Paparan tentan e-Government dan implementasinya di Pemerintah Daerah di Indonesia

1. Pengembangan
E-GOVERNMENT
Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik
disampaikan pada Forum Organisasi Perangkat Dinas
Dinas Komunikasi dan Informatika - Kota Depok
4 Februari 2016
Indriyatno Banyumurti
banyumurti@chelonind.co.id

2. INDRIYATNO BANYUMURTI
+62 813 21097694
banyumurti@chelonind.co.id
indriyatno@gmail.com
www.banyumurti.net
@banyumurti :

3. TIK dalam Pemerintahan
e-Government
pemanfaatan teknologi digital, dalam hal ini teknologi informasi
dan komunikasi, untuk proses pemerintahan sehingga dapat
meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan
akuntabilitas kinerja pelayanan dan program pemerintah
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

4. TIK mendukung pencapaian MDG
IT
To SUPPORT

5. Dasar Hukum
• UUD 45, pasal 28 F
• UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
• UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
• UU No 25/2009 tentang Pelayanan Publik
• PP No 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik
• Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tentang Kerangka
Kebijakan Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di
Indonesia
• Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan
Strategi Nasional Pengembangan e-Government

6. Transformasi Menuju e-Government
Penyelenggaraan
Pemerintahan Secara
MANUAL
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Berbasis ICT
TRANSFORMASI
Government to e-Government
Penyelenggaraan
Pemerintahan Secara
MANUAL
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Berbasis ICT
TRANSFORMASI
Government to e-Government
Transformasi
 Manajemen Perubahan
 Perubahan Budaya Kerja
 Perubahan Proses Kerja
 SOP dan Kebijakan Politik
 Peraturan dan Perundangan
 Leadership
Pemanfaatan ICT
 Penggunaan Internet
 Penggunaan Infrastruktur
Telematika
 Penggunaan Sistem Aplikasi
 Standarisasi Metadata
 Transaksi Elektronik
 Electronic Data Interchange
 Electronic Documentation
Sumber:
Cetak Biru (BluePrint) Sistem Aplikasi e-Government bagi Lembaga Pemerintah Daerah, KOMINFO

7. Tahapan e-Gov (INPRES No. 3/2003)
• Tingkat 1 – Persiapan
• Tingkat 2 – Pematangan
• Tingkat 3 – Pemantapan
• Tingkat 4 – Pemanfaatan
One way

8. Hubungan Komunikasi dalam e-Gov
ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN-
PEMBANGUNAN
KOMUNIKASI
PUBLIK
Lembaga
Legislatif
Instansi
Pemerintah
Masyarakat Dunia Usaha
Publik
G2
G
G2E
L2G
L2P
G2C
G2B

9. ● membangun kelembagaan yang berbasis sistem manajemen organisasi
jaringan, termasuk di dalamnya struktur organisasi, pengembangan prosedur,
kebijakan, dan peraturan;
● membangun sistem yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
untuk mampu meningkatkan layanan publik dan layanan informasi, baik eksternal
maupun internal secara online, termasuk didalamnya membangun infrastruktur
komunikasi data dan informasi, infrastruktur sistem aplikasi, arsitektur
infrastruktur jaringan;
● membangun sumberdaya manusia yang mampu menangani sistem, baik dari
sisi hard skills maupun soft skills.
MEMBANGUN E-GOVERNMENT

10. KOMPONEN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Informasi
Relasi Objek
Informasi
Basis data
Aplikasi
Proses Bisnis Aplikasi
Perangkat Keras
Dan Jaringan
INTRANET
Kantor
Cabang
Kantor
Cabang Kantor
Cabang
Kantor
Cabang
Kantor
Cabang
Server
Pusat
Pimpinan
SDM
Pimpinan
Pengguna
Pengelola
Lembaga
Struktur &
Prosedur
Pembangunan TIK harus secara bersama mengembangkan 5 komponen ini

11. Renstra Kemkominfo 2015-2019

12. Tantangan
• Perencanaan
• Aplikasi yang dibutuhkan
• Infrastruktur TIK
• Sumber Daya Manusia
• Kebijakan (termasuk anggaran) yang mencukupi
• Keterlibatan pemangku kepentingan majemuk
(multi-stakeholders)
• Koordinasi antar OPD
• Open Government/Open Data
• Kesenjangan digital di masyarakat (literasi,
ketersediaan akses dan kemampuan ekonomi)

13. Program Pengembangan e-Government

14. Beberapa Program e-Government
• Rencana Induk Pengembangan e-Government
• Portal Pemerintah
• Pengembangan Infrastruktur TIK
• Pengembangan Aplikasi
• Open Data
• Pengembangan Sumber Daya Manusia

15. KEBIJAKAN
MASTER PLAN (RENCANA INDUK)
PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
Blue Print (Cetak Biru)
Pengembangan
Infrastruktur
Blue Print (Cetak Biru)
Pengembangan Aplikasi
Blue Print (Cetak Biru)
Pengembangan Sumber
Daya Manusia
Pengembangan
Infrastruktur :
-Pembangunan Jaringan
Komputer dan Internet
-Komputer dan Server
- dll
Pengembangan Aplikasi:
-Situs Web
-Aplikasi KIP
- Sistem Informasi
Daerah
- e-Health
- dll
Pengembangan SDM:
-Program Pelatihan
-Pelaksanaan Diklat
bidang TIK
- dll

16. • PENYUSUNAN MASTER PLAN
 Tersedianya arahan bagi upaya pengembangan komponen-
komponen e-Government yang terencana, terpadu, efektif,
dan efisien.
 Terdapatnya acuan bagi pengembangan aplikasi perangkat
lunak maupun infrastruktur perangkat keras teknologi
informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien.
 Tersedianya panduan bagi upaya pendidikan dan pelatihan
SDM aparatur untuk menggunakan dan mengelola e-
Government

17. Portal Pemerintah

18. Aspek yang perlu diperhatikan
• Audience
• Content
• Interactivity
• Usability
• Innovation

19. Strategi Membangun Situs Dibaca
Pahami
Pembaca
(Audience)
Komunikasi
Interaktif
(Interactivity)
Isi
Bermanfaat
(Content)
Kelayakan
Situs
(Usability)
Terus
Berinovasi
(Innovation)

20. Badan Publik negara wajib mengumumkan informasi yang wajib
disediakan dan diumumkan secara berkala sekurang-kurangnya
melalui situs resmi dan papan pengumuman dengan cara yang
mudah diakses oleh masyarakat
(Pasal 20 - Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2010)

21. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan
Secara Berkala
a. informasi tentang profil Badan Publik
b. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang
dijalankan
c. ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik
d. ringkasan laporan keuangan
e. ringkasan laporan akses Informasi Publik
f. informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang
mengikat dan/atau berdampak bagi publik
g. informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik
h. informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau
pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik
i. informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa
j. informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi
keadaan darurat
(Pasal 11 – PERKI 1 / 2010)

22. Pengembangan Infrastruktur
• Pembangunan
Jaringan Komputer
antar SKPD
• Pembangunan
Jaringan Internet
Kota
• Pengadaan
Komputer, Server
dan Infrastruktur
lainnya

23. Aplikasi e-Gov
• Aplikasi untuk melayani kebutuhan dan
kepentingan masyarakat (G2C: Government To
Citizen)
• Aplikasi untuk melayani kebutuhan dan
kepentingan kalangan bisnis (G2B: Government
To Business)
• Aplikasi untuk melayani kebutuhan internal
lembaga kepemerintahan, atau kebutuhan dari
pemerintah daerah lainnya (G2G: Government To
Government)

24. Government Function Framework
Pelayanan Adm&Mgmt Legislasi Pembangunan Keuangan
Kependudukan
Perpajakan
dan Retribusi
Pendaftaran
dan Perijinan
Surat
Elektronik
Sistim
Dokumen
Elektronik
Bisnis
dan Investasi
Sistim
Pendukung
Keputusan
Kolaborasi
dan Koordinasi
Sistem
Administrasi
DPRD
Sistem
Pemilu Daerah
Sistim Informasi
dan Manajemen
Data
Pembangunan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Sistem
Anggaran
Sistem
Kas dan
Perbendaharaan
Pengaduan
Masyarakat
Publikasi
Info Umum dan
Kepemerintahan
Manajemen
Pelaporan
Pemerintahan
Sistem
Akuntansi
Daerah
Sistem
Perencanaan
Proyek
Pengelolaan
Dan Monitoring
Proyek
Sistem
Evaluasi & Info
Pembangunan
Katalog
Hukum, Peraturan
dan Perundangan
Kepegawaian
Pengadaan
PNS
Sistem
Absensi&
Penggajian
Sistem
Penilaian
Kinerja PNS
Sistem
Pendidikan&
Latihan
Sumber:
Cetak Biru (BluePrint) Sistem Aplikasi e-Government bagi Lembaga Pemerintah Daerah, KOMINFO

25. Standar Kebutuhan Aplikasi
• Reliable
• Interoperable
• Scalable
• User Friendly
• Integrateable

26. Open Data

27. Open Data

28. Data.id

29. data.jakarta.go.id

30. Contoh aplikasi dari Open Data DKI
APBD
(Awasi Pelajari
Belanja Daerah)
Menyajikan informasi
bagi warga yang ingin
mempelajari Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Daerah dalam
tampilan menarik.
Tersedia pula fitur untuk
mengawasi
penggunaan anggaran
dan melaporkan
adanya kejanggalan.

31. ANGING MAMIRI
(JakCare)
JakCare adalah aplikasi yang
memudahkan seseorang
untuk mencari, membantu,
dan melaporkan orang yang
membutuhkan (fakir miskin) di
sekitarnya.
Contoh aplikasi dari Open Data DKI

32. Contoh infografis dari Open Data DKI

33. PENGEMBANGAN SDM
IT Training:
- Pengenalan TIK & eGov
- Open Source
- Jaringan dan Keamanan
- Aplikasi dan Database
- Perawatan Komputer
- Perencanaan Strategis
- Project Management
Non IT Training (Soft Skill)
Pelatihan Berbasis Aplikasi
- Sistem Keuangan
- Sistem BMN
- Sistem Pelayanan Informasi
- Dokumen Elektronis
Pelayanan Prima
JENIS PELATIHAN

34. Contoh Pelatihan

35. Tahapan Pelatihan
• Assesment : Survey dan Analisa kebutuhan Training
• Persiapan:
 Penyusunan Kurikulum,Bahan Ajar dan Jadwal Pelatihan
 Pemanggilan dan Pemilihan Peserta
• Pelaksanaan : Penyampaian Materi Ajar
• Evaluasi : Penilaian Tingkat Keberhasilan Pelatihan

36. Edukasi Masyarakat
TIK untuk
Pemasaran
TIK untuk
Pendidikan
TIK untuk
Keluarga
TIK untuk
Aktivitas
Sosial
LITERASI DIGITAL

37. Implementasi UU KIP
• Penyusunan basis data terintegrasi
• Pemutakhiran data dan konten
• Penyusunan SOP Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi
• Pembuatan Klasifikasi Informasi (Sesuai UU
KIP)

38. Multi-stakeholders
Pemerintah
Akademisi
Komunitas/CSOSektor Bisnis
Masyarakat

39. PENUTUP
• Pengembangan eGovernment merupakan sebuah
proses panjang yang harus dikelola secara
berkesinambungan, bukan sebuah proses yang instant
• Perencanaan yang menyeluruh diperlukan di awal agar
pembangunan eGovernment dapat berjalan sesuai
tujuannya
• eGovernment tidak hanya pengembangan infrastruktur
dan aplikasi saja, tetapi juga menyangkut faktor lainnya
seperti pengembangan SDM, kebijakan, data dan
sebagainya
• Dibutuhkan kerjasama pemangku kepentingan
majemuk (multi-stakeholders) untuk dapat mendorong
keberhasilan e-Government

40. TERIMA KASIH
Indriyatno Banyumurti
banyumurti@chelonind.co.id
0813 21097694 www.chelonind.co.id