Bahan Ajar Materi sistem pemeritahan, terdiri dari pengertian, bentuk pemerintahan, jenis sistem pemeritahan, kelemahan dan kelebihan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer.

1. Disusun Oleh:
AHKDI KUMAENI
SMA NEGERI 1 CILEGON
TAHUN PELAJARAN 2013-2014

2. MATA PELAJARAN : PANCASILA
KELAS/ SEMESTER : XII
WAKTU PELAJARAN : 6 X 45
STANDAR KOMPETENSI
2. MENGEVALUASI BERBAGAI
SISTEM PEMERINTAHAN
SK KD

3. 2.1. Menganalisis sistem pemerintahan di
berbagai negara.
2.2. Menganalisis pelaksanaan sistem
pemerintahan negara Indonesia.
2.3. Membandingkan pelaksanaan sistem
pemerintahan yang berlaku di
Indonesia dengan negara lain.
SK KD

4. 2.1. MENGANALISIS SISTEM
PEMERINTAHAN DI BERBAGAI
NEGARA.
KELAS/ SEMESTER : XII
WAKTU PELAJARAN : 2 X 45
SK KD

5. 1. Menjelaskan pengertian sistem pemerintahan.
2. Menguraikan berbagai bentuk pemerintahan.
3. Mendeskripsikan berbagai sistem pemerintahan.
4. Menganalisis sistem pemerintahan di beberapa
negara.

6. PENGERTIAN SISTEM
PEMERINTAHAN
BENTUK
PEMERINTAHAN
SISTEM
PEMERINTAHAN
AMERIKA SERIKAT
INGGRIS
RRC
SISTEM
PEMERINTAHAN DI
BEBERAPA NEGARA
SISTEM
PEMERINTAHAN

7. BAHASA SISTEM KKBI
BERASAL DARI BAHASA YUNANI
“SYST SUSUNAN EMA “ KESATUAN YA I T U SEHIMPUNAN -KESATUAN BAGIAN
YANG
MASING-ATAU MASING KOMPONEN T IDAK YANG BERDIRI SAL SENDIRI ING
,
T ETAPI BERHUBUNGAN MEMBENTUK SECARA SATU KESATUAN T ERATUR SECARA
DAN
MERUPAKAN KESELURUHAN
SUATU KE S E LURUHAN

8. ARTI LUAS ARTI SEMPIT PEMERINTAHAN
(BADAN EKSEKUTIF (KEPALA
NEGARA/ (BADAN LEGISLATIF, KEPALA PEMERINTAHAN)
EKSEKUTIF
BESERTA DAN YUDIKATIF) JAJARANNYA)
.

9. KKBI PEMERINTAHAN C.F. STRONG
ORGANI SASI YANG DIDALAMNYA DI L ETAKKAN
L EMBAGA ATAU ORANG YANG BERTUGAS
MENGATUR DAN MEMAJUKAN NEGARA
HAK UNTUK MELAKSANAKAN KEKUASAAN
T ERT DENGAN INGGI ATAU RAKYATNYA
BERDAULAT

10. 1. Pemerintahan Sebagai Gabungan Dari
Semua Badan Kenegaraan Yang
Berkuasa Memerintah (Badan
Legislatif, Eksekutif Dan Yudikatif).
2. Pemerintahan Sebagai Gabungan
Badan-badan Kenegaraan Tertinggi
Yang Berkuasa, Misalnya Raja,
Presiden, Atau Yang Dipertuan Agung
(Malaysia).
Merupakan Proses Interaksi Antara
Berbagai Aktor Dalam Pemerintahan
Dengan Kelompok Sasaran Atau
Berbagai Individu Masyarakat.
3. Pemerintahan Dalam Arti Kepala
Negara (Presiden) Bersama Dengan
Kabinetnya
RESET
UTRECHT
KOOLMAN

11. Pola penyelenggaraan pemerintahan
dalam masyarakat dewasa ini :
1. Proses koordinasi (coordinating),
2. Pengendalian (steering),
3. Pemengaruhan (influencing), dan
4. Penyeimbangan (balancing).

12. PENGERT IAN S I ST EM PEMERINTAHAN
SISTEM PEMERINTAHAN ADALAH
SUATU KEBULATAN ATAU
KESELURUHAN YANG UTUH DARI
KOMPONEN-KOMPONENNYA,
YAITU: EKSEKUTIF, LEGILATIF,
DAN YUDIKATIF YANG MASING
MASING MEMILIKI FUNGSINYA
SENDIRI

13. 1.Monarki,
1. Aristokrasi,
2. Tirani,
2. Timokrasi,
3. Aristokrasi,
3. Oligarki,
4. Oligarki,
4. Demokrasi,
5. Politeia,
5. Tirani.
6. Demokrasi.
RESET
AJARAN
PLATO
(429 - 347SM)
AJARAN
ARISTOTELES
(384 – 322 SM)

14. S K E M A P L Y B I O S
M O N A R K I
O K H L O R A S I T I R A N I
M O N T I R T U K A R O L I M U L U
O L I G A R K I
A R I S T O K R A S I
D E M O K R A S I

15. SISTEM PEMERINTAHAN DIBAGI MENJADI 2, YAITU:
MONARKI REPUBLIK BENTUK
PEMERINTAHAN
NEGARA YANG DIPIMPIN OLEH SEORANG
KEPALA KEPALA NEGARA NEGARA BERDASARKAN BERDASARKAN PILIHAN
HAK
WARIS YANG RAKYAT
TURUN TEMURUN

16. S I S T E M P E M E R I N TA H A N PA R L E M E N T E R
A D A L A H S E B U A H S I S T E M P E R M E R I N TA H A N
D I M A N A PA R L E M E N M E M I L I K I P E R A N A N
P E N T I N G D A L AM P E M E R I N TA H A N .
P E N J E L A S A N
Pada sistem parlementer, hubungan antara eksekutif dan
parlemen sangat erat. Hal ini, karena adanya pertanggung
jawaban para menteri terhadap parlemen, maka setiap
kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan
kepercayaan dengan suara yang terbanyak dari parlemen
SEE ALL
RESET

17. Da l am Pr a k t i k n y a , Si s t em Pr e s i d e n s i a l
Me n e r a p k a n Te o r i Tr i a s Po l i t i k a Mo n t e s q u e u
SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL
Se c a r a Mu r n i Me l a l u i Pemi s a h a n
Ke k u a s a a a n (Se p a r a t i o n Of Powe r ) .
Kedudukan eksekutif tak tergantung pada badan
Co perwakilan n t o h n y a Ad rakyat. a l a h Dasar Ame r i hukum k a De n kekuasaan
g a n Ch e c k
An d Ba l a n c e . Se d a n g k a n Ya n g Di t e r a p k a n Di
eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat.
I n d o n e s i a Ad a l a h Pemb a g i a n Ke k u a s a a n
(Di s t r i b u t i o n Of Powe r ) .
PENJELASAN
DEFINISI

18. 1. Raja/ratu atau presiden adalah sebagai kepala negara.
2. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri.
3. Badan legislatif/parlemen anggotanya dipilih melalui pemilu.
4. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.
5. Dalam sistem dua partai, pembentuk kabinet dan sekaligus
sebagai perdana menteri adalah ketua partai politik yang
memenangkan pemilu, yg kalah berlaku sebagai pihak oposisi.
6. Dalam sistem banyak partai, kabinet harus membentuk koalisi,
karena harus mendapat dukungan kepercayaan dari parlemen.
7. Apabila terjadi perselisihan antara kabinet dan parlemen dan
kepala negara beranggapan kabinet berada dalam pihak yang
benar, maka kepala negara akan membubarkan parlemen.
RESET
1. Penyelenggara negara berada di tangan presiden. Presiden
adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan.
2. Kabinet dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab
kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada
parlemen/legislatif.
3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen.
4. Presiden tak dapat membubarkan parlemen
5. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan menjabat sebagai
lembaga perwakilan.
6. Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung
parlemen.
PEMERINTAHAN
PRESIDENSIAL
PEMERINTAHAN
PARLEMENTER
CIRI-CIRI SISTEM
PEMERINTAHAN

19. Menurut Rod Hague, pada sistem pemerintahan
presidensial terdiri dari 3 (tiga) unsur :
Presiden yang dipilih rakyat, menjalankan pemerintahan dan
mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
Masa jabatan yang tetap bagi presiden dan dewan
perwakilan, keduanya tidak bisa saling menjatuhkan
(menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang).
Tidak ada keanggotaan yang tumpang tindih antara eksekutif
dan legislatif.
1
2
3
ALL RESET

20. Kelebihan Kekurangan
 Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya
karena tidak bertanggung jawab kepada
parlemen
• Kekuasaan eksekutif diluar
pengawasan langsung legislatif
sehingga dapat menciptakan
kekuasaan mutlak
 Masa jabatan kabinet dapat ditentukan
dengan pasti
• Sistem pertanggung jawabannya
kurang jelas
 Penyusunan program kabinet mudah
disesuaikan dengan jangka waktu masa
jabatannya
• Pembuatan keputusan atau
kebijakan publik umumnya hasil
tawar menawar antara eksekutif
dan legislatif sehingga dapat terjadi
keputusan tidak tegas da memakan
waktu yang lama
 Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk
jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi
oleh orang-orang luar termasuk anggota
parlemen sendiri

21. Kelebihan Kekurangan
• ADANYA PENGAWASAN YANG KUAT
DARI PARLEMEN TERHADAP
KABINET SEHINGGA KABINET
MENJADI BERHATI-HATI DALAM
MENJALAN PEMERINTAHAN
• KEDUDUKAN BADAN EKSEKUTIF ATAU KABINET
SANGAT TERGANTUNG PADA MAYORITAS
DUKUNGAN PARLEMEN SEHINGGA SEWAKTU-WAKTU
KABINET DAPAT DIJATUHKAN OLEH
PARLEMEN
• TANGGUNG JAWAB DALAM
PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN PUBLIK JELAS
• MASA JABATAN BADAN EKSEKUTIF ATAU
KABINET TIDAK DAPAT DITENTUKAN SECARA
PASTI, SEBAB SANGAT TERGANTUNG
DUKUNGAN PARLEMEN
• PEMBUATAN KEBIJAKAN DAPAT
DITANGANI SECARA CEPAT
• KABINET DAPAT MENGENDALIKAN PARLEMEN
• PARLEMEN MENJADI TEMPAT KADERISASI
BAGI JABATAN-JABATAN EKSEKUTIF

22. SISTEM
PEMERINTAHAN
REFERENDUM
SISTEM
PARLEMEN
Di Negara Swiss, dimana tugas pembuat Undang-undang
berada di bawah pengawasan rakyat
yang mempunyai hak pilih. Pengawasan itu
dilakukan dalam bentuk :
1. Referandum Obligatoir,
2. Referendum Fakultatif,
3. Referandum Konsultatif.
1. Satu Kamar
2. Dua Kamar
a. Federalisme
b. Kebangsawanan
SEE ALL RESET

24. 1. Alam S, Ekonomi XI untuk SMA dan MA Kelas X, ESIS,
Jakarta.
2. Sukwiaty, dkk, Ekonomi 2, Yudistira
3. Wahyu Adji, dkk, EKONOMI Kelas XI, Erlangga,
Jakarta.
4. www.google.com
5. www.psb-psma.org

25. BIODATA PENYUSUN
1. NAMA : Ahkdi Kumaeni, S.Pd
2. NIP :
3. JABATAN : GURU
4. GOLONGAN : 3 A
5. NO. HP : 087774856585
6. ALAMAT : CILEGON
7. EMAIL :
8. WEBSITE :
9. FACEBOOK : Akhdi Romli