Hubungan internasional dan organisasi internasional
•Download as PPTX, PDF•
14 likes•19,597 views
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan internasional dan organisasi internasional, termasuk pengertian hubungan internasional, alat penunjangnya, asas-asasnya, serta tahapan perjanjian internasional dan fungsi perwakilan diplomatik.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to Hubungan internasional dan organisasi internasional
Similar to Hubungan internasional dan organisasi internasional (20)
More from ayu larissa
More from ayu larissa (20)
Hubungan internasional dan organisasi internasional
- 2. Hubungan Internasional dan Organisasi Internasional Hakikat Hubungan Internasional Tahap-Tahap Perjanjian Internasional Fungsi Perwakilan Diplomatik
- 3. A. Hakikat Hubungan Internasional Pengertian dan Arti Penting Hubungan Internasional Alat Penunjang Hubungan Internasional Asas dalam Hubungan Internasional
- 4. Pengertian dan Arti Penting Hubungan Internasional • Ditegaskan dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 huruf a, yaitu setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga- lembaganya, lembga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasai masyarakat, LSM atau warga negara Indonesia Menurut Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri setiap • Hubungan antarbangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebutMenurut Buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri RI (Renstra) • Studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi Menurut Charles A. Mc. Clelland • Studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi Menurut Warsito Sunaryo
- 5. Dapat disimpulkan bahwa hubungan internasional merupakan interaksi dan komunikasi yang terbentuk antara bangsa-bangsa atau negara-negara yang saling terikat dan berhubungan (interrelasi) Hubungan internasional merupakan cabang dari ilmu politik yang mempelajari persoalan-persoalan luar negeri dan isu-isu global yang terkait dengan negara-negara dan sistem internasional Wujud hubungan internasional Individual Antarkelompok Hubungan antarnegara
- 6. Arti Penting Hubungan Internasional Faktor Internal Kekhawatiran kelangsungan hidup terancam Kepentingan nasional yang tidak selamanya dapat dipenuhi di dalam negeri sendiri Keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan nasional Keinginan untuk membuka hubungan politik dan memperoleh dukungan dari negara lain Faktor Eksternal Ketentuan hukum alam bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri Perbedaan kemampuan dalam penguasaan pengetahuan di berbagai bidang Perbedaan keadaan seperti SDA, iklim, tenaga kerja, budaya,dan jumlah penduduk Tanggung jawab sebagai warga dunia untuk mewujudkan kehidupan dunia yang tertib, aman, damai, dan merata
- 7. Manfaat hubungan internasional : Dapat memperbaiki pertumbuhan bangsa dan negara Dapat memenuhi kepentingan nasional yang tidak dapat dipenuhi oleh negara sendiri Mewujudkan kehidupan dunia yang tertib, aman, damai, adil, dan merata Menumbuhkan rasa saling pengertian antarbangsa Dapat memenuhi kebutuhan setiap negara atau pihak yang berhubungan Mempererat hubungan, rasa persahabatan, dan persaudaraan Memenuhi keadilan dan kesejahteraan rakyatnya
- 8. Alat Penunjang Hubungan Internasional Perjanjian Internasional atau Hukum Internasional yaitu persetujuan yang digunakan oleh dua negara atau lebih untuk mengadakan hubungan menerut ketentuan hukum internasional Pelaksana Hubungan Internasional yaitu lembaga internasional yang terdiri atas institusi kelompok negara yang biasa dikenal organisasi internasional Sarana dan Prasana Internasional Berupa alat transportasi modern, alat telekomunikasi, internet, dan satelit
- 9. Keamanan Internasional Merupakan salah satu sarana penting dalam pelaksanaan hubungan internasional Bahkan, banyak negara yang menarik investasinya karena keadaan negara tidak aman Politik Luar Negeri yang Bersangkutan Politik luar negeri Indonesia adalah : Bebas bangsa Indonesia bebas menentukan sikap dan pandangan terhadap masalah-masalah internasional Aktif bangsa Indonesia aktif memperjuangkan terbinanya perdamaian dunia, aktif memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan, aktif memperjuangkan ketertiban dunia, dan ikut serta menciptakan keadilan sosial
- 10. Asas dalam Hubungan Internasional Asas dalam Hubungan Internasional Asas Teritorial Negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya Asas Kebangsaan Setiap warga negara dimana pun ia berada, tetap mendapat perlakuan hukum dari negaranya Asas Kepentingan Umum Hukum tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara
- 11. Tahap-Tahap Perjanjian Internasional Pengertian Perjanjian Internasional Fungsi Perjanjian Internasional Istilah dalam Perjanjian Internasional Pengelompokan Perjanjian Internasional Pembuatan Perjanjian Internasional Berlaku dan Berakhirnya Perjanjian Internasional Asas Perjanjian Internasional Subjek Perjanjian Internasional
- 12. Mochtar Kusumaatmadja Sebagai perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu Oppenheimer dan H. Lauterpacht Suatu persetujuan antarnegara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak- pihak yang mengadakannya G. Schwarzenberger Suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban- kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional Menurut Accademy of Sciencess of USSR Suatu persetujuan yang dinyatakan secara formal antara dua atau lebih negara mengenai pemantapan, perubahan, atau pembatasan dari hak-hak dan kewajiban mereka secara timbal balik UU Nomor 24 Tahun 2000 Perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik Pengertian Perjanjian Internasional
- 13. Fungsi Perjanjian Internasional Sebagai sarana pengembangan kerja sama internasional secara damai dan efisien Sebagai sumber hukum internasional Sebagai sarana utama yang praktis bagi transaksi dan komunikasi antaranggota masyarakat negara
- 14. Istilah dalam Perjanjian Internasional Traktat (Treaty) Bentuk perjanjian paling formal yang berisi persetujuan antarnegara, baik bilateral maupun multilateral Konvensi (Convention) Persetujuan formal bersifat multilateral dan tidak termasuk kebijakan tingkat tinggi (high policy) Persetujuan ini harus dilegalisasi oleh wakil-wakil yang berkuasa penuh (plaenipotentiones) Persetujuan (Agreement) Suatu perjanjian antara dua negara atau lebih yang mempunyai akibat hukum seperti traktat Perjanjian ini bersifat teknis dan tidak seformal traktat dan konvensi
- 15. Piagam (Charter) Himpunan peraturan yang ditetapkan oleh persetujuan internasional baik mengenai pekerjaan maupun kesatuan-kesatuan tertentu Selain itu, piagam atau charter merupakan istilah yang digunakan dalam perjanjian internasional untuk pendirian badan yang melakukan fungsi administratif Statuta (Statute) Dipakai untuk menyebutkan : Konstitusi lembaga inernasional Kumpulan aturan hukum yang ditentukan oleh persetuan internasional Instrumen tambahan dari konvensi yang membeberkan aturan-aturan tertentu yang harus diterapkan
- 16. Deklarasi (Declaration) Pernyataan bersama mengenai suatu masalah dalam bidang politik, ekonomi, atau hukum Dipakai untuk menyebutkan : Perjanjian internasional yang sebenarnya Suatu persetujuan informal mengenai hal-hal yang kurang penting Suatu resolusi yang dibuat oleh konferensi diplomatik yang memuat prinsip-prinsip yang ditaati oleh semua negara Modus Vivendi Suatu dokumen untuk mencatat persetujuan internasional yang bersifat sementara, sampai berhasil diwujudkan secara permanen, terinci, dan sistematis, serta tidak memerlukan ratifikasi
- 17. Protokol (Protocol) Persetujan tidak resmi yang umumnya tidak dibuat oleh kepala negara dan isinya melengkapi suatu konvensi Perikatan (Arrangement) Hampir sama dengan persetujuan, tetapi perikatan digunakan untuk transaksi-transaksi yang bersifat mengatur dan sementara serta tidak seformal traktat dan konvensi Party Suatu negara yang telah memberikan persetujuannya untuk diikat oleh suatu perjanjian yang telah berlaku Third state Suatu negara yang bukan merupakan pihak dari suatu perjanjian
- 18. Ratification Tindakan internasional yang menunjukkan persetujuan sebuah negara untuk terikat pada perjanjian internasional Accesion Tindakan sebuah negara dalam menerima tawaran untuk menjadi pihak dalam perjanjian yang sudah dinegosiasikan dan ditandatangani oleh negara-negara lain Acceptance dan approval Penerimaan dan persetujuan sebuah perjanjian internasional yang tidak memerlukan ratifikasi dari kepala negara Negotiating state Suatu negara yang mengambil bagian dalam penyusunan dan penerimaan naskah dari suatu perjanjian
- 19. Surat kuasa (full power) Suatu dokumen yang diberikan oleh pihak yang berwenang dari suatu negara yang menunjuk atau beberapa utusan untuk mewakili negara tersebut untuk berunding, menerima atau mempelajari suatu naskah perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk diikat oleh suatu perjanjian, atau melakukan perbuatan lain yang berhubungan dengan suatu perjanjian Persyaratan (reservation) Suatu pernyataan sepihak yang dibuat suatu negara pada waktu menandatangani, meratifikasi, menerima atau menyetujui aksesi dalam perjanjian Contracting parties Suatu negara yang telah memberikan persetujuannya untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian
- 20. Pengelompokan Perjanjian Internasional Menurut Jumlah Peserta Menurut Akibat Hukum yang Diciptakan Menurut Subjeknya Menurut Isinya Menurut Sifat Pelaksanaan Perjanjian Menurut Tahap- Tahap Penyusunan
- 21. Menurut Jumlah Peserta Perjanjian Bilateral Dilakukan oleh dua negara Perjanjian Multilateral Dilakukan oleh lebih dari dua negara
- 22. Menurut Akibat Hukum yang Diciptakan Perjanjian yang bersifat khusus (treaty contract) Perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi negara-negara yang mengadakan perjanjian saja (bersifat bilateral) Perjanjian yang membentuk hukum (law making treaties) Perjanjian yang meletakkan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan (bersifat multilateral)
- 23. Menurut Subjeknya Perjanjian antarnegara yang dilakukan oleh banyak negara WTO GNB Perjanjian antarnegara dan subjek hukum internasional lainnya Takhta Suci Vatikan dan organisasi Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) Perjanjian antarsubjek hukum internasional selain negara ASEAN dan MEE
- 24. Menurut Isinya Politik NATO ANZUS Ekonomi CGI IMF Hukum Indonesia-Cina Batas wilayah Laut teritorial Batas alam daratan Kesehatan Masalah karantina Penanggulangan wabah penyakit
- 25. Menurut Sifat Pelaksanaan Perjanjian Perjanjian yang menentukan (dispositive treaties) Perjanjian yang maksud dan tujuannya dianggap sudah tercapai sesuai isi perjanjian Perjanjian yang dilaksanakan (executory treaties) Perjanjian yang tidak hanya dilakukan sekali, tetapi dilanjutkan secara terus- menerus selama jangka waktu perjanjian berlaku
- 26. Menurut Tahap-Tahap Penyusunan Bersifat sederhana Melalui 2 tahap -perundingan -penandatanganan Bersifat penting Melalui 3 tahap -perundingan -penandatanganan -ratifikasi
- 28. Berlaku dan Berakhirnya Perjanjian Internasional 6 unsur yang membuat tidak sahnya suatu perjanjian Ketidakmampuan membuat traktat Terdapaqt kesalahan dalam membuat traktat Terdapat unsur penipuan dalam proses pembuatan traktat Terdapat kecurangan dalam proses pembuatan traktat Terdapat unsur paksaan dalam pembuatan traktat Bertentangan dengan prinsip hukum yang memaksa
- 29. Sebuah perjanjian dinyatakan berakhir karena hukum jika terjadi Hangusnya seluruh materi pokok dari suatu traktat Terjadi perang antarpihak Pelanggaran traktat oleh salah satu pihak Waktu yang ditentukan telah berakhir Jumlah pesertanya berkurang menjadi lebih kecil Terjadi perubahan yang fundamental pada waktu traktat dibuat
- 30. Asas Perjanjian Internasional Courtesy saling menghormati dan saling menjaga kehormatan negara Bonafides perjanjian harus didasari oleh iktikad baik Reciprositas Tindakan suaru negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal Egality rights Pihak yang saling mengadakan hubungan mempunyai kedudukan yang sama Rebus sic stantibus Dapat digunakan terhadap perubahan yang mendasar dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian itu Pacta sunt servanda Setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati
- 31. Subjek Perjanjian Internasional Negara yang Merdeka dan Berdaulat Indonesia+ Jerman -> teknologi pesawat Organisasi Internasional Indonesia+WHO -> kesehatan ibu dan anak Vatican (Tahta Suci) Palang Merah Internasional Orang Perseorangan (individu) Pihak dalam Sengketa
- 32. C. Fungsi Perwakilan Diplomatik Perwakilan Diplomatik yaitu lembaga kenegaraan diluar negeri yang bertugas membina hubungan politik dengan negara lain Kepangkatan Perwakilan Diplomatik Duta besar berkuasa penuh (Ambassador) tingkat tertinggi dalam perwakilan diplomatik yang mempunyai kekuasaan penuh dan luar biasa Duta (Gerzant) wakil diplomatik yang pangkatnya setingkat dibawah duta besar Menteri residen bukan dianggap sebagai wakil pribadi kepala negara, melainkan hanya mengurus urusan negara Kuasa usaha (charge d’affair) Perwakilan tingkat rendah yang ditunjuk oleh menteri luar negeri dari pegawai negeri lainnya Dibagi menjadi 2 : Kuasa usaha tetap (charge d’affairies en pied) menjabat kepala dari suatu perwakilan Kuasa usaha sementara menjalankan pekerjaan kepala perwakilan tidak berada di tempat
- 33. Atase-atase Pejabat pembantu dari duta besar berkuasa penuh terdiri atas : Atase pertahanan Dijabat oleh seorang perwira militer yang diperbantukan Kementerian Luar Negeri Ditempatkan di kedutaan besar di negara yang bersangkutan Tugasnya memberikan nasihat di bidang militer dan pertahanan Atase teknis Dojabat oleh seorang PNS tertentu yang tidak berasal dari lingkungan Kementerian Luar Negeri Ditempatkan di salah satu kedutaan besar untuk membantu duta besar Tugasnya berkuasa penuh dalam melaksanakan tugas pokok dari kementerian sendiri
- 34. Hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik Inviolability (tidak dapat diganggu gugat) Kekebalan kepada alat-alat kekuasaan dari negara penerima dan kekebalan dari segala gangguan yang merugikan pejabat diplomatik Immunity (kekebalan) Kekebalan terhadapt yurisdiksi dari hukum negara penerima Kekebalan diplomatik diperinci lagi dalam 3 bagian :
- 35. Kekebalan diplomatik diperinci lagi dalam 3 bagian Kekebalan pribadi Kantor perwakilan diplomatik dan rumah kediamannya tidak boleh dimasuki tanpa izin dari duta kecuali dalam keadaan darurat Kekebalan terhadap korespondensi perwakilan diplomatik (imunitas surat-menyurat). Surat-menyurat tidak boleh disensor
- 36. Kekebalan pribadi Hak atas perlindungan istimewa atas pribadi dan atas harta benda Bebas dari alat paksaan, baik soal perdata maupun pidana Bebas dari kewajiban menjadi saksi Bebas dari semua pajak langsung kecuali pajak tanah, retribusi, dan bea meterai
- 37. Fungsi dan Tugas Perwakilan Diplomatik Fungsi Perwakilan Diplomatik Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima di dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional Berunding dengan pemerintah negara penerima Mengetahui keadaan dan perkembangan di negara penerima Memajukan hubungan persahabatan antara negara pengirim dan negara penerima
- 38. Tugas yang diemban oleh perwakilan diplomatik Melaksanakan perundingan (negotiation) Meneropong keadaan (negotiation) Memberi perlindungan (protection)
- 39. Tugas umum perwakilan diplomatik Respresentasi Dapat melakukan protes, mengadakan penyelidikan dengan negara penerima Negosiasi Mengadakan perundindingan dengan negara penerima maupun dengan negara- negara lainnya Observasi Menelaah dengan teliti setiap peristiwa di negara penerima Proteksi Melindungi pribadi, harta benda, dan kepentingan- kepentingan warga negaranya yang berada di luar negeri Persahabatan Meningkatkan hubungan persahabatan antara negara pengirim dan negara penerima