SlideShare a Scribd company logo
1 of 34
TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  BENDAHARA PENGELUARAN SKPD Deddi Nordiawan, SE, Ak, MM Dosen FEUI Direktur Medina Consulting deddinordiawan@medinamultimitra.com
SISTEMATIKA
Tugas Bendahara Pengeluaran MENERIMA MENYIMPAN Bendahara Pengeluaran Menatausahakan dan Mempertanggungjawabkan MEMBAYARKAN Pasal  4 ayat 1
Wewenang Bendahara Pengeluaran Mengajukan permintaan pembayaran baik melalui mekanisme UP/GU/TU maupun LS Menerima dan menyimpan UP/GU/TU Melakukan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolannya Menolak perintah bayar Meneliti kelengkapan dokumen pendukung LS Mengembalikan dokumen pendukung LS Pasal  4 ayat 2
Bendahara Pengeluaran Pembantu Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu Dalamhalpenggunaanggaranmelimpahkansebagiankewenanngannyakepadakuasapenggunaanggaran, ditunjukbendaharapengeluaranpembantu SKPD untukmelaksanakansebagiantugasdanwewenangbendaharapengeluaran SKPD (Pasal 4 ayat 3)
Tugas dan Wewenang Bendahara Pengeluaran Pembantu  Mengajukan permintaan pembayaran baik melalui mekanisme  	TU dan LS Menerima dan menyimpan TU Melakukan pembayaran dari tambahan uang persediaan yang dikelolannya Menolak perintah bayar Meneliti kelengkapan dokumen pendukung LS Mengembalikan dokumen pendukung LS Pasal  4 ayat 3
Pengajuan  SPP Bendahara dapat mengajukan SPP yang terdiri dari: Uang Persediaan (UP) Ganti Uang Persediaan (GU) Tambah Uang Persediaan (TU) Langsung (LS) LS Gaji LS Barang dan Jasa Bendahara membuat register SPP, SPM dan SP2D untuk mendokumentasikan pengajuan dana
Pengajuan  SPP SPP UangPersediaan (UP)
Pengajuan  SPP SPP GantiUangPersediaan (GU)
Pengajuan  SPP SPP TambahUang (TU)
Pengajuan  SPP SPP Langsung (LS)
Pembukuan Belanja BukudanDokumen yang digunakan:
Pembukuan Belanja Langkah-LangkahPembukuanPenerimaan SP2D UP/GU/TU
Pembukuan Belanja Langkah-langkahpembukuanpergeseranuang
Pembukuan Belanja Langkah-langkahpembukuanpelimpahan UP/GU kepadaBendaharaPengeluaranPembantu
Pembukuan Belanja Langkah-langkahpembukuanpelimpahan UP/GU olehBendaharaPengeluaranPembantu
Pembukuan Belanja Langkah-langkahpembukuanpembayaranbelanjatanpamelaluipanjar
Pembukuan Belanja Langkah-langkahpembukuanpajak
Pembukuan Belanja Langkah-langkahpembukuanpemberianpanjar
Pembukuan Belanja Langkah-langkahpembukuanpertanggungjawabanpanjar (panjar>belanja)
Pembukuan Belanja Langkah-langkahpembukuanpertanggungjawabanpanjar (panjar<belanja)
Pembukuan Belanja Langkah-langkahpembukuanbelanjamelalui LS
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pertanggungjawaban Transaksi:
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Langkah-langkahpertanggungjawaban UP danpenyampaiannya Menyusun  LPJ- UP Bukti-bukti yang sahBelanja Up Mengumpulkan Bukti-bukti yang sah belanja UP LPJ-UP
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Langkah-langkahpertanggungjawaban TU danpenyampaiannya Bukti-bukti yang sahBelanja TU Menyusun  LPJ- TU Verifikasi oleh PPK dan Pengesahan oleh PA Draft  LPJ -TU STS (Apabilaadakelebihan TU) LPJ -TU
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran BendaharaPengeluaranPembantu
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran BendaharaPengeluaranPembantu Pertanggungjawabanfungsionalmengunakan format SPJ SPJ dilampiridengan: ,[object Object]
LaporanPenutupankasPada bulanterakhirtahunanggarandisampaikanpalinglambatharikerjaterakhirbulantersebutdengandilampiribuktisetoran sisa uangpersediaan.
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran BendaharaPengeluaranPembantu LaporanPenutupanKas Menyusun  SPJ Fungsional SPJ  Fungsional Proses verifikasi, evaluasi , dan penggabungan oleh bendahara pengeluaran BKU dan BukuPembantu
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran BendaharahaPengeluaran
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran PertanggungjawabanAdministratif PertanggungjawabanadministratifberupaSuratPertanggungjawaban (SPJ) yang merupakanpenggabungandengan SPJ BendaharaPembantu SPJ menggambarkanjumlahanggaran, realisasidansisapaguanggaranbaiksecarakumulatifmaupun per kegiatan. SPJ dilampiridengan: ,[object Object]
LaporanPenutupanKasdan
SPJ BendaharaPembantu,[object Object]
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pertanggungjawabanfungsionalmengunakan format SPJ yang samadenganpertanggungjawabanadministratif PertanggungjawabanFungsional SPJ dilampiridengan: ,[object Object]

More Related Content

What's hot

Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptx
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptxSosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptx
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptxKharizaUmami1
 
Pembukuan keuangan bendahara
Pembukuan keuangan bendaharaPembukuan keuangan bendahara
Pembukuan keuangan bendaharaTatang Suwandi
 
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdfSosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdfKanwilYogya
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPDProsedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPDFox Broadcasting
 
Tatat Cara Pembukuan dan SPJ Dana BOS (Bagi Madrasah Swasta 2013)
Tatat Cara Pembukuan dan SPJ Dana BOS (Bagi Madrasah Swasta 2013) Tatat Cara Pembukuan dan SPJ Dana BOS (Bagi Madrasah Swasta 2013)
Tatat Cara Pembukuan dan SPJ Dana BOS (Bagi Madrasah Swasta 2013) Ifik Firdaus
 
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDAAkuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDAMahyuni Bjm
 
SISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIAN
SISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIANSISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIAN
SISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIANrusdiman1
 
16a.sapd simulasi-skpd
16a.sapd simulasi-skpd16a.sapd simulasi-skpd
16a.sapd simulasi-skpdNadia Amelia
 
Organisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerahOrganisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerahSunar Shun Shun
 
CTA vs SAP berbasis akrual
CTA vs SAP berbasis akrualCTA vs SAP berbasis akrual
CTA vs SAP berbasis akrualodhemamad
 
Akuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDAAkuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDAMahyuni Bjm
 
Akuntansi persediaan - PEMDA
Akuntansi persediaan - PEMDAAkuntansi persediaan - PEMDA
Akuntansi persediaan - PEMDAMahyuni Bjm
 
Akuntansi Beban dan-belanja PEMDA
Akuntansi Beban dan-belanja PEMDAAkuntansi Beban dan-belanja PEMDA
Akuntansi Beban dan-belanja PEMDAMahyuni Bjm
 
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satker
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satkerKedudukan dan tanggung jawab bendahara satker
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satkerAhmad Abdul Haq
 
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daerahaRian Saifulloh
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sujatmiko Wibowo
 

What's hot (20)

Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptx
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptxSosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptx
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptx
 
Pembukuan keuangan bendahara
Pembukuan keuangan bendaharaPembukuan keuangan bendahara
Pembukuan keuangan bendahara
 
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdfSosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
 
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPDProsedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
 
Tatat Cara Pembukuan dan SPJ Dana BOS (Bagi Madrasah Swasta 2013)
Tatat Cara Pembukuan dan SPJ Dana BOS (Bagi Madrasah Swasta 2013) Tatat Cara Pembukuan dan SPJ Dana BOS (Bagi Madrasah Swasta 2013)
Tatat Cara Pembukuan dan SPJ Dana BOS (Bagi Madrasah Swasta 2013)
 
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDAAkuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
 
SISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIAN
SISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIANSISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIAN
SISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIAN
 
16a.sapd simulasi-skpd
16a.sapd simulasi-skpd16a.sapd simulasi-skpd
16a.sapd simulasi-skpd
 
Organisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerahOrganisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerah
 
CTA vs SAP berbasis akrual
CTA vs SAP berbasis akrualCTA vs SAP berbasis akrual
CTA vs SAP berbasis akrual
 
Akuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDAAkuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDA
 
Akuntansi persediaan - PEMDA
Akuntansi persediaan - PEMDAAkuntansi persediaan - PEMDA
Akuntansi persediaan - PEMDA
 
Akuntansi Beban dan-belanja PEMDA
Akuntansi Beban dan-belanja PEMDAAkuntansi Beban dan-belanja PEMDA
Akuntansi Beban dan-belanja PEMDA
 
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satker
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satkerKedudukan dan tanggung jawab bendahara satker
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satker
 
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
 
Modul-ahli-audit-intern
Modul-ahli-audit-internModul-ahli-audit-intern
Modul-ahli-audit-intern
 
Modul komitmen
Modul komitmenModul komitmen
Modul komitmen
 
02.sapd beban&belanja
02.sapd beban&belanja02.sapd beban&belanja
02.sapd beban&belanja
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
 

Similar to Tata Cara Bendahara Pengeluaran

5 Review Materi Bendahara Pengeluaran_2019.pptx
5 Review Materi Bendahara Pengeluaran_2019.pptx5 Review Materi Bendahara Pengeluaran_2019.pptx
5 Review Materi Bendahara Pengeluaran_2019.pptxARIF KUSMAN
 
Aplikasi silabi 2021
Aplikasi silabi 2021Aplikasi silabi 2021
Aplikasi silabi 2021Sri Haryati
 
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2BAPPEDA - PEMKAB. JOMBANG
 
Bawaslu_pengawasan inspektorat.pptx
Bawaslu_pengawasan inspektorat.pptxBawaslu_pengawasan inspektorat.pptx
Bawaslu_pengawasan inspektorat.pptxAyuRahayu311739
 
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...Ahmad Abdul Haq
 
SISTEM PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA & BEBAN_KELOMPOK 2.pptx
SISTEM PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA & BEBAN_KELOMPOK 2.pptxSISTEM PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA & BEBAN_KELOMPOK 2.pptx
SISTEM PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA & BEBAN_KELOMPOK 2.pptxJeniferRasuh
 
Presentasi bagian cit
Presentasi bagian citPresentasi bagian cit
Presentasi bagian citReza Azhari
 
5. Modul Bendahara.pptx
5. Modul Bendahara.pptx5. Modul Bendahara.pptx
5. Modul Bendahara.pptxSri Haryati
 
Presentasi Sidang Kuliah Kerja Lapang (KKL)
Presentasi Sidang Kuliah Kerja Lapang (KKL)Presentasi Sidang Kuliah Kerja Lapang (KKL)
Presentasi Sidang Kuliah Kerja Lapang (KKL)Danz Wadezig
 
Pengelolaan dan penatausahaan bmn tp
Pengelolaan dan penatausahaan bmn tpPengelolaan dan penatausahaan bmn tp
Pengelolaan dan penatausahaan bmn tpgusti patiung
 
BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptx
BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptxBUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptx
BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptxoperatorkomputer
 
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...Ahmad Abdul Haq
 

Similar to Tata Cara Bendahara Pengeluaran (20)

1 gambaran umum
1 gambaran umum1 gambaran umum
1 gambaran umum
 
5 Review Materi Bendahara Pengeluaran_2019.pptx
5 Review Materi Bendahara Pengeluaran_2019.pptx5 Review Materi Bendahara Pengeluaran_2019.pptx
5 Review Materi Bendahara Pengeluaran_2019.pptx
 
Aplikasi silabi 2021
Aplikasi silabi 2021Aplikasi silabi 2021
Aplikasi silabi 2021
 
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2
 
Bawaslu_pengawasan inspektorat.pptx
Bawaslu_pengawasan inspektorat.pptxBawaslu_pengawasan inspektorat.pptx
Bawaslu_pengawasan inspektorat.pptx
 
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...
 
Ppt.sia.11
Ppt.sia.11Ppt.sia.11
Ppt.sia.11
 
SISTEM PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA & BEBAN_KELOMPOK 2.pptx
SISTEM PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA & BEBAN_KELOMPOK 2.pptxSISTEM PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA & BEBAN_KELOMPOK 2.pptx
SISTEM PROSEDUR AKUNTANSI BELANJA & BEBAN_KELOMPOK 2.pptx
 
Presentasi bagian cit
Presentasi bagian citPresentasi bagian cit
Presentasi bagian cit
 
5. Modul Bendahara.pptx
5. Modul Bendahara.pptx5. Modul Bendahara.pptx
5. Modul Bendahara.pptx
 
Presentasi 01
Presentasi  01Presentasi  01
Presentasi 01
 
Presentasi sidang
Presentasi sidangPresentasi sidang
Presentasi sidang
 
Presentasi Sidang Kuliah Kerja Lapang (KKL)
Presentasi Sidang Kuliah Kerja Lapang (KKL)Presentasi Sidang Kuliah Kerja Lapang (KKL)
Presentasi Sidang Kuliah Kerja Lapang (KKL)
 
Presentasi sidang
Presentasi sidangPresentasi sidang
Presentasi sidang
 
Pengelolaan dan penatausahaan bmn tp
Pengelolaan dan penatausahaan bmn tpPengelolaan dan penatausahaan bmn tp
Pengelolaan dan penatausahaan bmn tp
 
BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptx
BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptxBUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptx
BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptx
 
Pmk no 190 thun 2012
Pmk no 190 thun 2012Pmk no 190 thun 2012
Pmk no 190 thun 2012
 
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...
 
Presentation sia 2
Presentation sia 2Presentation sia 2
Presentation sia 2
 
ppt alk kel 3.pptx
ppt alk kel 3.pptxppt alk kel 3.pptx
ppt alk kel 3.pptx
 

Tata Cara Bendahara Pengeluaran