Dokumen tersebut membahas pengelolaan sampah, termasuk definisi, jenis, sumber, dan metode pengelolaan sampah. Dibahas pula undang-undang terkait dan prinsip-prinsip penyusunan rancangan undang-undang tentang pengelolaan sampah.

1. Assalamu’alaikum Wr.Wb
Mohon Perhatiannya 

2. Pengelolaan Sampah
Nama Anggota :
Aditya Nur Rachman
Citra Dwi Octavia
Shinta Dewanti
Syafita Syafira

3. Pengertian Sampah
Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan
yang terbuang atau di buang dari suatu sumber
hasil aktivitas manusia maupun proses-proses
alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi,
bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang
negatif karena dalam penanganannya baik untuk
membuang atau membersihkannya memerlukan
biaya yang cukup besar.

4. Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai
nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa
atau utama dalam pembikinan atau pemakaian
barang rusak atau bercacat dalam pembikinan
manufktur atau materi berkelebihan atau ditolak
atau buangan (Kementerian Lingkungan Hidup,
2005). Dalam Undang-Undang No.18 tentang
Pengelolaan Sampah dinyatakan definisi
sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari
manusia dan/atau dari proses alam yang
berbentuk padat.

5. Pengelolaan Sampah
Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang
sistematis dan berkesinambungan yang meliputi
pengurangan dan penanganan sampah (Kementrian
Lingkungan Hidup, 2007). Sampah adalah suatu
bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber
hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang
belum memiliki nilai ekonomis (Suprihatin, 1999).
Sementara itu Radyastuti, 1996 (dalam Suprihatin,
1999) menyatakan bahwa Sampah adalah
sumberdaya yang tidak siap pakai.

6. Pengelompokkan Sampah
1. Berdasarkan Jenisnya
a. Sampah Organik
b. Sampah Anorganik
2. Berdasarkan Sumbernya
a. Sampah Domestik
b. Sampah Non-Domestik
3. Sampah Berdasarkan Tingkat Bahayanya
a. Sampah B3
b. Sampah Non B3

7. Metode Pengelolaan Sampah
Metode sanitary landfill ini merupakan salah satu
metoda pengolahan sampah terkontrol dengan
sistem sanitasi yang baik. Sampah dibuang ke TPA
(Tempat Pembuanagan Akhir). Kemudian sampah
dipadatkan dengan traktor dan selanjutnya di tutup
tanah. Cara ini akan menghilangkan polusi udara.
Pada bagian dasar tempat tersebut dilengkapi
sistem saluran leachate yang berfungsi sebagai
saluran limbah cair sampah atau ke lingkungan.
Pada metode sanitary landfill tersebut juga
dipasang pipa gas untuk mengalirkan gas hasil
aktivitas penguraian sampah.

8. Metode Pengelolaan Sampah
Dalam Pasal 12 (1) UUPS, setiap orang diwajibkan
melakukan pengelolaan sampah dengan cara atau
metode yang berwawasan lingkungan. Metode
tersebut disampaikan oleh Daniel (2009) dengan
3R, yaitu:
1. Reduce (mengurangi sampah) dalam arti tidak
membiarkan tumpukan sampah yang berlebihan.
2. Reuse (menggunakan kembali sisa sampah yang
bisa digunakan).
3. Recycle (mendaur ulang).

9. Metode Pengelolaan Sampah
Menurut Alex (2012) menyatakan metode pengelolaan sampah
berbeda-beda tergantung dari banyak hal seperti jenis zat
sampah, tanah untuk mengolah dan ketersediaan area di mana
metode tersebut secara umum berupa:
1. Solid waste generated: penentuan timbulan sampah.
2. On site handling: penangan di tempat atau pada sumbernya. Tahap
ini terbagi menjadi tiga, yakni:
1. Pengumpulan (collecting)
2. Pengangkutan (transfer and transport)
3. Pengolahan (treatment), seperti pengubahan bentuk,
pembakaran, pembuatan kompos dan energy recovery
(sampah sebagai penghasil energi).
3. Pembuangan akhir: pembuangan akhir sampah harus memenuhi
syarat-syarat kesehatan dan kelestarian lingkungan.

10. Jenis, Sumber dan Pengelolaan Sampah Perkotaan
Menurut UndangUndang No.18 tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah
Dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2008
tentang Pengelolaan Sampah, jenis sampah yang
diatur adalah:
1. Sampah rumah tangga Yaitu sampah yang
berbentuk padat yang berasal dari sisa kegiatan
sehari-hari di rumah tangga, tidak termasuk
tinja dan sampah spesifik dan dari proses alam
yang berasal dari lingkungan rumah tangga.
Sampah ini bersumber dari rumah atau dari
komplek perumahan.

11. 2. Sampah sejenis sampah rumah tangga Yaitu
sampah rumah tangga yang bersala bukan dari
rumah tangga dan lingkungan rumah tangga
melainkan berasal dari sumber lain seperti
pasar, pusat perdagangan, kantor, sekolah,
rumah sakit, rumah makan, hotel, terminal,
pelabuhan, industri, taman kota, dan lainnya.

12. 3. Sampah spesifik Yaitu sampah rumah tangga
atau sampah sejenis rumah tangga yang karena
sifat,konsentrasi dan/atau jumlahnya memerlukan
penanganan khusus, meliputi, sampah yang
mengandung B3 (bahan berbahaya dan beracun
seperti batere bekas, bekas toner, dan sebagainya),
sampah yang mengandung limbah B3 (sampah
medis), sampah akibat bencana, puing bongkaran,
sampah yang secara teknologi belum dapat diolah,
sampah yang timbul secara periode (sampah hasil
kerja bakti).

13. Mekanisme pengelolaan sampah dalam UU N0.18 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Sampah meliputi, kegiatan–kegiatan
berikut:
1. Pengurangan sampah, yaitu kegiatan untuk mengatasi timbulnya sampah sejak
dari produsen sampah (rumah tangga, pasar, dan lainnya), mengguna ulang
sampah dari sumbernya dan/atau di tempat pengolahan, dan daur ulang sampah di
sumbernya dan atau di tempat pengolahan. Pengurangan sampah akan diatur
dalam Peraturan Menteri tersendiri, kegiatan yang termasuk dalam pengurangan
sampah ini adalah:
a. Menetapkan sasaran pengurangan sampah
b. Mengembangkan Teknologi bersih dan label produk
c. Menggunakan bahan produksi yang dapat di daur ulang atau diguna ulang
d. Fasilitas kegiatan guna atau daur ulang
e. Mengembangkan kesadaran program guna ulang atau daur ulang.

14. 2. Penanganan sampah, yaitu rangkaian kegiatan
penaganan sampah yang mencakup pemilahan
(pengelompokan dan pemisahan sampah menurut jenis
dan sifatnya), pengumpulan (memindahkan sampah dari
sumber sampah ke TPS atau tempat pengolahan sampah
terpadu), pengangkutan(kegiatan memindahkan sampah
dari sumber, TPS atua tempat pengolahan sampah
terpadu, pengolahan hasil akhir (mengubah
bentuk, komposisi, karateristik dan jumlah sampah agar
diproses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan
alam dan pemprosesan aktif kegiatan pengolahan
sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya agar
dapat
dikembalikan ke media lingkungan.

15. Aboejoewono (1999) menyatakan bahwa perlunya
kebijakan pengelolaan sampah perkotaan yang
ditetapkan di kota-kota di Indonesia meliputi 5 (lima)
kegiatan, yaitu:
1. Penerapan teknologi yang tepat guna
2. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
3. Perlunya mekanisme keuntungan dalam pengelolaan
sampah
4. Optimalisasi TPA sampah
5. Sistem kelembagaan pengelolaan sampah yang
terintegrasi

16. Pengelolaan Sampah
Pengelolaan sampah adalah
pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan
, pendaurulangan, atau pembuangan dari material
sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada
material sampah yang dihasilkan dari kegiatan
manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi
dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau
keindahan. Pengelolaan sampah juga dilakukan
untuk memulihkan sumber daya alam.
Pengelolaan sampah bisa melibatkan zat
padat, cair, gas, atau radioaktif dengan metode dan
keahlian khusus untuk masing-masing jenis zat.

17. Praktik pengelolaan sampah berbeda beda antara
negara maju dan negara berkembang, berbeda juga
antara daerah perkotaan dengan daerah
pedesaan, berbeda juga antara daerah perumahan
dengan daerah industri. Pengelolaan sampah yang
tidak berbahaya dari pemukiman dan institusi di
area metropolitan biasanya menjadi tanggung
jawab pemerintah daerah, sedangkan untuk
sampah dari area komersial dan industri biasanya
ditangani oleh perusahaan pengolah sampah.

18. Penyusunan Rancangan Undang-
Undang Tentang Pengelolaan Sampah
Pokok-pokok pikiran RUU tentang Pengelolaan
Sampah
a. Prinsip tanggung jawab pengelolaan sampah
menjadi urusan Kabupaten/Kota dan merupakan
bentuk pelayanan publik. Hal ini berkaitan pula
dengan pelaksanaan dari Pasal 28 H UUD 1945,
yaitu prinsip pelaksanaan pembangunan
berkelanjutan dan jaminan kesehatan bagi
masyarakat. Sampah, apabila tidak dikelola dengan
baik, baik secara langsung maupun tidak langsung
akan dapat merugikan kesehatan masyarakat.

19. b. Keberhasilan dalam pengelolan sampah sangat
tergantung dari peran pemerintah, keterlibatan
dunia usaha dan masyarakat. Oleh karena itu,
tata keterkaitannya perlu diatur dalam suatu UU.
c. Penentuan lokasi TPA dalam RTRW Daerah
sangat menentukan. Oleh karena itu, wajib
dicantumkan secara tegas berdasarkan standar,
persyaratan, dan kriteria yang telah ditentukan
di dalam RTRW Daerah masing-masing. Untuk
lokasi TPA juga harus ditentukan buffer zone
yang lokasinya harus terbebas dari berbagai
kegiatan/pemukiman, sehingga lokasi tersebut
aman dari berbagai aspek.

20. d. Di dalam RUU ini akan diatur apa yang
menjadi wewenang pemerintah, Provinsi, dan
Kabupaten/Kota. Artinya, RUU dibatasi terhadap
hal-hal yang bersifat policy, standar, pedoman,
dan kriteria sebagai dasar atau rambu bagi
Provinsi, Kabupaten/Kota. Untuk menindak
lanjutinya diperlukan peran daerah sampai pada
tingkat PERDA dan Peraturan Kepala Daerah.

21. Terima Kasih
Wassalamu’alaikum Wr.Wb 