SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
Download to read offline
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
STUDI PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
       PEMBANGUNAN DAERAH (SIMPeDa)
          KABUPATEN PAKPAK BHARAT




     PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
             TAHUN ANGGARAN 2009
KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK ) ATAU TOR ( TERM OF REFFERENCE)
           STUDI PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
                       PEMBANGUNAN DAERAH (SIMPeDa)


                                   I. Latar Belakang
          Kemajuan teknologi informasi yang pesat serta pemanfaatannya secara luas
telah membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi
dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kenyataan menunjukkan bahwa
penggunaan media elektronik dalam pengelolaan SIM (Sistem Informasi Manajemen)
merupakan faktor yang sangat penting.
          Perubahan-perubahan yang terjadi saat ini menuntut terbentuknya pemerintahan
yang bersih, transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif di
mana masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat
luas di seluruh wilayah, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara
interaktif. Diharapkan pemerintah daerah harus mampu membentuk dimensi baru ke
dalam organisasi, sistem manajemen dan proses kerja yang lebih dinamis. Dengan
demikian perlu dikembangkan sistem dan proses kerja yang lebih lentur untuk
memfasilitasi berbagai bentuk interaksi yang kompleks dengan lembaga-lembaga
pemerintahan, masyarakat, dunia usaha maupun stakeholder.
          Dalam era globalisasi dimana informasi mempunyai nilai ekonomi yang sangat
tinggi kemampuan untuk mendapatkan, memanfaatkan dan mengolah informasi mutlak
dimiliki untuk memicu pertumbuhan ekonomi sekaligus mewujudkan daya saing suatu
daerah.
          Instruksi Presiden No 3 tahun 2003 mengenai kebijakan dan strategi nasional
pengembangan e-government tidak bisa dipungkiri adalah angin bagus bagi penerapan
teknologi komunikasi dan informasi di pemerintahan. Dalam master plan pemerintah,
sejak tahun 2003 dicanangkan setidaknya ada 4 (empat) tahap perkembangan e-
government : (1). Tahap Persiapan : eksistensi situs; (2). Tahap Pematangan : situs
interaktif/antarmuka; (3).Tahap Pemantapan : transaksi pelayanan publik dan (4). Tahap
Pemanfaatan aplikasi pelayanan yang terintegrasi. Fakta menunjukkan perkembangan
di lapangan belum beranjak dari tahap satu, yakni instansi pemerintah baru sekadar
memiliki web site saja.
          E-Government atau lebih lanjut kita sebut SIMPeDa merupakan penggunaan
teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara Pemerintah dan pihak-

 KAK SIMPeDa Pakpak Bharat 2009                                                    1
pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan
bentuk baru seperti: G2C (Government to Citizen), G2B (Government to Business
Enterprises) dan G2G (Government to Government atau sering disebut inter-agency
relationship).
       E-Government mencakup semua usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan
pemerintahan kepada masyarakat, termasuk di dalamnya adalah peningkatan efektifitas
dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, dengan memanfaatkan teknologi
informasi. Misalnya, masyarakat umum seharusnya bisa mendapatkan layanan tertentu
(KTP, surat pindah, dan sebagainya) dalam hitungan menit atau jam, bukan lagi dalam
hitungan hari apalagi minggu. Hal yang sama dapat juga dilakukan untuk proses-proses
pemerintahan yang lain, misalnya dalam hubungannya dengan para pelaku bisnis atau
bahkan antarentitas pemerintahan itu sendiri (laporan satker kepada kepala daerah yang
dilakukan secara berkala). Agar dihasilkan suatu kebijakan dan pengimplementasian
yang baik dan terukur sehingga perlu dilakukan studi khusus dalam menerapkan e-
government ini.


             II. Tujuan, Manfaat, Sasaran dan Hasil yang Diharapkan
a. Tujuan
   1) Untuk membuat suatu studi kelayakan pembangunan SIMPeDa di Kabupaten
       Pakpak Bharat;
   2) Untuk mengkaji secara komprehensif pembangunan dan pengembangan
       SIMPeDa atau lebih luas disebut e-government di Pemerintah Kabupaten
       Pakpak Bharat;
   3) Untuk menyusun perencanaan anggaran pembangunan infrastuktur dan aplikasi
       (portal) SIMPeDa yang didasarkan pada kondisi eksisting di Pemerintah
       Kabupaten Pakpak Bharat.


b. Manfaat
       Untuk pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan pembangunan
       serta pembinaan/pelayanan kemasyarakatan.


c. Sasaran
Terbentuknya studi yang mengkaji adanya :



 KAK SIMPeDa Pakpak Bharat 2009                                                    2
1) Kelayakan untuk pengembangan SIMPeDa atau e-government di Kabupaten
      Pakpak Bharat;
   2) Format/Desain/Model layanan individual/warga negara atau Government to
      Citizens (G2C). G2C membangun fasilitas satu pintu yang mudah ditemui dan
      mudah digunakan untuk semua layanan pemerintahan kepada masyarakat;
   3) Desain interkoneksi antarentitas pemerintahan atau Government to Government
      (G2G).      G2G   memudahkan      penyelenggara     pemerintahan    lokal    untuk
      mendapatkan data dari partnernya (misalnya pemerintah lokal yang lain-
      antarsatker).
   4) Model Internal Efficiency & Effectiveness (IEE) dengan pemanfaatan teknologi
      informasi    untuk   mengurangi    biaya   administrasi   pemerintahan      dengan
      menggunakan alat bantu yang sudah teruji efektifitasnya di dunia bisnis seperti
      supply chain management, financial management dan knowledge management.
   5) Model Government to Bussiness (G2B). G2B mengurangi beban kerja
      pengontrolan bisnis (misalnya pelaporan keuangan perusahaan pada pemerintah,
      penghitungan pajak dan sebagainya) dengan cara menghilangkan duplikasi
      pengumpulan data.




d. Hasil yang Diharapkan
   1) Tersusunnya suatu dokumen yang berisi studi kelayakan pembangunan e-
      government di Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (termasuk kajian
      ketersediaan dan kemampuan SDM/aparatur);
   2) Tersusunnya suatu dokumen yang berisi kajian pengembangan e-government
      dimana didalamnya sudah termasuk kajian infrastruktur dan aplikasi (portal dan
      interkoneksi);
   3) Peta jaringan infrastruktur (jaringan komputer, tower dan lain-lain);
   4) Rencana aplikasi layanan yang akan digunakan (portal dan perpaduan SIM yang
      telah ada di beberapa satker; SIMPEG, SIMREDA, SIMDA, SIMKES, SIAK
      dll..)
   5) Rencana anggaran yang didasarkan pada tahapan pengembangan e-government.
   6) Kajian yang mendalam, terinci dan komprehensif sehingga Pemkab Pakpak
      Bharat dapat mengoperasikan dan memiliki :



 KAK SIMPeDa Pakpak Bharat 2009                                                      3
a. Infrastruktur (Jaringan Online 24 jam)
           Jaringan yang terkoneksi selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu pada
           semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kecamatan, Desa,
           Instansi Vertikal, Puskesmas dan Jaringan Pendidikan.
               Base Station (Network Operation Centre – NOC)
                  •     Tower triagle
                  •     Antena Grid dan sectoral
                  •     Wireless Radio Acces Point
                  •     Server
                  •     Router


               BackBone Utama
               Sistem teknologi Wide Local Area network (WLAN) dengan
               perangkat wireless pada frekuensi 5.8 GHz di 8 lokasi Kecamatan
               yang berfungsi sebagai Repeater.


               Client
                  •     Lingkungan Kantor Bupati dan Setda. Koneksi Local Area
                        Network (LAN) dengan kabel UTP/STP dan Switch Hub.
                  •     Diluar lingkungan kantor Setda. Sistem teknologi WLAN
                        dengan perangkat wireless 2,4 GHz dan 5,8 GHz


               Hotspot
               Koneksi Intranet/internet untuk publik dipasang di lingkungan
               Rumah Dinas Bupati/Pendopo, Kompleks Setda dan beberapa titik
               tertentu yang dianggap strategis untuk pelayanan publik.


     b. Aplikasi/Sistem Informasi yang terintegrasi dengan SIMPeDa :
           • Kantor Maya
           • SIM Perijinan Terpadu
           • SIM Kepegawaian - SIMPEG
           • SIM Keuangan Daerah – SIMDA
           • SIM Kependudukan - SIAK
           • SIM Kesehatan - SIMKes

KAK SIMPeDa Pakpak Bharat 2009                                               4
• Billing System RSUD
              • Sistem Informasi Strategis (SISTRA)
              • SIM Pendapatan Daerah
              • SIM Pengelolaan Barang Daerah
              • GIS (Sistem Informasi Geografis)
              • Billing System PDAM
              • SIM Pengadaan Barang/jasa
              • Surat Maya
              • SiPemDes (Sistem Informasi Pemerintahan Desa)
              • Dan beberapa aplikasi lain sesuai dengan kebutuhan.


       c. Kantor Maya (Produk interkoneksi SIMPeDa)
              Aplikasi Manajemen Sistem Informasi Monitoring Daerah berbasis web
              untuk mempermudah jalannya sistem perkantoran antarseluruh pegawai
              Pemkab Pakpak Bharat. Interkoneksi tersebut berupa :
                     a) Report Monitoring setiap Dinas / Satker dan Kecamatan
                     b) Sarana pengiriman Data melalui Sistem Aplikasi Online
                     c) Informasi dan Monitoring Proyek secara OnLine pada setiap
                        Satker (SKPD)
                     d) Agenda Kerja pada setiap Satker
                     e) Surat Dinas / Undangan Dinas pada Satker
                     f) Forum Diskusi dan Chating antarpersonil dan Satker




                                 III. Sosialisasi Kegiatan
       Sosialisasi    kegiatan   dilaksanakan   untuk     menyebarluaskan    konsep   dan
menyatukan persepsi dalam pelaksanaan pembangunan SIMPeDa (e-government) di
Kabupaten Pakpak Bharat. Sosialisasi pelaksanaan kegiatan ini dilakukan terhadap
masing-masing SKPD. Pelaksanaannya dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada
saat sebelum pelaksanaan, pada saat pelaksanaan dan setelah pelaksanaan. Diharapkan
setiap SKPD berpartisipasi dalam sosialisasi ini sehingga tercipta koreksi yang baik
demi perbaikan penyusunan SIMPeDa ini.




 KAK SIMPeDa Pakpak Bharat 2009                                                       5
IV. Pelaksanaan Kegiatan
       Kegiatan ini dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2009 yaitu sekitar bulan Juli –
November 2009.




                          V. Pengendalian dan Pengawasan
       Pengendalian dan pengawasan dilakukan dalam setiap tahapan/langkah
pekerjaan untuk mengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan
main yang berlaku.        Pengendalian dan pengawasan selama proses persiapan
pelaksanaan dan pelestarian manfaat kegiatan pada prinsipnya dilakukan untuk menjaga
kualitas dan sasaran kegiatan.




                                       V. Penutup
       Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat dan diharapkan menjadi perhatian
dalam pelaksanaan kegiatan.




                                                                    Salak, 5 Mei 2009
                                                            PPTK,




                                                Aryanto Tinambunan, SP, MSi
                                                 NIP 19751025 200312 1 003




 KAK SIMPeDa Pakpak Bharat 2009                                                   6

More Related Content

What's hot

Konstruksi dokumen perencanaan e government di indonesia
Konstruksi dokumen perencanaan e government di indonesiaKonstruksi dokumen perencanaan e government di indonesia
Konstruksi dokumen perencanaan e government di indonesiaIbenk Dwi ANggono
 
Nspk kominfo daerah sesuai permen kominfo 8 tahun 2019
Nspk kominfo daerah sesuai permen kominfo 8 tahun 2019Nspk kominfo daerah sesuai permen kominfo 8 tahun 2019
Nspk kominfo daerah sesuai permen kominfo 8 tahun 2019Ibenk Dwi ANggono
 
Nspk kominfo daerah - eGovernment Aptika sesuai permen kominfo 8 tahun 2019
Nspk kominfo daerah - eGovernment Aptika sesuai permen kominfo 8 tahun 2019Nspk kominfo daerah - eGovernment Aptika sesuai permen kominfo 8 tahun 2019
Nspk kominfo daerah - eGovernment Aptika sesuai permen kominfo 8 tahun 2019Ibenk Dwi ANggono
 
Project charter2 penataan_sistem_adminis
Project charter2 penataan_sistem_adminisProject charter2 penataan_sistem_adminis
Project charter2 penataan_sistem_adminisAriya Asyhar
 
Perpres nomor 95 tahun 2018 sistem pemerintahan berbasis eletronik
Perpres nomor 95 tahun 2018 sistem pemerintahan berbasis eletronikPerpres nomor 95 tahun 2018 sistem pemerintahan berbasis eletronik
Perpres nomor 95 tahun 2018 sistem pemerintahan berbasis eletroniktemanna #LABEDDU
 
Satu Data Menuju Touna Hebat
Satu Data Menuju Touna HebatSatu Data Menuju Touna Hebat
Satu Data Menuju Touna Hebatrahman harisa
 
Paparan Infrastruktur TI Pemprov Kalbar - Unit PDE
Paparan Infrastruktur TI Pemprov Kalbar - Unit PDEPaparan Infrastruktur TI Pemprov Kalbar - Unit PDE
Paparan Infrastruktur TI Pemprov Kalbar - Unit PDESofiarti Dyah Anggunia
 
20180228033355 pergub2 2018
20180228033355 pergub2 201820180228033355 pergub2 2018
20180228033355 pergub2 2018MuhammadFagi
 
7. website application
7. website application7. website application
7. website applicationDony Riyanto
 
Instruksi presiden no_3_th_2003 kebijakan dan strategi nasional
Instruksi presiden no_3_th_2003 kebijakan dan strategi nasionalInstruksi presiden no_3_th_2003 kebijakan dan strategi nasional
Instruksi presiden no_3_th_2003 kebijakan dan strategi nasionaltemanna #LABEDDU
 
Introduction to i-PLAN
Introduction to i-PLANIntroduction to i-PLAN
Introduction to i-PLANAbbas Wahab
 
Forum Data dan Pengelolaan Data Pembangunan di Papua
Forum Data dan Pengelolaan Data Pembangunan di PapuaForum Data dan Pengelolaan Data Pembangunan di Papua
Forum Data dan Pengelolaan Data Pembangunan di PapuaAchmad Tamrin
 
From smartcity to smart village fd - genuene
From smartcity to smart village fd - genueneFrom smartcity to smart village fd - genuene
From smartcity to smart village fd - genueneFrans Dione
 
e-Government dan Layanan Publik di Indonesia: Kondisi Saat Ini dan Visi Masa ...
e-Government dan Layanan Publik di Indonesia: Kondisi Saat Ini dan Visi Masa ...e-Government dan Layanan Publik di Indonesia: Kondisi Saat Ini dan Visi Masa ...
e-Government dan Layanan Publik di Indonesia: Kondisi Saat Ini dan Visi Masa ...ridhofitrah
 
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 ...
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 ...Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 ...
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 ...Delia Nanda Octaviani
 
Bab 1 pendahuluan sig minapolitan kambitin
Bab 1 pendahuluan sig minapolitan kambitinBab 1 pendahuluan sig minapolitan kambitin
Bab 1 pendahuluan sig minapolitan kambitinkiky permana
 
20. J U R N A L D A L A M B A H A S A I N D O N E S I A
20.  J U R N A L  D A L A M  B A H A S A  I N D O N E S I A20.  J U R N A L  D A L A M  B A H A S A  I N D O N E S I A
20. J U R N A L D A L A M B A H A S A I N D O N E S I AIMAT RUHIMAT
 

What's hot (20)

Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
Perpres Nomor 39 tahun 2019   tentang Satu Data IndonesiaPerpres Nomor 39 tahun 2019   tentang Satu Data Indonesia
Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
 
Konstruksi dokumen perencanaan e government di indonesia
Konstruksi dokumen perencanaan e government di indonesiaKonstruksi dokumen perencanaan e government di indonesia
Konstruksi dokumen perencanaan e government di indonesia
 
Nspk kominfo daerah sesuai permen kominfo 8 tahun 2019
Nspk kominfo daerah sesuai permen kominfo 8 tahun 2019Nspk kominfo daerah sesuai permen kominfo 8 tahun 2019
Nspk kominfo daerah sesuai permen kominfo 8 tahun 2019
 
Nspk kominfo daerah - eGovernment Aptika sesuai permen kominfo 8 tahun 2019
Nspk kominfo daerah - eGovernment Aptika sesuai permen kominfo 8 tahun 2019Nspk kominfo daerah - eGovernment Aptika sesuai permen kominfo 8 tahun 2019
Nspk kominfo daerah - eGovernment Aptika sesuai permen kominfo 8 tahun 2019
 
Project charter2 penataan_sistem_adminis
Project charter2 penataan_sistem_adminisProject charter2 penataan_sistem_adminis
Project charter2 penataan_sistem_adminis
 
Perpres nomor 95 tahun 2018 sistem pemerintahan berbasis eletronik
Perpres nomor 95 tahun 2018 sistem pemerintahan berbasis eletronikPerpres nomor 95 tahun 2018 sistem pemerintahan berbasis eletronik
Perpres nomor 95 tahun 2018 sistem pemerintahan berbasis eletronik
 
Satu Data Menuju Touna Hebat
Satu Data Menuju Touna HebatSatu Data Menuju Touna Hebat
Satu Data Menuju Touna Hebat
 
Paparan Infrastruktur TI Pemprov Kalbar - Unit PDE
Paparan Infrastruktur TI Pemprov Kalbar - Unit PDEPaparan Infrastruktur TI Pemprov Kalbar - Unit PDE
Paparan Infrastruktur TI Pemprov Kalbar - Unit PDE
 
20180228033355 pergub2 2018
20180228033355 pergub2 201820180228033355 pergub2 2018
20180228033355 pergub2 2018
 
7. website application
7. website application7. website application
7. website application
 
Instruksi presiden no_3_th_2003 kebijakan dan strategi nasional
Instruksi presiden no_3_th_2003 kebijakan dan strategi nasionalInstruksi presiden no_3_th_2003 kebijakan dan strategi nasional
Instruksi presiden no_3_th_2003 kebijakan dan strategi nasional
 
Introduction to i-PLAN
Introduction to i-PLANIntroduction to i-PLAN
Introduction to i-PLAN
 
Forum Data dan Pengelolaan Data Pembangunan di Papua
Forum Data dan Pengelolaan Data Pembangunan di PapuaForum Data dan Pengelolaan Data Pembangunan di Papua
Forum Data dan Pengelolaan Data Pembangunan di Papua
 
From smartcity to smart village fd - genuene
From smartcity to smart village fd - genueneFrom smartcity to smart village fd - genuene
From smartcity to smart village fd - genuene
 
e-Government dan Layanan Publik di Indonesia: Kondisi Saat Ini dan Visi Masa ...
e-Government dan Layanan Publik di Indonesia: Kondisi Saat Ini dan Visi Masa ...e-Government dan Layanan Publik di Indonesia: Kondisi Saat Ini dan Visi Masa ...
e-Government dan Layanan Publik di Indonesia: Kondisi Saat Ini dan Visi Masa ...
 
Simda proposal
Simda proposalSimda proposal
Simda proposal
 
Karo cyber city
Karo cyber cityKaro cyber city
Karo cyber city
 
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 ...
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 ...Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 ...
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 ...
 
Bab 1 pendahuluan sig minapolitan kambitin
Bab 1 pendahuluan sig minapolitan kambitinBab 1 pendahuluan sig minapolitan kambitin
Bab 1 pendahuluan sig minapolitan kambitin
 
20. J U R N A L D A L A M B A H A S A I N D O N E S I A
20.  J U R N A L  D A L A M  B A H A S A  I N D O N E S I A20.  J U R N A L  D A L A M  B A H A S A  I N D O N E S I A
20. J U R N A L D A L A M B A H A S A I N D O N E S I A
 

Viewers also liked

Presentasi tor (term of references) manajemen proyek
Presentasi tor (term of references) manajemen proyekPresentasi tor (term of references) manajemen proyek
Presentasi tor (term of references) manajemen proyekArif cebe
 
Menyusun kerangka acuan kerja simrs
Menyusun kerangka acuan kerja simrsMenyusun kerangka acuan kerja simrs
Menyusun kerangka acuan kerja simrsMade Arimbawa
 
Data Perencanaan Pembangunan Daerah
Data Perencanaan Pembangunan DaerahData Perencanaan Pembangunan Daerah
Data Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Proposal Teknis Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)
Proposal Teknis Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)Proposal Teknis Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)
Proposal Teknis Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)Rumah Studio
 
Membangun e-Government di Indonesia
Membangun e-Government di IndonesiaMembangun e-Government di Indonesia
Membangun e-Government di IndonesiaMohamad Adriyanto
 
PERDA Kecamatan dan kelurahan
PERDA Kecamatan dan kelurahan PERDA Kecamatan dan kelurahan
PERDA Kecamatan dan kelurahan Jhon Blora
 
Kerangka Acuan Kerja Monitoring dan Evaluasi Diklat Provinsi Sulawesi Selata...
Kerangka Acuan Kerja Monitoring dan Evaluasi Diklat Provinsi Sulawesi  Selata...Kerangka Acuan Kerja Monitoring dan Evaluasi Diklat Provinsi Sulawesi  Selata...
Kerangka Acuan Kerja Monitoring dan Evaluasi Diklat Provinsi Sulawesi Selata...Mus kamal
 
Dukungan Data dan Informasi dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah
Dukungan Data dan Informasi dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Dukungan Data dan Informasi dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah
Dukungan Data dan Informasi dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang KelurahanPeraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang KelurahanPenataan Ruang
 
Makalah analisis perencanaan pembangunan
Makalah analisis perencanaan pembangunanMakalah analisis perencanaan pembangunan
Makalah analisis perencanaan pembangunanputrahalawa
 
pentiingnya data & informasi bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Papua, ...
pentiingnya data & informasi bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Papua, ...pentiingnya data & informasi bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Papua, ...
pentiingnya data & informasi bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Papua, ...Jonh Boekorsjom
 
Kerangka Acuan Kerja Monitoring dan Evaluasi Diklat Provinsi Sulawesi Selata...
Kerangka Acuan Kerja Monitoring dan Evaluasi Diklat Provinsi Sulawesi  Selata...Kerangka Acuan Kerja Monitoring dan Evaluasi Diklat Provinsi Sulawesi  Selata...
Kerangka Acuan Kerja Monitoring dan Evaluasi Diklat Provinsi Sulawesi Selata...Mus kamal
 
Sistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerah
Sistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerahSistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerah
Sistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerahrizqialfadly
 
Pengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
Pengembangan E-Government di Pemerintah DaerahPengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
Pengembangan E-Government di Pemerintah DaerahIndriyatno Banyumurti
 
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
Mekanisme Perencanaan Pembangunan DaerahMekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
Mekanisme Perencanaan Pembangunan DaerahRandy Wrihatnolo
 

Viewers also liked (20)

Presentasi tor (term of references) manajemen proyek
Presentasi tor (term of references) manajemen proyekPresentasi tor (term of references) manajemen proyek
Presentasi tor (term of references) manajemen proyek
 
Menyusun kerangka acuan kerja simrs
Menyusun kerangka acuan kerja simrsMenyusun kerangka acuan kerja simrs
Menyusun kerangka acuan kerja simrs
 
Data Perencanaan Pembangunan Daerah
Data Perencanaan Pembangunan DaerahData Perencanaan Pembangunan Daerah
Data Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Proposal Teknis Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)
Proposal Teknis Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)Proposal Teknis Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)
Proposal Teknis Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)
 
Membangun e-Government di Indonesia
Membangun e-Government di IndonesiaMembangun e-Government di Indonesia
Membangun e-Government di Indonesia
 
Irigasi propinsi
Irigasi propinsiIrigasi propinsi
Irigasi propinsi
 
Curah hujan
Curah hujanCurah hujan
Curah hujan
 
PERDA Kecamatan dan kelurahan
PERDA Kecamatan dan kelurahan PERDA Kecamatan dan kelurahan
PERDA Kecamatan dan kelurahan
 
Kerangka Acuan Kerja Monitoring dan Evaluasi Diklat Provinsi Sulawesi Selata...
Kerangka Acuan Kerja Monitoring dan Evaluasi Diklat Provinsi Sulawesi  Selata...Kerangka Acuan Kerja Monitoring dan Evaluasi Diklat Provinsi Sulawesi  Selata...
Kerangka Acuan Kerja Monitoring dan Evaluasi Diklat Provinsi Sulawesi Selata...
 
Dukungan Data dan Informasi dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah
Dukungan Data dan Informasi dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah Dukungan Data dan Informasi dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah
Dukungan Data dan Informasi dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah
 
Open Data Kontrak bagi Daerah Kaya Migas
Open Data Kontrak bagi Daerah Kaya MigasOpen Data Kontrak bagi Daerah Kaya Migas
Open Data Kontrak bagi Daerah Kaya Migas
 
Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang KelurahanPeraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
 
Makalah analisis perencanaan pembangunan
Makalah analisis perencanaan pembangunanMakalah analisis perencanaan pembangunan
Makalah analisis perencanaan pembangunan
 
pentiingnya data & informasi bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Papua, ...
pentiingnya data & informasi bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Papua, ...pentiingnya data & informasi bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Papua, ...
pentiingnya data & informasi bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Papua, ...
 
Format kak
Format kakFormat kak
Format kak
 
Kak statistik
Kak statistikKak statistik
Kak statistik
 
Kerangka Acuan Kerja Monitoring dan Evaluasi Diklat Provinsi Sulawesi Selata...
Kerangka Acuan Kerja Monitoring dan Evaluasi Diklat Provinsi Sulawesi  Selata...Kerangka Acuan Kerja Monitoring dan Evaluasi Diklat Provinsi Sulawesi  Selata...
Kerangka Acuan Kerja Monitoring dan Evaluasi Diklat Provinsi Sulawesi Selata...
 
Sistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerah
Sistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerahSistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerah
Sistem perencanaan pembangunan dan anggaran daerah
 
Pengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
Pengembangan E-Government di Pemerintah DaerahPengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
Pengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
 
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
Mekanisme Perencanaan Pembangunan DaerahMekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
 

Similar to Kerangka Acuan Kerja SIMPeDa

SPBE - 20230816 (1).pdf
SPBE - 20230816 (1).pdfSPBE - 20230816 (1).pdf
SPBE - 20230816 (1).pdfYusriArdi1
 
Konsep cyber city
Konsep cyber cityKonsep cyber city
Konsep cyber citySTT Harapan
 
TUGAS PROJECT TERM-1 PERANCANGAN INFRASTRUKTUR JARINGAN.pptx
TUGAS PROJECT TERM-1 PERANCANGAN INFRASTRUKTUR JARINGAN.pptxTUGAS PROJECT TERM-1 PERANCANGAN INFRASTRUKTUR JARINGAN.pptx
TUGAS PROJECT TERM-1 PERANCANGAN INFRASTRUKTUR JARINGAN.pptxsadam232618
 
Proposal cyber city
Proposal cyber cityProposal cyber city
Proposal cyber citySTT Harapan
 
Bahan Paparan Pusilkom UI - Denny.pdf
Bahan Paparan Pusilkom UI - Denny.pdfBahan Paparan Pusilkom UI - Denny.pdf
Bahan Paparan Pusilkom UI - Denny.pdfMudahLubis1
 
PAPARAN SOSIALISASI SIPD MICRO Revisi2.pdf
PAPARAN SOSIALISASI SIPD MICRO Revisi2.pdfPAPARAN SOSIALISASI SIPD MICRO Revisi2.pdf
PAPARAN SOSIALISASI SIPD MICRO Revisi2.pdfJeffriSiahaan1
 
3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf
3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf
3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdfpikipardede1
 
Digital Organization RP.pptx
Digital Organization RP.pptxDigital Organization RP.pptx
Digital Organization RP.pptxrichard pantun
 
Penyelenggaraan smart-government indonesia pasca perpres 95 2018 SPBE
Penyelenggaraan smart-government indonesia pasca perpres 95 2018 SPBEPenyelenggaraan smart-government indonesia pasca perpres 95 2018 SPBE
Penyelenggaraan smart-government indonesia pasca perpres 95 2018 SPBEIbenk Dwi ANggono
 
Aplikasi Desa Cerdas.pptx
Aplikasi Desa Cerdas.pptxAplikasi Desa Cerdas.pptx
Aplikasi Desa Cerdas.pptxssuser928b9e2
 
MASTER PLAN TATA KELOLA TI KABUPATEN KERINCI
MASTER PLAN TATA KELOLA TI KABUPATEN KERINCI MASTER PLAN TATA KELOLA TI KABUPATEN KERINCI
MASTER PLAN TATA KELOLA TI KABUPATEN KERINCI Elisa Lumintang
 
komputer dan pemerintahan
komputer dan pemerintahankomputer dan pemerintahan
komputer dan pemerintahanEcepDenistira
 
Review Master Plan e-gov
Review Master Plan e-govReview Master Plan e-gov
Review Master Plan e-govPutri Damlah
 
KAK-aplikasi-BerbagiPakai.pdf
KAK-aplikasi-BerbagiPakai.pdfKAK-aplikasi-BerbagiPakai.pdf
KAK-aplikasi-BerbagiPakai.pdfFajar Baskoro
 
Desain Layout - Laporan Clearance Kominfo
Desain Layout - Laporan Clearance KominfoDesain Layout - Laporan Clearance Kominfo
Desain Layout - Laporan Clearance KominfoMultimedia Phicos
 

Similar to Kerangka Acuan Kerja SIMPeDa (20)

SPBE - 20230816 (1).pdf
SPBE - 20230816 (1).pdfSPBE - 20230816 (1).pdf
SPBE - 20230816 (1).pdf
 
Konsep cyber city
Konsep cyber cityKonsep cyber city
Konsep cyber city
 
TUGAS PROJECT TERM-1 PERANCANGAN INFRASTRUKTUR JARINGAN.pptx
TUGAS PROJECT TERM-1 PERANCANGAN INFRASTRUKTUR JARINGAN.pptxTUGAS PROJECT TERM-1 PERANCANGAN INFRASTRUKTUR JARINGAN.pptx
TUGAS PROJECT TERM-1 PERANCANGAN INFRASTRUKTUR JARINGAN.pptx
 
3124663.ppt
3124663.ppt3124663.ppt
3124663.ppt
 
Simda proposal
Simda proposalSimda proposal
Simda proposal
 
E goverment
E govermentE goverment
E goverment
 
Proposal cyber city
Proposal cyber cityProposal cyber city
Proposal cyber city
 
FGD di Provinsi Banten
FGD di Provinsi BantenFGD di Provinsi Banten
FGD di Provinsi Banten
 
Bahan Paparan Pusilkom UI - Denny.pdf
Bahan Paparan Pusilkom UI - Denny.pdfBahan Paparan Pusilkom UI - Denny.pdf
Bahan Paparan Pusilkom UI - Denny.pdf
 
PAPARAN SOSIALISASI SIPD MICRO Revisi2.pdf
PAPARAN SOSIALISASI SIPD MICRO Revisi2.pdfPAPARAN SOSIALISASI SIPD MICRO Revisi2.pdf
PAPARAN SOSIALISASI SIPD MICRO Revisi2.pdf
 
3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf
3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf
3.-Pengembangan-Smart-City-Kaltara-v3.1.pdf
 
Digital Organization RP.pptx
Digital Organization RP.pptxDigital Organization RP.pptx
Digital Organization RP.pptx
 
Penyelenggaraan smart-government indonesia pasca perpres 95 2018 SPBE
Penyelenggaraan smart-government indonesia pasca perpres 95 2018 SPBEPenyelenggaraan smart-government indonesia pasca perpres 95 2018 SPBE
Penyelenggaraan smart-government indonesia pasca perpres 95 2018 SPBE
 
Aplikasi Desa Cerdas.pptx
Aplikasi Desa Cerdas.pptxAplikasi Desa Cerdas.pptx
Aplikasi Desa Cerdas.pptx
 
Bahan e gov
Bahan e govBahan e gov
Bahan e gov
 
MASTER PLAN TATA KELOLA TI KABUPATEN KERINCI
MASTER PLAN TATA KELOLA TI KABUPATEN KERINCI MASTER PLAN TATA KELOLA TI KABUPATEN KERINCI
MASTER PLAN TATA KELOLA TI KABUPATEN KERINCI
 
komputer dan pemerintahan
komputer dan pemerintahankomputer dan pemerintahan
komputer dan pemerintahan
 
Review Master Plan e-gov
Review Master Plan e-govReview Master Plan e-gov
Review Master Plan e-gov
 
KAK-aplikasi-BerbagiPakai.pdf
KAK-aplikasi-BerbagiPakai.pdfKAK-aplikasi-BerbagiPakai.pdf
KAK-aplikasi-BerbagiPakai.pdf
 
Desain Layout - Laporan Clearance Kominfo
Desain Layout - Laporan Clearance KominfoDesain Layout - Laporan Clearance Kominfo
Desain Layout - Laporan Clearance Kominfo
 

More from Ar Tinambunan

Kkp aryanto tinambunan_03_ver_expose
Kkp aryanto tinambunan_03_ver_exposeKkp aryanto tinambunan_03_ver_expose
Kkp aryanto tinambunan_03_ver_exposeAr Tinambunan
 
Peran pemda sp2010_sekda
Peran pemda sp2010_sekdaPeran pemda sp2010_sekda
Peran pemda sp2010_sekdaAr Tinambunan
 
Permendagri 25 2009 Utk Apbd 2010
Permendagri 25 2009 Utk Apbd 2010Permendagri 25 2009 Utk Apbd 2010
Permendagri 25 2009 Utk Apbd 2010Ar Tinambunan
 
Peta Dasar Pakpak Bharat 2007
Peta Dasar Pakpak Bharat 2007Peta Dasar Pakpak Bharat 2007
Peta Dasar Pakpak Bharat 2007Ar Tinambunan
 
Launching Thema Pembangunan 2009 I
Launching Thema Pembangunan 2009 ILaunching Thema Pembangunan 2009 I
Launching Thema Pembangunan 2009 IAr Tinambunan
 
Pidato Bupati Pakpak Bharat pada saat Peluncuran Tema Pembangunan Tahun 2009
Pidato Bupati Pakpak Bharat pada saat Peluncuran Tema Pembangunan Tahun 2009Pidato Bupati Pakpak Bharat pada saat Peluncuran Tema Pembangunan Tahun 2009
Pidato Bupati Pakpak Bharat pada saat Peluncuran Tema Pembangunan Tahun 2009Ar Tinambunan
 
Tesis Slide Dlm Bentuk Pdf
Tesis Slide Dlm Bentuk PdfTesis Slide Dlm Bentuk Pdf
Tesis Slide Dlm Bentuk PdfAr Tinambunan
 
Ekspose Penanggulangan Bencana Alam
Ekspose Penanggulangan Bencana AlamEkspose Penanggulangan Bencana Alam
Ekspose Penanggulangan Bencana AlamAr Tinambunan
 
Ekspose Kunjungan Mahasiswa 13 Agustus 2008
Ekspose Kunjungan Mahasiswa 13 Agustus 2008Ekspose Kunjungan Mahasiswa 13 Agustus 2008
Ekspose Kunjungan Mahasiswa 13 Agustus 2008Ar Tinambunan
 
Ekspose Kunker Dprd Prov 12 Agustus 2008
Ekspose Kunker Dprd Prov 12 Agustus 2008Ekspose Kunker Dprd Prov 12 Agustus 2008
Ekspose Kunker Dprd Prov 12 Agustus 2008Ar Tinambunan
 
Ekspose Kunjungan Dprd April 2008
Ekspose Kunjungan Dprd April 2008Ekspose Kunjungan Dprd April 2008
Ekspose Kunjungan Dprd April 2008Ar Tinambunan
 
Paparan Sekda Ttg Pdt Di Jakarta
Paparan Sekda Ttg Pdt Di JakartaPaparan Sekda Ttg Pdt Di Jakarta
Paparan Sekda Ttg Pdt Di JakartaAr Tinambunan
 
Ekspose Bupati Pakpak Bharat Rakor Pemkabkota Se Propsu 20 Sd 22 Okt 2008
Ekspose Bupati Pakpak Bharat Rakor Pemkabkota Se Propsu 20 Sd 22 Okt 2008Ekspose Bupati Pakpak Bharat Rakor Pemkabkota Se Propsu 20 Sd 22 Okt 2008
Ekspose Bupati Pakpak Bharat Rakor Pemkabkota Se Propsu 20 Sd 22 Okt 2008Ar Tinambunan
 
Pointer Bupati Kunjungan Gubsu
Pointer Bupati Kunjungan GubsuPointer Bupati Kunjungan Gubsu
Pointer Bupati Kunjungan GubsuAr Tinambunan
 
Ekspose Agropolitan Parapat April 08
Ekspose Agropolitan Parapat April 08Ekspose Agropolitan Parapat April 08
Ekspose Agropolitan Parapat April 08Ar Tinambunan
 
Ekpose Bupati - Pemkab & Faperta UISU Medan
Ekpose Bupati - Pemkab & Faperta UISU MedanEkpose Bupati - Pemkab & Faperta UISU Medan
Ekpose Bupati - Pemkab & Faperta UISU MedanAr Tinambunan
 
Kajian terhadap Ekonomi Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, 2000-2004
Kajian terhadap Ekonomi Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, 2000-2004Kajian terhadap Ekonomi Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, 2000-2004
Kajian terhadap Ekonomi Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, 2000-2004Ar Tinambunan
 
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011Ar Tinambunan
 
Pengembangan Agribisnis sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten ...
Pengembangan Agribisnis sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten ...Pengembangan Agribisnis sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten ...
Pengembangan Agribisnis sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten ...Ar Tinambunan
 

More from Ar Tinambunan (20)

Kkp aryanto tinambunan_03_ver_expose
Kkp aryanto tinambunan_03_ver_exposeKkp aryanto tinambunan_03_ver_expose
Kkp aryanto tinambunan_03_ver_expose
 
Peran pemda sp2010_sekda
Peran pemda sp2010_sekdaPeran pemda sp2010_sekda
Peran pemda sp2010_sekda
 
Permendagri 25 2009 Utk Apbd 2010
Permendagri 25 2009 Utk Apbd 2010Permendagri 25 2009 Utk Apbd 2010
Permendagri 25 2009 Utk Apbd 2010
 
Peta Dasar Pakpak Bharat 2007
Peta Dasar Pakpak Bharat 2007Peta Dasar Pakpak Bharat 2007
Peta Dasar Pakpak Bharat 2007
 
Launching Thema Pembangunan 2009 I
Launching Thema Pembangunan 2009 ILaunching Thema Pembangunan 2009 I
Launching Thema Pembangunan 2009 I
 
Pidato Bupati Pakpak Bharat pada saat Peluncuran Tema Pembangunan Tahun 2009
Pidato Bupati Pakpak Bharat pada saat Peluncuran Tema Pembangunan Tahun 2009Pidato Bupati Pakpak Bharat pada saat Peluncuran Tema Pembangunan Tahun 2009
Pidato Bupati Pakpak Bharat pada saat Peluncuran Tema Pembangunan Tahun 2009
 
Slide Tesis MEP UGM
Slide Tesis MEP UGMSlide Tesis MEP UGM
Slide Tesis MEP UGM
 
Tesis Slide Dlm Bentuk Pdf
Tesis Slide Dlm Bentuk PdfTesis Slide Dlm Bentuk Pdf
Tesis Slide Dlm Bentuk Pdf
 
Ekspose Penanggulangan Bencana Alam
Ekspose Penanggulangan Bencana AlamEkspose Penanggulangan Bencana Alam
Ekspose Penanggulangan Bencana Alam
 
Ekspose Kunjungan Mahasiswa 13 Agustus 2008
Ekspose Kunjungan Mahasiswa 13 Agustus 2008Ekspose Kunjungan Mahasiswa 13 Agustus 2008
Ekspose Kunjungan Mahasiswa 13 Agustus 2008
 
Ekspose Kunker Dprd Prov 12 Agustus 2008
Ekspose Kunker Dprd Prov 12 Agustus 2008Ekspose Kunker Dprd Prov 12 Agustus 2008
Ekspose Kunker Dprd Prov 12 Agustus 2008
 
Ekspose Kunjungan Dprd April 2008
Ekspose Kunjungan Dprd April 2008Ekspose Kunjungan Dprd April 2008
Ekspose Kunjungan Dprd April 2008
 
Paparan Sekda Ttg Pdt Di Jakarta
Paparan Sekda Ttg Pdt Di JakartaPaparan Sekda Ttg Pdt Di Jakarta
Paparan Sekda Ttg Pdt Di Jakarta
 
Ekspose Bupati Pakpak Bharat Rakor Pemkabkota Se Propsu 20 Sd 22 Okt 2008
Ekspose Bupati Pakpak Bharat Rakor Pemkabkota Se Propsu 20 Sd 22 Okt 2008Ekspose Bupati Pakpak Bharat Rakor Pemkabkota Se Propsu 20 Sd 22 Okt 2008
Ekspose Bupati Pakpak Bharat Rakor Pemkabkota Se Propsu 20 Sd 22 Okt 2008
 
Pointer Bupati Kunjungan Gubsu
Pointer Bupati Kunjungan GubsuPointer Bupati Kunjungan Gubsu
Pointer Bupati Kunjungan Gubsu
 
Ekspose Agropolitan Parapat April 08
Ekspose Agropolitan Parapat April 08Ekspose Agropolitan Parapat April 08
Ekspose Agropolitan Parapat April 08
 
Ekpose Bupati - Pemkab & Faperta UISU Medan
Ekpose Bupati - Pemkab & Faperta UISU MedanEkpose Bupati - Pemkab & Faperta UISU Medan
Ekpose Bupati - Pemkab & Faperta UISU Medan
 
Kajian terhadap Ekonomi Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, 2000-2004
Kajian terhadap Ekonomi Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, 2000-2004Kajian terhadap Ekonomi Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, 2000-2004
Kajian terhadap Ekonomi Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, 2000-2004
 
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011
 
Pengembangan Agribisnis sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten ...
Pengembangan Agribisnis sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten ...Pengembangan Agribisnis sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten ...
Pengembangan Agribisnis sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten ...
 

Recently uploaded

PAPARAN MATERI PROGRAM ASABRI AI 20032024
PAPARAN MATERI PROGRAM ASABRI AI 20032024PAPARAN MATERI PROGRAM ASABRI AI 20032024
PAPARAN MATERI PROGRAM ASABRI AI 20032024woronotes
 
Paparan Penyelenggaraan Program PT ASABRI (Persero) Tahun 2023
Paparan Penyelenggaraan Program PT ASABRI (Persero) Tahun 2023Paparan Penyelenggaraan Program PT ASABRI (Persero) Tahun 2023
Paparan Penyelenggaraan Program PT ASABRI (Persero) Tahun 2023BintangDemarta1
 
PAPARAN MATERI PROGRAM ASABRI AI.pptx
PAPARAN MATERI PROGRAM ASABRI AI.pptxPAPARAN MATERI PROGRAM ASABRI AI.pptx
PAPARAN MATERI PROGRAM ASABRI AI.pptxBintangDemarta1
 
Info-perancangan-dan-pengembangan-produk
Info-perancangan-dan-pengembangan-produkInfo-perancangan-dan-pengembangan-produk
Info-perancangan-dan-pengembangan-produkKresnaSuputra1
 
PPT AKL 2-Pelaporan Segmen & Interim.pptx
PPT AKL 2-Pelaporan Segmen & Interim.pptxPPT AKL 2-Pelaporan Segmen & Interim.pptx
PPT AKL 2-Pelaporan Segmen & Interim.pptxAbdulGalib4
 
ANALISIS LAPORAN KEUANGAN Swasta dan BUMN.pptx
ANALISIS LAPORAN KEUANGAN Swasta dan BUMN.pptxANALISIS LAPORAN KEUANGAN Swasta dan BUMN.pptx
ANALISIS LAPORAN KEUANGAN Swasta dan BUMN.pptxrahmatraju03
 
ppt manajer pengelola bangunan gedung jenjang 7
ppt manajer pengelola bangunan gedung jenjang 7ppt manajer pengelola bangunan gedung jenjang 7
ppt manajer pengelola bangunan gedung jenjang 7vickrygaluh59
 
AMSI-Modul-Pelatihan-Daring -digital-marketing
AMSI-Modul-Pelatihan-Daring -digital-marketingAMSI-Modul-Pelatihan-Daring -digital-marketing
AMSI-Modul-Pelatihan-Daring -digital-marketingLhalNhiez1
 
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PESANTREN RAMADHAN 1445 H.pdf
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PESANTREN RAMADHAN 1445 H.pdfPETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PESANTREN RAMADHAN 1445 H.pdf
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PESANTREN RAMADHAN 1445 H.pdflucyanarahmi88
 
Paparan Penyelenggaraan Program PT ASABRI (Persero) Tahun 2023
Paparan Penyelenggaraan Program PT ASABRI (Persero) Tahun 2023Paparan Penyelenggaraan Program PT ASABRI (Persero) Tahun 2023
Paparan Penyelenggaraan Program PT ASABRI (Persero) Tahun 2023woronotes
 

Recently uploaded (10)

PAPARAN MATERI PROGRAM ASABRI AI 20032024
PAPARAN MATERI PROGRAM ASABRI AI 20032024PAPARAN MATERI PROGRAM ASABRI AI 20032024
PAPARAN MATERI PROGRAM ASABRI AI 20032024
 
Paparan Penyelenggaraan Program PT ASABRI (Persero) Tahun 2023
Paparan Penyelenggaraan Program PT ASABRI (Persero) Tahun 2023Paparan Penyelenggaraan Program PT ASABRI (Persero) Tahun 2023
Paparan Penyelenggaraan Program PT ASABRI (Persero) Tahun 2023
 
PAPARAN MATERI PROGRAM ASABRI AI.pptx
PAPARAN MATERI PROGRAM ASABRI AI.pptxPAPARAN MATERI PROGRAM ASABRI AI.pptx
PAPARAN MATERI PROGRAM ASABRI AI.pptx
 
Info-perancangan-dan-pengembangan-produk
Info-perancangan-dan-pengembangan-produkInfo-perancangan-dan-pengembangan-produk
Info-perancangan-dan-pengembangan-produk
 
PPT AKL 2-Pelaporan Segmen & Interim.pptx
PPT AKL 2-Pelaporan Segmen & Interim.pptxPPT AKL 2-Pelaporan Segmen & Interim.pptx
PPT AKL 2-Pelaporan Segmen & Interim.pptx
 
ANALISIS LAPORAN KEUANGAN Swasta dan BUMN.pptx
ANALISIS LAPORAN KEUANGAN Swasta dan BUMN.pptxANALISIS LAPORAN KEUANGAN Swasta dan BUMN.pptx
ANALISIS LAPORAN KEUANGAN Swasta dan BUMN.pptx
 
ppt manajer pengelola bangunan gedung jenjang 7
ppt manajer pengelola bangunan gedung jenjang 7ppt manajer pengelola bangunan gedung jenjang 7
ppt manajer pengelola bangunan gedung jenjang 7
 
AMSI-Modul-Pelatihan-Daring -digital-marketing
AMSI-Modul-Pelatihan-Daring -digital-marketingAMSI-Modul-Pelatihan-Daring -digital-marketing
AMSI-Modul-Pelatihan-Daring -digital-marketing
 
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PESANTREN RAMADHAN 1445 H.pdf
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PESANTREN RAMADHAN 1445 H.pdfPETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PESANTREN RAMADHAN 1445 H.pdf
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PESANTREN RAMADHAN 1445 H.pdf
 
Paparan Penyelenggaraan Program PT ASABRI (Persero) Tahun 2023
Paparan Penyelenggaraan Program PT ASABRI (Persero) Tahun 2023Paparan Penyelenggaraan Program PT ASABRI (Persero) Tahun 2023
Paparan Penyelenggaraan Program PT ASABRI (Persero) Tahun 2023
 

Kerangka Acuan Kerja SIMPeDa

  • 1. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) STUDI PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH (SIMPeDa) KABUPATEN PAKPAK BHARAT PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2009
  • 2. KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK ) ATAU TOR ( TERM OF REFFERENCE) STUDI PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH (SIMPeDa) I. Latar Belakang Kemajuan teknologi informasi yang pesat serta pemanfaatannya secara luas telah membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kenyataan menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik dalam pengelolaan SIM (Sistem Informasi Manajemen) merupakan faktor yang sangat penting. Perubahan-perubahan yang terjadi saat ini menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif di mana masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif. Diharapkan pemerintah daerah harus mampu membentuk dimensi baru ke dalam organisasi, sistem manajemen dan proses kerja yang lebih dinamis. Dengan demikian perlu dikembangkan sistem dan proses kerja yang lebih lentur untuk memfasilitasi berbagai bentuk interaksi yang kompleks dengan lembaga-lembaga pemerintahan, masyarakat, dunia usaha maupun stakeholder. Dalam era globalisasi dimana informasi mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi kemampuan untuk mendapatkan, memanfaatkan dan mengolah informasi mutlak dimiliki untuk memicu pertumbuhan ekonomi sekaligus mewujudkan daya saing suatu daerah. Instruksi Presiden No 3 tahun 2003 mengenai kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government tidak bisa dipungkiri adalah angin bagus bagi penerapan teknologi komunikasi dan informasi di pemerintahan. Dalam master plan pemerintah, sejak tahun 2003 dicanangkan setidaknya ada 4 (empat) tahap perkembangan e- government : (1). Tahap Persiapan : eksistensi situs; (2). Tahap Pematangan : situs interaktif/antarmuka; (3).Tahap Pemantapan : transaksi pelayanan publik dan (4). Tahap Pemanfaatan aplikasi pelayanan yang terintegrasi. Fakta menunjukkan perkembangan di lapangan belum beranjak dari tahap satu, yakni instansi pemerintah baru sekadar memiliki web site saja. E-Government atau lebih lanjut kita sebut SIMPeDa merupakan penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara Pemerintah dan pihak- KAK SIMPeDa Pakpak Bharat 2009 1
  • 3. pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti: G2C (Government to Citizen), G2B (Government to Business Enterprises) dan G2G (Government to Government atau sering disebut inter-agency relationship). E-Government mencakup semua usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, termasuk di dalamnya adalah peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Misalnya, masyarakat umum seharusnya bisa mendapatkan layanan tertentu (KTP, surat pindah, dan sebagainya) dalam hitungan menit atau jam, bukan lagi dalam hitungan hari apalagi minggu. Hal yang sama dapat juga dilakukan untuk proses-proses pemerintahan yang lain, misalnya dalam hubungannya dengan para pelaku bisnis atau bahkan antarentitas pemerintahan itu sendiri (laporan satker kepada kepala daerah yang dilakukan secara berkala). Agar dihasilkan suatu kebijakan dan pengimplementasian yang baik dan terukur sehingga perlu dilakukan studi khusus dalam menerapkan e- government ini. II. Tujuan, Manfaat, Sasaran dan Hasil yang Diharapkan a. Tujuan 1) Untuk membuat suatu studi kelayakan pembangunan SIMPeDa di Kabupaten Pakpak Bharat; 2) Untuk mengkaji secara komprehensif pembangunan dan pengembangan SIMPeDa atau lebih luas disebut e-government di Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat; 3) Untuk menyusun perencanaan anggaran pembangunan infrastuktur dan aplikasi (portal) SIMPeDa yang didasarkan pada kondisi eksisting di Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. b. Manfaat Untuk pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan pembangunan serta pembinaan/pelayanan kemasyarakatan. c. Sasaran Terbentuknya studi yang mengkaji adanya : KAK SIMPeDa Pakpak Bharat 2009 2
  • 4. 1) Kelayakan untuk pengembangan SIMPeDa atau e-government di Kabupaten Pakpak Bharat; 2) Format/Desain/Model layanan individual/warga negara atau Government to Citizens (G2C). G2C membangun fasilitas satu pintu yang mudah ditemui dan mudah digunakan untuk semua layanan pemerintahan kepada masyarakat; 3) Desain interkoneksi antarentitas pemerintahan atau Government to Government (G2G). G2G memudahkan penyelenggara pemerintahan lokal untuk mendapatkan data dari partnernya (misalnya pemerintah lokal yang lain- antarsatker). 4) Model Internal Efficiency & Effectiveness (IEE) dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk mengurangi biaya administrasi pemerintahan dengan menggunakan alat bantu yang sudah teruji efektifitasnya di dunia bisnis seperti supply chain management, financial management dan knowledge management. 5) Model Government to Bussiness (G2B). G2B mengurangi beban kerja pengontrolan bisnis (misalnya pelaporan keuangan perusahaan pada pemerintah, penghitungan pajak dan sebagainya) dengan cara menghilangkan duplikasi pengumpulan data. d. Hasil yang Diharapkan 1) Tersusunnya suatu dokumen yang berisi studi kelayakan pembangunan e- government di Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (termasuk kajian ketersediaan dan kemampuan SDM/aparatur); 2) Tersusunnya suatu dokumen yang berisi kajian pengembangan e-government dimana didalamnya sudah termasuk kajian infrastruktur dan aplikasi (portal dan interkoneksi); 3) Peta jaringan infrastruktur (jaringan komputer, tower dan lain-lain); 4) Rencana aplikasi layanan yang akan digunakan (portal dan perpaduan SIM yang telah ada di beberapa satker; SIMPEG, SIMREDA, SIMDA, SIMKES, SIAK dll..) 5) Rencana anggaran yang didasarkan pada tahapan pengembangan e-government. 6) Kajian yang mendalam, terinci dan komprehensif sehingga Pemkab Pakpak Bharat dapat mengoperasikan dan memiliki : KAK SIMPeDa Pakpak Bharat 2009 3
  • 5. a. Infrastruktur (Jaringan Online 24 jam) Jaringan yang terkoneksi selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu pada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kecamatan, Desa, Instansi Vertikal, Puskesmas dan Jaringan Pendidikan. Base Station (Network Operation Centre – NOC) • Tower triagle • Antena Grid dan sectoral • Wireless Radio Acces Point • Server • Router BackBone Utama Sistem teknologi Wide Local Area network (WLAN) dengan perangkat wireless pada frekuensi 5.8 GHz di 8 lokasi Kecamatan yang berfungsi sebagai Repeater. Client • Lingkungan Kantor Bupati dan Setda. Koneksi Local Area Network (LAN) dengan kabel UTP/STP dan Switch Hub. • Diluar lingkungan kantor Setda. Sistem teknologi WLAN dengan perangkat wireless 2,4 GHz dan 5,8 GHz Hotspot Koneksi Intranet/internet untuk publik dipasang di lingkungan Rumah Dinas Bupati/Pendopo, Kompleks Setda dan beberapa titik tertentu yang dianggap strategis untuk pelayanan publik. b. Aplikasi/Sistem Informasi yang terintegrasi dengan SIMPeDa : • Kantor Maya • SIM Perijinan Terpadu • SIM Kepegawaian - SIMPEG • SIM Keuangan Daerah – SIMDA • SIM Kependudukan - SIAK • SIM Kesehatan - SIMKes KAK SIMPeDa Pakpak Bharat 2009 4
  • 6. • Billing System RSUD • Sistem Informasi Strategis (SISTRA) • SIM Pendapatan Daerah • SIM Pengelolaan Barang Daerah • GIS (Sistem Informasi Geografis) • Billing System PDAM • SIM Pengadaan Barang/jasa • Surat Maya • SiPemDes (Sistem Informasi Pemerintahan Desa) • Dan beberapa aplikasi lain sesuai dengan kebutuhan. c. Kantor Maya (Produk interkoneksi SIMPeDa) Aplikasi Manajemen Sistem Informasi Monitoring Daerah berbasis web untuk mempermudah jalannya sistem perkantoran antarseluruh pegawai Pemkab Pakpak Bharat. Interkoneksi tersebut berupa : a) Report Monitoring setiap Dinas / Satker dan Kecamatan b) Sarana pengiriman Data melalui Sistem Aplikasi Online c) Informasi dan Monitoring Proyek secara OnLine pada setiap Satker (SKPD) d) Agenda Kerja pada setiap Satker e) Surat Dinas / Undangan Dinas pada Satker f) Forum Diskusi dan Chating antarpersonil dan Satker III. Sosialisasi Kegiatan Sosialisasi kegiatan dilaksanakan untuk menyebarluaskan konsep dan menyatukan persepsi dalam pelaksanaan pembangunan SIMPeDa (e-government) di Kabupaten Pakpak Bharat. Sosialisasi pelaksanaan kegiatan ini dilakukan terhadap masing-masing SKPD. Pelaksanaannya dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada saat sebelum pelaksanaan, pada saat pelaksanaan dan setelah pelaksanaan. Diharapkan setiap SKPD berpartisipasi dalam sosialisasi ini sehingga tercipta koreksi yang baik demi perbaikan penyusunan SIMPeDa ini. KAK SIMPeDa Pakpak Bharat 2009 5
  • 7. IV. Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan ini dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2009 yaitu sekitar bulan Juli – November 2009. V. Pengendalian dan Pengawasan Pengendalian dan pengawasan dilakukan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untuk mengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan main yang berlaku. Pengendalian dan pengawasan selama proses persiapan pelaksanaan dan pelestarian manfaat kegiatan pada prinsipnya dilakukan untuk menjaga kualitas dan sasaran kegiatan. V. Penutup Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat dan diharapkan menjadi perhatian dalam pelaksanaan kegiatan. Salak, 5 Mei 2009 PPTK, Aryanto Tinambunan, SP, MSi NIP 19751025 200312 1 003 KAK SIMPeDa Pakpak Bharat 2009 6