Transparansi anggaran di Kota Surakarta diawali dengan diskusi multipemakai untuk mendorong pemerintah daerah mengungkapkan alokasi anggaran melalui poster. Langkah ini meningkatkan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas birokrasi serta meningkatkan alokasi untuk kesehatan masyarakat miskin. Pattiro terus berinovasi untuk meningkatkan transparansi seiring perkembangan regulasi.

1. Transparansi Anggaran
di Kota Surakarta
Rokhmad Munawir
Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Surakarta
Disampaikan pada Lokakarya Nasional
Pengelolaan Anggaran untuk Peningkatan Pelayanan Dasar
‘Praktek dan Inovasi Daerah untuk Mencapai MDGs melalui penerapan SPM’
Oleh Kemendagri di Jakarta, 3-5 Mei 2011

2. Awalnya,….
• Belajar bersama masyarakat tentang pentingnya
anggaran
• Diskusi intensif dengan stakeholders kota tentang
transparansi: NGO, CSO, Legislatif, Eksekutif
• Mendorong pemerintah mentransparansikan
anggaran dengan melakukan technical asisstant
serta membuat komitmen dengan kepala daerah
• Me-launching media transparansi anggaran
berupa poster

3. Diskusi intensif dengan
multistakeholders kota
Mendorong pemkot
melakukan
transparansi anggaran
Melakukan Technical
Assissstant dan diskusi
intensif dengan Bappeda
dan Kantor Keuangan
Model Media
Transparansi
Membuat komitmen
bersama kepala daerah
Launching media
transparansi berupa
poster oleh Walikota dan
menghadirkan seluruh
SKPD serta stakeholders
kota

4. Pada saat itu…
• Kota Surakarta baru saja menyelenggarakan
Pemilihan Kepala Daerah secara langsung
pertama kalinya,
• Sedang mencuat kasus korupsi dana APBD
oleh mantan anggota dewan periode 1999-
2004;
• Dalam pembuatan media transparansi Pattiro
Surakarta berinvestasi dengan dana mandiri
dalam mencetak dan distribusi

5. Manfaat dan Tantangan
Manfaat
• Tingkat kepercayaan
masyarakat meningkat
• Kinerja birokrasi cenderung
lebih efektif
• Masyarakat mulai tahu
tentang alokasi anggaran
dan sasaran pembangunan
di wilayahnya
Tantangan
• Tidak semua SKPD
mendukung
• Belum adanya sistem
keuangan untuk
transparansi anggaran
• Feedback dari masyarakat
masih belum terlalu terasa
• Distribusi

6. Keberlanjutan…
• Tahun 2006; juga mendorong transparansi program dan
anggaran pada Dinas Kesehatan
• Pada tahun itu juga, Pattiro Surakarta masih melakukan
technical assistant Pemkot. Ini dilakukan sampai tahun 2007
• Tahun 2008; Pemkot Surakarta mulai melakukan cetak dan
distribusi media transparansi sendiri (poster)
• Tahun 2009; selain poster juga mulai dibuat buku saku dan CD
APBD oleh Pemkot
• Tahun 2010; selain media diatas juga mulai ditampilkan di
website
• Tahun 2011; Pattiro Surakarta sedang mengembangkan model
transparansi pada layanan kesehatan spesifik pada layanan
PKMS  inovasi baru yang coba dikembangkan

7. Peran Multipihak
• DPRD  mendorong dan menyetujui alokasi
anggaran untuk pembuatan media transparasi
anggaran
• SKPD  menginformasikan program dan
anggarannya
• OMS  mendorong, mengapresiasi, asistensi
dan mengawasi implementasi
• Masyarakat  memanfaatkan informasi untuk
meningkatkan pelayanan dasar

8. Dampak
 Feedback oleh kelompok masyarakat mulai terasa pada
tahun kedua (2006), terutama pada saat Dinas Kesehatan
melakukan transparansi program dan anggarannya.
• Kader Posyandu mulai melakukan advokasi diri agar alokasi
dana posyandu disalurkan lebih cepat dan tepat sasaran
• Kader Posyandu terus mengadvokasi diri pada tahun-tahun
selanjutnya untuk peningkatan alokasi dana Posyandu
• Dana Posyandu: 600ribu (2006); 900ribu (2007); 1,2juta
(2008); 1,8juta (2009-2010); 2juta (2011)
 Selain itu, beberapa OMS juga mulai dapat mengakses
dana-dana hibah
 Masyarakat menjadi semakin kritis mengawasi terutama
jika sasaran pembangunan pada wilayahnya

9. Pembelajaran
• Kepedulian masyarakat terhadap anggaran
daerah mulai tumbuh
• Alokasi anggaran bagi warga miskin mulai naik
• Birokrasi semakin sadar akan kewajibannya
• Meningkatnya kesadaran warga akan haknya
• Transparansi anggaran dapat dilakukan jika
dan hanya jika semua pihak mau terbuka dan
saling mendukung

10. yang sedang dikembangkan….
• Sebagai upaya implementasi UU KIP maka Pattiro
Surakarta saat ini sedang mengembangkan model
transparansi informasi pada layanan kesehatan
(layanan PKMS)
• Bentuk: berupa brosur tentang manfaat dan
layanan PKMS
• Manfaat: masyarakat dapat mengawasi dan
menghitung sendiri biaya yang dikeluarkan pada
saat berobat dan diklaimkan oleh RS ke Pemkot
 mencegah mark up klaim yang dilakukan RS