Materi ppkn sma xii

1. BAB 2
Konstitusi Negara yang Mengatur tentang
Keuangan, BPK, dan Kekuasaan Kehakiman

2. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mempelajari materi ini, siswa mampu:
• menyebut pasal-pasal UUD Negara RI Tahun 1945 yang mengatur tentang
keuangan, BPK, dan kekuasaan kehakiman,
• menjelaskan pengelolaan keuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
• mengidentifikasi peran Badan Pemeriksa Keuangan menurut UUD Negara
RI Tahun 1945, serta
• memahami penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam UUD Negara RI
Tahun 1945.
Karakter yang Dikembangkan
• Religius
• Jujur
• Disiplin
• Mandiri
• Semangat kebangsaan
• Tanggung jawab

3. PETA KONSEP
Konstitusi Negara
yang Mengatur
tentang Keuangan,
BPK, dan Kekuasaan
Kehakiman
Pasal-Pasal UUD Negara RI Tahun 1945
yang Mengatur tentang Keuangan,
BPK, dan Kekuasaan Kehakiman
Pengelolaan
Keuangan Negara
Kesatuan Republik
Indonesia
Peran Badan
Pemeriksa Keuangan
menurut UUD
Negara RI Tahun
1945
Penyelengaraan
Kekuasaan kehakiman
dalam UUD Negara RI
Tahun 1945

4. keuangan
UUD 1945
Badan Pemeriksa
Keuangan
kehakiman
pengadilan
Mahkamah Agung
Mahkamah
Konstitusi
APBN
APBD
Komisi Yudisial
arbitrase
KATA KUNCI

5. A. Pasal-Pasal UUD Negara RI Tahun 1945 yang
Mengatur Tentang Keuangan, BPK, dan Kekuasaan
Kehakiman
• Menurut UU RI No.17 Tahun 2003,
keuangan negara adalah semua
hak dan kewajiban negara yang
dapat dinilai dengan uang.
• Berikut pasal-pasal UUD 1945
yang mengatur tentang Keuangan:
 Pasal 23 Ayat 1, 2, dan 3
 Pasal 23A, 23B, 23C, dan 23D.
1. Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang Mengatur tentang Keuangan

6. 2. Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang Mengatur tentang Badan Pemeriksa Keuangan
• Menurut UU RI No.15 Tahun 2006, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam
UUD 1945.
• Berikut pasal-pasal UUD 1945 tentan BPK:
 Pasal 23E Ayat 1, 2, dan 3.
 Pasal 23F Ayat 1 dan 2.
 Pasal 23G Ayat 1 dan 2.

7. 3. Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang Mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman
• Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
• Berikut pasal-pasal UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman:
 Pasal 24 Ayat 1, 2, dan 3
 Pasal 24A Ayat 1, 2, 3, 4, dan 5
 Pasal 24B Ayat 1, 2, 3, 4, dan 5
 Pasal 24 C Ayat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6
 Pasal 25

8. B. Pengelolaan Keuangan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
• Pengelolaan keuangan negara harus
sesuai dengan aturan pokok yang
ditetapkan dalam UUD 1945.
• Berikut empat pendekatan dalam
merumuskan keuangan negara:
a. Dari sisi objek
b. Dari sisi subjek
c. Dari sisi proses
d. Dari sisi tujuan
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Negara

9. 2. Asas-Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara
• Berikut asas-asas umum dalam
pengelolaan keuangan Negara:
a. Asas tahunan
b. Asas universalitas
(kelengkapan)
c. Asas kesatuan
d. Asas spesialitas
e. Asas akuntabilitas
f. Asas profesionalitas
g. Asas proporsionalitas
h. Asas keterbukaan
i. Asas pemeriksaan keuangan

10. 3. Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara
• Beberapa hal yang dilakukan presiden sebagai pemegang
kekuasaan pengelolaan keuangan negara:
a. Menguasakannya kepada menteri keuangan
b. Menguasakannya kepada menteri/pimpinan lembaga
c. Menyerahkannya kepada gubernur/bupati/walikota
• Kekuasaan ini tidak termasuk kewenangan di bidang moneter
(mengeluarkan dan mengedarkan uang yang diatur dengan UU)

11. 4. Penyusunan, Penetapan, Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban APBN
• APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) adalah wujud
pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan UU.
• APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan
pembiayaan.
• Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/pimpinan lembaga
selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja
dan anggaran kementerian negara/lembaga tahun berikutnya.

12. 5. Penyusunan, Penetapan, Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban APBD
• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud
pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan
peraturan daerah.
• APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
• Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, pelaksanaannya
dituangkan lebih lanjut dengan keputusan gubernur/bupati/walikota.

13. 6. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Bank Sentral, Pemerintah Daerah, Serta
Pemerintah/Lembaga Asing
• Pemerintah pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan
dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter.
• Pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada
pemerintah daerah setelah mendapat persetujuan DPR.
• Pemerintah pusat dapat memberikan hibah/pinjaman kepada atau
menerima hibah/pinjaman dari pemerintah/lembaga asing dengan
persetujuan DPR

14. C. Peran Badan Pemeriksa Keuangan Menurut
UUD Negara RI Tahun 1945
1. Kedudukan dan keanggotaan BPK
• Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) : lembaga negara yang
bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara
• Susunan organisasi BPK adalah Ketua, Wakil Ketua dan 7 orang
anggota.
• Ketua dan Wakil Ketua merangkap jabatan sebagai anggota
BPK.
• Anggota BPK memegang jabatan selama lima tahun dan hanya
dapat dipilih kembali sebanyak satu kali masa jabatan.

15. 2. Tugas dan Kewenangan
• BPK mempunyai tugas pokok memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara.
• Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan,
pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
• Berikut kewenangan BPK dalam menjalankan tugas:
a. Menentukan objek pemeriksaan.
b. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib
diberikan oleh setiap orang.
c. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan
barang milik negara.
d. Menetapkan jenis dokumen mengenai pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara

16. e. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah
konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.
f. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara.
g. Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di
luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK.
h. Membina jabatan fungsional pemeriksa.
i. Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi
Pemerintahan.
j. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian
intern

17. 3. Pemilihan dan Penghentian anggota BPK
• Proses pemilihan anggota BPK oleh DPR dimulai sejak
diterimanya surat pemberitahuan berakhirnya jabatan dari
BPK.
• Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPK dari anggota BPK
paling lambat dilakukan satu bulan setelah diresmikan
keanggotaan BPK.
• Anggota BPK dapat diberhentikan secara hormat dan tidak
hormat.

18. 4. Kekebalan Hukum
• Anggota BPK tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena
menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenangnya.
• Setiang anggota BPK diberikan perlindungan hukum dan jaminan
keamanan oleh instansi yang berwenang dalam menjalankan tugas.
5. Kode Etik
• BPK berkewajiban menyusun kode etik yang memuat norma-norma
yang harus dipatuhi anggota BPK.
• Penegakan kode etik tersebut dilakukan oleh Majelis Kehormatan
Kode Etik BPK yang terdiri dari anggota BPK, unsur profesi, dan
akademisi.

19. 6. Pelaksana BPK
• Dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya, BPK dibantu oleh
Pelaksana BPK, seperti Sekretariat
Jenderal, unit pelaksana tugas
pemeriksaan, unit pelaksana tugas
penunjang, perwakilan, Pemeriksa,
dan pejabat lain
7. Anggaran BPK
• Anggaran BPK dibebankan pada
bagian anggaran tersendiri dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.

20. D. Penyelengaraan Kekuasaan Kehakiman dalam
UUD Negara RI Tahun 1945
1. Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman
• Prinsip utama yang dipegang adalah peradilan dilakukan demi
keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

21. 2. Pelaku Kekuasaan Kehakiman
• Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung,
badan peradilan, dan Mahkamah Konstitusi.
• Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang
melakukan kekuasaan kehakiman.

22. 3. Putusan Pengadilan
• Tiap putusan pengadilan harus
ditandatangani oleh ketua serta hakim
yang memutus dan panitera yang ikut
serta bersidang
4. Pelaksanaan Putusan Pengadilan
• Pelaksanaan putusan pengadilan dalam
perkara pidana dilakukan oleh jaksa.
• Pelaksanaan putusan pengadilan dalam
perkara perdata dilakukan oleh
panitera dan juru sita dipimpin oleh
ketua pengadilan.

23. 5. Bantuan Hukum
• Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh
bantuan hukum dan biaya ditanggung oleh negara.
6. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
• Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar
pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif
penyelesaian sengketa.