Rangkuman dokumen tersebut adalah: 1) Dokumen tersebut membahas rencana aksi reformasi birokrasi instansional Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk meningkatkan pelayanan dan percepatan berusaha di Indonesia. 2) Salah satu rencana aksi yang diusulkan adalah penyusunan standarisasi penilaian kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha untuk memastikan berjalannya satgas secara optimal sesuai dengan peraturan terbaru.

1. RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI INSTANSIONAL
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Afrida Wirjandini, S. Sos
Ir. Amri Zuhdi
STANDARDISASI PENILAIAN KINERJA
SATUAN TUGAS PERCEPATAN BERUSAHA

2. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
2
Laporan Survei Kemudahan Berusaha
dilakukan oleh Tim Doing Business –
World Bank Group
Membandingkan tingkat Kemudahan
Berusaha (ada 10 indikator) di 190 negara
EaseofDoingBusinessdiIndonesia
120
114
91
106
2014 2015
Perkembangan Peringkat
Ease of Doing Business
Indonesia (DB13-DB18)
19
72
2016 2017 20182013
129
40Target peringkat
di tahun 2019
EODB2018
Indonesia –
DB 2017
Indonesia –
DB 2018
Starting a Business (Rank) 151 144
Procedures (Number) 11 11
Time (Days) 22 22
Cost (% income per capita) 19.4 10.9
Min Capital Requirement 0 0

3. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
3
SATGAS
MENINGKATKAN PELAYANAN,
PENGAWALAN, PENYELESAIAN
HAMBATAN, PENYEDERHANAAN, DAN
PENGEMBANGAN SYSTEM ONLINE
DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENYELESAIAN PERIZINAN BERUSAHA
Perpres 91/2017

4. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
4
Area
Perubahan
Masalah U S G Kaitan
Aksi
RBN
Kaitan
RB
Sumber
Daya
Total
Nilai
Pelayanan
Publik
Perlu penyesuaian layanan
pelaksanaan berusaha dengan
regulasi baru
3 3 3 5 5 5 24
Tata Laksana Perlu penyesuaian SOP dengan
regulasi baru
3 5 3 4 5 5 25
Peraturan
Perun-
dangan
Perlu penyesuaian NSPK dengan
regulasi baru
5 5 5 4 5 5 29
SDM
Aparatur
Perlu kompetensi sesuai regulasi
baru
3 5 3 5 5 5 26
Peng-awasan Perlu penyesuaian monitoring dan
evaluasi dengan regulasi baru
4 5 4 3 5 5 26
Akunta-
bilitas
Perlu penyesuaian penilaian
kinerja dengan regulasi baru
4 5 5 4 5 5 28
Mental
Aparatur
Satgas pelaksanaan berusaha
belum optimal
5 5 4 5 3 5 27
Organisasi Tidak ada kewenangan langsung
dengan instansi daerah
5 5 4 5 3 5 27
Area Perubahan

5. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
5
URAIAN KONDISI
SAAT INI
KONDISI YANG DIHARAPKAN
Perlu penyesuaian NSPK
dengan regulasi baru
NSPK yang berlaku tidak sesuai
dengan regulasi pelaksanaan
berusaha
NSPK yang berlaku sesuai regulasi
pelaksanaan berusaha
Perlu penyesuaian
penilaian kinerja dengan
regulasi baru
Penilaian kinerja yang berlaku
tidak sesuai dengan regulasi
pelaksanaan berusaha
Penilaian kinerja yang berlaku
sesuai regulasi pelaksanaan
berusaha
Satgas pelaksanaan
berusaha belum
Optimal
Operasionalisasi Satgas
pelaksanaan berusaha belum
berjalan optimal
Operasionalisasi Satgas pelaksanaan
berusaha dapat berjalan optimal
Tidak ada kewenangan
langsung dengan instansi
daerah
Implementasi regulasi
pelaksanaan berusaha sulit
dilakukan dengan cepat di
daerah
Implementasi regulasi
pelaksanaan berusaha dapat
dilakukan dengan cepat di daerah
Identifikasi Masalah

6. TUJUAN
Tujuan khusus :
menyusun norma, standar, prosedur, kriteria yang
berlaku sesuai dengan regulasi pelaksanaan
berusaha.
Tujuan umum :
•Adanya penilaian kinerja yang berlaku sesuai
regulasi baru;
•Adanya Satgas percepatan berusaha yang dapat
berjalan optimal;
•Adanya implementasi regulasi pelaksanaan
berusaha yang dapat dilakukan dengan cepat di
daerah.
MANFAAT
- Adanya penyusunan norma, standar, prosedur,
kriteria penilaian kinerja yang sesuai dengan
regulasi pelaksanaan berusaha supaya satgas
percepatan berusaha dapat berjalan optimal dan
regulasi pelaksanaan berusaha dapat
diimplementasikan dengan cepat di daerah.
- Adanya penilaian peringkat DPMPTSP dalam
menyelenggarakan pelayanan publik perizinan
penanaman modal pada kegiatan “Investment
Award” sesuai regulasi baru.
- Adanya indikator penilaian PTSP dan kemudahan
pelaksanaan berusaha sebagai salah satu indikator
pemberian Dana Insentif Daerah (DID) pada tahun
2019.
RUANG LINGKUP
Ruang lingkup area perubahan :
Area peraturan perundangan,
akuntabilitas, mental aparatur, dan
organisasi kelembagaan
Instansi BKPM, Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota khususnya instansi
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP).
Rancangan pedoman ini akan menjadi
standardisasi penilaian kinerja satgas
percepatan berusaha di daerah.
TARGET
1 (satu) Rancangan
Standardisasi Penilaian
Kinerja Satgas
Percepatan Berusaha.

7. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
7
P
E
L
A
K
S
A
N
A
A
N
K
E
G
I
A
T
A
N
NO KEGIATAN WAKTU
Sep 2018 Okt 2018 Nov 2018
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Penyusunan KAK
2 Pembentukan Tim
3 Legal Drafting (penyusunan naskah)
4 Lampiran penilaian
5 Pembahasan naskah di internal BKPM
6 Pembahasan naskah di eksternal :
 K/L terkait
 Asosiasi usaha
 Pemda
7 Penyusunan indikator
8 Finalisasi naskah
9 Data realisasi investasi
10 Pembuatan dashboard
11 Self-assessment (online form)
12 Penyusunan leveling
13 Visitasi sampling
14 Publikasi
15 Dokumentasi
16 Laporan
17 Evaluasi

8. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
8
STAKEHOLDER
Internal Eksternal
BKPM Kementerian/Lembaga
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Asosiasi Pengusaha
Asosiasi Profesi
IDENTIFIKASI STAKEHOLDER
HIGH POWER–LESS INTEREST
- Kementerian/Lembaga
HIGH POWER-HIGH INTEREST
- BKPM
LESS POWER-LESS INTEREST
- Asosiasi Pengusaha
- Asosiasi Profesi
LESS POWER-HIGH INTEREST
- Pemerintah Provinsi
- Pemerintah
Kabupaten/Kota
POWER
INTEREST

9. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
9
CAPAIAN AKSI
Penyusunan 1 (satu) Rancangan Standardisasi Penilaian Kinerja Satgas Percepatan Berusaha.yang digunakan sebagai
pedoman dalam melakukan penilaian kinerja Satgas, keberadaan PTSP dan kemudahan berusaha
KENDALA STRATEGI MENGATASI KENDALA
Kurangnya data dan informasi kinerja satgas Desk study dan Sampling
Kurangnya kompetensi legal drafting Bekerjasama dengan asosiasi profesi
Kurangnya kesepahaman penyusunan indikator Focus Group Discussion/Diskusi internal & eksternal
NO KEGIATAN WAKTU PIC
Sep 2018 Okt 2018 Nov 2018
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Penyusunan KAK Tim RLA & Tim RB
2 Pembentukan Tim Tim RLA & Tim RB
3 Legal Drafting (penyusunan naskah) Tim RLA & Pusbankum
4 Lampiran penilaian Tim RLA & Pusbankum
5 Pembahasan naskah di internal BKPM Tim RLA & Dit Kerjasama Bintek PNP PMD
6 Pembahasan naskah di eksternal :
 K/L terkait
 Asosiasi usaha
 Pemda
Tim RLA & Dit Kerjasama Bintek PNP PMD
7 Penyusunan indikator Tim RLA & Dit Kerjasama Bintek PNP PMD
8 Finalisasi naskah Tim RLA & Tim RB
9 Data realisasi investasi Tim RLA & Pusdatin
10 Pembuatan dashboard Tim RLA
11 Self-assessment (online form) Tim RLA
12 Penyusunan leveling Tim RLA
13 Visitasi sampling Tim RLA & Dit Kerjasama Bintek PNP PMD
14 Publikasi Tim RLA
15 Dokumentasi Tim RLA
16 Laporan Tim RLA

10. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
10
SIMPULAN
Ease of Doing Business (Kemudahan
Berusaha) yang dilaksanakan The World
Bank memberi penilaian terhadap 190
ekonomi (negara). Peringkat Indonesia
terus mengalami perbaikan namun
belum mencapai target yang ditetapkan
yaitu peringkat 40.
Dalam rangka memperbaiki peringkat
Indonesia pada Kemudahan Berusaha,
Pemerintah menerbitkan paket
kebijakan ekonomi, salah satunya
pembentukan Satgas percepatan
berusaha. Namun Satgas Percepatan
Berusaha terutama di daerah pada saat
ini dirasakan belum memiliki kinerja
yang optimal.
Untuk memenuhi kebutuhan pedoman
penilaian kinerja Satgas percepatan
berusaha perlu dibuat penyusunan
rancangan standardisasi penilaian
kinerja satgas. Aktivitas rencana aksi
akan dilaksanakan sejak minggu I
September 2018 sampai dengan minggu
IV November 2018.
N
O
KEGIATAN KRITERIA KEBERHASILAN
1 Penyusunan KAK Ada KAK
2 Pembentukan Tim Ada Tim
3 Legal Drafting (penyusunan naskah) Ada draft naskah
4 Lampiran penilaian Ada lampiran penilaian
5 Pembahasan naskah di internal BKPM Ada diskusi internal
6 Pembahasan naskah di eksternal :
 K/L terkait
 Asosiasi usaha
 Pemda
Ada diskusi eksternal :
 K/L terkait
 Asosiasi usaha
 Pemda
7 Penyusunan indikator Ada indikator penilaian
8 Finalisasi naskah Ada naskah final
9 Data realisasi investasi Ada data investasi
10 Pembuatan dashboard Ada dashboard penilaian
11 Self-assessment (online form) Ada self-assessment
12 Penyusunan leveling Ada leveling penilaian
13 Visitasi sampling Ada visitasi sampling
14 Publikasi Ada publikasi
15 Dokumentasi Ada dokumentasi
16 Laporan Ada laporan
17 Evaluasi Ada evaluasi