2. Pokok Pembahasan
1. Apa pengertian good governance ?
2. Apa karakter dan prinsip good governance?
3. Bagaimana penerapan good governance pada
pemerintahan dan swasta?
4. Bagaimana good governance yang cocok
untuk era otonomi daerah?
3. United Nation Develdment Progan (UNDP) dalam dokumen
kebijakanya yang berjudul “Governance for Sustainable Human
Development”, mendefinisikan sebagai berikut:
”governance is the exercise of economic, political, and
administrative auhtory to a country’s affairs at all levels and
means by wich states promote social cohesion, integration, and
ensure the well being of their population”
(Kepemimpinan adalah pelaksanaan kewenangan/ kekuasaan
dalam bidang ekonomi, politik dan administratif untuk
mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatanya dan
merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong
terciptanya kondisi kesejahteraan, integritas dan kohesitas sosial
dalam masyarakat).
4. Good governance dapat
Pengertian Good Governance
dimaknai sebagai:
•Kinerja suatu lembaga,
•Mengarahkan, mengendalikan,
atau memengaruhi
masalah publik.
6. 2. Karakter dan Prinsip Good
Governance
a. Karakter good governance
Karakter pemerintahan yang baik ada tiga.
Yaitu:
1. diakuinya semangat pluralisme
2. tingginya sikap toleransi
3. tegaknya prinsip demokrasi
7. b. Prinsip Good Governance
1. Partisipasi
2. Tegaknya Supremasi Hukum
3. Transparansi
4. Berorientasi pada Konsensus
5. Kesetaraan
6. Efektifitas dan Efisiensi proses-proses
pemerintahan dan lembaga-lembaga
7. Akuntabilitas
8. Visi Strategis
8. A. Stablitas moneter, khususnya kurs dolar AS (USD) hingga
mencapai target wajar, dan stabilitas harga kebutuhan pokok
pada tingkat yang terjangkau.
B. Penanganan dampak krisis moneter, khususnya
pengembangan proyek padat karya untuk mengatasi
pengangguran dan percukupan kebutuhan pangan bagi yang
kekurangan.
C. Rekapitalisasi perusahaan keci dan menengah yang
sebenarnya sehat dan produktif.
D. Operasional langkah reformasi meliputi kebijakan moneter,
systemperbankan, kebijakan fiskal, dan anggaran serta
penyelesaian utang swasta dan restrukturisasi sektor real.
Melanjutkan langkah menghadapi era globalisasi, khususnya
untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing ekonomi.
9. 3. B. Penerapan good governance dalam
sektor swasta
Danya prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) yang dimaksud
dalam keputusan ini meliputi :
1. Transparasi
2. Kemandirian
3. Akuntabilitas
4. Pertanggungjawaban
5. Kewajaran (fairness)
6. Stablitas moneter
7. Penanganan dampak krisis moneter
8. Rekapitalisasi perusahaan keci dan menengah yang sebenarnya
sehat dan produktif
9. Operasional langkah revormasi meliputi kebijakan moneter,
sistemperbankan, kebijakan fiskal, dan anggaran serta
penyelesaian utang swasta dan restrukturisasi sektor real
10. Melanjutkan langkah menghadapi era globalisasi, khususnya untuk
meningkatkan ketahanan dan daya saing ekonomi
10. Good Govenance dalam Kerangka Otonomi Daerah
Good governence menyangkut situasi
dimana terdapat pembagian kekuasaan
antara pusat san daerah dalam proses
pengambilan keputusan. Pemerintah lokal
sebagai salah satu bentuk desentralisasi
memberikan kontribusi bagi local save
governence. Perubahan paradigma
penyelenggaraan pemerintah daerah dari
sentralisasi ke desentralisasi.
