Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam Rangka Meningkatkan Kemudahan Berusaha Di Provinsi Banten - Rencana Aksi RBI Provinsi Banten RLA XIII
•
0 likes•367 views
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional (RBI) ini disusun oleh Peserta Reform Leader Academy (RLA) Angkatan XIII dalam rangka memenuhi tugas kepesertaan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam Rangka Meningkatkan Kemudahan Berusaha Di Provinsi Banten - Rencana Aksi RBI Provinsi Banten RLA XIII
Similar to Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam Rangka Meningkatkan Kemudahan Berusaha Di Provinsi Banten - Rencana Aksi RBI Provinsi Banten RLA XIII (20)
More from Massaputro Delly TP
More from Massaputro Delly TP (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (13)
Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam Rangka Meningkatkan Kemudahan Berusaha Di Provinsi Banten - Rencana Aksi RBI Provinsi Banten RLA XIII
- 1. SEMINAR RENCANA AKSI INSTANSIONAL MASSAPUTRO DELLYTP. IWAN ARDIANSYAH SENTONO
- 2. OPTIMALISASI SATUAN TUGAS PERCEPATAN BERUSAHA MELALUI FORUM KOMUNIKASI DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEMUDAHAN BERUSAHA DI PROVINSI BANTEN Reformasi Birokrasi Instansional Provinsi Banten
- 3. DRS. IWAN ARDIANSYAH SENTONO Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan Dan KB Provinsi Banten MASSAPUTRO DELLY TP. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten
- 5. 5
- 6. 6 Trading Across Borders Enforcing Contracts 151 Resolving Insolvency 116 118 49 104 62 70 108 166 76 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Indikator EODB 91 Top Reformer Peringkat EODB per Indikator 2016 167 113 123 61 115 70 69 113 171 74 106 Starting a Business Dealing with Construction Permits Registering Property Getting Electricity Paying Taxes Getting Credit Protecting Minority Investors 144 108 106 38 114 55 44 112 145 38 72 20182017 Indonesia masuk dalam 10 negara Top Reformers yang melakukan reformasi di 7 dari 10 indikator yang diukur dalam survei Doing Business. EODB Indonesia 2017 : Top Reformer Meskipun bukan Top Reformer, Indonesia masuk dalam 24 negara terdepan yang mencatat kemajuan terpesat dalam hal perbaikan skor distance to frontier EODB Indonesia 2018 KEMUDAHAN BERUSAHA (EASE OF DOING BUSINESS) DI INDONESIA
- 7. 7 INISIATIF PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MEMPERBAIKI KEMUDAHAN BERUSAHA MENUJU SASARAN CAPAIAN JAJARAN PERINGKAT 40 BESAR DUNIA STARTING A BUSINESS 144 PAYING TAXES 114 REGISTERING PROPERTY 106 DEALING WITH CONSTRUCTION PERMITS 108 PROTECTING MINORITY INVESTORS 43 RESOLVING INSOLVENCY GETTING CREDIT 55 DB 2018: Peringkat 72 GETTING ELECTRICITY 38 TRADING ACROSS BORDERS 112 ENFORCING CONTRACTS 145 38 INDIKATOR PRIORITAS Penyederhanaan prosedur dan waktu terkait dengan: (1) pendirian badan hukum PT, (2) perizinan bangunan gudang, (3) pendaftaran balik nama atas tanah dan bangunan, (4) pemenuhan kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak, (5) layanan publik untuk proses logistik ekspor & impor dan (6) penyelesaian gugatan sederhana di pengadilan melalui penyederhanaan persyaratan, otomasi layanan & pertukaran data lintas instansi teknis. Mengurangi biaya dengan fokus untuk mendorong formalisasi dan pengembangan UMKM dalam hal (1) pendirian badan usaha, (2) perizinan bangunan komersial sederhana, 3) penyelesaian gugatan sederhana Menyelenggarakan reformasi struktural (misal: revisi UU, reformasi kelembagaan) untuk memastikan reformasi yang berkelanjutan di area (1) pendirian usaha, (2) akses untuk memperoleh pinjaman, (3) perlindungan pemegang saham minoritas, (4) restrukturisasi hutang dan penyelesaian proses insolvensi.
- 8. 8 Mengembangkan rencana aksi reformasi jangka pendek dan jangka menengah bersama dengan K/L teknis untuk mendorong perbaikan layanan publik sehingga lebih berkepastian hukum, mudah, terjangkau dari segi biaya dan tepat waktu. MENDORONG KOMITMEN lintas K/L dan pemerintah daerah untuk secara konsisten memastikan bahwa langkah perbaikan guna meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia terselenggara secara berkelanjutan. Melakukan PEMANTAUAN DAN EVALUASI implementasi rencana aksi secara berkala dengan melibatkan konsultasi dengan para pelaku usaha guna memastikan bahwa rencana aksi reformasi terselenggara SEPENUHNYA DAN EFEKTIF. • Otoritas Jasa Keuangan • Mahkamah Agung • Pemerintah Provinsi DKI Jakarta • Pemerintah Kota Surabaya • PLN • BPJS Kesehatan • BPJS Ketenagakerjaan • PT Pelindo II • PT Pelindo III KEMENTERIAN / LEMBAGA TEKNIS : • Kementerian Hukum & HAM • Kementerian Perdagangan • Kementerian Keuangan • Kementerian Tenaga Kerja • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian ATR/BPN • Kementerian PU PERA • Kementerian Perhubungan • Kementerian ESDM KUNCI LANGKAH-LANGKAH PERBAIKAN
- 9. 9 BANTEN PERINGKAT 17 DARI 32 PROVINSI Asia Competitiveness Institute (ACI) Pusat Penelitian di Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKYSPP) National University of Singapore (NUS) (2017)
- 10. 10 2017
- 11. 11 LPPD 2012 2013 2014 2015 2016 Jawa Timur 1 1 1 1 1 Jawa Barat 4 5 3 2 2 Jawa Tengah 2 2 2 5 3 DKI Jakarta 6 8 10 4 4 DI Yogyakarta 8 3 7 8 9 Banten 20 23 13 20 13 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Kementerian Dalam Negeri
- 13. 13 ISU/SITUASI PROBLEMATIK DAN INTI PERMASALAHAN 1. Bahwa untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan untuk berusaha perlu menerapkan penggunaan teknologi informasi melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) telah dikeluargan Perpres 91/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha; 2. Satuan Tugas adalah satuan tugas yang dibentuk untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan, dan pengembangan system online dalam rangka percepatan pelaksanaan perizinan berusaha termasuk bagi usaha mikro, kecil, dan menengah setelah mendapatkan persetujuan penanaman modal; 3. Belum tersosialisasi OSS secara baik, tidak hanya ke PTSP, tapi juga ke SKPD terkait, asosiasi pengusaha dan lain sebagainya; 4. Belum optimalnya peran dan tugas Satgas dalam rangka percepatan pelaksanaan berusaha di daerah, hal ini disebabkan karena belum adanya aturan atau mekanisme kerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing anggota Satgas; 5. Belum optimalnya SDM yang mengelola perijinan, baik di SKPD PTSP maupun SKPD Teknis, serta keterbatasan SDM yang dimiliki; 6. Belum dimilikinya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Daerah sebagian besar daerah; 7. Belum terintegrasinya sistem perijinan pusat dan daerah ke dalam OSS.
- 14. 14 KERANGKA PIKIR IDENTIFIKASI MASALAH 1. Belum tersosialisasi OSS secara baik, tidak hanya ke PTSP, tapi juga ke SKPD terkait, asosiasi pengusaha dan lain sebagainya; 2. Belum optimalnya peran dan tugas Satgas dalam rangka percepatan pelaksanaan berusaha di daerah, ; 3. Belum optimalnya SDM yang mengelola perijinan, baik di SKPD PTSP maupun SKPD Teknis; 4. Belum dimilikinya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Daerah sebagian besar daerah; 5. Belum terintegrasinya sistem perijinan pusat dan daerah ke dalam OSS. AREA YANG NILAINYA RENDAH Belum optimalnya peran dan tugas Satgas dalam rangka percepatan pelaksanaan berusaha di daerah KAITAN DENGAN TEMA Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business) PRIORITAS Menguatkan peran dan fungsi Kesatgasan dalam membangun kemudahan berusaha DIAGNOSIS a. Ego sektoral; b. Rendahnya pemahaman tentang OSS; c. Belum adanya komitmen antar pihak; d. Belum adanya sinergi; e. Belum tersedianya anggaran yang cukup untuk kesatgasan; f. Aplikasi perijinan yang berbeda-beda; RBI Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Dan Pelaku Usaha Dalam Rangka Meningkatkan Kemudahan Berusaha Di Provinsi Banten
- 15. 15 Metode USG: Urgency, Seriousness, Growth Masalah U S G Kaitan dengan RBN Kaitan dengan RBI Sumber Daya Total Nilai Belum tersosialisasi OSS secara baik, tidak hanya ke PTSP, tapi juga ke SKPD terkait, asosiasi pengusaha dan lain sebagainya 4 4 4 5 5 4 26 Belum optimalnya peran dan tugas Satgas dalam rangka percepatan pelaksanaan berusaha di daerah 5 5 5 5 5 4 29 Belum optimalnya SDM yang mengelola perijinan, baik di SKPD PTSP maupun SKPD Teknis 5 4 4 5 5 4 27 Belum dimilikinya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Daerah sebagian besar daerah 5 4 4 5 5 4 27 Belum terintegrasinya sistem perijinan pusat dan daerah ke dalam OSS 5 4 5 5 5 4 28
- 16. 16 OPEN SYSTEMTHEORY: Kondisi Saat Ini Kesenjangan Kondisi Yang Diharapkan INPUT Men Kurangnya kualitas/kuantitas SDM dalam memahami OSS SDM tidak paham bagaimana mengelola OSS Tersedianya kuantitas/kualitas SDM yang memahami OSS Methode Belum adanya mekanisme penjabaran tugas dan fungsi Satgas Tidak dipahaminya tugas dan fungsi masing-masing institusi terkait Berjalannya mekanisme kesatgasan sesuai dengan peran tugas dan fungsinya Machine Belum ada sarana/prasarana yang dapat dimaksimalkan dalam menciptakan sinergi Sinergi penanganan kemudahan berusaha tidak dilakukan Tersedianya sarana/prasarana dalam menciptakan sinergi Money Belum cukup tersedia anggaran untuk melakukan sinergi Anggaran masing-masing institusi tidak berbasis kemudahan berusaha Tersedianya cukup anggaran dalam melakukan sinergi Material Belum ada lembaga yang mempunyai kekuatan untuk mengharuskan sinergi kemudahan berusaha Sinergi kemudahan berusaha tidak dilakukan pengendalian Adanya lembaga yang mempunyai kekuatan untuk melakukan sinergi kemudahan berusaha
- 17. 17 OPEN SYSTEMTHEORY ….. (lanjutan) Kondisi Saat Ini Kesenjangan Kondisi Yang Diharapkan Time Belum tersedia waktu bagi institusi terkait dalam melakukan sinergi program masing-masing Sinergitas tidak pernah dibahas Tersedianya alokasi waktu bagi institusi terkait dalam melakukan sinergi PROSES Belum dilakukan sinergi dalam kemudahan berusaha antar instansi Institusi terkait melakukan pengelolaan perijinan sesuai kepentingan masing-masing Dilakukannya sinergi dalam kemudahan berusaha (perijinan) OUTPUT Belum ada aturan Kepala Daerah yang mengatur secara detail tentang Sinergi dalam kemudahan berusaha Sinergi tidak dapat diterapkan dengan optimal Adanya aturan Kepala Daerah yang mengatur detail tentang Sinergi dalam kemudahan berusaha OUTCOME Pengelolaan kemudahan berusaha tidak dilakukan dengan serius Program masing-masing institusi tidak memihak kemudahan berusaha Pengelolaan kemudahan berusaha menjadi prioritas STAKEHOLDE R Satgas belum menjalankan sinergitas kemudahan berusaha Indeks Kemudahan Berusaha masih rendah Satgas optimal menjalankan peran tugas dan fungsinya
- 18. 18 LOGIKA PERUBAHAN DAMPAK STRATEGIS NASIONAL DAMPAK AKHIR PROYEK BAGI ORGANISASI DAMPAK ANTARA OUTPUT AKTIVITAS KUNCI AKTIVITAS PRASYARAT SATUAN TUGAS MELAKUKAN SINERGITAS KEMUDAHAN BERUSAHA SESUAI TUGAS DAN FUNGSINYA MEMBANGUN SINERGI KEMUDAHAN BERUSAHA TERINTEGRASINYA KEMUDAHAN BERUSAHAANTAR INSTANSI TERKAIT KEBIJAKAN KEMUDAHAN BERUSAHA DI SETIAP INSTANSI TERKAIT INDEKS KEMUDAHAN BERUSAHA MENINGKAT APARATUR, PENGUSAHA, DAN MASYARAKAT MEMAHAMI KEMUDAHAN BERUSAHA DAN MANFAATNYA DALAM KEMAJUAN DAERAH TERSOSIALISASINYA KEMUDAHAN BERUSAHA DI SETIAP INSTANSI TERKAIT
- 20. 20 KAITAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI NASIONAL (RBN) PP 24/2018 (OSS) Perpres 91/2017 (SATGAS) JURUS JITU KEMUDAHAN BERUSAHA OPTIMALISASI SATUAN TUGAS PERCEPATAN BERUSAHA
- 21. AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI 21 AREA PERUBAHAN HASIL YANG DIHARAPKAN PELAYANAN PUBLIK Meningkatkannya profesionalisme aparatur SDM Meningkatkannya profesionalisme aparatur (Satgas) TATA LAKSANA • Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efesien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis e-government • Meningkatnya kualitas tata hubungan antara pemerintah pusat dan daerah KELEMBAGAAN • Meningkatnya sinergisme kelembagaan antara instansi pemerintah pusat dan daerah • Meningkatnya kinerja aparatur PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak kepada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik
- 22. 22 TARGET UTAMA AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI INSTANSIONAL SDM Penguatan Kesekretariatan Person In Charge (PIC) di masing-masing SKPD SDM Anggota SATGAS Aparatur PTSP Help Desk
- 23. 23
- 25. 25 PrimaryStakeholders • Pemerintah Pusat (Satgas) • Pemprov (Satgas) • Pemkab/Kota (Satgas) • DPRD • Asosiasi Pengusaha • Asosiasi Profesi (Notaris) SecondaryStakeholders • Ombudsman • LSM • Ormas • Masyarakat • Media • Perguruan Tinggi • Partai Politik • Lembaga Survei • Pempus/Pempr ov/Pemkab/Kota (Non Satgas) KeyStakeholders • Satgas • Pelaku Usaha • Asosiasi Profesi (Notaris) • Asosiasi Pengusaha 2. STAKEHOLDERS ANALYSIS
- 26. 26 Sekretaris Daerah Inspektorat Provinsi Asisten Pembangunan dan Perekonomian DPMPTSP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pariwisata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Kesehatan Dinas Pertanian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Sosial Dinas PUPR Dinas Kelautan dan Perikanan Bappeda Dinas Perhubungan Satpol PP Bapenda BPKAD Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Biro Hukum Setda Biro Administrasi Pembangunan Setda Biro Bina Perekonomian Setda Satgas Percepatan Kemudahan Berusaha
- 27. 27 KADIN APINDO HIPMI HIPPI IJKI GAPENSI IKATAN NOTARIS INDONESIA UMKM etc. Asosiasi Pengusaha & Profesi
- 28. 28 Lembaga Survei, Media, Perguruan Tinggi, Partai Politik, Lembaga Ombudsman, Pempus/Pemprov/Pemkab/Kota (Non Satgas) Pempus/Pemprov/Pemkab/kota (Satgas), DPR/DPRD LSM, Ormas Pelaku Usaha, Asosiasi Pengusaha, Asosiasi Profesi (Notaris), Masyarakat 3. STAKEHOLDERS MATRIX (-)Power(+) (-) Interest (+)
- 29. 29 4. NET-MAP
- 30. 30 ANALISIS STAKEHOLDER BERDASARKAN KONFIGURASI STRUKTURAL ORGANISASI
- 31. 31 *) Henry Mintzberg: "Structure In Five: Designing Efective Organization" (1983) Gubernur, DPRD • Bappeda • Pelaku Usaha • Asosiasi Pengusaha • Asosiasi Profesi (Notaris) • Lembaga Survei • Media • Perguruan Tinggi • Partai Politik • Lembaga Ombudsman • Pelaksana pada DPMPTSP • Pelaksana pada SKPD Anggota Satgas • Person In Charge (PIC) dan Help Desk • BPKAD • BKD • SKPD Non Satgas Pejabat Administrastor (Eselon III) dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) Anggota Satgas
- 32. 32 RENCANA AKSI
- 33. 1. Koordinasi terkait Penguatan Satgas 2. Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Kemudahan Berusaha 3. Mendorong penyusunan regulasi daerah yang mendukung PP 24/2018 4. Penguatan Kesekretariatan Satgas; 5. Penguatan Person In Charge (PIC) di masing-masing SKPD; 6. Penguatan Help Desk;
- 34. 34 TAHAPAN & JADWAL No Kegiatan Pelaksana/Peserta Waktu Hasil Yang Diharapkan Bentuk Kegiatan 1 Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Kemudahan Berusaha - Peserta RLA - PTSP Prov - PTSP Kab/Kota Pok I - SKPD Perijinan dan terkait - Pelaku Usaha 1 (satu) hari Berita Acara Hasil Sosialisasi Rapat Koordinasi 2 Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Kemudahan Berusaha - Peserta RLA - PTSP Prov - PTSP Kab/Kota Pok II - SKPD Perijinan dan terkait - Pelaku Usaha 1 (satu) hari Berita Acara Hasil Sosialisasi Rapat Koordinasi 3 Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Kemudahan Berusaha - Peserta RLA - PTSP Prov - PTSP Kab/Kota Pok III - SKPD Perijinan dan terkait - Pelaku Usaha 1 (satu) hari Berita Acara Hasil Sosialisasi Rapat Koordinasi 4 Sosialisasi melalui Media Cetak tentang Sistem Perijinan Kemudahan Berusaha - Peserta RLA - Dinas Kominfo SP - Media Cetak 1 (satu) hari Dokumen Iklan Iklan Layanan Masyarakat 5 Sosialisasi melalui Media Cetak tentang Ease of Doing Business - Peserta RLA - Dinas Kominfo SP - Media Cetak 1 (satu) hari Dokumen Iklan Iklan Layanan Masyarakat
- 35. 35 6 Sosialisasi melalui Media Online tentang Sistem Perijinan Kemudahan Berusaha - Peserta RLA - Dinas Kominfo SP - Media Online 1 (satu) hari Dokumen Iklan Iklan Layanan Masyarakat 7 Sosialisasi melalui Media Online tentang Ease of Doing Business - Peserta RLA - Dinas Kominfo SP - Media Online 1 (satu) hari Dokumen Iklan Iklan Layanan Masyarakat 8 Penguatan Fungsi Satuan Tugas Percapatan Berusaha - Peserta RLA - PTSP - Satgas 1 (satu) hari Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi 9 Penguatan Person In Charge (PIC) - Peserta RLA - PTSP - SKPD berkaitan dg perijinan 1 (satu) hari Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi 10 Penguatan Help Desk Perijinan - Peserta RLA - PTSP Prov/Kab/Kota 1 (satu) hari Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi 11 Workshop Kemudahan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha - Peserta RLA - PTSP Prov - PTSP Kab/Kota Pok I - Pelaku Usaha 1 (satu) hari Berita Acara Hasil Workshop Workshop TAHAPAN & JADWAL
- 36. 36 TAHAPAN & JADWAL 12 Workshop Kemudahan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha - Peserta RLA - PTSP Prov - PTSP Kab/Kota Pok II - Pelaku Usaha 1 (satu) hari Berita Acara Hasil Workshop Workshop 13 Workshop Kemudahan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha - Peserta RLA - PTSP Prov - PTSP Kab/Kota Pok III - Pelaku Usaha 1 (satu) hari Berita Acara Hasil Workshop Workshop 14 Rapat Evaluasi Regulasi Daerah terkait Perijinan - Pesert RLA - PTSP Prov/Kab/Kota - Biro Hukum - Kanwil Hukum dan HAM - Pelaku Usaha 1 (satu) hari Berita Acara Hasil Rapat Evaluasi Rapat 15 Ekspose Pelaksanaan Aksi Reformasi Birokrasi Instansional Provinsi Banten - Peserta RLA - PTSP Prov/Kab/Kota - Satgas 1 (satu) hari Berita Acara Hasil Ekpose Rapat 16 Ekspose Aksi Reformasi Kemudahan Berusaha Di Provinsi Banten - Peserta RLA - Dinas Kominfo SP - Media Cetak - Media Online 1 (satu) hari Dokumen Iklan Iklan Layanan Masyarakat
- 37. 37 KELOMPOK • Penanaman Modal • Perindustrian dan Perdagangan • Pemanfaatan Ruang • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perhubungan KELOMPOK • Pariwisata • Pendidikan dan Kebudayaan • Kesehatan • Sosial • Koperasi dan UKM • Tenaga KerjA KELOMPOK • Kelautan dan Perikanan • Energi dan Sumber Daya Mineral • Pertanian • Lingkungan Hidup dan Kehutanan PEMBAGIAN KELOMPOK RENCANA AKSI BERDASARKAN SEKTOR/BIDANG 1 2 3