Dokumen tersebut membahas tentang hakikat, jenis, hierarki, dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan memiliki dua pengertian yaitu proses pembentukan dan hasilnya. Jenis-jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia mencakup Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Proses pembentukannya melibatkan berbagai lembaga neg

1. PERATURAN PERUNDANG
– UNDANGAN NASIONAL
DELLA ANDINI
@dellandini
Bisnis Internasional
Universitas Brawijaya
1

2. HAKIKAT PERATURAN
PERUNDANGAN
Menurut S.J. Fockema Andreae istilah
Peraturan Perundang – undangan (legislation
wetgeving atau gesetzgebung) memiliki dua
pengertian :
– Peraturan Perundang – undangan
merupakan proses pembentukan atau
proses membentuk Peraturan Perundang –
undangan negara baik tingkat pusat
maupun daerah.
– Perundang – undangan adalah segala
peraturan negara yang merupakan hasil
pembentukan peratuan – peraturan di
tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
2

3. HAKIKAT PERATURAN
PERUNDANGAN
Dalam pasal 1 Ayat (2) UU RI
no.10 tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang – undangan
didefinisikan sebagai peraturan
tertulis yang disusun oleh
lembaga negara atau pejabat
yang berwenang dan mengikat
secara umum.
3

4. LANDASAN BERLAKUNYA PERATURAN
PERUNDANG – UNDANGAN
Menurut para ahli minimal ada tiga alasan Peraturan
Perundang – undangan yang baik antara lain:
• Landasan filosofis
Bagaimana Peraturan Perundang – undangan
disusun dan dilaksanakan harus sesuai dan berkaitan
dengan dasar ideologi negara.
• Landasan Sosiologis
Peraturan Perundang – undangan harus berkaitan
dengan kondisi atau kenyataan hidup dalam
masyarakat. Rumusan Peraturan Perundang –
undangan harus mampu mengayomi masyarakat dan
sasuai dengan keyakinan umum.
• Landasan yuridis
Peraturan Perundang – undangan haruslah memiliki
landasan hukum sehingga ada kesuaian antara jenis
dan materi Peraturan Perundang – undangan
dengan hukum atau peraturan sebelumnya.
4

5. ASAS PERATURAN PERUNDANG
– UNDANGAN
Menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto ada
beberapa asas dalam Peraturan Perundang –
undangan antara lain :
• Undang – undang yang dibuat oleh penguasa yang
lebih tinggi memiliki kekuatan atau kedudukan
yang lebih tinggi pula.
• Undang – undang yang bersifat khusus
mengesampingkan Undang – undang yang bersifat
umum (lex specialis derogate lex generalis)
• Undang – undang tidak dapat diganggu gugat
Sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat
mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi
masyarakat maupun individu melalui
pembaharuan atau pelestarian.
5

6. ASAS PERATURAN PERUNDANG
– UNDANGAN
Sementara menurut UU RI No. 10 Tahun 2004 pasal
5 menjelaskan beberapa asas dalam pembentukan
Peraturan Perundang - undangan antara lain:
• Memiliki kejelasan tujuan
• Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
atau yang berwenang
• Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
• Dapat dilaksanakan berdasarkan perhitungan
efektivitasnya dalam kehidupan masyarakat baik
filosofis, yuridis, maupun sosiologis.
• Kedayaguanaan dan kehasilgunaanya
• Kejelasan rumusan yang harus memenuhi aspek
teknis penyusunanya,
• Keterbukaan dalam prosesnya.
6

7. MATERI MUATAN PERATURAN
PERUNDANG – UNDANGAN
• Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945
• Diperintahkan oleh suatu undang – undang
untuk diatur dengan UU
• Materi Perpu dama dengan materi UU
• Materi muatan peraturan pemerintah berisi
materi untuk menjalankan UU
• Materi peraturan presiden berisi materi yang
diperintahkan oleh UU untuk melaksanakan
peraturan pemerintah
• Peraturan daerah memuat materi dalam
rangka penyelenggaraan otonomi dearah dan
tugas pemerintah
• Peraturan desa memuat materi dalam rangka
penyelenggaraan urusan desa
7

8. MATERI MUATAN PERATURAN
PERUNDANG – UNDANGAN
Pasal 6 ayat (1) No. 10 tahun 2004 menjelaskan materi mautan
Peraturan Perundang – undangan harus mengandung asas
berikut ini
• Pengayoman
• Kekeluargaan
• Kenusantaraan
• Bhineka Tunggal Ika
• Kemanusiaan
• Kebangsaan
• Keadilan
• Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah
• Ketertiban dan kepastian hukum
• Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan
8

9. JENIS DAN HIERARKI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Tata urutan Peraturan Perundang – undangan
merupakan pedoman dalam pembuatan peraturan
hukum di bawahnya. Di Indonesia telah terjadi
beberapa kali perubahan tata urutan Peraturan
Perundang – undangan dan yang terakhir berdasarkan
UU No. 10 tahun 2004 sebagai berikut:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesai
tahun 1945
- Undang – Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti
UU
- Peraturan Pemerintah (PP)
- Peraturan Presiden (Perpres)
- Peraturan Daerah (Perda)
9

10. Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesai tahun 1945
UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang
berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi. Miriam Budiarjo
mengatakan bahwa UUD 1945 memiliki kedudukan yang
istimewa karena
– UUD dibentuk menurut suatu cara yang berbeda
dengan pembentukan UU biasa
– UUD dibuat secara istimewa, untuk itu dianggap suatu
yang luhur
– UUD merupakan piagam yang menyatakan cita – cita
bangsa Indonesia dan merupakan dasar organisasi
kenegaraan suatu bangsa
– UUD memuat garis besar tentang dasar dan tujuan
negara
10

11. Undang – Undang / Peraturan Pemerintah
Pengganti UU
Undang – Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti UU
(Perpu) merupakan peraturan perundang – undangan
untuk melaksanakan UUD 1945. Perpu ini dibentuk dengan
alasan
– Atas perintah UUD 1945
– Atas perintah Tap MPR
– Atas perintah UU terdahulu
– Dalam rangka mencabut, mengubah, dan menambah
UU yang sudah ada
– Berkaitan dengan kewajiban atau kepentingan orang
banyak
Perpu ini dibentuk oleh presiden tanpa harus mendapat
persetujuan DPR sebelumnya atau dalam situasi “darurat”
dalam arti persoalan tersebut muncul dan harus segera
ditindaklanjuti.
11

12. • Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah dibuat untuk melaksanakan
UU
• Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan presiden dibuat untuk melaksanakan UU
• Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan daerah merupakan peraturan yang
dibuat oleh pemerintah daerah baik tingkat
provinsi maupun kabupaten/kota yang dibuat
untuk melaksanakan peraturan perundang –
undangan yang lebih tinggi sesuai dengan
kebutuhan daerah
12

13. PROSES PEMBENTUKAN PERUNDANG –
UNDANGAN
Pembentukn peraturan perundang – undangan
adalah suatu proses pembuatan peraturan
perundang – undangan yang pada dasarnya
dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik
penyusunan, perumusan, pembahasan,
pengundangan, dan penyebarluasan yang diatur
dalam UU No. 10 tahun 2004
13

14. Undang – Undang
Perencanaan penyusunan ini dilakukan dalam suatu program legislasi
nasional yang dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan
khusus dalam bidang legislasi. Proses pembentukan undang – undang
dilakukan bersama antara DPR dan Presiden. Sedangkan pihak –
pihak yang memiliki hak untuk mengajukan Rancangan Undang –
Undang (RUU) antara lain DPR, Presiden, dan DPD (DPD memiliki
hak untuk mengajukan RUU terkait dengan otonomi dan hubungan
pusat dengan daerah).
• Perencanaan Penyusunan RUU dari Presiden
Prakarsa pembentukan RUU ini dapat berasal dari setiap departemen
yang kemudian rancangan tersebut diajukan kepada presiden. Setelah
diuji dan dipertimbangkan, presiden dapat mengambil keputusan
perlu tidaknya RUU tersebut diteruskan. Jika diteruskan maka DPR
mulai membahas RUU tersebut dalam janga waktu paling lama 60
hari sejak disampaikan. Apabila pembahasan telah selesai RUU
disetujuai oleh DPR dan Presiden paling lambat 7 hari kerja
disampaikan oleh pimpinan DPR presiden untuk disahkan.
14

15. • Proses Penyusunan RUU dari DPR
Dalam pasal 20 A ayat (1) UUD 1945 dijelaskan bahwa DPR
memiliki fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan. RUU
yang diajukan oleh DPR harus disampaikan dengan surat
pimpinan dewan kepada presiden dan waktu pembahasan
tidak kurang dari 60 hari setelah disampaikan.
• Proses Pembentukan Peraturan Pemerintah (PP)
- Tahap Penyiapan rancangan
Tahap prakarsa dilakukan oleh departemen untuk
mendapatkan persetujuan dari presiden
- Tahap Pembahasan
Rancangan peraturan ini akan diedarkan kepada
menteri terkait, menteri kehakiman dan HAM untuk
mendapatkan tanggapan dari segi hukum.
Rancangan yang disetujui akan dikirim ke secretariat negara
untuk disampaikan kepada presiden guna ditandatangani dan
ditetapkan
15

16. T E R I M A K A S I H
Materi diatas bersumber dari buku “Kewarganegaraan” untuk
kelas VIII SMP yang ditulis oleh Samidi dan W. Vidyaningtyas;
diterbitkan oleh PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Solo 2012
16