Dokumen tersebut membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik mencakup pelayanan administratif, barang, dan jasa yang disediakan pemerintah kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. UU Pelayanan Publik memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan serta mulai dari penyusunan standar hingga evaluasi pelayanan publik. Masyarakat d

1. Partisipasi Masyarakat dalam
Pengawasan Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
Training CRC
Kota Batu, 22-26 Juli 2013
Rokhmad Munawir
Program Manager pada Pusat Telaah dan Informasi Regional
(PATTIRO) Surakarta

2. PeLayaNan
PuBLik

3. IMPLIKASI
EKONOMI
IKLIM
INVESTASI
PENINGKATAN
PEMBANGUNAN
NASIONAL
PELAYANAN
PUBLIK
IMPLIKASI
SOSIAL
POLITIK
LEGITIMASI
PEMERINTAH
KESRA

6. Pelayanan
Publik
adalah kegiatan atau rangkaian
kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai dengan
peraturan perUndang-Undangan bagi
setiap warga negara dan penduduk
atas barang, jasa dan/atau
pelayanan administratif yang
disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik.
UU No 25/2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 1(1)

7. Pelayanan Administratif
• Pelayanan pemberian
dokumen oleh
pemerintah
 Akte Kelahiran, KK, KTP,
IMB, Surat Nikah, dll
• Pelayanan administratif
non pemerintah
 perbankan, asuransi

8. Pelayanan Barang Publik
• Barang yang disediakan
oleh instansi pemerintah
dengan menggunakan
anggran APBN/APBD
untuk mendukung
program instansi
 Vaksin flu burung
• Barang yang
ketersediaannya
merupakan hasil kegiatan
BUMN/BUMD dengan
tugas menyelenggarakan
pelayanan publik
 Listrik ; Air Minum (PAM)
• Yang ketersediaannya menjadi misi negara (untuk
mengatasi permasalahan tertentu terkait manfaat
pada banyak orang
 Subsidi pupuk, Subsidi pada BBM, LPG 3 Kg

9. Pelayanan Jasa Publik
•
Oleh instansi pemerintah
yg sumber dana dari
APBN/APBD
 Pelayanan pendidikan
(sekolah negeri);
Puskesmas, RSUD,
pelayanan lalulintas
• Jasa yang dihasilkan oleh
BUMN/BUMD yang
mendapat pelimpahan
tugas untuk
menyelenggrakan
pelayanan publik
 Damri, PT KAI
• Jasa publik yg ketersediaannya menjadi Misi Negara
 Pelayanan kesehatan bagi warga miskin, tarif
angkutan, dll

11. Ruang Partisipasi Masyarakat
Pasal 39
UU 25/2009
1. Peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik
dimulai sejak penyusunan standar
pelayanan sampai dengan evaluasi dan
pemberian penghargaan.
2. Peran serta masyarakat diwujudkan
dalam bentuk kerja sama, pemenuhan
hak dan kewajiban masyarakat, serta
peran aktif dalam penyusunan kebijakan
pelayanan publik.
3. Masyarakat dapat membentuk lembaga
pengawasan pelayanan publik.

12. Pengawasan pelayanan publik
(pasal 35 UU 25/2009)
Eksternal
Internal
1. pengawasan oleh atasan
langsung sesuai dengan
peraturan perundangundangan; dan
2. pengawasan oleh pengawas
fungsional sesuai dengan
peraturan perundangundangan
1. pengawasan oleh masyarakat
berupa laporan atau
pengaduan masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan
publik;
2. pengawasan oleh ombudsman
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan; dan
3. pengawasan oleh DPR, DPRD
Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota.

14. … Kualitas Pelayanan Publik,
dipengaruhi ….

15. Pengaduan
Pelayanan
Publik :
Kepada
Siapa dan
kemana??

17. Sektor Kesehatan
bagaimana dengan
Pelayanan Publik di
Kota/Kab Anda?
Sektor Pendidikan
Infrastruktur