Laporan ini memberikan ringkasan kondisi ekonomi Provinsi Sumatera Utara periode Mei 2019. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada triwulan I-2019 mencapai 5,3% didorong oleh kenaikan konsumsi pemerintah dan LNPRT. Di sisi lain, konsumsi rumah tangga dan investasi melambat. Sektor konstruksi dan jasa menopang pertumbuhan, sementara pertanian dan perdagangan melambat. Inflasi triwulan I rendah namun dip

1. LAPORAN PEREKONOMIAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
Mei 2019

2. VISI DAN MISI
1

3. VISI DAN MISI
2
VISI DAN MISI
Visi Bank Indonesia
terbaik diantara negara emerging markets
Misi Bank Indonesia
1. Mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan
bauran kebijakan Bank Indonesia.
2. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial
Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan.
3. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem
pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta mitra strategis
lain.
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi
struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain.
5. Memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan pembiayaan ekonomi, termasuk
infrastruktur, melalui akselerasi pendalaman pasar keuangan.
6. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat
daerah.
7. Memperkuat peran internasional, organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem
informasi Bank Indonesia.
Nilai-nilai Strategis
(i) kejujuran dan integritas (trust and integrity); (ii) profesionalisme (professionalism); (iii)
keunggulan (excellence); (iv) mengutamakan kepentingan umum (public interest); dan (v)
koordinasi dan kerja sama tim (coordination and teamwork) yang berlandaskan keluhuran nilai-
nilai agama (religi).

4. VISI DAN MISI
3
Visi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera
Utara
bagi pembangunan e
Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera
Utara
Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, stabilitas sistem
keuangan, efektivitas pengelolaan uang rupiah dan kehandalan sistem pembayaran untuk
mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan
berkesinambungan.

5. VISI DAN MISI
4

6. KATA PENGANTAR
5
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan
karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Utara
Periode Mei 2019. Laporan ini memuat evaluasi perkembangan ekonomi Sumatera Utara serta
prospek ekonomi tahun 2019. Publikasi laporan ini juga sekaligus menjadi bagian dari misi Kantor
Perwakilan Bank Indonesia untuk dapat berkontribusi bagi pembangunan ekonomi daerah.
Pertama, kami ingin menyampaikan kondisi perekonomian Sumatera Utara periode triwulan
I 2019. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada triwulan I 2019 tumbuh kuat, mencapai 5,30%
(yoy) sama dengan triwulan sebelumnya. Realisasi ini lebih tinggi dibandingkan nasional dan
merupakan yang tertinggi dibandingkan periode yang sama sejak 2014. Tentu, kondisi ini menjadi
sinyal yang baik bagi perekonomian tahun 2019. Tingginya pertumbuhan periode ini didorong oleh
kenaikan konsumsi pemerintah dan konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT), serta
berkurangnya tekanan impor di tengah konsumsi rumah tangga, investasi dan ekspor yang melambat.
Dari sisi sektoral, perbaikan sektor konstruksi dan jasa-jasa mendorong perekonomian awal tahun,
ditengah sektor pertanian serta perdagangan yang melambat. Memasuki triwulan II 2019,
perekonomian Sumatera Utara diprediksi tumbuh meningkat, ditopang oleh perbaikan kinerja
konsumsi rumah tangga seiring dengan aktivitas belanja pada bulan ramadhan dan lebaran yang
meningkat, didukung oleh pencairan dana Tunjangan Hari Raya (THR) dan kenaikan gaji ASN.
Ke depan, kami memperkirakan potensi perbaikan ekonomi masih terbuka. Perekonomian
tahun 2019 diperkirakan tumbuh lebih tinggi, berada di kisaran 5,0% 5,5%. Pelaksanaan pilpres
2019 diperkirakan menjadi motor penggerak konsumsi pemerintah dan konsumsi LNPRT di tahun
politik ini. Di sisi lain, net ekspor antar daerah juga diperkirakan meningkat seiring dengan
berlanjutnya program biodiesel B-20 yang mendorong kenaikan permintaan CPO dalam negeri.
Tidak hanya itu, akselerasi pembangunan infrastruktur untuk konektivitas maupun pengembangan
kawasan ekonomi-pariwisata juga diyakini akan mendorong efisiensi logistik dan peningkatan
produktivitas perekonomian.
Dari sisi perkembangan harga, tekanan inflasi Sumatera Utara triwulan I tahun 2019 tercatat
lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Kelompok bahan makanan memberikan andil
penurunan tekanan inflasi pada periode berjalan seiring dengan masih berlangsungnya panen raya
di sentra penghasil tanaman pangan dan hortikultura khususnya cabai merah. Meski demikian, kami
melihat adanya kecenderungan peningkatan tekanan inflasi di akhir 2019. Kondisi ini didorong oleh
meningkatnya tekanan inflasi kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, kelompok
sandang, serta transportasi yang mulai terlihat pada April 2019. Meski demikian, kami
memperkirakan tekanan inflasi di akhir tahun masih berada di rentang sasaran 3,5%±1%.

7. KATA PENGANTAR
6
Merespon hal tersebut, kami akan terus melakukan upaya pengendalian inflasi dalam
kerangka kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), baik di tingkat provinsi maupun
kabupaten/kota. Sebagaimana yang dituangkan dalam program kerja pengendalian inflasi, kegiatan
pengendalian tersebut difokuskan pada empat pilar utama yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan
pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Akhirnya, selain sebagai referensi yang bermanfaat, kami mengharapkan buku ini dapat
memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Sumatera Utara yang lebih baik ke depan.
Selain itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam
penyediaan data dan informasi yang kami perlukan antara lain Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera
Utara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, Badan Pusat
Statistik (BPS), perbankan, akademisi, dan instansi pemerintah lainnya. Kami menyadari bahwa
cakupan dan analisis dalam KEKR masih belum sepenuhnya sempurna sehingga saran, masukan serta
dukungan informasi/data dari pembaca sekalian sangat diharapkan guna peningkatan kualitas dari
laporan ini
Medan, Mei 2019
KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA
Wiwiek Sisto Widayat
Direktur Eksekutif

8. KATA PENGANTAR
7

9. DAFTAR ISI
8
DAFTAR ISI
VISI DAN MISI..................................................................................................................................2
KATA PENGANTAR..........................................................................................................................5
DAFTAR ISI.......................................................................................................................................8
DAFTAR GRAFIK ............................................................................................................................11
DAFTAR TABEL ..............................................................................................................................14
DAFTAR GAMBAR .........................................................................................................................15
TABEL INDIKATOR.........................................................................................................................16
RINGKASAN UMUM......................................................................................................................17
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH ........................................................21
1.1 Perekonomian Sumatera Utara Stabil...............................................................................22
1.2 Konsumsi Pemerintah Menjaga Roda Perekonomian.......................................................24
1.3 Akselerasi Lapangan Usaha Konstruksi Menopang Perekonomian...................................29
BOKS 1 : PROSPEK CPO SUMATERA UTARA DI 2019 DAN DAMPAK KEBIJAKAN BIODIESEL
NASIONAL .....................................................................................................................................34
KEUANGAN PEMERINTAH...........................................................................................38
2.1 Gambaran Umum APBD 2019........................................................................................39
2.1.1 Anggaran Pendapatan APBD 2019...................................................................................39
2.1.2 Anggaran Belanja APBD 2019 .........................................................................................40
2.2 Realisasi APBD Triwulan I 2019......................................................................................40
2.2.1 Realisasi Pendapatan Triwulan I 2019..............................................................................40
2.2.2 Realisasi Belanja APBD Triwulan I 2019..........................................................................41
2.3 Efisiensi APBN Provinsi Sumatera Utara 2019 .................................................................43
2.3.1 Realisasi Pendapatan APBN Provinsi Sumatera Triwulan I Masih Terbatas ......................44
2.3.2 Realisasi Belanja APBN Meningkat pada Triwulan I ........................................................44
BOKS 2 : Inovasi dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah dalam Mendorong
Pertumbuhan dan Transformasi Digital...........................................................................................47
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH ...........................................................................51
3.1 Meredanya Tekanan Inflasi Triwulan I 2019....................................................................52
3.2 Kelompok Bahan Makanan Menjadi Penahan Laju Inflasi...............................................53
3.2.1 Deflasi Kelompok Bahan Makanan Lebih Dalam.............................................................53
3.2.2 Penurunan Laju Inflasi Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau............54
3.2.3 Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Menjadi Pendorong Tekanan
Inflasi 54
3.2.4 Peningkatan Laju Inflasi Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan.................55
3.3 Inflasi Spasial Mereda......................................................................................................55

10. DAFTAR ISI
9
3.3.1 Kota Medan Sebagai Sumber Penahan Inflasi Sumatera Utara .........................................56
3.3.2 Penurunan Laju Inflasi Kota Pematangsiantar...................................................................56
3.3.3 Penurunan Inflasi Kota Sibolga Menjadi Yang Terdalam..................................................57
3.3.4 Peningkatan Laju Inflasi Kota Padangsidimpuan ..............................................................57
3.4 Tracking Inflasi ................................................................................................................58
3.4.1 Inflasi April Meningkat.....................................................................................................58
3.4.2 Peningkatan Inflasi Triwulan II 2019................................................................................59
3.5 Program Pengendalian Inflasi Daerah..............................................................................60
BOKS 3 : ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI SUMATERA UTARA 2019 2021.....................64
STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN
UMKM 66
4.1 KINERJA PERBANKAN SECARA UMUM .........................................................................67
4.2 INTERMEDIASI PERBANKAN..........................................................................................68
4.2.1 Dana Pihak Ketiga............................................................................................................68
4.2.2 Perkembangan Kredit .......................................................................................................69
4.2.3 Penyaluran Kredit berdasarkan Kota/Kabupaten...............................................................71
4.2.4 Penyaluran Kredit UMKM ................................................................................................72
4.3 KINERJA KORPORASI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN ........................................73
4.3.1 Sumber Kerentanan Korporasi..........................................................................................73
4.3.2 Penyaluran Kredit Korporasi.............................................................................................74
4.4 KINERJA RUMAH TANGGA............................................................................................74
4.4.1 Sumber Kerentanan Rumah Tangga .................................................................................74
4.4.2 Penyaluran Kredit Rumah Tangga ....................................................................................75
SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH .....................................78
5.1 Perkembangan Sistem Pembayaran Non Tunai ...............................................................79
5.1.1 Perkembangan Transaksi Menggunakan SKNBI dan RTGS...............................................79
5.1.2 Upaya Pengembangan Layanan Keuangan Non Tunai dan Elektronifikasi.......................80
5.2 Perkembangan Sistem Pembayaran Tunai .......................................................................81
5.3 Kelancaran Sistem Pembayaran.......................................................................................82
5.3.1 Penanganan Uang Tidak Asli ...........................................................................................82
5.3.2 Penyediaan Uang Rupiah.................................................................................................82
5.3.3 Pengawasan Kegiatan Penukaran Valuta Asing ................................................................83
5.3.4 Pengawasan Penyelenggaraan Transfer Dana (PTD) ........................................................83
5.3.5 Layanan Keuangan Digital ...............................................................................................84
BOKS 4 : INOVASI SISTEM PEMBAYARAN....................................................................................85
KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN.................................................................90
6.1 Ketenagakerjaan ..............................................................................................................91
6.2 Kesejahteraan ..................................................................................................................95

11. DAFTAR ISI
10
6.2.1 Nilai Tukar Petani ............................................................................................................95
6.2.2 Kemiskinan ......................................................................................................................96
6.2.3 Ketimpangan Pendapatan.................................................................................................98
BOKS 5 : Strategi Pengembangan Sektor Ekonomi Wilayah Pantai Barat dan Kepulauan di Provinsi
Sumatera Utara .............................................................................................................................102
PROSPEK PEREKONOMIAN .........................................................................................105
7.1 Prospek Pertumbuhan Ekonomi.....................................................................................106
7.2 Prospek Inflasi................................................................................................................109
7.3 Rekomendasi .................................................................................................................111
DAFTAR ISTILAH..........................................................................................................................113

12. DAFTAR GRAFIK
11
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1.1 Perkembangan PDRB dan PDB......................................................................................22
Grafik 1.2 Perkembangan Dunia Usaha..........................................................................................22
Grafik 1.3 Penjualan 3 bulan kedepan............................................................................................23
Grafik 1.4 Andil Permintaan Domestik dan Eksternal .....................................................................24
Grafik 1.5 Perkembangan Indeks Survei Penjalan Eceran ...............................................................24
Grafik 1.6 Perkembangan Konsumsi terhadap Pembelian Barang Tahan Lama...............................25
Grafik 1.7 Perkembangan Kredit Rumah Tangga.............................................................................25
Grafik 1.8 Perkembangan Kredit Modal Kerja.................................................................................26
Grafik 1.9 Perkembangan Ekspor CPO............................................................................................27
Grafik 1.10 Perkembangan Harga CPO Internasional.....................................................................27
Grafik 1.11 Ekspor Karet .................................................................................................................27
Grafik 1.12 Perkembangan Harga Karet Internasional ....................................................................28
Grafik 1.13 Perkembangan Impor Berdasarkan Kelompok Barang..................................................28
Grafik 1.14 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah...............................................................................28
Grafik 1.15 Perkembangan Nilai Tukar Petani................................................................................30
Grafik 1.16 Likert Scale Kapasitas Utilisasi .....................................................................................31
Grafik 1.17 Perkembangan Total Bongkar Barang di Pelabuhan Belawan ......................................31
Grafik 1.18 Perkembangan Kredit Konstruksi..................................................................................32
Grafik 1.19 Perkembangan Penjualan Semen .................................................................................32
Grafik 1.20 Realisasi Kegiatan Usaha Perdagangan ........................................................................32
Grafik 1.21 Penumpang Pesawat Internasional dan Domestik ........................................................33
Grafik 1.22 Penyaluran Dana Replanting BPDPKS di Sumatera tahun 2018 (sd Okt) .....................34
Grafik 2.1 Perkembangan APBD Provinsi Sumatera Utara (Miliar Rp) ............................................39
Grafik 2.2 Perkembangan DOF APBD Provinsi Sumatera Utara .....................................................39
Grafik 2.3 Proporsi Anggaran PAD Provinsi Sumatera Utara...........................................................40
Grafik 2.4 Proporsi Anggaran Belanja Provinsi Sumatera Utara ......................................................40
Grafik 2.5 Komposisi Realisasi Pendapatan APBD Triwulan I 2019................................................41
Grafik 2.6 Realisasi Belanja Operasi APBD Triwulan I 2018 ..........................................................43
Grafik 2.7 Pagu APBN Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Belanja.............................................43
Grafik 2.8 Pangsa Penerimaan APBN..............................................................................................44
Grafik 3.1 Perkembangan Inflasi Sumatera Utara dan Nasional......................................................52
Grafik 3.2 Inflasi Bulanan Sumatera Utara ......................................................................................52
Grafik 3.3 Inflasi Kelompok Bahan Makanan..................................................................................54
Grafik 3.4 Inflasi Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau....................................54
Grafik 3.5 Inflasi Kelompok Perumahan, Listrik, Air & Gas.............................................................55
Grafik 3.6 Inflasi Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan ..........................................55
Grafik 3.7 Disagregasi Inflasi Kota Medan ......................................................................................56
Grafik 3.8 Disagregasi Inflasi Kota Pematangsiantar........................................................................57
Grafik 3.9 Disagregasi Inflasi Kota Sibolga......................................................................................57
Grafik 3.10 Disagregasi Inflasi Kota Padangsidimpuan ...................................................................58
Grafik 3.11 Disagregasi Inflasi April 2019 ......................................................................................59
Grafik 3.12 Data Historis Inflasi Nasional dan Sumatera Utara.......................................................64

13. DAFTAR GRAFIK
12
Grafik 4.1. Perkembangan Intermediasi Perbankan.........................................................................67
Grafik 4.2. Dana Pihak Ketiga.........................................................................................................68
Grafik 4.3. Proporsi Dana Pihak Ketiga...........................................................................................69
Grafik 4.4. Penghimpunan DPK per Kabupaten/Kota di Sumatera Utara ........................................69
Grafik 4.5. Perkembangan Kredit Berdasarkan Penggunaan............................................................69
Grafik 4.6. Proporsi Kredit Berdasarkan Penggunaan......................................................................69
Grafik 4.7. Proporsi Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi.................................................................70
Grafik 4.8. Perkembangan Penyaluran Kredit Lokasi Proyek Berdasarkan Sektor Ekonomi.............70
Grafik 4.9. Perkembangan Kualitas Kredit Lokasi Proyek Berdasarkan Sektor Ekonomi Utama.......71
Grafik 4.10. Grafik Perkembangan Loan at Risk (LaR).....................................................................71
Grafik 4.11. Penyaluran Kredit Berdasarkan Kab/Kota ....................................................................71
Grafik 4.12. Kualitas Kredit (NPL) berdasarkan Kabupaten/Kota .....................................................72
Grafik 4.13. Penyaluran kredit UMKM............................................................................................72
Grafik 4.14. Proporsi Kredit UMKM................................................................................................72
Grafik 4.15. Perkembangan Kredit UMKM berdasarkan sektor ekonomi ........................................72
Grafik 4.16. Perkembangan Kualitas Kredit UMKM........................................................................73
Grafik 4.17. Perkembangan NPL Kredit UMKM Berdasarkan Kabupaten/Kota................................73
Grafik 4.18. Perkembangan Kredit Korporasi Berdasarkan Jenis Penggunaan .................................74
Grafik 4.19. Perkembangan Kredit Korporasi berdasarkan sektor Ekonomi.....................................74
Grafik 4.20. Indeks Keyakinan Konsumen ......................................................................................75
Grafik 4.21. Indeks Pengeluaran Rumah Tangga di Sumatera Utara ...............................................75
Grafik 4.22. Debt to Service Ratio berdasarkan Pengeluaran..........................................................75
Grafik 4.23. Debt to Service Ratio berdasarkan Lapangan Usaha ..................................................75
Grafik 4.24. Proporsi Kredit Rumah Tangga....................................................................................75
Grafik 4.25. Perkembangan Penyaluran Kredit Rumah Tangga.......................................................76
Grafik 4.26. NPL Kredit Rumah Tangga di Sumatera Utara.............................................................76
Grafik 5.1 Perkembangan Transaksi RTGS Sumatera Utara.............................................................79
Grafik 5.2 Pertumbuhan Transaksi Kliring Nominal dan Volume (YoY) .......................................79
Grafik 5.3 Perkembangan transaksi menggunakan ATM.................................................................79
Grafik 5.4 Perkembangan Transaksi RTGS Sumatera Utara.............................................................80
Grafik 5.5 Perkembangan implementasi Elektronifikasi Jalan Tol....................................................80
Grafik 5.6 Penyerapan Bantuan BPNT (Nominal) ...........................................................................81
Grafik 5.7 Penyerapan Bantuan BPNT (Jumlah KPM)......................................................................81
Grafik 5.8 Penyerapan Bantuan PKH (Nominal) .............................................................................81
Grafik 5.9 Penyerapan Bantuan PKH (Volume)...............................................................................81
Grafik 5.10 Perkembangan Inflow Outflow Sumatera Utara ........................................................82
Grafik 5.11 Kegiatan Penukaran Valuta Asing.................................................................................83
Grafik 6.1 Jumlah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja ........................................................91
Grafik 6.2 Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja dan TPAK Sumatera Utara.................................92
Grafik 6.3 Perkembangan Jumlah Penduduk Bekerja dan TPT........................................................92
Grafik 6.4 Perkembangan Pangsa Kerja Formal dan Informal .........................................................92
Grafik 6.5 Indeks Penghasilan dan Tenaga Kerja ............................................................................92
Grafik 6.6 Proporsi Pekerja Sektoral................................................................................................93
Grafik 6.7 NTP Sumatera Utara ......................................................................................................93
Grafik 6.8 Pangsa Tenaga Kerja Berdasarkan Pendidikan ...............................................................94
Grafik 6.9 TPT Berdasarkan Pendidikan..........................................................................................94
Grafik 6.10 Kategori TK Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama..................................................95
Grafik 6.11 Pertumbuhan NTP Sumatera Utara ..............................................................................95
Grafik 6.12 Pertumbuhan Harga Gabah Kering Panen dan CPO lokal............................................96
Grafik 6.13 Pertumbuhan NTP Sumatera Utara Berdasarkan Subsektor..........................................96
Grafik 6.14 Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Utara....................................................................96

14. DAFTAR GRAFIK
13
Grafik 6.15 Jumlah Penduduk Miskin di Pedesaan dan Perkotaan..................................................97
Grafik 6.16 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan............................................................97
Grafik 6.17 Perkembangan Koefisien Gini Sumatera Utara.............................................................98
Grafik 6.18 Distribusi Pengeluaran Perkotaan.................................................................................98
Grafik 6.19 Distribusi Pengeluaran Pedesaan .................................................................................99
Grafik 6.20 IPM Sumut dan Nasional..............................................................................................99
Grafik 6.21 IPM 33 Kabupaten/Kota Sumut ..................................................................................100
Grafik 6.22 PDRB dan Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara pada
tahun 2017 ...................................................................................................................................102
Grafik 7.1 Outlook PBRB Sumatera Utara triwulan II 2019...........................................................106
Grafik 7.2 Perkembangan UMP Provinsi Sumatera Utara .............................................................110

15. DAFTAR TABEL
14
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Perkembangan PMA dan PMDN.....................................................................................26
Tabel 1.2 Outlook Produksi CPO Tahun 2019...............................................................................34
Tabel 2.1 Pagu dan Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Sumatera Utara......................................42
Tabel 2.2 Pagu dan Realisasi Belanja APBD Provinsi Sumatera Utara ............................................42
Tabel 2.3 Pagu dan Realisasi APBN Berdasarkan Jenis Belanja.......................................................45
Tabel 2.4 Pagu dan Realisasi APBN Berdasarkan Fungsi.................................................................45
Tabel 2.5 Pagu dan Realisasi APBN Berdasarkan Wewenang.........................................................46
Tabel 3.1 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Bulanan..............................................................52
Tabel 3.2 Komoditas Utama Penyumbang Deflasi Bulanan ............................................................53
Tabel 4.1. Kinerja Perbankan Sumatera Utara.................................................................................67
Tabel 5.1 Jumlah KUPVA dan PTD BB di Provinsi Sumatera Utara.................................................83
Tabel 5.2 Transaksi Penyelenggaraan Transfer Dana Triwulan I dan IV..........................................84
Tabel 5.3 Jumlah dan Transaksi Agen LKD di Sumatera Utara........................................................84
Tabel 6.1 Klasifikasi Penduduk Bekerja (Pekerja Penuh/Tidak Penuh) ............................................94
Tabel 6.2 Komoditi Penyumbang Garis Kemiskinan .......................................................................97
Tabel 6.3 IPM Menurut Komponen.................................................................................................99
Tabel 6.4 Sektor Perekonomian Berdasarkan Empat Kelompok Potensi Ekonomi di Wilayah
Kepulauan dan Pantai Barat..........................................................................................................103
Tabel 6.5 Hasil Penelitian KPJU Unggulan UMKM Kabupaten/Kota.............................................104
Tabel 7.1 Proyeksi Harga Komoditas Internasional (Nominal US$)...............................................107
Tabel 7.2 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi....................................................................................109

16. DAFTAR GAMBAR
15
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Ilustrasi produksi kelapa sawit.....................................................................................29
Gambar 1.2 Konstruksi Jalan Tol dan Jalur Kereta Api di Provinsi Sumatera Utara .........................31

17. TABEL INDIKATOR
16
TABEL INDIKATOR
2019 **)
I II III IV I II III IV I II III IV I
Produk Domestik Regional Bruto 4.66 5.49 5.28 5.25 4.53 5.14 5.24 5.56 4.73 5.27 5.38 5.30 5.30
Komponen Pengeluaran
Konsumsi Rumah Tangga 4.61 4.85 4.87 5.56 5.63 5.51 4.66 4.73 4.98 6.34 6.15 5.99 4.13
Konsumsi LNPRT 4.00 4.70 3.33 2.96 3.96 3.70 2.76 2.63 7.06 11.10 13.27 13.99 23.85
Konsumsi Pemerintah 4.31 4.46 -3.53 -4.83 4.63 4.52 7.40 6.28 6.24 5.01 14.81 10.00 17.55
Investasi 5.25 5.67 4.42 4.11 4.02 4.73 6.09 8.71 7.83 9.90 11.61 11.48 6.24
Inventori -58.03 -45.25 50.27 34.36 13.36 10.14 -44.81 -24.60 -0.43 5.22 83.69 17.18 -9.88
Ekspor 3.34 3.58 0.01 3.82 1.32 -2.74 15.54 11.08 -0.31 7.10 2.57 2.65 1.03
Impor -4.44 -2.69 -3.40 1.49 2.01 -4.92 16.66 12.75 1.40 14.40 12.47 9.81 0.86
Komponen Lapangan Usaha
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3.75 7.20 5.15 2.57 2.22 3.97 7.17 7.93 3.25 5.12 4.98 6.08 6.03
Pertambangan dan Penggalian 1.71 6.72 8.22 6.12 4.78 4.64 4.52 5.29 4.74 5.52 6.04 5.50 5.47
Industri Pengolahan 9.25 2.98 2.93 5.37 3.34 4.11 1.53 0.41 2.52 3.35 4.68 4.06 2.28
Pengadaan Listrik, Gas 3.49 10.98 7.13 -1.30 11.10 7.80 7.97 8.18 4.52 3.21 3.01 -0.25 1.85
Pengadaan Air 3.12 3.07 8.74 7.90 9.18 6.67 4.96 6.04 3.43 3.03 2.02 3.12 3.48
Konstruksi 3.47 5.99 5.48 7.37 5.21 5.88 7.36 8.55 6.87 5.95 5.24 3.91 7.42
PBE dan Reparasi 1.73 4.89 7.04 7.22 7.16 6.43 4.79 5.16 5.66 5.91 6.25 6.58 5.59
Transportasi dan Pergudangan 3.35 6.17 7.46 7.22 7.79 7.78 6.31 7.56 7.48 6.62 5.62 4.96 5.21
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 4.25 5.70 7.66 8.50 6.71 7.04 7.72 7.79 7.48 7.70 6.82 8.11 8.72
Informasi dan Komunikasi 5.78 6.89 8.60 9.65 9.26 8.73 8.04 8.31 8.20 8.38 7.94 9.18 8.96
Jasa Keuangan 7.54 6.17 3.69 -0.57 -0.47 2.50 -1.13 1.07 1.87 0.74 4.31 0.05 0.30
Real Estate 4.55 5.25 6.79 6.92 9.41 8.69 7.01 5.32 5.31 5.09 5.47 5.48 4.79
Jasa Perusahaan 5.67 5.94 5.95 6.23 6.94 7.02 8.03 7.81 7.75 8.27 6.90 5.58 5.50
Administrasi Pemerintahan 2.81 5.05 2.15 2.12 1.21 0.67 3.35 4.73 5.86 6.01 6.15 6.44 8.37
Jasa Pendidikan 7.39 7.00 2.88 2.71 2.73 2.69 5.93 8.22 8.09 9.79 4.21 3.50 3.93
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7.92 5.24 8.55 7.74 6.88 7.35 7.83 8.46 6.61 6.27 5.27 5.50 5.40
Jasa lainnya 6.96 6.30 6.42 6.35 8.33 7.71 7.31 6.93 6.06 6.24 5.80 5.73 5.71
Keterangan : * )
Angka Sementara
**)
Angka Sangat Sementara
Arah
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara
Komponen Pengeluaran
2016 2017 *) 2018 **)

18. RINGKASAN UMUM
17
RINGKASAN UMUM
ASESMEN MAKRO EKONOMI REGIONAL
Perekonomian Sumatera Utara pada triwulan I 2019 tumbuh kuat sebesar 5,30% (yoy). Stabilnya
perekonomian terutama didorong oleh peningkatan konsumsi pemerintah dan konsumsi Lembaga
Non Profit Rumah Tangga (LNPRT). Peningkatan sejalan dengan tingginya realisasi belanja
pemerintah dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum 2019. Selain itu, impor yang
melambat juga turut menjaga pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Secara sektoral, perekonomian
Sumatera Utara ditopang oleh perbaikan kinerja Lapangan Usaha (LU) konstruksi dan stabilnya
kinerja LU pertanian. LU konstruksi terakselerasi didorong oleh giatnya pembangunan proyek
proyek infrastruktur yang dilakukan Pemerintah. Sementara pertumbuhan LU pertanian ditopang oleh
tingginya produksi tanaman pangan dan hortikultura.
Memasuki triwulan II 2019, perekonomian diperkirakan tumbuh membaik didorong oleh
akselerasi konsumsi rumah tangga dan investasi menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional
(HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri. Selain itu, ekspor juga diperkirakan tumbuh meningkat sejalan
dengan persediaan bahan baku yang mencukupi. Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi didukung
oleh peningkatan sektor sektor utama.
ASESMEN KEUANGAN DAERAH
Pagu anggaran pendapatan dan belanja APBD Provinsi Sumatera Utara sejak empat tahun terakhir
terus mengalami peningkatan. Pada triwulan I 2019, realisasi pendapatan APBD sedikit lebih rendah
dibandingkan tahun sebelumnya. Sumber pendapatan Provinsi Sumatera Utara sebagian besar
(59,1%) masih berasal dari Pendapatan Transfer, yang menunjukkan belum tercapainya kemandirian
keuangan. Sementara itu realisasi belanja APBD triwulan I 2019 tercatat meningkat dibandingkan
tahun sebelumnya, yang bersumber dari belanja transfer. Di sisi lain, struktur dan realisasi APBN di
Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019 mengalami penurunan seiring proyek-proyek strategis dan
prioritas yang telah selesai pada tahun sebelumnya.

19. RINGKASAN UMUM
18
ASESMEN INFLASI
Inflasi Sumatera Utara pada triwulan I 2019 menurun dibandingkan periode sebelumnya. Realisasi
inflasi triwulan I 2019 sebesar 1,05% (yoy). Kelompok Bahan Makanan menjadi andil penyumbang
deflasi tahunan pada triwulan I 2019. Memasuki bulan April, tekanan inflasi kembali meningkat jauh
diatas rata-rata historis. Kedepan, inflasi pada triwulan II 2019 diperkirakan akan meningkat
dibandingkan triwulan sebelumnya, sejalan dengan masuknya bulan Ramadhan dan HBKN Idul Fitri.
ASESMEN STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN
AKSES KEUANGAN DAN UMKM
Kondisi stabilitas keuangan Sumatera Utara pada triwulan I 2019 cukup baik yang tercermin dari
rasio intermediasi (LDR) yang berada di rentang optimal, di tengah pertumbuhan DPK yang lebih
tinggi dibandingkan kredit proyek yang berlokasi di Sumatera (kredit lokasi proyek). Penurunan
penyaluran kredit juga diikuti dengan penurunan kualitas kredit yang tercermin dari NPL yang
meningkat tipis namun masih berada di level yang terjaga. Sementara itu, secara umum kredit di
Provinsi Sumatera Utara lebih banyak dibiayai oleh perbankan dari luar provinsi yang tercermin dari
nominal penyaluran kredit lokasi proyek lebih besar dibandingkan dengan kredit lokasi Bank. Kinerja
korporasi dan rumah tangga tercatat masih baik tercermin dari penyaluran dan kualitas kredit serta
indeks keyakinan konsumen yang membaik.
ASESMEN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN
PENGELOLAAN UANG RUPIAH
Seiring dengan pola musiman, arus uang kartal di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi
Sumatera Utara mengalami net inflow, mengindikasikan aktivitas ekonomi yang belum optimal.
Kondisi ini juga tercermin dari transaksi non tunai, dimana nilai transaksi RTGS dan SKNBI menurun
pada periode berjalan.
ASESMEN KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN
Sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang meningkat pada triwulan I 2019,
kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Sumatera Utara juga membaik. Beberapa indikator
mengkonfirmasi perbaikan tersebut antara lain Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang menurun,

20. RINGKASAN UMUM
19
tingkat kemiskinan juga menurun diikuti dengan indeks keparahan dan kedalaman yang semakin
mengecil, dan ketimpangan pendapatan yang membaik. Hal ini juga mengindikasikan bahwa
kualitas pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara membaik.
PROSPEK PEREKONOMIAN
Perekonomian Provinsi Sumatera Utara pada triwulan III 2019 diprakirakan tumbuh moderat di
tengah perkembangan inflasi yang kembali meningkat dibanding triwulan sebelumnya. Moderasi
ekonomi bersumber dari kembali normalnya permintaan konsumsi rumah tangga paska periode
Ramadhan dan Lebaran, di tengah masih stabilnya investasi dan membaiknya net ekspor. Sementara
itu, laju perubahan harga-harga secara umum masih meningkat yang disumbangkan oleh
peningkatan tekanan inflasi komoditas bumbu-bumbuan, kelompok sandang, serta kelompok
transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan.
Secara keseluruhan tahun 2019, momentum perbaikan ekonomi diprakirakan terus berlanjut dengan
capaian inflasi yang masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional. Optimisme perekonomian
didukung oleh peningkatan pertumbuhan konsumsi pemerintah serta perbaikan net ekspor, di tengah
kinerja konsumsi rumah tangga dan investasi yang sedikit mengalami perlambatan dibandingkan
dengan tahun sebelumnya. Untuk inflasi, terdapat tren peningkatan laju inflasi kelompok bahan
makanan, kelompok makanan jadi, kelompok sandang, serta kelompok transportasi, komunikasi, dan
jasa keuangan. Meski demikian, inflasi akhir tahun 2019 masih akan berada dalam rentang sasaran
nasional sebesar 3,5 ± 1% (yoy).

21. RINGKASAN UMUM
20

22. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH
21
PERKEMBANGAN
EKONOMI MAKRO DAERAH
Perekonomian Sumatera Utara pada triwulan I 2019 tumbuh kuat di 5,30% (yoy). Stabilnya
perekonomian terutama didorong oleh peningkatan konsumsi pemerintah dan konsumsi Lembaga Non Profit
Rumah Tangga (LNPRT). Peningkatan sejalan dengan tingginya realisasi belanja pemerintah dalam rangka
persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum 2019. Selain itu, impor yang melambat juga turut menjaga
pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Secara sektoral, perekonomian Sumatera Utara ditopang oleh perbaikan
kinerja Lapangan Usaha (LU) konstruksi dan stabilnya kinerja LU pertanian.
Memasuki triwulan II 2019, perekonomian diperkirakan tumbuh membaik didorong oleh akselerasi
konsumsi rumah tangga dan investasi menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan
dan Idul Fitri. Selain itu, ekspor juga diperkirakan tumbuh meningkat sejalan dengan persediaan bahan baku
yang mencukupi. Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi didukung oleh peningkatan sektor sektor utama.

23. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH
22
1.1 Perekonomian Sumatera
Utara Stabil
Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara
pada triwulan I 2019 terjaga stabil.
Perekonomian tumbuh 5,30% (yoy), atau
stabil di angka yang sama dengan triwulan IV
2018 (Grafik 1.1). Pencapaian ini lebih tinggi
dari nasional yang tercatat 5,07% (yoy) dan
tertinggi dibandingkan dengan periode yang
sama sejak tahun 2014. Stabilnya
perekonomian terutama didorong oleh
peningkatan konsumsi pemerintah dan
konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga
(LNPRT), serta berkurangnya tekanan impor,
di tengah konsumsi rumah tangga, investasi,
dan ekspor yang melambat.
Sumber: BPS, diolah
Grafik 1.1 Perkembangan PDRB dan PDB
Akselerasi konsumsi pemerintah didorong
oleh peningkatan realisasi APBD Provinsi
dalam rangka pembayaran utang DBH.
Percepatan juga didukung oleh peningkatan
penyaluran APBN ke Daerah sejalan dengan
persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum
(Pemilu) 2019. Kegiatan yang digelar serentak
pada 17 April 2019 ini juga turut mendorong
konsumsi LNPRT. Sementara itu, konsumsi
rumah tangga dan investasi tumbuh terbatas
disebabkan oleh moderasi aktivitas belanja
pasca Hari Besar Keagamaan Nasional
(HBKN) Natal dan Tahun Baru serta
konsolidasi investor swasta menjelang Pemilu
2019.
Di satu sisi, perlambatan ekspor dipengaruhi
oleh keterbatasan bahan baku untuk ekspor
Crude Palm Oil (CPO) dan karet. Hal tersebut
sejalan dengan masuknya musim trek kelapa
sawit dan gugur daun karet. Di sisi lain,
sejalan dengan tertahannya konsumsi rumah
tangga, impor tumbuh melambat dari
triwulan sebelumnya dan lebih lanjut
menjaga momentum perbaikan sisi eksternal.
Dari sisi lapangan usaha (LU), perekonomian
yang solid pada triwulan I 2019 didorong
oleh perbaikan LU konstruksi, sementara
pertanian tumbuh stabil dan industri
pengolahan serta perdagangan melambat.
Pertumbuhan ekonomi yang stabil juga
terkonfirmasi oleh pemantauan
perkembangan dunia usaha di triwulan I
2019 yang relatif stabil dibandingkan
triwulan sebelumnya (Grafik 1.2)
LU konstruksi terakselerasi didorong oleh
giatnya pembangunan proyek proyek
infrastruktur yang dilakukan Pemerintah.
Pertumbuhan LU pertanian ditopang oleh
tingginya produksi tanaman pangan dan
hortikultura sementara produksi tanaman
perkebunan relatif menurun. Penurunan
produksi tanaman perkebunan ini lebih lanjut
menahan kinerja industri pengolahan yang
bahan bakunya berasal dari subkelompok
tersebut, seperti industri kelapa sawit serta
industri karet. Selain itu, LU perdagangan
tumbuh terbatas dipengaruhi oleh normaliasi
konsumsi rumah tangga pasca libur akhir
tahun.
Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia,
diolah
Grafik 1.2 Perkembangan Dunia Usaha

24. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH
23
Memasuki triwulan II 2019, perekonomian
diperkirakan tumbuh membaik.
Pertumbuhan ekonomi diprediksi ditopang
oleh perbaikan konsumsi rumah tangga
sejalan dengan realisasi Tunjangan Hari Raya
(THR) menjelang HBKN Ramadhan dan Idul
Fitri. Investasi diperkirakan kembali
menggeliat terutama untuk mengakomodir
tingginya permintaan pada periode
Ramadhan dan Lebaran. Hal ini juga
didukung oleh proyek proyek infrastruktur
Pemerintah yang masih berlanjut.
Sementara itu, konsumsi pemerintah
diperkirakan tetap tumbuh didorong oleh
belanja operasi yang terus berjalan. Namun,
pertumbuhan diperkirakan lebih terbatas
sejalan dengan moderasi belanja pasca
kegiatan Pemilu 2019 dan penyaluran Dana
Bagi Hasil (DBH) Provinsi ke Kabupaten/Kota.
Pasca pelaksanaan pesta demokrasi,
pertumbuhan konsumsi LNPRT juga
diprediksi akan mengalami perlambatan.
Dari sisi eksternal, kinerja ekspor
diperkirakan tumbuh lebih baik dari triwulan
sebelumnya ditopang oleh tersedianya bahan
baku serta harga komoditas yang tetap solid.
Sementara itu, permintaan negara negara
mitra dagang utama diprediksi terbatas
sejalan dengan perlambatan ekonomi.
Pertumbuhan impor diperkirakan lebih tinggi
dari triwulan sebelumnya sejalan dengan
tingginya aktivitas konsumsi rumah tangga.
Akselerasi impor juga diperkirakan didukung
oleh peningkatan impor bahan baku dan
barang modal untuk mendukung kinerja LU
LU utama. Optimisme perbaikan ekonomi
Sumatera Utara pada triwulan II 2019
tercermin oleh perbaikan ekspektasi
penjualan 3 bulan ke depan (Grafik 1.3).
Ke depan, masih terdapat beberapa faktor
risiko yang menghambat perbaikan
ekonomi. Gunung Sinabung yang kembali
mengalami erupsi pada 7 Mei 2019 berisiko
menurunkan kinerja sektor pertanian. Abu
vulkaniknya dapat menurunkan produksi
tanaman hortikultura dan buah - buahan di
Sumatera Utara, antara lain di Kabupaten
Karo yang menjadi salah satu sentra produksi
Sumatera Utara. Selain itu, perbaikan harga
komoditas diperkirakan masih bersifat
temporer sehingga berpeluang menahan
pertumbuhan ekspor. Perkembangan perang
dagang Tiongkok dan Amerika Serikat yang
terus bergejolak dan belum pasti serta
penetapan RED II serta black campaign1
yang
terjadi di Eropa berpotensi menurunkan harga
komoditas ekspor utama di pasar
internasional.
Sumber: Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia, diolah
Grafik 1.3 Penjualan 3 bulan kedepan
1
Black campaign antaralain mengangkat isu
Hak Asasi Manusia, tenaga kerja anak, dan
wanita, perburuhan, deforestasi, dan
biodiversity.
2019 **)
I II III IV I II III IV I II III IV I
Produk Domestik Regional Bruto 4.66 5.49 5.28 5.25 4.53 5.14 5.24 5.56 4.73 5.27 5.38 5.30 5.30
Komponen Pengeluaran
Konsumsi Rumah Tangga 4.61 4.85 4.87 5.56 5.63 5.51 4.66 4.73 4.98 6.34 6.15 5.99 4.13 53.82
Konsumsi LNPRT 4.00 4.70 3.33 2.96 3.96 3.70 2.76 2.63 7.06 11.10 13.27 13.99 23.85 1.02
Konsumsi Pemerintah 4.31 4.46 -3.53 -4.83 4.63 4.52 7.40 6.28 6.24 5.01 14.81 10.00 17.55 7.12
Investasi 5.25 5.67 4.42 4.11 4.02 4.73 6.09 8.71 7.83 9.90 11.61 11.48 6.24 31.51
Inventori -58.03 -45.25 50.27 34.36 13.36 10.14 -44.81 -24.60 -0.43 5.22 83.69 17.18 -9.88 1.35
Ekspor 3.34 3.58 0.01 3.82 1.32 -2.74 15.54 11.08 -0.31 7.10 2.57 2.65 1.03 31.90
Impor -4.44 -2.69 -3.40 1.49 2.01 -4.92 16.66 12.75 1.40 14.40 12.47 9.81 0.86 26.71
ArahKomponen
2016 2017 *) 2018 **)
Struktur

25. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH
24
1.2 Konsumsi Pemerintah
Menjaga Roda
Perekonomian
Dari sisi penggunaan, pertumbuhan
ekonomi bersumber dari perbaikan
permintaan eksternal sementara
permintaan domestik tumbuh terbatas.
Permintaan domestik tetap tumbuh kuat
didorong oleh konsumsi pemerintah, tetapi
pertumbuhannya tertahan oleh perlambatan
konsumsi rumah tangga dan investasi.
Aktivitas belanja pemerintah mengalami
peningkatan terutama terkait penyaluran
utang DBH Provinsi ke Kabupaten/Kota serta
persiapan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan
Presiden (Pileg dan Pilpres) 2019. Namun,
menjelang pesta demokrasi tersebut, investor
disinyalir masih melakukan wait and see
sehingga menahan pertumbuhan investasi.
Sementara itu, perlambatan konsumsi rumah
tangga dipengaruhi oleh aktivitas belanja
masyarakat yang kembali normal pasca
HBKN Natal dan Tahun Baru.
Di satu sisi, permintaan eksternal mengalami
perbaikan ditopang oleh perlambatan impor
yang lebih tinggi dibandingkan perlambatan
ekspor (Grafik 1.4). Impor tumbuh melambat
terutama didorong oleh perlambatan impor
barang konsumsi sejalan dengan normaliasasi
aktivitas belanja masyarakat. Sementara itu,
kinerja ekspor tumbuh lebih rendah dari
triwulan sebelumnya disebabkan oleh
keterbatasan bahan baku komoditas ekspor
utama.
Sumber: BPS, diolah
Grafik 1.4 Andil Permintaan Domestik dan
Eksternal
Pada triwulan I 2019, konsumsi rumah
tangga tumbuh 4,13% (yoy), melambat
dibandingkan triwulan sebelumnya yang
mencapai 5,99% (yoy). Perlambatan
konsumsi rumah tangga sesuai dengan pola
musiman pasca HBKN Natal dan Tahun Baru.
Kegiatan berbelanja masyarakat kembali
normal pasca libur akhir tahun sehingga
menahan pertumbuhan konsumsi rumah
tangga. Perlambatan tersebut tercermin dari
penurunan indeks penjualan eceran dari 209
pada triwulan IV 2018 menjadi 206 pada
triwulan I 2019 (Grafik 1.5).
Sumber: Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia, diolah
Grafik 1.5 Perkembangan Indeks Survei
Penjalan Eceran
Di sisi lain, daya beli masyarakat dinilai
relatif terbatas sejalan dengan pertumbuhan
UMP tahun 2019 yang tercatat 8,03% (yoy),
lebih rendah dibandingkan tahun 2018, yaitu
8,71% (yoy). Masyarakat disinyalir masih
belum optimis terhadap kondisi ekonomi saat
ini, sehingga aktivitas konsumsi mengalami
penurunan. Hal tersebut terkonfirmasi oleh
pemantauan pembelian barang tahan lama
konsumen yang menurun serta berada di
level pesimis (di bawah 100) (Grafik 1.6).

26. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH
25
Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia, diolah
Grafik 1.6 Perkembangan Konsumsi terhadap
Pembelian Barang Tahan Lama
Pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang
menurun tercermin dari indikator sisi
pembiayaan. Penyaluran kredit rumah tangga
pada triwulan I 2019 tumbuh 14,36% (yoy),
melambat dari 24,22% (yoy) pada triwulan
sebelumnya (Grafik 1.7). Deselerasi ini terjadi
pada seluruh jenis kredit, terutama kredit
multiguna yang menurun menjadi 6,11%
(yoy) dari 23,17% (yoy).
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah
Grafik 1.7 Perkembangan Kredit Rumah
Tangga
Pada triwulan II 2019, konsumsi rumah
tangga diperkirakan tumbuh membaik.
Akselerasi konsumsi rumah tangga diprediksi
didorong oleh tingginya aktivitas belanja
masyarakat terutama pada periode HBKN
Ramadhan dan Idul Fitri. Hal tersebut
didukung juga oleh daya beli masyarakat
yang menguat seiring dengan pencairan rapel
kenaikan gaji ASN di bulan April, pencairan
THR sebelum perayaan lebaran serta rencana
pencairan gaji ke-13 pada bulan Juni.
Penyaluran program bantuan sosial (bansos)
Pemerintah juga diperkirakan dapat
mendorong konsumsi rumah tangga lebih
lanjut lagi.
Berbeda dengan pola historisnya, konsumsi
pemerintah tumbuh meningkat di awal
tahun 2019. Pertumbuhan konsumsi
pemerintah mencapai 17,55% (yoy),
terakselerasi dibandingkan dengan triwulan
IV 2018 sebesar 10,00% (yoy). Peningkatan
konsumsi pemerintah terutama didorong oleh
tingginya realisasi penyaluran Transfer Pusat
ke Daerah dan realisasi APBD Provinsi.
Penyaluran Transfer Pusat ke Daerah triwulan
I 2019 tercatat Rp3,60 triliun, meningkat
9,1% dari realisasi periode yang sama tahun
sebelumnya sebesar Rp3,30 triliun.
Peningkatan tersebut terutama didorong oleh
kegiatan belanja dalam rangka persiapan
Pemilu 2019. Realisasi anggaran Komisi
Pemilihan Umum dan Badan Pengawas
Pemilihan Umum di triwulan I 2019 masing
masing meningkat sebesar 318,85% dan
245,98% dari realiasi periode yang sama
tahun sebelumnya.
Sementara itu, realisasi belanja dan transfer
APBD Provinsi pada triwulan I 2019 tercatat
Rp2,11 triliun, meningkat 64,61% dari
realisasi periode yang sama tahun
sebelumnya sebesar Rp1,28 triliun.
Peningkatan tersebut sejalan dengan
peningkatan pagu anggaran belanja dan
transfer tahun 2019 yang tercatat Rp15,54
triliun, meningkat 12,09% dari tahun 2018
sebesar Rp13,87 triliun. Realisasi APBD
Provinsi pada triwulan I 2019 terutama
dialokasikan untuk belanja transfer sebesar
Rp1,49 triliun dalam rangka penyelesaian
utang DBH Provinsi ke Kabupaten/Kota
sesuai dengan arahan Gubernur Provinsi
Sumatera Utara. Adapun pembayaran
tersebut dilakukan secara bertahap sebanyak
lima kali pada Januari Februari 2019.
Memasuki triwulan II 2019, konsumsi
pemerintah diperkirakan tetap tumbuh
kuat. Pencairan rapel kenaikan gaji ASN di
bulan April, gaji ke-14 di bulan Mei, dan
rencana pencairan gaji ke-13 di bulan Juni
diperkirakan mendorong konsumsi
pemerintah dari sisi belanja pegawai. Namun

27. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH
26
demikian, pertumbuhan diperkirakan lebih
terbatas akibat moderasi pasca pelaksanaan
Pemilu 2019 serta pencairan utang DBH.
Pertumbuhan investasi pada triwulan I
2019 tercatat 6,24% (yoy), menurun dari
11,48% (yoy) pada triwulan IV 2018.
Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh proses
konsolidasi investor menjelang Pilpres 2019.
Pelaku usaha asing memerlukan kepastian
yang lebih tinggi untuk melakukan investasi,
sehingga keputusan investasi akan menunggu
proses pemilihan umum selesai. Sikap
tersebut terkonfirmasi oleh penurunan jumlah
proyek Penanaman Modal Asing (PMA)
(Tabel 1.1).
Tabel 1.1 Perkembangan PMA dan PMDN
Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, diolah
Tidak hanya investor asing, investor dalam
negeri disinyalir juga menahan penanaman
modalnya. Berdasarkan hasil liaison kami,
sebagian pelaku usaha tidak melakukan
investasi karena fasilitas produksi yang masih
memadai. Sikap pelaku usaha ini tercermin
dari penurunan total Penanaman Modal
Dalam Negeri (PMDN). Perlambatan investasi
juga terkonfirmasi oleh penurunan kredit
modal kerja (Grafik 1.8).
Sementara itu, selesainya beberapa
pembangunan proyek strategis nasional
multiyears di tahun 2018, seperti Pelabuhan
Kuala Tanjung dan Ruas Jalan Tol Medan
Tebing Tinggi juga mendorong perlambatan
investasi lebih lanjut. Meskipun demikian,
terdapat proyek proyek infrastruktur yang
masih terus berjalan sehingga menopang
pertumbuhan investasi, seperti Ruas Jalan Tol
Medan Binjai, Tebing Tinggi Kuala
Tanjung Parapat, dan Kisaran Indrapura
yang termasuk ke dalam Jalan Tol Trans
Sumatera serta Jalur Kereta Api Binjai
Besitang.
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah
Grafik 1.8 Perkembangan Kredit Modal Kerja
Pada triwulan II 2019, kinerja investasi
diperkirakan kembali menggeliat.
Selesainya penyelenggaraan Pileg dan Pilpres
2019 diperkirakan mendorong kembali minat
investor untuk melakukan penanaman modal.
Selain itu, pelaku usaha juga diperkirakan
mendorong investasi untuk memperlancar
kegiatan usaha di tengah tingginya
permintaan domestik pada periode HBKN
Ramadhan dan Idul Fitri. Meskipun
pembangunan proyek infrastruktur lebih
terbatas, sisa proyek Tol Trans Sumatera
diperkirakan terus menopang pertumbuhan
investasi.
Kinerja ekspor di awal tahun 2019 tercatat
1,03% (yoy), menurun dari triwulan
sebelumnya yang tercatat 2,65% (yoy). Hal
ini terutama didorong oleh perlambatan
ekspor luar negeri yang mencapai 2,03%
(yoy) pada triwulan berjalan dari 5,00% (yoy)
pada triwulan sebelumnya. Deselerasi
tersebut disebabkan oleh keterbatasan bahan
Proyek (juta USD) Proyek (Rp miliar)
I 28 18.08 11 161.31
II 227 320.01 87 888.18
III 179 283.09 39 1129.53
IV 254 393.48 91 2685.23
I 52 195.31 24 4311.50
II 92 397.34 40 1440.30
III 53 332.31 33 2573.79
IV 329 423.42 187 3358.05
I 148 134.50 95 1531.74
II 148 153.38 95 1309.14
III 189 178.44 137 826.93
IV 133 53.69 79 613.74
I 22 63.60 130 453.29
2018
P: jumlah proyek; I: Nilai Investasi
Periode
PMA PMDN
2016
2017
2019

28. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH
27
baku CPO dan karet seiring dengan musim
trek kelapa sawit serta karet.
Sumber: Bea Cukai, diolah
Grafik 1.9 Perkembangan Ekspor CPO
Pada triwulan I 2019, pertumbuhan ekspor
CPO menurun dibandingkan triwulan
sebelumnya baik secara nilai maupun volume
(Grafik 1.9). Perlambatan tersebut disebabkan
oleh keterbatasan pasokan kelapa sawit pada
musim trek. Berdasarkan negara tujuan,
deselerasi ekspor CPO terutama didorong
oleh ekspor ke India dan Eropa. Penurunan
ekspor CPO dan turunannya ke India
didorong oleh selisih bea masuk Refined CPO
Indonesia yang lebih tinggi 5% dari Malaysia
dengan adanya kesepakatan bilateral
Malaysia India yang mulai berlaku sejak 1
januari 2019. Di sisi lain, rencana penerapan
Renewable Energy Directive (RED) II
diperkirakan menahan kinerja ekspor CPO ke
Eropa. Melalui RED II, penggunaan biodiesel
berbasis sawit di Eropa akan dihapuskan
karena kelapa sawit digolongkan sebagai
nabati berisiko tinggi terhadap deforestasi.
Sumber: Bloomberg, diolah
Grafik 1.10 Perkembangan Harga CPO
Internasional
Perbaikan harga CPO internasional
mendorong peningkatan ekspor lebih lanjut.
Harga CPO di pasar internasional triwulan I
2019 tercatat USD492/metric ton atau
tumbuh -21,75% (yoy) meningkat
dibandingkan triwulan sebelumnya
USD458/metric ton dengan pertumbuhan
sebesar -26,63% (yoy) (Grafik 1.10).
Perbaikan tersebut didorong oleh penurunan
stok minyak sawit dan minyak nabati lainnya
di negara negara produsen utama.
Sumber: Bea Cukai, diolah
Grafik 1.11 Ekspor Karet
Di samping itu, pertumbuhan ekspor karet
pada triwulan I 2019 menurun baik secara
nilai maupun volume (Grafik 1.11).
Perlambatan tersebut didorong oleh belum
optimalnya tingkat produksi pabrik sejalan
dengan keterbatasan bahan baku. Ditengah
periode gugur daun karet, petani masih
enggan untuk melakukan penderesan
sehingga bahan baku semakin sulit
didapatkan. Produktivitas lahan karet yang
rendah juga mempersulit perolehan bahan
baku. Bahan baku yang terbatas juga memicu
tingginya tingkat persaingan antar industri
pengolahan karet untuk mendapatkan bahan
baku dari agen.
Penurunan permintaan dari Tiongkok dengan
tingginya persediaan karet di negara tersebut
turut mendorong perlambatan ekspor karet.
Namun demikian, perlambatan ekspor
tertahan oleh perbaikan harga karet di pasar
global. Pada triwulan I 2019, harga karet
internasional tumbuh 7,00%, jauh di atas
triwulan sebelumnya yang terkontraksi
sebesar -13,98% (Grafik 1.12). Peningkatan
tersebut ditopang oleh rencana kesepakatan
pembatasan ekspor karet oleh tiga negara
produsen utama, yaitu Thailand, Malaysia,
dan Indonesia melalui Agreed Export

29. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH
28
Tonnage Scheme (AETS) sebesar 240.000
ton2
.
Sumber: Bea Cukai, diolah
Grafik 1.12 Perkembangan Harga Karet
Internasional
Memasuki triwulan II 2019, ekspor
diperkirakan mengalami perbaikan
didukung oleh ketersediaan bahan baku
yang melimpah sejalan dengan
terlewatinya musim trek perkebunan.
Perbaikan harga komoditas karet dengan
penerapan AETS sejak 1 April 2019 31 Juli
2019 diperkirakan turut mendorong
pertumbuhan ekspor. Akselerasi ekspor juga
didukung oleh harga CPO yang solid sejalan
dengan menguatnya permintaan dari negara
negara di Asia (Tiongkok, India, Pakistan, dan
Timur Tengah sementara permintaan dari
kawasan lainnya relatif terbatas.
Membuka tahun 2019, impor tumbuh
0,86% (yoy), melambat dibandingkan
triwulan sebelumnya yang tercatat 9,81%
(yoy). Perlambatan terutama terjadi pada
impor luar negeri yang mencapai 0,82% (yoy)
dari 17,13% (yoy) pada triwulan IV 2018.
Deselerasi impor terutama ditopang oleh
penurunan impor barang konsumsi sejalan
dengan normalisasi konsumsi rumah tangga
pasca libur akhir tahun (Grafik 1.13).
Penurunan tersebut terutama terjadi pada
impor makanan dan minuman yang telah di
proses untuk kebutuhan rumah tangga dan
alat transportasi non industrial. Selain itu,
penguatan nilai tukar rupiah yang tercatat
2
Thailand, Indonesia, dan Malaysia akan
mengurangi volume ekspor karet alam masing
Rp14.745,-, dari Rp14.136,- pada triwulan IV
2018 turut mendukung perlambatan impor
lebih lanjut (Grafik 1.14).
Sumber: Bea Cukai, diolah
Grafik 1.13 Perkembangan Impor
Berdasarkan Kelompok Barang
Selain itu, deselerasi impor juga didorong
oleh penurunan impor bahan baku dan
barang modal. Berkurangnya impor bahan
baku sejalan dengan kinerja industri
pengolahan yang cenderung terbatas.
Sementara itu, penurunan impor barang
modal didorong oleh proses konsolidasi
pelaku usaha menjelang Pemilu 2019.
Sumber: Bank Indonesia, diolah
Grafik 1.14 Perkembangan Nilai Tukar
Rupiah
Pada triwulan II 2019, impor diperkirakan
meningkat ditopang oleh peningkatan
impor dari seluruh kelompok barang.
Impor barang konsumsi, seperti makanan dan
minuman diperkirakan meningkat didorong
oleh tingginya antusiasme masyarakat
merayakan lebaran. Impor barang baku dan
barang modal diperkirakan tumbuh sejalan
dengan peningkatan kapasitas produksi
dalam rangka memenuhi kebutuhan pada
periode HBKN Ramadhan dan Idul Fitri.
Selain itu, berlanjutnya proyek strategis
pemerintah diperkirakan turut menopang
peningkatan impor.
masing sebesar 126.240 ton, 98.160 ton, dan
15.600 ton selama empat bulan.

30. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH
29
1.3 Akselerasi Lapangan Usaha
Konstruksi Menopang
Perekonomian
Secara sektoral, perekonomian Sumatera
Utara ditopang oleh perbaikan kinerja LU
konstruksi dan stabilnya kinerja LU
pertanian. Namun demikian perlambatan LU
industri pengolahan dan perdagangan
menahan akselerasi pertumbuhan ekonomi
lebih lanjut. Adapun keempat LU tersebut
memberikan porsi 73% terhadap
perekonomian Sumaetra Utara di triwulan I
2019.
Akselerasi LU konstruksi didorong oleh
pembangunan beberapa proyek multiyears,
seperti Jalan Tol Trans Sumatera, Kereta Api
Medan Bandar Khalifah, dan Kereta Api
Binjai Besitang. Sementara itu, LU pertanian
tercatat stabil ditopang oleh panen raya
tanaman pangan dan hortikultura sementara
komoditas perkebunan mengalami musim
trek. Kedua sektor tersebut memberikan
kontribusi masing masing sebesar 0,92%
dan 1,49% terhadap pertumbuhan ekonomi
triwulan I 2019.
Keterbatasan bahan baku dari kelapa sawit,
karet, dan tembakau serta penurunan
permintaan, baik domestik maupun ekspor,
mendorong perlambatan kinerja LU industri
pengolahan. Meskipun demikian, tingginya
kinerja industri kertas dan percetakan akibat
persiapan Pemilu 2019 menahan
perlambatan lebih lanjut. LU perdagangan
tumbuh melambat sejalan dengan moderasi
konsumsi rumah tangga pasca libur akhir
tahun.
Pada triwulan I 2019, LU pertanian
tumbuh 6,08% (yoy), stabil dibandingkan
triwulan sebelumnya sebesar 6,03% (yoy).
Pertumbuhan tersebut ditopang oleh panen
raya tanaman pangan dan hortikultura sejalan
dengan cuaca yang mendukung. Produksi
padi periode Januari Maret 2019 mencapai
1,9 juta ton sejalan dengan panen di
Kabupaten Mandailing Natal, Langkat,
Serdang Bedagai, Tapanuli Selatan, dan Deli
Serdang. Sementara itu, subkategori
hortikultura terutama didorong oleh panen
raya cabai merah di Kabupaten Simalungun,
Dairi, dan Karo.
Sumber: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia
(GAPKI) Pusat, diolah
Gambar 1.1 Ilustrasi produksi kelapa sawit
Di satu sisi, pertumbuhan LU pertanian
tertahan oleh penurunan produksi
2019 **)
I II III IV I II III IV I II III IV I
Produk Domestik Regional Bruto 4.66 5.49 5.28 5.25 4.53 5.14 5.24 5.56 4.73 5.27 5.38 5.30 5.30
Komponen Lapangan Usaha
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3.75 7.20 5.15 2.57 2.22 3.97 7.17 7.93 3.25 5.12 4.98 6.08 6.03 20.74
Pertambangan dan Penggalian 1.71 6.72 8.22 6.12 4.78 4.64 4.52 5.29 4.74 5.52 6.04 5.50 5.47 1.27
Industri Pengolahan 9.25 2.98 2.93 5.37 3.34 4.11 1.53 0.41 2.52 3.35 4.68 4.06 2.28 19.45
Pengadaan Listrik, Gas 3.49 10.98 7.13 -1.30 11.10 7.80 7.97 8.18 4.52 3.21 3.01 -0.25 1.85 0.11
Pengadaan Air 3.12 3.07 8.74 7.90 9.18 6.67 4.96 6.04 3.43 3.03 2.02 3.12 3.48 0.10
Konstruksi 3.47 5.99 5.48 7.37 5.21 5.88 7.36 8.55 6.87 5.95 5.24 3.91 7.42 14.13
PBE dan Reparasi 1.73 4.89 7.04 7.22 7.16 6.43 4.79 5.16 5.66 5.91 6.25 6.58 5.59 18.66
Transportasi dan Pergudangan 3.35 6.17 7.46 7.22 7.79 7.78 6.31 7.56 7.48 6.62 5.62 4.96 5.21 5.02
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 4.25 5.70 7.66 8.50 6.71 7.04 7.72 7.79 7.48 7.70 6.82 8.11 8.72 2.41
Informasi dan Komunikasi 5.78 6.89 8.60 9.65 9.26 8.73 8.04 8.31 8.20 8.38 7.94 9.18 8.96 2.09
Jasa Keuangan 7.54 6.17 3.69 -0.57 -0.47 2.50 -1.13 1.07 1.87 0.74 4.31 0.05 0.30 2.96
Real Estate 4.55 5.25 6.79 6.92 9.41 8.69 7.01 5.32 5.31 5.09 5.47 5.48 4.79 5.07
Jasa Perusahaan 5.67 5.94 5.95 6.23 6.94 7.02 8.03 7.81 7.75 8.27 6.90 5.58 5.50 1.03
Administrasi Pemerintahan 2.81 5.05 2.15 2.12 1.21 0.67 3.35 4.73 5.86 6.01 6.15 6.44 8.37 3.52
Jasa Pendidikan 7.39 7.00 2.88 2.71 2.73 2.69 5.93 8.22 8.09 9.79 4.21 3.50 3.93 1.83
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7.92 5.24 8.55 7.74 6.88 7.35 7.83 8.46 6.61 6.27 5.27 5.50 5.40 1.01
Jasa lainnya 6.96 6.30 6.42 6.35 8.33 7.71 7.31 6.93 6.06 6.24 5.80 5.73 5.71 0.58
ArahKomponen
2016 2017 *) 2018 **)
Struktur

31. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH
30
subkategori perkebunan karena masuknya
musim trek kelapa sawit dan periode gugur
daun karet. Seusai dengan polanya, produksi
kelapa sawit pada triwulan I mengalami
penurunan akibat oleh curah hujan yang
cukup rendah pada periode yang sama tahun
sebelumnya (Gambar 1.1). Adapun produksi
kelapa sawit dipengaruhi oleh curah hujan 1
1,5 tahun sebelumnya, dengan curah hujan
yang baik untuk tanaman berada di kisaran
200 mm3
. Sementara itu, penurunan produksi
karet disebabkan oleh periode gugur daun
yang terjadi pada Februari April 2019.
Siklus perkembangan gugur daun
dikelompokkan dalam lima fase yang
memerlukan waktu sampai dengan tiga bulan
di musim kemarau.
Sumber: BPS, diolah
Grafik 1.15 Perkembangan Nilai Tukar
Petani
Kinerja LU pertanian yang solid diikuti oleh
perbaikan kesejahteraan petani. Hal tersebut
tercermin dari indikator Nilai Tukar Petani
(NTP) pada triwulan I 2019 yang tercatat
meningkat, dari 97,4 menjadi 98,8 (Grafik
1.15). Stabilnya LU pertanian pada triwulan I
2019 terkonfirmasi oleh pemantauan tendensi
realisasi kegiatan usaha sektor pertanian yang
terjaga di level yang sama dibandingkan
triwulan IV 2018.
Pada triwulan II 2019, LU pertanian
diperkirakan tumbuh membaik. Perbaikan
tersebut diperkirakan dipengaruhi oleh
perbaikan produksi kelapa sawit dan karet
sejalan dengan berakhirnya musim trek
kelapa sawit dan musim gugur karet. Namun
3
FGD dengan GAPKI Pusat
4
Rata rata curah hujan Januari Maret 2018
tercatat 115 mm disinyalir menurunkan
produksi kelapa sawit pada triwulan I 2019.
demikian, panen raya tabama dan cabai
merah yang telah selesai dapat menahan
pertumbuhan lebih lanjut. Selain itu, letusan
Gunung Sinabung juga berisiko menurunkan
produksi pertanian di Kabupaten Karo dan
sekitarnya.
LU Industri pengolahan pada triwulan I
2019 tercatat tumbuh 2,28% (yoy),
melambat dari triwulan IV 2018 sebesar
4,06% (yoy). Pertumbuhan yang melambat
juga didukung oleh penurunan permintaan
domestik pasca libur akhir tahun dan
permintaan ekspor sejalan dengan
perekonomian dunia yang tumbuh lebih
rendah. Perlambatan LU industri pengolahan
didorong oleh menurunnya ketersediaan
bahan baku akibat pola seasonal serta cuaca
yang kurang mendukung4
. Bahan baku kelapa
sawit dan tembakau yang terbatas
menurunkan kinerja industri makanan dan
minuman serta pengolahan tembakau.
Selain itu, kinerja industri karet juga tertahan
sejalan dengan keterbatasan perolehan bahan
baku karet ditengah industri karet yang
sedang menjamur. Sesuai pola seasonalnya,
tanaman karet memasuki periode musim
gugur daun sehingga menurunkan produksi
karet. Selain itu, harga yang belum
remuneratif bagi petani karet mendorong
keengganan petani rakyat dalam mengelola
tanamannya. Persediaan bahan baku karet
yang rendah mendorong tingginya persaingan
antar industri karet di Sumatera Utara yang
meningkat dari 13 menjadi 15 16 pabrik.
Keterbatasan bahan baku untuk beberapa
industri tersebut menurunkan kapasitas
utilisasi pelaku usaha. Hal tersebut didukung
oleh hasil liaison yang meyakini adanya
penurunan kapasitas utilitsasi (Grafik 1.16).
Sementara itu, curah hujan yang sangat rendah
di triwulan I 2019 menyebabkan periode gugur
daun sehingga menurunkan produksi getah
alam.

32. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH
31
Sumber: Liaison Bank Indonesia diolah
Grafik 1.16 Likert Scale Kapasitas Utilisasi
Memasuki triwulan II 2019, industri
pengolahan diperkirakan tumbuh menguat
sejalan dengan peningkatan ketersediaan
bahan baku. Pasca musim trek kelapa sawit
dan periode gugur daun karet, produksi
bahan baku untuk industri makanan dan
minuman serta industri karet tersebut
diprediksi meningkat dan mendorong kinerja
LU industri pengolahan. Selain itu, pelaku
usaha diperkirakan terus mengoptimalkan
kapasitas utilisasi pabrik menyambut
tingginya permintaan domestik pada periode
HBKN Ramadhan dan Idul Fitri.
Pada triwulan I 2019, pertumbuhan LU
konstruksi mencapai 7,42% (yoy),
terakselerasi tinggi dibandingkan triwulan
sebelumnya sebesar 3,91% (yoy).
Kontribusi LU konstruksi tercatat 0,92% (yoy),
meningkat dari 0,51% (yoy) pada triwulan IV
2018. Tingginya pertumbuhan didorong oleh
pembangunan proyek - proyek infrastruktur
yang dilaksanakan Pemerintah Pusat (Gambar
1.2).
Sumber: Badan Pengaturan Jalan Tol (BPJT), diolah
Gambar 1.2 Konstruksi Jalan Tol dan Jalur
Kereta Api di Provinsi Sumatera Utara
Salah satu pembangunan infrastruktur
strategis yang masih berjalan di Sumatera
Utara adalah pembangunan Jalan Tol Trans
Sumatera. Jaringan Jalan Tol tersebut terdiri
dari Ruas Tol Medan Binjai, Ruas Tol Kuala
Tanjung Tebing Tinggi Parapat, dan Ruas
Tol Indrapura Brastagi dengan total
sepanjang 207,23 km. 38% dari total Ruas
Tol Medan Binjai sepanjang 16,73 km
masih dalam tahap konstruksi dan ditargetkan
beroperasi pada Desember 2019. Ruas Tol
Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat
dengan panjang 143,25 km telah memasuki
tahap konstruksi dan diharapkan selesai pada
tahun 2020. Perjanjian Pengusahaan Jalan
Tol (PPJT) Ruas Tol Indrapura Kisaran telah
ditandatangani pada 29 November 2017 dan
ditargetkan dapat mendukung kelancaran
distribusi barang/jasa mulai tahun 2020.
Selain itu, terdapat pembangunan jalur kereta
api rute Medan Bandar Khalipah sepanjang
10,8 km yang ditargetkan untuk segera
beroperasi pada triwulan II 2019. Rel tersebut
merupakan jalur layang pertama di Sumatera
dan akan digunakan untuk kereta api Medan
Kualanamu. Dengan mengurangi 42
frekuensi pergerakan kereta api per hari, lalu
lintas khususnya di pintu perlintasan dalam
Kota Medan menjadi lebih lancar. Di satu
sisi, pembangunan jalur kereta api Binjai
Besitang juga turut mendorong tingginya
pertumbuhan LU konstruksi. Kementrian
Perhubungan telah menginisiasi reaktivasi
jalur Binjai Besitang sejak tahuun 2016 dan
jalur tersebut ditargetkan dapat beroperasi
secara reguler pada tahun 2019.
Sumber: BPS, diolah
Grafik 1.17 Perkembangan Total Bongkar
Barang di Pelabuhan Belawan

33. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH
32
Perbaikan kinerja LU konstruksi tercermin
dari perkembangan total bongkar di
Pelabuhan Belawan. Pada triwulan I 2019,
barang yang dibongkar mencapai 4,8 juta ton
atau meningkat 988,86% (yoy) didorong oleh
pengiriman rel rel kereta api (Grafik 1.17).
Selain itu, iklim konstruksi yang kondusif juga
terkonfirmasi oleh penyaluran kredit sektor
konstruksi yang tumbuh cukup kuat hingga
9,72% (yoy) (Grafik 1.18).
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah
Grafik 1.18 Perkembangan Kredit Konstruksi
Pada triwulan II 2019, LU konstruksi
diperkirakan kembali tumbuh membaik.
Berlanjutnya proyek pembangunan
infrastruktur multiyears Pemerintah Pusat
serta pembangunan dari belanja modal dan
Pemerintah Daerah dan swasta yang mulai
bergulir diharapkan dapat mendorong
pertumbuhan LU. Perbaikan ini terindikasi
oleh meningkatnya pertumbuhan penjualan
semen di Sumatera Utara pada bulan April
2019 (Grafik 1.19). Namun demikian,
masuknya bulan puasa dan libur panjang
lebaran diperkirakan dapat berisiko menahan
kinerja konstruksi pada triwulan II 2019.
Sumber: Asosiasi Semen Indonesia, diolah
Grafik 1.19 Perkembangan Penjualan
Semen
Pada triwulan I 2019, LU perdagangan
tumbuh 5,59% (yoy), menurun dari
triwulan sebelumnya yang tercatat 6,58%
(yoy). Perlambatan LU perdagangan sesuai
dengan pola seasonalnya pasca HBKN Natal
dan Tahun Baru. Aktivitas berbelanja
masyarakat kembali berjalan normal setelah
libur akhir tahun, sehingga mendorong
penurunan kinerja LU perdagangan. Hal
tersebut sejalan dengan penurunan konsumsi
rumah tangga dari sisi konsumsi makanan
dan minuman serta pakaian dan alas kaki.
Namun demikian, persiapan pelaksanaan
Pileg dan Pilpres 2019 disinyalir menahan
perlambatan LU perdagangan lebih lanjut.
Pemantauan kami terhadap realisasi kegiatan
usaha sektor perdagangan yang menurun
pada triwulan I 2019 mengkonfirmasi
perlambatan LU ini (Grafik 1.20).
Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia,
diolah
Grafik 1.20 Realisasi Kegiatan Usaha
Perdagangan

34. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH
33
Memasuki triwulan II 2019, LU
perdagangan diperkirakan tumbuh
meningkat. Perbaikan tersebut didorong oleh
permintaan domestik yang tinggi pada
periode HBKN Ramadhan dan Idul Fitri.
Pencairan THR juga diperkirakan mendukung
peningkatan kinerja LU Perdagangan. Untuk
mendongkrak penjualan di tengah tingginya
persaingan, pelaku usaha terus melakukan
inovasi dan efisiensi.
LU transportasi dan pergudangan tumbuh
5,21% (yoy) atau di atas triwulan
sebelumnya yang sebesar 4,96% (yoy).
Perbaikan kinerja transportasi dan
pergudangan ditopang oleh perbaikan
subkategori angkutan darat dan laut,
sementara angkutan udara tumbuh melambat.
Di sisi lain, subkategori pergudangan dan jasa
penunjang angkutan, pos, dan kurir tumbuh
stabil di tengah kenaikan tarif kargo udara.
Tingginya subkategori angkutan darat sejalan
dengan masuknya panen raya tanaman
pangan dan hortikultura. Sumatera Utara
menjadi salah satu pemasok beras dan cabai
merah Provinsi Riau, Aceh, dan Sumatera
Barat. Sementara itu, subkategori angkutan
laut tumbuh tinggi sejalan dengan
peningkatan penumpang pelabuhan dengan
kenaikan harga tiket pesawat. Tarif angkutan
udara yang melambung sejak akhir tahun
2018 serta kebijakan bagasi berbayar pada
maskapai Low Cost Carrier (LCC)
menurunkan kinerja subkategori angkutan
udara. Hal tersebut tercermin dari penurunan
jumlah penumpang domestik pada triwulan I
2019 (Grafik 1.21).
Sumber: BPS diolah
Grafik 1.21 Penumpang Pesawat
Internasional dan Domestik
Pada triwulan II 2019, LU transportasi dan
pergudangan diperkirakan tumbuh lebih
tinggi dari triwulan sebelumnya. Perbaikan
kinerja terutama didorong oleh subkategori
angkutan darat dan angkutan laut sejalan
dengan aktivitas arus mudik lebaran. Namun,
subkategori angkutan udara diperkirakan
tumbuh terbatas akibat keputusan penurunan
Tarif Batas Atas (TBA) yang disinyalir belum
signifikan meningkatkan minat masyarakat
menggunakan moda transportasi tersebut.
Melalui Surat Keputusan Menteri No. 106
tahun 2019 yang telah ditandatangani pada
tanggal 15 Mei 2019, TBA rute Jakarta
Medan (Kualanamu) mencapai Rp1.799.000,-
sedangkan Tarif Batas Bawah tercatat
Rp630.000,-. Di sisi lain, perbaikan kinerja
LU pertanian dan industri pengolahan
diperkirakan juga dapat menopang perbaikan
LU transportasi dan pergudangan.

35. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH
34
BOKS 1 : PROSPEK CPO SUMATERA UTARA DI 2019 DAN
DAMPAK KEBIJAKAN BIODIESEL NASIONAL
Sebagai salah satu provinsi penghasil crude palm oil (CPO) terbesar, perekonomian Sumatera
Utara pada awalnya mendapat angin segar dengan prakiraan produksi CPO yang meningkat di
2019. Namun, dinamika perekonomian global berpotensi memberikan tekanan terhadap
ekspor CPO Sumatera tahun 2019. Dengan permintaan eksternal yang terhambat, penyerapan
domestik menjadi harapan bagi industri CPO didukung dengan implementasi kebijakan
biodiesel yang intensif. Dalam skala nasional, kebijakan ini juga diharapkan mampu
mengurangi permasalahan defisit transaksi berjalan Indonesia. Ke depan, upaya peningkatan
produksi CPO diantaranya melalui keberhasilan program replanting melalui Badan Pengelola
Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi penting.
Sumatera Utara merupakan salah satu
provinsi penghasil crude palm oil (CPO)
terbesar dengan pangsa mencapai 13,2%
terhadap produksi nasional di 2018.
Dengan kondisi tersebut, CPO menjadi
komoditas ekspor terbesar dimana produksi
dan pergerakan harganya cukup
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
Sumatera Utara. Berdasarkan hasil liaison
dan FGD dengan pelaku usaha, produksi
CPO di Sumatera diperkirakan tumbuh
meningkat di kisaran 5%-10% (yoy) pada
2019, lebih tinggi dibandingkan 2018 sebesar 2,9% (yoy) (Tabel 1.2). Dengan pertumbuhan tersebut,
volume produksi CPO Sumatera Utara diperkirakan mampu mencapai sekitar 6,6 6,9 juta ton di
2019. Namun perbaikan produksi tersebut tidak diikuti oleh kinerja harga CPO internasional yang
diprakirakan melemah sekitar 0,7% (yoy) di 20195
. Pelemahan terjadi di tengah permintaan yang
melambat dan produksi substitusi CPO yang meningkat.
Perbaikan produksi CPO ditopang oleh
ketersediaan bahan baku tandan buah segar
(TBS) yang diprakirakan membaik didukung
cuaca yang kondusif saat masa tanam di 2018.
Kondisi ini sejalan dengan adanya kebijakan
perluasan penggunaan B206
yang berpotensi
meningkatkan insentif berproduksi. Selain itu,
program replanting yang dilakukan pelaku usaha
swasta juga dinilai berhasil karena mampu
meningkatkan produksi.
Dengan potensi produksi yang meningkat,
5
Perkiraan Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia (IHKEI) oleh Bank Indonesia.
6
Mulai 1 September 2018, kewajiban penggunaan B20 diperluas ke sektor non-PSO atau non subsidi
(Public Service Obligation) termasuk didalamnya sektor pertambangan, perkeretaapian dan PLN.
Tabel 1.2 Outlook Produksi CPO Tahun 2019
*Liaison pada 12 pabrik kelapa sawit di Sumatera
Sumber: BPDPKS
Grafik 1.22 Penyaluran Dana Replanting
BPDPKS di Sumatera tahun 2018 (sd Okt)
Suplemen 1

36. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH
35
prospek ekspor CPO Sumatera Utara tahun 2019 justru diprakirakan tumbuh terbatas dampak
dari melemahnya harga dan menurunnya permintaan. Sejumlah faktor risiko membayangi
kinerja ekspor antara lain meningkatnya produksi CPO dunia, melemahnya harga produk substitusi,
melambatnya perekonomian negara mitra dagang, dan meningkatnya hambatan perdagangan. Dari
sisi suplai, produksi CPO Indonesia dan Malaysia sebagai negara penghasil terbesar di dunia
diprakirakan meningkat sehingga akan menekan harga CPO internasional. Tekanan harga
diperburuk dengan meningkatnya produksi rapeseed oil dari India dan soybean oil dari Amerika
Serikat sehingga mendorong turun harga kedua produk substitusi CPO tersebut. Sementara
perekonomian Eropa dan Tiongkok, yang merupakan pengimpor CPO Sumatera terbesar kedua dan
ketiga, diprakirakan melemah dan berpotensi menurunkan permintaan. Selain itu volume ekspor
CPO juga berpotensi terhambat seiring dengan pengenaan bea masuk biodiesel yang tinggi,
mencapai 300%, oleh Amerika Serikat. Risiko perlambatan kinerja ekspor juga muncul dari rencana
implementasi Renewable Energy Directive II yang menghapus secara bertahap penggunaan kelapa
sawit dari pasar Uni Eropa.
Di tengah tekanan eksternal yang meningkat, implementasi kebijakan biodiesel yang intensif
diharapkan mampu berdampak positif terhadap perekonomian Sumatera Utara melalui
penyerapan produksi CPO. Sebagai salah satu daerah produsen kelapa sawit terbesar, Sumatera
Utara memiliki industri biodiesel dengan kapasitas yang cukup besar mencapai 912 ribu kiloliter,
atau 7,6% terhadap nasional. Melihat kapasitas tersebut, Pemerintah menetapkan alokasi biodiesel
Sumatera Utara sebesar 652,5 ribu kiloliter dari alokasi nasional sebesar 6,2 juta kiloliter.
Kebutuhan ini setara dengan 717,1 ribu ton CPO7
dan diharapkan dapat menyerap sekitar 10,4%-
10,9% dari prakiraan produksi CPO yang mencapai 6,6 6,9 juta ton di 2019.
Dalam skala nasional, implementasi kebijakan biodiesel juga diharapkan mampu mengurangi
permasalahan defisit transaksi berjalan Indonesia melalui penurunan impor bahan bakar solar.
Penggunaan biodiesel sebesar 6,2 juta kiloliter secara nasional diperkirakan mampu mengurangi
impor solar sebesar 3,07 juta kiloliter8
atau setara dengan USD1,46 miliar9
. Secara tidak langsung,
meningkatnya serapan CPO untuk pasar domestik juga akan mengurangi pasokan global sehingga
berpotensi memperbaiki harga yang selama ini bergerak terbatas.
Di sisi lain, produksi CPO untuk kebutuhan ekspor dan kebutuhan industri turunan CPO
lainnya diyakini masih tercukupi dengan produksi biodiesel yang jauh dibawah kapasitas
industri. Alokasi biodiesel yang ditetapkan Pemerintah baru mencapai 71,5% dari kapasitas industri
biodiesel Sumatera Utara. Ke depan, upaya peningkatan produksi CPO menjadi penting untuk
memenuhi kebutuhan bahan baku seiring implementasi kebijakan peningkatan biodiesel dari B20
menjadi B30 di tahun 2020.
Oleh karena itu, keberhasilan program replanting dari pemerintah melalui BPDPKS menjadi
penting. Saat ini realisasi replanting hanya mencapai 772 hektar atau 4,0% dari target sebesar 19,2
ribu hektar di Sumatera Utara pada 2018 (Grafik 1.5). Bagi pemohon, faktor seperti bankabilitas
yang rendah, tidak adanya bukti kepemilikan sertifikat tanah, serta ketidakmampuan untuk
memenuhi Good Agriculture Practice (GAP) dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)
mempersulit proses pengajuan dana replanting. Dari sisi birokrasi, permasalahan seperti waktu
verifikasi yang lama dan proses verifikasi yang tidak seragam antar daerah mempersulit proses
7
Dihitung menggunakan nilai konversi 0,91.
8
Dihitung berdasarkan baseline alokasi Fatty Acid Methyl Esters (FAME) PSO dan Non PSO sebelum
kebijakan perluasan B-20.
9
Dihitung menggunakan nilai konversi satuan barel ke liter sebesar 1/159 dan harga solar (nilai impor
CIF/barel) berdasarkan proyeksi future gas oil price sebesar USD79,4 per barel.

37. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH
36
persetujuan dana replanting. Padahal keberhasilan program replanting tersebut diperkirakan
mampu meningkatkan produktivitas lahan dari sekitar 2 - 3 ton menjadi 4,8 - 7,2 ton per hektar.
Jika diukur berdasarkan nilai pendapatannya, pendapatan petani berpotensi meningkat dari USD
981 - 1.472 menjadi USD 2.355 - 3.533 per hektar10
.
10
Asumsi menggunakan harga rata-rata CPO internasional selama triwulan I 2019 sebesar USD 490,6.

38. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH
37

39. KEUANGAN PEMERINTAH
38
KEUANGAN
PEMERINTAH
Pagu anggaran pendapatan dan belanja APBD Provinsi Sumatera Utara sejak empat tahun terakhir
terus mengalami peningkatan. Pada triwulan I 2019, realisasi pendapatan APBD sedikit lebih rendah
dibandingkan tahun sebelumnya. Sumber pendapatan Provinsi Sumatera Utara sebagian besar
(59,1%) masih berasal dari Pendapatan Transfer, yang menunjukkan belum tercapainya kemandirian
keuangan. Sementara itu realisasi belanja APBD triwulan I 2019 tercatat meningkat dibandingkan
tahun sebelumnya, yang bersumber dari belanja transfer. Di sisi lain, struktur dan realisasi APBN di
Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019 mengalami penurunan seiring pryek-proyek strategis dan
prioritas yang telah selesai pada tahun sebelumnya.

40. KEUANGAN PEMERINTAH
39
2.1 Gambaran Umum APBD
2019
Pagu anggaran pendapatan pada APBD
Provinsi Sumatera Utara sejak empat tahun
terakhir terus mengalami peningkatan.
Pada tahun 2019, pagu anggaran pendapatan
meningkat 17,6% dibandingkan tahun 2018
menjadi sebesar Rp15,32 triliun yang
didorong oleh peningkatan pagu anggaran
pendapatan asli daerah sebesar 16,7%
menjadi sebesar Rp6,08 triliun. Adapun pagu
anggaran pendapatan tahun 2019 didominasi
oleh pagu anggaran pendapatan transfer
sebesar 56,2%.
Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Utara, diolah
Grafik 2.1 Perkembangan APBD Provinsi
Sumatera Utara (Miliar Rp)
Sejalan dengan peningkatan pagu
anggaran pendapatan, pagu anggaran
belanja dan transfer pada APBD Provinsi
Sumatera Utara mengalami peningkatan.
Anggaran belanja dan transfer Provinsi
tercatat meningkat sebesar 12,1% dibanding
tahun 2018 menjadi sebesar Rp15,54 triliun.
Kelompok pagu anggaran yang mengalami
peningkatan paling tinggi yaitu transfer
sebesar 76,6%. Peningkatan ini didorong
oleh peningkatan transfer bagi hasil
pendapatan sebesar 142,2% yang
menjadikan pangsa terbesar kedua dalam
pagu anggaran (24,6%) setelah belanja
operasi.
2.1.1 Anggaran Pendapatan APBD
2019
Seiring dengan pelaksanaan otonomi
daerah yang telah berjalan dengan baik,
maka pagu anggaran pendapatan tahun
2019 juga mengalami peningkatan. Pagu
anggaran pendapatan APBD 2019 tercatat
meningkat sebesar 17,6%. Dari beberapa
tahun terakhir, peningkatan pagu anggaran
paling tinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu
sebesar 21,0% dibandingkan peningkatan
rata-rata 5 tahun terakhir sebesar 8%.
Peningkatan pagu anggaran pendapatan
utamanya bersumber dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD) sebesar 32,3% dari Rp5,73
triliun menjadi sebesar Rp7,38 triliun.
Sementara kenaikan target pendapatan asli
daerah bersumber dari pendapatan pajak
daerah dan pendapatan hasil pengelolaan
kekayaan daerah, yang merupakan
kontributor utama pendapatan asli daerah
dengan total pangsa sebesar 92,3% dari pagu
pendapatan daerah.
Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Utara, diolah
Grafik 2.2 Perkembangan DOF APBD
Provinsi Sumatera Utara
Disaat target PAD oleh Pemerintah Provinsi
meningkat, sumber pendapatan dari transfer
Pemerintah Pusat pada tahun 2019 hanya
tumbuh 6,0% dibandingkan tahun
sebelumnya. Komponen yang mengalami
peningkatan adalah Dana Bagi Hasil SDA
yang meningkat 54,3% (yoy) dari tahun 2018.
Sementara komponen Dana Bagi Hasil Pajak
tercatat menurun sebesar -11,9% (yoy).
Peningkatan target PAD mendorong
meningkatnya Derajat Otonomi Fiskal

41. KEUANGAN PEMERINTAH
40
(DOF)11
Provinsi Sumatera Utara (Pagu) yang
mengalami peningkatan dari tahun 2018
sebesar 44,0% menjadi 49,5% pada pagu
APBD Provinsi tahun 2019.
Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Utara, diolah
Grafik 2.3 Proporsi Anggaran PAD Provinsi
Sumatera Utara
Sumber utama PAD di Provinsi Sumatera
Utara berasal dari pendapatan pajak daerah
dengan pangsa 80,3% terhadap PAD dan
39,7% terhadap total target pendapatan
Provinsi Sumatera Utara. Di sisi lain target
sumber pendapatan pajak daerah dari hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan12
dan lain-lain PAD yang sah13
meningkat signifikan dibandingkan tahun
sebelumnya, masing-masing meningkat
14,0% (yoy) dan 19,4% (yoy).
2.1.2 Anggaran Belanja APBD 2019
Pagu anggaran belanja APBD Provinsi
Sumatera Utara tahun 2019 meningkat
dibandingkan tahun sebelumnya. Pagu
anggaran belanja dan transfer APBD
mencapai Rp15,54 triliun, meningkat 12,1%
(yoy) dari tahun 2018. Peningkatan ini
utamanya bersumber dari peningkatan pagu
anggaran transfer bagi hasil pendapatan yang
tumbuh mencapai 142,1% (yoy). Peningkatan
yang cukup signifikan ini merupakan utang
Dana Bagi Hasil (DBH) kepada Pemerintah
Kabupaten Kota yang merupakan akumulasi
DBH sejak 2014-2016 dengan total Rp1,48
triliun. Pembayaran dilakukan secara
11
DOF merupakan skala interval derajat desentralisasi fiscal untuk
menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang dihitung berdasarkan
perbandingan PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD).
bertahap dari 23 Januari hingga 27 Februari
2019. Sumber pendanaan DBH ini berasal
dari penghematan yang dilakukan oleh
masing-masing OPD mencapai 9%. Kondisi
ini menyebabkan pagu anggaran belanja
operasi hanya tumbuh 1,6% (yoy) pada tahun
2019. Sementara pagu anggaran belanja
modal tercatat menurun -5,5% (yoy)
dibandingkan tahun sebelumnya dari Rp1,9
triliun menjadi Rp1,79 triliun.
Komponen terbesar pagu anggaran belanja
pada APBD Provinsi Sumatera Utara masih
berasal dari belanja operasi yang mencapai
pangsa 84,46% dari total anggaran belanja
atau sebesar Rp9,89 triliun. Kenaikan
tertinggi komponen anggaran belanja operasi
didorong oleh peningkatan pada komponen
belanja barang dan jasa yang tumbuh 22,5%
(yoy).
Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Utara, diolah
Grafik 2.4 Proporsi Anggaran Belanja
Provinsi Sumatera Utara
2.2 Realisasi APBD Triwulan I
2019
2.2.1 Realisasi Pendapatan Triwulan
I 2019
Realisasi pendapatan APBD pada triwulan
I 2019 sedikit lebih rendah dibandingkan
tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan
triwulan I 2019 mencapai 20,2% dari target
atau sebesar Rp3,09 triliun. Pencapaian ini
12
Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan Daerah lainnya
yang dipisahkan, antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik
Daerah.
13
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, antara lain hasil penjualan aset
tetap Daerah dan jasa giro.

42. KEUANGAN PEMERINTAH
41
sedikit lebih rendah dibandingkan tahun
sebelumnya yang mencapai 21,9% meskipun
secara nominal masih lebih tinggi
dibandingkan tahun sebelumnya sebesar
Rp2,85 triliun.
Penurunan realisasi penerimaan terjadi pada
realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan
Pendapatan Transfer. Kondisi ini diperkirakan
merupakan dampak kondisi dunia usaha dan
investasi yang masih terbatas menjelang
Pilpres dan Pileg, yang menyebabkan dasar
pengenaan pajak belum optimal. Hal ini
terlihat dari realisasi PAD secara nominal
yang juga menurun sebesar -3,0% (yoy)
dibandingkan realisasi PAD pada tahun
triwulan I 2018. Adapun target PAD pada
tahun 2019 sebesar Rp7,5 triliun atau
meningkat sebesar 32,3% (yoy) dibandingkan
target tahun 2018.
Realisasi Pendapatan Transfer merupakan
penyumbang utama PAD Provinsi Sumatera
Utara (pangsa realisasi sebesar 56,2%) pada
triwulan I 2019. Meskipun demikian, realisasi
pendapatan pajak daerah lebih rendah
dibandingkan tahun sebelumnya dari 24,1%
pada triwulan I 2018 menjadi 22,5% pada
triwulan I 2019.
Sejalan dengan Pendapatan Transfer, realisasi
penerimaan PAD pada triwulan laporan juga
mengalami perlambatan. Realisasi PAD pada
triwulan I 2019 tercatat 17,9%, lebih rendah
dari periode yang sama tahun lalu sebesar
19,0%. Realisasi pendapatan pajak daerah
Provinsi Sumatera Utara utamanya masih
ditopang oleh Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor, Pajak Air Permukaan Umum
(APU), pajak Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor (BBNKB). Beberapa strategi yang
diterapkan untuk meningkatkan pendapatan
pajak daerah yaitu sensus kendaraan
bermotor, peningkatan layanan pembayaran
PKB melalui implementasi e-Samsat, Samsat
Masuk Kampung, serta insentif berupa diskon
denda untuk menarik minat masyarakat
membayar pajak.
Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Utara, diolah
Grafik 2.5 Komposisi Realisasi Pendapatan
APBD Triwulan I 2019
2.2.2 Realisasi Belanja APBD
Triwulan I 2019
Realisasi belanja dan transfer Provinsi
Sumatera Utara triwulan I 2019 meningkat
dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya. Realisasi belanja Provinsi
Sumatera Utara pada triwulan I 2019
mencapai Rp2,1 triliun atau 13,57% dari
pagu anggaran. Realisasi anggaran belanja
dan transfer meningkat dibandingkan realisasi
triwulan I 2018 yang mencapai 9,24%.
Secara umum peningkatan realisasi anggaran
didorong oleh peningkatan realisasi transfer
ditengah realisasi belanja yang tercatat
menurun.
Realisasi transfer meningkat signifikan bila
dibandingkan periode yang sama pada tahun
sebelumnya. Realisasi transfer triwulan I 2019
mencapai 38,89%, sangat signifikan
dibandingkan triwulan I 2018 yang belum
mencatatkan realisasi (0%). Besarnya realisasi
pendapatan transfer pada triwulan laporan
didorong oleh pembayaran utang Dana Bagi
Hasil (DBH) kepada Pemerintah Kabupaten
Kota yang merupakan akumulasi DBH sejak
2014-2016 dengan total Rp1,48 triliun.
Pembayaran dilakukan secara bertahap dari
23 Januari hingga 27 Februari 2019.
Sementara penurunan realisasi belanja
bersumber dari penurunan realisasi belanja
operasi. Komponen realisasi belanja operasi
dan belanja barang dan jasa yang relatif stabil
dibandingkan tahun sebelumnya adalah
belanja pegawai yang mana merupakan
pembayaran rutin. Realisasi belanja pegawai

43. KEUANGAN PEMERINTAH
42
tercatat sebesar 16,12%, relatif sama dari
tahun sebelumnya sebesar 16,95%. Begitu
juga dengan realisasi belanja barang dan jasa
sebesar 0,77%, relatif sama dibandingkan
triwulan I 2018 sebesar 0,75%. Sementara
realisasi belanja hibah belum mencatatkan
realisasi, sementara periode yang sama pada
tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar
18,74%.
Tabel 2.1 Pagu dan Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Sumatera Utara
Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Utara
Tabel 2.2 Pagu dan Realisasi Belanja APBD Provinsi Sumatera Utara
Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Utara
PENDAPATAN 13,037.5 2,854.5 21.9% 15,327.8 3,099.5 20.2%
PENDAPATAN ASLI DAERAH 5,732.4 1,091.5 19.0% 7,583.8 1,356.6 17.9%
Pendapatan Pajak Daerah 5,214.9 1,041.1 20.0% 6,087.4 1,031.6 16.9%
Pendapatan Retribusi Daerah 37.6 6.8 18.2% 36.7 9.9 26.9%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan318.4 4.6 1.4% 612.2 283.9 46.4%
Lain-lain PAD yang Sah 161.5 39.0 24.1% 847.6 31.2 3.7%
PENDAPATAN TRANSFER 7,295.6 1,761.0 24.1% 7,736.1 1,741.0 22.5%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 7,295.6 1,761.0 24.1% 7,736.1 1,741.0 22.5%
- Dana Bagi Hasil Pajak 530.3 95.0 17.9% 467.4 76.8 16.4%
- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 53.9 10.0 18.5% 83.2 15.6 18.7%
- Dana Alokasi Umum 2,629.2 876.4 33.3% 2,713.8 904.6 33.3%
- Dana Alokasi Khusus 4,082.1 779.7 19.1% 4,471.7 744.1 16.6%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 0.0 0.0
- Dana Penyesuaian 0.0 0.0
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 9.5 2.0 20.9% 7.9 2.0 24.9%
- Pendapatan Hibah 9.5 2.0 20.9% 7.9 2.0 24.9%
- Pendapatan Lainnya
Realisasi Tw I
(miliar Rp) % Realisasi
APBD
(miliar Rp)
Realisasi Tw I
(miliar Rp)
URAIAN
2018 2019
% Realisasi
APBD
(miliar Rp)
BELANJA 11,700.89 1,281.04 10.95% 11,718.27 620.95 5.30%
BELANJA OPERASI 9,736.42 1,281.04 13.16% 9,896.90 613.24 6.20%
-Belanja Pegawai 3,435.91 582.34 16.95% 3,647.43 587.93 16.12%
-Belanja Barang dan Jasa 2,679.50 20.17 0.75% 3,281.27 25.31 0.77%
-Belanja Hibah 3,621.01 678.53 18.74% 2,968.20 0.00 0.00%
-Belanja Bantuan Sosial 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
-Bantuan Keuangan 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%
BELANJA MODAL 1,900.47 0.00 0.00% 1,796.37 0.31 0.02%
-Belanja Modal Tanah 36.35 0.00 0.00% 44.71 0.00 0.00%
-Belanja Modal Peralatan dan Mesin 322.45 0.00 0.00% 403.79 0.25 0.06%
-Belanja Modal Gedung dan Bangunan 305.69 0.00 0.00% 327.83 0.00 0.00%
-Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 1,117.33 0.00 0.00% 873.36 0.00 0.00%
-Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 118.65 0.00 0.00% 146.68 0.06 0.04%
BELANJA TAK TERDUGA 64.00 0.00 0.00% 25.00 7.40 29.61%
-Belanja Tak Terduga 64.00 0.00 0.00% 25.00 7.40 29.61%
TRANSFER 2,166.65 0.00 0.00% 3,825.64 1,487.75 38.89%
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN 1,577.21 0.00 0.00% 3,818.40 1,487.75 38.96%
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 589.44 0.00 0.00% 7.24 0.00 0.00%
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 13,867.54 1,281.04 9.24% 15,543.91 2,108.70 13.57%
APBD
(miliar Rp)
Realisasi Tw I
(miliar Rp)
URAIAN
2018 2019
% Realisasi
APBD
(miliar Rp)
Realisasi Tw I
(miliar Rp) % Realisasi

44. KEUANGAN PEMERINTAH
43
Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Utara, diolah
Grafik 2.6 Realisasi Belanja Operasi APBD
Triwulan I 2018
Pada triwulan I 2019 realisasi belanja
modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
relatif sama dibandingkan tahun
sebelumnya, belum terdapat realisasi.
Secara umum kendala rendahnya penyerapan
belanja modal disebabkan proses pengadaan
yang membutuhkan waktu persiapan
administrasi yang cukup. Selain itu anggaran
belanja modal umumnya baru dapat
direalisasikan jika pelaksanaan proyek telah
diselesaikan hingga batasan tertentu. Faktor-
faktor tersebut menyebankan realisasi
anggaran belanja modal pada triwulan
laporan belum optimal.
2.3 Efisiensi APBN Provinsi
Sumatera Utara 2019
Sumber: Kanwil DJPBN Provinsi Sumatera Utara, diolah
Grafik 2.7 Pagu APBN Provinsi Sumatera
Utara Berdasarkan Belanja
Secara keseluruhan, struktur APBN di
Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019
mengalami penurunan sejalan dengan
telah selesainya beberapa proyek prioritas
nasional. Pada tahun 2019, pagu belanja
pemerintah pusat di Sumatera Utara
mengalami penurunan, namun di sisi lain
transfer ke daerah dalam bentuk DAK Fisik
dan dana desa tercatat meningkat. Penurunan
pagu APBN tercatat mencapai -8.8% (yoy)
dari sebelumnya Rp31,1 triliun menjadi
Rp30,0 triliun. Penurunan pagu bersumber
dari penurunan anggaran belanja baik
belanja pegawai, barang maupun modal.
Di sisi lain, Pemerintah Pusat meningkatkan
anggaran transfer ke daerah melalui DAK
Fisik dan dana desa. Peningkatan transfer ke
daerah diharapkan berdampak optimal
terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif
dan kesejahteraan masyarakat desa. Pagu
DAK Fisik APBN tercatat meningkat 11,1%
(yoy) dari sebelumnya sebesar Rp3,2 triliun
menjadi Rp3,6 triliun. Sementara dana desa
mengalami kenaikan sebesar 14,8% (yoy)
dari Rp3,8 triliun menjadi Rp4,4 triliun.
Sumber: Kanwil DJPBN Provinsi Sumatera Utara, diolah
Grafik 2.8 Pagu APBN Provinsi Sumatera
Utara Berdasarkan Fungsi
APBN Provinsi Sumatera Utara ini
dialokasikan pada 47 Dinas/Kementerian/
Lembaga terkait yang terbagi kedalam 11
fungsi. Sejalan dengan target Pemerintah di
bidang pariwisata terkait jumlah kunjungan
wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara,
Pemerintah Pusat meningkatkan alokasi
belanja di bidang Pariwisata dan Budaya.
Peningkatan pagu di bidang Pariwisata dan
Budaya mencapai 162,4% (yoy) dari Rp76,0
triliun pada tahun 2018 menjadi Rp200
triliun pada tahun 2019. Di sisi lain
Pemerintah juga tetap berupaya
memeprtahankan kelestarian lingkungan.

45. KEUANGAN PEMERINTAH
44
Pada tahun 2019 Pemerintah juga
meningkatkan alokasi belanja APBN untuk
fungsi Lingkungan Hidup dari Rp559 miliar
menjadi Rp814 miliar atau meningkat sebesar
45,5% (yoy).
2.3.1 Realisasi Pendapatan APBN
Provinsi Sumatera Triwulan I
Masih Terbatas
Realisasi pendapatan APBN masih lebih
rendah dibandingkan periode yang sama
tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan
APBN triwulan I 2019 sebesar Rp3,13 triliun,
menurun jika dibandingkan realisasi periode
yang sama pada tahun sebelumnya yang
mencapai Rp4,48 triliun. Penerimaan
perpajakan masih merupakan sumber
pendapatan triwulan I 2019 dengan
kontribusi sebesar Rp2,5 triliun atau 80,8%
dan total pendapatan negara. Realisasi
penerimaan terbesar kedua adalah
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
sebesar Rp399 miliar dan Pajak Perdagangan
Internasional sebesar Rp202,3 miliar.
Pada penerimaan pajak dalam negeri
triwulan I 2019, PPh Non Migas memberikan
kontribusi yang paling besar yaitu sebesar
Rp2,72 triliun dari total penerimaan pajak
dalam negeri di Sumatera Utara. Kontributor
terbesar berikutnya adalah cukai sebesar
Rp32,4 miliar. Sementara itu Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) pada triwulan
laporan mencatatakan nilai minus Rp286
miliar yang disebabkan adanya pembayaran
SPM-KP (SPM kelebihan pajak) untuk PPN
(Restitusi PPN).
Sumber: Kanwil DJPBN Provinsi Sumatera Utara, diolah
Grafik 2.8 Pangsa Penerimaan APBN
Jika dibandingkan dengan periode yang sama
pada tahun sebelumnya, penerimaan pajak
dalam negeri di Sumatera Utara triwulan I
2019 menurun sebesar 42,7% dari tahun
2018. Sumber penurunan berasal dari
realisasi PPN yang mencatatakan nilai minus
Rp286 miliar seperti dijelaskan sebelumnya.
Untuk penerimaan pajak perdagangan
internasional, bea masuk memberikan
kontribusi yang paling besar yaitu sebesar
Rp197,2 miliar atau 97,5% dari total
penerimaan pajak perdagangan internasional.
Sedangkan penerimaan bea keluar hanya
memberikan kontribusi sebesar Rp5,1 miliar
atau 2,5% dari total penerimaan pajak
perdagangan internasional.
Sumber: Kanwil DJPBN Provinsi Sumatera Utara, diolah
Grafik 2.9 Realisasi Penerimaan Pajak
Daerah (APBN)
2.3.2 Realisasi Belanja APBN
Meningkat pada Triwulan I
Secara umum, realisasi belanja APBN di
Sumatera Utara meningkat dibandingkan
realisasi periode yang sama pada tahun
sebelumnya. Realisasi belanja APBN pada
triwulan I 2019 sebesar 12,0% dari target,
lebih tinggi dibandingkan periode yang sama
pada tahun sebelumnya sebesar 10,6% dari
target. Berdasarkan jenis belanja, realisasi
tertinggi bersumber dari pos belanja pegawai
(20,6%), belanja barang (12,9%) dan dana
desa (12,8%). Hal ini sejalan dengan
semangat pemerintah untuk meningkatkan
transfer ke daerah dan kesejahteraan
masyarakat, khususnya di pedesaan. Realisasi