Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA

Bahan Ajar Materi sistem pemeritahan, terdiri dari pengertian, bentuk pemerintahan, jenis sistem pemeritahan, kelemahan dan kelebihan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer.

  • Login to see the comments

Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA

  1. 1. Disusun Oleh: AHKDI KUMAENI SMA NEGERI 1 CILEGON TAHUN PELAJARAN 2013-2014
  2. 2. MATA PELAJARAN : PANCASILA KELAS/ SEMESTER : XII WAKTU PELAJARAN : 6 X 45 STANDAR KOMPETENSI 2. MENGEVALUASI BERBAGAI SISTEM PEMERINTAHAN SK KD
  3. 3. 2.1. Menganalisis sistem pemerintahan di berbagai negara. 2.2. Menganalisis pelaksanaan sistem pemerintahan negara Indonesia. 2.3. Membandingkan pelaksanaan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan negara lain. SK KD
  4. 4. 2.1. MENGANALISIS SISTEM PEMERINTAHAN DI BERBAGAI NEGARA. KELAS/ SEMESTER : XII WAKTU PELAJARAN : 2 X 45 SK KD
  5. 5. 1. Menjelaskan pengertian sistem pemerintahan. 2. Menguraikan berbagai bentuk pemerintahan. 3. Mendeskripsikan berbagai sistem pemerintahan. 4. Menganalisis sistem pemerintahan di beberapa negara.
  6. 6. PENGERTIAN SISTEM PEMERINTAHAN BENTUK PEMERINTAHAN SISTEM PEMERINTAHAN AMERIKA SERIKAT INGGRIS RRC SISTEM PEMERINTAHAN DI BEBERAPA NEGARA SISTEM PEMERINTAHAN
  7. 7. BAHASA SISTEM KKBI BERASAL DARI BAHASA YUNANI “SYST SUSUNAN EMA “ KESATUAN YA I T U SEHIMPUNAN -KESATUAN BAGIAN YANG MASING-ATAU MASING KOMPONEN T IDAK YANG BERDIRI SAL SENDIRI ING , T ETAPI BERHUBUNGAN MEMBENTUK SECARA SATU KESATUAN T ERATUR SECARA DAN MERUPAKAN KESELURUHAN SUATU KE S E LURUHAN
  8. 8. ARTI LUAS ARTI SEMPIT PEMERINTAHAN (BADAN EKSEKUTIF (KEPALA NEGARA/ (BADAN LEGISLATIF, KEPALA PEMERINTAHAN) EKSEKUTIF BESERTA DAN YUDIKATIF) JAJARANNYA) .
  9. 9. KKBI PEMERINTAHAN C.F. STRONG ORGANI SASI YANG DIDALAMNYA DI L ETAKKAN L EMBAGA ATAU ORANG YANG BERTUGAS MENGATUR DAN MEMAJUKAN NEGARA HAK UNTUK MELAKSANAKAN KEKUASAAN T ERT DENGAN INGGI ATAU RAKYATNYA BERDAULAT
  10. 10. 1. Pemerintahan Sebagai Gabungan Dari Semua Badan Kenegaraan Yang Berkuasa Memerintah (Badan Legislatif, Eksekutif Dan Yudikatif). 2. Pemerintahan Sebagai Gabungan Badan-badan Kenegaraan Tertinggi Yang Berkuasa, Misalnya Raja, Presiden, Atau Yang Dipertuan Agung (Malaysia). Merupakan Proses Interaksi Antara Berbagai Aktor Dalam Pemerintahan Dengan Kelompok Sasaran Atau Berbagai Individu Masyarakat. 3. Pemerintahan Dalam Arti Kepala Negara (Presiden) Bersama Dengan Kabinetnya RESET UTRECHT KOOLMAN
  11. 11. Pola penyelenggaraan pemerintahan dalam masyarakat dewasa ini : 1. Proses koordinasi (coordinating), 2. Pengendalian (steering), 3. Pemengaruhan (influencing), dan 4. Penyeimbangan (balancing).
  12. 12. PENGERT IAN S I ST EM PEMERINTAHAN SISTEM PEMERINTAHAN ADALAH SUATU KEBULATAN ATAU KESELURUHAN YANG UTUH DARI KOMPONEN-KOMPONENNYA, YAITU: EKSEKUTIF, LEGILATIF, DAN YUDIKATIF YANG MASING MASING MEMILIKI FUNGSINYA SENDIRI
  13. 13. 1.Monarki, 1. Aristokrasi, 2. Tirani, 2. Timokrasi, 3. Aristokrasi, 3. Oligarki, 4. Oligarki, 4. Demokrasi, 5. Politeia, 5. Tirani. 6. Demokrasi. RESET AJARAN PLATO (429 - 347SM) AJARAN ARISTOTELES (384 – 322 SM)
  14. 14. S K E M A P L Y B I O S M O N A R K I O K H L O R A S I T I R A N I M O N T I R T U K A R O L I M U L U O L I G A R K I A R I S T O K R A S I D E M O K R A S I
  15. 15. SISTEM PEMERINTAHAN DIBAGI MENJADI 2, YAITU: MONARKI REPUBLIK BENTUK PEMERINTAHAN NEGARA YANG DIPIMPIN OLEH SEORANG KEPALA KEPALA NEGARA NEGARA BERDASARKAN BERDASARKAN PILIHAN HAK WARIS YANG RAKYAT TURUN TEMURUN
  16. 16. S I S T E M P E M E R I N TA H A N PA R L E M E N T E R A D A L A H S E B U A H S I S T E M P E R M E R I N TA H A N D I M A N A PA R L E M E N M E M I L I K I P E R A N A N P E N T I N G D A L AM P E M E R I N TA H A N . P E N J E L A S A N Pada sistem parlementer, hubungan antara eksekutif dan parlemen sangat erat. Hal ini, karena adanya pertanggung jawaban para menteri terhadap parlemen, maka setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara yang terbanyak dari parlemen SEE ALL RESET
  17. 17. Da l am Pr a k t i k n y a , Si s t em Pr e s i d e n s i a l Me n e r a p k a n Te o r i Tr i a s Po l i t i k a Mo n t e s q u e u SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL Se c a r a Mu r n i Me l a l u i Pemi s a h a n Ke k u a s a a a n (Se p a r a t i o n Of Powe r ) . Kedudukan eksekutif tak tergantung pada badan Co perwakilan n t o h n y a Ad rakyat. a l a h Dasar Ame r i hukum k a De n kekuasaan g a n Ch e c k An d Ba l a n c e . Se d a n g k a n Ya n g Di t e r a p k a n Di eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat. I n d o n e s i a Ad a l a h Pemb a g i a n Ke k u a s a a n (Di s t r i b u t i o n Of Powe r ) . PENJELASAN DEFINISI
  18. 18. 1. Raja/ratu atau presiden adalah sebagai kepala negara. 2. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri. 3. Badan legislatif/parlemen anggotanya dipilih melalui pemilu. 4. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif. 5. Dalam sistem dua partai, pembentuk kabinet dan sekaligus sebagai perdana menteri adalah ketua partai politik yang memenangkan pemilu, yg kalah berlaku sebagai pihak oposisi. 6. Dalam sistem banyak partai, kabinet harus membentuk koalisi, karena harus mendapat dukungan kepercayaan dari parlemen. 7. Apabila terjadi perselisihan antara kabinet dan parlemen dan kepala negara beranggapan kabinet berada dalam pihak yang benar, maka kepala negara akan membubarkan parlemen. RESET 1. Penyelenggara negara berada di tangan presiden. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. 2. Kabinet dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen/legislatif. 3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. 4. Presiden tak dapat membubarkan parlemen 5. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan menjabat sebagai lembaga perwakilan. 6. Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen. PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL PEMERINTAHAN PARLEMENTER CIRI-CIRI SISTEM PEMERINTAHAN
  19. 19. Menurut Rod Hague, pada sistem pemerintahan presidensial terdiri dari 3 (tiga) unsur : Presiden yang dipilih rakyat, menjalankan pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait. Masa jabatan yang tetap bagi presiden dan dewan perwakilan, keduanya tidak bisa saling menjatuhkan (menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang). Tidak ada keanggotaan yang tumpang tindih antara eksekutif dan legislatif. 1 2 3 ALL RESET
  20. 20. Kelebihan Kekurangan  Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak bertanggung jawab kepada parlemen • Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak  Masa jabatan kabinet dapat ditentukan dengan pasti • Sistem pertanggung jawabannya kurang jelas  Penyusunan program kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya • Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas da memakan waktu yang lama  Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang-orang luar termasuk anggota parlemen sendiri
  21. 21. Kelebihan Kekurangan • ADANYA PENGAWASAN YANG KUAT DARI PARLEMEN TERHADAP KABINET SEHINGGA KABINET MENJADI BERHATI-HATI DALAM MENJALAN PEMERINTAHAN • KEDUDUKAN BADAN EKSEKUTIF ATAU KABINET SANGAT TERGANTUNG PADA MAYORITAS DUKUNGAN PARLEMEN SEHINGGA SEWAKTU-WAKTU KABINET DAPAT DIJATUHKAN OLEH PARLEMEN • TANGGUNG JAWAB DALAM PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PUBLIK JELAS • MASA JABATAN BADAN EKSEKUTIF ATAU KABINET TIDAK DAPAT DITENTUKAN SECARA PASTI, SEBAB SANGAT TERGANTUNG DUKUNGAN PARLEMEN • PEMBUATAN KEBIJAKAN DAPAT DITANGANI SECARA CEPAT • KABINET DAPAT MENGENDALIKAN PARLEMEN • PARLEMEN MENJADI TEMPAT KADERISASI BAGI JABATAN-JABATAN EKSEKUTIF
  22. 22. SISTEM PEMERINTAHAN REFERENDUM SISTEM PARLEMEN Di Negara Swiss, dimana tugas pembuat Undang-undang berada di bawah pengawasan rakyat yang mempunyai hak pilih. Pengawasan itu dilakukan dalam bentuk : 1. Referandum Obligatoir, 2. Referendum Fakultatif, 3. Referandum Konsultatif. 1. Satu Kamar 2. Dua Kamar a. Federalisme b. Kebangsawanan SEE ALL RESET
  23. 23. 1. Alam S, Ekonomi XI untuk SMA dan MA Kelas X, ESIS, Jakarta. 2. Sukwiaty, dkk, Ekonomi 2, Yudistira 3. Wahyu Adji, dkk, EKONOMI Kelas XI, Erlangga, Jakarta. 4. www.google.com 5. www.psb-psma.org
  24. 24. BIODATA PENYUSUN 1. NAMA : Ahkdi Kumaeni, S.Pd 2. NIP : 3. JABATAN : GURU 4. GOLONGAN : 3 A 5. NO. HP : 087774856585 6. ALAMAT : CILEGON 7. EMAIL : 8. WEBSITE : 9. FACEBOOK : Akhdi Romli

×