Tim dibentuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Diklat Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Pangandaran tahun 2015. Tim terdiri dari pengarah, penanggung jawab, koordinator, ketua, wakil ketua, sekretaris dan beberapa anggota. Mereka akan bekerja sama dengan instansi terkait untuk menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Diklat sesuai rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.

1. BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN
Nomor : 893/KPTS. –HUK.ORG/2015
Lampiran : 1 (satu)
T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN
DIKLAT TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2015
BUPATI PANGANDARAN
Menimbang : a. Bahwa guna kelancaran Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Kabupaten
Pangandaran Tahun Anggaran 2015, perlu dilaksanakan secara
terkoordinasi oleh suatu Tim;
b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu dibentuk Tim Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Kabupaten
Pangandaran Tahun Anggaran 2015, yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran
Negara republik Indonesia Nomor 5363);
8. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;
Jl. Alun-alun Parigi No. 2 Tlp/Fax. (0265) 2641721 Parigi Kode Pos 46393
Kabupaten Pangandaran – Provinsi Jawa Barat

2. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomer 54 tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70
tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden
Nomer 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Pelayanan
Pengadaan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Pangandaran Nomor : 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Kerja Daerah
Kabupaten Pangandaran;
18. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun Anggaran 2015.
Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten
Pangandaran Nomor 893/ /Kepeg.3/2015, Tanggal
………………………….. 2015 Perihal Konsep Surat Keputusan
Bupati Kabupaten Pangandaran.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Kegiatan Diklat Teknis Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Di Lingkungan Kabupaten Pangandaran dengan
susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
Bupati ini.
KEDUA : Lampiran Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan Bupati ini.
KETIGA : Tim Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Mengatur agendakegiatan Tim, pada kegiatan Pendidikan dan

3. Pelatihan;
b. Mempersiapkan Tim Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui konsultasi dengan
Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat;
c. Menyiapkan tempat, sarana dan prasarana untuk Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah ;
d. Melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah ditetapkan
dalam agenda kegiatan sesuai jadwal;
e. Melakukan koordinasi dengan tim Pembina Penyelenggaraan;
f. Melaporkan hasil kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada Bupati.
KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati
ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2015 ;
KELIMA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan Bupati ini
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut
oleh Ketua Tim.
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.
Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal November 2015
PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,
H. DAUD ACHMAD
Tembusan :
Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran;
2. Inspektur Kabupaten Pangandaran;
3. Kepala Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Pangandaran;
4. Yang bersangkutan.

4. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEGIATAN
DIKLAT TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Pengarah : Penjabat Bupati Pangandaran
Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran
Koordinator : Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Administrasi
Umum
Ketua : Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten
Pangandaran
Wakil : Kasubag Pendididikan dan Latihan
Sekretaris : Dani Setiawan, A.Md.
Anggota : Cepi Hendra, SE.
Nono Sumarno, S.Pi
Tuti Susnawati.
PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,
H. DAUD ACHMAD
LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
:
:
:
:
KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN
PANGANDARAN
893.3/KPTS. -HUK.ORG/2015
PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN
DIKLAT TEKNIS PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2015

5. PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Alun-Alun No. 2 Parigi Tlp/Fax. (0265) 2641721 Parigi 46393
NOTA DINAS
Kepada : Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Pangandaran
Dari : Kepala Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Pangandaran
Nomor : 893/ /Kepeg.3/2015
Tanggal : Oktober 2015
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : SK Pembentukan Tim Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran TA.
2015
I S I
Kami sampaikan dengan hormat, berkenaan acara Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Pangandaran yang akan
dilaksanakan bulan November tahun 2015.
Dengan tidak melebihi kewenangan bapak, bersama ini kami sampaikan konsep SK
Pembentukan Tim Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2015 dan mohon kiranya untuk dapat
ditandatangani.

6. Demikian mohon maklum dan atas perkenan bapak, kami haturkan terima kasih.
KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN
SETDA KABUPATEN PANGANDARAN
Drs. WAWAN SURYAWAN, M.Si
Pembina Tk. I , IV/b
NIP. 19620203 198608 1 001

8. URAIAN TUGAS TIM KEGIATAN
DIKLAT CALON TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2015
1. Pengarah :
a. Memberikan arahan pelaksanaan Kegiatan Diklat Calon Tim Penilai Angka Kredit
Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
2. Penanggung Jawab :
a. Melakukan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaran dengan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia;
3. Koordinator :
a. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak penyelenggara Kegiatan Diklat Calon
Lampiran
Nomor
Tanggal
:
:
:
Keputusan Bupati Kabupaten
Pangandaran
893.3/Kpts. -Huk.Org/2015

9. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dengan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
4. Ketua :
a. Menyiapkan perencanaan teknis Kegiatan Diklat Calon Tim Penilai Angka Kredit
Jabatan Fungsional Guru;
b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai teknis Kegiatan Diklat
Calon Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru;
c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
5. Wakil Ketua :
a. Membantu menyiapkan perencanaan teknis Kegiatan Diklat Calon Tim Penilai
Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru.
a. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan Kegiatan Diklat Calon Tim Penilai Angka
Kredit Jabatan Fungsional Guru;
b. Melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris Daerah.
6. Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
yang mencakup dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan
pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
b. Mengajukan permohonan dana dengan mengajukan Nota Dinas;
c. Mengajukan SPP melalui bendahara pengeluaran;
d. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan belanja secara tepat waktu;
7. Anggota mempunyai tugas sebagai berikut :
- Sebagai pelaksana administrasi :
a. Membantu Sekretaris dalam menyiapkan dokumen administrasi yang terkait
dengan persyaratan pembayaran;
b. Membantu Sekretaris dalam menyiapkan dokumen – dokumen pendukung
penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan;
c. Mencatat bukti-bukti pembelanjaan/transaksi-transaksi dalam buku;
d. Melakukan rekapitulasi pembayaran dan mencatatnya dalam SPJ pengeluaran
pembantu;
- Sebagai pelaksana teknis :
a. Membantu pelaksanaan kegiatan secara teknis;
b. Membantu penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
Ditetapkan di Parigi
Pada Tanggal September 2015
PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

10. H. DAUD ACHMAD