2. Pengertian Pelayanan Kesehatan
Menurut Prof. Dr. Soekidjo Notoatmojo, pelayanan
kesehatan adalah sebuah sub sistem pelayanan
kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan
preventif (pencegahan) dan promotif( peningkatan
kesehatan ) dengan sasaran masyarakat.
Menurut Levey dan Loomba (1973), Pelayanan
Kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan
sendiri/secara bersama-sama dalam suatu organisasi
untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan,
mencegah, dan menyembuhkan penyakit serta
memulihkan kesehatan perorangan, keluarga,
kelompok, atau masyarakat.
3. Menurut Depkes RI (2009), pelayanan
kesehatan adalah setiap upaya yang
diselenggarakan sendiri atau secara bersama-
sama dalam suatu organisasi untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatan,
mencegah dan menyembuhkan penyakit
serta memulihkan kesehatan perorangan,
keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat.
4. • Tersedia dan berkesinambungan.
• Dapat diterima dan bersifat wajar di kalangan
masyarakat.
• Mudah dicapai.
• Mudah dijangkau.
• Bermutu.
Syarat Pokok Pelayanan Kesehatan
5. Muatan UU Kesehatan No 23 tahun
1992:
Salah satu upaya pembangunan kesehatan:
1.Kurasi---Penyembuhan
2.Promotif---peningkatan derajat kesehatan
3.Prevensi---Pencegahan
4. Rehabilitasi---Pemulihan
Untuk mencapai keadaan sejahtera badan,
jiwa, sosial---agar hidup produktif secara sosial
dan ekonomis
6. Stratifikasi pelayanan kesehatan
• Pelayanan kesehatan tingkat pertama
Pelayanan kesehatan yang bersifat pokok (basic
health service). Pada umumnya bersifat pelayanan
rawat jalan.
• Pelayanan kesehatan tingkat kedua
Pelayanan kesehatan yang lebih lanjut telah bersifat
rawat inap dan untuk menyelenggarakannya telah
dibutuhkan tenaga-tenaga spesialis.
• Pelayanan kesehatan tingkat ketiga
Pelayanan kesehatan yang bersifat lebih kompleks
dan umumnya diselenggarakan oleh tenaga-tenaga
subspesialis.
7. Pelayanan kesehatan sbg satu sistem
•Input : perangkat administrasi (modal, tata
cara, kesanggupan)
•Proses : fungsi manajemen (perencanaan,
pengorganisasian, penggerakkan & evalu-
asi)
•Output : pelayanan kesehatan yg dimanfa-
atkan oleh masyarakat
•Outcome : derajat kesehatan masyarakat
Upaya Kesehatan
8. Prinsip
- Berkesinambungan & Paripurna, meliputi upaya
peningkatan, pencegahan, pengobatan hingga
pemulihan, serta rujukan antar tingkatan upaya.
- Bermutu, Aman, dan Sesuai Kebutuhan bagi penerima,
pemberi upaya, dan masyarakat, serta mampu
menghadapi tantangan global dan regional.
- Adil & Merata, utk memenuhi kebutuhan masyarakat
di bidang kesehatan di seluruh wilayah Republik
Indonesia & di luar negeri dalam kondisi tertentu.
Upaya Kesehatan
9. Prinsip
- Non diskriminatif, sesuai kebutuhan medis, bukan
status sosial ekonomi & tdk membeda-bedakan suku/
ras, budaya & agama, dengan tetap memperhatikan
pengarus-utamaan gender.
- Terjangkau, harus terjangkau oleh seluruh masyarakat.
- Teknologi Tepat Guna, berasas pada kesesuaian
kebutuhan & tdk bertentangan dengan etika, moral,
dan nilai agama.
- Bekerja dlm Tim scr Cepat & Tepat, melibatkan semua
pihak yg kompeten, dilakukan secara cepat dengan
ketepatan/presisi yang tinggi.
Upaya Kesehatan
10. Tujuan penyelenggaraan upaya kesehatan adalah
terselenggaranya upaya kesehatan yg adil, merata,
terjangkau, & bermutu utk menjamin terselengga-
ranya pembangunan kesehatan guna meningkat-
kan derajat kesehatan masyarakat yg setinggi-
tingginya.
Upaya kesehatan diutamakan pd berbagai upaya
dgn daya ungkit tinggi dlm pencapaian sasaran
pembangunan kesehatan utamanya penduduk
rentan, antara lain : ibu, bayi, anak, manusia usia
lanjut, & masyarakat miskin.
Upaya Kesehatan
11. - Upaya kesehatan primer adalah upaya kesehatan dimana terjadi
kontak pertama scr perorangan/ masyarakat dgn pelayanan
kesehatan melalui meka-nisme rujukan timbal-balik, termasuk
penanggulangan bencana dan pelayanan gawat darurat.
- Upaya kesehatan sekunder adalah upaya kesehatan rujukan
lanjutan, yang terdiri dari pelayanan kesehatan perorangan
sekunder & pelayanan kesehatan masya-rakat sekunder.
- Upaya kesehatan tersier adalah upaya kesehatan rujukan
unggulan yg terdiri dari pelayanan kesehatan perorangan tersier
& pelayanan kesehatan masyarakat tersier.
Sistem Pelayanan Kesehatan
12. Bentuk Pokok
1. Pelayanan Kesehatan Masyarakat
a. Primer, pelayanan peningkatan dan pencegahan tanpa
mengabaikan keluarga, kelompok, dan masyarakat.
Merupakan tanggung-jawab Dinkes Kabupaten/ Kota yg
pelaksanaan operasionalnya dpt didele-gasikan kpd
Puskesmas.
Upaya Kesehatan
13. Masyarakat termasuk swasta dpt menyeleng-garakan
pelayanan kesehatan sesuai peraturan yg berlaku dan
berkerjasama dgn pemerintah. Pembiayaan pelayanan
kesehatan masyarakat primer ditanggung oleh pemerintah
bersama masyarakat, termasuk swasta.
b. Sekunder, menerima rujukan kesehatan dari pe-layanan
kesehatan masyarakat primer & mem-berikan fasilitasi
dlm bentuk sarana, teknologi, & sumber daya manusia
kesehatan serta didukung oleh pelayanan kesehatan
masyarakat tersier.
Upaya Kesehatan
14. Merupakan tanggung-jawab Dinkes Kabupaten/ Kota dan atau
Provinsi sbg fungsi teknisnya, yakni melaksanakan pelayanan
kesehatan masyarakat yg tidak sanggup/tidak memadai
dilakukan pada pelayanan kesehatan masyarakat primer.
Fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta hrs mempunyai izin
sesuai peraturan yang berlaku serta bekerjasama dgn unit kerja
Pemda, seperti laboratorium kesehatan, Balai Teknik Kesehatan
Lingkungan, Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan, dll.
Upaya Kesehatan
15. c. Tersier, menerima rujukan kesehatan dari pelayanan kesehatan
masyarakat sekunder dan memberikan fasilitasi dalam bentuk
sarana, teknologi, sumber daya manusia kesehatan, dan rujukan
operasional.
Merupakan tanggung-jawab Dinkes Provinsi dan Kemkes yg
didukung dgn kerja sama lintas sektor. Institut pelayanan
kesehatan masyarakat tertentu scr nasional dapat dikembangkan
untuk menampung kebutuhan.
Pelaksananya adalah Dinkes Provinsi, Unit kerja terkait di tingkat
Provinsi, Kemkes, & Unit kerja terkait di tingkat nasional.
Upaya Kesehatan
16. 2. Pelayanan Kesehatan Perorangan
a. Primer, kontak pertama scr perorangan sbg proses awal
pelayanan kesehatan dgn penekanan pd pengobatan &
pemulihan tanpa mengabaikan upaya peningkatan &
pencegahan, termasuk gaya hidup sehat.
Pembiayaan utk penduduk miskin dibiayai oleh pemerintah,
sedangkan golongan lainnya diatur oleh pemerintah dalam
sistem pembiayaan yang berlaku.
Upaya Kesehatan
17. Pelayanan kesehatan diberikan oleh dokter dan dokter gigi di
puskesmas, puskesmas perawatan, tempat praktik perorangan,
klinik pratama, klinik umum di balai/lembaga pelayanan
kesehatan, dan rumah sakit pratama, termasuk Pos Kesehatan
Desa (Poskesdes) dan pengobatan tradisional serta pengobatan
alternatif yang secara ilmiah telah terbukti terjamin keamanan
dan khasiatnya.
Dalam keadaan tertentu, bidan atau perawat dapat memberikan
pelayanan kesehatan tingkat pertama sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Upaya Kesehatan
18. b. Sekunder, pelayanan kesehatan spesialistik yg menerima rujukan dari
pelayanan kesehatan perorangan primer, dapat juga dijadikan sebagai
wahana pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan sesuai dengan
kebutuhan pendidikan dan pelatihan.
Pelayanan kesehatan perorangan sekunder dilaksanakan di tempat
kerja maupun fasilitas kesehatan baik Rumah Sakit setara kelas C serta
fasilitas kesehatan lainnya milik pemerintah, masyarakat, maupun
swasta oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang
menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik
Upaya Kesehatan
19. Pelayanan kesehatan perorangan sekunder yang bersifat
tradisional dan komplementer dilaksanakan dengan berafiliasi
dengan atau di rumah sakit pendidikan.
3. Tersier, menerima rujukan sub-spesialistik dari pelayanan
kesehatan di bawahnya
Pelaksana pelayanan kesehatan perorangan tersier adalah dokter
sub-spesialis atau dokter spesialis yang telah mendapatkan
pendidikan khusus atau pelatihan dan mempunyai izin praktik
dan didukung oleh tenaga kesehatan lainnya yang diperlukan.
Upaya Kesehatan
20. Pelaksananya adalah dokter sub-spesialis atau dokter
spesialis yg telah mendapatkan pendidikan khusus/
pelatihan & mempunyai izin praktik dan didukung oleh
tenaga kesehatan lainnya yang diperlukan.
Pelayanan kesehatan perorangan tersier dilak-sanakan di
Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus setara kelas A dan
B, baik milik pemerintah maupun swasta yg mampu
memberikan pelayanan kesehatan sub-spesialistik dan juga
termasuk klinik khusus.
Upaya Kesehatan
21. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga merupakan pelayanan
kesehatan sub spesialistik yang dilakukan oleh dokter sub
spesialis atau dokter gigi sub spesialis yang menggunakan
pengetahuan dan teknologi kesehatan sub spesialistik.
Pelayanan kesehatan perorangan tersier wajib melaksanakan
penelitian dan pengembangan dasar maupun terapan dan dapat
dijadikan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan tenaga
kesehatan sesuai dengan kebutuhan.
Upaya Kesehatan
23. Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan
Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan alat dan atau tempat
utk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik peningkatan,
pencegahan, pengobatan, maupun pemulihan oleh pemerintah
dan atau masyarakat, termasuk swasta.
Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang, sesuai
kebutuhan medis dimulai tingkat pertama primer hingga tingkat
ketiga/tersier.
24. Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan
Sistem Rujukan pelayanan kesehatan merupakan
penyelenggaraan pelayanan kesehatan yg mengatur pelimpahan
tugas/wewenang & tanggung jawab pelayanan kesehatan secara
timbal balik baik vertikal maupun horizontal; maupun struktural &
fungsional thd kasus/masalah penyakit atau permasalahan
kesehatan.
25. Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan
Rujukan dibagi dlm rujukan medik/perorangan yg berkaitan dgn
pengobatan & pemulihan berupa pengiriman pasien (kasus), spesimen,
& pengetahuan tentang penyakit; serta rujukan kesehatan dikaitkan dgn
upaya pencegahan & peningkatan kesehatan berupa sarana, teknologi,
dan operasional.
26. Rujukan vertikal merupakan rujukan antar pelayanan
kesehatan yang berbeda tingkatan.
Rujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih
rendah ke tingkatan yg lebih tinggi dilakukan apabila:
– pasien membutuhkan pelayanan kesehatan
spesialistik atau subspesialistik;
– perujuk tidak dapat memberikan pelayanan
kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena
keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau
ketenagaan.
Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan
27. Rujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih tinggi
ke tingkatan yg lebih rendah dilakukan apabila:
– permasalahan pasien dpt ditangani oleh tingkatan
pelayanan yg lebih rendah sesuai dgn kompetensi dan
kewenangannya;
– kompetensi dan kewenangan pelayanan tingkat pertama
atau kedua lebih baik dalam menangani pasien tersebut;
– pasien memerlukan pelayanan lanjutan yg dpt ditangani
oleh tingkatan pelayanan yg lebih rendah & untuk alasan
kemudahan, efisiensi dan pelayanan jangka panjang;
dan/atau
– perujuk tdk dpt memberikan pelayanan kesehatan sesuai
dgn kebutuhan pasien karena keterbatasan sarana,
prasarana, peralatan dan/atau ketenagaan.
Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan
28. Rujukan horizontal merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan
dalam satu tingkatan.
Rujukan horizontal dilakukan apabila perujuk tidak dapat
memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan
pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau
ketenagaan yg sifatnya sementara atau menetap.
Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan
29. Setiap pemberi pelayanan kesehatan berkewajiban merujuk
pasien bila keadaan penyakit/permasalahan kesehatan
memerlukannya, kecuali dgn alasan yang sah dan mendapat
persetujuan pasien/keluarganya (pasien tdk dapat
ditransportasikan atas alasan medis, sumber daya, atau geografis).
Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan
30. Rujukan harus mendapatkan persetujuan dari pasien
dan/atau keluarganya yg diberikan setelah dijelaskan
oleh tenaga kesehatan yg berwenang, sekurang-
kurangnya mengenai :
– diagnosis & terapi dan/atau tindakan medis yang
diperlukan;
– alasan dan tujuan dilakukan rujukan;
– risiko yang dapat timbul apabila rujukan tidak
dilakukan;
– transportasi rujukan; dan
– risiko atau penyulit yang dapat timbul selama dalam
perjalanan.
Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan
31. Perujuk sebelum melakukan rujukan harus :
- melakukan pertolongan pertama dan/atau tindakan
stabilisasi kondisi pasien sesuai indikasi medis serta
sesuai dengan kemampuan untuk tujuan keselamatan
pasien selama pelaksanaan rujukan;
- melakukan komunikasi dengan penerima rujukan dan
memastikan bhw penerima rujukan dapat menerima
pasien dalam hal keadaan pasien gawat darurat; dan
Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan
32. - membuat surat pengantar rujukan untuk disampaikan kepada
penerima rujukan. Surat pengantar rujukan sekurang-kurangnya
memuat:
i. identitas pasien;
ii. hasil pemeriksaan (anamnesis, pemeriksaan fisik dan
pemeriksaan penunjang) yang telah dilakukan;
iii. diagnosis kerja;
iv. terapi dan/atau tindakan yang telah diberikan
v. tujuan rujukan; dan
vi. nama dan tanda tangan tenaga kesehatan yang
memberikan pelayanan
Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan
33. Rujukan dianggap telah terjadi apabila pasien telah
diterima oleh penerima rujukan.
Penerima rujukan berkewajiban:
– menginformasikan mengenai ketersediaan sarana &
prasarana serta kompetensi & ketersediaan tenaga
kesehatan
– memberikan pertimbangan medis atas kondisi
pasien; dan
– memberikan informasi kepada perujuk mengenai
perkembangan keadaan pasien setelah selesai
memberikan pelayanan.
Penerima rujukan bertanggung jawab untuk melakukan
pelayanan kesehatan lanjutan sejak menerima rujukan.
Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan
34. Perorangan/
Keluarga
Masyarakat Masyarakat
Primer Primer
Perorangan/
Keluarga
Sekunder
Tersier
Upaya Kesehatan
Keluarga Mandiri
Kader Upaya
Kesehatan
Keluarga Mandiri
Posyandu
Polindes
UKBM
Puskesmas
Dinkes Kab/Kota,
BP4, BKMM, BKOM
Kemkes, Dinkes
Propinsi
dr. swasta, Puskesmas
BKIA, Bidan, BP
dr. Sp swasta, RSUD,
BP4, Klinik Spesialis
RSU Pusat,
RS Khusus
Rujukan Upaya Kesehatan
Masyarakat
Rujukan Upaya Kesehatan
Perorangan
(Permenkes 001 tahun 2012 ttg
sistem rujukan pelayanan
kesehatan perorangan)
Sekunder
Tersier
36. PELAYANAN FARMASI DAN ALKES
1. Peningkatan mutu pelayanan kefarmasian melalui :
– Penyempurnaan standar dan pedoman:
• Formularium Nasional
• Harga obat (group purchasing)
• Standar pelayanan farmasi lainnya
– Akreditasi standar pengelolaan dan pelayanan sarana
kefarmasian (instalasi farmasi)
– Pemenuhan jumlah SDM farmasi di fasyankes yang
dilakukan secara bertahap
– Peningkatan kompetensi SDM farmasi
– Penyempurnaan Manajemen Pengelolaan Obat (dari
perencanaan, pengadaan, pendistribusian, dan
pelayanan)
37. PELAYANAN FARMASI DAN ALKES
2. Penyusunan dan review regulasi yang
dibutuhkan terkait dengan pelayanan
kefarmasian dan alkes:
– Penyediaan, pengelolaan dan pelayanan obat
dan BMHP
– Standarisasi alkes
– Penggunaan Alkes yang tepat guna
– Pengendalian dan pemantauan penggunaan
obat secara rasional
38. Permenkes turunan Perpres Jaminan Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang:
1. Tata cara pemberian pelayanan skrining kesehatan jenis penyakit, dan waktu pelayanan skrining
kesehatan
2. Pelayanan Kesehatan Lain yang Dijamin Dalam Manfaat Jaminan Kesehatan
3. Penggunaan hasil penilaian teknologi dalam Manfaat Jaminan Kesehatan
4. Jenis dan Plafon Harga Alat Bantu Kesehatan;
5. Tata Cara Pembayaran Selisih Biaya (Koordinasi Manfaat)
6. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan
7. Daftar dan Harga Obat dan Bahan Medis Habis Pakai
8. Pemberian Kompensasi oleh BPJS Kesehatan dlm Hal di Daerah Belum Tersedia Fasilitas
pelayanan kesehatan yg penuhi Syarat Guna Memenuhi Kebutuhan Medis Sejumlah Peserta
9. Persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah/Pemerintah Daerah/Swasta yang
Bekerjasama Dengan BPJS Kesehatan
10.Asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan yang akan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam
menyepakati besaran pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan
11.Besaran kapitasi dan Indonesian Case Based Groups (INA-CBG’s);
12.Standar Tarif Pelayanan Kesehatan yang Menjadi Acuan Bagi Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan
13.Kendali mutu dan biaya penyelenggaran Jaminan Kesehatan: pelaksanaan dan pengembangan
sistem kendali mutu pelayanan serta penjaminan kendali mutu dan kendali biaya
39. Pasal 26
1. Pengembangan penggunaan teknologi dalam
Manfaat Jaminan Kesehatan harus disesuaikan
dengan kebutuhan medis sesuai hasil penilaian
teknologi kesehatan (health technology assessment).
2. Penggunaan hasil penilaian teknologi dalam
Manfaat Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
3. Ketentuan mengenai tata cara penggunaan hasil
penilaian teknologi (health technology assessment)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan BPJS Kesehatan.
4/29/2014 Hasbullah Thabrany - pandangan pribadi 39
40. DASAR HUKUM PEKERJAAN KEFARMASIAN
(UU 36/2009 dan PP 51/2009)
Pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh
tenaga kesehatan yg mempunyai keahlian dan
kewenanganuntuk itu :
Pembuatan termasuk pengendalian mutu
Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan,
penyimpanan dan pendistribusian atau
penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan
obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat,
serta pengembangan obat, bahan obat dan obat
tradisional
41. ARAH DAN STRATEGI
PENGEMBANGAN
KEFARMASIAN DAN ALKES
KEBIJAKAN:
Meningkatkan
ketersediaan,
keterjangkauan,
pemerataan dan
kualitas farmasi
dan Alkes
STRATEGI:
1. Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan
obat, terutama esensial generik
2. Peningkatakan promosi penggunaan obat dan
teknologi rasional oleh provider dan konsumen
3. Penguatan kapasitas institusi dalam
manajemen suplai chain obat dan teknologi
4. Peningkatan kualitas sarana produksi, distribusi
dan sarana sediaan farmasi dan alkes
5. Peningkatan pelayanan kefarmasian
6. Peningkatan kemandirian/produksi lokal BBO,
OT, alkes
7. Peningkatan monitoring dan evaluasi harga
obat
8. Penguatan pengawasan premarket dan post
market alkes dan PKRTRef: RPJMN 2014 - 2019
42. Pelayanan langsung dan bertanggung jawab
kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan
farmasi dengan maksud mencapai hasil yang
pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan
pasien (PP 51/2009)
43. KONSEP PELAYANAN KEFARMASIAN
PELAYANAN KESEHATAN Patient Safety
Kolaborasi tenaga
kesehatan
PELAYANAN
FARMASI KLINIK
PENGELOLAAN
OBAT DAN
PERBEKKES
PATIENTCENTRE
