Ringkasan Eksekutif Kajian Puslitbang SDPPI - 2014

Ringkasan Eksekutif Hasil
Penelitian
Puslitbang SDPPI
Lantai 4 Gedung B, Medan Merdeka Barat No.9, Jakarta, 10110 Tlp./fax. 021-34833640
puslitbang.sdppi@mail.kominfo.go.id
2014

Ringkasan Eksekutif Hasil Penelitian Puslitbang SDPPI
  
Daftar Kajian  1
Daftar Kajian
Daftar Kajian...........................................................................................................................................................1
Kajian Tim dan Joint Research ............................................................................................................................3
Studi Pemetaan Industri Perangkat Telekomunikasi Seluler Indonesia .....................................................5
Analisis Kebutuhan Spektrum Frekuensi PPDR Pita Lebar di Indonesia...................................................7
Analisis Tekno-Ekonomi Implementasi Teknologi LTE 1.8GHz bagi Operator Seluler di Indonesia....9
Kajian Mandiri......................................................................................................................................................11
Studi Potensi Smart Appliance........................................................................................................................13
Uji Laboratorium Untuk Mendukung Penentuan Persyaratan Teknis Terminal Wideband Code
Division Multiple Access (WCDMA) Frekuensi 900 Mhz...........................................................................15
Evaluasi Sistem Monitoring dan Penertiban Frekuensi dan Perangkat Telekomunikasi.......................17
Analisis Kesuksesan Sistem Informasi Manajemen SDPPI (SIMS) ............................................................19
Analisis Interferensi T-DAB dan TV Analog pada Pita Very High Frequency (VHF)...............................21
Studi Efektivitas Penanganan Gangguan Frekuensi Radio di Balai Monitoring Spektrum Frekuensi
Radio....................................................................................................................................................................23
Survey Layanan Publik Monitoring Frekuensi Radio untuk Amatir Radio dan Radio Antar Penduduk
Indonesia.............................................................................................................................................................25
Penelitian Perizinan Penggunaan Frekuensi Radio untuk Radio Komunitas ..........................................27
Studi Pemanfataan Frekuensi Radio Komunitas ..........................................................................................29
Studi Standardisasi Sertifikat Elektronik dan Keandalan Dalam Penyelenggaraan Sistem Transaksi
Elektronik ...........................................................................................................................................................31

  
Daftar Kajian  2

  
Kajian Tim dan Joint Research  3
Kajian Tim dan Joint Research

  

  
Studi Pemetaan Industri Perangkat Telekomunikasi Seluler Indonesia
Tim Peneliti 1 Puslitbang SDPPI
Email: riza.azmi@kominfo.go.id
Abstrak
Perkembangan telekomunikasi di Indonesia berkontribusi positif dan langsung terhadap
penerimaan negara baik dari sisi APBN maupun PNBP. Namun jika dilihat dari sisi lain,
perkembangan telekomunikasi menimbulkan defisit neraca perdagangan yang disebabkan oleh
impor perangkat telekomunikasi yang relatif besar dibandingkan dengan penerimaan negara di
sektor ini. Studi ini bertujuan memetakan Industri perangkat handset telekomunikasi seluler dilihat
dari value-chain industri ini dan melihat potensi industri lokal dalam rangka mengurangi defisit
tersebut. Dengan menggunakan analisis SWOT dan membangun model value chain untuk industri
perangkat handset seluler, studi ini menemukan bahwa peta value chain Industri di Indonesia sudah
tergolong lengkap namun masih bertipe relational dimana ketergantungan kuat antara merk dan
manufaktur. Studi ini juga memberikan rekomendasi yang dapat diambil pemerintah untuk
membangun industri perangkat handset telekomunikasi di Indonesia seperti skema insentif,
regulasi Tingkat Kandungan dalam Negeri dan struktur value-chain yang perlu perubahan,
sehingga dapat mengurangi defisit nilai perdagangan.
Kata Kunci— rantai nilai, modularitas produk, jaringan nillai, industri perangkat handset
telekomunikasi seluler
Latar Belakang
Perkembangan telekomunikasi di Indonesia berkontribusi positif dan langsung terhadap penerimaan
negara baik dari sisi APBN maupun PNBP dengan rata-rata 10 Triliun rupiah setiap tahun. Namun
perkembangan telekomunikasi ini menimbulkan defisit neraca perdagangan yang disebabkan oleh
impor perangkat telekomunikasi yang relatif besar dibandingkan dengan penerimaan negara di sektor
ini yaitu sekitar 24 Triliun rupiah pertahunnya. Studi ini bertujuan memetakan Industri perangkat
handset telekomunikasi seluler dilihat dari value-chain industri ini dan melihat potensi industri lokal
dalam rangka mengurangi defisit tersebut.
Hasil Penelitian
Dari hasil studi ini, Industri perangkat telekomunikasi Indonesia secara umum dapat dibagi menjadi 3
entitas besar yaitu Industri Perangkat Customer Premises Equipment (CPE) Telekomunikasi, Industri
Jaringan Telekomunikasi dan Industri Konten atau Over the Top. Secara elemen value-chain, Industri
CPE telekomunikasi Indonesia sudah tergolong lengkap namun masih bertipe relational dimana
ketergantungan kuat antara merk dan manufaktur. Untuk mengurangi biaya produksi, pemerintah
perlu mendorongnya ke tipe value chain modular dengan mengintensifkan masing-masing value-chain.

  
Industri perangkat jaringan telekomunikasi Indonesia dapat dikategorikan masih bersifat hierarcy
karena dimanufaktur dari hulu ke hilir (vertically integrated) serta dalam hal ini pasar sebagian besar
dikuasai oleh penanam modal asing. Dalam rangka mengurangi “Degree of Asimetry” untuk pasar ini
pemerintah dapat mendorong dari tipe Hierarcy ke Captive dengan cara menarik industri berbasis R&D
ke Indonesia. Indonesia sendiri juga memiliki potensi untuk pembuatan perangkat jaringan
telekomunikasi ini dilihat dari portofolio yang ada.
Simpulan dan Rekomendasi bagi Kebijakan dan Regulasi
Beberapa rekomendasi dari studi ini agar industri perangkat telekomunikasi dapat berkembang yaitu
dengan mendorong industri dari manufaktur ke industri berbasis inovasi salah satunya dengan
mengubah kebijakan TKDN yang berbasis komponen menjadi TKDN berbasis inovasi. Selain itu, untuk
mencegah tingginya degree of asimetry dalam value-chain industri ini pemerintah harus menggeser tipe
value-chain di industri ini dengan mendorong tumbuhnya value-network seperti mendorong industri
kreatif. Pemerintah juga perlu memberikan insentif melalui PNBP di sektor yang sama dengan skema
Carrot Incentive. Selain itu, pemerintah perlu mensiasati barrier-to-entry dengan rekomendasi membuat
konsorsium industri dan memasukkannya ke dalam industri pertahanan di bidang telekomunikasi.

  
Analisis Kebutuhan Spektrum Frekuensi PPDR Pita Lebar di Indonesia
Tim Peneliti 2 Puslitbang SDPPI
Email: diah.yuniarti@kominfo.go.id
Abstrak
Letak geografis dan kemajemukan masyarakat Indonesia menyebabkan Indonesia rawan terhadap
bencana dan permasalahan sosial. Penanganan terhadap permasalahan bencana dan sosial oleh
lembaga dan organisasi berwenang membutuhkan komunikasi yang intensif. Selama beberapa
tahun terakhir, permintaan akan pengembangan aplikasi Public Protection and Disaster Relief
(PPDR) terus meningkat seiring dengan kebutuhan untuk tanggap bencana yang lebih efisien dan
efektif sehingga mendorong perkembangan teknologi broadband untuk mengakomodir
perkembangan kebutuhan tersebut. Di sisi lain, aplikasi PPDR yang ada saat ini kebanyakan berada
pada pita sempit yang mendukung aplikasi suara dan kecepatan data rendah, terutama di
bandwidth kanal 25 kHz atau dibawahnya. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan
mengetahui kebutuhan frekuensi lembaga atau organisasi pemerintah terkait PPDR dengan
menggunakan analisis berbasis kejadian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan spektrum
frekuensi untuk menangani kejadian PP1 dan PP2 di Indonesia sebesar 2x10 MHz dan 2x20 MHz
dengan menggunakan LTE FDD. Sedangkan untuk LTE TDD, kebutuhan spektrum frekuensi untuk
menangani kejadian PP1 sebesar 20 MHz pada pita 400 MHz dan 15 MHz pada pita 800 MHz.
Sedangkan, kebutuhan spektrum frekuensi untuk kejadian PP2 sebesar 30 MHz.
Kata Kunci— PPDR, kebutuhan spektrum frekuensi, PP1, PP2
Latar Belakang
Indonesia rawan terhadap bencana alam dikarenakan secara geografis lokasi Indonesia yang berada di
titik pertemuan antara tiga lempeng aktif dan bencana iklim tropis serta rawan permasalahan sosial
seperti tindak pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, perampokan, dan terorisme. Penanganan
terhadap permasalahan bencana dan sosial oleh lembaga dan organisasi berwenang membutuhkan
komunikasi yang intensif. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika
mengalokasikan pita frekuensi untuk PPDR pada pita 409 – 417 MHz dan 422,5– 426,25 MHz
(Departemen Komunikasi dan Informatika, 2009). Meskipun telah terdapat alokasi frekuensi untuk
PPDR, lembaga atau organisasi pemerintah terkait seperti kepolisian dan BNPB memiliki alokasi
frekuensi khusus yang berada di luar alokasi PPDR.
Seiring dengan meningkatnya permintaan akan pengembangan aplikasi Public Protection and Disaster
Relief (PPDR) pita lebar terus dengan meingkatnya kebutuhan dan fitur untuk tanggap bencana yang
lebih efisien dan efektif, ITU di dalam WRC-2015 mengagendakan untuk meninjau dan merevisi Resolusi
646 WRC-2003 untuk PPDR berdasarkan Resolusi 648 WRC-2012 tentang kajian untuk mendukung
broadband PPDR (ITU, 2012). Dengan melihat beberapa permasalahan dan perkembangan terkait

  
potensi pemanfaatan broadband PPDR di Indonesia, diperlukan identifikasi dan perhitungan kebutuhan
frekuensi lembaga atau organisasi pemerintah terkait PPDR.
Hasil Penelitian
Dari hasil perhitungan, untuk kejadian tipe PP1 PPDR yang terdiri dari kejadian kriminalitas, kecelakaan
lalu lintas dan kejadian kebakaran, jumlah spektrum frekuensi yang dibutuhkan sebesar 6.2-8.5 MHz
dan 5.3-6.5 Mhz untuk uplink pada pita 400 MHz dan pita 800 Mhz. Sedangkan, kebutuhan spektrum
untuk downlink sebesar 6.2-7.5 MHz dan 5.5-6 MHz pada pita 400 MHz dan pita 800 MHz. Dengan
demikian, kebutuhan spektrum untuk kejadian PP1 pada pita 400 MHz ataupun pada pita 800 Mhz
diperkirakan sebesar 2x10 MHz untuk LTE FDD. Jika menggunakan LTE TDD diperkirakan sebesar 20
Mhz pada pita 400 MHz dan 15 Mhz pada pita 800 MHz. Jumlah site yang dibutuhkan pada pita 400 dan
800 MHz hingga tahun 2018 mencapai 6275 dan 11519 buah.
Sedangkan, hasil perhitungan untuk kejadian PP2 menunjukkan lebar pita dengan efisiensi spektral rata-
rata sebesar 15.28 MHz untuk downlink dan 8.08 MHz untuk uplink. Dengan demikian, kebutuhan
spektrum untuk PP2 diperkirakan sebesar 2x20 MHz jika menggunakan LTE FDD atau sebesar 30 MHz
jika menggunakan LTE TDD (dengan guard band). Secara keseluruhan, kebutuhan spektrum untuk
mengakomodir kejadian PP1 dan PP2 diasumsikan sama dengan kebutuhan spektrum untuk PP2.
Rekomendasi pita frekuensi untuk alokasi pita lebar PPDR berada di bawah 1 GHz dikarenakan
karakteristik cakupan yang luas dan penetrasi bangunan yang baik. Potensi kanal yang ada yaitu 409-
417 MHz dan 422.5-426.25 Mhz atau sebesar 8+4 Mhz namun terkendala kepada izin yang telah diberikan
untuk telekomunikasi khusus serta alokasi frekuensi untuk lembaga pemerintah lainnya juga tersebar
pada pita-pita frekuensi tertentu. Sehingga direkomendasikan untuk membentuk Government Radio
Network (GRN) pada pita 380-400 MHz. GRN diharapkan dapat menjadi suatu sistem komunikasi
terpadu, termasuk didalamnya untuk penanganan kejadian PPDR antar lembaga terkait.

  
Analisis Tekno-Ekonomi Implementasi Teknologi LTE 1.8GHz bagi Operator
Seluler di Indonesia
Sri Ariyanti, Doan Perdana (Universitas Telkom)
Email: sri.ariyanti@kominfo.go.id, doan.perdana2010@gmail.com
Abstrak
Peningkatan kebutuhan layanan data mendorong operator telekomunikasi berusaha
mengimplementasikan jaringan akses broadband yang lebih handal. Teknologi LTE merupakan
salah satu teknologi dengan kecepatan mencapai tiga kali dibanding teknologi HSDPA, sehingga
diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan data mobile. Refarming frekuensi 1.8 GHz
untuk penerapan teknologi LTE memberikan efisiensi karena tidak perlu membayar BHP lagi untuk
menyewa frekuensi baru. Teknologi 2G GSM selama ini juga semakin ditinggalkan, masyarakat di
daerah perkotaan cenderung lebih banyak menggunakan data. Sebelum diterapkannya teknologi
LTE pada frekuensi 1.8 GHz perlu adanya kajian untuk mengetahui kelayakan teknologi LTE pada
frekuensi 1.8 GHz. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan cost-benefit analysis implementasi LTE
pada frekuensi 1.8 GHz. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitataif yang didukung
dengan data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minimal bandiwdth yang digunakan
agar implementasi LTE layak digunakan yaitu 15 MHz. Meskipun tanpa Global Frequency Returning,
penggunaan bandwidth 10 MHz tidak layak digunakan untuk implementasi LTE.
Kata Kunci— tekno-ekonomi, LTE, frekuensi 1.8 GHz
Latar Belakang
Peningkatan kebutuhan layanan data mendorong operator telekomunikasi berusaha
mengimplementasikan jaringan akses broadband yang lebih handal. Teknologi LTE merupakan salah
satu teknologi dengan kecepatan mencapai tiga kali dibanding teknologi HSDPA, sehingga diharapkan
dapat memenuhi kebutuhan pelanggan data mobile. Refarming frekuensi 1.8 GHz untuk penerapan
teknologi LTE memberikan efisiensi karena tidak perlu membayar BHP lagi untuk menyewa frekuensi
baru. Teknologi 2G GSM selama ini juga semakin ditinggalkan, masyarakat di daerah perkotaan
cenderung lebih banyak menggunakan data. Penerapan LTE pada frekuensi 1.8 GHz diminati oleh
operator seluler, namun perlu adanya kajian mengenai kelayakan teknologi LTE pada frekuensi tersebut.
berdasarkan latar belakan diatas maka permasalahan penelitian ini adalah bagaimana kelayakan
penggunaan frekuensi 1.8 GHz. Sehingga tujuan penelitian ini adalah melakuan kajian Cost Benefit
Analysis terhadap implementasi skema refarming frekuensi bagi operator telekomunikasi di
Indonesia.Sasaran penelitian ini adalah mendapatkan rekomendasi bagi penyusunan kebijakan terkait
penggunaan alokasi frekuensi 1.8 GHz untuk skema refarming frekuensi bagi operator telekomunikasi
di Indonesia.

  
Hasil Penelitian
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proyek implementasi LTE 1.8 GHz skenario I (menggunakan
bandwidth 10 MHz, dengan Global Frequency Returning) tidak layak dilakukan karena NPV dan IRR
negatif. Proyek skenario II (menggunakan bandwidth 15 MHz, dengan Global Frequency Returning layak
dilakukan, dengan NPV sebesar Rp2,695,645,400,060.41 dan IRR sebesar 13.73%. Proyek skenario III
(menggunakan bandwidth 10 MHz, tanpa Global Frequency Returning) tidak layak karena NPV dan IRR
negatif. Proyek skenario IV(menggunakan bandwidth 15 MHz, tanpa Global Frequency Returning) layak
dilakukan dengan NPV positif yaitu sebesar Rp3,067,285,958,199.94 dan IRR sebesar 15.06%. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:
SKENARIO NPV IRR
Skenario I (bandwidth 10 MHz dengan GFR) -Rp3,553,181,822,498.71 -0.87%
Skenario II (bandwidth 15 MHz dengan GFR) Rp2,695,645,400,060.41 13.73%
Skenario III (bandwidth 10 MHz tanpa GFR) -Rp3,181,541,264,359.18 -0.34%
Skenario IV (bandwidth 15 MHz tanpa GFR) Rp3,067,285,958,199.94 15.06%
Penerapan Teknologi LTE frekuensi 1800 MHz dengan menggunakan bandwidth 15 MHz lebih layak
dibandingkan penggunaan bandwidth 10 MHz. Meskipun tanpa Global Frequency Returning, Penerapan
teknologi LTE 1800 MHz pada bandwidth 10 MHz masih mengalami kerugian dalam 15 tahun operasi.
Minimal bandwidth yang digunakan pada teknologi LTE 1800 MHz agar memperoleh keuntungan yaitu
15 MHz.
Terkait dengan implementasi LTE di Indonesia, direkomendasikan perlunya subsidi dari pemerintah
untuk biaya Global Frequency Returning atau pengurangan BHP untuk meringankan beban operasional
penerapan LTE. Implementasi LTE frekuensi 1.8 GHz layak bagi operator yang benar-benar siap.

  
Kajian Mandiri  11
Kajian Mandiri

  

  
Studi Potensi Smart Appliance
Diah Yuniarti
Email: diah.yuniarti@kominfo.go.id
Abstrak
Harga sumber energi yang semakin naik dari tahun ke tahun dan kemajuan teknologi telah
mendorong perkembangan smart grid. Smart grid merupakan jaringan listrik yang telah ditingkatkan
sehingga memungkinkan informasi dua arah dan pertukaran daya listrik antara pemasok listrik dan
pelanggan. Smart appliance merupakan salah satu komponen penting dalam smart grid. Smart
appliance memiliki kemampuan untuk mengatur pemakaian listrik secara dinamis untuk
menghemat energi pelanggan. Studi ini mencoba menganalisis potensi pemanfaatan smart appliance
yang meliputi faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dengan menggunakan Structural
Equation Modelling (SEM). Selain itu, penelitian ini juga berupaya menganalisis kondisi regulasi
terkait smart appliance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel compatibility dan enjoyment
berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat. Sedangkan, variabel ease of use dan relative
advantage berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap minat. Secara umum, pemerintah
telah menyusun regulasi mengenai EMC, baik untuk modul home appliance maupun untuk modul
komunikasi yang terdapat pada smart appliance serta persyaratan teknis pada beberapa teknologi
komunikasi yang digunakan, misal bluetooth, SRD dan Wifi. Namun, regulasi mengenai demand
response interface belum disusun karena perkembangan smart grid yang masih belum signifikan
Kata Kunci— smart grid, smart appliance, structural equation modelling (SEM), regulasi
Latar Belakang
Smart grid merupakan jaringan listrik yang telah ditingkatkan sehingga memungkinkan informasi dua
arah dan pertukaran daya listrik antara pemasok listrik dan pelanggan (Giordano et al., 2011). Smart
appliance merupakan salah satu komponen penting dalam smart grid. Penerapan smart appliance
bertujuan untuk mengurangi konsumsi energi, mengurangi emisi karbon dan penyediaan energi dari
energi terbarukan (EA Technology, 2011). Penggunaan media bergerak seperti smartphone, tablet, PC dan
lainnya yang didukung dengan konektivitas internet memudahkan konsumen dalam memonitor
konsumsi energi dan manajemen energi dari smart appliance yang berada di rumah.
Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dengan populasi 249 juta penduduk
pada tahun 2013 (Population Reference Bureau, 2013) memiliki tren konsumsi dan harga energi yang
cenderung naik dari tahun ke tahun, sehingga smart appliance memberikan potensi dalam meningkatkan
efisiensi energi, khususnya di sektor rumah tangga. Selain itu, penetrasi telepon bergerak turut
memudahkan manajemen energi dan otomatisasi smart appliance. Studi ini mencoba menganalisis
potensi pemanfaatan smart appliance yang meliputi faktor yang mempengaruhi minat masyarakat, yang
merupakan aktor aktif dalam konsumsi dan manajemen energi di rumah tangga. Selain itu, penelitian
ini juga mencoba menganalisis kondisi regulasi dari regulator, dalam hal ini Kementerian Perdagangan

  
dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Diharapkan, hasil studi ini akan menjadi bahan
rekomendasi kebijakan pemerintah dalam menyusun peraturan terkait dengan efisiensi energi maupun
standard perangkat untuk smart appliance yang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan
Informatika.
Hasil Penelitian
Dari hasil simulasi, variabel compatibility dan enjoyment berpengaruh positif dan signifikan terhadap
minat. Sedangkan, variabel ease of use dan relative advantage berpengaruh positif namun tidak signifikan
terhadap minat.
Secara umum, pemerintah telah menyusun mengenai EMC, baik untuk modul home appliance maupun
untuk modul komunikasi yang terdapat pada smart appliance serta persyaratan teknis pada beberapa
teknologi komunikasi yang digunakan, misal bluetooth, SRD dan Wifi. Namun, regulasi mengenai demand
response interface belum disusun karena perkembangan smart grid yang masih belum signifikan.
Perkembangan smart appliance akan dipengaruhi perkembangan smart grid. Perkembangan smart grid di
Indonesia masih belum signifikan padahal smart grid dapat menjadi alternatif solusi dalam menghadapi
krisis listrik di Indonesia. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian dan
Perdagangan Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan
Kemenkoperekonomian perlu melakukan koordinasi dan upaya dalam mendorong pembangunan
infrastruktur smart grid dan memberikan insentif untuk pengembangan smart appliance antara lain:
 Kementerian ESDM: menyusun ketentuan dynamic pricing, menyusun ketentuan insentif bagi
konsumen yang berpartisipasi dalam dynamic pricing
 Kementerian BUMN: mengkoordinasikan perusahaan BUMN komunikasi yaitu Telkom untuk
memperluas pembangunan serat optik dan PLN untuk membangun infastruktur smart grid
 Kementerian Perindustrian : menyusun tingkat capaian efisiensi energi bagi smart appliance dan
memberikan insentif bagi smart appliance yang mencapai tingkat efisiensi yang ditentukan baik,
misal pajak
 Kementerian Komunikasi dan Informatika: menyusun standar demand respond interface,
menyusun standar kemanan informasi untuk jaringan komunikasi smart grid/smart appliance
 Kemenkoperekonomian: mengkoordinasikan kementerian-kementerian terkait dalam
penyusunan regulasi dan peta jalan smart grid (termasuk smart appliance)

  
Uji Laboratorium Untuk Mendukung Penentuan Persyaratan Teknis Terminal
Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) Frekuensi 900 Mhz
Sri Ariyanti
Email: sri.ariyanti@kominfo.go.id
Abstrak
Sesuai dengan Kepmen No.504/KEP/M.KOMINFO/08/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan
Bergerak Seluler Indosat, pemerintah telah memberikan ijin kepada Indosat untuk menggelar
teknologi WCDMA pada pita frekuensi 900MHz. Penggelaran teknologi WCDMA pada pita
frekuensi 900 MHz memberikan keuntungan dalam sisi coverage. Jangkaun teknologi WCDMA
pada frekuensi 900 MHz lebih besar dibandingkan dengan menggunakan frekuensi 2100 MHz.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, jumlah
terminal WCDMA 900 MHz yang diajukan dari bulan Januari – Maret 2014 sebanyak 197 merk/type.
Namun sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan peraturan persyaratan teknis terminal
WCDMA 900 MHz. Oleh karena itu perlu adanya kajian untuk memntukan persyaratan teknis
terminal WCDMA 900 MHz. Sehingga dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah
persyaratan teknis hasil pengukuran terminal WCDMA 900 MHz sudah sesuai dengan yang
ditetapkan oleh 3GPP TS 34.121-1, menguji dan membandingkan apakah persyaratan teknis
terminal WCDMA 900 MHz sama dengan WCDMA 2100 MHz dan menentukan persyaratan teknis
terminal WCDMA 900 MHz di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan data kuantitatif
melalui uji laboratorium frekuensi radio di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Bekasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa persyaratan teknis hasil pengukuran terminal WCDMA 900
MHz sudah memenuhi yang ditetapkan oleh 3GPP TS 34.121-1, Persyaratan teknis terminal
WCDMA 2100 MHz dan 900 MHz sama, kecuali sensitivitas penerima, tidak perlu adanya
penyesuaian persyaratan teknis terminal WCDMA yang dirakit di Indonesia, Persyaratan teknis
terminal WCDMA 900 MHz sebaiknya mengacu pada 3GPP TS 34.121-1 karena terminal WCDMA
yang dirakit di Indonesia mempunyai spesifikasi relatif sama dengan yang dibuat dan dirakit di
Cina.
Kata Kunci— persyaratan teknik, WCDMA 900 MHz, pengujian
Latar Belakang
Sesuai dengan Kepmen No.504/KEP/M.KOMINFO/08/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan
Bergerak Seluler Indosat, pemerintah telah memberikan ijin kepada Indosat untuk menggelar teknologi
WCDMA pada pita frekuensi 900MHz. Penggelaran teknologi WCDMA pada pita frekuensi 900 MHz
memberikan keuntungan dalam sisi coverage. Jangkaun teknologi WCDMA pada frekuensi 900 MHz
lebih besar dibandingkan dengan menggunakan frekuensi 2100 MHz. Berdasarkan data yang diperoleh
dari Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, jumlah terminal WCDMA 900 MHz yang diajukan
dari bulan Januari – Maret 2014 sebanyak 197 merk/type. Namun sampai saat ini pemerintah belum
mengeluarkan peraturan persyaratan teknis terminal WCDMA 900 MHz. Oleh karena itu perlu adanya
kajian untuk memntukan persyaratan teknis terminal WCDMA 900 MHz. Berdasarkan latar belakang

  
diatasa maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apakah persyaratan teknis hasil pengukuran
terminal WCDMA 900 MHz sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh 3GPP TS 34.121-1 v8.9.0 (2009 –
12); Apakah persyaratan teknis terminal WCDMA 900 MHz sama dengan WCDMA 2100 MHz; dan
bagaimana persyaratan teknis terminal WCDMA 900 MHz di Indonesia
Hasil Penelitian
1. Perbandingan Hasil Pengujian Terminal WCDMA 900 MHz Terhadap 3GPP TS 34.121-1
Hasil pengujian terminal WCDMA 900 MHz menunjukkan bahwa persyaratan teknis sudah sesuai
dengan ketetapan dari 3GPP TS 34.121-1 v8.9.0 (2009 – 12). Besarnya maximum channel power sudah
berada pada range persyaratan yang ditentukan. Demikian pula frekuensi error, spectrum emission
mask, Adjacent Channel Leakage Power Ratio (ACLR), Error Vector Magnitude, Peak Code Domain
Error (PCDE), sensitivitas penerima, Blok Error Rate maupun average bit rate sudah sesuai dengan
persyaratan teknis yang ditatapkan oleh 3GPP TS 34.121-1. Modulasi yang digunakan terminal
WCDMA dalam pengujian ini menggunakan 16-QAM.
2. Perbandingan Hasil Pengujian Terminal WCDMA 2100 MHz Dan WCDMA 900 MHz
Berdasarkan hasil pengujian, rata-rata nilai spesifikasi teknik terminal WCDMA 2100 MHz dan 900
MHz mempunyai nilai yang relatif sama kecuali sensitivitas penerima. Sensitivitas penerima terminal
WCDMA 2100 MHz lebih kecil dibanding dengan sensitivitas penerima terminal WCDMA 900 MHz.
Hal ini disebabkan frekuensi yang digunakan oleh terminal WCDMA 2100 MHz lebih besar
dibanding dengan terminal WCDMA 900MHz. Dengan daya pancar yang sama, semakin besar
frekuensi yang digunakan, semakin kecil sensitivitas penerima. Hal ini dipengaruhi oleh redaman
pada Path Loss.
3. Perbandingan Hasil Pengujian Terminal WCDMA Buatan Indonesia dan Luar Negeri.
Terminal WCDMA yang diuji dalam penelitian ini semuanya buatan dari Cina. Meskipun demikian
ada pula yang dirakit di Indonesia, yaitu merk Polytron. Dengan demikian dalam penelitian ini
membandingakan hasil pengujian spesifikasi teknis terminal WCDMA yang dibuat dan dirakit di
Cina dengan terminal WCDMA yang dibuat di Cina namun dirakit di Indonesia. Sample yang
diperoleh dalam penelitian ini yaitu sebanyak 95% buatan Cina dan 5% dibuat di Cina namun dirakit
di Indonesia.
Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa nilai rata-rata hasil spesifikasi teknik terminal WCDMA
yang dibuat dan dirakit Cina dibanding dengan yang dirakit di Indonesia mempunyai nilai yang relatif
sama. Dengan demikian tidak perlu adanya penyesuaian persyaratan teknis terminal WCDMA yang
dirakit di Indonesia.
Dikarenakan spesifikasi yang relatif sama dengan yang dibuat dan dirakit di Cina, disarankan tidak
perlu penyesuaian persyaratan teknis terminal WCDMA yang dirakit di Indonesia, sehingga disarankan
standar mengacu pada 3GPP TS 34.121-1 karena terminal WCDMA yang dirakit di Indonesia. Selain itu,
persyaratan teknis average bit rate yang ada Perdirjen Nomor: 173/DIRJEN/2009 sebaiknya dinaikkan
menjadi lebih dari 700 kbps.

  
Evaluasi Sistem Monitoring dan Penertiban Frekuensi dan Perangkat
Telekomunikasi
Amry Daulat Gultom
Email: amry.daulat.gultom@kominfo.go.id
Abstrak
Spektrum Frekuensi Radio merupakan Sumber Daya Alam yang terbatas, yang dalam hal
pengelolaannya memberikan dampak strategis dan ekonomis bagi kesejahteraan masyarakat.
Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan
Informatika merupakan Lembaga Pengelola Spektrum Frekuensi Radio yang diakui International
Telecommunication Union sebagai Administrasi Telekomunikasi, mewakili Indonesia dalam
konferensi internasional dan regional di bidang pengelolaan spektrum frekuensi radio. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kondisi penyelenggaraan monitoring dan penertiban
frekuensi dan perangkat telekomunikasi, serta menghasilkan konsep strategi guna peningkatan
penyelenggaraan monitoring dan penertiban frekuensi dan perangkat telekomunikasi. Penelitian ini
menggunakan teknik analisis data kuantitatif SWOT dan menghasilkan 5 (lima) strategi utama yaitu
pemanfaatan cakupan wilayah, optimalisasi SDM dan penyetaraan organisasi, optimalisasi gedung
dan perangkat, peningkatan sistem administrasi dan pelaporan, perbaikan sistem penanganan
kasus.
Kata Kunci— monitoring, evaluasi, frekuensi peneritban frekuensi, penertiban perangkat
Latar Belakang
Pada tahun 2013 dari frekuensi yang termonitor, sebanyak 75.878 frekuensi teridentifikasi adanya
penggunaan frekuensi atau sekitar 95% dari yang termonitor. Proporsi ini jauh lebih banyak dibanding
frekuensi teridentifikasi selama tahun 2012. Sebesar 74,5% merupakan kegiatan yang legal. Proporsi
kegiatan yang legal ini jauh lebih rendah dibanding tahun 2012 dimana kegiatan penggunaan frekuensi
yang legal mencapai 81,8%. Sementara 16,9% merupakan kegiatan penggunaan frekuensi yang illegal.
Diantara penggunaan yang melanggar, sebanyak 7,5% merupakan jenis pelanggaran yang teridentifikasi
sebagai penggunaan frekuensi yang tidak sesuai dengan peraturan (Ditjen SDPPI, 2014a).
Berdasarkan latar belakang dan fakta tersebut di atas penelitian ini bertujuan untuk menjawab
permasalahan bagaimana kondisi penyelenggaraan monitoring dan penertiban frekuensi dan perangkat
telekomunikasi saat ini; dan strategi yang diperlukan untuk meningkatkan penyelenggaraan monitoring
dan penertiban frekuensi dan perangkat telekomunikasi.

  
Hasil Penelitian
Berdasarkan analisis SWOT dengan identifikasi faktor internal dan eksternal, didapatkan 5 (lima)
strategi utama yang perlu diambil dalam pencapaian tujuan tertib dan teraturnya frekuensi radio secara
nasional, yakni sebagai berikut :
1. Pemanfaatan cakupan wilayah;
2. Optimalisasi SDM dan penyetaraan organisasi;
3. Optimalisasi gedung dan perangkat;
4. Peningkatan sistem administrasi dan pelaporan;
5. Perbaikan sistem penanganan kasus.
Dalam hal penertiban dan pengaturan spektrum frekuensi perlu dilakukan secara sistemik dan
didukung dengan sistem informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam rangka
mewujudkan manajemen yang baik dan mempermudah penetapan tugas-tugas monitoring perlu dibuat
suatu standar prosedur operasi (Standard Operating Procedure/SOP) monitoring yang dibakukan secara
nasional beserta buku teknik panduan monitoring (handbook) berbahasa Indonesia dengan mengadopsi
semua dokumen-dokumen monitoring yang relevan dan sudah diamanatkan oleh ITU-R. Terkait
dengan penegakan hukum, dalam hal pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi
perlu dilakukan secara konsisten dan efektif. Hal ini perlu didukung dengan perangkat regulasi yang
bersifat antisipatif dan memberikan kepastian serta jaminan terhadap pengguna eksisting yang sudah
berijin. Strategi-strategi yang dirumuskan memiliki keterkaitan yang kuat satu sama lain mengingat
masing-masing merupakan elemen sistem monitoring yang menjamin pemanfaatan spektrum frekuensi
radio nasional untuk dapat berjalan sebaik-baiknya.

  
Analisis Kesuksesan Sistem Informasi Manajemen SDPPI (SIMS)
Awangga Febian Surya A
Email: awan002@kominfo.go.id
Abstrak
Dalam perkembangan suatu sistem informasi yang digunakan oleh sebuah institusi, perlu dilihat
bagaimana kesuksesan dan dampak positif yang diberikan sistem informasi tersebut terhadap
manfaat bersih yang diterima oleh instansi terkait dengan penggunaan dan kepuasan pengguna
sistem informasi tersebut. Sistem informasi yang digunakan oleh Ditjen SDPPI saat ini telah
berkembang menjadi sistem informasi manajemen sumber daya dan perangkat pos dan informatika
(SIMS) dan perlu dilihat bagaimana kesuksesan sistem informasi tersebut dalam memenuhi
kebutuhan manajemen Ditjen SDPPI. Dalam penelitian ini digunakan persamaan struktural berbasis
partial least square (PLS) dengan mengacu kepada model kesuksesan sistem informasi oleh DeLone
& McLean. Hasil perhitungan model tersebut menunjukkan bahwa model kesuksesan DeLone &
Mclean tidak membuktikan keseluruhan hipotesis dari penelitian dimana penggunaan tidak
berpengaruh signifikan terhadap manfaat bersih yang didapatkan oleh institusi.
Kata Kunci— SIMS, Delone & Mclean, Partial Least Square
Latar Belakang
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah sistem informasi manajemen sumber daya dan
perangkat pos dan informatika (SIMS) yang digunakan di lingkungan Dirjen SDPPI dapat dikatakan
berhasil atau sukses dan mempunyai dampak positif terhadap kinerja individu maupun kementerian.
Model kesuksesan yang digunakan adalah DeLone & McLean yang telah disesuaikan dengan penelitian
mengenai kesuksesan SIMS. Variabel independen yang digunakan dalam model penelitian terdiri dari
Kualitas Informasi (KI), Kualitas Sistem (KS), dan Kualitas Layanan (KL). Sedangkan variabel dependen
adalah Penggunaan (P), Kepuasan Pengguna (KP), dan Manfaat Bersih (MB), dengan hipotesis awal
yang akan diuji, sebagai berikut:
 H1 : Kualitas Sistem memiliki hubungan positif dengan Penggunaan.
 H2 : Kualitas Sistem memiliki hubungan positif dengan Kepuasan Pemakai.
 H3 : Kualitas Informasi memiliki hubungan positif dengan Penggunaan.
 H4 : Kualitas Informasi memiliki hubungan positif dengan Kepuasan Pemakai.
 H5 : Kualitas Layanan memiliki hubungan positif dengan Penggunaan.
 H6 : Kualitas Layanan memiliki hubungan positif dengan Kepuasan Pemakai.
 H7a: Penggunaan memiliki hubungan positif dengan Kepuasan Pemakai.
 H7b: Kepuasan Pemakai memiliki hubungan positif dengan Penggunaan.
 H8 : Penggunaan memiliki hubungan positif dengan Manfaat Bersih.
 H9 : Kepuasan Pemakai memiliki hubungan positif dengan Manfaat Bersih.

  
Hasil Penelitian
Pengujian loading factor untuk melihat korelasi antar indikator dengan konstruknya menggunakan PLS.
Tahap pengujian selanjutnya adalah uji realibitas dari variabel terhadap kontraknya, hal in dapat dilihat
dari besaran nilai output composite reliability atau cronbach’s alpha. Setelah didapatkan konstrak yang
reliabel kemudian dilakukan uji hipotesis. Nilai kesuksesan dapat dilihat dari besar nilai dari masing-
masing variabel yang telah dipengaruhi oleh nilai dari indikator-indikatornya. Variabel tersebut akan
diukur dengan skala 0 sampai dengan 4, dimana nilai variabel tersebut merupakan nilai dari sigma nilai
indikator dari variabel terkait dikalikan dengan path coefficient. Berikut merupakan nilai dari masing-
masing variabel.
1. Kualitas Informasi (KI) = 43,5%
2. Kualitas Sistem (KS) = 60,95%
3. Kualitas Layanan (KL) = 70,9%
4. Penggunaan (P) = 35,53%
5. Kepuasan Pengguna (KP) = 25%
Dimana nilai manfaat bersih yang diberikan setelah adanya sistem informasi tersebut adalah 46,75%.
Dari hasil hipotesis model ditemui:
1. Terdapat 3 hipotesis yang ditolak.
2. Kualitas Sistem dan Kualitas Informasi baik secara mandiri maupun bersama-sama mempengaruhi
baik Penggunaan maupun Kepuasan Pemakai. Sedangkan Kualitas Layanan hanya mempengaruhi
Penggunaan.
3. Tidak ada hubungan mutual antara Penggunaan dan Kepuasan Penggunaan. Hanya terdapat
hubungan satu arah dimana tingkat Penggunaan dipengaruhi oleh besarnya Kepuasan Pengguna.
Hal ini menunjukkan bahwa intensitas Penggunaan sistem informasi tersebut justru akan lebih tinggi
apabila user telah mengetahui terlebih dahulu Kualitas Sistem, Kualitas Layanan, dan Kualitas
Informasi sehingga tercipta persepsi atau harapan terhadap tingkat kepuasan yang akan didapatkan
apabila menggunakan Sistem Informasi tersebut.
4. Manfaat Bersih hanya dipengaruhi oleh Kepuasan Pengguna, dimana intensitas Penggunaan tidak
memberi pengaruh positif kepada Manfaat Bersih.
5. Sesuai dengan model, telah terbukti bahwa terdapat jalur hubungan positif yang dimulai dari
variabel independen Kualitas Informasi, Kualitas Layanan dan Kualitas Sistem yang berpengaruh
terhadap Kepuasan Penggunaan; dan Kepuasan Penggunaan yang berpengaruh terhadap
Penggunaan serta Manfaat Bersih.
Perlunya tindak lanjut untuk menigkatkan kesuksesan SIMS sesuai dengan indikator di atas yang
memiliki kekurangan.

  
Analisis Interferensi T-DAB dan TV Analog pada Pita Very High Frequency
(VHF)
Kasmad Ariansyah
Email: kasmad.ariansyah@kominfo.go.id
Abstrak
Kehadiran teknologi digital telah membawa perubahan di dalam berbagai aspek kehidupan, tak
terkecuali di dunia penyiaran. Digitalisasi dibidang penyiaran diyakini dapat memberikan manfaat
dalam hal efisiensi spektrum frekuensi radio. Berkaitan dengan penyiaran radio, Menteri
Komunikasi dan Informatika telah menetapkan DAB family sebagai standard penyiaran radio digital
di Indonesia. Kajian dilakukan untuk mendapatkan jarak minimum yang diperlukan antara sistem
T-DAB dan TV analog sebagai solusi terhadap kemungkinan interferensi. Berdasarkan hasil analisis
disimpulkan bahwa kanal A T-DAB merupakan kanal yang paling rentan terhadap interferensi;
Untuk mencapai probabilitas interferensi maksimum 5%, separasi geograpis minimum antara
cakupan terluar TV analog kanal n dan transmitter terluar pada jaringan SFN T-DAB untuk kanal (n-
1)D, nA, nB, nC berturut-turut adalah 220 Km, 290 Km, 145 Km dan 40 Km. Sedangkan untuk kanal
nD dan (n+1)A dapat dioperasikan tanpa separasi geograpis dengan TV analog.
Latar Belakang
Digitalisasi dibidang penyiaran memberikan manfaat dalam hal efisiensi spektrum frekuensi radio.
Berkaitan dengan penyiaran radio, Menteri Komunikasi dan Informatika melalui Permen
No.21/PER/M.KOMINFO/4/2009 telah menetapkan DAB family sebagai standard penyiaran radio digital
pada pita VHF. Digitalisasi radio siaran dipandang perlu sebagai salah satu langkah dalam mengatasi
permasalahan penggunaan frekuensi pada Band II VHF untuk penyiaran radio FM yang tidak sesuai
dengan rencana induk, serta tidak terpenuhinya permohonan penggunaan kanal frekuensi dari
masyarakat yang terus meningkat. Akan tetapi, frekuensi kerja T-DAB (salah satu varian DAB family)
saat ini masih diduduki oleh TV Analog, sehingga apabila kedua layanan beroperasi secara simultan
besar kemungkinan kedua sistem akan saling menginterferensi. Kajian ini bertujuan untuk menghitung
besarnya rasio Carrier to Interference (C/I) dan probabilitas interferensi antara TV analog dan teknologi T-
DAB pada pita VHF, dengan tujuan untuk mendapatkan separasi geografis minimum yang diperlukan
antara sistem T-DAB dan TV analog. Hasil kajian dapat digunakan sebagai acuan dalam memetakan
kanal frekuensi T-DAB. Kanal-kanal yang digunakan dalam simulasi untuk TV analog adalah kanal 7
sedangkan T-DAB menggunakan kanal 6D, 7A, 7B, 7C, 7D dan 8A. Analisis dilakukan dengan dua
skenario dan dilakukan pada kondisi terburuk (worst case) dimana victim receiver berada pada batas
terluar pada area cakupan dari wanted transmitter, sehingga sinyal yang diterima merupakan sinyal
terlemah.

  
Hasil Penelitian
1. Skenario 1 : Pemancar TV analog menginterferensi pesawat penerima T-DAB
Pemancar TV analog bertindak sebagai interfering transmitter (It), pesawat penerima TV analog sebagai
wanted receiver (Wr), pemancar T-DAB sebagai wanted transmitter (Wt) dan pesawat penerima T-DAB
sebagai victim receiver (Vr). Karena TV analog merupakan jaringan eksisting dan merupakan jaringan
Multi frequency network (MFN).
Berdasarkan analisis, protection ratio kanal 6D, 7B, 7C, 7D dan 8A dapat dicapai bahkan saat It dan Vr
berjarak 0 Km. Sedangkan kanal 7A, protection ratio dapat dicapai pada saat It dan Vr terpisah sejauh
kurang lebih 35 Km. Walaupun pr otection ratio sudah tercapai, probabilitas interferensi maksimum
5% lebih disarankan. Untuk kanal 6D, 7D dan 8A dapat mencapai level tersebut pada kondisi It dan
Vr berada pada titik yang sama. Sedangkan untuk kanal 7A, 7B dan 7C, probabilitas interferensi
maksimum 5% dapat dicapai apabila jarak It dan Vr berturut-turut sebesar 60 Km, 30 Km dan 25 Km.
Dapat dilihat bahwa pemancar cakupan terluar T-DAB yang menggunakan kanal 7A harus
diusahakan berjarak minimal 60 km dari stasiun pemancar TV analog yang menggunakan frekuensi
pada kanal 7 VHF.
2. Skenario 2 : T-DAB menginterferensi pesawat penerima TV analog
Pemancar T-DAB bertindak sebagai It, pesawat penerima T-DAB sebagai Wr, pemancar TV analog
sebagai Wt dan pesawat penerima TV analog sebagai Vr. T-DAB menggunakan jaringan Single
Frequency Network (SFN).
Berdasarkan hasil analisis, saat T-DAB dengan kanal 6D disimulasikan sebagai penginterferensi,
protection ratio dapat dicapai pada saat It dan Vr terpisah sejauh ± 100 Km, dan Probabilitas
interferensi maksimum 5% dapat dicapai bilai jarak It dan Vr sebesar ± 220 Km. Untuk kanal 7A, 7B
dan 7C, protection ratio dapat dicapai jika jarak It dan Vr berturut-turut sebesar 140 Km, 60 Km dan 40
Km. Sedangkan probabilitas interferensi sebesar 5% dapat dicapai pada jarak It dan Vr berturut-turut
sebesar 290 Km, 140 Km dan 40 Km. Lain halnya pada saat T-DAB dengan kanal 7D atau 8A bertindak
sebagai penginterferensi. Protection ratio dan probabilitas interferensi maksimum 5% dapat dicapai
bahkan bila It dan Vr berada pada lokasi yang sama. Hal ini terjadi karena frekuensi tengah dari kanal
7D dan 8A berbeda cukup jauh dengan frekuensi pembawa gambar dari kanal 7 TV analog.
Separasi geografis minimal perlu ditentukan dikarenakan membutuhkan separasi geografis yang lebih
besar agar interferensi pada kedua arah dapat dihindari. Kanal A T-DAB merupakan kanal yang dengan
probabilitas interferensi tertinggi dikarenakan kanal A memiliki frekuensi tengah yang paling dekat
dengan frekuensi vision carrier TV analog. Untuk mencapai probabilitas interferensi maksimum 5% pada
kedua arah, antara cakupan terluar TV analog kanal n dan transmitter terluar pada jaringan SFN T-DAB
untuk kanal (n-1)D, nA, nB, nC berturut-turut adalah 220 Km, 290 Km, 145 Km dan 40 Km. Sedangkan
untuk kanal nD dan (n+1)A dapat digunakan tanpa separasi geograpis dengan TV analog.

  
Studi Efektivitas Penanganan Gangguan Frekuensi Radio di Balai
Monitoring Spektrum Frekuensi Radio
Azwar Aziz
Email: azwar.aziz@kominfo.go.id
Abstrak
Gangguan frekuensi radio dapat merusak system telekomunikasi. Sehingga tidak bias melakukan
kegiatan yang terkait dengan system tersebut, baik untuk percakapan maupun dalam mengolahan
data. Penggunaan frekuensi radio telah diatur dalam Undang Undang Nomro 36 tahu 1999 tenang
Telekomunikasi. Pelaksanaan penanganan gangguan frekeunsi radio dilakukan berdasarkan skala
prioritas dan sifat dari gangguan. Proses respon terhadap penanganan gangguan disampaikan
kepada pelapor paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya pengaduan penanganan
gangguan berat dan 7 (tujuh) hari kerja bagi gangguan ringan. Pengaduan gangguan frekuensi radio
dilaporkan kepada Unit Pelaksanaan Teknis Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio. Kajian ini
menggunakan metodologi penelitian kuantitatif, dengan purposive sampling dan jumlah sampel
sebanyak 85 responden. Teknik analisis Structure Equation Modeling (SEM) dengan Partial Least
Square (PLS). Hasil penelitian ini, menunjukkan proses SEM-PLS terdapat nilai R Square dari
kepuasan pengguna adalah sebesar 0.22, artinya kontruk kepuasan dijelaskan oleh kontruk kualitas
informasi, kualitas pelayanan dan kualitas system sebesar 22%, sedangkan sisanya 78% dijelaskan
oleh kontruk lain diluar penelitian ini. Implikasi yang timbul dari penelitian ini meliputi aspek
informasi, system , pelayanan dan aspek penelitian lanjutan.
Kata Kunci— gangguan, frekuensi radio, kualitas
Latar Belakang
Penanganan gangguan spektrum frekuensi radio diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pos dan
Telekomunikasi Nomor: 087/DIRJEN/2007 tentang Prosedur Penanganan Gangguan Spektrum
Frekuensi Radio, yang menyatakan pengaduan gangguan spektrum frekuensi radio dilaporkan kepada
Unit Pelaksanaan Teknis Balai/Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio. Peraturan tersebut mengatur
pengelompokan gangguan spektrum frekuensi radio, prosedur penanganan gangguan spektrum
frekuensi radio, penyelesaian dan pelaporan penanganan gangguan. Pelaksanaan penanganan
gangguan spektrum frekuensi radio dilakukan berdasarkan skala prioritas dan atau sifat dari gangguan.
Proses respon terhadap penanganan gangguan disampaikan kepada pelapor paling lambat 1 (satu) hari
kerja sejak diterimanya pengaduan penanganan gangguan berat dan 7 (tujuh) hari kerja bagi gangguan
ringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas proses penanganan gangguan frekuensi
radio yang dilakukan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio. Dalam penelitian ini akan dijawab
permasalahan (1) faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas penanganan gangguan frekuensi
radio di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio? (2) bagaimana pengaruh tingkat signifikasi hubungan
kausal antar faktor-faktor dalam model efektivitas penanganan gangguan frekuensi radio? dan (3)
apakah kepuasan pengguna secara signifikan dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut ?

  
Hasil Penelitian
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penanganan gangguan frekuensi radio di Balai Monitor
Spektrum Frekuensi Radio adalah a.faktor kualitas informasi memiliki unsur akurasi, ketepatan
waktu, keringkasan, mudah dipahami dan aktual (update) informasi; b. faktor kualitas sistem
memiliki unsur ketersediaan, kecepatan respon, flesibilitas, kemudahan, kelengkapan berintegrasi,
kehandalan dan konsistensi respon dan c. faktor kualitas pelayanan memiliki unsur kehandalan, daya
tanggap, jaminan, empati dan ketersediaan.
2. Pengaruh tingkat signifikasi hubungan kausal antar faktor-faktor dalam model efektivitas
penanganan gangguan frekuensi radio adalah kualitas informasi secara empiris berpengaruh positif
terhadap kepuasan pengguna, akan tetapi pengaruhnya tidak signifikan, kualitas sistem memiliki
signifikan terhadap kepuasan dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepuasan
pengguna.
3. Kepuasan pengguna secara signifikan dipengaruhi oleh kualitas informasi, kualitas pelayanan dan
kualitas sistem sebesar 22 %, sedangkan sisanya yaitu 78% dijelaskan oleh konstruk lain diluar
penelitian ini.
Simpulan
1. Kualitas Informasi dan kualitas pelayanan dari penanganan gangguan frekuensi radio tidak
berpengaruh terhadap kepuasan pengguna
2. Penerapan sistem penanganan ganguan frekuensi radio sangat memuaskan bagi pengguna
3. Model yang diajukan dalam penelitian ini yaitu model kesuksesan sistem informasi Delone dan
Mclane tidak sepenuhnya terbukti secara empiris dalam penelitian efektivitas Penanganan Gangguan
Frekuensi Radio di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio.
Rekomendasi
1. Mengingat kualitas informasi dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepuasan
pengguna, maka tingkat akurasi dan up to date informasi serta pelayanan dari penanganan gangguan
frekuensi radio perlu diperhatikan sehingga tercapainya informasi dan pelayanan yang berkualitas.
2. Penanganan gangguan frekuensi radio dari aspek Kualitas Sistem harus tetap konsisten diawasi
walaupun Kualitas Sistem berpengaruh terhadap kepuasan pengguna
3. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan menambahkan sampel dan modifikasi variabel indikator
serta menggunakan model atau pendekatan selain model kesuksesan sistem informasi Delone dan
Mclane.

  
Survey Layanan Publik Monitoring Frekuensi Radio untuk Amatir Radio dan
Radio Antar Penduduk Indonesia
Yourdan
Email: yourdan@kominfo.go.id
Abstrak
Fenomena penggunaan amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk yang berkaitan dengan
faktor layanan publik dari monitor frekuensi radio, dimana peneliti memfokuskan pada
permasalahan kondisi pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah tentang penggunaan
radio non komersial yang digunakan oleh perorangan. Penelitian ini memperlihatkan penggiat
amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk bervariasi, mulai dari yang tidak mempunyai
izin sampai pada yang memiliki izin. Begitu juga peran tokoh yang selalu mempelopori tentang
berkembangnya potensi amatir radio dan radio antar penduduk ini untuk mengatasi kemashalatan
yang ada di Masyarakat. Dengan metode Kualitatif, peneliti melakukan wawancara mendalam
untuk mendapatkan kondisi yang sebenarnya dari layanan publik yang telah dilakukan oleh
pemerintah maupun oleh pihak organisasi yang membangkitkan potensi untuk menjadi suatu daya
yang besar dalam memberikan dukungan komunikasi berkaitan dengan tanggap darurat terkait
dengan bencana dan keadaan sosial lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan publik
diberikan oleh pemerintah di bidang penertiban sangat kurang sehingga frekuensi radio yang
digunakan oleh radio perorangan ini tidak kondusif untuk digunakan, hal ini akan mempunyai
dampak kemampuan organisasi untuk mengembangkan diri, pengabdian masyarakat dalam
mendukung komunikasi tanggap darurat yang setiap saat bisa terjadi.
Kata Kunci— layanan publik, amatir radio, Radio antar Penduduk
Latar Belakang
Aktifitas dilapangan menunjukkan tumbuhnya pengguna frekuensi amatir radio dan radio antar
penduduk Indonesia namun bekerja diluar frekuensi yang sesuai dengan peruntukannya. Kajian ini
bertujuan untuk memahami dan memetakan situasi sosial di bidang pemanfaatan spektrum frekuensi
radio secara lebih mendalam. Dengan permasalahan penelitian (1) bagaimana penggunaan frekuensi
radio untuk Amatir Radio dan Radio Antar Penduduk Indonesia? (2) bagaimana ketaatan dan tingkat
kepatuhan para anggota Amatir Radio dan Radio Antar Penduduk Indonesia terhadap Peraturan
Perundangan dan Disiplin Organisasi? (3) bagaimana pembinaan penggunaan frekuensi radio untuk
Amatir Radio dan Radio Antar Penduduk Indonesia? (4) bagaimana pemanfaatan perkembangan
teknologi terhadap Amatir Radio dan Radio Antar Penduduk Indonesia?

  
Hasil Penelitian
1. Penggunaan frekuensi radio untuk perorangan khususnya amatir radio dan Radio Antar Penduduk
Indonesia di lokasi penelitian belum kondusif, dalam arti masih banyak penggiat amatir yang liar
memenuhi frekuensi radio atau yang tidak memiliki izin. Dalam kategori Superioritas penggunaan
frekuensi radio diwarnai oleh adu power, adu tinggi antenne, jauh jangkauan, dan latih diri melalui
internet. dalam superioritas ini ada sisi positif dan sisi negatifnya.
2. Tingkat kepatuhan hanya berada pada anggota murni, sedangkan yang tidak patuh adalah pengguna
yang ilegal. Dalam kategori Kepatuhan, diwarnai oleh tertib teknis oleh yang punya izin, tertib
administrasi masih terkendala oleh organisasi, sedangkan untuk melakukan penertiban khusus untuk
ORARI dan RAPI jarang dilakukan. Kategori Pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio
untuk ORARI dan RAPI diwarnai oleh komunikasi radio yang crowded, banyak yang tidak punya
izin, Pita 14200-14360 dipenuhi oleh yang tidak punya izin, anggota banyak tetapi yang berkualitas
sedikit.
3. Pembinan kualitas amatir radio, peningkatan pengetahuan melalui diskusi dan seminar, peningkatan
kemampuan teknik radio dan mengadakan kerjasama dengan perguruan tinggi mengenai
pengetahuan, riset dan teknologi.
4. Perkembangan teknologi telekomunikasi sangat mempengaruhi aktivitas amatir radio dan radio
antar penduduk yang pada mulanya komunikasi suara menjadi komunikasi data dan gambar.
Kemampuan sistem ini sangat luas dalam pendeteksian kesalahan dan pembentukan jaringan
komputer dengan menggunakan radio sebagai media komunikasi
Dari penelitian ini penggunaan frekuensi radio amatir radio dan Radio Antar Penduduk Indonesia
diketahui banyak yang tidak memiliki izin dan kebanyakan tidak patuh baik secara teknis maupun
penggunaan sumber daya, sehingga disarankan agar melakukan penertiban khusus untuk rentang
frekuensi ini dan mendorong mereka menjadi anggota amatir radio dan radio antar penduduk untuk
segera mengurus perizinan. Pembinan kualitas amatir radio, melalui diskusi dan seminar serta
kerjasama dengan perguruan tinggi juga perlu dilakukan untuk mensosialisasikan frekuensi radio
amatir ini. Selain itu diusulkan untuk memperlebar alokasi Frekuensi untuk RAPI semula 14200-1430
menjadi 14200-14000.

  
Penelitian Perizinan Penggunaan Frekuensi Radio untuk Radio Komunitas
Sri Wahyuningsih
Email: sri.wahyunngsih@kominfo.go.id
Abstrak
Izin penggunaan spektrum frekuensi radio diatur dalam Undang-undang No.36 tahun 1999 tentang
Telekomunikasi. Saat ini masih ditemukan Radio Komunitas yang belum memiliki Izin Stasiun
Radio (ISR). Penelitian ini bertujuan untuk menemu kenali kendala-kendala yang dihadapi Radio
Komunitas pada proses pengajuan ijin. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan
penanggungjawab Radio Komunitas dan pejabat di lingkungan Balai Monitor Frekuensi Radio
(Balmon) di Jakarta, Semarang dan Yogyakarta. .Analisis data mengacu pada model Matthew B
Miles dan A Michael Huberman,(2007). Hasil penelitian menyatakan kendala yang dihadapi
terutama pada sertifikasi perangkat Radio Komunitas.
Latar Belakang
Penggunaan spektrum frekuensi radio diatur dalam Undang-undang No.36 tahun 1999 tentang
Telekomunikasi, pasal 33 yang menyatakan bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit
satelit wajib mendapatkan izin Pemerintah. Lebih lanjut diatur bahwa kanal frekuensi bagi low power
transmitter, yaitu pada rentang frekuensi 107,7; 107,8 dan 107,9 MHz yang dapat direuse di berbagai
tempat. Hasil pra survey didapatkan bahwa data radio komunitas yang tidak memiliki ijin namun tetap
mengudara, dimana untuk mendapatkan ijin penggunaan frekuensi, radio komunitas harus melalui
proses ijin penyelenggaraan penyiaran (IPP Prinsip).
Prosedur dan ketentuan perizinan untuk Radio Komunitas sudah jelas, namun masih terdata Radio
Komunitas yang belum memiliki ISR tetap mengudara, oleh karena itu, berdasarkan data dan asumsi
teoritik, penelitian ini bertujuan untuk melihat kendala apa yang dihadapi Radio Komunitas untuk
memenuhi perijinan penggunaan frekuensi.
Hasil Penelitian
Penelitian pada 23 radio komunitas didapatkan 17 radio komunitas belum memiliki ijin namun tetap
mengudara, 3 radio komunitas baru sampai IPP Prinsip dan 3 radio komunitas yang sudah memiliki
ISR. Ketujuh belas radio tersebut sedang dalam proses pengurusan perijinan, namun dengan rata-rata
proses izin yang lebih dari dua tahun.

  
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan, kendala yang dihadapi radio komunitas untuk
melaksanakan proses perijinan yaitu:
1. Kesulitan memenuhi ketentuan administrasi dalam proses mendapatkan ijin
2. Kewajiban sertifikasi perangkat radio yang digunakan.
Penelitian ini menemukan bahwa belum menyeluruhnya pemahaman pengguna Radio Komunitas
terhadap regulasi yang terkait dengan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio Siaran, yaitu Undang-
undang No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang berkaitan dengan izin penggunaan frekuensi
radio dan Undang-undang No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran yang berkaitan dengan izin Lembaga
Penyiaran. Kedua undang-undang ini saling melengkapi dalam proses perijinan, karena perijinan akan
didahului proses mendapatkan IPP Prinsip yang diterbitkan berdasarkan UU 32 tahun 2002 kemudian
untuk mendapatkan ISR yang diterbitkan berdasarkan pada Undang-undang no 36 tahun 1999.
Demikian juga, ketentuan yang mengharuskan sertfikasi perangkat radio. ISR dapat diterbitkan Ditjen
SDPPI setelah mendapatkan IPP yang diterbitkan Ditjen PPI.
Rekomendasi:
1. Berkaitan dengan upaya menekan pembiayaan dan waktu, sertifikasi perangkat dapat dilaksanakan
di Balmonfrekrad setempat untuk menekan biaya yang dikeluarkan Radio Komunitas.
2. Pemberdayaan Balmonfrekrad setempat untuk pembinaan Radio Komunitas, terutama yang serius
mengajukan izin.

  
Studi Pemanfataan Frekuensi Radio Komunitas
Tatiek Mariyati
Email: tatiek.mariyati@kominfo.go.id
Abstrak
Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas dan strategis serta mempunyai
nilai ekonomis tinggi sehingga harus dikelola secara efektif dan efisien guna memperoleh manfaat
yang optimal dengan memperhatikan kaidah hukum nasional maupun international. Radio
komunitas yang dalam penyiarannya menggunakan alokasi frekuensi pada tiga kanal yaitu pada
107.7 MHz, 107.8 MHz, dan 107.9 Mhz disadari adanya keterbatasan alokasi frekuensi ini perlu
didukung kebijakan yang dapat mengembangkan dan mensukseskan penyiaran radio komunitas
dalam menjangkau anggota komunitasnya. Kebijakan dimaksud adalah yang berkaitan dengan
perkembangan dan kelangsungan penyiaran radio komunitas seiring dengan perkembangan
teknologi informasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan
analisis deskriptif dengan pendekatan induktif di dalam mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa,
kejadian yang terjadi pada saat penelitian. Seiring dengan kemajuan konvergensi (penyatuan) pada
ranah penyiaran, telekomunikasi dan informatika, maka kebijakan radio komunitas dalam
pemilihan yang digunakan untuk operasional penyiaran dapat melalui alternatif konvensional,
siaran dengan memanfaatkan streaming radio atau hanya streaming radio saja. Melalui studi ini
diharapkan adanya kebijakan yang dapat mendukung berkembangnya radio komunitas seiring
perkembangan teknologi informasi sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial
masyarakat.
Kata Kunci— spektrum frekuensi radio, radio komunitas, pemanfaatan
Latar Belakang
Radio Komunitas di Indonesia diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan No 15 tahun 2002 dan No
15A tahun 2003 yang diperbarui menjadi Permen Nomor 13 Tahun 2010, penetapan alokasi kanal
frekuensi diberikan kepada masyarakat radio komunitas alokasinya tetap pada tiga kanal frekuensi
radio 202, 203, dan 204 untuk radio penyiaran komunitas yaitu pada 107.7 MHz, 107.8 MHz, dan 107.9
Mhz.
Diversifikasi Media Radio Komunitas : Radio komunitas mempererat hubungan antar radio komunitas
untuk melakukan saling tukar informasi, yang oleh Combine Resource Institution-(CRI) memperkenalkan
sistem informasi antar komunitas yaitu melalui Saluran Informasi Akar Rumput (SIAR). Sistem ini
menghubungkan radio-radio komunitas melalui teknologi internet sehingga selain melakukan siaran
juga meng-upload materi siaran melalui web suara komunitas.
Pesatnya perkembangan teknologi telematika ini telah mengarah kepada konvergensi (penyatuan) pada
ranah penyiaran, telekomunikasi dan informatika. Streaming radio di internet merupakan anugerah bagi
radio komunitas karena keberadaan teknologi streaming ini telah menjadi peluang baru siaran radio

  
komunitas yang terjangkau terutama oleh seluruh anggota komunitasnya, sangat diuntungkan dengan
kemajuan teknologi telematika sebagai buah dari konvergensi. Penelitian ini bertujuan untuk
menemukenali/inventarisasi permasalahan frekuensi radio pada radio komunitas dan
Merekomendasikan kebijakan operasional Radio Komunitas.
Hasil Penelitian
Radio komunitas bisa memilih bersiaran secara konvensional dan online tetapi dengan membayar Biaya
Hak Penyelenggaraan (BHP) telematika dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) spektrum frekuensi radio.
Bila tidak ada pengecualian, maka radio komunitas yang hendak memanfaatkan kemajuan teknologi
telematika, menghadapi perkembangan dan peraturan yang memberatkan radio komunitas untuk
berkembang luas. RUU Konvergensi Telematika kurang tepat bagi kepentingan publik.
Para pengelola radio komunitas khawatir kalau radio komunitas menayangkan siarannya secara online
kemudian dikategorikan sebagai penyelenggara telematika non-komersial, ada hal yang akan
memberatkan aktivitasnya, bila atas perkembangan teknologi ini radio komunitas harus tetap membayar
Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) telematika dan harus mendapatkan ijin dari Menteri.
Yang menjadi masalah bila radio komunitas yang “non profit”, akan dikenakan biaya BHP pada radio
komunitas yang sebagai kegiatan non profit akan menjadi tekanan bila mendapat beban untuk harus
membayar BHP
Simpulan :
1. Radio komunitas yang memanfaatkan streaming di internet, kewajibannya mendapatkan dua ijin dari
Menteri. Ijin pertama : penggunaan spektrum frekuansi radio dan ijin ke dua : sebagai penyelenggara
telematika.
2. Data di lapangan menunjukkan bahwa radio komunitas banyak yang tidak melakukan penyiaran
kembali karena kendala utama pada masalah keterbatasan keuangan dan tidak terjangkaunya biaya
operasional dan biaya atas kerusakan perangkat teknis operasi.
Rekomendasi :
1. Masih diperlukan kebijakan sosialisasi- sosialisasi berkaitan dengan manajemen radio komunitas,
termasuk manajemen financial, serta sosialisasi tentang peraturan perijinan dan prosedurnya serta
peraturan perundangan berkaitan dengan pemanfaatan frekuensi radio.
2. Pengaturan BHP bagi Radio Komunitas dengan memperhatikan penggunaan spektrum frekuensi dan
perkembangan streaming yang dilakukan rakom saat ini

  
Studi Standardisasi Sertifikat Elektronik dan Keandalan Dalam
Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik
Ahmad Budi Setiawan (Puslitbang APTIKA & IKP)
Email: ahmad.budi.setiawan@kominfo.go.id
Abstrak
Pemerintah Indonesia telah memberikan jaminan hukum kepada masyarakat dalam bertransaksi
elektronik. Secara umum, telah ada Standard yang dikeluarkan oleh berbagai Organisasi
Internasional dan Nasional. Dengan demikian, dibutuhkan strategi implementasi standardisasi
sertifikat elektronik dan keandalan untuk mendorong tumbuh kembangnya Ekosistem
Penyelenggara Sistem Transasksi Elektronik yang terpercaya dan handal serta memudahkan
Pemerintah dalam meregulasi standard tersebut. Kajian ini bertujuan untuk memberikan saran
kepada pemerintah berupa strategi implementasi standardisasi sertifikat elektronik dan sertifikat
keandalan. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode Soft System dengan teknik SAST.
Hasil kajian ini memberikan saran kepada Pemerintah terkait ketersediaan infrastruktur dan
kelembagaan sertifikat elektronik dan sertifikat keandalan dalam ekosistem sistem transaksi
elektronik serta fokus terhadap penegakkan hukum yang telah ada.
Kata Kunci— sertifikat elektronik, sistem transaksi elektronik, soft system, SAST
Latar Belakang
Bisnis dan transaksi elektronik (e-Business, e-Government, e-Commerce, e-procurement) adalah suatu trend
yang menjanjikan. Hal ini disebabkan oleh mudahnya pemanfaatan transaksi eketronik karena dapat
dapat dilakukan kapanpun, dimanapun dan oleh siapapun secara real time. Salah satu standard yang
diperlukan untuk memfasilitasi system transaksi elektronik adalah adanya standar sertifikasi keandalan
(trust mark). Sertifikat Keandalan akan dimiliki pelaku usaha jika memenuhi beberapa persyaratan.
Seperti lolos standar perangkat keras, perangkat lunak, standar tenaga ahli, keamanan data, dan
pengelola data.
Terkait dengan kegiatan transaksi elektronik yang lebih luas, saat ini pemerintah Indonesia belum
memiliki standar yang dapat digunakan sebagai arahan yang spesifik untuk kegiatan transaksi
elektronik. Dengan dikeluarkannya UU ITE dan PP PSTE sebagai kebijakan yang mengatur kegiatan
transaksi elektronik, maka dapat dijadikan acuan untuk pembuatan standar keamanan informasi untuk
transaksi elektronik. Oleh karena itu, studi/kajian ini ditujukan untuk menggali dan mempelajari standar
yang dibutuhkan oleh PP PSTE untuk memberikan arahan dalam kegiatan transaksi elektronik yang
andal dan terpercaya.

  
Hasil Penelitian
Berdasarkan seluruh tahapan penelitian yang tertuang dalam kerangka penelitian, maka dibentuklah
Model manajemen terintegrasi yang melibatkan beberapa sector pemerintah yang terkait. Model
manajemen mengintegrasikan setiap pihak pemangku kepentingan (stakeholder), yang terdiri dari unsur
pemerintah, Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), komunitas yang menaungi PSE, Lembaga Audit
dan Akreditasi serta Lembaga Sertifikasi PSE, serta masyarakat.
Hasil analisis dengan Teknik SAST menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) hierarki/tingkatan tata
kelola yang dikaitkan dengan isu strategis pada masing-masing tingkatan. Tingkatan direktif fokus
terhadap regulasi yang bersifat makro dan berada pada level paling tinggi. Sementara itu pada tingkatan
Strategik, memiliki isu strategis dalam hal yang bersifat teknis penjabaran regulasi yang bersifat makro
dalam mengimplementasikan regulasi standardisasi sertifikat elektronik dan sertifikat keandalan.
Adapun pada tingkatan Taktikal mengatur hal-hal teknis yang bersifat koordisi antar lembaga yang
terkait dalam ekosistem Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik dan pada tingkatan Operasional
lebih fokus mengatur pada hal-hal yang bersifat teknis operasional implementasi standarisasi sertifikat
elektronik dan sertifikat keandalan. Pada level ini menitikberatkan pada aspek ketersediaan
infrastruktur dan dukungan teknis operasional.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, disampaikan beberapa kesimpulan dan saran sebagai
berikut;
 Perlunya perhatian pemerintah terhadap ketersediaan infrastruktur: Lembaga certificate of authority
(CA), infrastruktur teknis pendukung dan mengimplementasikan standar yang dapat digunakan oleh
para pelaku tansaksi elektronik.
 Adanya Dukungan terhadap kemandirian dalam infrastruktur teknologi keamanan informasi;
 komitmen terhadap Law enforcement (penindakan hukum),
Strategi lainnya adalah inisiatif pemerintah untuk menjadi perintis (pioneer) sebuah Lembaga
Penyelenggara Sertifikat Elektronik pertama yang terpercaya dengan membangun infrastruktur
Sertifikat Elektronik sendiri dan mendorong seluruh masyarakat pelaku transaksi elektronik
menggunakan Sertifikat Elektronik tersebut.

Puslitbang SDPPI
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Gedung B Lantai 4, Medan Merdeka Barat 9
Jakarta, 10110
Tel +62 21 348 33640
Fax +62 21 348 33640
http://balitbang.kominfo.go.id

Ringkasan Eksekutif Kajian Puslitbang SDPPI - 2014

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Ringkasan Eksekutif Kajian Puslitbang SDPPI - 2014

Similar to Ringkasan Eksekutif Kajian Puslitbang SDPPI - 2014 (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (9)

Ringkasan Eksekutif Kajian Puslitbang SDPPI - 2014