Sistem Perkotaan

BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N III - 1
RENCANA STRUKTUR RUANG
3.1 RENCANA SISTEM PERKOTAAN
3.1.1 Sistem Hirarki Pusat-Pusat Permukiman
Rencana struktur ruang yang dikembangkan adalah rencana yang dapat mengoptimalkan masing-masing wilayah sehingga tercipta pemenuhan kebutuhan antara wilayah satu terhadap wilayah yang lainnya. Apabila sistem pemenuhan kebutuhan terjadi dalam jangka panjang berarti sistem perekonomian wilayah dapat berjalan sesuai dengan harapan dan perkembangan ekonomi dapat terwujud. Berdasarkan rumusan strategi pengembangan wilayah di atas, struktur ruang Kabupaten Musi Rawas diarahkan pada penguatan peran Kota Muara Beliti sebagai pusat ibukota kabupaten dan pusat agropolitan, pengembangan pusat-pusat pelayanan pada kawasan perbatasan sehingga menempatkan peran Kabupaten Musi Rawas sebagai pusat agropolitan regional.
Dalam konstelasi regional (provinsi) dan sebagaimana yang dimanatkan dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan, Kota Lubuklinggau berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah dan Kecamatan Muara Beliti, Kecamatan Muara Lakitan dan Kecamatan Rupit sebagai Pusat Kegiatan Lokal. Ini artinya Kota Lubuklinggau mempunyai kapasitas untuk melayani wilayah Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Empat Lawang dan wilayah lain di sekitarnya. Mengacu pada kebijakan dan strategi di atas, Muara Beliti, Muara Lakitan dan Rupit diarahkan menjadi PKL untuk wilayah Kabupaten Musi Rawas. Adapun pusat pertumbuhan lainnya diarahkan sebagai Pusat Pelayanan bagi wilayah belakangnya dengan hirarki sesuai dengan hasil analisis dan hasil kesepakatan pada beberapa kali pertemuan teknis. Hal penting lain yang menjadi pertimbangan dalam merumuskan sistem perkotaan Muara Beliti adalah kebijakan pemerintah yang telah dituangkan dalam RPJM, yaitu pembangunan akan dilakukan dengan pendekatan agropolitan.
Secara alamiah struktur ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas mempunyai ciri khas, dimana pusat permukiman tumbuh disepanjang jalan lintas Sumatera (utara-selatan) dan jalan dari Lubuklinggau

menuju Kota Palembang (barat-timur). Terdapat dua kawasan yang membatasi pertumbuhan permukiman, yaitu di bagian barat oleh TNKS dan bagian Tenggara oleh kawasan hutan (BTS Ulu dan Muara Lakitan bagian selatan). Pusat permukiman di bagian utara yang berada pada lintasan trans Sumatera (Simpang Nibung) dan yang berada pada jalur Lubuklinggau - Palembang (Muara Lakitan) diarahkan untuk tidak saja melayani kegiatan permukiman di wilayah Kabupaten Musi Rawas tetapi juga kawasan permukiman di Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Banyuasin.
Mempertimbangkan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas akan didekati dengan pola agropolitan maka dalam hal ini, perlu disampaikan bahwa struktur ruang kawasan agropolitan merupakan gambaran sistem pusat kegiatan kawasan dan jaringan prasarana yang dikembangkan untuk mengintegrasikan kawasan selain untuk melayani kegiatan pertanian dalam arti luas, baik tanaman pangan, perikanan, perkebunan, kehutanan, maupun peternakan. Jaringan prasarana pembentuk struktur ruang kawasan agropolitan meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air. Dengan demikian, struktur ruang Kabupaten Musi Rawas direncanakan seperti berikut :
1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
Adapun yang akan diarahkan menjadi PKL adalah:
a. Kota Muara Beliti;
b. Rupit ;dan
c. Muara Lakitan.
2. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
Adapun yang akan diarahkan menjadi PPK adalah :
a. Simpang Nibung (Sarolangun - Rawas Ulu); adalah pusat permukiman yang berada di bagian utara Kabupaten Musi Rawas dan berada pada jalur trans Sumatera yang diarahkan menjadi pusat pelayanan bagi beberapa kecamatan, yaitu :
1. Kecamatan Ulu Rawas
2. Kecamatan Rawas Ulu
3. Kecamatan Nibung
4. Kecamatan Rawas Ilir
5. Kecamatan Karang Dapo
6. Kecamatan Karang Jaya
Selain kecamatan-kecamatan di atas, Simpang Nibung juga diarahkan untuk mampu melayani kecamatan yang berada di bagian selatan Kabupaten Sarolangun (Provinsi Jambi).
b. Simpang Terawas (Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas); adalah pusat permukiman yang berada antara Simpang Nibung dengan Lubuklinggau dan juga berada pada lintas trans Sumatera. Pusat pelayanan kawasan ini diarahkan untuk melayani:
1. Kecamatan Karang Jaya

2. Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas
3. Kecamatan Selangit, dan
4. Kecamatan Sumber Harta
c. Megang Sakti; diarahkan sebagai pusat pelayanan kawasan yang meliputi beberapa kecamatan disekitarnya, yaitu :
1. Kecamatan Purwodadi dan
2. Kecamatan Tugumulyo
d. Simpang Semambang (Tuah Negeri); adalah pusat permukiman yang berada pada jalan lintas Lubuklinggau - Palembang terletak antara Muara Beliti dengan Muara Lakitan. Pusat pelayanan kawasan ini diarahkan untuk melayani;
1. Kecamatan Tuah Negeri
2. Kecamatan Muara Kelingi
3. Kecamatan Jayaloka
4. Kecamatan Sukakarya
5. Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu
6. Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut
3. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
Adapun yang akan diarahkan menjadi PPL adalah ibukota dari kecamatan berikut:
a. Tugu Mulyo (Kecamatan Tugu Mulyo)
b. Muara Kelingi (Kecamatan Muara Kelingi)
c. Jayaloka (Kecamatan Jayaloka)
d. Muara Kulam (Kecamatan Ulu Rawas)
e. Karya Makmur (Kecamatan Nibung)
f. Bingin Teluk (Kecamatan Rawas Ilir)
g. Karang Dapo (Kecaman Karang Dapo)
h. Karang Jaya (Kecamatan Karang Jaya)
i. Selangit (Kecamatan Selangit)
j. Sumber Harta (Kecamatan Sumber Harta)
k. Purwodadi (Kecamatan Purwodadi)
l. Ciptodadi (Kecamatan Sukakarya)
m. Muara Kati Baru I (Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut)
n. Bangun Jaya (Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu)
Rencana struktur ruang Kabupaten Musi Rawas sebagaimana yang telah dipaparkan di atas dapat dilihat pada Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Musi Rawas. Sedangkan fungsi-fungsi pelayanan untuk masing-masing pusat pelayanan dapat dilhat pada Tabel III-1 berikut:

Tabel III - 1.
Struktur Ruang dan Fungsi yang Diemban Kecamatan
NO
KECAMATAN
HIRARKI
FUNGSI YANG DIEMBAN PUSAT KEGIATAN/PELAYANAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Muara Beliti
PKL
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2
Rupit
PKL
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3
Muara Lakitan
PKL
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
Simpang Nibung/Rawas Ulu
PPK
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5
Simpang Terawas/ STL. Ulu Terawas
PPK
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6
Megang Sakti
PPK
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7
Simpang Semambang/ Tuah Negeri
PPK
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8
Ulu Rawas
PPL
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9
Karang Jaya
PPL
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10
Selangit
PPL
X
X
X
X
X
X
X
X
X
11
Sumber Harta
PPL
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12
Tugumulyo
PPL
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
13
Purwodadi
PPL
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
14
T.P. Kepungut
PPL
X
X
X
X
X
X
X
X
X
15
Jaya Loka
PPL
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
16
BTS. Ulu
PPL
X
X
X
X
X
X
X
X
X
17
Sukakarya
PPL
X
X
X
X
X
X
X
X
X
18
Muara Kelingi
PPL
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
19
Rawas Ilir
PPL
X
X
X
X
X
X
X
X
X
20
Karang Dapo
PPL
X
X
X
X
X
X
X
X
X
21
Nibung
PPL
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Sumber : Hasil Analisis, 2008 Keterangan : 1. Pemerintah Kabupaten 6. Jasa Persewaan dan Perbankkan, 11. Kesehatan 16. Air Limbah
2. Pemerintah Lokal 7. Jasa Koperasi Unit Desa 12. Listrik 3. Ditribusi dan Koleksi 8. Jasa Hukum dan Konsultasi 13. Telekomunikasi
4. Industri 9. Pariwisata dan Jasa penginapan 14. Irigasi 5. Perdagangan, Kios dan Los Pasar 10. Pendidikan 15. Air Minum Bersih
PKL : Pusat Kegiatan Lokal; PPK: Pusat Pelayanan Kawasan; PPL: Pusat Pelayanan Lingkungan

3.1.2 Perkiraan Kebutuhan Fasilitas Wilayah
3.1.2.1 Sistem Fasilitas Umum
Sistem fasilitas umum merupakan rencana kebutuhan fasilitas yang mengacu pada standar minimum kebutuhan masyarakat yang telah diatur dalam Standar Nasional Indonesia (SNI), dengan rasionalisasi kebutuhan berdasarkan sebaran pola permukiman. Adapun sistem (kebutuhan) fasilitas umum berikut, meliputi kebutuhan fasilitas pendidikan, kesehatan, serta perdagangan dan niaga.
A. Sarana Pendidikan
Kebutuhan fasilitas pendidikan pada dasarnya dipertimbangkan berdasarkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada dan terkait dengan grup bangunan/blok yang terbentuk. Sedangkan penempatannya mempertimbangkan jangkauan layanan yang dipenuhinya. Perencanaan kebutuhan fasilitas berikut menggunakan acuan dasar sebagai berikut:
a. Taman Kanak-kanak
Melayani setiap 1.250 penduduk, dengan luas lahan mínimum yang diperlukan untuk 2 ruang kelas dengan masing-masing terisi oleh 25-30 murid dan ruang terbuka ±700 m² adalah 1.250 m². Daya jangkau yang diperkenankan adalah 500 m dan bergabung dengan taman sehingga terjadi pengelompokkan kegiatan.
b. Sekolah Dasar
Melayani 1.600 penduduk dengan luas lahan mínimum seluas 2.000 m², luas tersebut dengan asumsi mínimum 6 ruang kelas dengan masing-masing kelas dapat menampung hingga 40 murid, dan dilengkapi dengan ruang lain dan ruang terbuka. Radius pencapaian untuk fasilitas ini adalah kurang lebih 1 km.
c. SLTP
Melayani 4.800 penduduk dengan luas lahan mínimum seluas 9.000 m², luas tersebut dengan asumsi mínimum 6 ruang kelas dengan masing-masing kelas dapat menampung hingga 40 murid, dan dilengkapi dengan ruang lain dan ruang terbuka. Radius pencapaiannya adalah 1 Km.
d. SMU
Fasilitas ini melayani hingga 4.800 penduduk dengan luas lahan mínimum seluas 12.500 m², luas tersebut dengan terbangun dengan 6 ruang kelas dengan masing-masing kelas dapat menampung hingga 40 murid, dan dilengkapi dengan ruang lain dan ruang terbuka. Radius pencapaiannya adalah 3 Km.
e. Taman Bacaan
Fasilitas taman bacaan adalah untuk melayani 2.500 penduduk dengan luas lahan mínimum yang dibutuhkan adalah seluas 150 m². Luas tersebut adalah luas dengan mínimum 1 ruang baca yang dapat digunakan oleh mínimum 15 orang murid.
Adapun jumlah kebutuhan minimum fasilitas pendidikan Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada tabel III-2 kebutuhan berikut:

Tabel III - 2.
Kebutuhan Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Musi Rawas Berdasarkan Proyeksi Penduduk Tahun 2031 (Dalam Unit)
Kecamatan
TK
SD
SLTP
SMU
Taman
Bacaan
1
Rawas Ulu
34
26
9
9
17
2
Ulu Rawas
11
9
3
3
6
3
Rupit
33
26
9
9
16
4
Karang Jaya
31
24
8
8
16
5
Selangit
29
23
8
8
15
6
STL. Ulu Terawas
19
15
5
5
9
7
Sumber Harta
19
15
5
5
10
8
Tugumulyo
46
36
12
12
23
9
Purwodadi
16
12
4
4
8
10
Muara Beliti
23
18
6
6
11
11
T.P. Kepungut
14
11
4
4
7
12
Jaya Loka
14
11
4
4
7
13
Sukakarya
12
10
3
3
6
14
BTS. Ulu
37
29
10
10
18
15
Muara Kelingi
25
20
7
7
13
16
Tuah Negeri
25
19
6
6
12
17
Muara Lakitan
38
30
10
10
19
18
Megang Sakti
52
41
14
14
26
19
Rawas Ilir
26
20
7
7
13
20
Karang Dapo
19
15
5
5
9
21
Nibung
23
18
6
6
12
Kab.Musi Rawas
496
546
427
142
142 Sumber: Hasil Analisis
Tabel III - 3.
Kebutuhan Luas Lahan Minimum Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Musi Rawas Berdasarkan Proyeksi Penduduk Tahun 2031 (Dalam m2)
Kecamatan
TK
SD
SLTP
SMU
Taman Bacaan
1
Rawas Ulu
42.350
52.938
79.407
110.287
42.350
2
Ulu Rawas
14.219
17.774
26.660
37.028
14.219

Kecamatan
TK
SD
SLTP
SMU
Taman Bacaan
3
Rupit
41.059
51.324
76.985
106.924
41.059
4
Karang Jaya
39.162
48.952
73.428
101.984
39.162
5
Selangit
36.714
45.893
68.839
95.610
36.714
6
STL. Ulu Terawas
23.644
29.555
44.332
61.572
23.644
7
Sumber Harta
24.128
30.160
45.240
62.833
24.128
8
Tugumulyo
57.223
71.529
107.294
149.019
57.223
9
Purwodadi
19.670
24.587
36.881
51.224
19.670
10
Muara Beliti
28.312
35.390
53.085
73.730
28.312
11
T.P. Kepungut
17.040
21.300
31.950
44.376
17.040
12
Jaya Loka
17.813
22.267
33.400
46.389
17.813
13
Sukakarya
15.242
19.052
28.578
39.692
15.242
14
BTS. Ulu
45.682
57.102
85.653
118.963
45.682
15
Muara Kelingi
31.669
39.587
59.380
82.472
31.669
16
Tuah Negeri
30.787
38.483
57.725
80.174
30.787
17
Muara Lakitan
47.206
59.008
88.512
122.933
47.206
18
Megang Sakti
65.016
81.269
121.904
169.311
65.016
19
Rawas Ilir
32.755
40.944
61.416
85.301
32.755
20
Karang Dapo
23.599
29.499
44.248
61.456
23.599
21
Nibung
29.370
36.713
55.069
76.484
29.370
Kab.Musi Rawas
248,292
682.660
853.325
.279.988
1.777.761 Sumber: Hasil Analisis
Adapun jumlah kebutuhan minimum fasilitas pendidikan Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada tabel kebutuhan berikut:
B. Sarana Kesehatan
Adapun kebutuhan fasililitas kesehatan meliputi hal sebagai berikut:
a. Posyandu
Berfungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan untuk anak-anak usia balita. Melayani untuk 1.250 penduduk dengan luas lahan yang dibutuhkan (mínimum) adalah 60 m² dan pertimbangan radius pencapaian sejauh 500 m.
b. Balai Pengobatan Warga
Untuk memberikan pelayanan kepada penduduk dalam bidang kesehatan dengan titik berat terletak pada penyembuhan tanpa perawatan, berobat dan pada waktu tertentu juga memberi vaksinasi. Melayani setiap 2.500 penduduk dengan luas lahan yang dibutuhkan (mínimum) adalah 300 m² dan

pertimbangan radius pencapaian sejauh 1 km.
c. BKIA / Klinik Bersalin
Digunakan untuk melayani ibu, baik sebeum, saat, dan sesudah melahirkan serta melayani anak usia hingga 6 tahun. Melayani sebanyak 30.000 penduduk dengan luas lahan yang dibutuhkan (mínimum) adalah 3000 m² dan pertimbangan radius pencapaian sejauh 4 km.
d. Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan
Merupakan fasilitas yang berfungsi sebagai unit pelayanan kesehatan sederhana yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas dan membantu pelaksanaan kegiatan puskesmas dalam lingkup yang lebih kecil. Melayani 30.000 penduduk dengan luas lahan yang dibutuhkan (mínimum) adalah 300 m² dan pertimbangan radius pencapaian sejauh 1.5 km.
e. Puskesmas dan Balai Pengobatan
Berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan dalam penyembuhan penyakit, selain program pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit di wilayah kerjanya. Melayani untuk 12.000 penduduk dengan luas lahan yang dibutuhkan (mínimum) adalah 1.000 m² dan pertimbangan radius pencapaian sejauh 500 m.
Jumlah kebutuhan minimum fasilitas kesehatan Kabupaten Musi Rawas secara rinci dapat dilihat pada tabel kebutuhan berikut:
Tabel III - 4.
Kebutuhan Sarana Kesehatan di Kabupaten Musi Rawas
Berdasarkan Proyeksi Penduduk Tahun 2031 (Dalam Unit)
Kecamatan
Posyandu
Balai Pengobatan Warga
BKIA/Klinik Bersalin
Puskesmas Pembantu/balai Pengobatan Lingkungan
Puskesmas dan Balai Pengobatan
RS Umum
1
Rawas Ulu
34
17
1
1
4
0
2
Ulu Rawas
11
6
0
0
1
0
3
Rupit
33
16
1
1
3
1
4
Karang Jaya
31
16
1
1
3
0
5
Selangit
29
15
1
1
3
0
6
STL. Ulu Terawas
19
9
1
1
2
0
7
Sumber Harta
19
10
1
1
2
0
8
Tugumulyo
46
23
2
2
5
0
9
Purwodadi
16
8
1
1
2
0
10
Muara Beliti
23
11
1
1
2
1
11
T.P. Kepungut
14
7
1
1
1
0
12
Jaya Loka
14
7
1
1
1
0
13
Sukakarya
12
6
1
1
1
0
14
BTS. Ulu
37
18
2
2
4
0
15
Muara Kelingi
25
13
1
1
3
0
16
Tuah Negeri
25
12
1
1
3
0

Kecamatan
Posyandu
BKIA/Klinik Bersalin
Puskesmas Pembantu/balai Pengobatan Lingkungan
RS Umum
17
Muara Lakitan
38
19
2
2
4
0
18
Megang Sakti
52
26
2
2
5
0
19
Rawas Ilir
26
13
1
1
3
0
20
Karang Dapo
19
9
1
1
2
0
21
Nibung
23
12
1
1
2
0
Kab.Musi Rawas
272
546
273
23
57
Tabel III - 5.
Kebutuhan Luas Lahan Minimum Sarana Kesehatan di Kabupaten Musi Rawas
Berdasarkan Proyeksi Penduduk Tahun 2031 (Dalam m2)
Kecamatan
Posyandu
BKIA/ Klinik Bersalin
Puskesmas Pembantu /balai Pengobatan Lingkungan
RS Umum
1
Rawas Ulu
2.033
5.082
4.235
424
3.529
0
2
Ulu Rawas
683
1.706
1.422
142
1.185
0
3
Rupit
1.971
4.927
4.106
411
3.422
30,000
4
Karang Jaya
1.880
4.699
3.916
392
3.263
0
5
Selangit
1.762
4.406
3.671
367
3.060
0
6
STL. Ulu Terawas
1.135
2.837
2.364
236
1.970
0
7
Sumber Harta
1.158
2.895
2.413
241
2.011
0
8
Tugumulyo
2.747
6.867
5.722
572
4.769
0
9
Purwodadi
944
2.360
1.967
197
1.639
0
10
Muara Beliti
1.359
3.397
2.831
283
2.359
30,000
11
T.P. Kepungut
818
2.045
1.704
170
1.420
0
12
Jaya Loka
855
2.138
1.781
178
1.484
0
13
Sukakarya
732
1.829
1.524
152
1.270
0
14
BTS. Ulu
2.193
5.482
4.568
457
3.807
0
15
Muara Kelingi
1.520
3.800
3.167
317
2.639
0
16
Tuah Negeri
1.478
3.694
3.079
308
2.566
0
17
Muara Lakitan
2.266
5.665
4.721
472
3.934
0
18
Megang Sakti
3.121
7.802
6.502
650
5.418
0
19
Rawas Ilir
1.572
3.931
3.276
328
2.730
0

Kecamatan
Posyandu
BKIA/ Klinik Bersalin
Puskesmas Pembantu /balai Pengobatan Lingkungan
RS Umum
20
Karang Dapo
1.133
2.832
2.360
236
1.967
0
21
Nibung
1.410
3.524
2.937
294
2.448
0
Kab.Musi Rawas
16,295
32.768
81.919
68.266
6.827
C. Sarana Perdagangan dan Niaga
Rencana Kebutuhan fasilitas perdagangan dan niaga digolongkan dalam setiap skala layanan. Adapun fasilitas perdagangan dan niaga di Kabupaten Musi Rawas, direncanakan meliputi pusat pertokoan/pasar lingkungan serta pusat perbelanjaan dan niaga pada pusat-pusat distrik. Rencana pengembangan pusat perbelanjaan dan niaga akan dibahas dalam sistem fasilitas utama. Untuk fasilitas pusat pertokoan dan pasar lingkungan, pada dasarnya sudah memenuhi stándar mínimum, namun perlu penambahan di beberapa wilayah. Adapun kebutuhan pusat pertokoan dan pasar lingkungan adalah sebagai berikut:
Tabel III - 6.
Kebutuhan Jumlah dan Luas Lahan Minimum Sarana Perdagangan dan Niaga di Kabupaten Musi Rawas Berdasarkan Proyeksi Penduduk Tahun 2031
Kelurahan / Kampung
Pusat Pertokoan +Pasar Lingkungan
unit
kebutuhan luas minimum (m2)
1
Rawas Ulu
1
13500
2
Rupit
1
13500
3
Tugumulyo
1
13500
4
Purwodadi
1
13500
5
Muara Kelingi
1
13500
6
Megang Sakti
1
13500
Kab.Musi Rawas
6
3.1.2.2 Sistem Fasilitas Utama
Sistem fasilitas utama dikembangkan dalam rangka mewujudkan struktur ruang wilayah, sehingga konsentrasi pengembangan sistem fasilitas utama di Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut:

Tabel III - 7.
Rencana Sistem Fasilitas Utama di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2031
PKL
Program Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal
A
Program Pembangunan Pusat Pemerintahan
A1
Pembangunan Kawasan Perkantoran Pemerintahan
Kantor Kepala Daerah & DPRD
Kantor SKPD
Perumahan Dinas PNS
Perumahan Dinas Pejabat
Perumahan Dinas DRPD
Bangunan penunjang (fasos/ fasum kawasan)
Kantor Polisi/Militer
A2
Fasilitas Sosek Pelayanan Skala Kabupaten
Mesjid Agung & Pusat Pengembangan Islam
Alun-Alun & Taman Kota
Sekolah Unggulan Terpadu
Perguruan Tinggi
Rumah Sakit
Sport Center
Terminal Penumpang
Perdagangan modern
Jasa Persewaan & Perbankan
Jasa Service/Bengkel
Hotel & Restoran
Jasa Hukum & Konsultasi
A3
Pusat Agropolitan
Kantor Perbankan & Keuangan
Kantor Jasa & Perdagangan
Lembaga Penelitian & Sertifikasi
Ruko/outlet
Terminal Agro
Terminal angkutan barang
Kebun Percobaan (Demplot)
Balai Latihan Kerja
Kantor Agroplitan center
Kantor Koperasi Agro

PKL
Program Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal
Workshop Agro
Bengkel Agro
Industri Hilir Ringan
A4
Pembangunan Kawasan Perumahan Perkotaan
Pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
Pengembangan RTH
PP-1
Pembangunan Sub Pusat Agropolitan (Pusat Pelayanan-1)
Sub Terminal Agribisnis
Terminal Type B
Kebun Percobaan/Demplot
Industri Pengolahan
Balai Penyuluhan
Lembaga Keuangan
Prasarana dasar perkotaan (Air Minum, Listrik, Telekomunikasi & Persampahan)
Sarana Dasar Perkotaan (SLTA, Puskesmas/ Poliklinik, Mesjid Raya, Pasar Umum)
Perumahan Umum
Pengembangan PLTU
Pembangunan Dermaga
Bengkel/Showroom
Jasa Persewaan
Balai Benih
Pergudangan
PP-2 & 3
Ibukota Kecamatan Perdesaan
- TK, SD & SLTP
- Balai Pelatihan Agro Desa
- Pustu, Posyandu, Praktrk Dokter/Bidan
- Pasar mingguan, warung
- Mesjid Kecamatan, Mushola
- Kantor Kecamatan, Kantor Desa
- Balai Pertemuan
- Kantor Pertahanan &
Keamanan Sumber : Hasil Analisis

3.2 RENCANA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI
Prasarana transportasi merupakan urat nadi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan kawasan. Prasarana transportasi yang ada di Kabupaten Musi Rawas meliputi transportasi darat, laut dan udara. Dalam pengembangan ketiga jenis prasarana transportasi tersebut harus dilakukan secara terpadu, sehingga antar jaringan dan moda transportasi dapat berjalan sinergis.
3.2.1 Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat
Pada umumnya sistem transporasi darat dikaitkan dengan jaringan jalan beserta bangunan pelengkapnya seperti terminal, jembatan dan terowongan pada jalan. Di Kabupaten Musi Rawas selain jaringan jalan terdapat juga jaringan kereta api. Adapun tujuan pengembangan transportasi darat meliputi:
1) Meningkatkan aksesibilitas ke dan dari luar kawasan Kabupaten Musi Rawas, sehingga terjalin keterhubungan wilayah terutama dengan pusat-pusat pengembangan yang lain.
2) Menghubungkan antar pusat kegiatan dalam Kabupaten Musi Rawas antara Pusat Kegiatan Lokal utama, dengan Pusat Kegiatan Lokal kedua sampai dengan keempat, sehingga terbentuk struktur tata ruang (sistem kota-kota).
3) Mendukung pengembangan Kabupaten Musi Rawas sebagai Kawasan Agropolitan, melalui peningkatan jalan-jalan yang menghubungkan Agropolitan Center dengan Pusat Agropolitan Distrik dan pembangunan terminal/sub terminal agrobisnis/barang.
4) Memberi akses bagi semua wilayah pelayanan menuju pusat-pusat layanan.
5) Membuka wilayah terisolasi.
6) Memberikan dukungan bagi pertumbuhan kawasan-kawasan dengan nilai produksi tinggi seperti kawasan industri, pusat pertanian utama, terminal barang dan kawasan tambang.

A. Jaringan Jalan
Dalam rangka mewujudkan keterpaduan sistem aktifitas dan pergerakan maka diperlukan adanya keterkaitan antar pusat pelayanan. Keterkaitan tersebut dibangun dengan membentuk jaringan jalan antar pusat pelayanan. Jaringan ini membentuk hirarki mulai dari sistem pengembangan wilayah Nasional, Propinsi dan Kabupaten. Dalam skala internal keterkaitan yang dibentuk yaitu dengan menghubungkan pusat-pusat pelayan lokal (PP/1 sampai dengan PP/3). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34/2006 Tentang Jalan, maka jaringan jalan di Kabupaten Musi Rawas dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi dan statusnya.
Kabupaten Musi Rawas memiliki koridor pertumbuhan yang diapit oleh jaringan jalan arteri primer (jalan nasional Muara Beliti – Lubuklinggau - Rupit) dan sistem jaringan jalan kolektor primer (jalan propinsi Muara Beliti – Muara Keling – Muara Lakitan). Dengan memperhatikan pola pertumbuhan yang ada maka kawasan yang berada pada koridor ini memiliki kecenderungan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan kawasan yang lain. Untuk menjaga kualitas pertumbuhan pada koridor ini maka akses yang menghubungkan pusat-pusat layanan harus ditingkatkan yaitu melalui peningkatan jalan yang ada maupun dengan pembangunan jalan terutama untuk mempermudah hubungan antar pusat pelayanan.
Wilayah barat dan timur kabupaten Musi Rawas merupakan kawasan yang terisolir karena adanya hambatan topografis. Bagian barat merupakan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), yang perkembangannya harus dibatasi untuk menjaga kelestariannya. Sedangkan bagian timur yang meliputi wilayah Cecar dan BTS Ulu belum berkembang sebagai konsekuensi dari daerahnya yang terletak pada kawasan belakang dengan prasarana transportasi yang sangat minim. Untuk itu pada bagian timur perlu ditingkatkan status jaringan jalan utama dari semula jalan lokal primer menjadi jalan kolektor primer yang juga menghubungkan bagian ini dengan PKW Lahat. Lebih rincinya, rencana pengembangan jaringan jalan di Kabupaten Musi Rawas berdasarkan fungsi dan statusnya dapat dilihat pada Tabel III – 8 dan Gambar 3 -3 dan 3 – 4.
Tabel III - 8.
Rencana Jaringan Jalan menurut Status dan Fungsinya
di Kabupaten Musi Rawas
NAMA RUAS
FUNGSI JALAN
STATUS JALAN
BTS. Prov. Jambi - Maur (*)
Arteri Primer
Nasional
Maur - Terawas (*)
Arteri Primer
Nasional
Terawas - BTS. Kota Lubuk Linggau (*)
Arteri Primer
Nasional
Muara Beliti – BTS. Kabupaten Musi Rawas (*)
Arteri Primer
Nasional
BTS. Kab. Muba - Muara Beliti (*)
Kolektor 1
Nasional
Simpang Periuk - Terawas (**)
Kolektor 2
Provinsi
Simpang Nibung - Ketapat (**)
Kolektor 2
Provinsi
Muara Rupit - Muara Lakitan (**)
Kolektor 2
Provinsi

NAMA RUAS
FUNGSI JALAN
STATUS JALAN
Terawas – Maur (**)
Kolektor 2
Provinsi
Ngestiboga (Kec. Jayaloka) – Marga Tani – Kp.Bali – Ciptodadi (Kec. Sukakarya) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Surulangun – pulau Kidak (Kecamatan Rawas Ulu) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Muara Rupit – Karang Dapo (Kecamatan Muara Rupit/Karang Dapo) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Simpang Tanjung – Binjai (Kecamatan Muara Kelingi) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Simpang Semambang – Suka Karya (Kecamatan Tuah Negeri/Suka Karya) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Simpang Lubuk Besar – Simpang Jayaloka (Kecamatan Muara Lakitan/jayaloka) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Kertosono – Tambangan (Kecamatan Jayaloka)(***)
Lokal Primer
Kabupaten
Simpang Binjai – Binjai (Kecamatan Muara Kelingi) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Selangit – Batu Gane (Kecamatan Selangit) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Simpang 3 Bingin Teluk – Batas Muba (Kecamatan Rawas Ilir) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Mangun Harjo – Megang sakti (Kecamatan Purwodadi/Megang Sakti) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Megang Sakti – Muara Megang (Kecamatan Megang Sakti) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Simpang Kelingi – Pasar Muara kelingi (Kecamatan Muara kelingi) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Simpang 3 Muara Bandar – Prabumulih (Kecamatan Muara Lakitan) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Jalan Dalam Ibukota Muara Rupit (Kecamatan Rupit) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Jalan Dalam Ibukota Surulangun Rawas (Kecamatan Rawas Ulu) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Srikaton – Nawangsasi (Kecamatan Tugumulyo) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Nawangsasi – Siti Harjo (Kecamatan Tugumulyo) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Mataram - Sukorejo (Kecamatan Tugumulyo) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Sukorejo – Air Deras (Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Sukamaju – Jambu Rejo (Kecamatan Sumber Harta) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Mataram – Bumi Agung (Kecamatan Tugumulyo) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Trikoyo – Simpang Bumi Agung (Kecamatan Tugumulyo/ Muara Beliti) (***)
Lokal Primer
Kabupaten

NAMA RUAS
FUNGSI JALAN
STATUS JALAN
Wonorejo – Lesing/Leban Jaya (Kecamatan Tugumulyo/ Tuah Negeri) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Kertasari – Pagarsari (Kecamatan Sumber Harta) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Simpang Semangus – Semangus (Kecamatan Muara Lakitan) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Terawas – Pasenan (Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Karang Dapo – Satuan Pemukiman 4 Kelingi IV/a (Kecamatan Karang Dapo) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Karang Anyar – Danau Rayo (Kecamatan Rupit) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Simpang Pelawe – Pelawe (Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Simpang Pertamina – Tambangan (Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Purwodadi – Trikarya – Megang Sakti II (Kecamatan Purwodadi/Megang sakti) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Suka Menang – Tanjung Agung (Kecamatan Karang Jaya) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Jalan dalam Ibukota Kecamatan Tugu Mulyo (Kecamatan Tugu Mulyo) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
SP.5 Nibung – Danau Rayo (Kecamatan Nibung/Rupit) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Bingin Teluk - Jalan Poros Trans Nibung (Kecamatan Rawas Ilir) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Sungai Jauh – Sungai Kijang (Kecamatan Rawas ulu) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
SP. 6 Ketapat – Pauh (Kecamatan Rawas Ilir) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Sukowono – Margatani (Kecamatan Jayaloka) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Dharma Sakti - Sumber dingin (Kecamatan Tuah Negeri) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Jalan dalam Ibukota Kecamatan Karang Jaya (Kecamatan Karang Jaya) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Jalan dalam Ibukota Kecamatan Purwodadi (Kecamatan Purwodadi) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Simpang Belani – Belani (Kecamatan Rawas Ilir) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Simpang Bungin – Bungin (Kecamatan Jayaloka) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Trans Cecar – SP. 9 Bangun Jaya (Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Mambang – Muara Megang (Kecamatan Megang Sakti/ Muara kelingi) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Jalan Simpang Lake – Simpang Tegalsari (Kecamatan Karang Jaya/ Megang Sakti) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Satuan Pemukiman 4 Kelingi IV/a – Muara Lakitan (Setia Marga – Muara Lakitan) (Kecamatan Muara lakitan) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Satuan Pemukiman 4 Kelingi IV/a – Muara Megang (Setia Marga – Muara Megang) (Kecamatan Megang sakti) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Simpang Semambang – Megang Sakti (Kecamatan Tuah Negeri/ Megang Sakti) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Simpang Kabu – Danau Rayo (Kecamatan Rupit) (***)
Lokal Primer
Kabupaten

NAMA RUAS
FUNGSI JALAN
STATUS JALAN
Mandi Angin – Satuan Pemukiman 5 Kelingi IV/a (Mandi angin – Binakarya) (Kecamatan Rawas Ilir/ Muara Lakitan) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Simpang Talang Ridan – Aringin (Kecamatan Karang Dapo) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Suka Menang – Pulau Kidak (Kecamatan Rawas Ulu) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Suka Raja – lubuk Kumbung ( Kecamatan Karang Jaya) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Satuan Pemukiman 2 Kelingi IV/a – Lubuk Pandan (Kecamatan Muara Lakitan) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Jalan Simpang Lintas (Terawas) – Suka Merindu (Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Leban Jaya – Simpang 3 Bamasco (Kecamatan Megang Sakti) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Sukorejo – Rejosari (Kecamatan Sumber Harta) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Surodadi – Tegalrejo(Kecamatan Tugumulyo) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Purwodadi – Sadar Karya – Trikarya (Kecamatan Purwodadi) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Desa Periuk – Tegal Rejo (Kecamatan Tugumulyo) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Mangun Harjo – Dwijaya (Kecamatan Purwodadi) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Satuan Pemukiman 2 Kelingi IV/c – SP. 3 (Karya Mulya – Mekarsari) (Kecamatan Megang Sakti) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Dwijaya – sadarkarya (Kecamatan Purwodadi) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Simpang Senaro – Madang (Kecamatan Megang Sakti) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Sumbersari – Sumber Harta (Kecamatan Purwodadi/ Sumber Harta) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Simpang 3 Pauh – Batu Kucing (Kecamatan Rawas Ilir) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Satuan Pemukiman 4 – Satuan Pemukiman 5 kelingi IV/a (Setia Marga – Binaria) (Kecamatan Karang Dapo) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Srikaton – Marga Rejo (Kecamatan Tugumulyo) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Tabatengah – Tabaremanik – Batu Pepe (Kecamatan Selangit) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Pulau Kidak – Napal Licin (Kecamatan Ulu Rawas) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Simpang Pendingan – Pendingan (Kecamatan Muara Lakitan) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Jambu Rejo – Madang (Kecamatan Sumber Harta) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Sri Mulyo – Sri Kemuning (Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Suka Dana – Lubuk Ngin (Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Kembang Tanjung - Batas Lahat (Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
SP. 9 trans Cecar – Pelawe (Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Suka Karya – SP. 9 Trans Cecar (Kecamatan Suka Karya/ Bulang Tengah Suku Ulu) (***)
Lokal Primer
Kabupaten

NAMA RUAS
FUNGSI JALAN
STATUS JALAN
Giri Yoso – Sungai Bunut (Kecamatan Jayaloka) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Jayaloka – Giriyoso (Kecamatan Jayaloka) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Simpang Biaro – Bingin Teluk (Kecamatan Rawas Ilir) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Muara Beliti – Durian Remuk (Kecamatan Muara Beliti) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Simpang PTSI – Kembang Tanjung (Kecamatan Muara Kelingi) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Simpang PTSI – Gunung Kembang (Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Sukamerindu – Satuan Pemukiman 2 Kelingi IV/c (Sukamerindu – Karya Mulya, Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas - Megang Sakti) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Taba Gindo – Prabu Menang (Kecamatan Selangit) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Sungai Kijang – Poros Nibung (Kecamatan Rawas Ulu) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Pangkalan – Batas Jambi (Kecamatan Rawas Ulu) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Batu Gane – Napal Melintang (Kecamatan Selangit) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Simpang Tri Karya (Megang sakti II) – Dangku (Kecamatan Megang Sakti) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Megang Sakti III – Pagar Ayu – Beliti Jaya (Kecamatan Megang Sakti – Muara Kelingi) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Prabumulih I – Translok Pauh (Kecamatan Muara Lakitan – Rawas Ilir) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Simpang Rantau Alih – Rantau Alih – Simpang Binjai (Kecamatan Sukakarya – Bulang Tengah Suku Ulu) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Simpang Mulyoharjo – Medco SOCA (Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Napal Licin – Kuto Tanjung (Kecamatan Ulu Rawas) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Simpang Lake – Sukamenang (Kecamatan Karang Jaya) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Simpang Lintas – Bukit Langkap – Bukit Ulu (Kecamatan Karang Jaya) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Jalan Lintas – Terusan (Kecamatan Karang Jaya) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Lesung Batu – Bendung Merung (Kecamatan Rawas Ulu) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Simpang Kosgoro – Kosgoro (Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Babat – Paduraksa ((Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Simpang Sumber Sari – Madang (Kecamatan Sumber Harta) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Sumber Jaya – Sumber Bekti (Kecamatan Sumber Harta) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Madang – Kebun Kulim – Megang Sakti (Kecamatan Megang sakti) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Jajaran Baru I – Satuan Pemukiman 2 Kelingi IV/C (Campursari) (Kecamatan Megang Sakti) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Simpang Trisakti – Simpang Dangku (Kecamatan Megang Sakti) (***)
Lokal Primer
Kabupaten

NAMA RUAS
FUNGSI JALAN
STATUS JALAN
Simpang T2 Purwakarya – S. Kertosari (Kecamatan Purwodadi) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Simpang Dangku – Simpang Tapa (Kecamatan Megang Sakti – Muara Kelingi) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Simpang Tapa – Lubuk Tua (Kecamatan Muara Kelingi) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Simpang Tapa – Karya Sakti (SP.4 Juanda) (Kecamatan Muara kelingi) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Pasar Muara Kelingi – Temuan Jaya (Kecamatan Muara Kelingi) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Semeteh – Simpang 4 Juanda (Karya Sakti) (Kecamatan Muara Lakitan) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Simpang Rengas – Simpang Bina Saint (Kecamatan Muara Lakitan) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Simpang Polsek Lakitan – Simpang Bina Saint (Kecamatan Muara Lakitan) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
simpang Bina Saint – Simpang SP. 11 HTI (Kecamatan Muara Lakitan) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
SP. 11 HTI – Simpang 4 Jirak (Kecamatan Muara Lakitan) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
SP.7 HTI Mukti Karya – Talang Pendingan (Kecamatan Muara Lakitan) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Simpang 4 Jirak – Batas Muba (Kecamatan Muara Lakitan) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Simpang Madu – Simpang 4 Jirak (Kecamatan Muara Lakitan) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Simpang SP. 5 HTI – Simpang Panglero (Kecamatan Muara Lakitan) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
SP.9 HTI – Simpang Panglero (Kecamatan Muara Lakitan) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Panglero – Simpang 4 Jirak (Kecamatan Muara Lakitan) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Simpang Sadu – Simpang Blok Terras (Kecamatan Muara Lakitan) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
SP.9 trans Cecar – Batas Muara Enim (Kecamatan Muara Lakitan) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Batas Muara Enim – Simpang Madu (Kecamatan Muara Lakitan) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Simpang Barito (Pabrik CPO) – Giriyoso (Kecamatan Jayaloka) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Simpang Gegas – Sugih Waras (Kecamatan Jayaloka) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Simpang Jayaloka – Marga Tani (Kecamatan Jayaloka) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Krani Jaya – Sumber Makmur (Kecamatan Nibung) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Poros Nibung – Mulya Jaya (Kecamatan Nibung) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Poros Nibung – Satuan Pemukiman 11 Nibung (Klumpangjaya) (Kecamatan Nibung) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Simpang Q1 – Simpang Q2 (Agropolitan) (Kecamatan Tugumulyo) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
G1 Mataram – Simpang L Ngadirejo (Kecamatan tugumulyo) (***)
Lokal Primer
Kabupaten

NAMA RUAS
FUNGSI JALAN
STATUS JALAN
Bundaran Agropolitan Center – Air satan (Kecamatan Muara Beliti) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Simpang Bumi Agung – Polres Mura (Kecamatan Muara Beliti) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Simpang sungai Naik – Sungai Naik (Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
SP Pangkalan Tarum – Pangkalan Tarum (Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Simpang lubuk Pauh – Lubuk Pauh (Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Simpang Temuan Jaya – Simpang Jene (Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Simpang Kerambil – Kerambil (Kecamatan Tuah Negeri) (***)
Lokal Primer
Kabupaten
Trisakti – Pagar Ayu (Kecamatan Megang Sakti) (***)
Lokal Primer
Kabupaten Sumber: SK.Kep Menteri PU No. 630 & 631/KPTS/M/2009 (*) ; RTRWP SUMSEL (**) & SK Bupati Mura No.225/KPTS/PU-BM/2012 (***)
B. Jaringan Prasarana Angkutan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)
Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu perwujudan simpul jaringan transportasi. Dalam Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan terminal terdiri dari terminal penumpang dan terminal barang. Terminal penumpang berfungsi untuk melayani orang, sementara terminal barang berfungsi untuk melayani material/barang. Menurut fungsinya Peraturan pemerintah Nomor 41 tahun 1993 tentang angkutan jalan membagi terminal atas tiga kelompok :
 Terminal Tipe A
Terminal ini berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar propinsi, dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan. Biasanya terminal tipe ini melayani arus minimum kendaraan sebesar 50 – 100 kendaraan/jam dengan luas kebutuhan ruang lebih kurang 10 Ha. Terletak di jalan arteri, jarak antara dua terminal penumpang tipe A sekurang-kurangnya 20 km di Pulau Jawa, 30 km di pulau Sumatera dan 50 km di pulau lainnya.
 Terminal Tipe B
Terminal ini berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan. Biasanya terminal tipe ini melayani arus minimum kendaraan sebesar 25 – 50 kendaraan/jam dengan luas kebutuhan ruang lebih kurang 5 Ha. Terletak di jalan arteri atau kolektor, jarak antara dua terminal penumpang, tipe B atau dengan terminal tipe A sekurang-kurangnya 15 km di Pulau Jawa, dan 30 km di pulau lainnya

 Terminal Tipe C
Terminal ini berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan yang dipergunakan dengan tujuan pemberangkatan dan kedatangan kendaraan umum untuk angkutan dalam wilayah kabupaten. Biasanya terminal tipe ini melayani arus minimum kendaraan sebesar 25 kendaraan/jam dengan luas kebutuhan ruang lebih kurang 2,5 Ha, serta terletak di jalan kolektor atau lokal.
Berdasarkan kriteria di atas, maka struktur pengembangan terminal penumpang dan barang di Kabupaten Musi Rawas direncanakan sebagai berikut :
1. Terminal Barang
Terminal barang diperlukan dalam rangka mewujudkan visi Musi Rawas ”Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Daerah berbasis Agraris” dengan pengembangan konsep agropolitan. Konsep ini menuntut tersedianya prasarana berupa terminal barang pada agropolitan center dan pusat-pusat agropolitan distrik, yaitu :
- Terminal Barang / Peti Kemas
Terminal barang / peti kemas dibangun 6,25 km dari agropolitan center tepatnya di Desa Durian Remuk seluas lebih kurang 50 Ha di Kecamatan Muara Beliti.. Terminal ini diharapkan terhubung dengan jaringan kereta api menuju Pelabuhan Tanjung Api-Api (di Palembang) dan memiliki akses langsung ke rencana kawasan industri.
- Sub Terminal Barang
Sub terminal barang adalah terminologi lebih kecil dari suatu simpul pemindahan barang yang ditujukan untuk menyediakan ruang bagi keperluan membongkar/memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi di masing-masing pusat agropolitan distrik. Sub terminal barang ini dibangun di tiap agropolitan distrik yaitu Simpang Nibung, Prabumulih, Simpang Terawas, Megangsakti dan Simpang Semambang. Luas yang diperlukan untuk sub terminal barang ini diperkirakan lebih kurang 100 Ha.
2. Terminal Penumpang
Struktur pengembangan terminal penumpang di Kabupaten Musi Rawas diarahkan sebagai berikut :
- Terminal Tipe A : Kecamatan Muara Beliti
- Terminal Tipe B : Kecamatan Rupit dan Kecamatan Muara Lakitan
- Terminal Tipe C : di Kecamatan Rawas Ulu, Kecamatan Rawas Ilir, Kecamatan Tugumulyo, Kecamatan Megang Sakti, Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas, Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu dan Kecamatan Tuah Negeri.
C. Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP)
Kabupaten Musi Rawas memiliki beberapa sungai besar yang mampu dilewati perahu/kapal motor. Potensi ini meskipun tidak sepesat perkembangan transportasi darat tetapi masih dipergunakan sebagian masyarakat Kabupaten Musi Rawas terutama daerah terpencil/terisolir yang belum terjangkau jaringan jalan. Dalam rangka melengkapi jaringan transportasi air (sungai) diperlukan pembangunan dermaga pelabuhan sungai di beberapa titik, yaitu Pelabuhan Surulangun di

Kecamatan Rawas Ulu, Pelabuhan Muara Kulam di Kecamatan Ulu Rawas, Pelabuhan Muara Rupit di Kecamatan Rupit, Pelabuhan Bingin Teluk dan Pelabuhan Pauh di Kecamatan Rawas Ilir. Adapun fungsi dermaga pelabuhan sungai tersebut adalah :
1. Simpul dalam jaringan transportasi.
2. Pintu gerbang bagi daerah yang belum terjangkau jaringan jalan.
3. Tempat kegiatan alih moda transportasi.
4. Tempat koleksi dan distribusi barang/hasil produksi.
3.2.2 Sistem Transportasi Perkeretaapian
Pengembangan jaringan kereta api direncanakan untuk melayani pengangkutan barang/peti kemas ke Pelabuhan Tanjung Api-Api (Palembang) dan yang akan menghubungkan Desa Durian Remuk dengan Kota Padang (Rejang Lebong Bengkulu). Rencana fungsi jaringan rel Kareta api adalah sebagai berikut:
1. Penambahanan jaringan rel kereta Primer ruas Muara Beliti (Desa Durian Remuk ) – Kota Padang- Kertapati Palembang
2. Penambahan pengembangan jaringan rel kereta Sekunder ruas Lubuk Linggau – Selangit – STL Ulu Terawas – Rupit – Bangko.
3.2.3 Sistem Transportasi Udara
Pengembangan sistem transportasi udara di Kabupaten Musi Rawas adalah melalui peningkatan kapasitas layanan dan kualitas layanan penerbangan yang sudah ada. Pada tahun 2006 Kabupaten Musi Rawas telah mengelola Bandar udara Pengumpan Silampari yang melayani penerbangan regional antara Palembang – Lubuklinggau dan pada tahun 2010 Palembang - Jakarta. Pengembangan Bandara Silampari dilakukan dengan cara :
- Penyusunan Rencana Induk Bandara Silampari Kabupaten Musi Rawas.
- Pembersihan lahan dan pemagaran bandara.
- Perpanjangan landasan sepanjang 30 x 2500 m sehingga mampu didarati pesawat Fokker 28 atau Boeing 737.
- Rencana pengintegrasian moda udara dengan moda darat, melalui pembangunan terminal kedatangan yang kondusif.
- Pengadaan Rescue Car.
- Pengadaan peralatan navigasi penerbangan.
Rencana sistem transportasi, selanjutnya dapat dilihat lebih lengkap pada Peta Rencana Sistem Transportasi Kab.Musi Rawas (2011-2031).
3.3 RENCANA SISTEM JARINGAN ENERGI
Seluruh ibukota kecamatan telah mendapat layanan jaringan listrik, hanya tinggal satu desa saja yang belum dilayani listrik. Ketersediaan jaringan listrik selain dilayani oleh PLN sebagain besar dilayani oleh

non PLN. Pemanfaatan sumber energi alternatif juga belum berkembang di Musi Rawas. Pada sisi lain Kabupaten Musi Rawas mempunyai potensi sumber energi alternatif secara berlimpah, bukan saja yang berbasis fosil namun juga yang berbasis agro (biofuel). Dalam rangka mewujudkan struktur yaitu tercipta pusat-pusat pelayanan yang seimbang antar bagian barat dan bagian timur, terutama untuk menciptakan pelayanan pada wilayah-wilayah yang diperuntukkan sebagai kegiatan utama yaitu seperti Muara Beliti, Simpang Semambang, Muara Kelingi, Muara Lakitan, Megang Sakti, Tugumulyo, STL Ulu Terawas, dan Rupit. Wilayah ini merupakan wilayah prioritas pelayanan prasarana listrik. Terkait dengan hal tersebut, maka diperlukan upaya membentuk dan menambah jaringan prasarana listrik untuk membentuk struktur ruang yang dituju. Adapun rencana pembangunan prasarana telekomunikasi yang dapat dilakukan antara lain:
1. Pengembangan Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi: Muara Beliti – Selangit – Terawas - Karang Jaya – Rupit – Surulangun – Nibung.
2. Pengembangan Jaringan tegangan menengah / sekunder meliputi:
a. Petanang - Selangit – Terawas – Karang Jaya – Rupit – Rawas Ulu.
b. Rupit – Karang Dapo – Rawas Ilir – Nibung.
c. Petanang - Tugumulyo – Purwodadi – Sumber Harta.
d. Purwodadi – Megang Sakti.
e. Muara Beliti – Tuah Negeri – Muara Kelingi – Muara Lakitan.
f. Simpang Semambang – Sukakarya – Bulang Tengah Suku Ulu.
g. Muara Beliti – Tiang Pumpung Kepungut – Jayaloka.
3. Pengembangan Jaringan listrik tegangan rendah / tersier di seluruh kawasan perkotaan.
4. Pembangunan PLTU Mulut Tambang 2 x 7 MW dan 2 x 100 MW di Kecamatan Muara Lakitan, serta PLTU Mulut Tambang 2 x 600 MW di Kecamatan Rawas Ilir.
5. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut.
6. Pembangunan Gardu Induk Listrik di Kecamatan Rupit dan peningkatan kapasitas Gardu Induk Musi Rawas.
7. Prasarana energi dapat dibangun bersamaan dengan dan atau memanfaatkan jaringan jalan guna memudahkan distribusi pada wilayah-wilayah pelayanan.
8. Meningkatkan hubungan antar wilayah dengan membangun jaringan interkoneksi antara wilayah utara dan selatan dari Kabupaten Musi Rawas.
3.4 RENCANA SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI
Prasarana telekomunikasi telah menjadi kebutuhan utama untuk menunjang kelancaran aktivitas penduduk. Prasarana telekomunikasi juga memiliki kemampuan untuk mendukung struktur tata ruang yang ingin diwujudkan. Dalam rangka mewujudkan struktur yaitu tercipta pusat-pusat pelayanan yang seimbang antar bagian barat dan bagian timur, terutama untuk menciptakan pelayanan pada wilayah-

wilayah yang diperuntukkan sebagai kegiatan utama yaitu seperti Muara Beliti, Simpang Semambang, Muara Kelingi, Muara Lakitan, Megang Sakti, Tugumulyo, STL Ulu Terawas, dan Rupit, sehingga wilayah ini merupakan wilayah prioritas pelayanan prasarana telekomunikasi. Terkait dengan hal tersebut, maka diperlukan upaya membentuk dan menambah jaringan prasarana telekomunkasi untuk membentuk struktur ruang yang dituju. Adapun rencana pembangunan prasarana telekomunikasi yang dapat dilakukan antara lain :
1. Pengembangan Jaringan telekomunikasi primer / utama: Muara Beliti – Selangit – Terawas - Karang Jaya – Rupit – Surulangun – Nibung – Muara Lakitan – Muara Kelingi – Simpang Semambang – Muara Beliti.
2. Pengembangan Jaringan telekomunikasi sekunder:
 Tugumulyo – Purwodadi – Megang Sakti – Karang Dapo
 Simpang Semambang – Megang Sakti – Terawas
 Mambang – Muara Megang
 Muara Lakitan – Setia Marga
3. Pengembangan Jaringan telekomunikasi tersier di seluruh kawasan perkotaan.
4. Penambahan telepon umum dan wartel di Pusat permukiman perdesaan, baik dengan jaringan kabel dan nir kabel.
5. Pembangunan stasiun-stasiun komunikasi nir-kabel di wilayah-wilayah pedalaman.
6. Mengoptimalkan pemanfaatan jaringan komunikasi telepon nir-kabel untuk penambahan kekurangan SST pada kawasan perkotaan.
7. Pembangunan menara telekomunikasi harus mengacu pada Surat Edaran Dirjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum nomor: 06/SE/Dr/2011 tentang Petunjuk Teknis Kriteria Menara Telekomunikasi.
3.5 RENCANA SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR
Sistem prasarana pengairan dalam RTRW Musi Rawas meliputi prasarana penyediaan air bersih, prasarana irigasi, prasarana pengendalian banjir dan prasarana konservasi sungai, danau dan waduk. Perencanaan sistem prasarana pengairan di Kabupaten Musi Rawas memiliki nilai strategis, bukan hanya karena banyaknya sungai yang mengalir di kabupaten ini, namun karena perannya dalam menyangga daerah hilir Propinsi Sumatera Selatan seperti Palembang dan sekitarnya. Dalam Agenda 21 Indonesia disepakati bidang program yang dianggap perlu mendapatkan prioritas dalam pengelolaan sumber daya air adalah ketersediaan dan kebutuhan sumber daya air, kualitas sumber daya air, distribusi sumber daya air dan pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi.
3.5.1 Sistem Wilayah Sungai
Pengembangan prasarana sumber daya air meliputi 3 aspek, yaitu:
a. Konservasi sumber daya air,

b. Pendayagunaan sumber daya air, dan
c. Pengendalian daya rusak air.
Sumber daya air meliputi air permukaan dan air bawah tanah. Oleh karena itu sumber daya air yang terdapat dalam suatu wilayah adalah pada setiap wilayah sungai dan cekungan air tanah. Wilayah Sungai (WS) telah ditetapkan secara nasional berdasarkan Peraturan Menteri PU No. 11A/PRT/M/2006, sementara cekungan air tanah diidentifikasi sesuai dengan cekungan air tanah (CAT) yang terdapat di wilayah yang bersangkutan.
Konservasi sumber daya air menyangkut upaya untuk menjaga kuantitas dan kualitas air, yang sangat terkait dengan upaya pelestarian lingkungan berupa menjaga dan/atau meningkatkan kualitas kawasan lindung dan mengendalikan/membatasi kegiatan di kawasan budidaya yang dapat menurunkan kuantitas dan kualitas air.
Pendayagunaan sumber daya air meliputi: irigasi/pengairan untuk kepentingan kegiatan pertanian, penyediaan air untuk kebutuhan air bersih yang mendukung permukiman penduduk dan berbagai kegiatan lainnya seperti industri dalam wilayah, kebutuhan khusus lainnya seperti pembangkit tenaga listrik, penggelontoran saluran pada kawasan perkotaan, air tawar untuk tambak, dan sebagainya. Sementara pengendalian daya rusak air terkait dengan upaya mengantisipasi bencana yang disebabkan oleh air, terutama berbentuk banjir. Dengan demikian pengembangan prasarana sumber daya air akan meliputi: konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air; yang perlu dilakukan dengan penelitian dan perencanaan secara lebih teknis.
Berdasarkan Peraturan Menteri PU No. 11A/PRT/M/2006, WS (Wilayah Sungai) yang terdapat atau terkena dengan wilayah Kabupaten Musi Rawas adalah WS Musi yang mencakup DAS Musi yang tediri dari Sub DAS Kelingi, Lakitan, Semangus dan Sub DAS Rawas.
3.5.2 Sistem Jaringan Irigasi
Salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya air bagi pengembangan wilayah Kabupaten Musi Rawas adalah pengembangan jaringan irigasi atau saluran untuk pengairan, yang akan mendukung pengembangan lahan pertanian khususnya pertanian pangan lahan basah. Untuk itu telah ditetapkan Daerah Irigasi (DI). Daerah Irigasi (DI) ditetapkan dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas ini adalah DI kewenangan Pemerintah Pusat (Nasional) Provinsi Sumatera Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Sesuai dengan Kepmen PU No. 390 tahun 2009, berikut DI yang terdapat di Kabupaten Musi Rawas:
1. DI yang merupakan kewenangan Nasional
 Daerah Irigasi (DI) Kelingi Tugu Mulyo dengan Luas 10.163 Ha.
 Daerah Irigasi (DI) Air Lakitan dengan luas 9.697 Ha.
 Daerah Irigasi (DI) Air Rawas dengan luas 20.000 Ha.
2. DI yang merupakan kewenangan Provinsi:
 D.I. Air Satan dengan Luas 1,732 Ha.

 D.I. Air Deras I dengan Luas 1,461 Ha.
 D.I. Air Gegas dengan Luas 3.845 Ha.
3. DI yang merupakan kewenangan Kabupaten
 D.I. Air Deras II dengan Luas 926 Ha.
 D.I. Megang Tikip dengan Luas 912 Ha.
 D.I. Air Dulu dengan Luas 821 Ha.
 D.I. Air Tupak dengan Luas 778 Ha.
 D.I. Ketuan Kecil/Bumi Agung dengan Luas 593 Ha.
 D.I. Air Merung dengan Luas 579 Ha.
 D.I. Jajaran Baru dengan Luas 360 Ha.
 D.I. Sri Kemuning dengan Luas 360 Ha.
 D.I. Sukamana dengan Luas 314 Ha.
 D.I. Air Cecar SP III dengan Luas 300 Ha.
 D.I. Sukakarya dengan Luas 250 Ha.
 D.I. Sukaraya dengan Luas 246 Ha.
 D.I. Sukarame dengan Luas 200 Ha.
 D.I. Dangku dengan Luas 200 Ha.
 D.I. Tebet Sech/S. Baung dengan Luas 200 Ha.
 D.I. Air Kerambil dengan Luas 200 Ha.
 D.I. Air Jangkat dengan Luas 174 Ha.
 D.I. Kosgoro dengan Luas 160 Ha.
 D.I. Paduraksa dengan Luas 150 Ha.
 D.I. Air Nitap dengan Luas 130 Ha.
 D.I. Pelita Jaya II dengan Luas 400 Ha.
 D.I. Air Kelingi SP II dengan Luas 400 Ha.
 D.I. Srijaya Makmur dengan Luas 360 Ha.
 D.I. Air Nangka dengan Luas 360 Ha.
 D.I. Sawah Pangeran 250 Ha.
 D.I. Pelita Jaya I dengan Luas 200 Ha.
 D.I. Setia Marga dengan Luas 200 Ha.
 D.I. Maur dengan Luas 200 Ha.
 D.I. Air Putat dengan Luas 200 Ha.
 D.I. Sido Mulyo dengan Luas 100 Ha.
 D.I. Krani Jaya Nibung 150 Ha.
 D.I. Noman dengan Luas 100 Ha.

 D.I. Marga Baru dengan Luas 100 Ha.
 D.I. Air Rawa Translok Pauh dengan Luas 600 Ha.
 D.I. Kasang Tinggi Megang Sakti dengan Luas 400 Ha.
3.5.3 Sistem Jaringan Air Baku
A. Rencana Penyediaan Air Bersih Bagi Permukiman
Dengan melihat ketersediaan sumber daya air bersih bagi permukiman, dari hasil analisa hidrologi bahwasanya sumber daya air di Kabupaten Musi Rawas masih tersedia melimpah karena kekayaan sumber air permukaan sehingga diharapkan ke depan cadangan air tanah dapat disimpan sebagai tabungan air dan untuk menjaga kelestarian ekosistem. Dari sisi kebutuhan, pada tahun 2031 dibutuhkan air bersih 1.293 liter/detik.
Sifat layanan masih skala lokal permukiman dan pengelolaanya bersifat parsial meskipun telah dibentuk unit pelaksana di bawah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang. Dengan demikian masalah utama dalam penyediaan air bersih di Kabupaten Musi Rawas adalah distribusi layanan mengingat luasnya daerah dan permukiman yang terpencar-pencar. Kedepan direncanakan perluasan jaringan penyediaan air bersih yang dapat diakses masyarakat yang lebih luas sebagai berikut :
1. Penetapan intake utama sebagai sumber air bersih bagi seluruh kabupaten. Diharapkan adanya dua sumber atau lebih yang berfungsi melayani bagian utara dan bagian selatan.
2. Pembangunan jaringan pipa primer yang melayani seluruh kawasan dan terintegasi dengan sumber-sumber air utama.
3. Sistem sambungan langsung dengan sumber air PDAM yang melayani kawasan perkotaan, kawasan komersil, kawasan industri maupun pusat pemerintahan.
4. Sistem sambungan hidran umum dari PDAM, untuk melayani daerah di luar kawasan perkotaan, seperti kawasan pedesaan yang tidak memungkinkan dengan sambungan langsung. Pengelolaan dapat dilakukan oleh PDAM/BPAM, diserahkan kepada masyarakat atau secara bersama-sama.
5. Sistem penyediaan air swadaya masyarakat dengan stimulan dari pemerintah, sistem ini untuk daerah yang tidak terjangkau oleh layanan PDAM
B. Rencana Penyediaan Air Baku Bagi Pertanian
Kebutuhan air baku diperlukan terutama pada kawasan sentra produksi pertanian utama, areal persawahan dan budidaya ikan kolam air deras. Daerah yang memiliki kriteria ini di Kabupaten Musi Rawas meliputi Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tugumulyo, Kecamatan Muara Beliti, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kecamatan Jayaloka, Kecamatan Megang Sakti dan Rawas Ulu.
Di Kabupaten Musi Rawas terdapat daerah pertanian dengan sistem irigasi teknis yang baik dan sudah berjalan sejak sebelum kemerdekaan yaitu bangunan Irigasi Watervank yang berfungsi mengairi Daerah Irigasi Kelingi Tugumulyo (10.163 ha) dan terus dipertahankan perkembangannya hingga saat ini, tidak

heran jika daerah ini menjadi salah satu lumbung beras propinsi Sumatera Selatan. Selain itu irigasi teknis yang ada sangat berperan dalam perkembangan budidaya kolam air deras (terutama ikan mas). Selain irigasi teknis, terdapat juga irigasi semi teknis yang memanfaatkan bendung swadaya masyarakat. Disamping kedua tipe di atas masih banyak juga yang memanfaatkan tadah hujan sebagai sumber air irigasi. Saat ini sedang dibangun Bendungan Selangit dan rencananya akan mengairi Daerah Irigasi Air Lakitan (seluas 9.697 ha) di Kecamatan STL Ulu Terawas, Kecamatan Sumber Harta, Kecamatan Purwodadi dan Kecamatan Megang Sakti.
Berdasarkan analisis kesesuaian lahan daerah-daerah yang masih potensial untuk dikembangkan sebagai areal pertanian lahan basah (baik karena adanya aliran sungai besar maupun kemiringan lahan yang cocok) adalah Kecamatan Muara Lakitan, Kecamatan Rawas Ilir, Kecamatan Muara Kelingi dan Kecamatan BTS Ulu. Dengan melihat kondisi yang ada, maka rencana penyediaan air baku bagi pertanian dirumuskan sebagai berikut :
1. Pemeliharaan dan pemantapan jaringan irigasi yang ada meliputi Kecamatan Rawas Ulu, Ulu Rawas, Rupit, STL Ulu Terawas, Tugumulyo, Muara Beliti, Jayaloka, Megang Sakti, Karang Dapo, Karang Jaya, Puwodadi dan BTS Ulu.
2. Pemeliharaan dan konservasi kawasan hulu sungai melalui penghijauan dan penataan ruang sempadan sungai, untuk mencegah kerusakan DAS.
3. Pengendalian pemanfaatan air baku yang dilayani oleh irigasi teknis/semi teknis melalui pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air, inventarisasi lahan dan kebutuhan air baku bagi setiap pemakai serta sosialisasi dan pengaturan pemanfaatan air melalui insentif dan disinsentif.
4. Pemberian stimulan bagi warga/masyarakat yang mengairi areal pertaniannya secara swadaya melalui bimbingan teknis dan bantuan material/dana.
5. Pembuatan sungai-sungai kecil bagi daerah potensial produksi tinggi dan memiliki ketersediaan air baku yang besar dengan memperhatikan kesepakatan stakeholder terkait dan memperhatikan kondisi topografi dan sifat air.
6. Pembangunan bendungan dan jaringan irigasi skala besar, terutama prioritas pada Daerah Irigasi yang telah telah memiliki studi kelayakan, DED dan Amdal, yaitu : pembangunan Bendungan Irigasi Air Rawas yang akan mengairi Daerah Irigasi Air Rawas, di Kecamatan Rawas Ulu, Rupit, dan Karang Dapo (seluas 20.000 ha).
C. Rencana Penyediaan Air Baku Bagi Industri
Sebagai daerah dengan basis utama pertanian, maka kebutuhan air industri di Kabupaten Musi Rawas didominasi untuk kebutuhan industri pengolahan hasil pertanian dan untuk industri skala kecil dan menengah, sehingga kebutuhannya tidak terlalu signifikan apabila dibandingkan dengan kebutuhan secara keseluruhan. Dengan ekspektasi ke depan bahwa Kabupaten Musi Rawas akan menjadi daerah agropolitan dengan industri yang berbasis pertanian, maka kebutuhan air untuk industri akan meningkat terutama di daerah yang direncanakan untuk kawasan industri.
Rencana penyediaan air baku bagi industri sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas IPA yang ada saat ini untuk mendukung kebutuhan air industri skala rumah tangga yang ada saat ini.
2. Pembuatan sumur atau sumur pompa bagi industri yang belum terlayani oleh PDAM/BPAM, dengan memperhatikan kondisi air tanah dan peraturan yang terkait dengan pemanfaatan air tanah.
Bagi kawasan industri yang direncanakan berdekatan dengan Agropolitan Center akan disiapkan sistem penyediaan air baku sendiri, yang dihitung untuk penyediaan kapasitas maksimum terpasang.
3.5.4. Sistem Pengendalian Banjir
3.5.4.1. Rencana Pengendalian Banjir
Kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana banjir di Kabupaten Musi Rawas penyebarannya cukup luas, yakni di sepanjang dataran banjir Sungai Rawas dan Sungai Musi, menyebar di Kecamatan Rawas Ilir, Kecamatan Rawas Ulu, Kecamatan Nibung, Kecamatan Karang Dapo, Kecamatan Rupit, Kecamatan Muara Kelingi, Kecamatan Muara Lakitan dan Kecamatan Megang Sakti. Kawasan ini sebagian berupa hutan dan semak belukar dan sebagian lainnya telah dikembangkan untuk Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN) dengan komoditi kelapa sawit.
Upaya mempertahankan kawasan ini perlu dilakukan dengan tidak mengeluarkan izin baru untuk pembukaan perkebunan. Bahkan sebagian kawasan yang telah telanjur dikeluarkan izinnya untuk pengembangan perkebunan perlu ditinjau kembali. Untuk daerah-daerah yang masih kosong perlu di hijaukan dengan tanaman yang toleran terhadap suasana reduktif, seperti kayu gelam dan jenis tanaman yang memiliki sifat menahan banjir, seperti bambu, pisang, dan rumput gajah. Sedangkan pendekatan secara lebih makro dalam pengendalian banjir diarahkan dengan cara menjaga kelestarian fungsi ekologis daerah hulu sungai sebagai daerah resapan air (chathment area).
Rencana pengendalian banjir merupakan bagian dari rencana penanggulangan bencana alam dan dapat dilakukan melalui :
1. Pengaturan dan pemantapan Danau, meliputi : Danau Rayo di kecamatan Rupit; dan Danau Aur di Kecamatan STL Ulu.
2. Pengaturan dan perbaikan alur sungai meliputi : pelurusan dan atau pemendekan meander alur, menambah kedalaman dan pelebaran alur, mengurangi kekasaran alur, mengalihkan alur aliran dan pengendalian erosi alur sungai.
3. Pembangunan tanggul dan tembok penahan banjir untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan sungai.
4. Pembuatan bendungan pengendali banjir dan kolam penampungan yang berfungsi menahan air pada waktu surplus air. Kolam penampungan biasa dibangun pada bagian hulu, untuk mengendalikan air yang dilepaskan ke daerah hilir.
5. Pembuatan banjir kanal dan bypass. Pada umumnya dilakukan untuk kota besar, dengan melihat perkembangan kawasan diperkirakan metode pengendalian banjir cara ini belum diperlukan di Kabupaten Musi Rawas.

6. Konservasi dan penghijauan daerah hulu dan daerah aliran sungai untuk menghambat laju limpasan (run off) air hujan ke daerah hilir.
7. Manajemen dataran banjir, yaitu kegiatan yang meliputi tindakan untuk menentukan, melaksanakan, merevisi dan memperbarui perencanaan komprehensif penggunaan dataran banjir dan sumber airnya secara bijaksana. Beberapa hal dalam kegiatan manajemen dataran banjir :
a. Penilaian dan pemetaan daerah rawan banjir.
b. Sosialiasi daerah rawan banjir dan teknik penanggulangannya misalnya dengan peninggian bangunan (rumah tiang).
8. Penyuluhan kepada warga/masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai dan saluran.
3.6 RENCANA SISTEM JARINGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
Sistem prasarana lingkungan permukiman bisanya terdiri atas 4 (empat) bagian utama yaitu Prasarana Persampahan, Prasarana Pengelolaan Limbah Cair dan Prasarana Drainase. Khusus prasarana air bersih telah dibahas di depan, dengan demikian pada bagian ini hanya dibahas Sistem Pembuangan Sampah, Sistem Pembuangan Limbah Cair dan Sistem Drainase Wilayah. Adapun tujuan utama pengelolaan prasarana lingkungan di Kabupaten Musi Rawas adalah :
a. Melayani kawasan perkotaan atau kawasan dengan tingkat produksi tinggi seperti kawasan industri, areal terminal dan pusat pemerintahan.
b. Mencegah pemborosan dalam pengelolaan lingkungan akibat keterlambatan penanganan dan kesalahan dalam pengelolaan.
c. Menciptakan kenyamanan dan kesehatan lingkungan.
d. Mencegah terjadinya pencemaran yang dapat membahayakan kelestarian ekosistem.
3.6.1 Rencana Sistem Pengelolan Air Minum (SPAM)
Dengan melihat ketersediaan sumber daya air bersih bagi permukiman, dari hasil analisa hidrologi bahwasanya sumber daya air di Kabupaten Musi Rawas masih tersedia melimpah karena kekayaan sumber air permukaan sehingga diharapkan ke depan cadangan air tanah dapat disimpan sebagai tabungan air dan untuk menjaga kelestarian ekosistem. Dari sisi kebutuhan, pada tahun 2031 dibutuhkan air bersih 1.293 liter/detik.
Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air bersih untuk air minum dikabupaten Musi rawas direncanakan dan akan dikembangkan :
1. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Muara Beliti dengan kapasitas 60 liter/detik dengan daerah pelayah Perkotaan Muara Beliti.
2. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Tugu Mulyo dengan kapasitas 20liter/detik daerah pelayanan perkotaan Tugu Mulyo.
3. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Megang Sakti dengan kapasitas 20 liter/detik dengan daerah pelayanan perkotaan megamg sakti.

4. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Muara Lakitan dengan kapasitas 20 liter/detik dengan daerah pelayanan Perkotaan Muara Lakitan.
5. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Muara Kelingi 10 Liter/detik dengan daerah pelayan Perkotaan Muara Kelingi.
6. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Muara Rupit dengan kapasitas 10 liter/detik dengan daerah pelayanan Perkotaan Muara Rupit.
7. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Bingin Teluk dengan kapasitas 10 liter/detik dengan daearah pelayan Perkotaan Rawas Ilir.
8. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Karang dapo 10 liter/detik dengan daearah pelayanan Perkotaan Karang Dapo.
9. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Jaya Loka unit I dengan kapasitas 5 liter/detik dengan daearah pelayan Perkotaan Jaya Loka.
10. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Jaya Loka unit II dengan kapasitas 5 liter/detik dengan daearah pelayan Perkotaan Jaya Loka.
11. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Karang Jaya dengan kapasitas 20 liter/detik dengan daearah pelayan Perkotaan karang jaya.
12. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Simpang Nibung dengan kapasitas 10 liter/detik dengan daearah pelayan Simpang Nibung.
13. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Simpang Semambang dengan kapasitas 10 liter/detik dengan daearah pelayan kawasan Simpang Semambang.
14. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Selangit dengan kapasitas 20 liter/detik dengan daearah pelayan Perkotaan Selangit.
15. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Sumber Harta dengan kapasitas 20 liter/detik dengan daearah pelayan Perkotaan Sumber Harta.
16. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Tiang Pumpung kepungut dengan kapasitas 10 liter/detik dengan daearah pelayan Perkotaan Tiang Pumpung Kepungut
17. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Surulangun dengan kapasitas 20 liter/detik dengan daearah pelayan Perkotaan Surulangun.
18. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Terawas dengan kapasitas 20 liter/detik dengan daearah pelayan Perkotaan Terawas.
19. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Purwodadi dengan kapasitas 10 liter/detik dengan daearah pelayan Perkotaan Purwodadi.
20. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Sukakarya dengan kapasitas 10 liter/detik dengan daearah pelayan Perkotaan Sukakarya.
21. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Muara Kulam dengan kapasitas 10 liter/detik dengan daearah pelayan Perkotaan Muara Kulam.

22. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) karya Makmur Kecamatan Nibung dengan kapasitas 10 liter/detik dengan daearah pelayan Perkotaan Nibung.
23. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) SP.9 Bangun Jaya Kecamatan BTS.Ulu dengan kapasitas 10 liter/detik dengan daearah pelayan Perkotaan BTS. Ulu.
24. Sumur Bor Karya Sakti Kecamatan Muara Kelingi dengan kapasitas 5 liter/detik.
25. Sumur Bor Trianggun Kecamatan Muara Lakitan dengan kapasitas 5 liter/detik
3.6.2 Rencana Sistem Pengolahan Sampah
Adapun wilayah yang menjadi prioritas pengelolaan sampah meliputi kawasan perkotaan dan kawasan produksi tinggi yang diperkirakan laju penimbulan sampahnya berpengaruh terhadap aktifitas kawasan jika tidak tertangani. Tanggung jawab pemerintah pada umumnya mulai dari proses pengumpulan sampai dengan pembuangan akhir. Pengumpulan sampai dilakukan di Tempat Pembuangan Sementara atau container yang kemudian diangkut dengan dump truck atau armroll truck menuju tempat pembuangan akhir.
Lokasi pembuangan akhir harus dipilih secara selektif melalui analisis dampak lingkungan, menurut SNI 03-3241-1994 pemilihan lokasi TPA sebagai berikut:
- TPA tidak boleh berlokasi di danau, sungai dan laut.
- TPA tidak boleh dibangun di daerah dengan air tanah kurang dari 3 m dan jarak dari sumber air minum minimum 100 m di hilir aliran.
- Jarak dari lapangan terbang minimum 3 km untuk turbo jet dan 1,5 km untuk jenis lain.
- Tidak berada di daerah cagar alam dan banjir dengan periode ulang 25 tahun.
Syarat-syarat umum lokasi TPA meliputi : sudah tercakup dalam rencana tata ruang, jenis tanah kedap air, daerah yang tidak produktif untuk pertanian, dapat dipakai 5 – 10 tahun, tidak mencemari sumber air, jarak dari pusat pelayanan lebih kurang 10 km dan bebas banjir. Sedangkan pengelolaan sampah di TPA sangat disarankan metode sanitary landfill yaitu dengan pengurugan tanah harian untuk mencegah penyebaran vektor penyakit dan bau.
Rencana pengolahan sampah sebagai berikut :
a. Pembangunan TPA utama Tiang Pumpung Kepungut untuk melayani kawasan agropolitan center dan sekitarnya dengan luas minimal 10 Ha, dan 2 (dua) TPA di kawasan Rupit untuk melayani bagian utara dan Muara Lakitan untuk melayani bagian timur masing-masing seluas 5 ha.
b. Persiapan lahan untuk TPS pada bagian yang ditetapkan sebagai pusat kegiatan dan atau pusat agropolitan distrik.
c. Sistem pengelolaan sampah di TPA diupayakan sanitary landfill.
d. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (Reuse, Recycle, Reduse).
e. Persiapan organisasi penanganan sampah beserta petugas-petugas pelaksananya.

f. Perencanaan penutupan TPA dan pengelolaan pasca pemakaian TPA melalui penghijauan dan redesign.
g. Pembuatan Perda pengelolaan sampah sebagai bagian dari pengelolaan lingkungan.
h. Penetapan kawasan-kawasan prioritas penanganan sampah (intensif) .
3.6.3 Rencana Sistem Pengolahan Limbah
Limbah cair domestik dapat berasal dari buangan kamar mandi, cuci dan masak maupun limbah tinja yang penanganannya harus dipisahkan. Pengolahan limbah di Indonesia sebagian besar masih mengacu pada sistem on-site sanitation dimana limbah dikelola secara setempat pada septic tank di masing- masing rumah penduduk. Pengelolaan limbah sistem off-site perlu dilakukan untuk daerah-daerah kegiatan komersil dan pusat pemerintahan mengingat keterbatasan lahan dan adanya resiko pencemaran yang tinggi bila dikelola sistem on-site.
Sistem on site yang dikembangkan di Kabupaten Musi Rawas dengan menggunakan tangki septik dengan bidang resapan, ini sesuai dengan arahan untuk wilayah dengan tipologi :
- Kepadatan penduduk < 150 jiwa/ha.
- Terdapat sarana air bersih yang baik.
- Sifat tanah impermeable dan kedalaman air tanah > 1,5 m.
Rencana pengelolaan limbah di Kabupaten Musi Rawas sebagai berikut :
1. Sistem on-site dengan tangki septik dikembangkan untuk penanganan limbah domestik, jarak minimum tangki septik dengan sumur gali adalah 10 m.
2. Sistem off-site dapat direncanakan untuk pusat perkantoran, pasar, kawasan industri dan terminal dengan kepadatan bangunan yang cukup tinggi.
3. Untuk sarana sanitasi umum diletakkan di lokasi yang mudah dijangkau warga dengan lahan minimal 8 m2 dan jarak minimum dengan sumber air 10 m.
4. Pada kawasan yang belum terlalu padat dimungkinkan limbah dari kamar mandi, tempat cuci lainnya tercampur dengan saluran untuk air hujan, dimana saluran yang dikembangkan dari perkerasan yang kedap air.
5. Pembangunan saluran limbah sistem tertutup dilakukan pada kawasan perdagangan, perkantoran dan komersil.
6. Untuk pengolahan lumpur tinja disediakan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) yaitu seperangkat bangunan untuk mengolah air limbah rumah tangga baik individual maupun komunal yang diangkut dengan mobil tinja.
7. Bangunan IPLT merupakan daerah bebas banjir dan gempa, bebas longsor dan bukan patahan, jarak dengan pemukiman terdekat minimum 500 m, terletak dekat dengan badan penerima air, pada lahan yang tidak produktif dan tanahnya kedap air serta melalui proses perizinan dari instansi yang berwenang.

3.6.4 Rencana Sistem Drainase
Sistem drainase berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan penerima air dan atau bangunan resapan buatan sehingga limpasan air permukaan tidak mengganggu masyarakat dan lingkungan. Pada dasarnya sistem drainase erat kaitannya dengan sistem pengendalian banjir, karena salah satu cara untuk mengatasi banjir adalah dengan pembuatan sistem drainase wilayah. Berdasarkan jenis salurannya drainase terbagi atas :
- Saluran terbuka, yaitu sistem drainase dengan memanfaatkan saluran terbuka baik berbentuk persegi atau trapesium dan pengaliran secara gravitasi. Sistem ini murah dari sisi biaya dan memudahkan perawatan, namun demikian dikhawatirkan limpasannya dapat dengan mudah kembali ke badan jalan dan membahayakan pejalan kaki.
- Saluran tertutup, yaitu sistem drainase dengan membuat saluran tertutup sehingga bagian atas drainase dapat digunakan untuk aktifitas lainnya.
Rencana pengelolaan drainase di Kabupaten Musi Rawas sebagai berikut :
1. Sistem drainase disusun dengan terlebih dahulu membuat analisis hidrologi yang dirumuskan dalam rencana induk sistem drainase kabupaten.
2. Jaringan drainase akan disesuaikan dengan pola alam yang ada sehingga fungsi sungai/saluran alam sebagai penyalur limpasan tetap akan dipertahankan.
3. Sistem drainase tertutup akan diterapkan di kawasan pusat pemerintahan, kawasan perkotaan, komersil dan kepadatan tinggi dengan pembuatan rencana jaringan yang terdiri atas jaringan primer, sekunder dan tersier.
4. Jaringan drainase sistem terbuka dikembangkan sepanjang tepi jalan dan kawasan lingkungan permukiman.
5. Perencanaan drainase kawasan dilakukan untuk periode ulang 2 – 5 tahun bagi DAS 100 – 500 ha terutama pada kawasan DAS, kecuali untuk daerah komersial dan industri harus dikaji dengan periode yang lebih tinggi.
6. Untuk tiap jaringan drainase yang dibuang ke penerima berupa sungai, cekungan, saluran primer, rawa, laut, danau dan waduk harus disediakan outlet berupa pintu air, gorong-gorong atau saluran curam dengan sedapat mungkin memakai sistem gravitasi.
7. Stasiun pompa dapat dibangun jika elevasi air dalam sistem penerima berada di atas ketinggian daerah yang dilayani.
3.6.5 Rencana Jalur Evakuasi Bencana
Pendekatan pembangunan saat ini adalah penataan ruang berbasis mitigasi bencana. Artinya, bagaimana penataan suatu wilayah tersebut dapat meminimalkan korban jika terjadi bencana. Untuk konteks Kabupaten Musi Rawas potensi bencana alam yang terjadi berupa potensi bencana alam puting beliung, terutama pada kawasan Bingin (Kecamatan Muara Kelingi) dan Kawasan Air Satan (Kecamatan Muara Beliti).

Ruang Evakuasi atau jalur penyelamatan (Escape Road) adalah jalan-jalan kota yang dikembangkan/direncanakan sebagai jalur pelarian ke bangunan/bukit penyelamatan dan wilayah yang aman apabila terjadi bencana alam (gempa). Strategi yang dapat dilakukan adalah :
- Pemanfaatan RTH dan sarana fasilitas sosial/umum sebagai salah satu kawasan evakuasi.
- Mengintegrasikan/menghubungkan jalan eksisting dan menambah jalan baru sebagai rencana jalur penyelamatan dengan fasilitas perlindungan dan sistem kota/wilayah secara umum;
- Meningkatkan kualitas jalan yang ada menjadi jalan evakuasi dengan cara : pelebaran jalan, perbaikan agliment jalan eksisting, peningkatan kualitas badan jalan penambahan jalan-jalan baru untuk meningkatkan aksesibilitas, efektivitas dan efisiensi kawasan;
- Mengintegrasikan/menghubungkan jalan eksisting tersebut dengan rencana jalur penyelamatan yang merupakan urban sistem lama sehingga menjadi suatu sistem kota yang terpadu dan dapat memitigasi bencana alam;
- Pembangunan jalur penyelamatan harus disertai dengan: penyadaran publik (pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, demo evakuasi dan sebagainya);
- Penanaman pohon-pohon besar sebagai peneduh jalan dan taman secara teratur memberikan keteduhan pada kawasan dan jiwa warga masyarakat. Jenis pohon yang ditanam adalah jenis tanaman lokal. Pohon-pohon besar tersebut akan dirancang sebagai pohon penyelamatan (Escape Trees) di sepanjang rute-rute penyelamatan, taman penyelamatan, atau bangunan penyelamatan lainnya.
Tabel III - 9.
Strategi dan Mitigasi Bencana Putting Beliung
Sebelum Bencana
Saat Bencana
Setelah Bencana
1. Perlu dilakukan sosialisasi mengenai putting beliung agar masyarakat memahami dan mengenal putting beliung, baik difinisi, gejala awal, karakteristik, bahaya dan mitigasinya.
2. Menyusun peta rawan bencana putting beliung berdasarkan data historis.
3. Memangkas ranting pohon besar dan menebang pohon yang sudah rapuh serta tidak membiasakan memarkir
1. Segera berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman begitu angin kencang menerjang.
2. Jika memungkinkan segeralah menjauh dari lokasi kejadian karena proses terjadinya putting beliung berlangsung sangat cepat.
3. Jika saat terjadi putting beliung kita berada di dalam rumah semi permanen/rumah kayu, hingga bangunan bergoyang, segeralah keluar rumah untuk
1. Melakukan koordinasi dengan berbagai pelaksana lapangan dalam pencarian dan pertolongan para korban.
2. Mendirikan posko dan evakuasi korban yang selamat.
3. Mendirikan tempat penampungan korban bencana secara darurat di dekat lokasi bencana atau menggunakan rumah penduduk untuk pengobatan dan dapur umum.

Sebelum Bencana
Saat Bencana
Setelah Bencana
kendaraan di bawah pohon besar.
4. Jika tidak penting sekali, hindari bepergian apabila langit tampak awan gelap dan menggantung.
5. Mengembangkan sikap sadar informasi cuaca dengan selalu mengikuti informasi prakiraan cuaca atau proaktif menanyakan kondisi cuaca kepada instansi yang berwenang.
6. Penyiapan lokasi yang aman untuk tempat pengungsian sementara
mencari perlindungan di tempat lain karena bisa jadi rumah tersebut akan roboh.
4. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame dan jalur kabel listrik.
5. Ancaman puting beliung biasanya berlangsung 5 hingga 10 menit, sehingga jangan terburu-buru keluar dari tempat perlindungan yang aman jika angin kencang belum benar- benar reda.
4. Melakukan koordinasi bahan bantuan agar terdistribusi tepat sasaran dan sampai kepada mereka yang benar- benar membutuhkan dan menghindari para oknum yang memanfaatkan situasi.
5. Melakukan evaluasi pelaksanaan pertolongan dan estimasi kerugian material.
Sumber : Analisis

Sistem Perkotaan

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Sistem Perkotaan

Similar to Sistem Perkotaan (20)

More from Deki Zulkarnain

More from Deki Zulkarnain (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Sistem Perkotaan