Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

apbd dan pelayanan publik

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan alokasi anggaran yang berasal dari uang rakyat untuk penyelenggaraan pelayanan publik.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

apbd dan pelayanan publik

  1. 1. Diskusi Kelompok • Membuat 4 kelompok • Mendiskusikan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Keluarga (APBK)
  2. 2. Kelompok 1
  3. 3. Kelompok 2
  4. 4. Kelompok 3
  5. 5. Kelompok 4
  6. 6. A P B K
  7. 7. APBD … • Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah • Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah
  8. 8. HAKEKAT ANGGARAN • Anggaran Negara/Daerah adalah uang rakyat karena bersumber dari rakyat • Sumber anggaran : Pajak, restribusi, BUMN, Hibah, pinjaman/hutang, pendapatan lain yang sah
  9. 9. Mengapa Perlu Anggaran ? Untuk menjamin Eksistensi Negara Untuk Membiayai Pengelolaan Negara
  10. 10. Dari mana Sumber Anggaran ? ] Pajak  Dipungut dari rakyat/ masyarakat. ] Restribusi  Dipungut dari rakyat/ masyarakat ] Laba BUMN/D  Pengelolaannya dibiayai uang rakyat/ masyarakat ] Hutang  Menjadi beban rakyat ] Hibah  Karena ada kepentingan rakyat Jadi : 1. Uang negara bersumber dari rakyat/masyarakat. 2. Negara/pemerintah pengelola uang rakyat
  11. 11. Tujuan Penganggaran di Daerah 1.Memberi kesempatan untuk memutuskan pembiayaan urusan (tanggung jawab negara) yang dimandatkan kepada daerah: desentralisasi fiskal 2.Membuka peluang partisipasi dan transparansi kepada warga 3.Menjamin akuntabilitas kepada warga: anggaran berorientasi kinerja
  12. 12. Fungsi Anggaran Daerah (UU 17/2003 ttg Keuangan Negara) •Otorisasi. Dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. •Perencanaan. Menjadi pedoman bagi manajemen untuk merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. •Pengawasan. Menjadi pedoman untuk menilai apakah penyelenggaraan pemerintahan daerah telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. •Alokasi. Untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan suberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian daerah. •Distribusi. Menciptakan rasa keadilan dan kepatutan. •Stabilisasi. Alat untuk memelihara dan menjaga keseimbangan fundamental perekonomian daerah.
  13. 13. 10 azas umum pengelolaan keuangan daerah (Permendagri 13/2006 pasal 4)  tertib  taat pada peraturan perundang-undangan  efektif  efisien  ekonomis  transparan  bertanggung jawab  keadilan,  kepatutan,  manfaat untuk masyarakat
  14. 14. Hak Warga atas Keuangan Negara
  15. 15. Hak Warga atas Keuangan Negara (2)
  16. 16. PeLayaNan PuBLik
  17. 17. • Segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik • Prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, • Dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan Publik
  18. 18. Contoh… Kesehatan • Puskesmas • Rumah Sakit (Negeri/ Daerah/ Swasta) • Dinas Kesehatan Pendidikan • Sekolah • UPTD • Dinas Pendidikan Kependudukan • KTP • KK • Akte Kelahiran
  19. 19. Pelayanan Publik dan Anggaran

    Be the first to comment

    Login to see the comments

  • rusmanik

    Aug. 9, 2018

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan alokasi anggaran yang berasal dari uang rakyat untuk penyelenggaraan pelayanan publik.

Views

Total views

1,403

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

27

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×