Tambang dan Hak Asasi Peremuan dan Anak

1. Rancangan Usulan Kebijakan
Hak Asasi Perempuan dan Anak
dalam Industri Tambang di Kota
Samarinda
Samarinda 14 Des 2011
Tim Pengkajian HAP dan Tambang Samarinda

2. Industri Pertambangan dan Hak
Asasi Perempuan dan Anak

3. Perundang-undangan
• UU 7/1984: Penghapusan diskriminasi
perempuan
– insitusi-institusi kenegaraan harus menjamin
perlindungan hak asasi perempuan
• UU 39/1999: HAM
– perlindungan khusus terhadap keselamatan dan
kesehatan berkenaan dengan fungsi reproduksi
• UU 23/2002: Perlindungan anak
– Negara menyediakan sarana dan prasarana
perlindungan anak termasuk tempat bermain anak

4. Isu di tingkat nasional dan
internasional
• Diskriminasi gender dalam ketenagakerjaan
• Kesehatan reproduksi
• Keberdayaan dalam kegiatan ekonomi
• Kekerasan sexual dan gender
• Partisipasi dalam pengambilan keputusan
investasi
• Keselamatan anak

5. Diskriminasi Gender dalam
Ketenagakerjaan
• Industri maskulin
• Naker perempuan dalam naker tambang
– Australia: 15%
– Indonesia: 10%
– Kaltim: 5,2%
• Naker perempuan dalam total naker:
– Kaltim: 26,3%

6. Kesehatan Reproduksi
• Penyebab:
– Pencemaran
– Standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yg
rendah
– Prilaku sexual tidak aman
• Akibat:
– Lahir berat badan rendah: West Virginia AS
– Keguguran: Kongo
– Anak cacat & payudara pecah karena merkuri: Buyat
– Anak dengan HIV karena orangtua HIV: Kongo

7. Kesehatan (non reproduksi)
• Di Amerika Serikat
– Tekanan darah tinggi
– Ginjal
– Paru-paru
– cardiopulmonary,
– chronic obstructive pulmonary disease

8. Peran Perempuan dalam Ekonomi
• Hilangnya sumber ekonomi berbasis lahan dan
air, karena:
– Konversi lahan pertanian oleh tambang: KPC
Kutim
– Polusi: Buyat

9. Kekerasan sexual dan gender
• Terutama karena:
– Hilangnya peran perempuan dalam
matapencaharian uang
– Meningkatnya konsumsi alkohol
– Pekerja tambang bermigrasi tanpa keluarga
• Akibat:
– Poligami: PNG
– Kekerasan seksual: Di Kongo 1289 kali di tahun
2007; Di Kubar 21 kasus 1987-1997

10. Kecelakaan anak
• Penyebab:
– Lubang tambang tidak direklamasi
– Ibu membawa anaknya bekerja di daerah tambang
• Akibat:
– Anak tewas tercerbur ke lubang tambang: Ghana
– Penyakit soilikosis dan TBC pada anak: Tanzania

11. Keadaan di Samarinda
• Tambang dan ekonomi

12. Tambang dan Ekonomi (Samarinda)
• Tambang terhadap PDRB: 6,3% 2006-2010. Rata2
pertumbuhan 1%, rata2 pertumbuhan produksi
dua kali lipat
• Pertumbuhan ekonomi Samarinda lebih rendah
dibanding daerah tanpa tambang batubara
• Inflasi Samarinda lebih tinggi dibanding daeratah
tanpa tambang batubara
• Hanya 6,8% tenaga kerja yang bekerja di
tambang; Migrasi risen 9%

13. Perub
Lapangan Usaha 2006 2007 2008 2009 2010 Rata2
ahan
*
Pertambangan dan penggalian 5.7 6.0 6.5 6.6 6.8 6.3 1.0
Pertanian 2.2 2.3 2.2 2.2 2.1 2.2 -0.1
Industri pengolahan 21.9 21.5 21.2 20.8 20.3 21.1 -1.5
Listrik, gas, dan air bersih 1.3 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 0.0
Bangunan/konstruksi 5.7 5.6 5.5 5.5 5.3 5.5 -0.4
Perdangangan, hotel, dan
restoran 27.4 28.1 28.3 28.4 28.4 28.1 1.0
Pengangkutan dan komunikasi 11.5 11.0 10.3 10.5 10.5 10.8 -0.9
Keuangan, persewaan dan jasa
perusahaan 12.3 12.4 13.0 12.8 13.0 12.7 0.7
Jasa-jasa 12.1 11.8 11.7 12.0 12.3 12.0 0.2
Total PDRB 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Produksi KP Pertumbuhan
Tahun
(ton) (%)
2005 407,134
2006 1,580,554 288
2007 2,200,098 39
2008 4,401,783 100
2009 5,132,915 17
Rata-rata 111

14. Tabel XX. Pertumbuhan ekonomi tanpa migas beberapa kota di Kalimantan (%)
Rata-
2006 2007 2008 2009
rata
Samarinda 5.94 2.95 4.86 4.51 4.57
Tarakan 7.17 7.26 6.53 6.13 6.77
Balikpapan 7.93 8.02 10.14 9.98 9.02
Pontianak 4.96 5.45 5.42 4.93 5.19
Jumlah Tenaga % terhadap
Lapangan Usaha
Kerja (orang) total
Pertanian* 21260 7.5
Pertambangan dan Penggalian 19387 6.8
Industri Pengolahan 15719 5.5
Listrik dan Gas 2233 0.8
Konstruksi/Bangunan 29571 10.4
Perdagangan, hotel dan restoran 80195 28.1
Transportasi dan Pergudangan 22553 7.9
Informasi dan Komunikasi 3449 1.2
Keuangan dan Asuransi 5955 2.1
Jasa 67940 23.8
Lainnya 16737 5.9
Total 284999 100

15. Tabel XX. Inflasi tahunan beberapa kota di Kalimantan
(%)
Rata-
2005 2006 2007 2008 2009 Rata
Samarinda 16.64 6.5 9.18 12.69 3.6 9.7
Balikpapan 17.28 5.52 7.27 11.3 4.06 9.1
Pontianak 14.43 6.32 8.56 11.19 4.91 9.1
Indonesia 17.11 6.6 6.59 11.06 2.78 8.8

16. Tambang dan Fiskal (Samarinda)
• Hasil PNBP Samarinda (53 M) < belanja
penanggulangan dampak tambang (107 M)
• Tanpa tambang Samarinda akan menerima
77% dari penerimaan PNBP pertambangan
umum atau hilang 23M

17. 2006 2007 2009 2010 Rata-Rata
Realisasi penerimaan:
Samarinda 43,429.2 52,365.9 107,720.5 135,982.3 84,874.5
Tarakan* 32,837.5 38,551.0 98,297.0 103,185.1 68,217.6
Pemprov Kaltim 197,024.8 233,093.9 641,999.4 674,638.1 436,689.0
Pemda se-Kaltim 998,270.1 1,165,469.4 3,210,145.9 3,373,285.5 2,186,792.7
Perkiraan:
PNBP pertambangan dari
wilayah Samarinda 33,543.0 43,734.1 30,814.9 103,953.6 53,011.4
PNBP pertambangan
1,242,540.0 1,456,836.8 4,012,496.0 4,216,488.0 2,732,090.2
seluruh Kaltim
Penerimaan pemprov dari
tambang Samarinda 5,366.9 6,997.5 4,930.4 16,632.6 8,481.8
Penerimaan Samarinda +
penerimaan pemprov dari
48,796.0 59,363.3 112,650.9 152,614.8 93,356.3
tambang Samarinda
Perkiraan tanpa penambangan di
- - - - -
Samarinda:
PNBP pertambangan
1,208,997.0 1,413,102.7 3,981,681.1 4,112,534.4 2,679,078.8
seluruh Kaltim
Penerimaan PNBP
31,966.7 37,414.7 105,739.6 109,089.8 71,052.7
Samarinda
Tambahan penerimaan Samarinda
karena berproduksi (termasuk
16,829.4 21,948.6 6,911.3 43,525.1 22,303.6
kontribusi ke pendapatan
pemprov)

18. Jumlah belanja untuk mengatasi dampak banjir di Kota
Samarinda (2008-2010)
Juml Sumber Dana (Rp)
ah
Tahun Total belanja (Rp)
kegi APBD Kota
atan APBN APBD Prov Kaltim Samarinda
2008
22 122,119,029,827 7,000,000,000 34,276,402,967 80,842,626,860
2009
24 140,016,229,900 5,000,000,000 42,146,626,900 92,869,603,000
2010
30 61,527,029,478 - 36,287,280,300 25,239,749,178
Rata-Rata
107,887,429,735 4,000,000,000 37,570,103,389 66,317,326,346

19. Tambang dan HAP (Samarinda)
• Pelanggaran terhadap HAP dan HAA lewat:
– Diskriminasi gender dalam ketenagakerjaan
– Dampak negatif pada penurunan peran ekonomi
perempuan
– Pencemaran dan pengrusakan fasum: ancaman
fungsi reproduksi dan kesehatan
– Diabaikannya suara perempuan dalam
pengambilan keputusan investasi
– Ancaman terhadap keselamatan dan kesehatan
anak

20. Diskriminasi gender (Samarinda)
• Naker perempuan hanya 5,8% dari total naker
tambang
• Perbandingan: Jateng 17%, Jatim 13%
• Naker perempuan 26% dari total naker di
Samarinda
• FGD Makroman: sejumlah perempuan kehilangan
sumber matapencaharian dan berkurangnya
penghasilan
– Luas sawah terus menurun, sementara sektor
pertanian tanaman pangan mempekerjakan 28%
perempuan

21. Luas sawah Penguran
Tahun
(ha) gan (ha)
2005 9,260
2006 9,018 242
2007 8,753 265
2008 8,089 664
2009 8,021 68
2010 7,562 459
Rata-rata 340
Lapangan Usaha Total Perempuan % Perempuan
Pertanian tanaman pangan* 13100 3664 28.0
Pertanian lainnya** 8160 903 11.1
Pertambangan dan Penggalian 19387 1116 5.8
Industri Pengolahan 15719 4802 30.5
Listrik dan Gas 2233 201 9.0
Konstruksi/Bangunan 29571 653 2.2
Perdagangan, hotel dan restoran 80195 30550 38.1
Transportasi dan Pergudangan 22553 919 4.1
Informasi dan Komunikasi 3449 732 21.2
Keuangan dan Asuransi 5955 1981 33.3
Jasa 67940 24643 36.3
Lainnya 16737 3797 22.7

22. Kesehatan dan kesehatan reproduksi
(Samarinda)
• Meningkatnya penyakit kehamilan: bayi meninggal
dalam kandungan, anak autis, bayi hydrocephalus, di
Lempake (FGD)
• Ada kajian akademik dari AS dan Inggris tentang
korelasi penyakit-penyakit tersebut dengan tambang
batubara
• Penyakit-penyakit (non reproduksi) terkait tambang
batubara masuk dalam 10 besar penyakit di Sambutan
• Seluruh penyakit tersebut masuk dalam 10 besar
penyakit se Samarinda
• Ada kajian akademik di AS dan Inggris yang
membuktikan korelasi penyakit2 tersebut dengan
tambang batubara

23. Jumlah pasien yang menderita 10 penyakit terbanyak
di puskesmas Sambutan bulan September 2011
Pasien lebih dari 10
Pasien bayi tahun
Jenis Penyakit dan anak (s.d. Total
10 tahun) Perempua
n Laki-Laki
Saluran pernapasan atas 238 140 76 454
Myalgia/rheumatoid
(rematik) 2 140 65 207
Gastritis/syndroma
dispepsia 4 133 53 190
Tekanan darah tinggi 0 80 57 137
Dematitis (infectif &
alergica)* 75 69 54 198
Pharangitis 25 25 24 74

24. Pengambilan keputsan (Samarinda)
• Bukan hanya tidak melibatkan perempuan
tetapi juga menipu warga dalam proses
persetujuan: kasus Bayur dan Makroman
• Melanggaran prinsip ‘persetujuan tanpa
paksaan atas dasar informasi awal’
terinformasikan (FPIC) yang merupakan
bagian dari HAM

25. Keselamatan anak (Samarinda)
• Penyebab:
– Lokasi tambang terlalu dekat pemukiman
– Lubang tidak direklamasi (hampir 2/3)
– Konversi areal bermain anak menjadi daerah tambang
– Tidak ada proteksi pada anak yang dibawa
orangtuanya bekerja
– Tidak ada perlindungan buruh anak di usaha tambang
• Akibat:
– Tiga anak tercebur ke lubang tambang di Sambutan
(Juli 2011)
– Anak tidak memiliki tempat bermain di luar rumah
yang aman: FGD Sambutan

26. Aspirasi kelompok masyarakat sipil
• Jatam:
– Tidak ada ijin baru
– Terhadap yang sudah memiliki ijin:
• Ditutup jika melanggaran hukum
• Bekerja s.d. 2013 jika tidak melanggar hukum
• Tanggungjawab pemuliah beban perusahaan
• Akademik: tuntutan hukum bagi pejabat negara yang
mengeluarkan izin
• Mahasiswa pencinta alam: tutup tambang – reklamasi
• Pokja 30: bebaskan perizinan dari konflik kepentingan
• Walhi Kaltim: perbaikan kebijakan tambang harus
menyeluruh
• MUI: Tambang merukak lingkungan hukumnya haram

27. Isu Kebijakan

28. Perda Tambang Samarinda
• Kekuatan legal Perda 20/2000 jo Perda
20/2003 diragukan
– Perda 20/2000 sudah dibatalkan Mendagri tahun
2002 tetapi direvisi tahun 2003 tanpa menimbang
keputusan pencabutan
– Kewenangan mendagri membatalkan perda diatur
dalam UU 22/1999
– Perda 20/2003 mencantuman permendagri tapi
bukan permendageri pencanbutan

29. Tata Ruang daerah dan perizinan
• Perda Tambang tidak mengatur :
– kriteria lokasi tambang dan batasan jarak terhadap
fasilitas umum termasuk pemukiman
– Prosedur konsultasi dan permintaan persetujuan
• Sistem perizinan tidak berfungsi efektif: sejumlah
IUP dikeluarkan tanpa amdal dan dana jaminan
reklamasi
• Kapasitas organisasi:
– Dinas Cipta Karya dan Tata Kota
– Bappeda
– Satpol PP

30. Sistem pengendalian pencemaran
• Perda tambang tidak mengatur:
– Instrumen-instrumen pencegahan pencemaran:
tata ruang, amdal, izin lingkungan, baku mutu
lingkungan, analisis resiko lingkungan; seluruhnya
terkait sistem perizinan dan pengawasan
(pengendalian)
• Kapasitas organisasi:
– BLH: kurangnya sarana dan anggaran?
– Dinas Pertambangan dan Energi: kurangnya
inspektur tambang?

31. Sistem pengendalian penggunaan
jalan umum
• Perundang-undangan tidak melarang
penggunaan jalan umum untuk angkutan
tambang (Perda Tambang; UU 4/2009; UU
38/2004; UU 22/2009)
• Tapi juga tidak ada larangan untuk melarang
penggunaan
• Yang dilarang adalah pengrusakan jalan.

32. Sistem Perlindungan Naker
• Isu:
– Perlindungan hak-hak tenaga kerja borongan
– Kesehatan dan keselamatan kerja
– Pelindungan anak-anak yang dibawa bekerja
– Pengutamaan dan pemberdayaan masyarakat
lokal untuk bekerja di usaha tambang

33. Sistem Perlindungan Naker
• Perda Tambang tidak mengatur isu tenaga kerja
tambang
• UU Minerba mempromosikan pemberdayaan dan
rekrutmen tenaga kerja nasional dan lokal
• UU Naker berpotensi melindungi naker
perempuan dan anak tetapi harus dipertegas
dalam perda, misalnya:
– Ketentuan perjanjian kerja tertulis
– Ketentuan jaminan sosial naker
• Kapoasitas organisasi:
– Disnaker
– Dinas pertambangan dan energi (inspektur tambang)

34. Program tanggungjawab sosial dan
lingkungan (CSR)
• Isu: efektifitas CSR perlu pengendalian dan
koorinasi CSR dengan program pembangunan
daerah
• CSR adalah program internal perusahaan yang
diwajibkan tetapi tidak ada batasan anggaran
• Peluang untuk pengendalian lewat mekanisme
persetujuan RKAB: kewenangan kepala daerah

35. Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil
• Memiliki peluang hukum cukup untuk fungsi
pengawasan:
UU 32/2009:
– (a) Menjadi anggota komisi penilai amdal yang berhak
menolak amdal, dimana penolakan amdal berarti
tidakberikannya izin lingkungan dan tidk diberikannya
izin usaha pertambangan;
– (b) Berhak mengajukan gugatan lingkungan hidup;
– (c) sebagai perorangan berhak mengajukan gugatan
terhadap keputusan tata usaha negara apabila pejabat
negara menerbitkan izin usaha tanpa izin lingkungan
atau menerbitkan izin lingkungan kepada badan usaha
wajib amdal tetapi tidak memiliki amdal

36. Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil
• Memiliki peluang hukum cukup untuk fungsi
pengawasan:
UU 4/2009:
– Mendampingi masyarakat korban mengusulkan
penutupan sementara dg alasan daya dukung
lingkungan

37. Usulan Kebijakan

38. Secara Umum
• Menghentikan izin baru dan mengurangi WIUP:
WIUP sudah lebih dari 70% kawasan Samarinda;
luas hutan hanya DAS karangmumus 0,8% yang
seharusnya 30% menurut UUTR; banyaknya WIUP
di dekat pemukiman
• Pengurangan luasan WIUP lewat:
– Kriteria lokasi tambang
– Peningkatan standar pengelolaan lingkungan
termasuk dana jaminan reklamasi
– Peningkatan standar pengelolaan sosial ekonomi
lewat program CSR yang diikat dalam RKAB
• Perbaikan praktek kerja pertambangan

39. Ketentuan dalam Perda
• Tidak akan ada IUP baru sehingga tidak ada
aturan mekanisme perizinan
• Mengatur secara spesifik kriteria lokasi tambang
termasuk jaram minimal dengan pemukiman dan
fasilitas umum
• Reklamasi:
– Batasan minimal dana reklamasi
– Penutupan IUP yang tidak memiliki jamrek dg jumlah
sesuai ketentuan
– Cakupan reklamasi: daerah di dalam dan luar bekas
tambang termasuk jalan dan pelabuhan
• Kewajiban pengelolaan limah cair dan padat yang
memenuhi baku mutu lingkungan

40. Ketentuan dalam Perda
• Larangan merusak sungai, saluran air, dan
sumber mata air
• Larangan menggunakan jalan umum; harus
membangun jalan khusus
• Ketenagakerjaan:
– Kewajiban membuat perjanjian kerja tertulis
termasuk untuk pekerja perempuan dan anak
yang bekerja sebagai pekerja borongan: upah,
fasilitas K3, jaminan sosial, fasilitas penitipan anak,

41. Program kerja khusus (RKPD & APBD)
• Pemberdayaan naker:
– Pembedayaan perempuan dan masyarakat lokal
untuk dapat mengakses pekerjaan di industri
tambang di sekitar wilauah tempat tinggalnya;
– Promosi kerja tambang untuk tenaga kerja
perempuan dan promosi tenaga kerja perempuan
untuk industri tambang

42. Program kerja khusus (RKPD & APBD)
• Pengembangan kapasitas organisasi pemda:
– Dinas Cipita Karya dan Tata Kota dan Bappeda untuk fungsi
pengendalian pemanfaatan ruang termasuk perencanaan
tata ruang, perizinan dan pemantauan penggunaan ruang
– Badan Lingkungan Hidup untuk fungsi pengendalian
pencemaran
– Satpol PP untuk fungsi penegakan aturan perda dalam
rangka menetibkan dan menindak pelaku tambang ilegal
– Dinas pertambangan dan energi untuk fungsi pengawasan
termasuk memperbanyak dan meningkatkan kualitas,
independensi dan akuntabilitas inspektur tambang
– Dinas tenaga kerja untuk fungsi pengembangan kapasitas
tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, dan pengawasan
ketenagakerjaan
– Dinas perhubungan untuk fungsi pengendalian
penggunaan jalan umum

43. Pemberlakuan instrumen-instrumen
pengendalian usaha pertambangan
• Revitalisasi fungsi amdal termasuk RKL dan RPL
yang menjadi bagiannya
• Analisis dampak sosial dan ekonomi sebagai
instrumen pengendalian program CSR
• Pengendalian kegiatan usaha tambang lewat
pengendalian RKAB perusahaan:
– Hasil yang harus didapat
– Kegiatan yang harus dilaksanakan
– Jumlah anggaran yang harus dialokasikan.
Ketiganya harus menjamin pelaksanaan:
- RKL dan RPL (amdal)
- CSR