SlideShare a Scribd company logo

AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PROFESI PNS DI BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

•
•
Devi Melitasari
Devi Melitasari

Laporan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi PNS Jabatan Calon Analis Kebijakan Pertama Pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur

Government & Nonprofit
1 of 103
Download to read offline
LAPORAN AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PROFESI PNS JABATAN CALON ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR OLEH : DEVI MELITASARI, ST NIP 19810515 201501 2 001 MENTOR : TAUFIK WANHARDI, SH NIP 19700906 200701 1 006 COACH : Drs. GUNAWAN, MM NIP 19651022 199303 1 004 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR BEKERJASAMA DENGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN IIIANGKATAN III KABUPATEN BELITUNG TIMUR 2015
vi Motto Teruslah berkarya dan berprestasi Focus pada kemampuan diri Karena langit tak perlu menjelaskan bahwa dirinya tinggi Persembahan Laporan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS ini saya persembahkan kepada: 1. Suami tercinta, Caesar Friadi Melawiandri, ST, M.Eng, yang selalu mendukung setiap langkah kaki dan senantiasa mendoakan yang terbaik, dan juga anak-anakku Laya Salsabila Caesariani dan Surya Rais Mahya. 2. Orangtua tercinta, Bapa Wenda dan Ibu Nia yang tidak putus doa dan harapan untuk keberhasilan dunia akhirat. 3. Mamah tersayang, Atikah, yang selalu mendokakan dimanapun saya berada 4. Orangtua tercinta, Arpan Arbai’e, Mimi Maryani yang selalu mendoakan yang terbaik 5. Bagian organisasi sekretariat daerah kab. Belitung Timur
vi KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah, rahmat, dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik Laporan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi PNS pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur, sebagai salah satu syarat kelulusan Diklat Prajabatan CPNSD Kabupaten Belitung Timur Golongan III Angkatan III tahun 2015. Dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan, dan dukungan dari banyak pihak sehingga laporan ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Bapak Talafuddin, S. Ip selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur; 2. Bapak Drs. Sarjono, selaku Asisten I Bidang Administrasi Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur ; 3. Bapak Bani Machtum, S. Ip selaku Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; 4. Bapak Drs. Gunawan, MM selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran, dan masukan sehingga laporan rancangan aktualisasi ini dapat terselesaikan; 5. Bapak dan ibu widyaiswara yang telah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat; 6. Bapak Taufik Wanhardi, SH selaku mentor yang telah memberikan dukungan dan masukan yang berguna bagi penulis; 7. Caesar Friadi Melawiandri, ST, M.Eng; suami penulis yang telah membantu dan selalu sabar menghadapi penulis dalam menyusun laporan rancangan ini. 8. Ibu Indra Kartini, Amd; Bapak Darul Shiska, SE; Bapak Duan, S.Sos; Bapak Kusmito, Bapak Eko Sabrata, SP; dan Ibu Heni, SE, selaku rekan kerja penulis di Bagian Organisasi yang telah banyak membantu penulis dalam melaksanakan diklat Prajabatan.
vii 9. Panitia pelaksana Diklat Prajabatan CPNSD Golongan III Angkatan III Tahun 2015; 10. Teman-teman Diklat Prajabatan Golongan III Angkatan III yang telah memberikan masukan dan motivasi kepada penulis. Penulis menyadari bahwa laporan aktualisasi ini masih terdapat kekurangan karena terbatasnya kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik demi perbaikan laporan aktualisasi ini agar bermanfaat bagi orang banyak. Manggar, 7 Desember 2015 Penulis, Devi Melitasari, ST
viii DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL…………………………………………………………… i LEMBAR PERSETUJUAN ……………………………………………………. ii BERITA ACARA ................................................................................................. iii KATA PENGANTAR………………………………………………………….. iv DAFTAR ISI……………………………………………………………………. v DAFTAR TABEL................................................................................................. vi BAB I PENDAHULUAN............................................................................. A. Latar Belakang ………………………………………………………. 1 B. Tujuan ……………………………………….. ....... 2 C. Ruang Lingkup …………………………………………………….... 3 BAB II RANCANGAN KEGIATAN A. Landasan Teori ..................................................................................... 4 B. Rancangan Kegiatan Aktualisasi .........................................................13 C. Jadwal Kegiatan ..................................................................................34 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan ........................................................................................ 38 B. Saran .................................................................................................. 38 DAFTAR PUSTAKA DAFTAR LAMPIRAN
ix DAFTAR TABEL Tabel 1 JADWAL RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN AKTUALISASI
iv DAFTAR ISI LEMBAR PERSETUJUAN BERITA ACARA KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. TUJUAN C. RUANG LINGKUP BAB II DESKRIPSI ORGANISASI A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI B. VISI MISI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR C. TUJUAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH D. FUNGSI BAGIAN ORGANISASI BAB III RANCANGAN AKTUALISASI A. LANDASAN TEORI B. KEGIATAN YANG AKAN DIAKTUALISASIKAN C. RENCANA JADWAL PELAKSANAAN AKTUALISASI BAB IV PENCAPAIAN AKTUALISASI A. KEGIATAN YANG TELAH DIAKTUALISASIKAN B. JADWAL PELAKSANAAN AKTUALISASI C. DAMPAK APABILA NILAI DASAR PROFESI PNS TIDAK DIAPLIKASIKAN BAB V PENUTUP A. KESIMPULAN B. SARAN SURAT PERNYATAAN MENTOR SURAT PERNYATAAN COACH DAFTAR PUSTAKA Hal i ii iii iv v 1 1 2 3 4 4 5 6 7 10 10 19 41 44 44 83 84 93 93 93
1 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Undang-Undang no 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan InstansiPemerintah untuk wajib memberikan Pendidikan dan Pelatihan terintegrasi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil selama 1 (satu) tahun masa percobaan, dengan mengedepankan penguatan nilai-nilai dan pembangunan karakter dalam mencetak PNS. Aparatur sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.Pegawai ASN melaksanakan kebijakan publik yang di buat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dan mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Setelah disahkannya Undang-undang (UU) ASN, aparatur negara memiliki kekuatan dan kemampuan profesional kelas dunia, berintegritas tinggi non parsial dalam melaksanakan tugas,berbudaya kerja tinggi non parsial dan kesejahteraan tinggi, serta dipercaya publik dengan dukungan SDM. Peraturan baru tentang tentang ASN tertuang dalam UU No.5 Tahun 2014 sudah secara implisit menghendaki bahwa ASN yang
2 umum disebut sebagai birokrat bukan sekadar merujuk kepada jenis pekerjaan tetapi merujuk kepada sebuah profesi pelayanan publik Sesuai Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI nomor 38 dan 39 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Prajabatan Golongan I dan II dan golongan III, maka Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Prajabatan dilaksanakan dengan Pola Baru. Adanya DIKLAT Prajabatan pola baru ini juga diharapkan dapat membentuk kader ASN yang berkualitas berlandaskan pada nilai-nilai dasar yang meliputi: Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi yang dapat diakronimkan menjadi ANEKA.Dengan demikian peserta diklat prajabatan dapat menjadi Aparatur Sipil Negara yang profesional sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Sistem pembelajaran pada pendidikan dan pelatihan prajabatan pola baru menuntut setiap peserta diklat prajabatan untuk mengaktulaisasikan nilai-nilai dasar profesi. Melalui proses pembelajaran aktualisasi ini, seluruh atau beberapa nilai dasar akan melandasi pelaksanaan setiap egiatan Diklat Prajabatan,setiap peserta harus menemukan dan mengungkapkan makna dibalik penerapan nilai-nilai dasar tersebut pada pelaksanaan setiap pelaksanaan kegiatan yang telah dirancang oleh peserta Diklat Prajabtan di tempat tugas.
3 B. TUJUAN Terdapat beberapa tujuan dilaksanakannya kegiatan aktualisasi di Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Kabupaten Belitung Timur, yaitu: 1. Mampu menerapkan nilai-nilai akuntabilitas sehingga memiliki tanggungjawab dan integritas terhadap apa yang dikerjakan 2. Mampu menerapkan nilai-nilai nasionalisme sehingga bekerja atas dasar semangat nilai-nilai Pancasila. 3. Mampu menerapkan nilai-nilai Etika Publik sehingga menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan kondusif. 4. Mampu menerapkan nilai-nilai Komitmen Mutu sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang prima terhadap masyarakat. 5. Mampu menerapkan nilai-nilai Anti Korupsi sehingga dapat mewujudkan sikap Jujur dan dan tidak mengambil keputusan berdasarkan kepentingan pihak tertentu. C. RUANG LINGKUP Ruang lingkup Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi ASN adalah untuk Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Kabupaten Belitung Timur, dengan berkonsentrasi pada kegiatan sub bagian kelembagaan, dalam hal ini berkaitan dengan Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur sesuai Undang-Undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4 BAB II DESKRIPSI ORGANISASI A. Gambaran Umum Organisasi Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu Bupati yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. SusunanOrganisasi Sekretariat Daerah, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan, terdiri dari: a. Sekretaris Daerah; b. 3 (tiga) Asisten terdiri dari: 1. Asisten Bidang Pemerintahan; 2. Asisten Bidang Perekonomian,Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat; dan 3. Asisten Bidang Administrasi Umum. c. Bagian terdiri dari: 1. Bagian Tata Pemerintahan; 2. Bagian Hukum; 3. Bagian Organisasi; 4. Bagian Perekonomian dan Pembangunan; 5. Bagian Kesejahteraan Rakyat; 6. Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
5 7. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Berdasarkan Surat KeputusanBupatiNomor 188.45-148 Tahun 2015, Penulisditugaskan di unit kerjaBagianOrganisasiSekretariat Daerah,dimanatugaspokokdariBagianOrganisasiadalahmelaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam menyiapkan kebijakan penataan kelembagaan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembinaan pendayagunaan Aparatur Negara, Analisis Jabatan serta Standar Kompetensi Jabatan. Sesuai data per September 2015, Sekretariat Daerah didukung oleh kekuatan sumber daya aparatur sejumlah 204 pegawai, yaitu 73 PNS, 49 PTT, 82 PHL. B. Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan satu sasaran yang mungkin di capai dalam jangka waktu tertentu. Di dalam visi itu itu sendiri mencerminkan gambaran tentang fungsi dan peran SKPD dalam konteks pembangunan daerah/wilayah yang di susun dengan mempertimbangkan sintesa kondisi umum daerah dan arah pembangunan dalam RPJMD serta Tugas dan Fungsi Pokok SKPD. Visi bersifat bersifat inspirasional, menyediakan kriteria yang jelas bagi pengambilan keputusan sehingga memberikan gambaran panduan tentang bentuk keberhasilan dan memotivasi pencapaiannya.
6 A. Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tabel 2.1 Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur Visi Pokok-pokok Visi PenjelasanVisi Terwujudnya Pelayanan Prima Untuk Belitung Timur Yang Sejahtera Pelayanan Prima Pelayanan adalah perihal atau cara melayani memelayani Belitung Timur Sejahtera Prima adalah utama, sangat baikSejahtera adalah aman sentosa dan makmur, selamat terlepas dari segala macam gangguan Visi : Terwujudnya Pelayanan Prima Untuk Belitung Yang sejahtera B. Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur 1. Mengoptimalkan kinerja aparatur Sekretariat Daerah dalam meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Daerah Kabupaten Belitung Timur 2. Meningkatkan pelayanan administrasi pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan 3. Mewujudkan Supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia melalui tata kepemerintahan dan sumber daya aparatur yang tangguh dan profesional 4. Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksan aan yang efektif dan efisien
7 5. Mewujudkan pelayanan informasi dan komunikasi publik serta hubungan kemasyarakatan yang berimbang 6. Menciptakan administrasi pelayanan dan pembinaan kesejahteraan sosial 7. Meningkatkan penguatan kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah C. Tujuan Organisasi Sekretariat Daerah 1. Mewujudkan Aparatur yang profesional dalam mendukung tugas dan fungsi Daerah 2. Melaksanakan pembinaan dan administrasi pemerintahan umum, otonomi daerah dan desa dengan konsep Total Quality Management. 3. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penyusunan perancangan produk- produk hukum dan regulasi daerah, serta kesadaran dan kepatuhan hukum dan HAM 4. Meningkatkan kualitas penataan kelembagaan 5. Terwujudnya informasi dan komunikasi publik menjadi yang transparan (terbuka) dan benar melalui penyerbarluasan informasi Pemerintah Daerah guna menciptakan hubungan kemasyarakatan dan hubungan antar lembaga yang harmonis 6. Mewujudkan pelayanan administrasi di bidang sosial untuk mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat
8 7. Meningkatkan fungsi koordinasi, konsultasi, dan administrasi berkaitan dengan permasalahan bidang ekonomi dan pembangunan. Gambar 1 D. Fungsi Bagian Organisasi Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan pembinaan penataan kelembagaan; b. pengumpulan dan pengolahan data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketatalaksanaan yang meliputi tata kerja, metode kerja dan prosedur kerja; c. pengumpulan dan pengelolahan data pelaksanaan Analisa Jabatan dan Standar Kopetensi Jabatan; d. pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan Analisa Organisasi dan Analisa Fungsi; dan
9 e. pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan pendayagunaan Aparatur Negara. f. pelaksanaan kerjasama dengan instansi pembina di bidang kelembagaan dan pemberdayaan aparatur di tingkat provinsi dan/atau pusat; dan g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. E. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan SesuaiPermenpan No 45 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya, Jabatan Fungsional Analis Kebijakan adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah. Tugas pokok Analis Kebijakan yaitu melaksanakan kajian dan analisis kebijakan. URAIAN TUGAS : 1. Menyusun rencana kerja organisasi sebagai peserta/anggota; 2. Mengumpulkan (mengenali dan mencari) issue-issue kebijakan yang bersifat internal (instansional); 3. Mengumpulkan (mengenali dan mencari) issue-issue kebijakan yang bersifat regional/wilayah/daerah; 4. Mengidentifikasi masalah untuk menemukan masalah substantif (strukturisasi masalah); 5. Mengindentifikasi kebijakan yang akan dilakukan yang relevan dengan issue kebijakan; 6. Menyusun agenda kegiatan analisis kebijakan.
10 7. Mengolah hasil data dan informasi yang diperoleh dari penerapan metodologi terpilih untuk menganalisis kebijakan, secara berkelompok sebagai peserta/anggota; 8. Menyajikan hasil pengolahan data dan informasi dalam analisis kebijakan, secara berkelompok sebagai Peserta/Anggota; 9. Menyusun naskah akademik rancangan Peraturan Daerah; 10. Membahas konsep kebijakan sebagai peserta/anggota; 11. Menyusun draft rencana kegiatan (action plan) dalam pelaksanaan kebijakan; 12. Melakukan kegiatan sosialisasi pelaksanaan kebijakan sebagai peserta/anggota; 13. Melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan sistem yang ada; 14. Mengolah dan menilai hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan secara berkelompok sebagai peserta/anggota; 15. Mengolah dan menilai hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan secara berkelompok sebagai peserta/anggota; 16. Mengolah dan menilai hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan secara berkelompok sebagai peserta/anggota; 17. Menyusun laporan hasil dan penilaian evaluasi kinerja
11 BAB III RANCANGAN AKTUALISASI A. LANDASAN TEORI Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki nilai dasar profesi, yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi. Maka perlu diketahui indikator-indikator dari kelima nilai dasar tersebut, yaitu: 1. Akuntabilitas Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain adalah: a) Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, antara kepentingan public dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi; b) Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis; c) Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; d) Menunjukan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Terdapat 9 nilai-nilai dasar Akuntabilitas, yaitu:
12 1. Kepemimpinan Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah dimana pimpinan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkungannya. 2. Transparansi Keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok/instansi. 3. Integritas Integritas adalah dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan 4. Tanggung Jawab Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja.tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. 5. Keadilan Keadilan kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. 6. Kepercayaan Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. 7. Keseimbangan
13 Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. 8. Kejelasan Pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. 9. Konsistensi Konsistensi adalah sebuah usaha untuk terus dan terus melakukan sesuatu sampai pada tercapai tujuan akhir. 2. Nasionalisme Nasionalisme adalah pondasi bagi Aparatur Sipil Negara untuk mengaktualisasikan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dengan orientasi mementingkan kepentingan publik, bangsa dan negara. Atau sering juga diartikan sebagai paham kebangsaan. Nilai-nilai dasar Nasionalisme adalah sebagai berikut: 1) Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Menyatakan keimanan dan kepercayaan kepada Tuhan sesuai dengan keimanan dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 2) Nilai-nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar dengan kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Sadar
14 bahwa manusia itu semua sederajat, maka dikembangkan sikap saling manghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. 3) Nilai-nilai Persatuan Indonesia Bangsa Indonesia menempatkan persatuan dan kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Persatuan dikembangkan atas dasar Bhineka Tunggal Ika. 4) Nilai-nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan Manusia Indonesia menjunjung tinggi dan menghayati hasil dari keputusan musyawarah, karena itu semua pihak harus mau untuk menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh tangung jawab. Kepentingan bersama lebih utama daripada kepentingan pribadi atau golongan. Keputusan yang diambil harus menjunjung tinggi nilai keadilan serta dapat dipertanggung jawabkan. 5) Nilai-nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Hak dan kewajiban itu sama kedudukannya dalam menciptakan keadilan dalam masyarakat. Perlu dikembangkan perbuatan yang luhur dan sikap kegotong royongan dan kekeluargaan. Maka perlu kesinambungan antara hak dan kewajiban untuk menjaga keadilan terhadap sesama. 3. Etika Publik
15 Etika publik merupakan refleksi atas standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah tindakan keputusan, perilaku untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nilai-nilai dasar Etika Publik adalah : 1. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Negara Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. 3. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 4. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 5. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif. 6. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 7. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 8. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 9. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 10. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 11. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 13. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. 14. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.
16 4. Komitmen Mutu Komitmen mutu merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil. Adapun nilai-nilai komitmen mutu antara lain: mengedepankan komitmen terhadap kepuasan dan memberikan layanan yang menyentuh hati, untuk menjaga dan memelihara. Nilai-nilai dasar komitmen mutu adalah efektif, efisien, inovasi dan mutu penyelenggaraan pemerintahan. 1) Efektivitas menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. 2) Efisiensi merupakan tingkat ketepatan realiasi penggunaan sumberdaya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan. 3) Inovasi adalah hasil pemikiran baru yang konstruktif, sehingga akan memotivasi setiap individu untuk membangun karakter sebagai aparatur yang diwujudkan dalam bentuk profesionalisme layanan publik yang berbeda dari sebelumnya, bukan sekedar menjalankan atau menggugurkan tugas rutin. 4) Mutu Penyelenggaraan Pemerintahan merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen. 5. Anti Korupsi Anti korupsi adalah tindakan atau gerakan yang dilakukan untuk memberantas segala tingkah laku atau tindakan yang melawan norma-
17 norma dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi, merugikan negara atau masyarakat baik secara langsung maupun tidak. Nilai-nilai dasar Anti Korupsi: 1) Jujur Kejujuran merupakan nilai dasar yang menjadi landasan utama bagi penegakan integritas diri seseorang. Tanpa adanya kejujuran mustahil seseorang bisa menjadi pribadi yang berintegritas. Seseorang dituntut untuk bisa berkata jujur dan transparan serta tidak berdusta baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Kejujuran juga akan terbawa dalam bekerja sehingga dapat membentengi diri terhadap godaan untuk berbuat curang. 2) Peduli Kepedulian sosial kepada sesama menjadikan seseorang memiliki sifat kasih sayang. Individu yang memiliki jiwa sosial tinggi akan memperhatikan lingkungan sekelilingnya di mana masih terdapat banyak orang yang tidak mampu, menderita, dan membutuhkan uluran tangan. Pribadi dengan jiwa sosial tidak akan tergoda untuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak benar tetapi ia malah berupaya untuk menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu sesama. 3) Mandiri Kemandirian membentuk karakter yang kuat pada diri seseorang menjadi tidak bergantung terlalu banyak pada orang lain. Mentalitas
18 kemandirian yang dimiliki seseorang memungkinkannya untuk mengoptimalkan daya pikirnya guna bekerja secara efektif. Jejaring sosial yang dimiliki pribadi yang mandiri dimanfaatkan untuk menunjang pekerjaannya tetapi tidak untuk mengalihkan tugasnya. Pribadi yang mandiri tidak akan menjalin hubungan dengan pihak- pihak yang tidak bertanggungjawab demi mencapai keuntungan sesaat. 4) Disiplin Disiplin adalah kunci keberhasilan semua orang. Ketekunan dan konsistensi untuk terus mengembangkan potensi diri membuat seseorang akan selalu mampu memberdayakan dirinya dalam menjalani tugasnya. Kepatuhan pada prinsip kebaikan dan kebenaran menjadi pegangan utama dalam bekerja. Seseorang yang mempunyai pegangan kuat terhadap nilai kedisiplinan tidak akan terjerumus dalam kemalasan yang mendambakan kekayaan dengan cara yang mudah. 5) Tanggung Jawab Pribadi yang utuh dan mengenal diri dengan baik akan menyadari bahwa keberadaan dirinya di muka bumi adalah untuk melakukan perbuatan baik demi kemaslahatan sesama manusia. Segala tindak tanduk dan kegiatan yang dilakukannya akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, negara, dan bangsanya. Dengan kesadaran seperti ini maka seseorang tidak akan tergelincir dalam perbuatan tercela dan nista.
19 6) Kerja Keras Perbedaan nyata akan jelas terlihat antara seseorang yang mempunyai etos kerja dengan yang tidak memilikinya. Individu beretos kerja akan selalu berupaya meningkatkan kualitas hasil kerjanya demi terwujudnya kemanfaatan publik yang sebesar-besarnya. Ia mencurahkan daya pikir dan kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan berkarya dengan sebaikbaiknya. Ia tidak akan mau memperoleh sesuatu tanpa mengeluarkan keringat. 7) Sederhana Pribadi yang berintegritas tinggi adalah seseorang yang menyadari kebutuhannya dan berupaya memenuhi kebutuhannya dengan semestinya tanpa berlebih-lebihan. Ia tidak tergoda untuk hidup dalam gelimang kemewahan. Kekayaan utama yang menjadi modal kehidupannya adalah ilmu pengetahuan. Ia sadar bahwa mengejar harta tidak akan pernah ada habisnya karena hawa nafsu keserakahan akan selalu memacu untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. 8) Berani Seseorang yang memiliki karakter kuat akan memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran dan menolak kebathilan. Ia tidak akan mentolerir adanya penyimpangan dan berani menyatakan penyangkalan secara tegas. Ia juga berani berdiri sendirian dalam kebenaran walaupun semua kolega dan teman-teman sejawatnya melakukan perbuatan yang menyimpang dari hal yang semestinya.
20 9) Adil Pribadi dengan karakter yang baik akan menyadari bahwa apa yang dia terima sesuai dengan jerih payahnya. Ia tidak akan menuntut untuk mendapatkan lebih dari apa yang ia sudah upayakan. Bila ia seorang pimpinan maka ia akan memberi kompensasi yang adil kepada bawahannya sesuai dengan kinerjanya. Ia juga ingin mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat dan bangsanya. B. KEGIATAN YANG AKAN DIAKTUALISASIKAN Rencana kegiatan yang akan saya aktualisasikan di tempat kerja saya di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur yaitu terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan. Setiap kegiatan yang akan saya aktualisasikan tersebut dilandasi dengan nilai-nilai dasar profesi yaitu : Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi. Adapun keseluruhan rencana kegiatan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Membuat ringkasan kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berkaitan dengan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Mengumpulkan isu-isu terkait pengalihan kewenangan urusan pemerintahan 3. Membuat telaahan staf mengenai urusan pemerintahan yang diambil alih penyelenggaraannya oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat
21 4. Mengumpulkan informasi mengenai isu-isu kelembagaan yang timbul akibat adanya pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota) yang tertuang dalam Lampiran Undang-Undang RI no 23 tahun 2014 5. Memvalidasi data variabel teknis masing-masing Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dengan data pendukung yang dilampirkan 6. Melakukan pemetaan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan. 7. Melakukan sinkronisasi pemetaan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dengan SKPD eksisting 8. Melakukan penyelarasan pemetaan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dengan SOTK SKPD eksisting 9. Membuat laporan kegiatan Rancangan SOTK Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah sesuai Undang-Undang RI No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Rancangan Peraturan pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan tersebut diatas akan saya aktualisasikan di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur dan diharapkan dapat berkontribusi mendukung terwujudnya Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur, adapun Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur adalah “Terwujudnya Pelayanan Prima Untuk Belitung
22 Yang Sejahtera”. Sedangkan Misi dari Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai berikut : 1. Mengoptimalkan kinerja aparatur Sekretariat Daerah dalam meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Daerah Kabupaten Belitung Timur 2. Meningkatkan pelayanan administrasi pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan 3. Mewujudkan Supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia melalui tata kepemerintahan dan sumber daya aparatur yang tangguh dan profesional 4. Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien 5. Mewujudkan pelayanan informasi dan komunikasi publik serta hubungan kemasyarakatan yang berimbang 6. Menciptakan administrasi pelayanan dan pembinaan kesejahteraan sosial 7. Meningkatkan penguatan kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah Berikut ini adalah penerapan nilai-nilai dasar profesi ASN dalam setiap tahapan kegiatan yang akan diaktualisasikan : 1. Membuat ringkasan kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berkaitan dengan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan. Tahapan kegiatan: a. menyiapkan dokumen Undang-Undang RI no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta Lampirannya.
23 b. membaca dan memahami pasal-pasal yang mengatur tentang Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, dalam Undang -Undang RI no 23 tahun 2014 c. menghimpun gagasan utama dari pasal-pasal tersebut d. melakukan konsultasi dengan atasan e. mengetik gagasan-gagasan utama dari pasal-pasal tersebut menjadi sebuah narasi Nilai-nilai dasar profesi ASN yang diterapkan : a) Akuntabilitas Dalam membaca dan memahami pasal-pasal yang terdapat pada UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah akan dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Integritas, dengan cara akan melakukannya dengan penuh kesadaran akan kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku sehingga dapat memberikan kepercayaan pada publik dan stakeholder. b) Nasionalisme Teknik aktualisasi yang akan digunakan yaitu Menjunjung tinggi nilai- nilai Persatuan Indonesia, dengan cara selalu menempatkan kepentingan bangsa diatas kepentingan pribadi dan golongan c) Etika Publik Dalam melakukan konsultasi dengan atasan akan dilaksanakan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Menghargaikomunikasi, konsultasi , dan kerjasama dengan cara menyampaikan pemahaman
24 terhadap pasal-pasal tersebut dan menghargai masukan dari atasan, sehingga hasil konsultasi dapat menjadi bahan pertimbangan untuk membuat ringkasan kebijakan. d) Komitmen Mutu dalam menyiapkan dokumen UU RI no 23 tahun 2014 akan dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Mutu Penyelenggaraan Pemerintahan dengan cara mempersiapkan dokumen secara elektronik maupun dokumen fisik, sehingga dokumen tersebut dapat diakses dalam berbagai cara dan dimana saja. Selain itu, dalam tahapan kegiatan pengetikan gagasan-gagasan utama dari pasal-pasal tersebut akan dilakukan dengan menggunakan teknik aktualisasi Efisiensi dan Efektifitas secara cepat dan tepat agar dapat diselesaikan tepat waktu sehingga hasilnya dapat digunakan untuk membuat ringkasan kebijakan e) Anti Korupsi Dalam menghimpun gagasan utama dari pasal-pasal yang telah dibaca dan dipahami akan dilakukan dengan teknik aktualisasi Kerja Keras dengan bekerja sebaik-baiknya sehingga didapatkan hasil yang maksimal. Hasil kegiatan atau output yang akan saya laporkan nanti setelah aktualisasi kegiatan ini berupa : a. Foto kegiatan b. Ringkasan kebijakan
25 c. Video kegiatan 2. Mengumpulkan isu-isu terkait pengalihan kewenangan urusan pemerintahan. Tahapan kegiatan : a. membaca pasal-pasal mengenai pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota) b. mengumpulkan referensi dari media elektronik c. mengadakan interview dengan SKPD yang kewenangan urusan pemerintahannya akan diambil alih oleh Pemerintah Provinsi d. melaporkan hasil interview kepada atasan e. mengetik isu-isu yang terkumpul menjadi sebuah dokumen. Nilai-nilai dasar profesi ASN yang diterapkan : a) Akuntabilitas Dalam membaca pasal-pasal mengenai pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota) dalam Undang-Undang RI no 23 tahun 2014 akan dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Integritas yaitu dengan penuh kesadaran akan kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku serta sehingga dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan pada publik dan stakeholder. b) Nasionalisme
26 Dalam membaca pasal-pasal mengenai pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota) dalam Undang-Undang RI no 23 tahun 2014 akan dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Menjunjung tinggi nilai Pancasila sila ketiga yaitu dengan dengan semangat wawasan kebangsaan untuk melakukan yang terbaik bagi Negara. c) Etika Publik Dalam melaporkan hasil interview kepada atasan akan dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Memelihara dan Menjunjung Tinggi Standar Etika yang Luhur, dimana selalu memiliki kesopanan dan keramahtamahan terhadap pimpinan sehingga hasil pekerjaan lebih maksimal d) Komitmen Mutu Dalam mengetik isu-isu yang terkumpul menjadi sebuah dokumen akan dilaksanakan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Efektif dan Efisien dengan memanfaatkan waktu sebaik mungkin sehingga pengerjaan akan cepat selesai sesuai waktu yang telah dijadwalkan. e) Anti Korupsi Dalam mengadakan interview dengan SKPD yang urusan pemerintahannya akan diambil alih oleh Pemerintah Provinsi akan dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Jujur dan Adil dengan cara mengungkapkan secara terbuka mengenai peralihan
27 kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan, sehingga dapat disikapi secara bijak dan segera direncanakan tindak lanjutnya. Hasil kegiatan atau output yang akan saya laporkan nanti setelah aktualisasi kegiatan ini berupa : a. Foto kegiatan b. Dokumen isu pengalihan kewenangan c. Video kegiatan 3. Membuat telaahan staf mengenai urusan pemerintahan yang diambil alih penyelenggaraannya oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat Tahapan kegiatan : a. membaca lampiran Undang-Undang RI no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam lampiran tersebut berisi tentang pembagian urusan pemerintahan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota) b. mencatat urusan dan sub urusan pemerintahan yang tidak diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah c. mengetik telaahan staf d. menyerahkan telaahan staf tentang urusan pemerintahan yang diambil alih penyelenggaraannya oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat pada atasan.
28 Penerapan nilai-nilai dasar profesi ASN dalam rancangan kegiatan tersebut antara lain: a) Akuntabilitas Dalam membaca dan memahami lampiran Undang-Undang RI akan dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Kejelasan yaitu dengan cara memahami dengan jelas urusan pemerintahan mana saja yang menjadi kewenangan daerah, sehingga akan dihasilkan telaahan yang komprehensif. b) Nasionalisme Dalam menyerahkan telaahan staf tentang urusan pemerintahan yang penyelenggaraannya diambil alih oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat, akan dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Nilai- nilai Pancasila sila keempat dengan tetap mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan bersama atasan. c) Etika Publik Dalam membaca dan memahami lampiran Undang-Undang RI akan dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak dengan cara melakukannya dengan seksama, jujur dan tidak membawa kepentingan kelompok, sehingga akan dihasilkan pemahaman yang objektif dan komprehensif d) Komitmen Mutu
29 Dalam mencatat urusan pemerintahan dan sub urusannya, yang tidak diselenggarakn oleh Pemerintah Daerah akan dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Efektif dan Efisien dengan cara melakukannya secara tepat dan tepat sehingga dapat diselesaikan dalam waktu singkat. e) Anti Korupsi Dalam menyusun telaahan staf akan dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Tanggungjawab, yaitu dengan memahami akan tugas dan kewajiban serta konsekuensi dari keputusan yang diambil sehingga diperoleh hasil yang dapat diandalkan. Hasil kegiatan atau output yang akan saya laporkan nanti setelah aktualisasi kegiatan ini berupa : a. Foto kegiatan b. Telaahan staf c. Video kegiatan 4. Mengumpulkan informasi mengenai isu-isu kelembagaan yang timbul akibat adanya pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota) yang tertuang dalam Lampiran Undang-Undang RI no 23 tahun 2014 Tahapan kegiatan :
30 a. menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan sebagai referensi perumusan isu, yaitu Undang-Undang RI no 23 tahun 2014 dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah b. mencari referensi secara online berupa berita-berita, artikel maupun kajian-kajian dari para ahli c. berkonsultasi dengan atasan dan pihak-pihak terkait d. mengetik hasil rumusan isu-isu kelembagaan menjadi sebuah dokumen Penerapan nilai-nilai dasar profesi ASN adalah sebagai berikut: a) Akuntabilitas dalam mencari referensi secara online akan dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Kejelasan dengan cara memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil dari kegiatan yang dilakukan b) Nasionalisme dalam mencari referensi secara online akan dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisas Menjunjung tinggi nilai Pancasila sila kelima dengan cara melakukannya secara adil tanpa memilih isu- isu yang menguntungkan beberapa pihak saja, sehingga diperoleh referensi yang kredibel. c) Etika Publik dalam berkonsultasi dengan atasan dan pihak-pihak terkait akan dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Menjalankan
31 tugas secara profesional dan tidak berpihak dengan cara menyampaikannya secara objektif dan sesuai dengan peraturan perundangan yang mendasarinya sehingga hasilnya pun tidak membawa misi kepentingan pihak-pihak tertentu. d) Komitmen mutu dalam menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan sebagai referensi perumusan isu akan dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Efektif dan Efisien yaitu dengan cara melakukannya dalam waktu yang tidak lama dan semua berkas yang diperlukan dapat diperoleh e) Anti Korupsi dalam mengetik hasil rumusan isu-isu kelembagaan akan dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Kerja Keras dengan cara melakukannya dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada hal-hal yang menjadi kewajiban yang tidak terlaksana. Hasil kegiatan atau output yang akan saya laporkan nanti setelah aktualisasi kegiatan ini berupa : a. Foto kegiatan b. Dokumen isu kelembagaan c. Video kegiatan
32 5. Memvalidasi data variabel teknis masing-masing Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dengan data pendukung yang dilampirkan. Tahapan kegiatan : a. Mengumpulkan data pendukung dari variabel teknis yang telah disampaikan kepada SKPD b. memberikan penjelasan yang diperlukan kepada SKPD terkait mengenai data pendukung yang diperlukan c. mem-validasi data teknis yang telah diberikan berdasarkan data pendukung yang disampaikan d. menyampaikan hasil validasi variabel teknis urusan pemerintahan pada atasan. Penerapan nilai-nilai dasar profesi ASN yang akan diaktualisasikan adalah sebagai berikut: a) Akuntabilitas Dalam menyampaikan hasil validasi data kepada atasan akan dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Transparansi yaitu dengan terbuka dan objektif dalam penyampaian informasi sesuai hasil yang diperoleh, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. b) Nasionalisme dalam memberikan penjelasan yang diperlukan mengenai data pendukung yang disampaikan akan dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasiNilai-nilai Pancasila sila kedua denganmelayani
33 sepenuh hati sehingga pihak SKPD menerima dengan baik maksud dan tujuan kegiatan c) Etika Publik dalam memberikan penjelasan yang diperlukan mengenai data pendukung yang disampaikan akan dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak dengan menjelaskan sesuai peraturan perundangan yang berlaku tidak membawa kepentingan pihak tertentusehingga data teknis yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah d) Komitmen Mutu dalam mengumpulkan data pendukung dari variabel teknis yang telah disampaikan kepada SKPD, akan dilakukan dengan cara berorientasi pada teknik aktualisasi Inovasi, yaitu dilakukan dengan metode jemput bola, datang langsung ke masing-masing SKPD, sehingga data yang diperlukan akan langsung diperoleh. e) Anti Korupsi dalam mem-validasi data teknis yang telah diberikan akan dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Jujur dan Kerja Keras, sesuai dengan data pendukung yang disampaikan, tidak menambahkan ataupun mengurangi dan menyelesaikannya dengan tidak menunda- nunda pekerjaan sehingga diperoleh data yang valid untuk kemudian digunakan dalam penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah
34 Hasil kegiatan atau output yang akan saya laporkan nanti setelah aktualisasi kegiatan ini berupa : a. Foto kegiatan b. Dokumen hasil validasi c. Video kegiatan 6. Melakukan pemetaan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan. Tahapan kegiatan : a. mencari data variabel umum (jumlah penduduk, luas wilayah, APBD) b. menghitung skor variabel umum c. menginput data teknis dari SKPD ke dalam form perhitungan d. melakukan skoring variabel teknis urusan pemerintahan e. menentukan urusan pemerintahan yang akan diselenggarakan, berdasarkan skor urusan pemerintahan Penerapan nilai-nilai dasar profesi ASN yang akan diaktualisasikan adalah sebagai berikut: a) Akuntabilitas Dalam menerapkan nilai dasar ASN Akuntabilitas, akan dilakukan dengan berorientasi pada nilai aktualisasi Tanggungjawab, dengan cara menginput data dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. b) Nasionalisme
35 Nilai dasar ASN Nasionalisme akan diterapkan dalam kegiatan dengan berorientasi pada Nilai Pancasila sila ketiga, yaitu menjunjung tinggi rasa persatuan khususnya di kalangan PNS untuk saling membantu dan mendukung dalam pekerjaannya c) Etika Publik Nilai dasar ASN Etika Publik akan diterapkan pada kegiatan dengan berorientasi pada nilai aktualisasi Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, yaitu dengan cara menghitung skor per indikator urusan pemerintahan berdasarkan bobot dan interval data yang telah ditentukan oleh Kemendagri RI. Sehingga hasilnya nanti akan dapat digunakan sebagai dasar penentuan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Belitung Timur. d) Komitmen Mutu Nilai dasar ASN Komitmen Mutu akan diaktualisasikan pada kegiatan ini dengan berorientasi pada nilai aktualisasi Mutu penyelenggaraan pemerintahan, dengan melakukan perhitungan secara teliti sehingga akan diperoleh hasil yang akurat sebagai dasar penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah Kabupaten Belitung Timur. e) Anti Korupsi Nilai dasar ASN Anti Korupsi akan diterapkan pada kegiatan ini dengan berorientasi pada nilai aktualisasi Adil, dengan cara menentukan urusan pemerintahan yang akan diselenggarakan oleh
36 daerah berdasarkan skor yang diperoleh oleh masing-masing urusan pemerintahan dengan berpedoman pada ketentuan dari Kemendagri RI, sehingga nantinya akan diperoleh hasil yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Hasil kegiatan atau output yang akan saya laporkan nanti setelah aktualisasi kegiatan ini berupa : a. Foto kegiatan b. Dokumen pemetaan Urusan Pemerintahan c. Video kegiatan 7. Melakukan sinkronisasi pemetaan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dengan SKPD eksisting. Tahapan kegiatan : a. mengidentifikasi urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh masing-masing SKPD b. melakukan penyesuaian urusan pemerintahan yang akan diselenggarakan daerah terhadap SKPD eksisting berdasarkan skor variabel c. menentukan tipelogi dinas dan badan berdasarkan hasil pemetaan urusan d. menginventarisir SKPD hasil penyesuaian e. melaporkan pada atasan.
37 Penerapan nilai-nilai dasar profesi ASN yang akan diaktualisasikan adalah sebagai berikut: a) Akuntabilitas Dalam mengaktualisasikan nilai dasar ASN Akuntabilitas akan dilakukan dengan berorientasi pada nilai aktualisasi Konsistensi, yaitu dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang RI no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beserta lampirannya serta Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah. b) Nasionalisme Nilai dasar ASN Nasionalisme akan diterapkan dalam kegiatan dengan berorientasi pada nilai Menjunjung tinggi nilai Pancasila sila kelima, yaitu dengan melakukan tahapan secara adil sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. c) Etika Publik Nilai dasar ASN Etika Publik akan diaktualisasikan dalam kegiatan dengan berorientasi pada nilai Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, dengan cara melaksanakannya sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah. d) Komitmen Mutu
38 Dalam menerapkan nilai dasar ASN Komitmen Mutu, akan dilakukan dengan berorientasi pada nilai Mutu penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dengan cara melakukan kegiatan dengan teliti, tidak ada kesalahan, sehingga hasilnya dapat diandalkan untuk digunakan dalam mendukung kegiatan Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur. e) Anti Korupsi Nilai dasar ASN Anti Korupsi akan diterapkan dalam kegiatan dengan berorientasi pada nilai aktualisasi Jujur, yaitu dengan menyampaikannya sesuai dengan data-data pendukung dan perhitungan skor yang telah dilakukan sehingga akan diperoleh hasil yang kredibel. Hasil kegiatan atau output yang akan saya laporkan nanti setelah aktualisasi kegiatan ini berupa : a. Foto kegiatan b. Dokumen hasil sinkronisasi c. Video kegiatan 8. Melakukan evaluasi penyelarasan pemetaan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dengan SOTK SKPD eksisting. Tahapan kegiatan : a. mempersiapkan dokumen rancangan penataan kelembagaan SKPD. b. menyelaraskan SOTK eksisting dengan tipelogi dinas dan badan hasil pemetaan
39 c. berdiskusi dengan rekan kerja senior di kantor d. melakukan konsultasi dengan atasan e. mengetik rancangan SOTK hasil penataan kelembagaan dinas dan badan Penerapan nilai-nilai dasar profesi ASN yang akan diaktualisasikan adalah sebagai berikut: a) Akuntabilitas Dalam menerapkan nilai dasar ASN Akuntabilitas, akan dilaksanakan dengan berorientasi pada nilai aktualisasi Kejelasan yaitu mengetahui dan paham maksud tujuan dilakukannya penyelarasan SOTK, sehingga kegiatan ini dapat dipertanggungjawabkan. b) Nasionalisme Nilai dasar ASN Nasionalisme akan diterapkan dengan berorientasi pada nilai aktualisasi Menjunjung tinggi nilai Pancasila sila keempat dengan cara berdiskusi, bermusyawarah dengan rekan senior untuk meminta masukan dan saran sehingga kegiatan akan berjalan lancar. c) Etika Publik Nilai dasar ASN Etika Publik akan diimplementasikan dengan berorientasi pada nilai aktualisasi Menjunjung tinggi standar etika luhur, denganselalumenjaga kesopanan dan keramahtamahan pada atasan, sehingga akan tercipta suasana kerja yang kondusif. d) Komitmen Mutu
40 Nilai dasar ASN Komitmen Mutu akan diaktualisasikan dalam kegiatan dengan berorientasi pada nilai Efektif dan Efisien, yaitu dengan secepatnya mempersiapkan dokumen rancangan penataan kelembagaan SKPD agar dapat segera dilakukan proses berikutnya sehingga penataan kelembagaan dapat terlaksana dengan baik. e) Anti Korupsi Nilai dasar ASN Anti Korupsi akan diterapkan dalam kegiatan dengan berorientasi pada nilai aktualisasi Tanggung Jawab dan Kerja Keras, yaitu dengan menyadari tugas dan kewajiban sebagai ASN serta bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga akan diperoleh hasil yang diinginkan. Hasil kegiatan atau output yang akan saya laporkan nanti setelah aktualisasi kegiatan ini berupa : a. Foto kegiatan b. Dokumen penyelarasan SOTK SKPD c. Video kegiatan 9. Membuat laporan kegiatan Rancangan SOTK Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah sesuai Undang-Undang RI No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Rancangan Peraturan pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah Tahapan kegiatan :
41 a. mempersiapkan dokumen-dokumen dan data yang diperlukan dalam penyusunan laporan b. melakukan konsultasi dengan rekan kerja senior dan atasan c. menyusun kerangka laporan kegiatan d. mengetik laporan e. menyerahkan pada atasan Penerapan nilai-nilai dasar profesi ASN yang akan diaktualisasikan adalah sebagai berikut: a) Akuntabilitas Dalam mengaktualisasikan nilai dasar ASN Akuntabilitas, akan dilakukan dengan berorientasi pada nilai aktualisasi Tanggungjawab dengan selalu memahami akan tugas dan kewajiban dan mengerjakan tugas dengan baik dan sungguh-sungguh sehingga laporan dapat diselesaikan dengan baik. b) Nasionalisme Nilai dasar ASN Nasionalisme akan diterapkan dalam kegiatan dengan berorientasi pada nilai aktualisasi Nilai Pancasila sila kedua yaitu selalu bersikap saling menghormati dan bekerja sama sehingga akan terbina hubungan yang baik dengan atasan. c) Etika Publik Nilai dasar ASN Etika Publik akan diimplementasikan dengan berorientasi pada nilai aktualisasi Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama yaitu dengan selalu mempertimbangkan
42 masukan dari rekan kerja senior dan atasan, karena mereka lebih berpengalaman. d) Komitmen Mutu Nilai dasar ASN Komitmen Mutu akan diaktualisasikan dalam kegiatan dengan berorientasi pada nilai aktualisasi Mutu penyelenggaraan pemerintahan dengan cara menyusun sesuai dengan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan-kegiatan sebelumnya sehingga laporan akan tersusun dengan baik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. e) Anti Korupsi Nilai dasar ASN Anti Korupsi akan diterapkan pada kegiatan dengan berorientasi pada nilai aktualisasi Disiplin dengan cara mempersiapkan dokumen dan data sesuai jadwal yang telah ditetapkan sehingga kegiatan akan berjalan lancar. Hasil kegiatan atau output yang akan saya laporkan nanti setelah aktualisasi kegiatan ini berupa : a. Foto kegiatan b. Laporan rancangan kegiatan penataan kelembagaan c. Video kegiatan C. RENCANA JADWAL PELAKSANAAN AKTUALISASI Kegiataan rancangan aktualisasi di atas akan dilaksanakan di Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Kabupaten Belitung Timur dari tanggal 18
43 November 2015 sampai degan 5 Desember 2015, dengan rencana jadwal sebagai berikut: Tabel 1 JADWAL RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN AKTUALISASI No KEGIATAN PELAKSANAAN TEMPAT SASARAN 1 Membuat ringkasan kebijakan Undang- Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berkaitan dengan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 18 November – 5 Desember 2015 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Ringkasan Kebijakan 2 Mengumpulkan isu- isu terkait pengalihan kewenangan urusan pemerintahan 18 November – 5 Desember 2015 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Dokumen 3 Membuat telaahan staf mengenai urusan pemerintahan yang diambil alih penyelenggaraannya oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat 18 November – 5 Desember 2015 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Dokumen telaahan staf 4 Mengumpulkan informasi mengenai isu-isu kelembagaan yang timbul akibat adanya pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan 18 November – 5 Desember 2015 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Berkas dokumen informasi
44 Kab/Kota) yang tertuang dalam Lampiran Undang- Undang RI no 23 tahun 2014 5 Memvalidasi data variabel teknis masing-masing Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dengan data pendukung yang dilampirkan 18 November – 5 Desember 2015 -Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur -SKPD Dokumen validasi 6 Melakukan pemetaan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan. 18 November – 5 Desember 2015 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Dokumen hasil pemetaan 7 Melakukan sinkronisasi pemetaan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dengan SKPD eksisting 18 November – 5 Desember 2015 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Dokumen hasil sinkronisasi 8 Melakukan penyelarasan pemetaan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dengan SOTK SKPD eksisting 18 November – 5 Desember 2015 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Dokumen hasil evaluasi 9 Membuat laporan kegiatan Rancangan SOTK Persiapan Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah sesuai 18 November – 5 Desember 2015 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Laporan kegiatan Rancangan SOTK Persiapan Penataan Kelembagaan
45 Undang-Undang RI No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Rancangan Peraturan pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah OPD
46 BAB IV PENCAPAIAN AKTUALISASI A. Kegiatan yang telah diaktualisasikan Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa penulis menargetkan sembilan rancangan kegiatan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS yang telah dilaksanakan di Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Kabupaten Belitung Timur, maka pada bab ini penulis akan menjabarkan pencapaian hasil kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan. Pencapaian aktualisasi kegiatan-kegiatan itu adalah: 1. Kegiatan membuat ringkasan kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berkaitan dengan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, telah Saya laksanakan pada hari Rabu, 18 November 2015. Penerapan nilai-nilai dasar profesi PNS pada kegiatan ini adalah sebagai berikut: 1) Akuntabilitas Dalam membaca dan memahami pasal-pasal dalam UU 23 tahun 2014 yang berkenaan urusan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Integritas telah dilakukan dengan penuh kesadaran telah kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlakusehingga dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan pada publik dan stakeholder. 2) Nasionalisme
47 Dalam membaca dan memahami pasal-pasal dalam UU 23 tahun 2014 yang berkenaan urusan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Nilai-nilai Persatuan Indonesia telah dilakukan denganselalu menempatkan kepentingan bangsa diatas kepentingan pribadi dan golongan sehingga dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan pada publik dan stakeholder. 3) Etika Publik Dalam melakukan konsultasi dengan atasan telah dilaksanakan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama dengan cara menyampaikan pemahaman terhadap pasal- pasal tersebut dan menghargai masukan dari atasan, sehingga hasil konsultasi dapat menjadi bahan pertimbangan untuk membuat ringkasan kebijakan. 4) Komitmen Mutu Dalam menyiapkan dokumen UU RI no 23 tahun 2014 telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Mutu Penyelenggaraan Pemerintahan dengan cara mempersiapkan dokumen secara elektronik maupun dokumen fisik, sehingga dokumen tersebut dapat diakses dalam berbagai cara dan dimana saja. Kemudian dalam tahapan kegiatan pengetikan gagasan-gagasan utama dari pasal-pasal tersebut telah dilakukan dengan menggunakan teknik aktualisasi Efisiensi dan
48 Efektifitas secara cepat dan tepat agar dapat diselesaikan tepat waktu sehingga hasilnya dapat digunakan untuk membuat ringkasan kebijakan 5) Anti Korupsi Dalam menghimpun gagasan utama dari pasal-pasal yang telah dibaca dan dipahami telah dilakukan dengan teknik aktualisasi Kerja Keras dengan bekerja sebaik-baiknya sehingga didapatkan hasil yang maksimal. Adapun manfaat dan kontribusi terhadap Visi, Misi dan Tujuan Organisasi dari aktualisasi kegiatan yang telah dicapai adalah: 1. Manfaat kegiatan a. Manfaat bagi pimpinan Adapun manfaat bagi pimpinan, yaitu bagi Kasubbag Kelembagaan di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur, adalah menjadi dasar pedoman dalam pemahaman mengenai Urusan Pemerintahan, sehingga kegiatan pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan diselenggarakan di daerah tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Manfaat bagi stakeholder Manfaat bagi stakeholder dibagi menjadi dua, yaitu : (1) Stakeholder internal Manfaat bagi stakeholder internal, dalam hal ini adalah Subbagian Tata Laksana, sebagai bahan masukan untuk
49 merencanakan kegiatan evaluasi SOP (Standard Operational Procedure) dan penyelenggaraan pelayanan publik. (2) Stakeholder eksternal Manfaat bagi stakeholder eksternal, dalam hal ini SKPD selaku penyelenggara Urusan Pemerintahan di daerah, menjadi lebih terarah dalam memahami dasar dalam penentuan Urusan Pemerintahan yang akan diselenggarakan daerah, sehingga kegiatan penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah tahun 2016 akan berjalan sesuai rencana. c. Manfaat bagi penulis Adapun manfaat yang Saya peroleh setelah melaksanakan kegiatan membuat ringkasan kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berkaitan dengan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, dengan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi, antara lain: (1) Akuntabilitas : meningkatnya rasa integritas penulis, yaitu penuh kesadaran dan sadar kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku. (2) Nasionalisme : meningkatnya rasa nasionalisme penulis, yaitu kesadaran untuk selalu menempatkan kepentingan bagnsa diatas
50 kepentingan pribadi dan golongan dalam mengerjakan tugas- tugas. (3) Etika Publik : semakin menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan atasan. (4) Komitmen Mutu : meningkatnya kesadaran akan mutu pekerjaan dan selalu melaksanakannya dengan efektif dan efisien. (5) Anti Korupsi : semakin menyadari akan pentingnya kerja keras dalam setiap kegiatan, sehingga penulis tidak berperilaku korupsi. 2. Kontribusi terhadap perwujudan Visi, Misi dan Tujuan organisasi Dengan dilandasi nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi) yaitu dengan mengaktualisasikan nilai Integritas, Nilai-nilai Persatuan Indonesia, Menghargai komunikasi, Konsultasi dan kerjasama, Mutu Penyelenggaraan Pemerintahan, dan Kerja Keras dalam membuat ringkasan kebijakan telah mempermudah pihak-pihak terkait dalam memahami Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, sehingga berkontribusi mendukung terwujudnya visi Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur “Terwujudnya Pelayanan Prima Untuk Belitung Yang Sejahtera” dan juga berkontribusi mendukung terwujudnya misi Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur “Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif dan
51 efisien” serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi point ke 4 yaitu “Meningkatkan kualitas penataan kelembagaan” 2. Kegiatan mengumpulkan isu-isu terkait pengalihan kewenangan urusan pemerintahan telahPenulis laksanakan pada tanggal 20 November 2015dengan penerapan nilai-nilai dasar profesi PNS sebagai berikut: a) Akuntabilitas dalam membaca pasal-pasal mengenai pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota) dalam Undang-Undang RI no 23 tahun 2014 telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Integritas dengan penuh kesadaran akan kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku sehingga dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan pada publik dan stakeholder b) Nasionalisme dalam membaca pasal-pasal mengenai pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota) dalam Undang-Undang RI no 23 tahun 2014 telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Menjunjung tinggi nilai Pancasila sila ketiga dengan semangat wawasan kebangsaan untuk melakukan yang terbaik bagi Negara. c) Etika Publik
52 dalam melaporkan hasil interview kepada atasan telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Memelihara dan Menjunjung Tinggi Standar Etika yang Luhur, dimana selalu memiliki kesopanan dan keramahtamahan terhadap pimpinan sehingga lingkungan kerja akan selalu harmonis dan kondusif. d) Komitmen Mutu Dalam mengumpulkan referensi telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Mutu Penyelenggaraan Pemerintahan dengan cara mencari menggunakan kata kunci yang tepat sehingga telah diperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. Dalam mengetik isu-isu yang terkumpul menjadi sebuah dokumen telah dilaksanakan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Efektif dan Efisien dengan memanfaatkan waktu sebaik mungkin sehingga pengerjaan cepat selesai sesuai waktu yang telah dijadwalkan. e) Anti Korupsi Dalam mengadakan interview dengan SKPD yang urusan pemerintahannya akan diambil alih oleh Pemerintah Provinsi telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Jujur dengan cara mengungkapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan, sehingga dapat disikapi secara bijak dan segera direncanakan tindak lanjutnya. Adapun manfaat dan kontribusi terhadap Visi, Misi dan Tujuan Organisasi dari aktualisasi kegiatan yang telah dicapai adalah:
53 1. Manfaat kegiatan a. Manfaat bagi pimpinan Adapun manfaat bagi pimpinan, dalam hal ini Kasubbag Kelembagaan Bagian Organisasi Kabupaten Belitung Timur, adalah menambah wawasan mengenai isu-isu terkait pengalihan kewenangan sehingga memperluas referensi bagi pelaksanaan kegiatan penataaan kelembagaan. b. Manfaat bagi stakeholder Adapun manfaat bagi stakeholder adalah:  Stakeholder internal : dalam hal ini adalah Subbagian Tata Laksana, yaitu sebagai bahan masukan dalam persiapan pengkoordinasian evaluasi SOP di seluruh SKPD yang mengalami perubahan.  Stakeholder eksternal : dalam hal ini adalah SKPD terkait yang urusan pemerintahannya akan dialihkan kewenangannya, yaitu mengetahui dan memahami kondisi yang ada sehingga lebih siap menghadapi dampaknya terhadap organisasi dan pegawai di SKPD tersebut sehingga dapat diambil langkah-langkah selanjutnya. c. Manfaat bagi penulis Adapun manfaat yang Saya peroleh setelah melaksanakan kegiatan mengumpulkan isu-isu terkait pengalihan kewenangan Urusan Pemerintahan dengan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi
54 PNS yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi antara lain : (1) Akuntabilitas : meningkatnya rasa integritas penulis, yaitu penuh kesadaran dan sadar kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku. (2) Nasionalisme : meningkatnya wawasan kebangsaan penulis, penuh kesadaran selalu melakukan yang terbaik bagi negara. (3) Etika Publik : semakin meningkatkan perilaku kesopanan dan keramahtamahan terhadap pimpinan, sehingga lingkungan kerja semakin kondusif. (4) Komitmen Mutu : selalu melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien sehingga kegiatan terlaksana dengan baik (5) Anti Korupsi : penulis tidak ragu untuk selalu jujur dalam melakukan pekerjaan. 2. Kontribusi terhadap perwujudan Visi, Misi dan Tujuan organisasi Dengan dilandasi nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi) yaitu dengan mengaktualisasikan nilai Integritas, Menjunjung tinggi nilai Pancasila sila ketiga, Mutu Penyelnggaraan Pemerintahan, Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, Efektif dan Efisien, serta Jujur dalam mengumpulkan isu-isu terkait pengalihan kewenangan telah menjadi dasar dalam memahami kewenangan daerah yang diambil alih oleh Pemprov, sehingga berkontribusi mendukung terwujudnya visi Kab. Belitung Timur,
55 “Terwujudnya Pelayanan Prima Untuk Belitung Yang Sejahtera” dan juga berkontribusi mendukung terwujudnya misi Sekretariat Daerah Kab. Beltim “Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien” serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi, yaitu point ke 4 yaitu “Meningkatkan kualitas penataan kelembagaan” 3. Kegiatan membuat telaahan staf mengenai urusan pemerintahan yang diambil alih penyelenggaraannya oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat telah penulis laksanakan pada tanggal 20 November - 23 November 2015dengan penerapan nilai-nilai dasar profesi PNS sebagai berikut: a) Akuntabilitas Dalam membaca dan memahami lampiran Undang-Undang RI telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Kejelasan dengan cara memahami dengan jelas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sehingga dihasilkan pemahaman yang objektif dan komprehensif. b) Nasionalisme dalam menyerahkan telaahan staf tentang urusan pemerintahan yang penyelenggaraannya diambil alih oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat, telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Nilai-nilai Pancasila sila keempat dengan tetap mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan bersama atasan.
56 c) Etika Publik dalam membaca dan memahami lampiran Undang-Undang RI telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak dengan cara melakukannya dengan seksama, jujur dan tidak membawa kepentingan kelompok sehingga dihasilkan pemahaman yang objektif dan komprehensif. d) Komitmen Mutu dalam mencatat urusan pemerintahan dan sub urusannya, yang tidak diselenggarakn oleh Pemerintah Daerah telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Efektif dan Efisien dengan cara melakukannya secara tepat dan tepat sehingga dapat diselesaikan dalam waktu singkat. e) Anti Korupsi dalam menyusun telaahan staf telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Tanggungjawab dengan cara menyusun telaahan berdasarkan kewenangan yang tercantum dalam lampiran UU 23 tahun 2014 sehingga diperoleh hasil yang dapat diandalkan Adapun manfaat dan kontribusi terhadap Visi, Misi dan Tujuan Organisasi dari aktualisasi kegiatan yang telah dicapai adalah: 1. Manfaat kegiatan a. Manfaat bagi pimpinan
57 Adapun manfaat bagi pimpinan, dalam hal ini adalah Kasubbag Kelembagaan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah yaitu menjadi pedoman awal dalam pelaksanaan kegiatan penataan kelembagaan tahun 2016. b. Manfaat bagi stakeholder Adapun manfaat bagi stakeholder adalah:  Stakeholder internal : dalam hal ini adalah subbagian Tata Laksana, yaitu sebagai panduan awal untuk mengetahui urusan pemerintahan mana saja yang sudah memiliki SPM dari pusat, untuk kemudian dipersiapkan sosialisasi kegiatan evaluasi pencapaian target SPM tersebut.  Stakeholder eksternal : dimana pihak luar organisasi yang merasakan manfaat dari adanya telaahan staf ini adalah SKPD terkait urusan pemerintahan yang diambil alih kewenangannya, sehingga persiapan P3D dapat segera diselesaikan. c. Manfaat bagi penulis Adapun manfaat yang saya peroleh setelah melaksanakan kegiatan membuat telaahan staf mengenai urusan pemerintahan yang diambil alih kewenangannya oleh pemerintah provinsi dan pusat dengan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Nasionalisme, dan Anti Korupsi adalah :
58  Akuntabilitas : meningkatnya kesadaran akan pentingnya memahami dengan jelas terhadap sesuatu yang akan dikerjakan, sehingga hasilnya pun jelas dan objektif.  Nasionalisme : meningkatnya kesadaran untuk selalu mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan.  Etika Publik : semakin meningkatkan keprofesionalan dalam menjalankan tuguas dan senantiasa tidak berpihak pada kelompok atau golongan tertentu.  Komitmen Mutu : selalu berusaha mengutamakan efisiensi dan efektifitas dalam pekerjaan.  Anti Korupsi : selalu bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan dan mengerjakannya sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. 2. Kontribusi terhadap perwujudan Visi, Misi dan Tujuan organisasi Dengan dilandasi nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi) yaitu dengan mengaktualisasikan nilai Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, Kejelasan, Efektif dan Efisien, Tanggungjawab, dan Nilai-nilai Pancasila sila keempat dalam membuat telaahan staf mengenai urusan pemerintahan yang diambil alih penyelenggaraannya oleh Peprov dan Pem. Pusat, telah membantu atasan dalam perencanaan
59 awal penataan kelembagaan, sehingga berkontribusi mendukung terwujudnya visi Kab. Belitung Timur, “Terwujudnya Pelayanan Prima Untuk Belitung Yang Sejahtera” dan juga berkontribusi mendukung terwujudnya misi Sekretariat Daerah Kab. Beltim “Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien” point ke 4 yaitu “Meningkatkan kualitas penataan kelembagaan”serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi, yaitu point ke 4 yaitu “Meningkatkan kualitas penataan kelembagaan” 4. Kegiatan mengumpulkan informasi mengenai isu-isu kelembagaan yang timbul akibat adanya pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota) yang tertuang dalam Lampiran Undang-Undang RI No 23 tahun 2014telah penulis laksanakan pada 20 November –23 November 2015 dengan penerapan nilai-nilai dasar profesi PNS sebagai berikut : 1) Akuntabilitas dalam mencari referensi secara online telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Kejelasan dengan cara memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil dari kegiatan yang dilakukan sehingga diperoleh hasil yang kredibel. 2) Nasionalisme dalam mencari referensi secara online telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Menjunjung tinggi nilai
60 Pancasila sila kelima dengan cara melakukannya secara adil tanpa memilih isu-isu yang menguntungkan beberapa pihak saja sehingga diperoleh hasil yang kredibel. 3) Etika Publik dalam berkonsultasi dengan atasan dan pihak-pihak terkait telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak dengan cara menyampaikannya secara objektif dan sesuai dengan peraturan perundangan yang mendasarinya sehingga hasilnya pun tidak membawa misi kepentingan pihak-pihak tertentu. 4) Komitmen Mutu dalam menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan sebagai referensi perumusan isu telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Efektif dan Efisien yaitu dengan cara melakukannya dalam waktu yang tidak lama dan semua berkas yang diperlukan dapat diperoleh. 5) Anti Korupsi dalam mengetik hasil rumusan isu-isu kelembagaan telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Kerja Keras dengan cara melakukannya dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada hal-hal yang menjadi kewajiban yang tidak terlaksana. Adapun manfaat dan kontribusi terhadap Visi, Misi dan Tujuan Organisasi dari aktualisasi kegiatan yang telah dicapai adalah:
61 1. Manfaat kegiatan a. Manfaat bagi pimpinan Adapun manfaat bagi pimpinan adalah menjadi bahan dan masukan dalam menyusun kegiatan kelembagaan. b. Manfaat bagi stakeholder Adapun manfaat bagi stakeholder adalah :  Stakeholder internal : dalam hal ini adalah Subbag Pemberdayaan Aparatur, yaitu sebagai bahan dan masukan pemetaan kebutuhan aparatur untuk dijadikan dasar dalam kegiatan evaluasi jabatan.  Stakeholder eksternal : yaitu SKPD yang akan mengalami perubahan kelembagaan terkait adanya isu-isu kelembagaan, sebagai langkah awal dalam memahami perubahan kelembagaan yang timbul sebagai dampak dari peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan juga pembentukan kelembagaan yang didasari oleh beban kerja masing-masing organisasi perangkat daerah. c. Manfaat bagi penulis Adapun manfaat yang saya peroleh setelah melaksanakan kegiatan mengumpulkan informasi mengenai isu-isu kelembagaan yang timbul akibat adanya pembagian Urusan Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah (Provinsi dan Kab/Kota) yang tertuang dalam UU RI No 23 tahun 2014 dengan mengaktualisasikan nilai-nilai
62 dasar profesi PNS yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi, adalah:  Akuntabilitas : meningkatkan kesadaran penulis akan pentingnya memahami sebelumnya apa yang akan dikerjakan, dan maksud serta tujuan dari pekerjaan, sehingga dalam pelaksanaannya akan terarah.  Nasionalisme :meningkatkan kesadaran penulis akan keadilan dalam pelaksanaan tugas yaitu sesuai dengan yang dibutuhkan dan ketentuan yang berlaku.  Etika Publik : selalu menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak pada kelompok atau golongan tertentu.  Komitmen Mutu : penulis selalu mengutamakan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas.  Anti Korupsi : meningkatnya kesadaran untuk selalu bekerja keras, mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. 2. Kontribusi terhadap perwujudan Visi, Misi dan Tujuan organisasi Dengan dilandasi nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi) yaitu dengan mengaktualisasikan nilai Efektif dan Efisien, Kejelasan, Menjunjung tinggi nilai Pancasila sila kelima, Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, dan Kerja Kerasdalam mengumpulkan informasi mengenai isu-isu kelembagaan, telah membantu atasan dalam memsosialisasikan rencana perubahan kelembagaan di Kab. Belitung
63 Timur, sehingga berkontribusi mendukung terwujudnya visi Kab. Belitung Timur, “Terwujudnya Pelayanan Prima Untuk Belitung Yang Sejahtera” dan juga berkontribusi mendukung terwujudnya misi Sekretariat Daerah Kab. Beltim “Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien”serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi, yaitu point ke 4 yaitu “Meningkatkan kualitas penataan kelembagaan” 5. Kegiatan memvalidasi data variabel teknis masing-masing Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahantelah penulis laksanakan pada tanggal 23 Nopember – 25 Nopember 2015 dengan penerapan nilai-nilai dasar profesi PNS sebagai berikut: 1) Akuntabilitas dalam menyampaikan hasil validasi data kepada atasan telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Transparansi yaitu dengan terbuka dan objektif dalam penyampaian informasi sesuai hasil yang diperoleh, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. 2) Nasionalisme dalam memberikan penjelasan yang diperlukan mengenai data pendukung yang disampaikantelah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Nilai-nilai Pancasila sila kedua dengan melayani sepenuh hati sehingga pihak SKPD menerima dengan baik maksud dan
64 tujuan kegiatan dan data teknis yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah. 3) Etika Publik dalam memberikan penjelasan yang diperlukan mengenai data pendukung yang disampaikan telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak dengan menjelaskan sesuai peraturan perundangan yang berlaku tidak membawa kepentingan pihak tertentu 4) Komitmen Mutu dalam mengumpulkan data pendukung dari variabel teknis yang telah disampaikan kepada SKPD, telah dilakukan dengan cara berorientasi pada teknik aktualisasi Inovasi,yaitu dilakukan dengan metode jemput bola, datang langsung ke masing-masing SKPD, sehingga data yang diperlukan dapat langsung terkumpul. 5) Anti Korupsi dalam mem-validasi data teknis yang telah diberikan telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Jujur dan Kerja Keras, sesuai dengan data pendukung yang disampaikan, tidak menambahkan ataupun mengurangi dan menyelesaikannya dengan tidak menunda- nunda pekerjaan sehingga diperoleh data yang valid untuk kemudian digunakan dalam penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah.
65 Adapun manfaat dan kontribusi terhadap Visi, Misi dan Tujuan Organisasi dari aktualisasi kegiatan yang telah dicapai adalah: 1. Manfaat kegiatan a. Manfaat bagi pimpinan Adapun manfaat bagi pimpinan adalah dengan diperolehnya data yang valid maka data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan sudah sesuai dengan kondisi riil SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sehingga kelembagaan yang terbentuk nantinya akan sesuai dengan kebutuhan daerah. b. Manfaat bagi stakeholder Adapun manfaat bagi stakeholder adalah:  Stakeholder internal Manfaat bagi stakeholder internal, dalam hal ini adalahSubbag Tata Laksana, yaitu dengan validnya data maka akan terbentuk organisasi yang tepat fungsinya dan jelas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan dengan itu akan jelas pula tupoksi dari perangkat organisasi yang mendukungnya, sehingga hal ini akan mempermudah Subbag Tata Laksana dalam mengkoordinasikan penyusunan SOP setiap SKPD  Stakeholder eksternal
66 Manfaat bagi stakeholder eksternal, yang dalam hal ini adalah SKPD terkait adalah dengan validnya data maka akan dapat dibentuk organisasi yang ramping sesuai dengan kebutuhan daerah dan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diwadahinya, sehingga dalam perencanaan menyangkut anggaran dan kebutuhan sumber daya manusianya akan efektif dan efisien. c. Manfaat bagi penulis Adapun manfaat yang saya peroleh setelah melaksanakan kegiatan memvalidasi data variabel teknis masing-masing Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahandengan mengaktualisasikan nilai- nilai dasar profesi PNS yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi, adalah:  Akuntabilitas : semakin berkomitmen untuk selalu transparan dalam menyampaikan hasil kegiatan.  Nasionalisme : meningkatnya kesadaran untuk selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila sila kedua dengan melayani sepenuh hati dalam memberikan penjelasan yang diperlukan kepada SKPD terkait data yang perlu disampaikan.  Etika Publik : bertekad untuk selalu menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak dalam menjalankan tugas.
67  Komitmen Mutu : akan selalu berusaha untuk melakukan inovasi dalam menjalankan tugas.  Anti Korupsi : semakin berkomitmen untuk selalu jujur dan bekerja keras dalam menjalankan tugas. 2. Kontribusi terhadap perwujudan Visi, Misi dan Tujuan organisasi Dengan dilandasi nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi) yaitu dengan mengaktualisasikan nilai Inovasi, Menjalankan tugas secara profesinaldan tidak berpihak, Nilai-nilai Pancasila sila kedua, Jujur, Kerja Keras dan Transparansi dalam memvalidasi data variabel teknis masing-masing Urusan Pemerintahan, telah menghasilkan data yang kredibel sebagai bahan penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah, sehingga telah berkontribusi mendukung terwujudnya visi Kab. Belitung Timur, “Terwujudnya Pelayanan Prima Untuk Belitung Yang Sejahtera” dan juga berkontribusi mendukung terwujudnya misi Sekretariat Daerah Kab. Beltim “Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien” serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi, yaitu point ke 4 yaitu “Meningkatkan kualitas penataan kelembagaan” 6. Kegiatan melakukan pemetaan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan telah penulis laksanakan pada hari Jumat, tanggal 27
68 November 2015 dengan penerapan nilai-nilai dasar profesi PNS sebagai berikut : 1) Akuntabilitas dalam menginput data teknis telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Tanggungjawab dengan cara menginput data dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya sehingga pada akhirnya akan digunakan untuk menentukan tipelogi dinas. 2) Nasionalisme dalam tahapan kegiatan mencari data variabel umum, telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik Menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sila ketiga, dengan rasa persatuan yang tinggi berkomunikasi via telepon ataupun pesan teks kepada ASN di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga diperoleh data yang valid untuk kemudian dapat digunakan dalam pemetaan urusan pemerintahan. 3) Etika Publik dalam melakukan skoring variabel teknis telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, dengan cara menghitung skor per indikator urusan pemerintahan berdasarkan bobot dan interval data yang telah ditentukan oleh Kemendagri sehingga hasilnya akan digunakan sebagai dasar penentuan penyelenggaraan urusan pemerintahan.
69 4) Komitmen Mutu dalam menghitung skor variabel umum telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Mutu penyelenggaraan pemerintahan dengan cara melakukan perhitungan dengan teliti sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah 5) Anti Korupsi dalam menginput data teknis telah dilakukan dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Tanggungjawab dengan cara menginput data dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya sehingga pada akhirnya akan digunakan untuk menentukan tipelogi dinas. Adapun manfaat dan kontribusi terhadap Visi, Misi dan Tujuan Organisasi dari aktualisasi kegiatan yang telah dicapai adalah: 1. Manfaat kegiatan a. Manfaat bagi pimpinan Adapun manfaat bagi pimpinan adalah membantu atasan dalam perencanaan awal penataan kelembagaan b. Manfaat bagi stakeholder Adapun manfaat bagi stakeholder adalah :  Stakeholder internal : dalam hal ini adalah Subbagian Pemberdayaan Aparatur, yaitu dengan adanya hasil dari
70 pemetaan urusan pemerintahan maka akan menjadi pedoman awal dalam mempersiapkan kegiatan penyusunan peta jabatan tiap SKPD yang akan mewadahi urusan pemerintahan.  Stakeholder eksternal : dalam hal ini adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD), yaitu dengan adanya hasil dari pemetaan urusan pemerintahan ini maka dapat menjadi pedoman bagi BKD dalam melakukan pemetaan tenaga fungsional yang sudah ada dan yang diperlukan untuk mendukung jalannya organisasi perangkat daerah yang akan dibentuk. c. Manfaat bagi penulis Adapun manfaat yang saya peroleh setelah melaksanakan kegiatan melakukan pemetaan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dengan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi, adalah:  Akuntabilitas, penulis semakin meningkatkan rasa tanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya  Nasionalisme, penulis semakin menyadari pentingnya menjunjung tinggi nilai Pancasila sila ke-3 dalam pelaksanaan tugas, yaitu menumbuhkan rasa persatuan dalam berinteraksi dengan ASN di SKPD lain.
71  Etika Publik, penulis semakin menyadari pentingnya prinsip keahlian dalam pengambilan sebuah keputusan, karena hasilnya akan menjadi pedoman bagi pihak lain dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penataan kelembagaan.  Komitmen Mutu, penulis selalu mengedepankan kualitas dalam pelaksanaan tugas salah satunya dengan teliti dalam melakukan perhitungan skor.  Anti Korupsi, penulis selalu berusaha untuk adil dalam melaksanakan tugas-tugasnya. 2. Kontribusi terhadap perwujudan Visi, Misi dan Tujuan organisasi Dengan dilandasi nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi) yaitu dengan mengaktualisasikan nilai Menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sila ketiga, Mutu Penyelenggaraan Pemerintahan, Tanggungjawab, Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, dan Adil dalam melakukan pemetaan urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, telahmenghasilkan data yang kredibel sebagai bahan penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah, sehingga berkontribusi mendukung terwujudnya visi Kab. Belitung Timur, “Terwujudnya Pelayanan Prima Untuk Belitung Yang Sejahtera” dan juga berkontribusi mendukung terwujudnya misi Sekretariat Daerah
72 Kab. Beltim “Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien” serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi point ke 4 yaitu “Meningkatkan kualitas penataan kelembagaan” 7. Kegiatan melakukan sinkronisasi pemetaan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dengan SKPD eksisiting telah penulis laksanakan pada 27 November – 30 November 2015 dengan penerapan nilai- nilai dasar profesi PNS sebagai berikut : 1) Akuntabilitas Dalam menentukan tipelogi dinas dan badan berdasarkan hasil pemetaan urusantelah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Konsistensi yaitu dengan tetap berpedoman pada Undang- Undang no 23 tahun 2014 dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah, sehingga hasil yang didapatkan dapat dipertanggungjawabkan. 2) Nasionalisme Dalam melakukan penyesuaian urusan pemerintahan yangtelah diselenggarakan daerah terhadap SKPD eksisting berdasarkan skor variabel telah dilakukan dengan berorientasi terhadap teknik aktualisasi Menjunjung tinggi nilai Pancasila sila ke-5 yaitu dengan melaksanakannya dengan adil sesuai kebutuhan daerah, sehingga diperoleh hasil yang valid dan sesuai dengan kebutuhan daerah
73 3) Etika Publik Dalam melakukan penyesuaian urusan pemerintahan yang telah diselenggarakan daerah terhadap SKPD eksisting berdasarkan skor variabel telah dilakukan dengan berorientasi terhadap teknik aktualisasi Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah dengan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah sehingga diperoleh hasil yang valid. 4) Komitmen Mutu Dalam menginventarisir SKPD hasil penyesuaian telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Mutu penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dengan cara melakukannya dengan teliti, tidak ada kesalahan, sehingga dapat digunakan untuk mendukung penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah. 5) Anti Korupsi Dalam mengidentifikasi urusan pemerintahan yang diselenggarakan masing-masing SKPD dan melaporkan hasil penyesuaian SKPD kepada atasan telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Jujur dengan cara melakukannya sesuai kondisi sebenarnya dan menyampaikannya sesuai dengan data-data pendukung dan perhitungan skor yang telah dilakukan sehingga diperoleh hasil yang diharapkan.
74 Adapun manfaat dan kontribusi terhadap Visi, Misi dan Tujuan Organisasi dari aktualisasi kegiatan yang telah dicapai adalah: 1. Manfaat kegiatan a. Manfaat bagi pimpinan Adapun manfaat bagi pimpinan adalah sebagai pedoman dalam penentuan tipelogi organisasi perangkat daerah. b. Manfaat bagi stakeholder Adapun manfaat bagi stakeholder adalah :  Stakeholder internal : dalam hal ini adalah Subbagian Aparatur, yaitu sebagai pedoman awal dalam penentuan standar kompetensi jabatan untuk pengisian jabatan struktural dalam organisasi perangkat daerah.  Stakeholder eksternal : dalam hal ini adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD), yaitu akan memberi manfaat dalam kegiatan pemetaan jabatan managerial dan jabatan teknis untuk mendukung jalannya organisasi perangkat daerah yang akan dibentuk. c. Manfaat bagi penulis Adapun manfaat yang saya peroleh setelah melaksanakan kegiatan melakukan sinkronisasi pemetaan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dengan SKPD eksisiting dengan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS yaitu
75 Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi, adalah:  Akuntabilitas : semakin meningkatnya konsistensi penulis dalam melaksanakan tugas.  Nasionalisme : semakin meningkatnya kesadaran penulis akan pentingnya mengamalkan nilai Pancasila sila kelima dengan melaksanakan kegiatan secara adil, terpenuhi hak dari stakeholder terkait.  Etika Publik : penulis menyadari akan pentingnya kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah sehingga akan selalu belajar untuk meningkatkan kompetensi dalam pelaksanaan tugas.  Komitmen Mutu : semakin meningkatnya kesadaran penulis untuk selalu mengutamakan kualitas dalam pelaksanaan tugas- tugas, yaitu berusaha melakukannya dengan teliti sehingga hasilnya akan berkualitas.  Anti Korupsi : semakin meningkatnya kejujuran penulis dalam melaksanakan tugas, dengan selalu mengungkapkan kondisi yang sebenarnya dari masalah yang akan dihadapi. 2. Kontribusi terhadap perwujudan Visi, Misi dan Tujuan organisasi Dengan dilandasi nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi) yaitu dengan
76 mengaktualisasikan nilai Jujur, Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan danprogram pemerintah, menjunjung tinggi nilai Pancasila sila kelima, Konsistensi, dan Mutu Penyelenggaraan pemerintahan, dalam melakukan sinkronisasi pemetaan urusan pemerintahan,telahmenjadi pedoman awal bagi Bagian Organisasi dalam merumuskan kebijakan mengenai perangkat daerah, sehingga berkontribusi mendukung terwujudnya visi Kab. Belitung Timur, “Terwujudnya Pelayanan Prima Untuk Belitung Yang Sejahtera” dan juga berkontribusi mendukung terwujudnya misi Sekretariat Daerah Kab. Beltim “Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien” serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi point ke 4 yaitu “Meningkatkan kualitas penataan kelembagaan” 8. Kegiatan melakukan penyelarasan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dengan SOTK SKPD eksisting telah penulis laksanakan pada 30 November -1 Desember 2015 dengan penerapan nilai- nilai dasar PNS sebagai berikut : 1) Akuntabilitas Dalam berdiskusi dengan rekan kerja senior telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Kejelasan dengan cara memahami maksud dan tujuan dilakukannya penyelarasan SOTK sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.
77 2) Nasionalisme Dalam berdiskusi dengan rekan kerja senior telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Menjunjung tinggi nilai Pancasila sila ke 4 dengan cara memusyawarahkannya dan menghormati pendapat rekan senior sehingga hasil yang diperoleh objektif dan sesuai dengan harapan. 3) Etika Publik Dalam menyelaraskan SOTK eksisting dengan tipelogi dinas dan badan hasil pemetaan telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian dengan cara merancang SOTK sesuai dengan kemampuan dan berdasarkan pada Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian dalam melakukan konsultasi dengan atasan telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Menjunjung tinggi standar etika luhur dengan cara selalu menjaga kesopanan dan keramahtamahan pada atasan, sehingga selalu terjalin hubungan baik dan tercipta suasana kerja yang harmonis, dan menyadari serta bertanggungjawab akan tugas dan kewajiban, sehingga diperoleh hasil sesuai dengan harapan. 4) Komitmen Mutu dalam mempersiapkan dokumen rancangan penataan kelembagaan SKPD telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi
78 Efektif dan Efisien yaitu dengan secepatnya mempersiapkan dokumen rancangan penataan kelembagaan SKPD agar dapat segera dilakukan proses berikutnya sehingga penataan kelembagaan dapat terlaksana dengan baik 5) Anti Korupsi dalam mengetik rancangan SOTK telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Kerja Keras yaitu mengerjakannya dengan sungguh-sungguh sehingga dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan hasil yang diinginkan. Adapun manfaat dan kontribusi terhadap Visi, Misi dan Tujuan Organisasi dari aktualisasi kegiatan yang telah dicapai adalah: 1. Manfaat kegiatan a. Manfaat bagi pimpinan Adapun manfaat bagi pimpinan adalah sebagai pedoman awal untuk digunakan dalam merancang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur yang telah disesuaikan dengan Undang- Undang RI No 23 tahun 2014 dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah. b. Manfaat bagi stakeholder Adapun manfaat bagi stakeholder adalah :  Stakeholder internal : dalam hal ini adalah Subbagian Pemberdayaan Aparatur yaitu sebagai pedoman awal
79 pengevaluasian peta jabatan di setiap SKPD yang mengalami perubahan.  Stakeholder eksternal : dalam hal ini adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD), yaitu sebagai pedoman awal kegiatan pemetaan jabatan fungsional yang diperlukan di setiap SKPD yang mengalami perubahan kelembagaan. c. Manfaat bagi penulis Adapun manfaat yang saya peroleh setelah melaksanakan kegiatan melakukan melakukan penyelarasan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dengan SOTK SKPD eksisting dengan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi, adalah:  Akuntabilitas, penulis dapat selalu memahami maksud dan tujuan dilakukan kegiatan yang akan dilakukan sehingga akan diperoleh kejelasan dalam pelaksanaannya.  Nasionalisme, penulis mampu untuk menjunjung tinggi nilai Pancasila sila ke-4 dalam melaksanakan kegiatan, dimana diperlukan suatu musyawarah untuk mencapai mufakat dalam tahapan kegiatan.  Etika Publik, penulis semakin menyadari akan pentingnya menjunjung tinggi standar etika dengan selalu menjaga
80 kesopanan dan keramahtaman pada atasan sehingga tercipta suasana kerja yang harmonis.  Komitmen Mutu, penulis semakin meningkatkan keefektifan dan keefisienan dalam pelaksanan pekerjaan sehingga kegiatan akan terlaksana dengan baik.  Anti Korupsi, penulis semakin menyadari bahwa bekerja keras dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas adalah suatu bentuk sikap anti korupsi, dan merupakan hal yang sangat penting bagi kredibilitas penulis. 2. Kontribusi terhadap perwujudan Visi, Misi dan Tujuan organisasi Dengan dilandasi nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi) yaitu dengan mengaktualisasikan nilai Efektif dan Efisien, Membuat Keputusan berdasarkan prinsip keahlian, Kejelasan, menjunjung tinggi nilai Pancasila sila keempat, menjunjung tinggi standar etika luhur dan Kerja Keras dalam melakukan penyelarasan Urusan pemerintahan dengan SOTK SKPD eksisting, dapat membantu atasan dalam penentuan rancangan SOTK SKPD , sehingga berkontribusi mendukung terwujudnya visi Kab. Belitung Timur, “Terwujudnya Pelayanan Prima Untuk Belitung Yang Sejahtera” dan juga berkontribusi mendukung terwujudnya misi Sekretariat Daerah Kab. Beltim “Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif
81 dan efisien” serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi point ke 4 yaitu “Meningkatkan kualitas penataan kelembagaan” 9. Kegiatan membuat laporan Rancangan Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah sesuai Undang-Undang RI No 23 tahun 2014 dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai salah satu peraturan pelaksana dari UU no 23 tahun 2014 telah penulis laksanakan pada 30November–4 Desember 2015dengan penerapan nilai-nilai dasar PNS sebagai berikut : 1) Akuntabilitas Dalam mengetik laporan telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Tanggungjawab dengan selalu memahami akan tugas dan kewajiban dan mengerjakannya dengan baik dan sungguh- sungguh sehingga laporan dapat diselesaikan dengan baik 2) Nasionalisme Dalam tahapan ini telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Nilai-nilai Pancasila sila kedua yaitu selalu bersikap saling menghormati dan bekerja sama, sehingga akan terbina hubungan yang baik dengan atasan 3) Etika Publik Dalam melakukan konsultasi dengan rekan kerja senior dan atasan telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama yaitu dengan
82 selalu mempertimbangkan masukan dan saran dari rekan kerja senior dan atasan, karena mereka lebih berpengalaman dan banyak ilmu yang bisa diambil. 4) Komitmen Mutu Dalam menyusun kerangka laporan telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Mutu penyelenggaraan pemerintahan dengan cara menyusun sesuai dengan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan-kegiatan sebelumnya sehingga laporan tersusun dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 5) Anti Korupsi Dalam mempersiapkan dokumen dan data yang diperlukan untuk penyusunan laporan telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Disiplin dengan cara mempersiapkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan sehingga kegiatan akan berjalan lancar. Adapun manfaat dan kontribusi terhadap Visi, Misi dan Tujuan Organisasi dari aktualisasi kegiatan yang telah dicapai adalah: 1. Manfaat kegiatan a. Manfaat bagi pimpinan Adapun manfaat bagi pimpinan adalah sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur. b. Manfaat bagi stakeholder
AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PROFESI PNS DI BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PROFESI PNS DI BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PROFESI PNS DI BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PROFESI PNS DI BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PROFESI PNS DI BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PROFESI PNS DI BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PROFESI PNS DI BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PROFESI PNS DI BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PROFESI PNS DI BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PROFESI PNS DI BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PROFESI PNS DI BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PROFESI PNS DI BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PROFESI PNS DI BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PROFESI PNS DI BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Recommended

Rancangan dilla aprilya muchtar paramedis
Rancangan dilla aprilya muchtar paramedisRancangan dilla aprilya muchtar paramedis
Rancangan dilla aprilya muchtar paramedistemanna #LABEDDU
 
Modul Pelatihan Kader Posyandu
Modul Pelatihan Kader PosyanduModul Pelatihan Kader Posyandu
Modul Pelatihan Kader PosyanduMuh Saleh
 
Contoh pelaksanaan aktualisasi nd asn
Contoh pelaksanaan aktualisasi nd asnContoh pelaksanaan aktualisasi nd asn
Contoh pelaksanaan aktualisasi nd asnAgus Triono
 
Rancangan aktualisasi mulhaeri (2)
Rancangan aktualisasi mulhaeri (2)Rancangan aktualisasi mulhaeri (2)
Rancangan aktualisasi mulhaeri (2)temanna #LABEDDU
 
Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi PNS
Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi PNSAktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi PNS
Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi PNSMokh Afifuddin
 
PEMBINAAN KADER POSYANDU LENGKAP
PEMBINAAN KADER POSYANDU LENGKAPPEMBINAAN KADER POSYANDU LENGKAP
PEMBINAAN KADER POSYANDU LENGKAPZakiah dr
 
Ppt laporan Aktualisasi Habituasi Latsar CPNS 2019
Ppt laporan Aktualisasi Habituasi Latsar CPNS 2019Ppt laporan Aktualisasi Habituasi Latsar CPNS 2019
Ppt laporan Aktualisasi Habituasi Latsar CPNS 2019temanna #LABEDDU
 
09.KAK Posyandu.docx
09.KAK Posyandu.docx09.KAK Posyandu.docx
09.KAK Posyandu.docxNuarikaAnggrainiAnam
 

Recommended

Rancangan dilla aprilya muchtar paramedis
Rancangan dilla aprilya muchtar paramedisRancangan dilla aprilya muchtar paramedis
Rancangan dilla aprilya muchtar paramedistemanna #LABEDDU
 
Modul Pelatihan Kader Posyandu
Modul Pelatihan Kader PosyanduModul Pelatihan Kader Posyandu
Modul Pelatihan Kader PosyanduMuh Saleh
 
Contoh pelaksanaan aktualisasi nd asn
Contoh pelaksanaan aktualisasi nd asnContoh pelaksanaan aktualisasi nd asn
Contoh pelaksanaan aktualisasi nd asnAgus Triono
 
Rancangan aktualisasi mulhaeri (2)
Rancangan aktualisasi mulhaeri (2)Rancangan aktualisasi mulhaeri (2)
Rancangan aktualisasi mulhaeri (2)temanna #LABEDDU
 
Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi PNS
Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi PNSAktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi PNS
Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi PNSMokh Afifuddin
 
PEMBINAAN KADER POSYANDU LENGKAP
PEMBINAAN KADER POSYANDU LENGKAPPEMBINAAN KADER POSYANDU LENGKAP
PEMBINAAN KADER POSYANDU LENGKAPZakiah dr
 
Ppt laporan Aktualisasi Habituasi Latsar CPNS 2019
Ppt laporan Aktualisasi Habituasi Latsar CPNS 2019Ppt laporan Aktualisasi Habituasi Latsar CPNS 2019
Ppt laporan Aktualisasi Habituasi Latsar CPNS 2019temanna #LABEDDU
 
09.KAK Posyandu.docx
09.KAK Posyandu.docx09.KAK Posyandu.docx
09.KAK Posyandu.docxNuarikaAnggrainiAnam
 
Rancanga yuyun matriks tabel
Rancanga yuyun matriks tabelRancanga yuyun matriks tabel
Rancanga yuyun matriks tabeltemanna #LABEDDU
 
Rancangan Aktualisasi Guru TIK
Rancangan Aktualisasi Guru TIK Rancangan Aktualisasi Guru TIK
Rancangan Aktualisasi Guru TIK Disma Ariyanti W
 
Rancangan aktualisasi media sosial
Rancangan aktualisasi media sosialRancangan aktualisasi media sosial
Rancangan aktualisasi media sosialArdyChandra2
 
Laporan Aktualisasi "Pelita Mabit" dengan Penerapan Nilai-nilai Dasar BerAKHL...
Laporan Aktualisasi "Pelita Mabit" dengan Penerapan Nilai-nilai Dasar BerAKHL...Laporan Aktualisasi "Pelita Mabit" dengan Penerapan Nilai-nilai Dasar BerAKHL...
Laporan Aktualisasi "Pelita Mabit" dengan Penerapan Nilai-nilai Dasar BerAKHL...Muhammad Alfiansyah Alfi
 
TUGAS INDIVIDU AGENDA 2.docx
TUGAS INDIVIDU AGENDA 2.docxTUGAS INDIVIDU AGENDA 2.docx
TUGAS INDIVIDU AGENDA 2.docxhaidaraly5
 
RUK-RPK
RUK-RPK RUK-RPK
RUK-RPK HimmatulKhoiriyah2
 
Template pola tata kelola blud puskesmas
Template pola tata kelola blud puskesmasTemplate pola tata kelola blud puskesmas
Template pola tata kelola blud puskesmasZakiah dr
 
Kerangka acuan kegiatan pmt bumil kek
Kerangka acuan kegiatan pmt bumil kekKerangka acuan kegiatan pmt bumil kek
Kerangka acuan kegiatan pmt bumil kekyusup firmawan
 
Materi pelatihan kader posyandu 2016
Materi pelatihan kader posyandu 2016Materi pelatihan kader posyandu 2016
Materi pelatihan kader posyandu 2016Zakiah dr
 
Kak pemantauan bumil resti
Kak pemantauan bumil restiKak pemantauan bumil resti
Kak pemantauan bumil restiAnipahMadrid
 
DOKUMEN SPM BLUD PUSKESMAS
DOKUMEN SPM BLUD PUSKESMASDOKUMEN SPM BLUD PUSKESMAS
DOKUMEN SPM BLUD PUSKESMASZakiah dr
 
Tim pendampingan keluarga dalam upaya pencegahan dan percepatan gajahan
Tim pendampingan keluarga dalam upaya pencegahan dan percepatan gajahanTim pendampingan keluarga dalam upaya pencegahan dan percepatan gajahan
Tim pendampingan keluarga dalam upaya pencegahan dan percepatan gajahanPenyuluhKBTelukMengk
 
BKB HI WIJAYA KUSUMA
BKB HI WIJAYA KUSUMABKB HI WIJAYA KUSUMA
BKB HI WIJAYA KUSUMAKiki Abdul Gani
 
Materi Rembuk Stunting Desa.pptx
Materi Rembuk Stunting Desa.pptxMateri Rembuk Stunting Desa.pptx
Materi Rembuk Stunting Desa.pptxMIchsan10
 
Kuesioner identifikasi kebutuhan masyarakat
Kuesioner identifikasi kebutuhan masyarakatKuesioner identifikasi kebutuhan masyarakat
Kuesioner identifikasi kebutuhan masyarakatTheodorus Indarto
 
3 surat pernyataan atasan langsung
3 surat pernyataan atasan langsung3 surat pernyataan atasan langsung
3 surat pernyataan atasan langsungACHMAD AVANDI,SE,MM Alfaqzamta
 
Rancangan aktualisasi presentasi
Rancangan aktualisasi presentasiRancangan aktualisasi presentasi
Rancangan aktualisasi presentasitomyjenius
 
Indikator kinerja ukm
Indikator kinerja ukmIndikator kinerja ukm
Indikator kinerja ukmDede Kurniawati
 
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang KesehatanPermenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang KesehatanMuh Saleh
 
Kak home visit resti 2019
Kak home visit resti 2019Kak home visit resti 2019
Kak home visit resti 2019ainunchairat
 
Berorientasi Pelayanan .pptx
Berorientasi Pelayanan .pptxBerorientasi Pelayanan .pptx
Berorientasi Pelayanan .pptxmediapuslitbangdikla
 
Laporan aktualisasi nilai nilai dasar profesi pns(1)
Laporan aktualisasi nilai nilai dasar profesi pns(1)Laporan aktualisasi nilai nilai dasar profesi pns(1)
Laporan aktualisasi nilai nilai dasar profesi pns(1)djihadpm
 

More Related Content

What's hot

Rancanga yuyun matriks tabel
Rancanga yuyun matriks tabelRancanga yuyun matriks tabel
Rancanga yuyun matriks tabeltemanna #LABEDDU
 
Rancangan Aktualisasi Guru TIK
Rancangan Aktualisasi Guru TIK Rancangan Aktualisasi Guru TIK
Rancangan Aktualisasi Guru TIK Disma Ariyanti W
 
Rancangan aktualisasi media sosial
Rancangan aktualisasi media sosialRancangan aktualisasi media sosial
Rancangan aktualisasi media sosialArdyChandra2
 
Laporan Aktualisasi "Pelita Mabit" dengan Penerapan Nilai-nilai Dasar BerAKHL...
Laporan Aktualisasi "Pelita Mabit" dengan Penerapan Nilai-nilai Dasar BerAKHL...Laporan Aktualisasi "Pelita Mabit" dengan Penerapan Nilai-nilai Dasar BerAKHL...
Laporan Aktualisasi "Pelita Mabit" dengan Penerapan Nilai-nilai Dasar BerAKHL...Muhammad Alfiansyah Alfi
 
TUGAS INDIVIDU AGENDA 2.docx
TUGAS INDIVIDU AGENDA 2.docxTUGAS INDIVIDU AGENDA 2.docx
TUGAS INDIVIDU AGENDA 2.docxhaidaraly5
 
Template pola tata kelola blud puskesmas
Template pola tata kelola blud puskesmasTemplate pola tata kelola blud puskesmas
Template pola tata kelola blud puskesmasZakiah dr
 
Kerangka acuan kegiatan pmt bumil kek
Kerangka acuan kegiatan pmt bumil kekKerangka acuan kegiatan pmt bumil kek
Kerangka acuan kegiatan pmt bumil kekyusup firmawan
 
Materi pelatihan kader posyandu 2016
Materi pelatihan kader posyandu 2016Materi pelatihan kader posyandu 2016
Materi pelatihan kader posyandu 2016Zakiah dr
 
Kak pemantauan bumil resti
Kak pemantauan bumil restiKak pemantauan bumil resti
Kak pemantauan bumil restiAnipahMadrid
 
DOKUMEN SPM BLUD PUSKESMAS
DOKUMEN SPM BLUD PUSKESMASDOKUMEN SPM BLUD PUSKESMAS
DOKUMEN SPM BLUD PUSKESMASZakiah dr
 
Tim pendampingan keluarga dalam upaya pencegahan dan percepatan gajahan
Tim pendampingan keluarga dalam upaya pencegahan dan percepatan gajahanTim pendampingan keluarga dalam upaya pencegahan dan percepatan gajahan
Tim pendampingan keluarga dalam upaya pencegahan dan percepatan gajahanPenyuluhKBTelukMengk
 
Materi Rembuk Stunting Desa.pptx
Materi Rembuk Stunting Desa.pptxMateri Rembuk Stunting Desa.pptx
Materi Rembuk Stunting Desa.pptxMIchsan10
 
Kuesioner identifikasi kebutuhan masyarakat
Kuesioner identifikasi kebutuhan masyarakatKuesioner identifikasi kebutuhan masyarakat
Kuesioner identifikasi kebutuhan masyarakatTheodorus Indarto
 
Rancangan aktualisasi presentasi
Rancangan aktualisasi presentasiRancangan aktualisasi presentasi
Rancangan aktualisasi presentasitomyjenius
 
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang KesehatanPermenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang KesehatanMuh Saleh
 
Kak home visit resti 2019
Kak home visit resti 2019Kak home visit resti 2019
Kak home visit resti 2019ainunchairat
 

What's hot (20)

Rancanga yuyun matriks tabel
Rancanga yuyun matriks tabelRancanga yuyun matriks tabel
Rancanga yuyun matriks tabel
 
Rancangan Aktualisasi Guru TIK
Rancangan Aktualisasi Guru TIK Rancangan Aktualisasi Guru TIK
Rancangan Aktualisasi Guru TIK
 
Rancangan aktualisasi media sosial
Rancangan aktualisasi media sosialRancangan aktualisasi media sosial
Rancangan aktualisasi media sosial
 
Laporan Aktualisasi "Pelita Mabit" dengan Penerapan Nilai-nilai Dasar BerAKHL...
Laporan Aktualisasi "Pelita Mabit" dengan Penerapan Nilai-nilai Dasar BerAKHL...Laporan Aktualisasi "Pelita Mabit" dengan Penerapan Nilai-nilai Dasar BerAKHL...
Laporan Aktualisasi "Pelita Mabit" dengan Penerapan Nilai-nilai Dasar BerAKHL...
 
TUGAS INDIVIDU AGENDA 2.docx
TUGAS INDIVIDU AGENDA 2.docxTUGAS INDIVIDU AGENDA 2.docx
TUGAS INDIVIDU AGENDA 2.docx
 
RUK-RPK
RUK-RPK RUK-RPK
RUK-RPK
 
Template pola tata kelola blud puskesmas
Template pola tata kelola blud puskesmasTemplate pola tata kelola blud puskesmas
Template pola tata kelola blud puskesmas
 
Kerangka acuan kegiatan pmt bumil kek
Kerangka acuan kegiatan pmt bumil kekKerangka acuan kegiatan pmt bumil kek
Kerangka acuan kegiatan pmt bumil kek
 
Materi pelatihan kader posyandu 2016
Materi pelatihan kader posyandu 2016Materi pelatihan kader posyandu 2016
Materi pelatihan kader posyandu 2016
 
Kak pemantauan bumil resti
Kak pemantauan bumil restiKak pemantauan bumil resti
Kak pemantauan bumil resti
 
DOKUMEN SPM BLUD PUSKESMAS
DOKUMEN SPM BLUD PUSKESMASDOKUMEN SPM BLUD PUSKESMAS
DOKUMEN SPM BLUD PUSKESMAS
 
Tim pendampingan keluarga dalam upaya pencegahan dan percepatan gajahan
Tim pendampingan keluarga dalam upaya pencegahan dan percepatan gajahanTim pendampingan keluarga dalam upaya pencegahan dan percepatan gajahan
Tim pendampingan keluarga dalam upaya pencegahan dan percepatan gajahan
 
BKB HI WIJAYA KUSUMA
BKB HI WIJAYA KUSUMABKB HI WIJAYA KUSUMA
BKB HI WIJAYA KUSUMA
 
Materi Rembuk Stunting Desa.pptx
Materi Rembuk Stunting Desa.pptxMateri Rembuk Stunting Desa.pptx
Materi Rembuk Stunting Desa.pptx
 
Kuesioner identifikasi kebutuhan masyarakat
Kuesioner identifikasi kebutuhan masyarakatKuesioner identifikasi kebutuhan masyarakat
Kuesioner identifikasi kebutuhan masyarakat
 
3 surat pernyataan atasan langsung
3 surat pernyataan atasan langsung3 surat pernyataan atasan langsung
3 surat pernyataan atasan langsung
 
Rancangan aktualisasi presentasi
Rancangan aktualisasi presentasiRancangan aktualisasi presentasi
Rancangan aktualisasi presentasi
 
Indikator kinerja ukm
Indikator kinerja ukmIndikator kinerja ukm
Indikator kinerja ukm
 
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang KesehatanPermenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
 
Kak home visit resti 2019
Kak home visit resti 2019Kak home visit resti 2019
Kak home visit resti 2019
 

Similar to AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PROFESI PNS DI BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Laporan aktualisasi nilai nilai dasar profesi pns(1)
Laporan aktualisasi nilai nilai dasar profesi pns(1)Laporan aktualisasi nilai nilai dasar profesi pns(1)
Laporan aktualisasi nilai nilai dasar profesi pns(1)djihadpm
 
Laporan Aktualisasi CPNS Kemdikbud 2019
Laporan Aktualisasi CPNS Kemdikbud 2019Laporan Aktualisasi CPNS Kemdikbud 2019
Laporan Aktualisasi CPNS Kemdikbud 2019Khrisna Ariyudha
 
Sistem prajab pola baru
Sistem prajab pola baruSistem prajab pola baru
Sistem prajab pola baruMusanif Efendi
 
Berorientasi Pelayanan dan Akuntabel
Berorientasi Pelayanan dan AkuntabelBerorientasi Pelayanan dan Akuntabel
Berorientasi Pelayanan dan AkuntabelMuslihin Hilim
 
Konsepsi Aktualisasi CPNS oleh Drs. Sahabudin.pptx
Konsepsi Aktualisasi CPNS oleh Drs. Sahabudin.pptxKonsepsi Aktualisasi CPNS oleh Drs. Sahabudin.pptx
Konsepsi Aktualisasi CPNS oleh Drs. Sahabudin.pptxRatnaJuniarti2
 
Buku Panduan DUPAK.pdf
Buku Panduan DUPAK.pdfBuku Panduan DUPAK.pdf
Buku Panduan DUPAK.pdfAgusElpin2
 
2.3.5.2 Kerangka Acuan Program Orientasi SDH EDIT.docx
2.3.5.2 Kerangka Acuan Program Orientasi SDH EDIT.docx2.3.5.2 Kerangka Acuan Program Orientasi SDH EDIT.docx
2.3.5.2 Kerangka Acuan Program Orientasi SDH EDIT.docx131GeorgeFebryansenP
 
377029966 rancangan-rh
377029966 rancangan-rh377029966 rancangan-rh
377029966 rancangan-rhefaamalia
 
Laporan aktualisasi fix insa allah (3)
Laporan aktualisasi fix insa allah (3)Laporan aktualisasi fix insa allah (3)
Laporan aktualisasi fix insa allah (3)rifqohannisa
 
Cover skripsi ade
Cover skripsi adeCover skripsi ade
Cover skripsi adeADE NURZEN
 
Draft kerjasama FKIP Unhalu
Draft kerjasama FKIP UnhaluDraft kerjasama FKIP Unhalu
Draft kerjasama FKIP UnhaluFKIP UHO
 
laporan tahun 2022.docx
laporan tahun 2022.docxlaporan tahun 2022.docx
laporan tahun 2022.docxYogaGumelar2
 
Penjelasan aktual prajab gil.iii basel
Penjelasan aktual prajab gil.iii baselPenjelasan aktual prajab gil.iii basel
Penjelasan aktual prajab gil.iii baselMusanif Efendi
 
Implementasi Core values ASN BerAKHLAK & Employee Branding Bangga Melayani Ba...
Implementasi Core values ASN BerAKHLAK & Employee Branding Bangga Melayani Ba...Implementasi Core values ASN BerAKHLAK & Employee Branding Bangga Melayani Ba...
Implementasi Core values ASN BerAKHLAK & Employee Branding Bangga Melayani Ba...ssuserd1b7fc
 
Presentasi nasionalisme hadi arnowo
Presentasi nasionalisme hadi arnowoPresentasi nasionalisme hadi arnowo
Presentasi nasionalisme hadi arnowohadiarnowo
 
LAPORAN PKL BANK JATIM
LAPORAN PKL BANK JATIMLAPORAN PKL BANK JATIM
LAPORAN PKL BANK JATIMdesy novia
 

Similar to AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PROFESI PNS DI BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR (20)

Berorientasi Pelayanan .pptx
Berorientasi Pelayanan .pptxBerorientasi Pelayanan .pptx
Berorientasi Pelayanan .pptx
 
Laporan aktualisasi nilai nilai dasar profesi pns(1)
Laporan aktualisasi nilai nilai dasar profesi pns(1)Laporan aktualisasi nilai nilai dasar profesi pns(1)
Laporan aktualisasi nilai nilai dasar profesi pns(1)
 
Laporan Aktualisasi CPNS Kemdikbud 2019
Laporan Aktualisasi CPNS Kemdikbud 2019Laporan Aktualisasi CPNS Kemdikbud 2019
Laporan Aktualisasi CPNS Kemdikbud 2019
 
Sistem prajab pola baru
Sistem prajab pola baruSistem prajab pola baru
Sistem prajab pola baru
 
Berorientasi Pelayanan dan Akuntabel
Berorientasi Pelayanan dan AkuntabelBerorientasi Pelayanan dan Akuntabel
Berorientasi Pelayanan dan Akuntabel
 
1. BT BerAKHLAK_Sync1&Tgs1.pptx
1. BT BerAKHLAK_Sync1&Tgs1.pptx1. BT BerAKHLAK_Sync1&Tgs1.pptx
1. BT BerAKHLAK_Sync1&Tgs1.pptx
 
Konsepsi Aktualisasi CPNS oleh Drs. Sahabudin.pptx
Konsepsi Aktualisasi CPNS oleh Drs. Sahabudin.pptxKonsepsi Aktualisasi CPNS oleh Drs. Sahabudin.pptx
Konsepsi Aktualisasi CPNS oleh Drs. Sahabudin.pptx
 
Buku Panduan DUPAK.pdf
Buku Panduan DUPAK.pdfBuku Panduan DUPAK.pdf
Buku Panduan DUPAK.pdf
 
2.3.5.2 Kerangka Acuan Program Orientasi SDH EDIT.docx
2.3.5.2 Kerangka Acuan Program Orientasi SDH EDIT.docx2.3.5.2 Kerangka Acuan Program Orientasi SDH EDIT.docx
2.3.5.2 Kerangka Acuan Program Orientasi SDH EDIT.docx
 
377029966 rancangan-rh
377029966 rancangan-rh377029966 rancangan-rh
377029966 rancangan-rh
 
CORE VALUE ASN.pdf
CORE VALUE ASN.pdfCORE VALUE ASN.pdf
CORE VALUE ASN.pdf
 
Laporan aktualisasi fix insa allah (3)
Laporan aktualisasi fix insa allah (3)Laporan aktualisasi fix insa allah (3)
Laporan aktualisasi fix insa allah (3)
 
Cover skripsi ade
Cover skripsi adeCover skripsi ade
Cover skripsi ade
 
Draft kerjasama FKIP Unhalu
Draft kerjasama FKIP UnhaluDraft kerjasama FKIP Unhalu
Draft kerjasama FKIP Unhalu
 
laporan tahun 2022.docx
laporan tahun 2022.docxlaporan tahun 2022.docx
laporan tahun 2022.docx
 
bAB I- V.docx
bAB I- V.docxbAB I- V.docx
bAB I- V.docx
 
Penjelasan aktual prajab gil.iii basel
Penjelasan aktual prajab gil.iii baselPenjelasan aktual prajab gil.iii basel
Penjelasan aktual prajab gil.iii basel
 
Implementasi Core values ASN BerAKHLAK & Employee Branding Bangga Melayani Ba...
Implementasi Core values ASN BerAKHLAK & Employee Branding Bangga Melayani Ba...Implementasi Core values ASN BerAKHLAK & Employee Branding Bangga Melayani Ba...
Implementasi Core values ASN BerAKHLAK & Employee Branding Bangga Melayani Ba...
 
Presentasi nasionalisme hadi arnowo
Presentasi nasionalisme hadi arnowoPresentasi nasionalisme hadi arnowo
Presentasi nasionalisme hadi arnowo
 
LAPORAN PKL BANK JATIM
LAPORAN PKL BANK JATIMLAPORAN PKL BANK JATIM
LAPORAN PKL BANK JATIM
 

Recently uploaded

emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 

Recently uploaded (12)

emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 

AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PROFESI PNS DI BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

  • 1. LAPORAN AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PROFESI PNS JABATAN CALON ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR OLEH : DEVI MELITASARI, ST NIP 19810515 201501 2 001 MENTOR : TAUFIK WANHARDI, SH NIP 19700906 200701 1 006 COACH : Drs. GUNAWAN, MM NIP 19651022 199303 1 004 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR BEKERJASAMA DENGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN IIIANGKATAN III KABUPATEN BELITUNG TIMUR 2015
  • 2. vi Motto Teruslah berkarya dan berprestasi Focus pada kemampuan diri Karena langit tak perlu menjelaskan bahwa dirinya tinggi Persembahan Laporan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS ini saya persembahkan kepada: 1. Suami tercinta, Caesar Friadi Melawiandri, ST, M.Eng, yang selalu mendukung setiap langkah kaki dan senantiasa mendoakan yang terbaik, dan juga anak-anakku Laya Salsabila Caesariani dan Surya Rais Mahya. 2. Orangtua tercinta, Bapa Wenda dan Ibu Nia yang tidak putus doa dan harapan untuk keberhasilan dunia akhirat. 3. Mamah tersayang, Atikah, yang selalu mendokakan dimanapun saya berada 4. Orangtua tercinta, Arpan Arbai’e, Mimi Maryani yang selalu mendoakan yang terbaik 5. Bagian organisasi sekretariat daerah kab. Belitung Timur
  • 3. vi KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah, rahmat, dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik Laporan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi PNS pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur, sebagai salah satu syarat kelulusan Diklat Prajabatan CPNSD Kabupaten Belitung Timur Golongan III Angkatan III tahun 2015. Dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan, dan dukungan dari banyak pihak sehingga laporan ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Bapak Talafuddin, S. Ip selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur; 2. Bapak Drs. Sarjono, selaku Asisten I Bidang Administrasi Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur ; 3. Bapak Bani Machtum, S. Ip selaku Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; 4. Bapak Drs. Gunawan, MM selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran, dan masukan sehingga laporan rancangan aktualisasi ini dapat terselesaikan; 5. Bapak dan ibu widyaiswara yang telah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat; 6. Bapak Taufik Wanhardi, SH selaku mentor yang telah memberikan dukungan dan masukan yang berguna bagi penulis; 7. Caesar Friadi Melawiandri, ST, M.Eng; suami penulis yang telah membantu dan selalu sabar menghadapi penulis dalam menyusun laporan rancangan ini. 8. Ibu Indra Kartini, Amd; Bapak Darul Shiska, SE; Bapak Duan, S.Sos; Bapak Kusmito, Bapak Eko Sabrata, SP; dan Ibu Heni, SE, selaku rekan kerja penulis di Bagian Organisasi yang telah banyak membantu penulis dalam melaksanakan diklat Prajabatan.
  • 4. vii 9. Panitia pelaksana Diklat Prajabatan CPNSD Golongan III Angkatan III Tahun 2015; 10. Teman-teman Diklat Prajabatan Golongan III Angkatan III yang telah memberikan masukan dan motivasi kepada penulis. Penulis menyadari bahwa laporan aktualisasi ini masih terdapat kekurangan karena terbatasnya kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik demi perbaikan laporan aktualisasi ini agar bermanfaat bagi orang banyak. Manggar, 7 Desember 2015 Penulis, Devi Melitasari, ST
  • 5. viii DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL…………………………………………………………… i LEMBAR PERSETUJUAN ……………………………………………………. ii BERITA ACARA ................................................................................................. iii KATA PENGANTAR………………………………………………………….. iv DAFTAR ISI……………………………………………………………………. v DAFTAR TABEL................................................................................................. vi BAB I PENDAHULUAN............................................................................. A. Latar Belakang ………………………………………………………. 1 B. Tujuan ……………………………………….. ....... 2 C. Ruang Lingkup …………………………………………………….... 3 BAB II RANCANGAN KEGIATAN A. Landasan Teori ..................................................................................... 4 B. Rancangan Kegiatan Aktualisasi .........................................................13 C. Jadwal Kegiatan ..................................................................................34 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan ........................................................................................ 38 B. Saran .................................................................................................. 38 DAFTAR PUSTAKA DAFTAR LAMPIRAN
  • 6. ix DAFTAR TABEL Tabel 1 JADWAL RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN AKTUALISASI
  • 7. iv DAFTAR ISI LEMBAR PERSETUJUAN BERITA ACARA KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. TUJUAN C. RUANG LINGKUP BAB II DESKRIPSI ORGANISASI A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI B. VISI MISI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR C. TUJUAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH D. FUNGSI BAGIAN ORGANISASI BAB III RANCANGAN AKTUALISASI A. LANDASAN TEORI B. KEGIATAN YANG AKAN DIAKTUALISASIKAN C. RENCANA JADWAL PELAKSANAAN AKTUALISASI BAB IV PENCAPAIAN AKTUALISASI A. KEGIATAN YANG TELAH DIAKTUALISASIKAN B. JADWAL PELAKSANAAN AKTUALISASI C. DAMPAK APABILA NILAI DASAR PROFESI PNS TIDAK DIAPLIKASIKAN BAB V PENUTUP A. KESIMPULAN B. SARAN SURAT PERNYATAAN MENTOR SURAT PERNYATAAN COACH DAFTAR PUSTAKA Hal i ii iii iv v 1 1 2 3 4 4 5 6 7 10 10 19 41 44 44 83 84 93 93 93
  • 8. 1 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Undang-Undang no 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan InstansiPemerintah untuk wajib memberikan Pendidikan dan Pelatihan terintegrasi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil selama 1 (satu) tahun masa percobaan, dengan mengedepankan penguatan nilai-nilai dan pembangunan karakter dalam mencetak PNS. Aparatur sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.Pegawai ASN melaksanakan kebijakan publik yang di buat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dan mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Setelah disahkannya Undang-undang (UU) ASN, aparatur negara memiliki kekuatan dan kemampuan profesional kelas dunia, berintegritas tinggi non parsial dalam melaksanakan tugas,berbudaya kerja tinggi non parsial dan kesejahteraan tinggi, serta dipercaya publik dengan dukungan SDM. Peraturan baru tentang tentang ASN tertuang dalam UU No.5 Tahun 2014 sudah secara implisit menghendaki bahwa ASN yang
  • 9. 2 umum disebut sebagai birokrat bukan sekadar merujuk kepada jenis pekerjaan tetapi merujuk kepada sebuah profesi pelayanan publik Sesuai Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI nomor 38 dan 39 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Prajabatan Golongan I dan II dan golongan III, maka Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Prajabatan dilaksanakan dengan Pola Baru. Adanya DIKLAT Prajabatan pola baru ini juga diharapkan dapat membentuk kader ASN yang berkualitas berlandaskan pada nilai-nilai dasar yang meliputi: Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi yang dapat diakronimkan menjadi ANEKA.Dengan demikian peserta diklat prajabatan dapat menjadi Aparatur Sipil Negara yang profesional sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Sistem pembelajaran pada pendidikan dan pelatihan prajabatan pola baru menuntut setiap peserta diklat prajabatan untuk mengaktulaisasikan nilai-nilai dasar profesi. Melalui proses pembelajaran aktualisasi ini, seluruh atau beberapa nilai dasar akan melandasi pelaksanaan setiap egiatan Diklat Prajabatan,setiap peserta harus menemukan dan mengungkapkan makna dibalik penerapan nilai-nilai dasar tersebut pada pelaksanaan setiap pelaksanaan kegiatan yang telah dirancang oleh peserta Diklat Prajabtan di tempat tugas.
  • 10. 3 B. TUJUAN Terdapat beberapa tujuan dilaksanakannya kegiatan aktualisasi di Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Kabupaten Belitung Timur, yaitu: 1. Mampu menerapkan nilai-nilai akuntabilitas sehingga memiliki tanggungjawab dan integritas terhadap apa yang dikerjakan 2. Mampu menerapkan nilai-nilai nasionalisme sehingga bekerja atas dasar semangat nilai-nilai Pancasila. 3. Mampu menerapkan nilai-nilai Etika Publik sehingga menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan kondusif. 4. Mampu menerapkan nilai-nilai Komitmen Mutu sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang prima terhadap masyarakat. 5. Mampu menerapkan nilai-nilai Anti Korupsi sehingga dapat mewujudkan sikap Jujur dan dan tidak mengambil keputusan berdasarkan kepentingan pihak tertentu. C. RUANG LINGKUP Ruang lingkup Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi ASN adalah untuk Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Kabupaten Belitung Timur, dengan berkonsentrasi pada kegiatan sub bagian kelembagaan, dalam hal ini berkaitan dengan Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur sesuai Undang-Undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  • 11. 4 BAB II DESKRIPSI ORGANISASI A. Gambaran Umum Organisasi Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu Bupati yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. SusunanOrganisasi Sekretariat Daerah, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan, terdiri dari: a. Sekretaris Daerah; b. 3 (tiga) Asisten terdiri dari: 1. Asisten Bidang Pemerintahan; 2. Asisten Bidang Perekonomian,Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat; dan 3. Asisten Bidang Administrasi Umum. c. Bagian terdiri dari: 1. Bagian Tata Pemerintahan; 2. Bagian Hukum; 3. Bagian Organisasi; 4. Bagian Perekonomian dan Pembangunan; 5. Bagian Kesejahteraan Rakyat; 6. Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
  • 12. 5 7. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Berdasarkan Surat KeputusanBupatiNomor 188.45-148 Tahun 2015, Penulisditugaskan di unit kerjaBagianOrganisasiSekretariat Daerah,dimanatugaspokokdariBagianOrganisasiadalahmelaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam menyiapkan kebijakan penataan kelembagaan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembinaan pendayagunaan Aparatur Negara, Analisis Jabatan serta Standar Kompetensi Jabatan. Sesuai data per September 2015, Sekretariat Daerah didukung oleh kekuatan sumber daya aparatur sejumlah 204 pegawai, yaitu 73 PNS, 49 PTT, 82 PHL. B. Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan satu sasaran yang mungkin di capai dalam jangka waktu tertentu. Di dalam visi itu itu sendiri mencerminkan gambaran tentang fungsi dan peran SKPD dalam konteks pembangunan daerah/wilayah yang di susun dengan mempertimbangkan sintesa kondisi umum daerah dan arah pembangunan dalam RPJMD serta Tugas dan Fungsi Pokok SKPD. Visi bersifat bersifat inspirasional, menyediakan kriteria yang jelas bagi pengambilan keputusan sehingga memberikan gambaran panduan tentang bentuk keberhasilan dan memotivasi pencapaiannya.
  • 13. 6 A. Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tabel 2.1 Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur Visi Pokok-pokok Visi PenjelasanVisi Terwujudnya Pelayanan Prima Untuk Belitung Timur Yang Sejahtera Pelayanan Prima Pelayanan adalah perihal atau cara melayani memelayani Belitung Timur Sejahtera Prima adalah utama, sangat baikSejahtera adalah aman sentosa dan makmur, selamat terlepas dari segala macam gangguan Visi : Terwujudnya Pelayanan Prima Untuk Belitung Yang sejahtera B. Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur 1. Mengoptimalkan kinerja aparatur Sekretariat Daerah dalam meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Daerah Kabupaten Belitung Timur 2. Meningkatkan pelayanan administrasi pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan 3. Mewujudkan Supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia melalui tata kepemerintahan dan sumber daya aparatur yang tangguh dan profesional 4. Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksan aan yang efektif dan efisien
  • 14. 7 5. Mewujudkan pelayanan informasi dan komunikasi publik serta hubungan kemasyarakatan yang berimbang 6. Menciptakan administrasi pelayanan dan pembinaan kesejahteraan sosial 7. Meningkatkan penguatan kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah C. Tujuan Organisasi Sekretariat Daerah 1. Mewujudkan Aparatur yang profesional dalam mendukung tugas dan fungsi Daerah 2. Melaksanakan pembinaan dan administrasi pemerintahan umum, otonomi daerah dan desa dengan konsep Total Quality Management. 3. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penyusunan perancangan produk- produk hukum dan regulasi daerah, serta kesadaran dan kepatuhan hukum dan HAM 4. Meningkatkan kualitas penataan kelembagaan 5. Terwujudnya informasi dan komunikasi publik menjadi yang transparan (terbuka) dan benar melalui penyerbarluasan informasi Pemerintah Daerah guna menciptakan hubungan kemasyarakatan dan hubungan antar lembaga yang harmonis 6. Mewujudkan pelayanan administrasi di bidang sosial untuk mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat
  • 15. 8 7. Meningkatkan fungsi koordinasi, konsultasi, dan administrasi berkaitan dengan permasalahan bidang ekonomi dan pembangunan. Gambar 1 D. Fungsi Bagian Organisasi Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan pembinaan penataan kelembagaan; b. pengumpulan dan pengolahan data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketatalaksanaan yang meliputi tata kerja, metode kerja dan prosedur kerja; c. pengumpulan dan pengelolahan data pelaksanaan Analisa Jabatan dan Standar Kopetensi Jabatan; d. pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan Analisa Organisasi dan Analisa Fungsi; dan
  • 16. 9 e. pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan pendayagunaan Aparatur Negara. f. pelaksanaan kerjasama dengan instansi pembina di bidang kelembagaan dan pemberdayaan aparatur di tingkat provinsi dan/atau pusat; dan g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. E. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan SesuaiPermenpan No 45 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya, Jabatan Fungsional Analis Kebijakan adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah. Tugas pokok Analis Kebijakan yaitu melaksanakan kajian dan analisis kebijakan. URAIAN TUGAS : 1. Menyusun rencana kerja organisasi sebagai peserta/anggota; 2. Mengumpulkan (mengenali dan mencari) issue-issue kebijakan yang bersifat internal (instansional); 3. Mengumpulkan (mengenali dan mencari) issue-issue kebijakan yang bersifat regional/wilayah/daerah; 4. Mengidentifikasi masalah untuk menemukan masalah substantif (strukturisasi masalah); 5. Mengindentifikasi kebijakan yang akan dilakukan yang relevan dengan issue kebijakan; 6. Menyusun agenda kegiatan analisis kebijakan.
  • 17. 10 7. Mengolah hasil data dan informasi yang diperoleh dari penerapan metodologi terpilih untuk menganalisis kebijakan, secara berkelompok sebagai peserta/anggota; 8. Menyajikan hasil pengolahan data dan informasi dalam analisis kebijakan, secara berkelompok sebagai Peserta/Anggota; 9. Menyusun naskah akademik rancangan Peraturan Daerah; 10. Membahas konsep kebijakan sebagai peserta/anggota; 11. Menyusun draft rencana kegiatan (action plan) dalam pelaksanaan kebijakan; 12. Melakukan kegiatan sosialisasi pelaksanaan kebijakan sebagai peserta/anggota; 13. Melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan sistem yang ada; 14. Mengolah dan menilai hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan secara berkelompok sebagai peserta/anggota; 15. Mengolah dan menilai hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan secara berkelompok sebagai peserta/anggota; 16. Mengolah dan menilai hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan secara berkelompok sebagai peserta/anggota; 17. Menyusun laporan hasil dan penilaian evaluasi kinerja
  • 18. 11 BAB III RANCANGAN AKTUALISASI A. LANDASAN TEORI Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki nilai dasar profesi, yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi. Maka perlu diketahui indikator-indikator dari kelima nilai dasar tersebut, yaitu: 1. Akuntabilitas Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain adalah: a) Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, antara kepentingan public dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi; b) Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis; c) Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; d) Menunjukan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Terdapat 9 nilai-nilai dasar Akuntabilitas, yaitu:
  • 19. 12 1. Kepemimpinan Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah dimana pimpinan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkungannya. 2. Transparansi Keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok/instansi. 3. Integritas Integritas adalah dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan 4. Tanggung Jawab Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja.tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. 5. Keadilan Keadilan kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. 6. Kepercayaan Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. 7. Keseimbangan
  • 20. 13 Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. 8. Kejelasan Pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. 9. Konsistensi Konsistensi adalah sebuah usaha untuk terus dan terus melakukan sesuatu sampai pada tercapai tujuan akhir. 2. Nasionalisme Nasionalisme adalah pondasi bagi Aparatur Sipil Negara untuk mengaktualisasikan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dengan orientasi mementingkan kepentingan publik, bangsa dan negara. Atau sering juga diartikan sebagai paham kebangsaan. Nilai-nilai dasar Nasionalisme adalah sebagai berikut: 1) Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Menyatakan keimanan dan kepercayaan kepada Tuhan sesuai dengan keimanan dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 2) Nilai-nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar dengan kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Sadar
  • 21. 14 bahwa manusia itu semua sederajat, maka dikembangkan sikap saling manghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. 3) Nilai-nilai Persatuan Indonesia Bangsa Indonesia menempatkan persatuan dan kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Persatuan dikembangkan atas dasar Bhineka Tunggal Ika. 4) Nilai-nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan Manusia Indonesia menjunjung tinggi dan menghayati hasil dari keputusan musyawarah, karena itu semua pihak harus mau untuk menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh tangung jawab. Kepentingan bersama lebih utama daripada kepentingan pribadi atau golongan. Keputusan yang diambil harus menjunjung tinggi nilai keadilan serta dapat dipertanggung jawabkan. 5) Nilai-nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Hak dan kewajiban itu sama kedudukannya dalam menciptakan keadilan dalam masyarakat. Perlu dikembangkan perbuatan yang luhur dan sikap kegotong royongan dan kekeluargaan. Maka perlu kesinambungan antara hak dan kewajiban untuk menjaga keadilan terhadap sesama. 3. Etika Publik
  • 22. 15 Etika publik merupakan refleksi atas standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah tindakan keputusan, perilaku untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nilai-nilai dasar Etika Publik adalah : 1. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Negara Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. 3. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 4. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 5. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif. 6. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 7. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 8. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 9. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 10. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 11. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 13. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. 14. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.
  • 23. 16 4. Komitmen Mutu Komitmen mutu merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil. Adapun nilai-nilai komitmen mutu antara lain: mengedepankan komitmen terhadap kepuasan dan memberikan layanan yang menyentuh hati, untuk menjaga dan memelihara. Nilai-nilai dasar komitmen mutu adalah efektif, efisien, inovasi dan mutu penyelenggaraan pemerintahan. 1) Efektivitas menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. 2) Efisiensi merupakan tingkat ketepatan realiasi penggunaan sumberdaya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan. 3) Inovasi adalah hasil pemikiran baru yang konstruktif, sehingga akan memotivasi setiap individu untuk membangun karakter sebagai aparatur yang diwujudkan dalam bentuk profesionalisme layanan publik yang berbeda dari sebelumnya, bukan sekedar menjalankan atau menggugurkan tugas rutin. 4) Mutu Penyelenggaraan Pemerintahan merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen. 5. Anti Korupsi Anti korupsi adalah tindakan atau gerakan yang dilakukan untuk memberantas segala tingkah laku atau tindakan yang melawan norma-
  • 24. 17 norma dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi, merugikan negara atau masyarakat baik secara langsung maupun tidak. Nilai-nilai dasar Anti Korupsi: 1) Jujur Kejujuran merupakan nilai dasar yang menjadi landasan utama bagi penegakan integritas diri seseorang. Tanpa adanya kejujuran mustahil seseorang bisa menjadi pribadi yang berintegritas. Seseorang dituntut untuk bisa berkata jujur dan transparan serta tidak berdusta baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Kejujuran juga akan terbawa dalam bekerja sehingga dapat membentengi diri terhadap godaan untuk berbuat curang. 2) Peduli Kepedulian sosial kepada sesama menjadikan seseorang memiliki sifat kasih sayang. Individu yang memiliki jiwa sosial tinggi akan memperhatikan lingkungan sekelilingnya di mana masih terdapat banyak orang yang tidak mampu, menderita, dan membutuhkan uluran tangan. Pribadi dengan jiwa sosial tidak akan tergoda untuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak benar tetapi ia malah berupaya untuk menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu sesama. 3) Mandiri Kemandirian membentuk karakter yang kuat pada diri seseorang menjadi tidak bergantung terlalu banyak pada orang lain. Mentalitas
  • 25. 18 kemandirian yang dimiliki seseorang memungkinkannya untuk mengoptimalkan daya pikirnya guna bekerja secara efektif. Jejaring sosial yang dimiliki pribadi yang mandiri dimanfaatkan untuk menunjang pekerjaannya tetapi tidak untuk mengalihkan tugasnya. Pribadi yang mandiri tidak akan menjalin hubungan dengan pihak- pihak yang tidak bertanggungjawab demi mencapai keuntungan sesaat. 4) Disiplin Disiplin adalah kunci keberhasilan semua orang. Ketekunan dan konsistensi untuk terus mengembangkan potensi diri membuat seseorang akan selalu mampu memberdayakan dirinya dalam menjalani tugasnya. Kepatuhan pada prinsip kebaikan dan kebenaran menjadi pegangan utama dalam bekerja. Seseorang yang mempunyai pegangan kuat terhadap nilai kedisiplinan tidak akan terjerumus dalam kemalasan yang mendambakan kekayaan dengan cara yang mudah. 5) Tanggung Jawab Pribadi yang utuh dan mengenal diri dengan baik akan menyadari bahwa keberadaan dirinya di muka bumi adalah untuk melakukan perbuatan baik demi kemaslahatan sesama manusia. Segala tindak tanduk dan kegiatan yang dilakukannya akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, negara, dan bangsanya. Dengan kesadaran seperti ini maka seseorang tidak akan tergelincir dalam perbuatan tercela dan nista.
  • 26. 19 6) Kerja Keras Perbedaan nyata akan jelas terlihat antara seseorang yang mempunyai etos kerja dengan yang tidak memilikinya. Individu beretos kerja akan selalu berupaya meningkatkan kualitas hasil kerjanya demi terwujudnya kemanfaatan publik yang sebesar-besarnya. Ia mencurahkan daya pikir dan kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan berkarya dengan sebaikbaiknya. Ia tidak akan mau memperoleh sesuatu tanpa mengeluarkan keringat. 7) Sederhana Pribadi yang berintegritas tinggi adalah seseorang yang menyadari kebutuhannya dan berupaya memenuhi kebutuhannya dengan semestinya tanpa berlebih-lebihan. Ia tidak tergoda untuk hidup dalam gelimang kemewahan. Kekayaan utama yang menjadi modal kehidupannya adalah ilmu pengetahuan. Ia sadar bahwa mengejar harta tidak akan pernah ada habisnya karena hawa nafsu keserakahan akan selalu memacu untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. 8) Berani Seseorang yang memiliki karakter kuat akan memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran dan menolak kebathilan. Ia tidak akan mentolerir adanya penyimpangan dan berani menyatakan penyangkalan secara tegas. Ia juga berani berdiri sendirian dalam kebenaran walaupun semua kolega dan teman-teman sejawatnya melakukan perbuatan yang menyimpang dari hal yang semestinya.
  • 27. 20 9) Adil Pribadi dengan karakter yang baik akan menyadari bahwa apa yang dia terima sesuai dengan jerih payahnya. Ia tidak akan menuntut untuk mendapatkan lebih dari apa yang ia sudah upayakan. Bila ia seorang pimpinan maka ia akan memberi kompensasi yang adil kepada bawahannya sesuai dengan kinerjanya. Ia juga ingin mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat dan bangsanya. B. KEGIATAN YANG AKAN DIAKTUALISASIKAN Rencana kegiatan yang akan saya aktualisasikan di tempat kerja saya di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur yaitu terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan. Setiap kegiatan yang akan saya aktualisasikan tersebut dilandasi dengan nilai-nilai dasar profesi yaitu : Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi. Adapun keseluruhan rencana kegiatan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Membuat ringkasan kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berkaitan dengan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Mengumpulkan isu-isu terkait pengalihan kewenangan urusan pemerintahan 3. Membuat telaahan staf mengenai urusan pemerintahan yang diambil alih penyelenggaraannya oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat
  • 28. 21 4. Mengumpulkan informasi mengenai isu-isu kelembagaan yang timbul akibat adanya pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota) yang tertuang dalam Lampiran Undang-Undang RI no 23 tahun 2014 5. Memvalidasi data variabel teknis masing-masing Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dengan data pendukung yang dilampirkan 6. Melakukan pemetaan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan. 7. Melakukan sinkronisasi pemetaan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dengan SKPD eksisting 8. Melakukan penyelarasan pemetaan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dengan SOTK SKPD eksisting 9. Membuat laporan kegiatan Rancangan SOTK Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah sesuai Undang-Undang RI No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Rancangan Peraturan pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan tersebut diatas akan saya aktualisasikan di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur dan diharapkan dapat berkontribusi mendukung terwujudnya Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur, adapun Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur adalah “Terwujudnya Pelayanan Prima Untuk Belitung
  • 29. 22 Yang Sejahtera”. Sedangkan Misi dari Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai berikut : 1. Mengoptimalkan kinerja aparatur Sekretariat Daerah dalam meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Daerah Kabupaten Belitung Timur 2. Meningkatkan pelayanan administrasi pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan 3. Mewujudkan Supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia melalui tata kepemerintahan dan sumber daya aparatur yang tangguh dan profesional 4. Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien 5. Mewujudkan pelayanan informasi dan komunikasi publik serta hubungan kemasyarakatan yang berimbang 6. Menciptakan administrasi pelayanan dan pembinaan kesejahteraan sosial 7. Meningkatkan penguatan kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah Berikut ini adalah penerapan nilai-nilai dasar profesi ASN dalam setiap tahapan kegiatan yang akan diaktualisasikan : 1. Membuat ringkasan kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berkaitan dengan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan. Tahapan kegiatan: a. menyiapkan dokumen Undang-Undang RI no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta Lampirannya.
  • 30. 23 b. membaca dan memahami pasal-pasal yang mengatur tentang Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, dalam Undang -Undang RI no 23 tahun 2014 c. menghimpun gagasan utama dari pasal-pasal tersebut d. melakukan konsultasi dengan atasan e. mengetik gagasan-gagasan utama dari pasal-pasal tersebut menjadi sebuah narasi Nilai-nilai dasar profesi ASN yang diterapkan : a) Akuntabilitas Dalam membaca dan memahami pasal-pasal yang terdapat pada UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah akan dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Integritas, dengan cara akan melakukannya dengan penuh kesadaran akan kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku sehingga dapat memberikan kepercayaan pada publik dan stakeholder. b) Nasionalisme Teknik aktualisasi yang akan digunakan yaitu Menjunjung tinggi nilai- nilai Persatuan Indonesia, dengan cara selalu menempatkan kepentingan bangsa diatas kepentingan pribadi dan golongan c) Etika Publik Dalam melakukan konsultasi dengan atasan akan dilaksanakan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Menghargaikomunikasi, konsultasi , dan kerjasama dengan cara menyampaikan pemahaman
  • 31. 24 terhadap pasal-pasal tersebut dan menghargai masukan dari atasan, sehingga hasil konsultasi dapat menjadi bahan pertimbangan untuk membuat ringkasan kebijakan. d) Komitmen Mutu dalam menyiapkan dokumen UU RI no 23 tahun 2014 akan dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Mutu Penyelenggaraan Pemerintahan dengan cara mempersiapkan dokumen secara elektronik maupun dokumen fisik, sehingga dokumen tersebut dapat diakses dalam berbagai cara dan dimana saja. Selain itu, dalam tahapan kegiatan pengetikan gagasan-gagasan utama dari pasal-pasal tersebut akan dilakukan dengan menggunakan teknik aktualisasi Efisiensi dan Efektifitas secara cepat dan tepat agar dapat diselesaikan tepat waktu sehingga hasilnya dapat digunakan untuk membuat ringkasan kebijakan e) Anti Korupsi Dalam menghimpun gagasan utama dari pasal-pasal yang telah dibaca dan dipahami akan dilakukan dengan teknik aktualisasi Kerja Keras dengan bekerja sebaik-baiknya sehingga didapatkan hasil yang maksimal. Hasil kegiatan atau output yang akan saya laporkan nanti setelah aktualisasi kegiatan ini berupa : a. Foto kegiatan b. Ringkasan kebijakan
  • 32. 25 c. Video kegiatan 2. Mengumpulkan isu-isu terkait pengalihan kewenangan urusan pemerintahan. Tahapan kegiatan : a. membaca pasal-pasal mengenai pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota) b. mengumpulkan referensi dari media elektronik c. mengadakan interview dengan SKPD yang kewenangan urusan pemerintahannya akan diambil alih oleh Pemerintah Provinsi d. melaporkan hasil interview kepada atasan e. mengetik isu-isu yang terkumpul menjadi sebuah dokumen. Nilai-nilai dasar profesi ASN yang diterapkan : a) Akuntabilitas Dalam membaca pasal-pasal mengenai pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota) dalam Undang-Undang RI no 23 tahun 2014 akan dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Integritas yaitu dengan penuh kesadaran akan kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku serta sehingga dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan pada publik dan stakeholder. b) Nasionalisme
  • 33. 26 Dalam membaca pasal-pasal mengenai pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota) dalam Undang-Undang RI no 23 tahun 2014 akan dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Menjunjung tinggi nilai Pancasila sila ketiga yaitu dengan dengan semangat wawasan kebangsaan untuk melakukan yang terbaik bagi Negara. c) Etika Publik Dalam melaporkan hasil interview kepada atasan akan dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Memelihara dan Menjunjung Tinggi Standar Etika yang Luhur, dimana selalu memiliki kesopanan dan keramahtamahan terhadap pimpinan sehingga hasil pekerjaan lebih maksimal d) Komitmen Mutu Dalam mengetik isu-isu yang terkumpul menjadi sebuah dokumen akan dilaksanakan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Efektif dan Efisien dengan memanfaatkan waktu sebaik mungkin sehingga pengerjaan akan cepat selesai sesuai waktu yang telah dijadwalkan. e) Anti Korupsi Dalam mengadakan interview dengan SKPD yang urusan pemerintahannya akan diambil alih oleh Pemerintah Provinsi akan dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Jujur dan Adil dengan cara mengungkapkan secara terbuka mengenai peralihan
  • 34. 27 kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan, sehingga dapat disikapi secara bijak dan segera direncanakan tindak lanjutnya. Hasil kegiatan atau output yang akan saya laporkan nanti setelah aktualisasi kegiatan ini berupa : a. Foto kegiatan b. Dokumen isu pengalihan kewenangan c. Video kegiatan 3. Membuat telaahan staf mengenai urusan pemerintahan yang diambil alih penyelenggaraannya oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat Tahapan kegiatan : a. membaca lampiran Undang-Undang RI no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam lampiran tersebut berisi tentang pembagian urusan pemerintahan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota) b. mencatat urusan dan sub urusan pemerintahan yang tidak diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah c. mengetik telaahan staf d. menyerahkan telaahan staf tentang urusan pemerintahan yang diambil alih penyelenggaraannya oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat pada atasan.
  • 35. 28 Penerapan nilai-nilai dasar profesi ASN dalam rancangan kegiatan tersebut antara lain: a) Akuntabilitas Dalam membaca dan memahami lampiran Undang-Undang RI akan dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Kejelasan yaitu dengan cara memahami dengan jelas urusan pemerintahan mana saja yang menjadi kewenangan daerah, sehingga akan dihasilkan telaahan yang komprehensif. b) Nasionalisme Dalam menyerahkan telaahan staf tentang urusan pemerintahan yang penyelenggaraannya diambil alih oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat, akan dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Nilai- nilai Pancasila sila keempat dengan tetap mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan bersama atasan. c) Etika Publik Dalam membaca dan memahami lampiran Undang-Undang RI akan dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak dengan cara melakukannya dengan seksama, jujur dan tidak membawa kepentingan kelompok, sehingga akan dihasilkan pemahaman yang objektif dan komprehensif d) Komitmen Mutu
  • 36. 29 Dalam mencatat urusan pemerintahan dan sub urusannya, yang tidak diselenggarakn oleh Pemerintah Daerah akan dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Efektif dan Efisien dengan cara melakukannya secara tepat dan tepat sehingga dapat diselesaikan dalam waktu singkat. e) Anti Korupsi Dalam menyusun telaahan staf akan dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Tanggungjawab, yaitu dengan memahami akan tugas dan kewajiban serta konsekuensi dari keputusan yang diambil sehingga diperoleh hasil yang dapat diandalkan. Hasil kegiatan atau output yang akan saya laporkan nanti setelah aktualisasi kegiatan ini berupa : a. Foto kegiatan b. Telaahan staf c. Video kegiatan 4. Mengumpulkan informasi mengenai isu-isu kelembagaan yang timbul akibat adanya pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota) yang tertuang dalam Lampiran Undang-Undang RI no 23 tahun 2014 Tahapan kegiatan :
  • 37. 30 a. menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan sebagai referensi perumusan isu, yaitu Undang-Undang RI no 23 tahun 2014 dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah b. mencari referensi secara online berupa berita-berita, artikel maupun kajian-kajian dari para ahli c. berkonsultasi dengan atasan dan pihak-pihak terkait d. mengetik hasil rumusan isu-isu kelembagaan menjadi sebuah dokumen Penerapan nilai-nilai dasar profesi ASN adalah sebagai berikut: a) Akuntabilitas dalam mencari referensi secara online akan dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Kejelasan dengan cara memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil dari kegiatan yang dilakukan b) Nasionalisme dalam mencari referensi secara online akan dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisas Menjunjung tinggi nilai Pancasila sila kelima dengan cara melakukannya secara adil tanpa memilih isu- isu yang menguntungkan beberapa pihak saja, sehingga diperoleh referensi yang kredibel. c) Etika Publik dalam berkonsultasi dengan atasan dan pihak-pihak terkait akan dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Menjalankan
  • 38. 31 tugas secara profesional dan tidak berpihak dengan cara menyampaikannya secara objektif dan sesuai dengan peraturan perundangan yang mendasarinya sehingga hasilnya pun tidak membawa misi kepentingan pihak-pihak tertentu. d) Komitmen mutu dalam menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan sebagai referensi perumusan isu akan dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Efektif dan Efisien yaitu dengan cara melakukannya dalam waktu yang tidak lama dan semua berkas yang diperlukan dapat diperoleh e) Anti Korupsi dalam mengetik hasil rumusan isu-isu kelembagaan akan dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Kerja Keras dengan cara melakukannya dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada hal-hal yang menjadi kewajiban yang tidak terlaksana. Hasil kegiatan atau output yang akan saya laporkan nanti setelah aktualisasi kegiatan ini berupa : a. Foto kegiatan b. Dokumen isu kelembagaan c. Video kegiatan
  • 39. 32 5. Memvalidasi data variabel teknis masing-masing Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dengan data pendukung yang dilampirkan. Tahapan kegiatan : a. Mengumpulkan data pendukung dari variabel teknis yang telah disampaikan kepada SKPD b. memberikan penjelasan yang diperlukan kepada SKPD terkait mengenai data pendukung yang diperlukan c. mem-validasi data teknis yang telah diberikan berdasarkan data pendukung yang disampaikan d. menyampaikan hasil validasi variabel teknis urusan pemerintahan pada atasan. Penerapan nilai-nilai dasar profesi ASN yang akan diaktualisasikan adalah sebagai berikut: a) Akuntabilitas Dalam menyampaikan hasil validasi data kepada atasan akan dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Transparansi yaitu dengan terbuka dan objektif dalam penyampaian informasi sesuai hasil yang diperoleh, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. b) Nasionalisme dalam memberikan penjelasan yang diperlukan mengenai data pendukung yang disampaikan akan dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasiNilai-nilai Pancasila sila kedua denganmelayani
  • 40. 33 sepenuh hati sehingga pihak SKPD menerima dengan baik maksud dan tujuan kegiatan c) Etika Publik dalam memberikan penjelasan yang diperlukan mengenai data pendukung yang disampaikan akan dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak dengan menjelaskan sesuai peraturan perundangan yang berlaku tidak membawa kepentingan pihak tertentusehingga data teknis yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah d) Komitmen Mutu dalam mengumpulkan data pendukung dari variabel teknis yang telah disampaikan kepada SKPD, akan dilakukan dengan cara berorientasi pada teknik aktualisasi Inovasi, yaitu dilakukan dengan metode jemput bola, datang langsung ke masing-masing SKPD, sehingga data yang diperlukan akan langsung diperoleh. e) Anti Korupsi dalam mem-validasi data teknis yang telah diberikan akan dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Jujur dan Kerja Keras, sesuai dengan data pendukung yang disampaikan, tidak menambahkan ataupun mengurangi dan menyelesaikannya dengan tidak menunda- nunda pekerjaan sehingga diperoleh data yang valid untuk kemudian digunakan dalam penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah
  • 41. 34 Hasil kegiatan atau output yang akan saya laporkan nanti setelah aktualisasi kegiatan ini berupa : a. Foto kegiatan b. Dokumen hasil validasi c. Video kegiatan 6. Melakukan pemetaan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan. Tahapan kegiatan : a. mencari data variabel umum (jumlah penduduk, luas wilayah, APBD) b. menghitung skor variabel umum c. menginput data teknis dari SKPD ke dalam form perhitungan d. melakukan skoring variabel teknis urusan pemerintahan e. menentukan urusan pemerintahan yang akan diselenggarakan, berdasarkan skor urusan pemerintahan Penerapan nilai-nilai dasar profesi ASN yang akan diaktualisasikan adalah sebagai berikut: a) Akuntabilitas Dalam menerapkan nilai dasar ASN Akuntabilitas, akan dilakukan dengan berorientasi pada nilai aktualisasi Tanggungjawab, dengan cara menginput data dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. b) Nasionalisme
  • 42. 35 Nilai dasar ASN Nasionalisme akan diterapkan dalam kegiatan dengan berorientasi pada Nilai Pancasila sila ketiga, yaitu menjunjung tinggi rasa persatuan khususnya di kalangan PNS untuk saling membantu dan mendukung dalam pekerjaannya c) Etika Publik Nilai dasar ASN Etika Publik akan diterapkan pada kegiatan dengan berorientasi pada nilai aktualisasi Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, yaitu dengan cara menghitung skor per indikator urusan pemerintahan berdasarkan bobot dan interval data yang telah ditentukan oleh Kemendagri RI. Sehingga hasilnya nanti akan dapat digunakan sebagai dasar penentuan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Belitung Timur. d) Komitmen Mutu Nilai dasar ASN Komitmen Mutu akan diaktualisasikan pada kegiatan ini dengan berorientasi pada nilai aktualisasi Mutu penyelenggaraan pemerintahan, dengan melakukan perhitungan secara teliti sehingga akan diperoleh hasil yang akurat sebagai dasar penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah Kabupaten Belitung Timur. e) Anti Korupsi Nilai dasar ASN Anti Korupsi akan diterapkan pada kegiatan ini dengan berorientasi pada nilai aktualisasi Adil, dengan cara menentukan urusan pemerintahan yang akan diselenggarakan oleh
  • 43. 36 daerah berdasarkan skor yang diperoleh oleh masing-masing urusan pemerintahan dengan berpedoman pada ketentuan dari Kemendagri RI, sehingga nantinya akan diperoleh hasil yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Hasil kegiatan atau output yang akan saya laporkan nanti setelah aktualisasi kegiatan ini berupa : a. Foto kegiatan b. Dokumen pemetaan Urusan Pemerintahan c. Video kegiatan 7. Melakukan sinkronisasi pemetaan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dengan SKPD eksisting. Tahapan kegiatan : a. mengidentifikasi urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh masing-masing SKPD b. melakukan penyesuaian urusan pemerintahan yang akan diselenggarakan daerah terhadap SKPD eksisting berdasarkan skor variabel c. menentukan tipelogi dinas dan badan berdasarkan hasil pemetaan urusan d. menginventarisir SKPD hasil penyesuaian e. melaporkan pada atasan.
  • 44. 37 Penerapan nilai-nilai dasar profesi ASN yang akan diaktualisasikan adalah sebagai berikut: a) Akuntabilitas Dalam mengaktualisasikan nilai dasar ASN Akuntabilitas akan dilakukan dengan berorientasi pada nilai aktualisasi Konsistensi, yaitu dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang RI no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beserta lampirannya serta Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah. b) Nasionalisme Nilai dasar ASN Nasionalisme akan diterapkan dalam kegiatan dengan berorientasi pada nilai Menjunjung tinggi nilai Pancasila sila kelima, yaitu dengan melakukan tahapan secara adil sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. c) Etika Publik Nilai dasar ASN Etika Publik akan diaktualisasikan dalam kegiatan dengan berorientasi pada nilai Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, dengan cara melaksanakannya sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah. d) Komitmen Mutu
  • 45. 38 Dalam menerapkan nilai dasar ASN Komitmen Mutu, akan dilakukan dengan berorientasi pada nilai Mutu penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dengan cara melakukan kegiatan dengan teliti, tidak ada kesalahan, sehingga hasilnya dapat diandalkan untuk digunakan dalam mendukung kegiatan Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur. e) Anti Korupsi Nilai dasar ASN Anti Korupsi akan diterapkan dalam kegiatan dengan berorientasi pada nilai aktualisasi Jujur, yaitu dengan menyampaikannya sesuai dengan data-data pendukung dan perhitungan skor yang telah dilakukan sehingga akan diperoleh hasil yang kredibel. Hasil kegiatan atau output yang akan saya laporkan nanti setelah aktualisasi kegiatan ini berupa : a. Foto kegiatan b. Dokumen hasil sinkronisasi c. Video kegiatan 8. Melakukan evaluasi penyelarasan pemetaan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dengan SOTK SKPD eksisting. Tahapan kegiatan : a. mempersiapkan dokumen rancangan penataan kelembagaan SKPD. b. menyelaraskan SOTK eksisting dengan tipelogi dinas dan badan hasil pemetaan
  • 46. 39 c. berdiskusi dengan rekan kerja senior di kantor d. melakukan konsultasi dengan atasan e. mengetik rancangan SOTK hasil penataan kelembagaan dinas dan badan Penerapan nilai-nilai dasar profesi ASN yang akan diaktualisasikan adalah sebagai berikut: a) Akuntabilitas Dalam menerapkan nilai dasar ASN Akuntabilitas, akan dilaksanakan dengan berorientasi pada nilai aktualisasi Kejelasan yaitu mengetahui dan paham maksud tujuan dilakukannya penyelarasan SOTK, sehingga kegiatan ini dapat dipertanggungjawabkan. b) Nasionalisme Nilai dasar ASN Nasionalisme akan diterapkan dengan berorientasi pada nilai aktualisasi Menjunjung tinggi nilai Pancasila sila keempat dengan cara berdiskusi, bermusyawarah dengan rekan senior untuk meminta masukan dan saran sehingga kegiatan akan berjalan lancar. c) Etika Publik Nilai dasar ASN Etika Publik akan diimplementasikan dengan berorientasi pada nilai aktualisasi Menjunjung tinggi standar etika luhur, denganselalumenjaga kesopanan dan keramahtamahan pada atasan, sehingga akan tercipta suasana kerja yang kondusif. d) Komitmen Mutu
  • 47. 40 Nilai dasar ASN Komitmen Mutu akan diaktualisasikan dalam kegiatan dengan berorientasi pada nilai Efektif dan Efisien, yaitu dengan secepatnya mempersiapkan dokumen rancangan penataan kelembagaan SKPD agar dapat segera dilakukan proses berikutnya sehingga penataan kelembagaan dapat terlaksana dengan baik. e) Anti Korupsi Nilai dasar ASN Anti Korupsi akan diterapkan dalam kegiatan dengan berorientasi pada nilai aktualisasi Tanggung Jawab dan Kerja Keras, yaitu dengan menyadari tugas dan kewajiban sebagai ASN serta bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga akan diperoleh hasil yang diinginkan. Hasil kegiatan atau output yang akan saya laporkan nanti setelah aktualisasi kegiatan ini berupa : a. Foto kegiatan b. Dokumen penyelarasan SOTK SKPD c. Video kegiatan 9. Membuat laporan kegiatan Rancangan SOTK Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah sesuai Undang-Undang RI No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Rancangan Peraturan pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah Tahapan kegiatan :
  • 48. 41 a. mempersiapkan dokumen-dokumen dan data yang diperlukan dalam penyusunan laporan b. melakukan konsultasi dengan rekan kerja senior dan atasan c. menyusun kerangka laporan kegiatan d. mengetik laporan e. menyerahkan pada atasan Penerapan nilai-nilai dasar profesi ASN yang akan diaktualisasikan adalah sebagai berikut: a) Akuntabilitas Dalam mengaktualisasikan nilai dasar ASN Akuntabilitas, akan dilakukan dengan berorientasi pada nilai aktualisasi Tanggungjawab dengan selalu memahami akan tugas dan kewajiban dan mengerjakan tugas dengan baik dan sungguh-sungguh sehingga laporan dapat diselesaikan dengan baik. b) Nasionalisme Nilai dasar ASN Nasionalisme akan diterapkan dalam kegiatan dengan berorientasi pada nilai aktualisasi Nilai Pancasila sila kedua yaitu selalu bersikap saling menghormati dan bekerja sama sehingga akan terbina hubungan yang baik dengan atasan. c) Etika Publik Nilai dasar ASN Etika Publik akan diimplementasikan dengan berorientasi pada nilai aktualisasi Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama yaitu dengan selalu mempertimbangkan
  • 49. 42 masukan dari rekan kerja senior dan atasan, karena mereka lebih berpengalaman. d) Komitmen Mutu Nilai dasar ASN Komitmen Mutu akan diaktualisasikan dalam kegiatan dengan berorientasi pada nilai aktualisasi Mutu penyelenggaraan pemerintahan dengan cara menyusun sesuai dengan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan-kegiatan sebelumnya sehingga laporan akan tersusun dengan baik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. e) Anti Korupsi Nilai dasar ASN Anti Korupsi akan diterapkan pada kegiatan dengan berorientasi pada nilai aktualisasi Disiplin dengan cara mempersiapkan dokumen dan data sesuai jadwal yang telah ditetapkan sehingga kegiatan akan berjalan lancar. Hasil kegiatan atau output yang akan saya laporkan nanti setelah aktualisasi kegiatan ini berupa : a. Foto kegiatan b. Laporan rancangan kegiatan penataan kelembagaan c. Video kegiatan C. RENCANA JADWAL PELAKSANAAN AKTUALISASI Kegiataan rancangan aktualisasi di atas akan dilaksanakan di Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Kabupaten Belitung Timur dari tanggal 18
  • 50. 43 November 2015 sampai degan 5 Desember 2015, dengan rencana jadwal sebagai berikut: Tabel 1 JADWAL RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN AKTUALISASI No KEGIATAN PELAKSANAAN TEMPAT SASARAN 1 Membuat ringkasan kebijakan Undang- Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berkaitan dengan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 18 November – 5 Desember 2015 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Ringkasan Kebijakan 2 Mengumpulkan isu- isu terkait pengalihan kewenangan urusan pemerintahan 18 November – 5 Desember 2015 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Dokumen 3 Membuat telaahan staf mengenai urusan pemerintahan yang diambil alih penyelenggaraannya oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat 18 November – 5 Desember 2015 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Dokumen telaahan staf 4 Mengumpulkan informasi mengenai isu-isu kelembagaan yang timbul akibat adanya pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan 18 November – 5 Desember 2015 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Berkas dokumen informasi
  • 51. 44 Kab/Kota) yang tertuang dalam Lampiran Undang- Undang RI no 23 tahun 2014 5 Memvalidasi data variabel teknis masing-masing Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dengan data pendukung yang dilampirkan 18 November – 5 Desember 2015 -Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur -SKPD Dokumen validasi 6 Melakukan pemetaan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan. 18 November – 5 Desember 2015 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Dokumen hasil pemetaan 7 Melakukan sinkronisasi pemetaan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dengan SKPD eksisting 18 November – 5 Desember 2015 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Dokumen hasil sinkronisasi 8 Melakukan penyelarasan pemetaan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dengan SOTK SKPD eksisting 18 November – 5 Desember 2015 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Dokumen hasil evaluasi 9 Membuat laporan kegiatan Rancangan SOTK Persiapan Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah sesuai 18 November – 5 Desember 2015 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur Laporan kegiatan Rancangan SOTK Persiapan Penataan Kelembagaan
  • 52. 45 Undang-Undang RI No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Rancangan Peraturan pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah OPD
  • 53. 46 BAB IV PENCAPAIAN AKTUALISASI A. Kegiatan yang telah diaktualisasikan Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa penulis menargetkan sembilan rancangan kegiatan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS yang telah dilaksanakan di Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Kabupaten Belitung Timur, maka pada bab ini penulis akan menjabarkan pencapaian hasil kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan. Pencapaian aktualisasi kegiatan-kegiatan itu adalah: 1. Kegiatan membuat ringkasan kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berkaitan dengan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, telah Saya laksanakan pada hari Rabu, 18 November 2015. Penerapan nilai-nilai dasar profesi PNS pada kegiatan ini adalah sebagai berikut: 1) Akuntabilitas Dalam membaca dan memahami pasal-pasal dalam UU 23 tahun 2014 yang berkenaan urusan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Integritas telah dilakukan dengan penuh kesadaran telah kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlakusehingga dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan pada publik dan stakeholder. 2) Nasionalisme
  • 54. 47 Dalam membaca dan memahami pasal-pasal dalam UU 23 tahun 2014 yang berkenaan urusan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Nilai-nilai Persatuan Indonesia telah dilakukan denganselalu menempatkan kepentingan bangsa diatas kepentingan pribadi dan golongan sehingga dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan pada publik dan stakeholder. 3) Etika Publik Dalam melakukan konsultasi dengan atasan telah dilaksanakan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama dengan cara menyampaikan pemahaman terhadap pasal- pasal tersebut dan menghargai masukan dari atasan, sehingga hasil konsultasi dapat menjadi bahan pertimbangan untuk membuat ringkasan kebijakan. 4) Komitmen Mutu Dalam menyiapkan dokumen UU RI no 23 tahun 2014 telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Mutu Penyelenggaraan Pemerintahan dengan cara mempersiapkan dokumen secara elektronik maupun dokumen fisik, sehingga dokumen tersebut dapat diakses dalam berbagai cara dan dimana saja. Kemudian dalam tahapan kegiatan pengetikan gagasan-gagasan utama dari pasal-pasal tersebut telah dilakukan dengan menggunakan teknik aktualisasi Efisiensi dan
  • 55. 48 Efektifitas secara cepat dan tepat agar dapat diselesaikan tepat waktu sehingga hasilnya dapat digunakan untuk membuat ringkasan kebijakan 5) Anti Korupsi Dalam menghimpun gagasan utama dari pasal-pasal yang telah dibaca dan dipahami telah dilakukan dengan teknik aktualisasi Kerja Keras dengan bekerja sebaik-baiknya sehingga didapatkan hasil yang maksimal. Adapun manfaat dan kontribusi terhadap Visi, Misi dan Tujuan Organisasi dari aktualisasi kegiatan yang telah dicapai adalah: 1. Manfaat kegiatan a. Manfaat bagi pimpinan Adapun manfaat bagi pimpinan, yaitu bagi Kasubbag Kelembagaan di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur, adalah menjadi dasar pedoman dalam pemahaman mengenai Urusan Pemerintahan, sehingga kegiatan pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan diselenggarakan di daerah tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Manfaat bagi stakeholder Manfaat bagi stakeholder dibagi menjadi dua, yaitu : (1) Stakeholder internal Manfaat bagi stakeholder internal, dalam hal ini adalah Subbagian Tata Laksana, sebagai bahan masukan untuk
  • 56. 49 merencanakan kegiatan evaluasi SOP (Standard Operational Procedure) dan penyelenggaraan pelayanan publik. (2) Stakeholder eksternal Manfaat bagi stakeholder eksternal, dalam hal ini SKPD selaku penyelenggara Urusan Pemerintahan di daerah, menjadi lebih terarah dalam memahami dasar dalam penentuan Urusan Pemerintahan yang akan diselenggarakan daerah, sehingga kegiatan penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah tahun 2016 akan berjalan sesuai rencana. c. Manfaat bagi penulis Adapun manfaat yang Saya peroleh setelah melaksanakan kegiatan membuat ringkasan kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berkaitan dengan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, dengan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi, antara lain: (1) Akuntabilitas : meningkatnya rasa integritas penulis, yaitu penuh kesadaran dan sadar kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku. (2) Nasionalisme : meningkatnya rasa nasionalisme penulis, yaitu kesadaran untuk selalu menempatkan kepentingan bagnsa diatas
  • 57. 50 kepentingan pribadi dan golongan dalam mengerjakan tugas- tugas. (3) Etika Publik : semakin menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan atasan. (4) Komitmen Mutu : meningkatnya kesadaran akan mutu pekerjaan dan selalu melaksanakannya dengan efektif dan efisien. (5) Anti Korupsi : semakin menyadari akan pentingnya kerja keras dalam setiap kegiatan, sehingga penulis tidak berperilaku korupsi. 2. Kontribusi terhadap perwujudan Visi, Misi dan Tujuan organisasi Dengan dilandasi nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi) yaitu dengan mengaktualisasikan nilai Integritas, Nilai-nilai Persatuan Indonesia, Menghargai komunikasi, Konsultasi dan kerjasama, Mutu Penyelenggaraan Pemerintahan, dan Kerja Keras dalam membuat ringkasan kebijakan telah mempermudah pihak-pihak terkait dalam memahami Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, sehingga berkontribusi mendukung terwujudnya visi Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur “Terwujudnya Pelayanan Prima Untuk Belitung Yang Sejahtera” dan juga berkontribusi mendukung terwujudnya misi Sekretariat Daerah Kab. Belitung Timur “Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif dan
  • 58. 51 efisien” serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi point ke 4 yaitu “Meningkatkan kualitas penataan kelembagaan” 2. Kegiatan mengumpulkan isu-isu terkait pengalihan kewenangan urusan pemerintahan telahPenulis laksanakan pada tanggal 20 November 2015dengan penerapan nilai-nilai dasar profesi PNS sebagai berikut: a) Akuntabilitas dalam membaca pasal-pasal mengenai pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota) dalam Undang-Undang RI no 23 tahun 2014 telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Integritas dengan penuh kesadaran akan kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku sehingga dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan pada publik dan stakeholder b) Nasionalisme dalam membaca pasal-pasal mengenai pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota) dalam Undang-Undang RI no 23 tahun 2014 telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Menjunjung tinggi nilai Pancasila sila ketiga dengan semangat wawasan kebangsaan untuk melakukan yang terbaik bagi Negara. c) Etika Publik
  • 59. 52 dalam melaporkan hasil interview kepada atasan telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Memelihara dan Menjunjung Tinggi Standar Etika yang Luhur, dimana selalu memiliki kesopanan dan keramahtamahan terhadap pimpinan sehingga lingkungan kerja akan selalu harmonis dan kondusif. d) Komitmen Mutu Dalam mengumpulkan referensi telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Mutu Penyelenggaraan Pemerintahan dengan cara mencari menggunakan kata kunci yang tepat sehingga telah diperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. Dalam mengetik isu-isu yang terkumpul menjadi sebuah dokumen telah dilaksanakan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Efektif dan Efisien dengan memanfaatkan waktu sebaik mungkin sehingga pengerjaan cepat selesai sesuai waktu yang telah dijadwalkan. e) Anti Korupsi Dalam mengadakan interview dengan SKPD yang urusan pemerintahannya akan diambil alih oleh Pemerintah Provinsi telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Jujur dengan cara mengungkapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan, sehingga dapat disikapi secara bijak dan segera direncanakan tindak lanjutnya. Adapun manfaat dan kontribusi terhadap Visi, Misi dan Tujuan Organisasi dari aktualisasi kegiatan yang telah dicapai adalah:
  • 60. 53 1. Manfaat kegiatan a. Manfaat bagi pimpinan Adapun manfaat bagi pimpinan, dalam hal ini Kasubbag Kelembagaan Bagian Organisasi Kabupaten Belitung Timur, adalah menambah wawasan mengenai isu-isu terkait pengalihan kewenangan sehingga memperluas referensi bagi pelaksanaan kegiatan penataaan kelembagaan. b. Manfaat bagi stakeholder Adapun manfaat bagi stakeholder adalah:  Stakeholder internal : dalam hal ini adalah Subbagian Tata Laksana, yaitu sebagai bahan masukan dalam persiapan pengkoordinasian evaluasi SOP di seluruh SKPD yang mengalami perubahan.  Stakeholder eksternal : dalam hal ini adalah SKPD terkait yang urusan pemerintahannya akan dialihkan kewenangannya, yaitu mengetahui dan memahami kondisi yang ada sehingga lebih siap menghadapi dampaknya terhadap organisasi dan pegawai di SKPD tersebut sehingga dapat diambil langkah-langkah selanjutnya. c. Manfaat bagi penulis Adapun manfaat yang Saya peroleh setelah melaksanakan kegiatan mengumpulkan isu-isu terkait pengalihan kewenangan Urusan Pemerintahan dengan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi
  • 61. 54 PNS yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi antara lain : (1) Akuntabilitas : meningkatnya rasa integritas penulis, yaitu penuh kesadaran dan sadar kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku. (2) Nasionalisme : meningkatnya wawasan kebangsaan penulis, penuh kesadaran selalu melakukan yang terbaik bagi negara. (3) Etika Publik : semakin meningkatkan perilaku kesopanan dan keramahtamahan terhadap pimpinan, sehingga lingkungan kerja semakin kondusif. (4) Komitmen Mutu : selalu melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien sehingga kegiatan terlaksana dengan baik (5) Anti Korupsi : penulis tidak ragu untuk selalu jujur dalam melakukan pekerjaan. 2. Kontribusi terhadap perwujudan Visi, Misi dan Tujuan organisasi Dengan dilandasi nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi) yaitu dengan mengaktualisasikan nilai Integritas, Menjunjung tinggi nilai Pancasila sila ketiga, Mutu Penyelnggaraan Pemerintahan, Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, Efektif dan Efisien, serta Jujur dalam mengumpulkan isu-isu terkait pengalihan kewenangan telah menjadi dasar dalam memahami kewenangan daerah yang diambil alih oleh Pemprov, sehingga berkontribusi mendukung terwujudnya visi Kab. Belitung Timur,
  • 62. 55 “Terwujudnya Pelayanan Prima Untuk Belitung Yang Sejahtera” dan juga berkontribusi mendukung terwujudnya misi Sekretariat Daerah Kab. Beltim “Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien” serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi, yaitu point ke 4 yaitu “Meningkatkan kualitas penataan kelembagaan” 3. Kegiatan membuat telaahan staf mengenai urusan pemerintahan yang diambil alih penyelenggaraannya oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat telah penulis laksanakan pada tanggal 20 November - 23 November 2015dengan penerapan nilai-nilai dasar profesi PNS sebagai berikut: a) Akuntabilitas Dalam membaca dan memahami lampiran Undang-Undang RI telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Kejelasan dengan cara memahami dengan jelas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sehingga dihasilkan pemahaman yang objektif dan komprehensif. b) Nasionalisme dalam menyerahkan telaahan staf tentang urusan pemerintahan yang penyelenggaraannya diambil alih oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat, telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Nilai-nilai Pancasila sila keempat dengan tetap mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan bersama atasan.
  • 63. 56 c) Etika Publik dalam membaca dan memahami lampiran Undang-Undang RI telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak dengan cara melakukannya dengan seksama, jujur dan tidak membawa kepentingan kelompok sehingga dihasilkan pemahaman yang objektif dan komprehensif. d) Komitmen Mutu dalam mencatat urusan pemerintahan dan sub urusannya, yang tidak diselenggarakn oleh Pemerintah Daerah telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Efektif dan Efisien dengan cara melakukannya secara tepat dan tepat sehingga dapat diselesaikan dalam waktu singkat. e) Anti Korupsi dalam menyusun telaahan staf telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Tanggungjawab dengan cara menyusun telaahan berdasarkan kewenangan yang tercantum dalam lampiran UU 23 tahun 2014 sehingga diperoleh hasil yang dapat diandalkan Adapun manfaat dan kontribusi terhadap Visi, Misi dan Tujuan Organisasi dari aktualisasi kegiatan yang telah dicapai adalah: 1. Manfaat kegiatan a. Manfaat bagi pimpinan
  • 64. 57 Adapun manfaat bagi pimpinan, dalam hal ini adalah Kasubbag Kelembagaan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah yaitu menjadi pedoman awal dalam pelaksanaan kegiatan penataan kelembagaan tahun 2016. b. Manfaat bagi stakeholder Adapun manfaat bagi stakeholder adalah:  Stakeholder internal : dalam hal ini adalah subbagian Tata Laksana, yaitu sebagai panduan awal untuk mengetahui urusan pemerintahan mana saja yang sudah memiliki SPM dari pusat, untuk kemudian dipersiapkan sosialisasi kegiatan evaluasi pencapaian target SPM tersebut.  Stakeholder eksternal : dimana pihak luar organisasi yang merasakan manfaat dari adanya telaahan staf ini adalah SKPD terkait urusan pemerintahan yang diambil alih kewenangannya, sehingga persiapan P3D dapat segera diselesaikan. c. Manfaat bagi penulis Adapun manfaat yang saya peroleh setelah melaksanakan kegiatan membuat telaahan staf mengenai urusan pemerintahan yang diambil alih kewenangannya oleh pemerintah provinsi dan pusat dengan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Nasionalisme, dan Anti Korupsi adalah :
  • 65. 58  Akuntabilitas : meningkatnya kesadaran akan pentingnya memahami dengan jelas terhadap sesuatu yang akan dikerjakan, sehingga hasilnya pun jelas dan objektif.  Nasionalisme : meningkatnya kesadaran untuk selalu mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan.  Etika Publik : semakin meningkatkan keprofesionalan dalam menjalankan tuguas dan senantiasa tidak berpihak pada kelompok atau golongan tertentu.  Komitmen Mutu : selalu berusaha mengutamakan efisiensi dan efektifitas dalam pekerjaan.  Anti Korupsi : selalu bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan dan mengerjakannya sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. 2. Kontribusi terhadap perwujudan Visi, Misi dan Tujuan organisasi Dengan dilandasi nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi) yaitu dengan mengaktualisasikan nilai Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, Kejelasan, Efektif dan Efisien, Tanggungjawab, dan Nilai-nilai Pancasila sila keempat dalam membuat telaahan staf mengenai urusan pemerintahan yang diambil alih penyelenggaraannya oleh Peprov dan Pem. Pusat, telah membantu atasan dalam perencanaan
  • 66. 59 awal penataan kelembagaan, sehingga berkontribusi mendukung terwujudnya visi Kab. Belitung Timur, “Terwujudnya Pelayanan Prima Untuk Belitung Yang Sejahtera” dan juga berkontribusi mendukung terwujudnya misi Sekretariat Daerah Kab. Beltim “Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien” point ke 4 yaitu “Meningkatkan kualitas penataan kelembagaan”serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi, yaitu point ke 4 yaitu “Meningkatkan kualitas penataan kelembagaan” 4. Kegiatan mengumpulkan informasi mengenai isu-isu kelembagaan yang timbul akibat adanya pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota) yang tertuang dalam Lampiran Undang-Undang RI No 23 tahun 2014telah penulis laksanakan pada 20 November –23 November 2015 dengan penerapan nilai-nilai dasar profesi PNS sebagai berikut : 1) Akuntabilitas dalam mencari referensi secara online telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Kejelasan dengan cara memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil dari kegiatan yang dilakukan sehingga diperoleh hasil yang kredibel. 2) Nasionalisme dalam mencari referensi secara online telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Menjunjung tinggi nilai
  • 67. 60 Pancasila sila kelima dengan cara melakukannya secara adil tanpa memilih isu-isu yang menguntungkan beberapa pihak saja sehingga diperoleh hasil yang kredibel. 3) Etika Publik dalam berkonsultasi dengan atasan dan pihak-pihak terkait telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak dengan cara menyampaikannya secara objektif dan sesuai dengan peraturan perundangan yang mendasarinya sehingga hasilnya pun tidak membawa misi kepentingan pihak-pihak tertentu. 4) Komitmen Mutu dalam menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan sebagai referensi perumusan isu telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Efektif dan Efisien yaitu dengan cara melakukannya dalam waktu yang tidak lama dan semua berkas yang diperlukan dapat diperoleh. 5) Anti Korupsi dalam mengetik hasil rumusan isu-isu kelembagaan telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Kerja Keras dengan cara melakukannya dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada hal-hal yang menjadi kewajiban yang tidak terlaksana. Adapun manfaat dan kontribusi terhadap Visi, Misi dan Tujuan Organisasi dari aktualisasi kegiatan yang telah dicapai adalah:
  • 68. 61 1. Manfaat kegiatan a. Manfaat bagi pimpinan Adapun manfaat bagi pimpinan adalah menjadi bahan dan masukan dalam menyusun kegiatan kelembagaan. b. Manfaat bagi stakeholder Adapun manfaat bagi stakeholder adalah :  Stakeholder internal : dalam hal ini adalah Subbag Pemberdayaan Aparatur, yaitu sebagai bahan dan masukan pemetaan kebutuhan aparatur untuk dijadikan dasar dalam kegiatan evaluasi jabatan.  Stakeholder eksternal : yaitu SKPD yang akan mengalami perubahan kelembagaan terkait adanya isu-isu kelembagaan, sebagai langkah awal dalam memahami perubahan kelembagaan yang timbul sebagai dampak dari peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan juga pembentukan kelembagaan yang didasari oleh beban kerja masing-masing organisasi perangkat daerah. c. Manfaat bagi penulis Adapun manfaat yang saya peroleh setelah melaksanakan kegiatan mengumpulkan informasi mengenai isu-isu kelembagaan yang timbul akibat adanya pembagian Urusan Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah (Provinsi dan Kab/Kota) yang tertuang dalam UU RI No 23 tahun 2014 dengan mengaktualisasikan nilai-nilai
  • 69. 62 dasar profesi PNS yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi, adalah:  Akuntabilitas : meningkatkan kesadaran penulis akan pentingnya memahami sebelumnya apa yang akan dikerjakan, dan maksud serta tujuan dari pekerjaan, sehingga dalam pelaksanaannya akan terarah.  Nasionalisme :meningkatkan kesadaran penulis akan keadilan dalam pelaksanaan tugas yaitu sesuai dengan yang dibutuhkan dan ketentuan yang berlaku.  Etika Publik : selalu menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak pada kelompok atau golongan tertentu.  Komitmen Mutu : penulis selalu mengutamakan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas.  Anti Korupsi : meningkatnya kesadaran untuk selalu bekerja keras, mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. 2. Kontribusi terhadap perwujudan Visi, Misi dan Tujuan organisasi Dengan dilandasi nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi) yaitu dengan mengaktualisasikan nilai Efektif dan Efisien, Kejelasan, Menjunjung tinggi nilai Pancasila sila kelima, Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, dan Kerja Kerasdalam mengumpulkan informasi mengenai isu-isu kelembagaan, telah membantu atasan dalam memsosialisasikan rencana perubahan kelembagaan di Kab. Belitung
  • 70. 63 Timur, sehingga berkontribusi mendukung terwujudnya visi Kab. Belitung Timur, “Terwujudnya Pelayanan Prima Untuk Belitung Yang Sejahtera” dan juga berkontribusi mendukung terwujudnya misi Sekretariat Daerah Kab. Beltim “Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien”serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi, yaitu point ke 4 yaitu “Meningkatkan kualitas penataan kelembagaan” 5. Kegiatan memvalidasi data variabel teknis masing-masing Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahantelah penulis laksanakan pada tanggal 23 Nopember – 25 Nopember 2015 dengan penerapan nilai-nilai dasar profesi PNS sebagai berikut: 1) Akuntabilitas dalam menyampaikan hasil validasi data kepada atasan telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Transparansi yaitu dengan terbuka dan objektif dalam penyampaian informasi sesuai hasil yang diperoleh, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. 2) Nasionalisme dalam memberikan penjelasan yang diperlukan mengenai data pendukung yang disampaikantelah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Nilai-nilai Pancasila sila kedua dengan melayani sepenuh hati sehingga pihak SKPD menerima dengan baik maksud dan
  • 71. 64 tujuan kegiatan dan data teknis yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah. 3) Etika Publik dalam memberikan penjelasan yang diperlukan mengenai data pendukung yang disampaikan telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak dengan menjelaskan sesuai peraturan perundangan yang berlaku tidak membawa kepentingan pihak tertentu 4) Komitmen Mutu dalam mengumpulkan data pendukung dari variabel teknis yang telah disampaikan kepada SKPD, telah dilakukan dengan cara berorientasi pada teknik aktualisasi Inovasi,yaitu dilakukan dengan metode jemput bola, datang langsung ke masing-masing SKPD, sehingga data yang diperlukan dapat langsung terkumpul. 5) Anti Korupsi dalam mem-validasi data teknis yang telah diberikan telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Jujur dan Kerja Keras, sesuai dengan data pendukung yang disampaikan, tidak menambahkan ataupun mengurangi dan menyelesaikannya dengan tidak menunda- nunda pekerjaan sehingga diperoleh data yang valid untuk kemudian digunakan dalam penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah.
  • 72. 65 Adapun manfaat dan kontribusi terhadap Visi, Misi dan Tujuan Organisasi dari aktualisasi kegiatan yang telah dicapai adalah: 1. Manfaat kegiatan a. Manfaat bagi pimpinan Adapun manfaat bagi pimpinan adalah dengan diperolehnya data yang valid maka data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan sudah sesuai dengan kondisi riil SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sehingga kelembagaan yang terbentuk nantinya akan sesuai dengan kebutuhan daerah. b. Manfaat bagi stakeholder Adapun manfaat bagi stakeholder adalah:  Stakeholder internal Manfaat bagi stakeholder internal, dalam hal ini adalahSubbag Tata Laksana, yaitu dengan validnya data maka akan terbentuk organisasi yang tepat fungsinya dan jelas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan dengan itu akan jelas pula tupoksi dari perangkat organisasi yang mendukungnya, sehingga hal ini akan mempermudah Subbag Tata Laksana dalam mengkoordinasikan penyusunan SOP setiap SKPD  Stakeholder eksternal
  • 73. 66 Manfaat bagi stakeholder eksternal, yang dalam hal ini adalah SKPD terkait adalah dengan validnya data maka akan dapat dibentuk organisasi yang ramping sesuai dengan kebutuhan daerah dan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diwadahinya, sehingga dalam perencanaan menyangkut anggaran dan kebutuhan sumber daya manusianya akan efektif dan efisien. c. Manfaat bagi penulis Adapun manfaat yang saya peroleh setelah melaksanakan kegiatan memvalidasi data variabel teknis masing-masing Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahandengan mengaktualisasikan nilai- nilai dasar profesi PNS yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi, adalah:  Akuntabilitas : semakin berkomitmen untuk selalu transparan dalam menyampaikan hasil kegiatan.  Nasionalisme : meningkatnya kesadaran untuk selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila sila kedua dengan melayani sepenuh hati dalam memberikan penjelasan yang diperlukan kepada SKPD terkait data yang perlu disampaikan.  Etika Publik : bertekad untuk selalu menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak dalam menjalankan tugas.
  • 74. 67  Komitmen Mutu : akan selalu berusaha untuk melakukan inovasi dalam menjalankan tugas.  Anti Korupsi : semakin berkomitmen untuk selalu jujur dan bekerja keras dalam menjalankan tugas. 2. Kontribusi terhadap perwujudan Visi, Misi dan Tujuan organisasi Dengan dilandasi nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi) yaitu dengan mengaktualisasikan nilai Inovasi, Menjalankan tugas secara profesinaldan tidak berpihak, Nilai-nilai Pancasila sila kedua, Jujur, Kerja Keras dan Transparansi dalam memvalidasi data variabel teknis masing-masing Urusan Pemerintahan, telah menghasilkan data yang kredibel sebagai bahan penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah, sehingga telah berkontribusi mendukung terwujudnya visi Kab. Belitung Timur, “Terwujudnya Pelayanan Prima Untuk Belitung Yang Sejahtera” dan juga berkontribusi mendukung terwujudnya misi Sekretariat Daerah Kab. Beltim “Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien” serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi, yaitu point ke 4 yaitu “Meningkatkan kualitas penataan kelembagaan” 6. Kegiatan melakukan pemetaan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan telah penulis laksanakan pada hari Jumat, tanggal 27
  • 75. 68 November 2015 dengan penerapan nilai-nilai dasar profesi PNS sebagai berikut : 1) Akuntabilitas dalam menginput data teknis telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Tanggungjawab dengan cara menginput data dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya sehingga pada akhirnya akan digunakan untuk menentukan tipelogi dinas. 2) Nasionalisme dalam tahapan kegiatan mencari data variabel umum, telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik Menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sila ketiga, dengan rasa persatuan yang tinggi berkomunikasi via telepon ataupun pesan teks kepada ASN di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga diperoleh data yang valid untuk kemudian dapat digunakan dalam pemetaan urusan pemerintahan. 3) Etika Publik dalam melakukan skoring variabel teknis telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, dengan cara menghitung skor per indikator urusan pemerintahan berdasarkan bobot dan interval data yang telah ditentukan oleh Kemendagri sehingga hasilnya akan digunakan sebagai dasar penentuan penyelenggaraan urusan pemerintahan.
  • 76. 69 4) Komitmen Mutu dalam menghitung skor variabel umum telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Mutu penyelenggaraan pemerintahan dengan cara melakukan perhitungan dengan teliti sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah 5) Anti Korupsi dalam menginput data teknis telah dilakukan dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Tanggungjawab dengan cara menginput data dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya sehingga pada akhirnya akan digunakan untuk menentukan tipelogi dinas. Adapun manfaat dan kontribusi terhadap Visi, Misi dan Tujuan Organisasi dari aktualisasi kegiatan yang telah dicapai adalah: 1. Manfaat kegiatan a. Manfaat bagi pimpinan Adapun manfaat bagi pimpinan adalah membantu atasan dalam perencanaan awal penataan kelembagaan b. Manfaat bagi stakeholder Adapun manfaat bagi stakeholder adalah :  Stakeholder internal : dalam hal ini adalah Subbagian Pemberdayaan Aparatur, yaitu dengan adanya hasil dari
  • 77. 70 pemetaan urusan pemerintahan maka akan menjadi pedoman awal dalam mempersiapkan kegiatan penyusunan peta jabatan tiap SKPD yang akan mewadahi urusan pemerintahan.  Stakeholder eksternal : dalam hal ini adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD), yaitu dengan adanya hasil dari pemetaan urusan pemerintahan ini maka dapat menjadi pedoman bagi BKD dalam melakukan pemetaan tenaga fungsional yang sudah ada dan yang diperlukan untuk mendukung jalannya organisasi perangkat daerah yang akan dibentuk. c. Manfaat bagi penulis Adapun manfaat yang saya peroleh setelah melaksanakan kegiatan melakukan pemetaan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dengan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi, adalah:  Akuntabilitas, penulis semakin meningkatkan rasa tanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya  Nasionalisme, penulis semakin menyadari pentingnya menjunjung tinggi nilai Pancasila sila ke-3 dalam pelaksanaan tugas, yaitu menumbuhkan rasa persatuan dalam berinteraksi dengan ASN di SKPD lain.
  • 78. 71  Etika Publik, penulis semakin menyadari pentingnya prinsip keahlian dalam pengambilan sebuah keputusan, karena hasilnya akan menjadi pedoman bagi pihak lain dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penataan kelembagaan.  Komitmen Mutu, penulis selalu mengedepankan kualitas dalam pelaksanaan tugas salah satunya dengan teliti dalam melakukan perhitungan skor.  Anti Korupsi, penulis selalu berusaha untuk adil dalam melaksanakan tugas-tugasnya. 2. Kontribusi terhadap perwujudan Visi, Misi dan Tujuan organisasi Dengan dilandasi nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi) yaitu dengan mengaktualisasikan nilai Menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sila ketiga, Mutu Penyelenggaraan Pemerintahan, Tanggungjawab, Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, dan Adil dalam melakukan pemetaan urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, telahmenghasilkan data yang kredibel sebagai bahan penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah, sehingga berkontribusi mendukung terwujudnya visi Kab. Belitung Timur, “Terwujudnya Pelayanan Prima Untuk Belitung Yang Sejahtera” dan juga berkontribusi mendukung terwujudnya misi Sekretariat Daerah
  • 79. 72 Kab. Beltim “Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien” serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi point ke 4 yaitu “Meningkatkan kualitas penataan kelembagaan” 7. Kegiatan melakukan sinkronisasi pemetaan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dengan SKPD eksisiting telah penulis laksanakan pada 27 November – 30 November 2015 dengan penerapan nilai- nilai dasar profesi PNS sebagai berikut : 1) Akuntabilitas Dalam menentukan tipelogi dinas dan badan berdasarkan hasil pemetaan urusantelah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Konsistensi yaitu dengan tetap berpedoman pada Undang- Undang no 23 tahun 2014 dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah, sehingga hasil yang didapatkan dapat dipertanggungjawabkan. 2) Nasionalisme Dalam melakukan penyesuaian urusan pemerintahan yangtelah diselenggarakan daerah terhadap SKPD eksisting berdasarkan skor variabel telah dilakukan dengan berorientasi terhadap teknik aktualisasi Menjunjung tinggi nilai Pancasila sila ke-5 yaitu dengan melaksanakannya dengan adil sesuai kebutuhan daerah, sehingga diperoleh hasil yang valid dan sesuai dengan kebutuhan daerah
  • 80. 73 3) Etika Publik Dalam melakukan penyesuaian urusan pemerintahan yang telah diselenggarakan daerah terhadap SKPD eksisting berdasarkan skor variabel telah dilakukan dengan berorientasi terhadap teknik aktualisasi Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah dengan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah sehingga diperoleh hasil yang valid. 4) Komitmen Mutu Dalam menginventarisir SKPD hasil penyesuaian telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Mutu penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dengan cara melakukannya dengan teliti, tidak ada kesalahan, sehingga dapat digunakan untuk mendukung penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah. 5) Anti Korupsi Dalam mengidentifikasi urusan pemerintahan yang diselenggarakan masing-masing SKPD dan melaporkan hasil penyesuaian SKPD kepada atasan telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Jujur dengan cara melakukannya sesuai kondisi sebenarnya dan menyampaikannya sesuai dengan data-data pendukung dan perhitungan skor yang telah dilakukan sehingga diperoleh hasil yang diharapkan.
  • 81. 74 Adapun manfaat dan kontribusi terhadap Visi, Misi dan Tujuan Organisasi dari aktualisasi kegiatan yang telah dicapai adalah: 1. Manfaat kegiatan a. Manfaat bagi pimpinan Adapun manfaat bagi pimpinan adalah sebagai pedoman dalam penentuan tipelogi organisasi perangkat daerah. b. Manfaat bagi stakeholder Adapun manfaat bagi stakeholder adalah :  Stakeholder internal : dalam hal ini adalah Subbagian Aparatur, yaitu sebagai pedoman awal dalam penentuan standar kompetensi jabatan untuk pengisian jabatan struktural dalam organisasi perangkat daerah.  Stakeholder eksternal : dalam hal ini adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD), yaitu akan memberi manfaat dalam kegiatan pemetaan jabatan managerial dan jabatan teknis untuk mendukung jalannya organisasi perangkat daerah yang akan dibentuk. c. Manfaat bagi penulis Adapun manfaat yang saya peroleh setelah melaksanakan kegiatan melakukan sinkronisasi pemetaan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dengan SKPD eksisiting dengan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS yaitu
  • 82. 75 Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi, adalah:  Akuntabilitas : semakin meningkatnya konsistensi penulis dalam melaksanakan tugas.  Nasionalisme : semakin meningkatnya kesadaran penulis akan pentingnya mengamalkan nilai Pancasila sila kelima dengan melaksanakan kegiatan secara adil, terpenuhi hak dari stakeholder terkait.  Etika Publik : penulis menyadari akan pentingnya kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah sehingga akan selalu belajar untuk meningkatkan kompetensi dalam pelaksanaan tugas.  Komitmen Mutu : semakin meningkatnya kesadaran penulis untuk selalu mengutamakan kualitas dalam pelaksanaan tugas- tugas, yaitu berusaha melakukannya dengan teliti sehingga hasilnya akan berkualitas.  Anti Korupsi : semakin meningkatnya kejujuran penulis dalam melaksanakan tugas, dengan selalu mengungkapkan kondisi yang sebenarnya dari masalah yang akan dihadapi. 2. Kontribusi terhadap perwujudan Visi, Misi dan Tujuan organisasi Dengan dilandasi nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi) yaitu dengan
  • 83. 76 mengaktualisasikan nilai Jujur, Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan danprogram pemerintah, menjunjung tinggi nilai Pancasila sila kelima, Konsistensi, dan Mutu Penyelenggaraan pemerintahan, dalam melakukan sinkronisasi pemetaan urusan pemerintahan,telahmenjadi pedoman awal bagi Bagian Organisasi dalam merumuskan kebijakan mengenai perangkat daerah, sehingga berkontribusi mendukung terwujudnya visi Kab. Belitung Timur, “Terwujudnya Pelayanan Prima Untuk Belitung Yang Sejahtera” dan juga berkontribusi mendukung terwujudnya misi Sekretariat Daerah Kab. Beltim “Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien” serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi point ke 4 yaitu “Meningkatkan kualitas penataan kelembagaan” 8. Kegiatan melakukan penyelarasan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dengan SOTK SKPD eksisting telah penulis laksanakan pada 30 November -1 Desember 2015 dengan penerapan nilai- nilai dasar PNS sebagai berikut : 1) Akuntabilitas Dalam berdiskusi dengan rekan kerja senior telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Kejelasan dengan cara memahami maksud dan tujuan dilakukannya penyelarasan SOTK sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.
  • 84. 77 2) Nasionalisme Dalam berdiskusi dengan rekan kerja senior telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Menjunjung tinggi nilai Pancasila sila ke 4 dengan cara memusyawarahkannya dan menghormati pendapat rekan senior sehingga hasil yang diperoleh objektif dan sesuai dengan harapan. 3) Etika Publik Dalam menyelaraskan SOTK eksisting dengan tipelogi dinas dan badan hasil pemetaan telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian dengan cara merancang SOTK sesuai dengan kemampuan dan berdasarkan pada Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian dalam melakukan konsultasi dengan atasan telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Menjunjung tinggi standar etika luhur dengan cara selalu menjaga kesopanan dan keramahtamahan pada atasan, sehingga selalu terjalin hubungan baik dan tercipta suasana kerja yang harmonis, dan menyadari serta bertanggungjawab akan tugas dan kewajiban, sehingga diperoleh hasil sesuai dengan harapan. 4) Komitmen Mutu dalam mempersiapkan dokumen rancangan penataan kelembagaan SKPD telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi
  • 85. 78 Efektif dan Efisien yaitu dengan secepatnya mempersiapkan dokumen rancangan penataan kelembagaan SKPD agar dapat segera dilakukan proses berikutnya sehingga penataan kelembagaan dapat terlaksana dengan baik 5) Anti Korupsi dalam mengetik rancangan SOTK telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Kerja Keras yaitu mengerjakannya dengan sungguh-sungguh sehingga dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan hasil yang diinginkan. Adapun manfaat dan kontribusi terhadap Visi, Misi dan Tujuan Organisasi dari aktualisasi kegiatan yang telah dicapai adalah: 1. Manfaat kegiatan a. Manfaat bagi pimpinan Adapun manfaat bagi pimpinan adalah sebagai pedoman awal untuk digunakan dalam merancang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur yang telah disesuaikan dengan Undang- Undang RI No 23 tahun 2014 dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah. b. Manfaat bagi stakeholder Adapun manfaat bagi stakeholder adalah :  Stakeholder internal : dalam hal ini adalah Subbagian Pemberdayaan Aparatur yaitu sebagai pedoman awal
  • 86. 79 pengevaluasian peta jabatan di setiap SKPD yang mengalami perubahan.  Stakeholder eksternal : dalam hal ini adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD), yaitu sebagai pedoman awal kegiatan pemetaan jabatan fungsional yang diperlukan di setiap SKPD yang mengalami perubahan kelembagaan. c. Manfaat bagi penulis Adapun manfaat yang saya peroleh setelah melaksanakan kegiatan melakukan melakukan penyelarasan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dengan SOTK SKPD eksisting dengan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi, adalah:  Akuntabilitas, penulis dapat selalu memahami maksud dan tujuan dilakukan kegiatan yang akan dilakukan sehingga akan diperoleh kejelasan dalam pelaksanaannya.  Nasionalisme, penulis mampu untuk menjunjung tinggi nilai Pancasila sila ke-4 dalam melaksanakan kegiatan, dimana diperlukan suatu musyawarah untuk mencapai mufakat dalam tahapan kegiatan.  Etika Publik, penulis semakin menyadari akan pentingnya menjunjung tinggi standar etika dengan selalu menjaga
  • 87. 80 kesopanan dan keramahtaman pada atasan sehingga tercipta suasana kerja yang harmonis.  Komitmen Mutu, penulis semakin meningkatkan keefektifan dan keefisienan dalam pelaksanan pekerjaan sehingga kegiatan akan terlaksana dengan baik.  Anti Korupsi, penulis semakin menyadari bahwa bekerja keras dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas adalah suatu bentuk sikap anti korupsi, dan merupakan hal yang sangat penting bagi kredibilitas penulis. 2. Kontribusi terhadap perwujudan Visi, Misi dan Tujuan organisasi Dengan dilandasi nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi) yaitu dengan mengaktualisasikan nilai Efektif dan Efisien, Membuat Keputusan berdasarkan prinsip keahlian, Kejelasan, menjunjung tinggi nilai Pancasila sila keempat, menjunjung tinggi standar etika luhur dan Kerja Keras dalam melakukan penyelarasan Urusan pemerintahan dengan SOTK SKPD eksisting, dapat membantu atasan dalam penentuan rancangan SOTK SKPD , sehingga berkontribusi mendukung terwujudnya visi Kab. Belitung Timur, “Terwujudnya Pelayanan Prima Untuk Belitung Yang Sejahtera” dan juga berkontribusi mendukung terwujudnya misi Sekretariat Daerah Kab. Beltim “Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif
  • 88. 81 dan efisien” serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi point ke 4 yaitu “Meningkatkan kualitas penataan kelembagaan” 9. Kegiatan membuat laporan Rancangan Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah sesuai Undang-Undang RI No 23 tahun 2014 dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai salah satu peraturan pelaksana dari UU no 23 tahun 2014 telah penulis laksanakan pada 30November–4 Desember 2015dengan penerapan nilai-nilai dasar PNS sebagai berikut : 1) Akuntabilitas Dalam mengetik laporan telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Tanggungjawab dengan selalu memahami akan tugas dan kewajiban dan mengerjakannya dengan baik dan sungguh- sungguh sehingga laporan dapat diselesaikan dengan baik 2) Nasionalisme Dalam tahapan ini telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Nilai-nilai Pancasila sila kedua yaitu selalu bersikap saling menghormati dan bekerja sama, sehingga akan terbina hubungan yang baik dengan atasan 3) Etika Publik Dalam melakukan konsultasi dengan rekan kerja senior dan atasan telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama yaitu dengan
  • 89. 82 selalu mempertimbangkan masukan dan saran dari rekan kerja senior dan atasan, karena mereka lebih berpengalaman dan banyak ilmu yang bisa diambil. 4) Komitmen Mutu Dalam menyusun kerangka laporan telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Mutu penyelenggaraan pemerintahan dengan cara menyusun sesuai dengan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan-kegiatan sebelumnya sehingga laporan tersusun dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 5) Anti Korupsi Dalam mempersiapkan dokumen dan data yang diperlukan untuk penyusunan laporan telah dilakukan dengan berorientasi pada teknik aktualisasi Disiplin dengan cara mempersiapkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan sehingga kegiatan akan berjalan lancar. Adapun manfaat dan kontribusi terhadap Visi, Misi dan Tujuan Organisasi dari aktualisasi kegiatan yang telah dicapai adalah: 1. Manfaat kegiatan a. Manfaat bagi pimpinan Adapun manfaat bagi pimpinan adalah sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur. b. Manfaat bagi stakeholder