3. LATAR BELAKANG PROGRAM SBI
1. Pada tahun 90-an, banyak sekolah-sekolah yang
didirikan oleh suatu yayasan dengan menggunakan
identitas internasional tetapi tidak jelas kualitas
dan standarnya
2. Banyak orang tua yang mampu secara ekonomi
memilih menyekolahkan anaknya ke Luar Negeri
3. Belum ada payung hukum yang mengatur penyeleng-
garaan sekolah internasional
4. Perlunya membangun sekolah berkualitas sebagai
pusat unggulan (center of excellence) pendidikan
5. Atas fenomena di atas, Pemerintah mulai mengatur
dan merintis sekolah bertaraf internasional
6. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia perlu
pengakuan secara internasional terhadap kualitas
4. Sekolah Bertaraf Internasiona
DASAR HUKUM
•UU No. 20/2003 (Sistem Pendidikan Nasional) pasal 50 ayat 3,
yakni:“Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-
kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk
dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional”.
•UU No. 32/2004 (Pemerintahan Daerah)
•PP No.19/2005 (Standar Nasional Pendidikan)
•PP No 38/2007 (Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
•Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota)
•PP No. 48/2008 (Pendanaan Pendidikan)
•PP No. 17/2010 (Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan)
•Permendiknas No. 63/2009 (Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan)
•Permendiknas No. 78/2009(Penyelenggaraan SBI pada Jenjang Pendidikan
Dasar dan Menengah)
5. PROSES MENUJU SBI
1. Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi:
a. standar isi;
b. Standar proses;
c. Standar kompetensi lulusan;
d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
e. Standar sarana dan prasarana;
f. Standar pengelolaan;
g. Standar pembiayaan; dan
h. Standar penilaian pendidikan
2. Sekolah yang memenuhi standar minimal SNP diberikan
pendampingan, pembimbingan, penguatan, dalam bentuk
Rintisan SBI (RSBI)
