Audit Sosial Surakarta
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•407 views
Dokumen tersebut membahas mengenai konsinyering instrument audit sosial yang disampaikan oleh Rokhmad Munawir pada FGD Koalisi CSO RBD Jateng di Surakarta pada 29 November 2014. Audit sosial digunakan untuk menguatkan partisipasi masyarakat dan memberikan umpan balik kepada pemerintah untuk perbaikan. Model audit sosial PATTIRO melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi melalui disk
Recommended
More Related Content
Viewers also liked
Viewers also liked (9)
Similar to Audit Sosial Surakarta
Similar to Audit Sosial Surakarta (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (14)
Audit Sosial Surakarta
- 1. Konsinyering Instrument Disampaikan pada FGD Koalisi CSO RBD Jateng Surakarta, 29 November 2014 Oleh Rokhmad Munawir
- 2. Pengantar • Pada era desentralisasi saat ini, partisipasi masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mendorong dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, pemenuhan hak dan pemberdayaan masyarakat. • Partisipasi masyarakat selalu akan dimulai dari tingkat perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. • Penguatan kapasitas masyarakat dalam berpatisipasi menjadi hal penting pada ketiga level tersebut. • Salah satu model partisipasi masyarakat terutama pada level pelaksanaan dan pertanggungjawaban adalah dengan keberadaan Audit Sosial.
- 3. Apa itu Audit Sosial • Audit Sosial di banyak negara merupakan salah satu metode yang digunakan menguatkan kapasitas masyarakat sipil di satu sisi • dan di sisi lain mampu menyediakan umpan balik bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan terhadap kebijakan maupun mekanisme implementasi pelayanan publik maupun program yang dijalankan oleh pemerintah.
- 4. Audit Sosial Bukan penilaian administratif
- 5. Audit Sosial Model PATTIRO • Dikembangkan mulai tahun 2011 • Jika di negara-negara lain model ini digunakan sebagai salah satu mendapatkan temuan dan kemudian melakukan advokasi • bagi PATTIRO temuan tersebut digunakan untuk mendorong perbaikan atas kesepahaman bersama stakeholders • Temuan yang didapatkan dalam pertemuan audit sosial tersebut kemudian dikonklusikan untuk mendapatkan solusi atas masalah tersebut.
- 6. Audit Sosial Model PATTIRO • Audit sosial yang dikembangkan oleh PATTIRO adalah pengembangan dari 3 (tiga) metode monitoring partisipatif ,yakni: – Metode Audit Sosial konvensional dari India yang umum dipakai di berbagai negara; – Kerangka monitoring integritas dan akuntabilitas yang dikembangkan dan digunakan oleh Global Integrity (United States); – Analisis rantai nilai (value chain) yang dikembangkan oleh Bank Dunia, yang secara umum untuk menganalisis kejadian korupsi yang terjad berdasarkan tracking dari proses bisnis yang ada pada kegiatan atau proyek pemerintah.
- 7. Tujuan Audit Sosial • Menguatkan kapasitas masyarakat sipil dalam ranah partisipasi dalam pelaksanaan program kebijakan pemerintah • Memantau pelaksanaan pembangunan • Menilai kinerja pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik dan memberikan masukan atas temuan masalah yang muncul • Mengidentifikasi permasalahan yang dimungkinkan muncul dalam pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah serta mengindentifikasi kemanfaatan program dan kebijakan pemerintah
- 8. Prinsip Audit Sosial • Dialog multi stakeholders. • Melakukan penilaian pada implementasi (pelaksanaan). • Bukan penilaian administratif. • Eksploarasi fakta dan menghindari opini.
- 9. Metode Audit Sosial • Metode yang digunakan dalam audit sosial adalah FGD (Focus Group Discussion). • Melibatkan : – pemerintah dan atau pemerintah daerah – masyarakat penerima manfaat – akademisi – media massa.
- 11. apa yang akan diaudit sosial
- 12. Instrument Audit Sosial A. Value Chain (Rantai Nilai): adalah tahapan yang ada dan dilaksanakan pada saat kebijakan atau program pemerintah tersebut diimplementasikan B. Aspek Komponen Akuntabilitas dan Integritas: Adalah hal yang digunakan untuk menilai apakah tahapan atau value chain dalam kebijakan dan program pemerintah tersebut telah akuntabel dan berintegritas. Semua aspek komponen akuntabilitas dan integritas tersebut akan digunakan untuk menggali fakta dan informasi pada setiap value chain (tahapan) di atas. C. Komponen penilaian adalah satuan keadaan dari tiap-tiap komponen aspek akuntabiltas pada setiap value chain atau tahapan implementasi kebijakan atau program
- 13. Rantai Nilai 1. Pelaksanaan Pendataan. Pada tahapan ini ada 2 (dua) sub tahapan, yakni: a. Pengajuan data diri. b. Verifikasi, melalui home visit. 2. Pelaksanaan Program. Adalah tahapan implementasi program atau kucuran dana kepada penerima manfaat tersebut sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang diatur dalam masing-masing program.
- 14. Komponen aspek - Surakarta • Aspek Informasi. Adalah untuk mengukur dan menilai apakah ada informasi yang diperoleh warga penerima manfaat baik melalui akses permintaan atau melalui informasi langsung (sosialisasi). • Aspek Partisipasi. Adalah guna menilai apakah dalam value chain di atas ada partisipasi dari masyarakat, serta derajat partisipasinya seperti apa. Apakah partisipasi pasif atau aktif atau pada derajat kooperatif atau kolaboratif. • Aspek Kontrol. Guna mengetahui apakah ada proses kontrol masyarakat dalam setiap value chain di atas, jika ada dalam bentuk seperti apa • Aspek Manfaat. Adalah sebagai instrument penilaian pada setiap value chain di atas, apakah masyarakat (penerima manfaat) memperoleh atau mendapatkan manfaat, jika ada manfaatnya bagi masyarakat bentuk manfaatnya seperti apa. Juga untuk mengetahui manfaat program atau kebijakan secara menyeluruh.
- 16. No Value Chain (Tahapan) Komponen Aspek Informasi Partisipasi Kontrol Manfaat 1 Pelaksanaan Pendataan 1.a Pengajuan Data Diri Untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat terhadap proses pengajuan data diri Untuk mengetahui dan menilai apakah ada partisipasi masyarakat, jika ada, bentuknya seperti apa untuk mengetahui kontrol masyarakat dalam proses pendataan Untuk mengetahui apakah masyarakat mendapat manfaat dari proses pendataan. 1.b Verifikasi (Home Visit) Untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat dalam verifikasi data Untuk mengetahui proses partisipasi masyarakat dalam verifikasi data Untuk mengetahui apakah ada kontrol masyarakat dalam proses verifikasi Untuk mengetahui apakah verifikasi data mempunyai manfaat bagi masyarakat 2 Pelaksanaan Program Untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat ketika program dilaksanakan dan apakah dia tahu bahwa menjadi penerima manfaat Untuk mengetahui model partisipasi masyrakat dalam pelaksanaan program Untuk mengetahui kontrol masyarakat ketika program dilaksanakan Untuk mengetahui apakah program tersebut bermanfaat bagi masyarakat
- 17. Pertanyaan Kunci
- 18. No Value Chain – Komponen Aspek Pertanyaan Kunci 1 Pengajuan Data Diri – Informasi 1. Dari manakah Anda mengetahui adanya pendataan bagi warga miskin untuk program ini? 2. Apakah ada sosialisasi dari pemerintah? Siapakah yang menyosialisasikan hal tersebut? 2 Pengajuan Data Diri – Partisipasi 1. Siapakah yang mengajukan data diri Anda dalam pendataan? mengjukan sendiri atau diajukan RT? 2. Apakah dalam pendataan, SKPD melakukan kolaborasi dengan masyarakat? 3 Pengajuan Data Diri – Kontrol 1. Apakah ada kontrol atau pengawasan oleh masyarakat dalam proses pendataan? 4 Pengajuan Data Diri – Manfaat 1. Apakah Anda merasakan bahwa proses pendataan bermafaat dan perlu? 2. Adakah yang perlu diperbaiki? 5 Verifikasi – Informasi 1. Apakah Anda tahu bahwa data yang anda ajukan akan diverifikasi oleh SKPD? 2. Bagaimana SKPD menginformasikan tentang verifikasi pendataan tersebut?
- 19. No Value Chain – Komponen Aspek Pertanyaan Kunci 6 Verifikasi – Partisipasi 1. Apakah dalam verifikasi pendataan, SKPD melakukan kolaborasi dengan masyarakat? 7 Verifikasi – Kontrol 1. Apakah ada kontrol atau pengawasan oleh masyarakat dalam proses verifikasi? 2. Oleh siapa dan bagaimana mekanismenya? 8 Verifikasi – Manfaat 1. Apakah Anda merasakan bahwa proses verifikasi itu bermafaat dan perlu? 2. Adakah yang perlu diperbaiki? 9 Pelaksanaan Program – Informasi 1. Apakah Anda mendapatkan informasi bahwa Anda menjadi penerima manfaat program? 2. Apakah SKPD memberikan informasi kepada publik tentang siapa penerima manfaat dan pelaksanaan program dimulaksanakan? 10 Pelaksanaan Program – Partisipasi 1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program? 2. Bagaimana penerima manfaat program dapat berpartisipasi?
- 20. No Value Chain – Komponen Aspek Pertanyaan Kunci 11 Pelaksanaan Program – Kontrol 1. Apakah masyarakat dapat melakukan pengawasan pelaksanaan program? 2. Bagaimana bentuk dan mekanismenya? 12 Pelaksanaan Program – Manfaat 1. Apakah program ini bermanfaat bagi Anda? 2. Apa yang Anda rasakan dengan keberadaan program ini? 3. Adakah yang perlu diperbaiki dari pelaksanaan program?