2. KELOMPOK 4
Kodrat Rifat Irawan (16)
Naswa Lunara Tungga (20)
Naufal Nur Hady (21)
Praziztya Murtadha Muthahari (22)
Quarta Atsir Azaria Dewi (23)
3. • Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang
dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan
mempunyai kekuatan yang mengikat
• Hukum di Indonesia memiliki asas “lex superiori derogate lex
inferiori” artinya adalah peraturan yang lebih tinggi
mengabaikan atau mengesampingkan peraturan di bawahnya
• UU no 12 tahun 2011, peraturan perundang undangan yang
diatur dalam undang undang ini meliputi undang undang dalam
peraturan perundang undangan di bawahnya.
4.
5. Tata urutan peraturan perundang undangan
nasional
• Peraturan perundang undangan republik Indonesia memiliki jenis dan
tata urutan tertentu.
• Dalam sejarahnya tata urutan perundang undangan nasional telah
mengalami beberapa perubahan,
• Beberapa ketentuan yang mengatur mengenai jenis dan tata urutan
peraturan perundang undangan yang pernah dan sedang berlaku di
Indonesia, antara lain sebagai berikut
1. ketetapan MPRS no. XX/MPRS/1966
2. ketetapan MPR no. III / MPR/ 2000
3. Undang undang no. 10 tahun 2004
4. Undang undang no. 12 tahun 2011
6.
7. 1. UUD 1945
• UUD 1945 adalah hukum dasar yang tertulis yang merupakan
peraturan Negara tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang
undangan republik Indonesia.Hal hal yang bersifat lebih rinci diatur
dalam peraturan perundang undangan di bawahnya.
• BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 adalah badan yang
menyusun rancangan UUD 1945
• Sidang pertama bpupki berlangsung dari tanggal 29 mei-1 juni 1945
• Yang membahas dasar Negara Indonesia merdeka sebagai awal
perumusan UUD
8. • Pada tanggal 22 juni 1945 BPUPKI membuat panitia kecil yang
beranggotakan 9 orang (panitia 9)
• Pada persidangan ke 2, BPUPKI pada tanggal 13 juli 1945 menerima
laporan hasil panitia perancang UUD dengan ir. Soekarno selaku ketua
panitia yaitu
• a. pernyataan Indonesia merdeka
• B. pembukaan UUD
• C. UUD (batang tubuh)
9.
10. 2. Ketetapan MPR
• Ada 2 macam putusan MPR
a) ketetapan yaitu putusan MPR yang mengikat baik kedalam
maupun keluar majelis
b) keputusan yaitu putusan MPR yang mengikat kedalam majelis saja
c) Pemenuhankenutuhan hukum dalam masyarakat
Perencaanaan penyusunan UU dilakukan dalam Prolegnas
(Program Legislasi Nasional). Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh
DPR dan pemerintahan. RUU dapat berasal dari Presiden, DPR/ atau
DPD. Dasar ketentuannya adalah sebagai berikut :
a) Pasal 5 UUD 1945 Ayat 1
b) Pasal 20 UUD 1945 Ayat 1
c) Pasal 20 UUD 1945 Ayat 3
11. Semua RUU yang telah disetujui bersama disahkan oleh Presiden menjadi UU.
A. Proses penyusunan UU
Dilakukan dalam 3 tahap :
1. Proses penyiapan RUU
2. Proses pembahasan di DPR
3. Proses pengasahan dan Pengundangan
Ditegaskan dalam UU no 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perpu yang ketentuannya
1. Proses penyiapan RUU
Ketentuan umum sebagai berikut :
a) RUU berasal dari DPR, presiden, dan DPD yang disertai naskah akademik kecuali APBN
b) Penyusunan naskah akademik RUU dilakukan sesuai yang diatur UU
c) RUU berasal dari DPR, Presden, maupun DPD yang diajukan kepada DPR
d) RUU yang diajukan DPD tentang Otonomi daerah
e) Untuk keperluan pembahasan RUU sesuai kebutuhan
f) Apabila, DPR dan Presiden menyampaikan RUU yang materinya sama, yang dibahas adalah
RUU yang disampaikan DPR.
12. RUU yang diajukan oleh DPR, Presiden, dan DPD melalui proses berikut :
Berdasarkan ketetapan MPR RI No. II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata tertib
MPR RI bab XIII,dijelaskan sebagai berikut.
Pembuatan putusan-putusan majelis dilakukan melalui 4 tingkat
pembicaraan,keempat itu adalah sebagai berikut:
a) Tingkat 1 = pembahasan oleh badan pekerja majelis
b) Tingkat 2 = pembahasan oleh rapat paripurna majelis
c) Tingkat 3 = pembahasan oleh komisi/panitia Ad Hoc Majelis
d) Tingkat 4 = pengambilan putusan oleh rapat paripurna majelis
13.
14. 3. Undang undang/ peraturan pemerintah pengganti
undang undang
• Undang undang dibuat oleh DPR bersama presiden, peraturan
pemerintah pengganti UU dibuat oleh pemerintah untuk masalah
yang genting.
• Muatan yang harus diatur dengan UU maupun Perpu :
a) pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945
b)Perintah suatu UU untuk diatur UU
c)Pengesahan perjanjian internsional tertentu
d)Tindak lanjut atas putusan MK
15. 2.PROSES PEMBAHASAN DI DPR
Proses pembahasan RUU di DPR mencakup hal hal berikut:
a) Pembahsan RUU dilakukan oleh DPR bersama presiden/menteri yang ditugasi.
b)Pembahasan RUU yang berkaitan dengan:
1. Otonomi daerah
2. Hubungan pusat dan daerah
3. pembentukan,pemekaran,dan penggabungan daerah
4. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya
5. Perimbangan keuangan pusat dan daerah, dilakukan dengan
mengikutsertakan DPD
Pembahasan RUU selama proses pembahasan di DPR dilakukan melalui 2 tingkat
pembicaraan, yaitu :
a)Pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan
legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus.
b)Pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna, pembicaraan tingkat II ini
merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.
16. 3. PROSES PENGESAHAN DAN PENGUNDANGAN
a. RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan presiden, disampaikan
oleh pimpinan DPR kepada presiden untuk disahkan menjadi UU.
b. Penyampaian RUU dilakukan dalam jengka waktu paling lama 7 hari
terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
c. RUU disahkan oleh presiden dengan membubuhkan tanda tangan
dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU disetujui
oleh DPR dan presiden.
d. Apabila RUU tidak ditandatangani oleh presiden dalam waktu 30 hari
terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah
menjadi UU dan wajib di undangkan.
e. Selanjutnya, RUU yang telah disahkan menjadi UU, kemudia
diundangkan dalam lembaran republik Indonesia.
17.
18. 4. peraturan pemerintah (pp)
Fungsinya untuk menjalankan undang undang peraturan pemerintah ditegaskan
melalui undang undang nomor 12 tahun 2O11 tentang pembentukan peraturan
perundang undagan sebagai berikut.
• Perencanaan penyusunan peraturan pemerintah dilakuka dalam suatu
program penyusunan peraturan pemerintah
• Perencanaan perrautran pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang
menyelenggrakan urusan pemerintah dibidang hukum.
• Perencanaan penyusunan peraturan pemerintah ditetapkan dengan keputusan
presiden.
• Rancangan peraturan pemerintahan berasal dari kementrian dan atau lembaga
pemerintah non kementrian sesuai dengan bidang tugasnya
19.
20. 5. Peraturan presiden (perpres)
• Muatan peraturan presiden berisi:
a. Yang diperintah oleh undang undang
b. Untuk melaksanakan peraturan pemerintah
c. Untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.
• Selanjutnya ditegaskan dalam undang undang no 12 tahun 2011 bahwa:
a) Perencanaan penyusunan perpres dilakukan dalam suatu progam
penyusunan perpres
b) Dalam penyusunan rancangan peraturam presiden, pemrakarsa
membentuk panitia antarkementrian/lembaga non kementrian
c) Pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan
perpres dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum.
21.
22. 6. Perda provinsi
• Mengenai perda provinsi, dalam UU no.12 Tahun 2011 diatur sebagai
berikut:
a. Materi muatan Perda Provinsi berisi materi muatan dalam rangka
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
b. Perda Provinsi dapat memuat ancaman pidana kurungan / pidana
denda sesuai yang diatur dalam peraturan perundang undangan.
c. Perencanaan penyusunan Perda Provinsi dilakukan dalam Prolegda
Provinsi.
d. Penyusunan Prolegda Provinsi dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan
Perda Provinsi
Dll
23.
24. 7. Peraturan daerah kabupaten / kota (perda
kabupaten/kota)
• Dalam UU no 12 tahun 2011 diatur sebagai berikut:
a. Materi muatan perda kabupaten/kota berisi materi muatan dalam
rangka penyelenggaran otonomi daerah dan tugas pembantuan
serta menampung kondisi khusus daerah/penjabaran lebih lanjut
peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.
b. Perda provinsi dapat memuat ancaman pidana kurungan atau
pidana denda sesuai yang diatur dalam peraturan perundang
undangan
c. Ketentuan lainnya sama dengan ketentuan dalam penyusunan
perda provinsi, hanya tingkatannya saja yang berbeda, yaitu tingkat
kab. /kota
25. Proses penyusunan perda provinsi
1. Tahap I rapat paripurna
2. Tahap II rapat paripurna
3. Tahap III rapat komisi/gabungan komisi/panitia khusus
4. Tahap IV rapat paripurna
26. Kami dari kelompok 5 berterima kasih dan
meminta maaf bila ada kesalahan dalam
bentuk apapun
SEKIAN DAN TERIMAKASIH
