Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam mendukung dan mendorong agenda reformasi birokrasi. Reformasi Birokrasi bukan Tujuan namun Alat untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

1. Reformasi Birokrasi
Rokhmad Munawir
-PATTIRO-Surakarta,
20 Mei 2014

2. Pemerintahan yang
Efektif dan Efisien
SDM Aparatur yg
Kompeten dan
Kompetitif
Pemerintahan yg
terbuka dan
berbasiskan ICT
Pemerintahan yg
partisipatif
Reformasi Birokrasi
Komitmen
Kepala
Daerah
Komitmen
Kepala SKPD
Dukungan
dan
Dorongan
Masyarakat
• NGO
• Ormas
• Pers
• Akademisi

3. Dasar Hukum
Sumber : Kementerian
PAN&RB

4. Area Perubahan Yang Diharapkan
Sumber : Kementerian
PAN&RB

5. Regulasi dan Reformasi Birokrasi
BAPPENAS
KEMENDAGRI
KEMENPAN RB &
KEMENDAGRI
BAPPENAS &
KEMENTERIAN
TEKNIS
UU No. 39/2008 ttg
Kementerian/Lembaga
KEMENPAN RB & BKN
Negara

6. Regulasi dan Reformasi Birokrasi
• Selain itu, ada beberapa regulasi lain yang
sedang dan sudah disahkan diantaranya
1. RUU Pemda (mengganti UU 32/2004)
2. RUU Pilkada (mengganti UU 32/2004)
3. UU Desa (mengganti UU 32/2004)
4. RUU Hubungan Keuangan Pusat Daerah (mengganti UU
33/2004)
5. RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah
6. RUU Administrasi Pemerintahan
7. RUU MD3 (MPR, DPR, DPRD, DPD) – Susduk
8. UU ASN (Aparatur Sipil Negara)

7. TANTANGAN
1. Koordinasi dengan kementerian/badan/lembaga lainnya;
 Perlu koordinasi yg solid & berkelanjutan
 Jika diperlukan, Presiden menunjuk/membentuk satu kementerian
tertentu sebagai koordinator seluruh urusan di daerah
2. Dukungan regulasi di tingkat daerah;
3. Kapasitas sumber daya manusia aparatur sipil negara di daerah;
 rumusan pengembangan kompetensi dan standar kompetensi
aparatur harus merujuk pada data riil kapasitas aparatur di daerah
 Sistem manajemen mutu yang dibuat harus berorientasi pada ISO
9001:2008
4. Pembinaan dan pengawasan;
 aspek pembinaan dan pengawasan menjadi tumpuan penting dalam
rumusan sistem manajemen mutu yang harus dibuat oleh setiap
organisasi pemda

8. PELUANG
• Revisi UU No. 32 Tahun 2004 yang sedang
berlangsung
• Rencana dilakukannya revisi UU No. 25 Tahun 2004
• Hal-hal yang berpengaruh terhadap pengembangan kompetensi dan perumusan
standar kompetensi aparatur selayaknya diupayakan untuk menjadi materi
pembahasan dalam proses revisi kedua undang-undang tersebut
• UU ASN telah disahkan dan menjadi back bound
Agenda Reformasi Birokrasi
• Peraturan Pelaksanaanya harus diadvokasi (ada 19 PP, 4 Perpres dan 1 Permen)
• PP 8/2008 Tentang tahapan, tatacara penyusunan,
Pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana
pembangunan daerah beserta Permendagri 54/2010
tentang peraturan pelaksanaan PP 8/2008

9. PERATURAN PELAKSANA UU ASN
A. 19 PERATURAN PEMERINTAH
1. Jabatan Administrasi dan Kompetensi PNS
2. Jabatan Fungsional PNS
3. Jabatan Pimpinan Tinggi PNS
4. Pengisian Jabatan ASN Tertentu dari TNI dan Polri
5. Hak dan Kewajiban PERATURAN Pegawai PELAKSANA
ASN
6. Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan PNS
7. Pengadaan dan Tata Cara Sumpah /Janji PNS
8. Pangkat dan Jabatan PNS
9. Pengembangan Karier, Pengembangan Kompetensi, Pola Karier, Promosi dan Mutasi PNS
10. Penilaian Kinerja PNS
11. Gaji, Tunjangan Kinerja, Tunjangan Kemahalan dan Fasilitas Lain PNS
12. Disiplin PNS
13. Pemberhentian, Pemberhentian Sementara dan Pengaktifan Kembali PNS
14. Pengelolaan Program Jaminan Pensiun PNS
15. Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Bantuan Hukum Pegawai PNS
16. Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
17. PNS yang Diangkat Sebagai Pejabat Negara
18. Korps Pegawai ASN
19. Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Pegawai ASN

10. PERATURAN PELAKSANA UU ASN
B. 4 PERATURAN PRESIDEN
1. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan
Tanggung Jawab Komisi Aparatur Sipil Negara
2. Tugas, PERATURAN Fungsi, PELAKSANA
dan Kewenangan Lembaga Administrasi Negara
3. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Badan Kepegawaian Negara
4. Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja

11. PERATURAN PELAKSANA UU ASN
PERATURAN MENTERI
1. Seleksi dan Tata Cara Pembentukan Tim Seleksi KASN
PERATURAN PELAKSANA

12. Peran Koalisi CSO
Perencanaan
• Dapat terlibat dalam proses
perencanaan penganggaran daerah
• Dapat terlibat dalam penyusunan
standar pelayanan publik dan maklumat
layanan
Pengawasan
dan Evaluasi
Koalisi CSO
• Dapat memberikan masukan dalam
penilaian kinerja pemerintahan (UU
25/2004, PP 8/2008 dan Permendagri
54/2010)
• Terlibat dalam pengawasan pelayanan
publik (UU 25/2009 dan PP 96/2012
• NGO
• Ormas
• Pers
• Akademisi

13. • Reformasi Birokrasi adalah ‘alat’ atau ‘metode’
bukan ‘tujuan’
• Tujuan besarnya adalah perbaikan pelayanan
publik yang diberikan oleh pemerintah bagi
warga masyarakat
• Dengan reformasi birokrasi maka
penyelenggaraan pelayanan akan lebih
berorientasi pada pengguna layanan (warga)

14. Sasaran dan Indikator Keberhasilan
Sumber : Kementerian
PAN&RB