL 37, 2 AYAT ) (PASAL 37, 4 AYAT)****

-ATURAN PERALIHAN
(4 PASAL ) (3 PASAL )****

-ATURAN TAMBAHAN
(2 AYAT ) (2 PASAL )****

DR BBRAPA PERUBAHAN UUD 45, SECARA KUANTITATIF SUDAH DPT
DISIMPULKAN BHW SESUNGGUHNYA UUD 45 STELAH MENGALAMI 4X
PERUBAHAN, MENJADI BERUBAH SEMUA SE-OLAH2 MENJADI
KONSTITUSI YG BARU, HANYA SAJA NAMA YG TDK BERUBAH.
SEDANGKAN ISINYA BERUBAH SECARA BESAR2AN. PARADIGMA ATAU
POKOK2 PIKIRAN BENAR2 BERUBAH DAN BERBEDA DGN NASKAH
ASLINYA.
SEDANGKAN PENJELASAN UUD SEMULA TERLAMPIR DAN TDK
TERPISAHKAN DGN UUD, SETELAH PERUBAHAN TDK DIAKUI LAGI SBG
BAGIAN DR NASKAH UUD.
ADAPUN LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD 45 SETELAH DI
AMANDEMEN MEMPUNYAI KEDUDUKAN YG SEDERAJAT DAN SECARA
LANGSUNG MENERIMA KEWENANGAN DR UUD 45 SBG KONSTITUSI
NEGARA.
SPT: DPR, DPD, MPR, BPK, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, MA, MK,
DAN MY.
DISAMPING ITU TERDAPAT PULA INSTITUSI YG DIATUR DLM UUD 45,
SPT: TNI, POLRI, PEMERINTAHAN DAERAH, DAN PARTAI POLITIK.
JUGA ADA LEMBAGA YG TDK DISEBUT NAMANYA TTP DISEBUT
FUNGSINYA, SPT: BANK SENTRAL TTP TDK DISEBUT BANK INDONESIA,
KPU YG JUGA BUKAN NAMA KRN DITULIS DGN HURUF KECIL.

PERUBAHAN MENDASAR TERHADAP MPR:
1. SUSUNAN KEANGGOTAAN MPR TDK ADA UTUSAN GOLONGAN
ATAU PRINSIP PERWAKILAN FUNGSIONAL (FUNCTIONAL
REPRESENTATION).
2. FUNGSI MPR BERUBAH TDK LAGI MEMILIKI KEWENANGAN
TERTINGGI (MENETAPKAN APBN, MEMILIH PRESIDEN/WAKIL)
3. PRINSIP PEMISAHAN KEKUASAAN SECARA TEGAS ANTARA
FUNGSI LEGISLATIF DGN EKSKUTIF
4. PRESIDEN DIPILIH OLEH RAKYAT SECARA LANGSUNG (PASAL
6A AYAT (1) UUD45).
5. PERTANGGUNGAN JAWAB PRESIDEN TDK LAGI KEPADA MPR
TTP KEPADA RAKYAT.
JD PERUBAHAN MENDASAR TERHADAP MPR DLM PASAL 3 UUD:
a. MPR BERWENANG MENGUBAH DAN MENETAPKAN UUD
b. MPR MELANTIK PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
c. MPR HANYA DPT MEMBERHENTIKAN PRESIDEN DAN/ATAU
WAKIL PRESIDEN DLM MASA JABATANNYA MENURUT UUD.

PERUBAHAN YG MENDASAR DLM UUD 45 JUG TERJADI PADA
PASAL 37 YG MENGATUR MEKANISME PERUBAHAN UUD:
1. USUL PERUBAHAN PASAL2 UUD DIAGENDAKAN DLM SIDANG
MPR, APABILA DIAJUKAN SE-KURANG2NYA 1/3 JUMLAH
ANGGOTA MPR.
2. SETIAP USULAN PERUBAHAN UUD DIAJUKAN SECARA
TERTULIS DAN DITUNJUKAN SECARA JELAS BAGIAN YG
DIUSULKAN UTK DIUBAH.
3. UTK MENGUBAH PASAL2 UUD SIDANG MPR DIHADIRI SE-
KURANG2NYA 2/3 DR JUMLAH ANGGOTA MPR.
4. PUTUSAN UTK MENGUBAH PASAL2 UUD DILAKUKAN DGN
PERSETUJUAN SE-KURANG2NYA 50% + 1 ANGGOTA DR
SELURUH ANGGOTA MPR.
5. KHUSUS MENGENAI BENTUK NKRI TDK DPT DILAKUKAN
PERUBAHAN.

PERUBAHAN MENDASAR (PASAL 5 UUD LAMA) KEKUASAAN
PRESIDEN MEMBENTUK UU, BERUBAH (PASAL 20 UUD BARU)
YAITU: PRESIDEN BERHAK MENGAJUKAN RANCANGAN UU.
DAN DPR MEMEGANG KEKUASAAN MEMBENTUK UU.
PERUBAHAN PASAL INI MENITIKBERATKAN KEKUASAAN
LEGISLASI DITANGAN DPR:
a. DPR MEMEGANG KEKUASAAN MEMBENTUK UU.
b. SETIAP RANCANGAN UU DIBAHAS OLEH DPR DAN PRESIDEN
UTK MENDAPAT PERSETUJUAN BERSAMA.
c. JIKA UU ITU TDK MENDAPAT PERSETUJUAN BERSAMA,
RANCANGAN UU TSB TDK BOLEH DIAJUKAN DLM
PERSIDANGAN DPR PD MASA ITU.
d. PRESIDEN MENGESAHKAN RANCANGAN UU YG TELAH
DISETUJUI UTK MENJADI UU.
e. DLM RANCANGAN UU YG TELAH DISETUJUI BERSAMA DAN
TDK DI SAHKAN OLEH PRESIDEN DLM WAKTU 30 HARI
SEMENJAK UU TSB DISETUJUI, RANCANGAN UU TSB SAH
MENJADI UU DAN WAJIB DI UNDANGKAN.

PERUBAHAN LAIN, MASYARAKAT MEMAHAMI FUNGSI DPR
ADALAH LEGISLASI, PENGAWASAN DAN FUNGSI BUDGET.
PERUBAHANNYA FUNGSI DAN HAK LEMBAGA DPR SERTA HAK
ANGGOTA DPR YG DIATUR DLM PASAL 20A, YAITU:
1. DPR MEMILIKI FUNGSI LEGISLASI, ANGGARAN DAN
PENGAWASAN.
2. DLM MELAKSANAKAN FUNGSINYA, SELAIN HAK YG DIATUR
DLM PASAL LAIN DLM UUD, DPR MEMPUNYAI HAK
INTERPLASI, HAK ANGKET, DAN HAK MENYATAKAN
PENDAPAT.
3. SELAIN YG DIATUR DLM PASAL UUD, SETIAP ANGGOTA DPR
MEMPUNYAI HAK MENGAJUKAN PERTANYAAN,
MENYAMPAIKAN USUL DAN PENDAPAT SERTA IMUNITAS.
4. KETENTUAN LEBIH LANJUT TTG HAK DPR DAN HAK ANGGOTA
DPR DIATUR DLM UNDANG2.

TTG KEKUASAAN DPR DGN PERUBAHAN UUD 45 SPT DIATAS:
• DPR DIBERIKAN KEKUASAAN MEMBERIKAN PERTIMBANGAN
KPD PRESIDEN DLM MENGANGKAT DUTA BESAR (Ps. 13).
• PERTIMBANGAN MEMBERIKAN AMNESTI DAN ABOLISI (Ps. 14)
• MEMBERIKAN PERSETUJUAN JK PRESIDEN HENDAK
MELAKUKAN PERJANJIAN DGN NEGARA LAIN, SPT;
PERJANJIAN PEREKONOMIAN, PERANG/DAMAI, ATAU
PERJANJIAN INTERNASIONAL LAINNYA.
• PERSETUJUAN MEMILIH ANGGOTA BPK,
• MEMBERIKAN PERSETUJUAN MENGANGKAT DAN
MEMBERHENTIKAN ANGGOTA KOMISI YUDICIAL, DAN
MAHKAMAH KONSTITUSI.
• MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN PANGLIMA TNI DAN
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA.
• MEMILIH DAN MENYELEKSI ANGGOTA2 KPK, GUBERNUR BANK
INDONESIA, KOMNAS HAM, DLL
• SECARA PRAKTIS SELURUH BIDANG KEKUASAAN PRESIDEN
DIMASUKI OLEH DPR.

MELALUI PERUBAHAN UUD 45 YAITU DEWAN PERWAKILAN DAERAH
(DPD) TERDAPAT DLM PASAL 22 (C,D,E)
a. ANGGOTA DPD DIPILIH DR SETIAP PROPINSI MELALUI PEMILU
b. ANGGOTA DPD SETIAP PROPINSI SAMA JUMLAHNYA DAN TDK LEBIH
DR 1/3 JUMLAH ANGGOTA DPR.
c. DPD BERSIDANG SEDIKITNYA SEKALI DLM SETAHUN
d. SUSUNAN DAN KEDUDUKAN DPD DIATUR DGN UU.
WEWENANG DPD DIATUR DLM PASAL 22D UUD 45.
1. DPD DPT MENGAJUKAN KPD DPR RANCANGAN UNDANG2 YG
BERKAITAN DGN OTONOMI DAERAH, HUB PUSAT DGN DAERAH,
PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN SERTA PENGGABUNGAN DAERAH
SERTA PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH.
2. DPT IKUT MEMBAHASAN RANCANGAN UU YG BERKAITAN DGN
OTONOMI DAERAH, HUB PUSAT-DAERAH, PEMEKARAN/
PENGGABUNGAN DAERAH, PENGELOLAAN SDA, SERTA MEMBERI
PERTIMBANGAN TTG APBN
3. DPD MELAKUKAN PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN UNDANG2 TTG
OTONOMI DAERAH, PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN DAERAH, DAN
MENYAMPAIKAN HASIL PENGAWASAN KPD DPR.

BASIS CALON ANGGOTA DPD TERDIRI DR 4 UNSUR:
1. BASIS KOMUNITAS SPATIAL, YG BERSUMBER DR ETNIK ATAU
DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA TERTENTU DAN
MEMILIKI SEMANGAT UTK KEPENTINGAN DAERAH.
2. KOMUNITAS DR BASIS ORGANISASI TERTENTU YG MEMILIKI
DUKUNGAN MASSA YG KUAT DITINGKAT LOKAL
(PROP/KAB/KOTA) SPT DR GOLONGAN AGAMA/CENDIKIAWAN
3. BASIS PUBLIK PGUR YG DIKENAL ATAU KEPOPULERANNYA,
DR KALANGAN KAMPUS, AKTIVIS, ARTIS, LSM, DLL.
4. DR BASIS ELIT EKONOMI, YAITU MEREKA YG MEMILIKI
KEKUATAN EKONOMI DLM ARTIAN METERI SEHINGGA
DIKENAL MASYARAKAT DAN APALAGI DLM PROSES
KAMPANYE.

PERUBAHAN MENDASAR JUGA TERJADI PD PEMILIHAN
PRESIDEN/WAKIL, SEBELUMNYA DIPILIH OLEH MPR. DIUBAH
MENJADI: “PRESIDEN/WAKIL DIPILIH DLM SUATU PASANGAN
SECARA LGSG OLEH RAKYAT” (Ps. 6A AYAT 1). SDG KAN AYAT
(3) “PASANGAN CALON PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN YG
MENDAPAT SUARA LEBIH DR 50% DR JUMLAH SUARA DLM
PEMILU DGN SEDIKITNYA 20% SUARA DI SETIAP PROPINSI DI
INDONESIA, DILANTIK MENJADI PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN”.
DLM PASAL 6A AYAT 4, TTG PEMILIHAN PUTARAN KEDUA, “DLM
HAL TDK ADA PASANGAN CALON MEMPEROLEH SUARA
TERBANYAK PERTAMA DAN KEDUA DLM PEMILIHAN UMUM
DIPILIH OLEH RAKYAT SECARA LANGSUNG DAN PASANGAN YG
MEMPEROLEH SUARA TERBANYAK DILANTIK SEBAGAI
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN”.

PERUBAHAN DLM KEKUASAAN KEHAKIMAN DIKEMBANGKAN SBG
SATU KESATUAN SISTEM YG BERPUNCAK PD MAHKAMAH
AGUNG (MA) DAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK). SESUAI DGN
PRINSIP PEMISAHAN KEKUASAAN, FUNGSI LEGISLATIF,
EKSKUTIF DAN YUDIKATIF DIKEMBANGKAN SBG CABANG2
KEKUASAAN YG TERPISAH SATU SAMA LAINNYA. CABANG
LEGISLATIF BERPUNCAK PD MPR YG TERDIRI ATAS 2 KAMAR
YAITU: DPR dan DPD, SEDANGKAN CABANG KEKUASAAN
YUDIKATIF BERPUNCAK PD KEKUASAAN KEHAKIMAN YG JUGA
MEMPUNYAI 2 PINTU YAITU : MAHKAMAH AGUNG (MA) dan
MAHKAMAH KONSTITUSI (MK).
JD SISTEM KETATANEGARAAN TERBAGI DLM 3 CABANG
KEKUASAAN: PRESIDEN/WAKIL SBG SATU INSTITUSI
KEPEMIMPINAN NEGARA, MPR TERDIRI ATAS DPR dan DPD,
KEKUASAAN KEHAKIMAN TERDIRI DR: MA dan MK.
KETIGANYA TUNDUK DLM PENGATURAN KONSTITUSI YAITU UUD
1945 DGN SEGALA PERUBAHANNYA.
DGN DEMIKIAN MPR MERUPAKAN PUNCAK DR SISTEM
KEDAULATAN RAKYAT, SEDANGKAN MA dan MK SBG PUNCAK
SISTEM KEDAULATAN HUKUM.

TUGAS DAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI (PASAL 24C)
BAHWA: “MAHKAMAH KONSTITUSI BERWENANG MENGADILI PD
TINGKAT PERTAMA DAN TERAKHIR YG PUTUSANNYA BERSIFAT
FINAL UTK MENGUJI UNDANG2 TERHADAP UUD 1945, MEMUTUS
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YG
KEWENANGANNYA DIBERI OLEH UUD 1945, MEMUTUS
PEMBUBARAN PARTAI POLITIK, DAN MEMUTUS PERSELISIHAN
TTG HASIL PEMILIHAN UMUM.
DISAMPING ITU MAHKAMAH KONSTUTUSI WAJIB MEMBERIKAN
PUTUSAN ATAS PENDAPAT DPR MENGENAI DUGAAN
PELANGGARAN OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN
MENURUT UUD DAN PUTUSAN INI TDK BERSIFAT FINAL KRN
TUNDUK PD PUTUSAN MPR SBG LEMBAGA POLITIK YG
BERWENANG MEMBERHENTIKAN PRESIDEN/WAKIL (PASAL 7A)
JD BERBEDA MK DI AMERIKA SERIKAT YG MENDAHULUKAN
PROSES POLITIK DR PADA PROSES HUKUM.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) DLM PERUBAHAN UUD
1945 PASAL 23 (5) “UTK MEMERIKSA TANGGUNGJAWAB TTG
KEUANGAN NEGARA DIADAKAN SUATU BPK, YG
PERATURANNYA DITETAPKAN DGN UNDANG2.
FUNGSI PEMERIKSAAN, TUGAS BPK MENJADI SEMAKIN LUAS:
1. PERLUASAN DR PEMERIKSAAN ATAS PELAKSANAAN APBN
MENJADI PEMERIKSAAN ATAS PELAKSANAAN APBN DAN
APBD SERTA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN
NEGARA DLM ARTI LUAS.
2. PERLUASAN DLM ARTI HASIL PEMERIKSAAN YG DILAKUKAN
TDK SAJA DLAPORKAN PD DPR TETAPI JUGA KPD DPR DAN
DPRD PROPINSI/KAB/KOT SESUAI DGN TINGKAT
KEWENANGANNNYA MASING2.
3. PERLUASAN TERJADI TERHADAP LEMBAGA ATAU BADAN
HUKUM YG MENJADI OBYEK PEMERIKSAAN BPK, YG SEMUA
PD LEMBAGA2 NEGARA, SKRG MELUAS TERHADAP BUMN,
BUMD SERTA PERUSAHAAN SWASTA DIMANA DIDALAMNYA
TERDAPAT KEKAYAAN NEGARA.

KOMISI YUDISIAL DLM UUD SEBELUMNYA TDK DIATUR, SETELAH
PERUBAHAN DIATUR DLM PASAL 24B DGN KEWENANGAN:
a. KY BERSIFAT MANDIRI YG BERWENANG MENGUSULKAN
PENGANGKATAN HAKIM AGUNG DAN MEMPUNYAI
WEWENANG LAIN DLM RANGKA MENJAGA DAN MENEGAKKAN
KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT, SERTA PRILAKU
HAKIM.
b. ANGGOTA KY HRS MEMPUNYAI PENGETAHUAN DAN
PENGALAMAN DI BIDANG HUKUM SERTA MEMILIKI
INTEGRITAS DAN KEPRIBADIAN YG TDK TERCELA.
c. ANGGOTA KY DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN OLEH
PRESIDEN DGN PERSETUJUAN DPR
d. SUSUNAN, KEDUDUKAN, DAN KEANGGOTAAN KY DIATUR DGN
UNDANG2.
e. BERDASARKAN UNDANG2 NO. 22 THN 2004. KOMISI YUDISIAL
ADALAH LEMBAGA NEGARA YG BERSIFAT MANDIRI DAN DLM
PELAKSANAAN WEWENANGNYA BEBAS DR CAMPUR TANGAN
ATAU PENGARUH DR KEKUASAAN LAINNYA.

TATA URUTAN PER-UNDANG2AN :
• MENURUT KETETAPAT MPR NO: XX/MPRS/1966.
- UUD 1945
- KETETAPAN MPR
- UNDANG2 / PERPU
- PERATURAN PEMERINTAH
- KEPUTUSAN PRESIDEN
- PERATURAN2 PELAKSANA LAINNYA SPT: KEPUTUSAN
MENTERI, INSTRUKSI MENTERI DLL.
• KETETAPAN MPR NO. III/MPR/2000
- UUD 1945
- KETETAPAN MPR
- UNDANG-UNDANG
- PERPU
- PERATURAN PEMERINTAH
- KEPUTUSAN PRESIDEN
- PERATURAN DAERAH.

MENURUT UNDANG2 NOMOR : 10 TAHUN 2004.
• UUD RI TAHUN 1945
• UU / Perpu
• PERATURAN PEMERINTAH
• PERATURAN PRESIDEN
• PERATURAN DAERAH
- Perda Propinsi
- Perda Kab / Kota
- Peraturan Desa / yang dibuat Kepala Desa dgn DPD

Pendidikan kewarganegaraan kuliah

Pendidikan kewarganegaraan kuliah

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Pendidikan kewarganegaraan kuliah

Similar to Pendidikan kewarganegaraan kuliah (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Pendidikan kewarganegaraan kuliah